<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0" xmlns:cc="http://cyber.law.harvard.edu/rss/creativeCommonsRssModule.html">
    <channel>
        <title><![CDATA[Stories by Avan Fuad Nurseptyono on Medium]]></title>
        <description><![CDATA[Stories by Avan Fuad Nurseptyono on Medium]]></description>
        <link>https://medium.com/@avanfuad16?source=rss-48a704f0c507------2</link>
        <image>
            <url>https://cdn-images-1.medium.com/fit/c/150/150/1*wVN1tlUa5WSjLHeLeGlyRA.jpeg</url>
            <title>Stories by Avan Fuad Nurseptyono on Medium</title>
            <link>https://medium.com/@avanfuad16?source=rss-48a704f0c507------2</link>
        </image>
        <generator>Medium</generator>
        <lastBuildDate>Thu, 19 Nov 2026 07:20:44 GMT</lastBuildDate>
        <atom:link href="https://medium.com/@avanfuad16/feed" rel="self" type="application/rss+xml"/>
        <webMaster><![CDATA[yourfriends@medium.com]]></webMaster>
        <atom:link href="http://medium.superfeedr.com/" rel="hub"/>
        <item>
            <title><![CDATA[Kebebasan Berpendapat: Hak yang Dijamin Konstitusi, tetapi Dibatasi oleh Kekuasaan]]></title>
            <link>https://medium.com/@avanfuad16/kebebasan-berpendapat-hak-yang-dijamin-konstitusi-tetapi-dibatasi-oleh-kekuasaan-1bf5c8ab7441?source=rss-48a704f0c507------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/1bf5c8ab7441</guid>
            <category><![CDATA[pers]]></category>
            <category><![CDATA[democracy]]></category>
            <category><![CDATA[press]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Avan Fuad Nurseptyono]]></dc:creator>
            <pubDate>Mon, 09 Nov 2026 07:02:53 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-11-09T07:02:53.252Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>Jika kita berbicara mengenai kebebasan berpendapat dalam suatu masyarakat, pembahasannya tidak dapat dilepaskan dari bagaimana sebuah negara mengelola, menyaring, bahkan mengendalikan arus informasi yang berkembang di tengah masyarakat. Sepanjang sejarah, telah banyak masyarakat yang menyuarakan kritik sebagai bentuk kekecewaan terhadap kebijakan maupun kinerja pemerintahannya. Kritik tersebut hadir melalui berbagai cara, mulai dari demonstrasi, tulisan, pemberitaan media massa, hingga gerakan sipil. Fenomena ini tidak hanya terjadi di negara-negara berkembang, tetapi juga di negara maju yang selama ini mengklaim dirinya sebagai pelopor demokrasi dan kebebasan.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/0*qBaEuuXRVHrd0rhW" /></figure><p>Amerika Serikat, misalnya. Negara yang lahir dari perlawanan terhadap pemerintahan kolonial Inggris, terutama akibat kebijakan perpajakan yang dianggap mengekang dan mengabaikan hak-hak masyarakat koloninya, sejak awal menjadikan kebebasan sebagai salah satu fondasi berdirinya negara. Namun, sejarah panjang tersebut tidak serta-merta menjadikan Amerika Serikat terbebas dari praktik pembatasan kebebasan berekspresi. Di tengah identitasnya sebagai negara adidaya dan simbol demokrasi liberal, praktik pembungkaman terhadap suara kritis tetap menjadi persoalan yang terus disoroti. Mulai dari pengalihan perhatian publik melalui pemberitaan tertentu, dominasi narasi politik dalam ruang informasi, hingga tindakan represif aparat terhadap masyarakat dan jurnalis ketika berlangsungnya demonstrasi. Berbagai persoalan tersebut menunjukkan bahwa bahkan negara yang menjadikan kebebasan sebagai bagian dari identitas nasionalnya pun tidak selalu mampu menjamin hak tersebut secara konsisten. (Lihat laporan Reporters Without Borders: https://rsf.org/en/country/united-states).</p><p>Jika negara sebesar Amerika Serikat saja masih berhadapan dengan persoalan tersebut, lantas bagaimana dengan Indonesia, sebuah negara yang usia kemerdekaannya bahkan belum mencapai satu abad? Apakah kita benar-benar telah terbebas dari praktik pembungkaman suara rakyat, atau justru hanya mengalami perubahan bentuk dan instrumen kekuasaan yang digunakan untuk melakukannya?</p><p>Sejak awal kemerdekaan, sejarah Indonesia telah mencatat berbagai peristiwa pembatasan kebebasan pers dan ekspresi masyarakat. Menariknya, meskipun berlangsung dalam periode pemerintahan yang berbeda, praktik tersebut memperlihatkan pola yang relatif serupa: kekuasaan politik yang berupaya mempertahankan dominasinya dengan membatasi informasi dan kritik yang dianggap mengancam kepentingan penguasa.</p><p>Pada masa pemerintahan Soekarno, khususnya periode Demokrasi Terpimpin pada era Orde Lama, kebebasan pers mengalami tekanan akibat menguatnya kontrol politik dan ideologi negara. Media yang dianggap bertentangan dengan arah politik pemerintahan menghadapi berbagai bentuk pembatasan. Salah satu tokoh yang menjadi korban dari situasi tersebut adalah Mochtar Lubis, seorang jurnalis sekaligus sastrawan yang dikenal kritis terhadap kekuasaan. Ia pernah dipenjara selama bertahun-tahun tanpa melalui proses peradilan yang semestinya. Peristiwa ini memperlihatkan bagaimana kritik terhadap pemerintah dapat diperlakukan sebagai ancaman politik, alih-alih dipandang sebagai bagian dari kehidupan demokrasi.</p><p>Memasuki masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto, praktik pengendalian pers berkembang menjadi lebih sistematis melalui instrumen hukum dan birokrasi. Pemerintah menggunakan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) sebagai salah satu alat untuk mengendalikan keberlangsungan media massa. Dengan kewenangan mencabut izin penerbitan, pemerintah memiliki kendali besar terhadap media yang dianggap tidak sejalan dengan kepentingannya. Akibatnya, pers tidak lagi sepenuhnya berfungsi sebagai pengawas kekuasaan, melainkan berada dalam situasi ketika keberlangsungan operasionalnya bergantung pada persetujuan pemerintah.</p><p>Salah satu peristiwa yang memperlihatkan kuatnya kontrol tersebut adalah pembredelan sejumlah media setelah terjadinya Peristiwa Malari pada 15 Januari 1974. Peristiwa yang bermula dari gelombang protes terhadap investasi asing, khususnya dominasi ekonomi Jepang, serta ketimpangan sosial dan ekonomi tersebut berujung pada kerusuhan besar ketika Perdana Menteri Jepang, Kakuei Tanaka, melakukan kunjungan ke Indonesia. Ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan ekonomi pemerintah dan besarnya pengaruh modal asing menjadi salah satu pemicu utama protes. Namun, respons pemerintah tidak berhenti pada penanganan kerusuhan. Sejumlah media yang memberitakan dan menyoroti peristiwa tersebut turut menjadi sasaran pembredelan. Di sinilah persoalannya menjadi semakin jelas: ketika masyarakat mempertanyakan arah kebijakan negara, kekuasaan justru berupaya mengendalikan bagaimana pertanyaan tersebut disampaikan dan diketahui publik.</p><p>Tekanan terhadap kebebasan pers pada masa Orde Baru tidak berhenti di sana. Pada 1978, surat kabar Kompas dan sejumlah media lainnya sempat mengalami penghentian penerbitan setelah memberitakan aksi protes mahasiswa yang menentang pencalonan kembali Soeharto. Kemudian, pada 1994, pemerintah mencabut SIUPP Majalah Tempo, Editor, dan Tabloid Detik. Pembredelan Tempo menjadi salah satu peristiwa paling membekas, terutama setelah majalah tersebut menerbitkan laporan investigasi mengenai pembelian kapal perang bekas dari Jerman Timur yang melibatkan B. J. Habibie.