<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0" xmlns:cc="http://cyber.law.harvard.edu/rss/creativeCommonsRssModule.html">
    <channel>
        <title><![CDATA[Stories by kesenatorantriton on Medium]]></title>
        <description><![CDATA[Stories by kesenatorantriton on Medium]]></description>
        <link>https://medium.com/@badankesenatorantriton?source=rss-6a0a69190884------2</link>
        <image>
            <url>https://cdn-images-1.medium.com/fit/c/150/150/1*dmbNkD5D-u45r44go_cf0g.png</url>
            <title>Stories by kesenatorantriton on Medium</title>
            <link>https://medium.com/@badankesenatorantriton?source=rss-6a0a69190884------2</link>
        </image>
        <generator>Medium</generator>
        <lastBuildDate>Sun, 22 Nov 2026 22:11:44 GMT</lastBuildDate>
        <atom:link href="https://medium.com/@badankesenatorantriton/feed" rel="self" type="application/rss+xml"/>
        <webMaster><![CDATA[yourfriends@medium.com]]></webMaster>
        <atom:link href="http://medium.superfeedr.com/" rel="hub"/>
        <item>
            <title><![CDATA[Bencana yang Berulang, Kelalaian yang Terpola]]></title>
            <link>https://medium.com/@badankesenatorantriton/bencana-yang-berulang-kelalaian-yang-terpola-c338bd954281?source=rss-6a0a69190884------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/c338bd954281</guid>
            <category><![CDATA[gunung-api]]></category>
            <category><![CDATA[kebijakan-publik]]></category>
            <category><![CDATA[karhutla]]></category>
            <category><![CDATA[mitigasi-bencana]]></category>
            <category><![CDATA[bencana]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[kesenatorantriton]]></dc:creator>
            <pubDate>Tue, 15 Sep 2026 05:59:34 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-09-15T06:03:26.705Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<blockquote>Oleh Komisi Kajian Badan Kesenatoran HMO “TRITON” ITB</blockquote><p>Memasuki paruh kedua tahun 2026, wajah kesiapsiagaan bencana di Indonesia kembali memperlihatkan dua sisi yang kontradiktif. Di satu sisi, narasi penguatan mitigasi dan sistem peringatan dini terus disuarakan oleh otoritas terkait. Namun di sisi lain, realitas di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat masih terus dihadapkan pada kerentanan struktural yang belum terselesaikan. Peristiwa gempa bumi tektonik berkekuatan M 7,7 yang mengguncang kawasan Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada pertengahan Agustus 2026 menjadi cermin retak dari ketidaksiapan sistem tanggap darurat nasional. Penanganan yang lambat di tengah belasan ribu gempa susulan tidak hanya memperpanjang masa tanggap darurat, tetapi juga menegaskan kembali pola responsif-reaktif negara yang berulang.</p><p>Situasi kian dipergenting oleh rentetan bencana alam dan ekologis yang terjadi secara bersamaan di berbagai wilayah Indonesia sepanjang Agustus hingga September 2026. Di Selat Sunda, rangkaian erupsi menerus Gunung Anak Krakatau yang melontarkan hujan abu vulkanik pekat hingga memicu gangguan penerbangan dan kesehatan warga di Banten hingga Lampung, kembali menguji batas kesiapsiagaan tanggap darurat antardaerah. Pada saat yang sama, bencana ekologis berupa Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) kembali mengepulkan kabut asap pekat di Sumatra dan Kalimantan. Penyelidikan aparat dan temuan lapangan mengonfirmasi bahwa kebakaran ini bukan sekadar dampak kemarau, melainkan tindakan sengaja oleh oknum korporasi dan individu untuk alih fungsi lahan menjadi perkebunan kelapa sawit.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/0*mlrpSNSSXFVu3vaZ" /><figcaption>Karhutla di Kalimantan (Sumber: cnnindonesia.com)</figcaption></figure><p>Fenomena bencana yang terjadi secara bertubi-tubi ini bukan lagi sekadar akumulasi musibah alam, melainkan cerminan dari kelalaian manajemen yang terpola. Lemahnya penegakan hukum terhadap pembalakan liar dan pembakaran hutan, lambatnya respons evakuasi korban gempa, hingga minimnya mitigasi risiko bencana geologi memperlihatkan bahwa keselamatan rakyat masih belum menjadi prioritas utama. Bencana alam yang berulang tanpa dibarengi dengan pembenahan sistem dan penindakan tegas atas kelalaian struktural ini kian menempatkan masyarakat pada mode bertahan hidup di tengah abainya tanggung jawab negara.</p><h3><strong>Sistem Ada, Mengapa Korban Terus Jatuh?