</p><p>Bahkan, ancaman terhadap kebebasan pers tidak hanya berhenti pada pembatasan penerbitan. Pada 1996, Fuad Muhammad Syafruddin, atau yang lebih dikenal sebagai Udin, seorang jurnalis Harian Bernas Yogyakarta, dianiaya hingga meninggal dunia setelah menulis sejumlah pemberitaan yang mengungkap dugaan penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bantul. Hingga kini, kasus tersebut masih menyisakan pertanyaan besar mengenai penegakan hukum dan perlindungan terhadap jurnalis. Rangkaian peristiwa ini memperlihatkan bahwa pada masa Orde Baru, ancaman terhadap pers dapat hadir melalui instrumen administratif, tekanan politik, hingga kekerasan fisik.</p><p>Memasuki era Reformasi, pembubaran rezim Orde Baru pada 1998 membawa harapan baru bagi kebebasan berekspresi dan pers. Penghapusan SIUPP melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menjadi salah satu tonggak penting dalam perubahan tersebut. Namun, berakhirnya sistem pembredelan melalui mekanisme perizinan tidak serta-merta mengakhiri praktik pembungkaman. Ancaman terhadap jurnalis dan media justru mengalami pergeseran bentuk, mulai dari kekerasan oleh kelompok nonnegara, intimidasi, kriminalisasi, hingga gugatan hukum yang berpotensi membebani keberlangsungan media.</p><p>Salah satu contoh paling nyata adalah pembunuhan Anak Agung Narendra Prabangsa pada 2009. Jurnalis Radar Bali tersebut dibunuh setelah mengungkap dugaan korupsi proyek Dinas Pendidikan di Kabupaten Bangli. Kasus ini menjadi salah satu contoh bahwa pekerjaan jurnalistik dapat membawa risiko keselamatan yang serius ketika pemberitaan menyentuh kepentingan pihak-pihak yang memiliki kekuasaan. Meskipun sejumlah pelaku, termasuk otak pembunuhannya, berhasil dijatuhi hukuman, peristiwa tersebut tetap menjadi pengingat bahwa kebebasan pers membutuhkan perlindungan nyata, bukan sekadar jaminan dalam undang-undang.</p><p>Di sisi lain, tekanan terhadap media juga muncul melalui jalur hukum. Pada 2003, Majalah Tempo menghadapi gugatan perdata dari pengusaha Tomy Winata terkait pemberitaan investigatifnya. Persoalan semacam ini memperlihatkan bagaimana proses hukum dapat menjadi instrumen tekanan terhadap media, terutama ketika gugatan yang diajukan berpotensi menguras sumber daya finansial dan menghambat kerja jurnalistik. Dalam kondisi demikian, media dihadapkan pada dilema: mempertahankan independensi pemberitaan atau menghadapi risiko hukum yang dapat mengancam keberlangsungan institusinya.</p><p>Memasuki era pemerintahan Joko Widodo hingga Prabowo Subianto, ancaman terhadap kebebasan pers semakin kompleks. Perkembangan teknologi informasi memang membuka ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat. Namun, ruang digital juga menghadirkan instrumen baru untuk membatasi kritik, mulai dari penggunaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serangan siber, penyebaran data pribadi tanpa izin (doxing), hingga intimidasi terhadap jurnalis.</p><p>Kasus Muhammad Asrul pada 2021 menjadi salah satu contoh kriminalisasi terhadap kerja jurnalistik. Jurnalis asal Palopo, Sulawesi Selatan, tersebut divonis tiga bulan penjara menggunakan UU ITE setelah menerbitkan pemberitaan investigatif mengenai dugaan korupsi proyek pemerintah daerah. Kasus ini memunculkan kritik karena mekanisme penyelesaian sengketa pemberitaan melalui Dewan Pers semestinya menjadi perhatian utama sebelum persoalan jurnalistik dibawa ke ranah pidana.</p><p>Ancaman juga merambah ruang digital. Dalam periode 2020–2023, berbagai organisasi jurnalis, termasuk Aliansi Jurnalis Independen (AJI), menyoroti serangan digital terhadap media dan pekerja pers. Peretasan situs pemberitaan, gangguan terhadap sistem digital, serta penyebaran informasi pribadi jurnalis menjadi bentuk intimidasi baru, khususnya terhadap mereka yang meliput isu sensitif seperti korupsi, pelanggaran HAM, dan persoalan Papua. Dengan demikian, perkembangan teknologi yang seharusnya memperluas demokrasi justru dapat berubah menjadi sarana baru untuk mengawasi, mengintimidasi, dan membatasi pihak-pihak yang bersuara kritis.</p><p>Persoalan tersebut bahkan masih terlihat dalam sejumlah peristiwa pada 2025. Redaksi Tempo menerima paket teror berupa kepala babi dan bangkai tikus setelah menerbitkan konten jurnalistik yang menyoroti persoalan sensitif. Selain itu, terdapat laporan mengenai intimidasi terhadap jurnalis Kompas.com ketika melakukan peliputan di lapangan. Peristiwa semacam ini memperlihatkan bahwa ancaman terhadap kebebasan pers tidak selalu hadir dalam bentuk pelarangan pemberitaan. Terkadang, ancaman tersebut sengaja diarahkan kepada individu yang berada di balik pemberitaan agar rasa takut tumbuh dan keberanian untuk mengungkap fakta perlahan menghilang.</p><p>Tidak berhenti sampai di situ, gugatan perdata bernilai fantastis juga kembali menjadi sorotan pada 2025. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dilaporkan melayangkan gugatan senilai Rp200 miliar terhadap Majalah Tempo terkait pemberitaan investigatif mengenai persoalan beras Bulog. Gugatan tersebut menuai kritik dari berbagai kalangan masyarakat sipil karena dinilai berpotensi menjadi bentuk Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP), yakni penggunaan proses hukum untuk membebani, mengintimidasi, atau membungkam pihak yang menyampaikan kritik kepada pemegang kekuasaan.</p><p>Jika kita menarik benang merah dari berbagai peristiwa tersebut, satu hal menjadi sulit untuk diabaikan: pergantian rezim tidak selalu berarti berakhirnya praktik pembungkaman. Instrumennya mungkin berubah, mekanismenya semakin modern, dan wajah kekuasaannya berganti. Namun, ketika kritik dianggap sebagai ancaman, ketika jurnalis harus mempertaruhkan keselamatannya untuk mengungkap fakta, dan ketika hukum justru berpotensi digunakan untuk menekan suara yang berbeda, maka substansi demokrasi sedang menghadapi persoalan serius.</p><p>Pada akhirnya, saya berpendapat bahwa kebebasan pers dan kebebasan berpendapat di Indonesia belum sepenuhnya dapat dinikmati sebagaimana mestinya. Kita memang memiliki konstitusi yang menjamin hak untuk menyampaikan pendapat, undang-undang yang melindungi kerja jurnalistik, serta lembaga negara yang secara formal bertugas mengawasi jalannya pemerintahan. Namun, apa artinya seluruh jaminan tersebut apabila mereka yang menyuarakan kebenaran masih harus berhadapan dengan intimidasi, kriminalisasi, kekerasan, bahkan ancaman terhadap keselamatan hidupnya?</p><p>Persoalannya bukan semata-mata terletak pada siapa yang sedang memimpin negara, melainkan pada bagaimana kekuasaan dipahami dan dijalankan. Selama para elite politik masih menganggap kritik sebagai serangan terhadap kedudukan mereka, selama lembaga legislatif dan yudikatif gagal menjalankan fungsi pengawasan serta penegakan hukum secara independen, dan selama masyarakat dipaksa menerima informasi yang telah disesuaikan dengan kepentingan penguasa, demokrasi hanya akan menjadi formalitas yang kehilangan maknanya.</p><p>Sebab, sebuah negara demokrasi seharusnya tidak takut terhadap kritik. Pemerintahan yang benar-benar bekerja untuk rakyat tidak semestinya merasa terancam oleh pertanyaan, apalagi oleh pemberitaan yang mengungkap kekeliruannya. Justru ketika kritik dibungkam, ketika fakta disembunyikan, dan ketika suara rakyat dianggap sebagai gangguan, kita patut mempertanyakan untuk siapa sebenarnya kekuasaan itu dijalankan.</p><p>Jangan sampai kita hidup dalam sebuah negara yang begitu lantang berbicara tentang demokrasi, tetapi begitu mudah membungkam mereka yang berusaha menjalankannya. Sebab, apabila kebebasan hanya diberikan kepada mereka yang sepakat dengan penguasa, sementara mereka yang berbeda pendapat harus menerima ancaman dan hukuman, maka apa bedanya demokrasi yang kita banggakan dengan kekuasaan yang selama ini kita perjuangkan untuk ditinggalkan?</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=1bf5c8ab7441" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Sidang Umum: Ruang Evaluasi atau Panggung Balas Dendam?]]></title>
            <link>https://medium.com/@avanfuad16/sidang-umum-ruang-evaluasi-atau-panggung-balas-dendam-2a61fd643f4d?source=rss-48a704f0c507------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/2a61fd643f4d</guid>
            <category><![CDATA[organisasi]]></category>
            <category><![CDATA[himpunan-mahasiswa]]></category>
            <category><![CDATA[education-reform]]></category>
            <category><![CDATA[organization]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Avan Fuad Nurseptyono]]></dc:creator>
            <pubDate>Tue, 20 Oct 2026 18:06:10 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-10-20T18:10:26.206Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>Dalam organisasi mahasiswa, sidang pertanggungjawaban bukanlah sesuatu yang asing. Di lingkungan Keluarga Mahasiswa FKIP UHAMKA, misalnya, kita mengenalnya dengan istilah sidang umum. Forum ini menjadi ruang bagi lembaga eksekutif maupun legislatif untuk membuka transparansi, menjelaskan program kerja yang telah dilaksanakan, serta mempertanggungjawabkan keputusan selama satu periode kepengurusan.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*mSYRQ5663J5l_6RICxGzEQ.jpeg" /><figcaption>Dewan Perwakilan Mahasiswa FKIP UHAMKA dan Panitia Khusus</figcaption></figure><p>Keberadaan sidang umum menjadi penting karena organisasi tidak bisa berjalan hanya bermodalkan kepercayaan. Mahasiswa berhak mengetahui bagaimana organisasi dikelola, apa saja yang telah dicapai, serta persoalan apa yang muncul selama kepengurusan berlangsung.</p><p>Namun, di balik pentingnya forum tersebut, saya menemukan sesuatu yang terasa janggal di beberapa organisasi mahasiswa. Sidang umum yang seharusnya menjadi ruang evaluasi justru terkadang berubah menjadi panggung penghakiman, bahkan ajang balas dendam antara pengurus aktif dan para demisioner atau alumni.</p><p>Lantas, sebenarnya apa yang sedang kita cari dalam sebuah sidang pertanggungjawaban: evaluasi untuk memperbaiki organisasi atau kepuasan pribadi karena memiliki kesempatan untuk menghakimi orang lain?</p><h3>Ketika Kritik Berubah Menjadi Dendam</h3><p>Saya memahami bahwa tidak semua kepengurusan mampu menjalankan program kerjanya dengan sempurna. Setiap periode memiliki tantangan, keterbatasan, dan persoalannya masing-masing. Justru karena itulah sidang umum diperlukan.</p><p>Namun, mengikuti beberapa forum pertanggungjawaban membuat saya melihat pola yang terasa berulang. Ada sebagian demisioner atau alumni yang hadir dengan kritik, tetapi pembahasannya terkadang tidak lagi berfokus pada substansi kinerja organisasi. Forum justru diarahkan pada penghakiman, serangan personal, hingga perbandingan dengan kepengurusan masa lalu.</p><p>Lebih ironis ketika perlakuan tersebut seolah menjadi pengulangan dari pengalaman mereka sendiri. Karena dahulu pernah menerima perlakuan serupa saat menjadi pengurus, kini mereka merasa memiliki alasan untuk melakukan hal yang sama kepada generasi berikutnya.</p><p>Jika benar demikian, bukankah kita sedang mewariskan persoalan, bukan menyelesaikannya?</p><p>Pengalaman buruk semestinya menjadi bahan refleksi agar kesalahan serupa tidak terulang. Bukan justru dijadikan pembenaran untuk memperlakukan kader berikutnya dengan cara yang sama. Sebab, jika setiap generasi hanya meneruskan pola yang pernah menyakitinya, kapan organisasi mahasiswa dapat tumbuh menjadi ruang belajar yang lebih sehat?</p><p>Kita tidak bisa berbicara tentang tanggung jawab terhadap kaderisasi apabila pengalaman masa lalu justru digunakan untuk membenarkan praktik yang tidak profesional.</p><h3>Peduli Tidak Harus Menunggu Dijemput</h3><p>Ada satu hal lain yang patut dipertanyakan: ke mana para demisioner dan alumni ketika pengurus aktif sedang menjalankan kepengurusannya?</p><p>Tentu, tidak semua alumni memiliki kewajiban untuk terlibat dalam setiap kegiatan organisasi. Setelah menyelesaikan masa jabatan, mereka memiliki kehidupan dan tanggung jawab lain. Tidak hadir dalam setiap kegiatan bukanlah sebuah kesalahan.</p><p>Persoalannya muncul ketika seseorang memilih untuk tidak terlibat sepanjang satu periode, tetapi kemudian hadir dalam sidang umum dengan tuntutan dan kritik yang begitu besar. Ketika pengurus menjalankan program kerja, komunikasi tidak terbangun. Ketika mereka menghadapi kendala, tidak ada inisiatif untuk sekadar menanyakan keadaan. Namun, ketika sidang umum tiba, kritik datang bertubi-tubi.</p><p>Saya bertanya-tanya, apakah kepedulian terhadap organisasi memang harus menunggu undangan dari pengurus aktif?</p><p>Jika masih memiliki perhatian terhadap keberlangsungan organisasi, komunikasi seharusnya dapat dimulai atas inisiatif sendiri. Tidak harus menunggu pengurus datang meminta bantuan, apalagi baru menunjukkan perhatian ketika seluruh pekerjaan mereka dipertanggungjawabkan di hadapan forum.</p><p>Kepedulian tidak selalu berarti harus turun tangan dalam setiap program kerja. Terkadang, membuka ruang diskusi, menawarkan saran, atau menanyakan kendala yang sedang dihadapi sudah cukup membantu.</p><p>Saya tidak sedang mengatakan bahwa seluruh alumni wajib mendampingi pengurus aktif sepanjang periode. Saya hanya mempertanyakan konsistensi antara kepedulian yang diklaim dan keterlibatan yang benar-benar ditunjukkan.</p><p>Sebab, memberikan kritik setelah semuanya selesai tentu lebih mudah daripada ikut memikirkan solusi ketika persoalan sedang berlangsung.</p><h3>Organisasi Bukan Milik Generasi Sebelumnya</h3><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*OX5vJcpDbisfR5KYlk8RBQ.jpeg" /><figcaption>saya (paling kiri) dan 3 Ketua Umum HIMA PBSI sebelum saya yang menolak keras hal-hal yang keluar dari esensi Sidang Umum</figcaption></figure><p>Persoalan lain dalam regenerasi organisasi adalah kecenderungan menjadikan pengalaman kepengurusan terdahulu sebagai satu-satunya standar kebenaran.</p><p>Program kerja yang berbeda dianggap tidak masuk akal. Kebijakan yang tidak sama dengan periode sebelumnya dipertanyakan seolah-olah pasti keliru. Padahal, setiap kepengurusan memiliki konteks, kebutuhan, sumber daya, dan tantangan yang berbeda.</p><p>Organisasi mahasiswa bukanlah benda mati yang harus mempertahankan seluruh kebiasaan dari generasi ke generasi. Perubahan bukan berarti kesalahan, sebagaimana mempertahankan kebiasaan lama tidak selalu berarti kemajuan.</p><p>Tentu, setiap perubahan tetap harus dapat dipertanggungjawabkan. Pengurus aktif tidak boleh berlindung di balik alasan regenerasi untuk menghindari kritik. Mereka harus mampu menjelaskan dasar pengambilan keputusan dan mempertanggungjawabkan program yang dijalankan.