</strong></h3><p>Rapuhnya resiliensi masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana alam didorong oleh tergerusnya sistem peringatan dini (<em>early warning system</em>) dan infrastruktur mitigasi yang tidak pernah benar-benar berfungsi optimal di tingkat tapak. Sebagian besar komunitas yang bermukim di wilayah rawan bencana merasakan bahwa keberadaan status kebencanaan dan pemetaan risiko tidak lagi sejalan dengan realitas kesiapsiagaan di lapangan. Ketika ancaman gempa bumi, erupsi gunung api, hingga kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terealisasi, jaringan sensor yang rusak, sirine peringatan yang padam, serta ketiadaan simulasi evakuasi berkala membuat masyarakat berada pada posisi yang sangat rentan. Oleh karena itu, masyarakat yang tinggal di zona rawan bencana justru mengalami penurunan kapasitas mitigasi mandiri yang mempertegas kerentanan ekologis akibat pembiaran infrastruktur dan stagnasi reformasi kebencanaan.</p><p>Kerentanan ini kian diperparah oleh dinamika respons tanggap darurat nasional yang diwarnai oleh maraknya keterlambatan evakuasi serta <em>shifting</em> beban penanganan bencana dari tanggung jawab negara ke swakarsa masyarakat. Terlambatnya pengerahan alat berat dan personel dalam penanganan dampak gempa di wilayah pedalaman serta lambannya penyaluran masker dan fasilitas medis di wilayah terdampak abu vulkanik serta kabut asap mencerminkan tekanan berat pada kapasitas logistik pemerintah. Terbatasnya daya jangkau armada tanggap darurat resmi memaksa mayoritas penyintas bencana maupun relawan lokal beralih mengandalkan posko swadaya dan penggalangan dana publik demi menjaga kelangsungan hidup di lokasi pengungsian. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengonfirmasi bahwa kendala distribusi logistik dan krisis sanitasi masih mendominasi struktur permasalahan pengungsian di Indonesia, dimana mayoritas korban berada dalam kondisi tanpa kepastian pasokan air bersih, tanpa jaminan hunian sementara yang layak, serta minim akses terhadap layanan pemulihan trauma (<em>trauma healing</em>).</p><p>Kondisi tersebut menandai munculnya penurunan kualitas tata kelola kebencanaan (<em>disaster governance</em>) yang sistematis. Komunitas di wilayah terisolir dan kelompok rentan (lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas) berada pada posisi yang sangat rentan terhadap ancaman susulan maupun penurunan derajat kesehatan minimum di pengungsian. Lambannya penetapan status tanggap darurat dan birokrasi penyaluran dana siap pakai yang berbelit-belit memperluas populasi pengungsi terlantar dan korban yang tidak terdata. Fenomena ini mempertegas bahwa besarnya alokasi anggaran bencana dan pembentukan lembaga kebencanaan di tingkat daerah belum mampu mentransformasikan struktur penanggulangan bencana menuju tata kelola yang tanggap, cepat, dan berkeadilan.</p><p>Dinamika kerentanan bencana tersebut berkaitan erat dengan regulasi dan arah kebijakan pemerintah. Implementasi kerangka tata ruang dan lingkungan hidup pasca-UU Cipta Kerja, tepatnya pada Pasal 21 UU Nomor 6 Tahun 2023 yang mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan terkait Perizinan Berusaha yang diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 yang memberikan fleksibilitas tinggi bagi ekspansi industri ekstraktif dan perkebunan. Verifikasi data (<em>coverage</em>) yang lambat dan belum sepenuhnya menjangkau masyarakat adat maupun warga yang tidak memiliki sertifikat kepemilikan tanah formal.</p><h3><strong>BMKG dan PVMBG Tampaknya Menghadapi Masalah yang Sama: Keterbatasan Anggaran</strong></h3><p>Di balik rusaknya sensor dan matinya sirine tersebut, terdapat persoalan struktural yang lebih dalam, yaitu pemangkasan anggaran BMKG sejak tahun 2025 yang efeknya baru terasa signifikan ketika bencana-bencana di tahun 2026 justru menuntut sistem peringatan dini bekerja optimal. Pemangkasan anggaran BMKG menandai babak baru dari rapuhnya fondasi sistem kebencanaan nasional. Di tengah meningkatnya intensitas cuaca ekstrem dan aktivitas tektonik, lembaga yang menjadi tulang punggung peringatan dini justru kehilangan daya dukung fiskal yang paling mendasar. Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025, anggaran BMKG dipotong hingga 50,35 persen, dari Rp2,826 triliun menjadi Rp1,423 triliun. Kepala Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama BMKG, Muslihuddin, menyebut dampaknya menjalar ke seluruh lini operasional dan berdampak signifikan terhadap belanja modal dan belanja barang.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*6DdUh4sTfd-QAL3YE89PuQ.jpeg" /><figcaption>Rapat BMKG bersama Komisi V DPR RI terkait rencana kerja anggaran 2027 (Sumber: Kompas.com)</figcaption></figure><p>Dana pemeliharaan yang berkurang 71 persen membuat banyak alat operasional utama (aloptama) terancam mati, sementara hampir 600 sensor gempa bumi dan tsunami di seluruh Indonesia telah melampaui usia kelayakan. BMKG bahkan sempat memperingatkan potensi penurunan akurasi informasi dari 90% menjadi 60% dan melambatnya peringatan dini tsunami dari tiga menjadi lebih dari lima menit. Meski begitu, BMKG dan pihak Istana berulang kali menegaskan bahwa layanan inti deteksi gempa dan tsunami tetap menjadi prioritas dan tidak terganggu. Klaim tersebut menyisakan kesenjangan dengan kondisi teknis di lapangan yang digambarkan lembaga itu sendiri. Ketika observasi terganggu, masyarakat di wilayah rawan bencana kembali menjadi pihak yang paling rentan terhadap ancaman yang kian tak terduga.