</p><p>Namun, hal yang sama juga berlaku bagi pihak yang memberikan kritik. Keberatan seharusnya disertai alasan yang jelas, bukan sekadar pernyataan bahwa sesuatu tidak sesuai dengan kebiasaan pada periode sebelumnya.</p><p>Pengalaman masa lalu memang penting, tetapi bukan hak istimewa untuk selalu dianggap paling benar. Demisioner dan alumni memiliki pengetahuan yang berharga, tetapi pengetahuan tersebut semestinya digunakan untuk membantu organisasi berkembang, bukan mempertahankan pengaruh pribadi di dalamnya.</p><p>Organisasi mahasiswa adalah ruang belajar bagi semua pihak, termasuk mereka yang telah menyelesaikan masa jabatannya. Belajar berarti bersedia menerima bahwa cara yang pernah kita gunakan tidak selalu menjadi cara terbaik untuk selamanya.</p><h3>Mengembalikan Esensi Sidang Umum</h3><p>Persoalan paling mendasar adalah kaburnya batas antara kritik terhadap kinerja dan serangan terhadap pribadi.</p><p>Sidang umum memang bukan forum untuk saling memuji. Jika ada program kerja yang tidak terlaksana, pertanyakan. Jika terdapat persoalan administrasi atau penggunaan anggaran, mintalah penjelasan. Semua itu merupakan bagian dari mekanisme pertanggungjawaban.</p><p>Namun, kritik harus memiliki dasar yang jelas dan berkaitan dengan tanggung jawab yang sedang dievaluasi. Ketidaksukaan pribadi tidak boleh menjadi ukuran untuk menentukan keberhasilan atau kegagalan sebuah kepengurusan.</p><p>Begitu pula dengan durasi persidangan. Pembahasan yang mendalam memang membutuhkan waktu, tetapi lamanya forum tidak otomatis menunjukkan kualitas evaluasi. Jika pembahasan terus berputar pada persoalan yang sama, dipenuhi serangan personal, atau diperpanjang tanpa arah yang jelas, efektivitas forum itu sendiri patut dipertanyakan.</p><p>Kualitas sidang umum tidak diukur dari seberapa banyak pengurus yang berhasil dibuat terpojok, melainkan dari seberapa jelas persoalan yang berhasil diidentifikasi dan seberapa konkret perbaikan yang dapat dirumuskan.</p><p>Pada akhirnya, saya percaya bahwa pertanggungjawaban merupakan bagian penting dari kehidupan organisasi mahasiswa. Tidak ada pengurus yang boleh merasa kebal terhadap kritik hanya karena telah bekerja keras. Namun, tidak ada pula pihak yang seharusnya merasa berhak menghakimi tanpa mempertimbangkan konteks, bukti, dan tujuan dari kritik yang disampaikan.</p><p>Kita perlu mengembalikan sidang umum pada esensinya: ruang transparansi, pertanggungjawaban, dan perbaikan bersama. Bukan panggung untuk menunjukkan siapa yang paling berkuasa, paling berpengalaman, atau paling berhak menentukan arah organisasi.</p><p>Sebab, jika setiap generasi hanya sibuk mengadili generasi setelahnya tanpa berusaha memutus pola yang keliru, organisasi mahasiswa akan terus berjalan dalam lingkaran persoalan yang sama.</p><p>Sidang umum seharusnya menjadi tempat organisasi belajar dari kesalahannya, bukan tempat seseorang merayakan kesempatan untuk mengulanginya.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=2a61fd643f4d" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Democracy Under the Shadow of a “Buzzer Tsunami”]]></title>
            <link>https://medium.com/@avanfuad16/democracy-under-the-shadow-of-a-buzzer-tsunami-e1871f811ad4?source=rss-48a704f0c507------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/e1871f811ad4</guid>
            <category><![CDATA[god-help-us]]></category>
            <category><![CDATA[indonesia]]></category>
            <category><![CDATA[politics]]></category>
            <category><![CDATA[help]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Avan Fuad Nurseptyono]]></dc:creator>
            <pubDate>Sat, 13 Jun 2026 19:26:34 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-06-13T19:35:00.473Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*JjmMPw6mc9zbV4O63n3bUg.jpeg" /></figure><p>Indonesia’s public sphere and political discourse are currently under siege by a deeply unsettling phenomenon: a “tsunami of buzzers” or paid cyber troops. Under the shadow of the Prabowo-Gibran administration, there are glaring indications of a massive orchestration designed to monopolize the narrative, silence critics, and ruthlessly sanitize the regime’s image on social media.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*knLfNmmZ-ZwV3d7wq5YOCg.jpeg" /></figure><p>This mobilization of opinion is by no means an organic, grassroots display of support; it has mutated into a lucrative commercial industry. Born from the ashes of post-election euphoria, this propaganda machine operates with chilling systematicity through clandestine groups on Telegram and WhatsApp. Thousands of anonymous accounts are amassed and deployed with a single, mindless task: to flood platforms like TikTok, Facebook, and Instagram with identical, copy-pasted comments dictated by their handlers.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/756/1*Lrj5yO9I0jpwQ1rdaJdv_g.jpeg" /></figure><p>Bribed by petty material gains, our digital space is actively being polluted by manufactured narratives. The sheer audacity of this practice was recently laid bare when a prominent public figure, Jerome Polin, exposed messages from a buzzer syndicate offering him a paid gig to peddle their propaganda.</p><p>The destructive toll of these mercenary cyber troops becomes painfully evident when the state makes draconian decisions that throw its citizens under the bus, such as the recent and sudden spike in fuel prices. In a functioning, healthy democracy, policies of this magnitude demand accountability through a comprehensive, transparent, and empathetic public address. Instead, we witnessed the exact opposite. The glaring absence of dialogue and the absolute lack of remorse toward the affected public were seemingly brushed off with a tone-deaf, unilateral clarification from the Minister of Energy and Mineral Resources, Bahlil Lahadalia.</p><p>It is precisely in these moments that the buzzers strike with ruthless ferocity. Their sole objective is to drown out the desperate cries of public protest and blindly rubber-stamp the government’s decisions. The tragic irony is this: while these cyber mercenaries are busy defending their political overlords for a fistful of pennies, the nation itself is slowly being hollowed out by unilateral, arbitrary policies.</p><p>This phenomenon is a blaring alarm for our system of governance. When critical voices are smothered by a chorus of paid mercenaries, the system of checks and balances between the state and its people becomes entirely paralyzed. Even more alarming is the systematic shrinking of our civic space through legislative sleight-of-hand. A prime example is the recent ramming through of the Police Bill without any meaningful public participation. This regulation throws the doors wide open for the security apparatus to encroach upon public and civilian spheres, creating a dark void devoid of transparency, and dragging the quality of our democracy further into the mud.</p><p>This piece is not a mere grievance; it is a desperate plea for sanity. To anyone reading this message: let us spread the awareness that the truth must never surrender to weaponized algorithms and regurgitated lies.</p><p>Indonesia is far from fine. Maintaining a critical stance today is no longer a mere privilege. It is our absolute moral imperative to save the future of this nation from an unseen ruin.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=e1871f811ad4" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[El Presidente and Prabowo: A Reflection on Power and Oligarchy]]></title>
            <link>https://medium.com/@avanfuad16/el-presidente-and-prabowo-a-reflection-on-power-and-oligarchy-b0a9cda220a5?source=rss-48a704f0c507------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/b0a9cda220a5</guid>
            <category><![CDATA[indonesia]]></category>
            <category><![CDATA[prabowo]]></category>
            <category><![CDATA[facism]]></category>
            <category><![CDATA[politics]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Avan Fuad Nurseptyono]]></dc:creator>
            <pubDate>Fri, 12 Jun 2026 20:16:26 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-06-12T20:16:26.020Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>The video game series <em>Far Cry 6</em> centers on a fictional nation named Yara (heavily inspired by Cuba), ruled with an iron fist by a dictator known as El Presidente. Through highly centralized policies, the state monopolizes natural resources and blatantly exploits its citizens. All of this is masked by manipulative rhetoric claiming that full civic participation will usher in prosperity, when in reality, it serves only the interests of a select elite. Through the eyes of the protagonist, Dani Rojas, players are called to join a rebel faction to overthrow the regime. This resistance is born out of deep disillusionment with sweet campaign promises that ultimately translated into public deception, the silencing of the press, and the funding of paid propagandists to launder the state’s image on the global stage.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/0*_a4BqJ4V4w65zwSO.jpg" /></figure><p>The rebel faction, Libertad, subsequently launches an underground movement, uniting various groups to dismantle this absolute power. Naturally, this struggle demands a steep price. El Presidente’s regime retaliates with sheer brutality: from massacres and the forced disappearances of journalists to systematic intimidation. Ultimately, Dani and Libertad succeed in toppling the dictator. However, the narrative concludes with a bitter truth: the fall of the old ruler merely creates a vacuum for new opportunists eager to seize the throne. It serves as a stark reminder that overthrowing one authoritarian regime often only gives rise to a similar one wearing a different face.</p><p>This dystopian narrative feels strikingly relevant to the current socio-political dynamics in Indonesia under the Prabowo-Gibran administration. Although democratically elected through a process paved with a myriad of promises, the post-election reality reveals a series of arrogant policies heavily dictated by oligarchic interests. These indications are glaringly apparent in the lack of transparency surrounding fuel price hikes, the depreciation of the Rupiah to historic lows, and the creeping repression of freedom of expression. This climate is further exacerbated by the recent arrests of students and journalists, alongside the use of force by security personnel against demonstrators from the University of Indonesia on June 12th.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/0*HtrmX7fX7UGSxyGk" /><figcaption>by @<a href="https://www.instagram.com/dimzm5/#">dimzm5</a></figcaption></figure><p>A sharp irony emerges when contrasting the fictional tale of Yara with the reality unfolding in Indonesia. In <em>Far Cry 6</em>, the citizens share a steadfast collective consciousness regarding the regime’s systemic corruption. They refuse to submit and choose to fight on, even when lured with lucrative government positions or the promise of a lavish lifestyle.</p><p>Conversely, Indonesian society finds itself increasingly polarized and fractured. On one hand, many remain resolute in their fight for the people’s rights. On the other hand, a significant number have chosen silence, easily co-opted after tapping into the flow of funds from government initiatives, such as the budget from the National Nutrition Agency. The funds intended for the Free Nutritious Meals (<em>Makan Bergizi Gratis</em> or MBG) program have allegedly failed to reach the marginalized communities that genuinely need them. Even more alarming, certain factions consciously turn a blind eye, continuing to champion a program that is heavily tainted with indications of money laundering as a genuine, pro-people policy.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=b0a9cda220a5" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Bagaimana Ego Membunuhmu Perlahan]]></title>
            <link>https://medium.com/@avanfuad16/bagaimana-ego-membunuhmu-perlahan-caf9358f8c46?source=rss-48a704f0c507------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/caf9358f8c46</guid>
            <category><![CDATA[egois]]></category>
            <category><![CDATA[selfishness]]></category>
            <category><![CDATA[organization]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Avan Fuad Nurseptyono]]></dc:creator>
            <pubDate>Wed, 10 Jun 2026 20:03:23 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-06-10T20:03:23.073Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<h3><strong>Bagaimana Keegoisan Menghancurkan Jembatan Kemanusiaan</strong></h3><p>Sebagai makhluk sosial, manusia hidup dalam jaringan interaksi yang sangat kompleks. Dalam setiap interaksi tersebut, potensi terjadinya gesekan atau konflik akan selalu hadir di tengah-tengah kita, baik yang dipicu oleh dinamika eksternal maupun murni karena kelalaian diri sendiri. Ketika dihadapkan pada ancaman, kritik, atau potensi disalahkan, pikiran manusia secara otomatis mengaktifkan <em>psychological defense mechanism</em> atau mekanisme pertahanan diri. Pada tahap awal, hal ini adalah insting bertahan hidup yang sangat wajar. Sayangnya, ketika rasionalitas ditundukkan oleh ego, insting defensif ini sering kali bermutasi menjadi sebuah keangkuhan yang merusak.</p><p>Keangkuhan dalam menghadapi sebuah masalah bukanlah sekadar bentuk rasa percaya diri yang berlebihan (<em>overconfidence</em>). Lebih dari itu, keangkuhan adalah sebuah benteng <em>denial</em> atau penyangkalan yang sangat tebal. Seseorang yang terjebak di dalam fase ini akan memosisikan diri sebagai figur yang suci dari kesalahan. Mereka bahkan tidak jarang memutarbalikkan fakta dan memanipulasi situasi agar terlihat sebagai pihak korban (<em>playing victim</em>). Proses ini terjadi karena mereka selalu membandingkan diri secara bias terhadap orang lain, merasa lebih superior dalam hal moral, pengetahuan, maupun status sosial.</p><p>Kondisi inilah yang pada akhirnya memicu <em>domino effect</em> yang destruktif dalam ranah hubungan antarmanusia. Ketika keangkuhan mencapai titik puncaknya, ia menciptakan <em>cognitive bias</em> yang mematikan nalar sehat. Ruang diskusi yang seharusnya digunakan untuk mencari jalan tengah justru tersumbat rapat. Pada titik ini, interaksi bergeser menjadi ajang pembuktian siapa yang paling berkuasa, menyisakan keegoisan absolut yang menolak segala bentuk kebenaran objektif dari luar dirinya.