</p><p>PVMBG sebagai lembaga di bawah Kementrian ESDM ikut terdampak kebijakan efisiensi anggaran nasional, sehingga kapasitas teknisnya mengalami tekanan. Pemangkasan anggaran membuat pemeliharaan alat pemantauan gunung api dan gerakan tanah yang sebagain besar sudah berusia lebih dari satu dekade tidak optimal. Hal ini dapat menunda modernisasi sistem observasi geologi seperti sensor deformasi dan seismograf di wilayah rawan erupsi, serta menghambat riset tektobik dan vulkanologi jangka panjang yang sebelumnya menjadi basis kebijakan mitigasi nasional. Pernyataan Kepala PVMBG Hadi Wijaya di laman resmi Kementerian ESDM RI menegaskan bahwa modernisasi peralatan di 75 pos pengamatan gunung api memang sedang dijalankan secara bertahap hingga 2029–2030, namun tetap membutuhkan perhatian serius terhadap pemeliharaan dan penggantian alat yang rusak.</p><p>Dampak pemangkasan ini pun tidak berhenti di sensor gempa dan gunung api darat. BMKG juga mengoperasikan jaringan buoy tsunami dan sistem peringatan dini tsunami (InaTEWS) yang menjadi garda terdepan keselamatan wilayah pesisir. Ketika anggaran pemeliharaan alat-alat darat saja sudah tertekan, bagaimana nasib instrumen serupa di laut, tempat mayoritas ancaman tsunami justru berasal?</p><h3><strong>Ironi Ruang Pesisir dan Laut: Ketimpangan Kerentanan di Garis Pantai</strong></h3><p>Di balik ancaman abu vulkanik dan gangguan penerbangan yang disebutkan sebelumnya, erupsi menerus Gunung Anak Krakatau menyimpan bahaya yang lebih senyap namun berpotensi jauh lebih mematikan, yaitu tsunami. Pada 22 Desember 2018, keruntuhan sebagian tubuh (flank collapse) Gunung Anak Krakatau di sisi barat daya memicu tsunami Selat Sunda yang menewaskan lebih dari 430 orang di pesisir Banten dan Lampung. Peristiwa tersebut dipicu oleh longsoran vulkanik berskala relatif kecil, bukan oleh gempa tektonik. Sebuah studi menyoroti kegagalan sistem peringatan dini di sekitr daerah tersebut. Sistem deteksi seismik regional sebenarnya berpotensi mempercepat peringatan, namun sistem operasional yang ada saat itu memang dirancang untuk mendeteksi tsunami akibat gempa tektonik, bukan longsoran vulkanik bawah laut. Karakteristik hazard yang “senyap” inilah yang membuatnya sulit ditangkap oleh sistem peringatan dini konvensional.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*XUklE4wazVvaiq496hNdSw.jpeg" /><figcaption>Gunung Anak Krakatau status siaga (Sumber: PVMBG, geologi.esdm.go.id)</figcaption></figure><p>Ancaman ini diperbesar oleh keberadaan zona megathrust di sepanjang barat Sumatra hingga selatan Jawa. Peneliti geologi dan kebencanaan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Danny Hilman Natawidjaja, sebagaimana dilaporkan Tempo, menyoroti besarnya potensi gempa megathrust di segmen Mentawai-Siberut dan Selat Sunda, dua zona yang disebut BMKG sebagai seismic gap karena telah lebih dari dua abad tidak melepaskan energi gempa besar (Selat Sunda sejak 1757, Mentawai-Siberut sejak 1797), dengan potensi magnitudo masing-masing mencapai 8,7 dan 8,9. Meski waktunya tidak dapat diprediksi, potensi ini nyata dan menuntut kesiapsiagaan yang konkret, bukan mitigasi formalistik. Potensi gempa megathrust ini bukan sekadar ancaman guncangan di darat sebagaimana kasus Flores, melainkan ancaman ganda berupa guncangan sekaligus tsunami besar yang bisa menerjang garis pantai terpanjang kedua di dunia.</p><p>Ketimpangan ini kian diperparah oleh minimnya pengintegrasian parameter oseanografi fisik, seperti dinamika pasang surut, pola arus permukaan, batimetri, hingga pemetaan perubahan garis pantai ke dalam kebijakan tata ruang dan mitigasi bencana daerah. Orientasi pembangunan yang sering kali mengabaikan karakteristik dinamika laut membuat infrastruktur mitigasi pesisir dibangun secara reaktif dan asal-asalan, seperti tanggul pantai yang mudah jebol atau pemecah gelombang yang tidak memperhitungkan refraksi, deformasi gelombang lokal, maupun potensi tsunami dan ancaman megathrust. Degradasi mangrove dan ekspansi tambak di sepanjang pesisir turut mengikis benteng pertahanan alami yang seharusnya meredam energi gelombang sebelum mencapai permukiman.</p><p>Ketika bencana gempa, tsunami, maupun erupsi gunung api bawah laut terjadi, ketidakpastian informasi oseanografis dan lemahnya pemantauan karakteristik perairan membuat proses evakuasi serta distribusi bantuan melalui jalur laut kerap terhambat. Fenomena ini mempertegas bahwa di tengah klaim Indonesia sebagai poros maritim, keselamatan masyarakat pesisir justru terus dikorbankan akibat kebijakan pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan dan mengabaikan kaidah keilmuan.</p><h3><strong>Bagaimana Langkah Indonesia Kedepan ?</strong></h3><p>Tantangan Indonesia bukan hanya merespons dan menyalurkan bantuan saat bencana terjadi, tetapi memperluas kapasitas mitigasi serta resiliensi ekologis masyarakat di tingkat tapak, baik terhadap ancaman gempa dan tsunami, erupsi gunung api, maupun kebakaran hutan dan lahan yang sama-sama telah dibahas di atas. Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) memang mencatat fluktuasi angka kerentanan di beberapa daerah, tetapi frekuensi kejadian bencana dan besarnya dampak kerugian terus meningkat secara signifikan sepanjang tahun 2026. Karena itu, keberhasilan kebijakan penanggulangan bencana seharusnya tidak hanya diukur dari seberapa cepat status tanggap darurat ditetapkan atau seberapa banyak paket sembako yang dibagikan, melainkan dari apakah instrumen peringatan dini gempa, tsunami, dan erupsi gunung api berfungsi<em> real-time,</em> infrastruktur pertahanan alami pesisir terjaga, penegakan hukum terhadap pembakaran dan alih fungsi lahan berjalan tegas, dan masyarakat di zona rawan memiliki ketahanan yang lebih besar terhadap guncangan bencana.</p><p>Dengan demikian, pemerintah tidak boleh terus berlindung di balik narasi kedermawanan publik, pembentukan tim satgas insidental, atau alokasi anggaran kebencanaan semata, sementara kerapuhan struktural mitigasi dan kerusakan lingkungan terus meluas. Kritik utama tertuju pada orientasi kebijakan nasional yang selama ini terlalu berfokus pada penanganan reaktif jangka pendek dan perizinan ekstraktif yang masif, namun abai terhadap perlindungan ekosistem serta penguatan kapasitas pencegahan yang inklusif, baik di ekosistem darat maupun laut. Ke depan, pemerintah dituntut untuk segera melakukan reorientasi kebijakan secara substansial seperti:</p><ol><li>Memprioritaskan alokasi anggaran pada pemeliharaan infrastruktur deteksi dini kegempaan dan pemetaan dinamika oseanografi, termasuk perencanaan jalur evakuasi dan tempat evakuasi sementara/akhir yang matang di kawasan-kawasan rawan terdampak tsunami akibat erupsi gunung anak krakatau dan ancaman megathrust yang perlu direalisasikan secara sistematis oleh pemerintah daerah.</li><li>Menegakkan hukum secara tegas terhadap pelaku alih fungsi lahan dan pembakaran hutan.</li><li>Memperluas jaring pengaman bencana serta asuransi risiko hingga ke komunitas pesisir dan informal.</li></ol><p>Tanpa komitmen politik yang tegas untuk mengalihkan fokus dari sekadar pemadam kebakaran pascabencana menuju tata kelola berbasis sains dan keadilan ekologis, laporan kebencanaan nasional akan tetap menjadi narasi berulang yang terasing dari keselamatan jiwa rakyat.</p><p>Referensi:<br><strong>Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).</strong> (2026, 6 September). <em>BMKG Catat Terjadi 13.156 Kali Gempa Susulan di NTT</em>. ANTARA News.<a href="https://www.antaranews.com/berita/5729028/bmkg-catat-terjadi-13156-kali-gempa-susulan-di-ntt"> https://www.antaranews.com/berita/5729028/bmkg-catat-terjadi-13156-kali-gempa-susulan-di-ntt</a></p><p><strong>Badan Geologi, Kementerian ESDM.</strong> (2026, 5 September). <em>Laporan Khusus: Fenomena Erupsi Menerus Gunungapi Anak Krakatau Tanggal 5 September 2026</em>. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.<a href="https://geologi.esdm.go.id/media-center/fenomena-erupsi-menerus-gunungapi-anak-krakatau-tanggal-5-september-2026"> https://geologi.esdm.go.id/media-center/fenomena-erupsi-menerus-gunungapi-anak-krakatau-tanggal-5-september-2026</a></p><p><strong>Kementerian Kehutanan Republik Indonesia.</strong> (2026, 24 Agustus). <em>Kemenhut Bongkar Motif di Balik Karhutla, Dari Jual Beli Kawasan Hingga Perambahan, Korporasi dan Individu Jadi Tersangka</em>. Siaran Pers No: SP. 451/HKLN/08/2026.<a href="https://www.kehutanan.go.id/pers/kemenhut-bongkar-motif-di-balik-karhutla-dari-jual-beli-kawasan-hingga-perambahan-korporasi-dan-individu-jadi-tersangka"> https://www.kehutanan.go.id/pers/kemenhut-bongkar-motif-di-balik-karhutla-dari-jual-beli-kawasan-hingga-perambahan-korporasi-dan-individu-jadi-tersangka</a></p><p><strong>Syafaruddin, M.</strong> (2026, 8 September). <em>Puan Desak Usut Lahan Bekas Karhutla yang Mendadak Jadi Kebun Sawit</em>. Suara Surabaya.<a href="https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2026/puan-desak-usut-lahan-bekas-karhutla-yang-mendadak-jadi-kebun-sawit/"> https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2026/puan-desak-usut-lahan-bekas-karhutla-yang-mendadak-jadi-kebun-sawit/</a></p><p><strong>Wahono, Tri. (2026, 18 Agustus). </strong><em>Evaluasi Peringatan Dini Bencana: Sensor Rusak dan Sirine Mangkrak Masih Jadi Peringatan Luput</em>. Kompas.com.