</p><p>Ironinya, manusia adalah makhluk yang saling bergantung satu sama lain. Namun, manusia angkuh justru menggunakan egonya untuk membangun tembok pemisah yang sangat tinggi. Tembok inilah yang memutus jembatan empati antara mereka yang membutuhkan pertolongan dan mereka yang seharusnya mengulurkan tangan. Jika tidak ada langkah preventif, konflik yang terjadi tidak akan pernah benar-benar selesai. Konflik tersebut hanya akan mengendap sebagai akumulasi kekecewaan yang sewaktu-waktu bisa meledak bagaikan bom waktu.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/759/1*EZ-UhzCrOBjOSniuhYOyMg.png" /></figure><h3>Studi Kasus</h3><p>Untuk melihat bagaimana efek domino ini bekerja di dunia nyata, mari kita ambil contoh sebuah dinamika di dalam organisasi kampus.</p><p>Terdapat seorang ketua panitia acara besar tingkat universitas yang mengambil keputusan strategis secara sepihak terkait pemilihan bintang tamu dan alokasi dana, tanpa mendengarkan peringatan dari divisi keuangan dan acara. Keputusan tersebut pada akhirnya terbukti salah sasaran, menyebabkan acara sepi pengunjung, dan kepanitiaan mengalami defisit finansial yang masif.</p><p>Berdasarkan nalar sehat, sang ketua seharusnya melakukan evaluasi diri dan mengambil tanggung jawab penuh. Namun, karena mekanisme pertahanan dirinya terlanjur dikuasai oleh ego, ia merasa gengsi untuk mengakui kesalahan di depan rekan-rekannya. Sang ketua justru melakukan <em>blame-shifting</em> atau pelemparan kesalahan, dengan menyudutkan divisi publikasi dan pencarian dana (<em>sponsorship</em>) atas dasar kinerja lapangan yang buruk. Ia berlindung di balik otoritas jabatannya dan merasa dirinya paling tahu karena memiliki <em>track record</em> pengalaman organisasi yang lebih banyak.</p><p>Dampak dari keangkuhan ini sangat fatal. Pertama, <em>root cause</em> atau akar permasalahan dalam manajemen anggaran tidak pernah dievaluasi sehingga kesalahan yang sama berpotensi diwariskan ke kepengurusan tahun berikutnya. Kedua, anggota panitia merasa dikhianati, tidak dihargai, dan kehilangan motivasi berorganisasi secara drastis. Komunikasi antardivisi berubah menjadi penuh rasa curiga, dan perlahan melahirkan sebuah <em>toxic environment</em> di dalam sekretariat. Sang ketua yang seharusnya menjadi pengayom bagi rekan-rekannya, kini terisolasi secara emosional di puncak hierarki keegoisannya sendiri. Organisasi pun menanggung kerugian jangka panjang berupa hancurnya solidaritas, hanya karena satu orang yang menolak keras untuk bercermin.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/0*xqJOZx2sass5Ela9" /></figure><h3>Solusi</h3><p>Solusi ideal dari lingkaran setan ini sesungguhnya sederhana secara konsep, yaitu memiliki <em>self-awareness</em> yang tajam dan berkelanjutan. Melalui kesadaran kritis terhadap diri sendiri dan lingkungan sekitar, insting defensif yang tadinya bersifat merusak sebenarnya dapat dialihkan menjadi proses analisis masalah yang objektif. Kemampuan untuk menata ulang pikiran atau <em>self-manipulate</em> ini memungkinkan seseorang untuk menundukkan egonya sendiri demi menemukan <em>win-win solution</em> dan meredakan ketegangan konflik.</p><p>Namun, di sinilah letak ironinya. Mereka yang paling membutuhkan <em>awareness</em> ini adalah orang-orang yang paling mustahil untuk meraihnya.</p><p>Sifat dasar dari keangkuhan adalah mematikan fungsi empati dan logika. Keangkuhan membuat pemiliknya merasa telah melihat seluruh isi dunia dengan sempurna, padahal mereka sebenarnya sedang berjalan meraba-raba di dalam kegelapan ego mereka sendiri. Mereka akan terus hidup dalam <em>echo chamber</em> ilusi kesempurnaan, dijauhi oleh teman-teman seperjuangan yang awalnya tulus peduli, dan pada akhirnya, perlahan membusuk sendirian dalam kebenaran semu yang mereka ciptakan sendiri.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=caf9358f8c46" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Menolak Relevan: Sindrom Pascakuasa Alumni dan Pasungan Kreativitas Organisasi]]></title>
            <link>https://medium.com/@avanfuad16/menolak-relevan-sindrom-pascakuasa-alumni-dan-pasungan-kreativitas-organisasi-9f0a90a4f244?source=rss-48a704f0c507------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/9f0a90a4f244</guid>
            <category><![CDATA[revolution]]></category>
            <category><![CDATA[bem]]></category>
            <category><![CDATA[hima]]></category>
            <category><![CDATA[organisasi-mahasiswa]]></category>
            <category><![CDATA[organisasi]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Avan Fuad Nurseptyono]]></dc:creator>
            <pubDate>Sat, 06 Jun 2026 14:15:40 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-06-10T20:11:26.566Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/0*2SFTwrByRH9GS5BK" /><figcaption>Photo by <a href="https://unsplash.com/@valentinsalja?utm_source=medium&amp;utm_medium=referral">Valentin Salja</a> on <a href="https://unsplash.com/?utm_source=medium&amp;utm_medium=referral">Unsplash</a></figcaption></figure><p>Dalam diskursus tata kelola organisasi modern, kehadiran demisioner dan alumni idealnya menempati posisi terhormat: sebagai pustaka berjalan, kompas moral, dan penyedia jaring pengaman ketika pengurus aktif kehilangan arah. Pengalaman mereka adalah komoditas berharga untuk memitigasi risiko keliru di masa depan. Namun, garis batas antara “membimbing” dan “menjajah” hari ini kian bias. Bagi sebagian pengurus aktif yang tidak beruntung, kehadiran para pendahulu ini tidak lagi menjadi berkah, melainkan sebuah kutukan intervensi yang represif.</p><p>Fenomena ini melahirkan sebuah anomali psikologis di lingkungan organisasi yang saya sebut sebagai <em>post-power syndrome</em> (sindrom pascakuasa) akut. Gejalanya pelik namun mudah dikenali: adanya paksaan, tuntutan tak rasional, serta ancaman moral yang menyudutkan pengurus aktif dari segala penjuru. Menariknya, destruksi ini sering kali dibungkus rapi dengan jargon-jargon utopis seperti “menjaga marwah”, “merawat tradisi”, atau “melatih mental”. Padahal, jika kita bedah secara jujur, tindakan tersebut tak lebih dari sekadar pelampiasan ego yang rapuh dari individu-individu yang menolak relevan pada masanya.</p><p>Ironi terbesar sering kali terjadi pada organisasi yang gemar membangun citra (<em>branding</em>) sebagai wadah yang paling superior, elitis, dan antikritik. Mereka memandang rendah kedewasaan berpikir, membenci perbedaan, dan mendewakan dogma turun-temurun seolah-olah itu adalah kitab suci yang tak boleh direvisi. Pada titik inilah organisasi tersebut mengalami pembusukan dari dalam. Ia berubah fungsi; dari yang semula merupakan wadah kaderisasi dan laboratorium berpikir bebas, menyusut menjadi panggung teatrikal bagi alumni yang haus eksistensi.</p><p>Narasi usang yang selalu mereka agungkan adalah: <em>“Generasi sekarang lembek, tidak seperti zaman kami dulu.”</em> Kalimat tersebut sesungguhnya adalah bentuk proyeksi ketakutan (<em>projection of fear</em>) dari para alumni itu sendiri. Mereka takut jika generasi hari ini melahirkan inovasi yang lebih segar dan progresif, maka segala “kejayaan” masa lalu yang mereka banggakan akan terlihat usang, kerdil, dan tidak lagi istimewa. Akibat egoistik ini, calon pengurus baru sejak dini telah dicekik oleh ketakutan. Mereka dipaksa mandek pada rutinitas program kerja monoton karena takut “dihajar” secara verbal dan mental saat mencoba jujur membawa kebaruan. Lebih menyedihkan lagi, siklus penindasan ini diadopsi sebagai kultur, menciptakan lingkaran setan di mana korban hari ini dipersiapkan menjadi algojo balas dendam di masa depan.