<a href="https://www.google.com/search?q=https://nasional.kompas.com/read/2026/08/18/081234128/evaluasi-peringatan-dini-bencana-sensor-rusak-dan-sirine-mangkrak"> https://nasional.kompas.com/read/2026/08/18/081234128/evaluasi-peringatan-dini-bencana-sensor-rusak-dan-sirine-mangkrak</a></p><p><strong>Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). (2026, 2 September).</strong> <em>Laporan Penanganan Bencana Gempa dan Kebakaran Hutan: Kendala Logistik dan Tantangan Sanitasi Pengungsi</em>. Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB.<a href="https://www.google.com/search?q=https://bnpb.go.id/berita/laporan-penanganan-bencana-gempa-dan-karhutla-2026"> https://bnpb.go.id/berita/laporan-penanganan-bencana-gempa-dan-karhutla-2026</a></p><p><strong>Pusat Studi Bencana ITB. (2026, 25 Agustus). </strong><em>Kajian Tata Kelola Kebencanaan Indonesia: Menilai Hambatan Birokrasi dalam Respons Tanggap Darurat</em>. Publikasi Riset Kebencanaan.<a href="https://www.google.com/search?q=https://psb.itb.ac.id/publikasi/kajian-tata-kelola-kebencanaan-2026"> https://psb.itb.ac.id/publikasi/kajian-tata-kelola-kebencanaan-2026</a></p><p><strong>Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2026, 10 Agustus).</strong> <em>Laporan Evaluasi Alih Fungsi Lahan dan Penegakan Hukum Karhutla 2026</em>. Jakarta: KLHK RI.<a href="https://www.google.com/search?q=https://ppid.menlhk.go.id/berita/laporan-evaluasi-alih-fungsi-lahan-2026"> </a><a href="https://ppid.menlhk.go.id/berita/laporan-evaluasi-alih-fungsi-lahan-2026">https://ppid.menlhk.go.id/berita/laporan-evaluasi-alih-fungsi-lahan-2026</a></p><p><strong>Kompas TV. (2025, 7 Februari).</strong> <em>Anggaran Dipotong Efisiensi 50 Persen, BMKG Ajukan Dispensasi ke Prabowo: Demi Mitigasi Bencana. </em><a href="https://www.kompas.tv/nasional/572221/anggaran-dipotong-efisiensi-50-persen-bmkg-ajukan-dispensasi-ke-prabowo-demi-mitigasi-bencana">https://www.kompas.tv/nasional/572221/anggaran-dipotong-efisiensi-50-persen-bmkg-ajukan-dispensasi-ke-prabowo-demi-mitigasi-bencana</a></p><p><strong>Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). (2025, 7 Agustus).</strong> <em>Kementerian ESDM Terus Tingkatkan Upaya Mitigasi Bencana Gunung Api di Indonesia.</em> <a href="https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/kementerian-esdm-terus-tingkatkan-upaya-mitigasi-bencana-gunung-api-di-indonesia">https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/kementerian-esdm-terus-tingkatkan-upaya-mitigasi-bencana-gunung-api-di-indonesia</a></p><p><strong>Ye, L., Kanamori, H., Rivera, L., Lay, T., Zhou, Y., Sianipar, D., &amp; Satake, K. (2020).</strong> The 22 December 2018 tsunami from flank collapse of Anak Krakatau volcano during eruption. Science Advances, 6(3).<a href="https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6962046"> https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6962046</a></p><p><strong>Grilli, S. T., et al. (2019). </strong>Modelling of the Dec. 22nd 2018 Anak Krakatau volcano lateral collapse and tsunami based on recent field surveys: Comparison with observed tsunami impact. Scientific Reports, 9, 11946.<a href="https://link.springer.com/10.1038/s41598-019-48327-6"> https://link.springer.com/10.1038/s41598-019-48327-6</a></p><p><strong>Tempo.co. (2024, 22 Agustus). </strong>BRIN Geologist Warns of Potential for Megathrust Earthquake in Mentawai-Siberut Segment.<a href="https://en.tempo.co/read/1906925/brin-geologist-warns-of-potential-for-megathrust-earthquake-in-mentawai-siberut-segment"> https://en.tempo.co/read/1906925/brin-geologist-warns-of-potential-for-megathrust-earthquake-in-mentawai-siberut-segment</a></p><p><strong>Pusat Riset Kelautan &amp; Oseanografi BRIN. (2026, 14 Agustus).</strong> <em>Kajian Kerentanan Pesisir Indonesia: Dampak Kerusakan Mangrove terhadap Peningkatan Risiko Bencana Pesisir</em>. Jakarta: Badan Riset dan Inovasi Nasional.<a href="https://www.google.com/search?q=https://puskell.brin.go.id/publikasi/kajian-kerentanan-pesisir-2026"> https://puskell.brin.go.id/publikasi/kajian-kerentanan-pesisir-2026</a></p><p><strong>Ikatan Sarjana Oseanologi Indonesia (ISOI). (2026, 22 Agustus). </strong><em>Catatan Kritis Integrasi Data Oseanografi Fisik dalam Sistem Mitigasi Bencana Pesisir Nasional</em>. Jurnal Oseanologi Indonesia.<a href="https://www.google.com/search?q=https://isoi.or.id/publikasi/catatan-kritis-mitigasi-pesisir-2026"> https://isoi.or.id/publikasi/catatan-kritis-mitigasi-pesisir-2026</a></p><p><strong>Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). (2026, 1 September).</strong> <em>Indeks Risiko Bencana Indonesia 2026: Evaluasi Kerentanan Wilayah Pesisir dan Kawasan Rawan Geologi</em>. Jakarta: BNPB RI.