</p><p>Kita harus berani memutus mata rantai ketololan fundamental ini demi menyelamatkan masa depan organisasi. Langkah pertamanya adalah melakukan demarkasi wewenang yang tegas (<em>cut-off</em>). Pengurus aktif harus memiliki keberanian kolektif untuk menegaskan kembali khitah demisioner: wewenang mereka hanya sampai pada batas memberikan saran, bukan menyetir, mendikte, apalagi mengendalikan roda organisasi seolah mereka masih memiliki hak milik. Alumni harus disadarkan bahwa masa bakti mereka telah selesai, dan panggung itu bukan lagi milik mereka.</p><p>Sudah saatnya kita meruntuhkan feodalisme organisasi yang mengadopsi gaya otoritarianisme fasistik ini, lalu menggantinya dengan budaya egaliter-partisipatif. Sebuah ekosistem yang menghargai hak, keadilan, dan ruang aktualisasi diri yang setara tanpa dibatasi oleh nomor angkatan. Organisasi harus dikembalikan sebagai ruang merdeka untuk berkarya dan belajar secara mandiri, di mana setiap generasi berhak mendefinisikan keberhasilannya sendiri berdasarkan keunikan zaman mereka, bukan berdasarkan bayang-bayang masa lalu para pendahulu yang gagal beranjak dewasa.</p><p><strong>by Avan Fuad</strong></p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=9f0a90a4f244" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Malam Ini Lebih Sendu]]></title>
            <link>https://medium.com/@avanfuad16/malam-ini-lebih-sendu-7b48844e9cd4?source=rss-48a704f0c507------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/7b48844e9cd4</guid>
            <category><![CDATA[puisi]]></category>
            <category><![CDATA[sastra]]></category>
            <category><![CDATA[poem]]></category>
            <category><![CDATA[poetry]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Avan Fuad Nurseptyono]]></dc:creator>
            <pubDate>Thu, 26 Feb 2026 18:50:17 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-02-27T02:12:24.226Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*lOtqFF6zSX65EmD0py0Gzg.jpeg" /></figure><p><em>Angin membawaku,<br>terhempas.<br>Jarum kompas<br>menuju arah east, <br>dengan dinginnya, <br>terus mengutukku.<br>Dan tubuhku menghantam<br>luka-luka asing,<br>namun terlihat déjà vu.<br>Mesin 125 ini bergetar riuh,<br>mendorongku hebat,<br>memadamkan sisa magnumku.</em></p><p>Avan Fuad Nurseptyono, 27 Februari 2026</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=7b48844e9cd4" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Proyeksi Kecacatan Sistem Republik pada Buku Animal Farm karya George Orwell]]></title>
            <link>https://medium.com/@avanfuad16/proyeksi-kecacatan-sistem-republik-pada-buku-animal-farm-karya-george-orwell-7040744b7e3b?source=rss-48a704f0c507------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/7040744b7e3b</guid>
            <category><![CDATA[revolution]]></category>
            <category><![CDATA[opini]]></category>
            <category><![CDATA[george-orwell]]></category>
            <category><![CDATA[animal-farm]]></category>
            <category><![CDATA[republic]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Avan Fuad Nurseptyono]]></dc:creator>
            <pubDate>Fri, 26 Sep 2025 05:31:49 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2025-09-26T05:31:49.187Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>Dalam menjalankan suatu negara ataupun sistem yang melibatkan seorang pemimpin dan rakyat, kita memiliki banyak sekali pilihan. Bisa dengan sistem republik yang bersifat demokratis ataupun pemerintahan yang otoriter, yang biasanya dipadukan dengan sistem takhta kerajaan/kekaisaran yang sering muncul pada monarki pada abad ke-15 hingga ke-19 di Eropa. Tentunya, banyak sekali orang-orang yang memilih pemerintahan republik karena menghindari suatu sistem yang sangat feodal dengan menempatkan suatu kaum lebih tinggi dibandingkan kaum lainnya, hingga terjadilah diskriminasi dan pembantaian terhadap suatu kelompok yang dikucilkan karena berbeda.</p><p>Jika kita lihat, ide pemerintahan republik sangatlah ideal dibandingkan monarki absolut karena batasan antara rakyat dengan pemimpin pemerintahan semakin tipis dengan banyaknya aktivitas kenegaraan yang melibatkan rakyat. Terlebih lagi, jabatan pemimpin dapat ditempati oleh siapa pun, bahkan dari rakyat itu sendiri, dengan proses yang sangat berlapis hingga pada akhirnya dapat diputuskan bahwa orang itu pantas atau tidak untuk memimpin suatu pemerintahan.</p><p>Sayangnya, keterbukaan sistem republik ini mendapatkan tantangan yang sangat luar biasa, dari calon pemimpin yang tidak bermutu hingga rekayasa sistem peradilan yang dikuasai dari balik tirai demi mengamankan orang-orang tertentu.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*wUZA4dlNdVEgrtNWLnBJ-w.jpeg" /><figcaption>(salah satu cetakan buku Animal Farm)</figcaption></figure><p>Pada buku George Orwell yang berjudul <em>Animal Farm</em>, diperlihatkan bahwa sistem republik yang didambakan para kaum pencetus Revolusi Prancis pada akhir abad ke-18 juga memiliki kebobrokan yang sangat signifikan. Si babi licik Napoleon, yang menggambarkan seorang pemimpin yang selalu mengandalkan masa lalu sebagai propaganda untuk terus mempekerjakan hewan-hewan ternak lainnya (dalam konteks ini, mereka adalah rakyat) demi kepentingan para kaum babi yang menganggap diri mereka lebih tinggi dibandingkan hewan lainnya. Hingga tercetuslah suatu narasi yang terus menghantam hati para pembaca <em>Animal Farm</em> yang berbunyi: <em>“All animals are equal, but some animals are more equal than others.”</em></p><p>Hal ini menimbulkan pertanyaan besar pada kaum pemuda penerus bangsa yang melihat republik yang dulu sangat populer hingga diperjuangkan sampai titik darah penghabisan (hal ini juga digambarkan pada buku <em>Animal Farm</em>, saat hewan-hewan bersatu untuk melawan Tuan Jones demi membebaskan perbudakan hewan yang telah terjadi sangat lama) menjadi suatu sistem yang cacat dan belum mendapatkan ramuan penyembuhnya.</p><p>Saat seorang pemimpin republik menyalahgunakan kekuasaannya, lalu ditumbangkan oleh kaum revolusioner dan kembali dipimpin oleh orang yang tidak ada bedanya. Selalu seperti itu, lagi dan lagi.</p><p>Apakah suatu pemerintahan negara harus memilih alternatif lain? Atau bahkan meniadakan jabatan pemimpin dan melepasnya begitu saja kepada rakyat?</p><p>Avan Fuad Nurseptyono, 26–09–2025</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=7040744b7e3b" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Seorang Organisatoris Introvert]]></title>
            <link>https://medium.com/@avanfuad16/seorang-organisatoris-introvert-4ff5eb5e7313?source=rss-48a704f0c507------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/4ff5eb5e7313</guid>
            <category><![CDATA[organisasi-mahasiswa]]></category>
            <category><![CDATA[pengaderan]]></category>
            <category><![CDATA[process]]></category>
            <category><![CDATA[organisasi]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Avan Fuad Nurseptyono]]></dc:creator>