<a href="https://www.google.com/search?q=https://irbi.bnpb.go.id/publikasi/laporan-irbi-2026"> https://irbi.bnpb.go.id/publikasi/laporan-irbi-2026</a></p><p><strong>Konsorsium Mitigasi Bencana &amp; Oseanografi Indonesia. (2026, 8 September).</strong> <em>Rekomendasi Kebijakan: Reorientasi Tata Kelola Bencana Berbasis Sains Kelautan dan Keadilan Ekologis</em>. Jurnal Kebijakan Kebencanaan Indonesia.<a href="https://www.google.com/search?q=https://kombi.or.id/publikasi/rekomendasi-kebijakan-2026"> </a><a href="https://kombi.or.id/publikasi/rekomendasi-kebijakan-2026">https://kombi.or.id/publikasi/rekomendasi-kebijakan-2026</a></p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=c338bd954281" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Bayangan Krisis di Balik Rupiah Melemah]]></title>
            <link>https://medium.com/@badankesenatorantriton/bayangan-krisis-di-balik-rupiah-melemah-b17050699b0b?source=rss-6a0a69190884------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/b17050699b0b</guid>
            <category><![CDATA[economics]]></category>
            <category><![CDATA[indonesia]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[kesenatorantriton]]></dc:creator>
            <pubDate>Thu, 04 Jun 2026 07:09:16 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-06-04T07:20:49.469Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<blockquote>Oleh Badan Pengurus HMO “TRITON” ITB dan Badan Kesenatoran HMO “TRITON” ITB</blockquote><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/748/1*aDrzgFQvLtqnj32hrnM-XA.png" /><figcaption>Gambar I Uang dolar dan rupiah (sumber: <a href="http://www.mediaindonesia.com)/">www.mediaindonesia.com)</a></figcaption></figure><p>Nilai tukar rupiah mengalami tekanan dalam beberapa bulan terakhir. Per tanggal 26 Mei, kurs rupiah terhadap dolar menyentuh angka Rp 17.789 pada laman JISDOR milik Bank Indonesia. Nilai kurs ini secara nominal merupakan salah satu yang terendah sepanjang sejarah Indonesia, melampaui nilai kurs saat Krisis Moneter 1998 (yang waktu itu mentok di Rp 16.900 per USD) dan masa pandemi Covid-2020 (di kisaran Rp 16.600 per USD). Pelemahan rupiah yang terjadi sekarang menjadi alarm keras untuk pemerintahan Indonesia.</p><p>Pelemahan rupiah memengaruhi inflasi yang terjadi di Indonesia. Harga impor meningkat tajam pada berbagai barang konsumsi dan bahan baku industri yang masih sangat bergantung pada pasokan luar negeri. Lonjakan harga pada barang-barang tersebut pada akhirnya melahirkan fenomena imported inflation yang meningkatkan biaya produksi pabrik, sehingga menggerus daya beli masyarakat secara luas. Dengan rawannya stabilitas ekonomi domestik dalam menghadapi guncangan moneter global ini, penting rasanya untuk mencari tahu akar masalahnya secara lebih mendalam melalui sebuah tinjauan yang terukur.</p><p>Diperlukan pemahaman terhadap kebijakan pemerintah secara komprehensif agar tidak terjebak dalam kepanikan massal. Dengan kajian yang objektif, efektivitas kebijakan dari Kemenkeu di bawah Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa dan Bank Indonesia dalam menstabilkan likuiditas pasar dapat dinilai. Analisis terstruktur seperti ini juga sangat penting untuk membedakan antara guncangan moneter global sementara dengan kelemahan struktural industri domestik yang memang harus segera dibenahi. Pada akhirnya, rekam jejak data yang valid dalam kajian ini akan berfungsi sebagai landasan kritik yang konstruktif sekaligus kompas bagi gerakan mahasiswa dalam menawarkan solusi nyata.</p><p><strong>Penyebab Melemahnya Rupiah</strong></p><p>Sejak pertengahan bulan Maret, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS terus melemah. Pada 13 Maret, kurs rupiah resmi menembus Rp16.900, dan tren depresiasi berlanjut hingga mencapai kisaran Rp18.040 per dolar AS pada 3 Juni 2026. Padahal, sebelumnya rupiah relatif stabil di rentang Rp16.700-Rp16.800.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*70Ca-qlhHkhjJndvkaNiwg.png" /><figcaption>Gambar II Grafik nilai tukar rupiah terhadap dolar (data didapatkan dari JISDOR Bank Indonesia)</figcaption></figure><p>Melemahnya rupiah ini bukanlah tanpa alasan. Di akhir 2025 hingga Januari 2026, dolar AS menguat secara global karena adanya kabar bank sentral Amerika Serikat (The Fed) akan mempertahankan suku bunga tinggi lebih lama (<em>higher for longer)</em>. Kondisi ini membuat investor global banyak menyimpan modalnya di aset dolar AS. Akibatnya, terjadi <em>capital outflow</em> (arus keluar modal) dari negara-negara di dunia termasuk Indonesia.</p><p>Pada periode Maret dan April 2026, kurs rupiah akhirnya melebihi Rp 17.000 per dolar AS. Faktor eksternal mendorong kenaikan nilai tukar akibat adanya ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Hal tersebut juga menyebabkan harga minyak dunia meningkat, yang akhirnya memicu kekhawatiran inflasi dan memperbesar devisa negara importir energi seperti Indonesia. Suku bunga AS yang tetap tinggi juga menjaga dolar AS tetap perkasa pada periode ini. Tak hanya faktor eksternal, muncul juga faktor internal yang membuat rupiah kian melemah. Permintaan dolar domestik yang meningkat, kekhawatiran terhadap kemampuan pemerintahan dan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas kurs turut memengaruhi nilai tukar rupiah. Apalagi nilai tukar rupiah sudah bergerak jauh dari asumsi APBN 2026 sebesar Rp 16.500 per dolar AS yang membuat tekanan terhadap stabilitas fiskal dan biaya pembiayaan negara mengalami peningkatan.</p><p>Penting untuk dipahami bahwa pelemahan rupiah tidak dapat dijelaskan melalui satu faktor tunggal, melainkan merupakan hasil dari interaksi kompleks antara tiga lapisan faktor yang saling memengaruhi, yaitu eksternal, domestik, dan kepercayaan pasar. Dari sisi eksternal, menguatnya dolar AS secara global dipicu oleh kondisi dunia yang belum sepenuhnya stabil, mendorong investor mencari safe haven di aset-aset berdenominasi dolar. Ketegangan geopolitik di Timur Tengah turut memperparah kondisi ini, karena ketidakpastian yang ditimbulkannya membuat pelaku pasar semakin enggan menempatkan modalnya di negara negara berkembang, termasuk Indonesia. Perlu dicatat pula bahwa rupiah bukan satu-satunya mata uang yang melemah, banyak mata uang lain turut tertekan, namun rupiah menjadi salah satu yang paling terdampak mengindikasikan adanya kerentanan struktural di tingkat domestik.</p><p>Dari sisi domestik, tekanan terhadap rupiah diperparah oleh ketimpangan yang signifikan antara pertumbuhan ekspor dan impor. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS, 2026), nilai ekspor Indonesia periode Januari-Maret 2026 mencapai US$66,85 miliar atau hanya tumbuh 0,34% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, sementara nilai impor periode yang sama mencapai US$61,30 miliar atau tumbuh 10,05% secara tahunan. Ketimpangan pertumbuhan ini menciptakan ketidakseimbangan yang secara struktural memperlemah posisi rupiah. Di sisi fiskal, belanja pemerintah mengalami kenaikan yang substansial, dengan subsidi energi sebagai salah satu komponen terbesar. Berdasarkan Laporan APBN KiTa yang diterbitkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu, Mei 2026), realisasi subsidi dan kompensasi energi hingga akhir Maret 2026 telah mencapai Rp118,7 triliun, melonjak 266,5% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Meskipun subsidi energi merupakan instrumen yang diperlukan untuk menjaga daya beli masyarakat dan mencegah inflasi, besarnya beban subsidi ini dalam konteks defisit anggaran yang ada turut mempersempit ruang gerak fiskal pemerintah. Kondisi ini pada akhirnya memperbesar tekanan terhadap nilai tukar rupiah, terutama ketika kebutuhan dolar untuk membiayai impor dan pembayaran kewajiban luar negeri terus meningkat.</p><p>Kepercayaan pasar merupakan dimensi yang tidak kalah penting, karena pelaku pasar kini semakin kritis dan mudah mengakses informasi untuk menilai narasi pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak otomatis memulihkan kepercayaan pasar tanpa adanya disiplin fiskal yang konsisten, kredibilitas bank sentral yang terjaga, dan arah kebijakan ekonomi yang jelas. Ketika elemen-elemen tersebut dipertanyakan, sulit untuk membendung capital outflow. Berdasarkan data Bank Indonesia (BI, 2026), Indonesia mencatat arus keluar modal bersih (net outflow) sebesar US$1,7 miliar pada triwulan I 2026, dengan outflow di pasar obligasi mencapai US$1,48 miliar dan di pasar saham sebesar US$1,95 miliar sepanjang periode yang sama. Kondisi ini menjadikan Indonesia sebagai satu-satunya negara di kawasan ASEAN yang mengalami outflow di pasar obligasi, yang mengakibatkan meningkatnya kehati hatian investor global terhadap prospek pasar keuangan domestik.</p><p><strong>Melemahnya Rupiah di Kala Dolar juga Melemah</strong></p><p>Pada 25 Mei 2026, dolar AS mengalami pelemahan tipis akibat membaiknya sentimen geopolitik. Presiden AS, Donald Trump, mengatakan perundingan yang dilakukan dengan Iran berjalan secara konstruktif. Momen ini menyebabkan mayoritas mata uang Asia seperti baht Thailand, ringgit Malaysia, dan dolar Singapura mengalami penguatan terhadap dolar AS. Namun, di saat mata uang lain menguat, rupiah justru masih melemah ke kisaran Rp 17.744 per dolar AS.</p><p>Secara teori, saat dolar AS melemah, mata uang negara berkembang (emerging markets) biasanya menguat karena munculnya ruang dari tekanan eksternal yang berkurang. Namun, kenyataannya rupiah tidak mengikuti pola tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pelemahan rupiah tidak terjadi hanya karena dipengaruhi oleh kekuatan dolar AS, tetapi juga oleh faktor domestik yang membebani persepsi pasar terhadap Indonesia.