            <pubDate>Mon, 17 Mar 2025 23:23:28 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2025-03-17T23:23:28.703Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>Halo, selamat pagi!! (Aku menulis ini di pagi hari, hehe)<br> Sesuai judul, aku ingin berbagi cerita tentang perjalanan di dunia organisasi yang, tanpa disangka, mengubah hidupku menjadi lebih baik. Meski aku bukan tipe orang yang suka bersosialisasi dalam waktu lama, entah bagaimana aku mampu beradaptasi dan bahkan penasaran akan tantangan lebih lanjut jika aku naik level dalam organisasi ini suatu saat nanti.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*xGK_HKTuN1RyA4FDFM6CIg.jpeg" /></figure><h3><strong>Seorang Anak yang Bercita-cita Menjadi Mahasiswa Apatis</strong></h3><p>Di awal perkuliahan, motivasiku sederhana: fokus menyelesaikan studi S1 dalam empat tahun tanpa banyak terlibat kegiatan di luar akademik. Berbagai berita yang mengaitkan kegiatan organisasi kampus dengan penundaan kelulusan justru membuatku semakin enggan bergabung. Aku melihat tawaran “pengalaman tak ternilai” dari organisasi kampus namun menurutku lebih banyak membawa beban tanggung jawab — diteruskan dari demis-alumni yang menuntut kesempurnaan pada pengurus baru. Lagipula, aku merasa cukup dengan apa yang sudah kupunya. Meski introvert, aku sudah bisa <em>public speaking</em> dan berpikir kritis saat kerja kelompok atau presentasi. Namun, suatu momen kemudian, persepsiku tentang organisasi kampus mulai berubah.</p><h3><strong>Aku Butuh Peningkatan</strong></h3><p>Aku mulai menyadari bahwa bekal ilmu yang kukira cukup untuk dunia perkuliahan dan kontribusi pada masyarakat ternyata belum memadai. Mungkin dulu aku terlalu sombong untuk terjun ke dunia organisasi, dan keberanian itu hanya bertahan beberapa bulan di semester pertama. Begitu masuk ke kelas dan lingkungan masyarakat, aku merasakan stagnasi bahkan penurunan kemampuan. Panik, kepercayaan diri menurun, dan keinginan bersosialisasi hilang. Hanya puisiku yang masih bisa ku banggakan — dan itu pun tak cukup. Akhirnya, aku kembali menengok organisasi kampus yang pernah menjanjikan manfaat besar. Dalam keadaan bingung, aku langsung “nimbrung” di 3 organisasi dan 2 komunitas sekaligus. Gila kan? Namun, pada akhirnya, yang bertahan hanyalah 3: Teater Hijrah, HIMA PBSI, dan Komunitas Venderwijck. No fek fek, aku harap janji-janji itu benar adanya.</p><h3><strong>Hari-hari Berorganisasi</strong></h3><p>Di minggu-minggu awal bergabung, aku hanya dianggap sebagai kader atau calon anggota — tergantung organisasi. Masa jadi kader adalah masa paling menyuramkan; aku ibarat “buruh tanpa gaji” dalam setiap proker. Setiap pagi, ketika aku terbangun, perasaan lelah dan hasrat untuk <em>resign </em>selalu menghampiri, terutama karena aku merasa masih jadi komponen paling tidak penting. Walaupun kadang-kadang aku melewatkan beberapa kegiatan karena malas dan kurang gairah, aku berusaha untuk terus menjalani semuanya karena sudah berkomitmen, meskipun kontribusiku tidak pernah sepenuhnya aktif.</p><h3><strong>Kegiatan yang Meningkatkan Soft Skill</strong></h3><p>Hingga tiba Mei 2024, aku menjalani periode terlelah sebagai kader yang harus mengerjakan dua program kerja besar dengan peran yang cukup vital. Di organisasi pertama, aku “dijatuhkan hukuman mati” untuk jadi salah satu pemeran utama dalam pementasan perdana — naskah berjudul <em>Ruang Tunggu</em> karya <strong>Zen Hae</strong>. Tantangan makin berat karena karakter yang kuperankan adalah pemuda Betawi, sangat bertolak belakang dengan diriku yang berlatar Jawa, dari segi logat, budaya, hingga gaya berjalan (intinya, jalan petantang-petenteng lah ya). Namun, karena sudah berkomitmen, aku terus beradaptasi dan berhasil menyelesaikan amanah itu, meski latihan banyak kali membuatku menangis (Rill!).</p><p>Di organisasi satunya, aku dipercaya menjadi <em>MC</em> pada mega-proker HIMA PBSI. Tantangannya nggak main-main — harus bagi waktu antara latihan pementasan dan latihan jadi <em>MC</em>, padahal pengalaman di bidang ini benar-benar minim. Lelah? Pastinya. Tapi, aku belajar bahwa menjalankan setiap amanah dengan keikhlasan adalah kunci agar kelelahan tidak menjadi beban yang terus menumpuk. Alhamdulillah, tugas sebagai <em>MC </em>pun terselesaikan meski ada beberapa momen yang membuatku malu karena gugup dan mengantuk saat bertugas. Beberapa minggu kemudian, aku sadar bahwa setiap <em>skill</em>, baik <em>soft </em>maupun <em>hard</em>, harus diperjuangkan terlebih dahulu — tidak semudah nimbrung langsung dan mengharapkan manfaat instan.</p><h3><strong>Kesimpulan</strong></h3><p>Dari perjalanan ini, aku belajar bahwa dunia organisasi bukan sekadar arena untuk mengasah <em>soft skill</em>, melainkan “arena” pembelajaran sejati tentang diri sendiri. Tantangan dan kegagalan yang kutemui justru membentuk keberanian dan ketangguhan yang selama ini tak kusadari ada dalam diriku. Organisasi mengajarkan bahwa setiap perjuangan, betapapun beratnya, adalah investasi untuk masa depan yang lebih cerah.</p><p>Aku memahami bahwa pertumbuhan bukanlah tentang kecepatan, melainkan tentang keberanian untuk bangkit dan terus mencoba meski banyak rintangan. Setiap pengalaman — baik manis maupun pahit — memberikan pelajaran berharga untuk menjadi pribadi yang lebih matang dan peka. Jadi, bagi kamu yang masih ragu untuk terjun ke dunia organisasi, ingatlah: jalani saja prosesnya dengan sepenuh hati, nikmati setiap tantangan, dan biarkan setiap kegagalan menjadi batu loncatan menuju keberhasilan. No fek fek, karena sejatinya, setiap langkah kecil itu adalah bagian dari perjalanan besar menuju versi terbaik dari diri kita sendiri.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=4ff5eb5e7313" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Dasima, Aku Belum Siap]]></title>
            <link>https://medium.com/@avanfuad16/dasima-aku-belum-siap-9bfba67e7f33?source=rss-48a704f0c507------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/9bfba67e7f33</guid>
            <category><![CDATA[poetry-on-medium]]></category>
            <category><![CDATA[poem]]></category>
            <category><![CDATA[poetry]]></category>
            <category><![CDATA[teater]]></category>
            <category><![CDATA[puisi]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Avan Fuad Nurseptyono]]></dc:creator>
            <pubDate>Sun, 21 Apr 2024 14:54:00 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2024-04-21T14:54:00.647Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p><em>sebuah lakon kecil dalam benak Avan</em></p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*_2uzjm7mLVzwBPdqa4Nnbg.jpeg" /></figure><p>Dasima, kenapa kau merajuk?</p><p>Darahku belum biru ya? Atau dekapku belum terwujud?</p><p>Aku sungguh maaf dasima</p><p>Aku belum menguasai arena</p><p>Aku masih di sini, berkelahi dengan Bahasa</p><p>Serta taman-temannya, yang mencekik pita suara</p><p>Kenapa kau setia menantiku?</p><p>Aku hanya akhir cerita lama, yang telah dilupakan</p><p>Bukan masa depan yang patut didambakan</p><p>Buanglah aku</p><p>Lagi pula, peradaban Betawi lebih subur dibanding Batavia</p><p>Dan lebih nasionalis dan tidak antipribumi</p><p>Namun, mengapa kau tetap memilihku, Nona?</p><p><strong>Avan Fuad Nurseptyono, 21–04–2024</strong></p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=9bfba67e7f33" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
    </channel>
</rss>