</p><p>Salah satu faktor utama menurunnya kepercayaan investor adalah kondisi fiskal dan arah kebijakan ekonomi domestik. Pasar masih menyoroti isu defisit anggaran, keberlanjutan pembiayaan program pemerintah, serta efektivitas langkah stabilisasi yang dilakukan pemerintah dan Bank Indonesia. Walaupun Bank Indonesia telah menaikkan suku bunga, tapi investor masih belum yakin karena belum melihat hasil yang meyakinkan. Akibatnya, capital outflow terus berlangsung. Selain itu, ada tekanan dari permintaan dolar domestik yang tinggi. Menurut Bank Indonesia, kebutuhan valas meningkat akibat pembayaran utang luar negeri, repatriasi dividen perusahaan asing, serta kebutuhan musiman seperti perjalanan haji dan umrah. Tingginya kebutuhan dolar ini menyebabkan tekanan terhadap rupiah tetap besar meskipun dolar AS tidak sedang terlalu kuat secara global. Bisa dikatakan, terdapat ketidakseimbangan antara permintaan dan pasokan dolar di pasar domestik Indonesia.</p><p><strong>Siapa yang Sesungguhnya Terdampak?</strong></p><p>Salah satu argumen yang kerap dimunculkan untuk meredam kekhawatiran publik atas pelemahan rupiah adalah bahwa kondisi ini sebenarnya menguntungkan para eksportir. Logikanya sederhana, ketika rupiah melemah, pendapatan dalam dolar yang diterima eksportir akan bernilai lebih tinggi jika dikonversi ke rupiah. Dalam kerangka teori yang paling dasar, argumen ini memang tidak salah. Namun, persoalannya adalah apakah keuntungan tersebut sungguh-sungguh dirasakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, ataukah hanya dinikmati oleh segelintir kelompok tertentu saja.</p><p>Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu melihat struktur ekspor Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS, 2026), ekspor Indonesia periode Januari-Maret 2026 hanya tumbuh 0,34% secara tahunan, sementara impor pada periode yang sama tumbuh 10,05%. Jika diukur sebagai proporsi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), kontribusi ekspor hanya tumbuh sekitar 0,90%, sementara impor bertumbuh lebih dari 7%. Angka-angka ini menunjukkan bahwa sektor ekspor Indonesia tidak dalam kondisi yang cukup dinamis untuk menyerap dan mendistribusikan keuntungan dari pelemahan rupiah secara luas ke masyarakat. Artinya, jumlah individu dan pelaku usaha yang secara langsung merasakan manfaat dari rupiah yang lemah sangat terbatas dibandingkan total populasi Indonesia yang mencapai lebih dari 270 juta jiwa.</p><p>Di sisi yang berlawanan, dampak negatif dari pelemahan rupiah justru dirasakan secara merata dan langsung oleh hampir seluruh lapisan masyarakat. Ketika rupiah melemah, harga barang barang impor mulai dari bahan pangan, bahan baku industri, hingga barang elektronik dan obat obatan, meningkat secara otomatis. Indonesia sebagai negara yang masih sangat bergantung pada impor untuk berbagai kebutuhan industri dan konsumsinya, tidak dapat menghindari dampak ini. Biaya produksi di sektor manufaktur meningkat, yang kemudian diteruskan kepada konsumen dalam bentuk kenaikan harga barang dan jasa. Inflasi yang dipicu oleh pelemahan nilai tukar ini, yang dikenal sebagai imported inflation, tidak mengenal status sosial dan memengaruhi seluruh masyarakat, namun dengan beban yang jauh lebih berat bagi kelompok berpenghasilan rendah yang tidak memiliki aset sebagai penyangga.</p><p>Kelompok masyarakat menengah pun tidak luput dari dampak serius ini. Kenaikan BI Rate sebagai salah satu instrumen stabilisasi rupiah secara langsung meningkatkan biaya kredit, termasuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR), kredit kendaraan bermotor, dan pinjaman usaha mikro yang banyak digunakan oleh kelas menengah sebagai bagian dari strategi finansial mereka. Ketika cicilan bulanan membengkak sementara pendapatan tidak mengalami penyesuaian yang setara, daya beli kelas menengah terkikis secara perlahan. Fenomena ini berpotensi mendorong lebih banyak individu dari kelompok menengah turun ke kategori rentan secara ekonomi, memperbesar kesenjangan sosial, dan memperlemah konsumsi domestik yang selama ini menjadi salah satu pilar utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.</p><p><strong>Respons Pemerintah terhadap Pelemahan Rupiah</strong></p><p>Melihat kondisi rupiah yang kian melemah, pemerintah dan Bank Indonesia tak diam saja. Kebijakan-kebijakan dikeluarkan untuk mengembalikan daya saing dari rupiah, di antaranya sebagai berikut:</p><ol><li><strong>Intervensi Pasar Obligasi</strong></li></ol><p>Menteri Keuangan Indonesia, Purbaya Sadewa, mengaktifkan kebijakan <em>bond stabilization fund</em> (BSF) untuk membantu menguatkan rupiah. Kebijakan ini bertujuan menjaga stabilitas pasar Surat Berharga Negara (SBN) dengan cara pemerintah membeli obligasi di pasar sekunder saat investor asing mulai menjual asetnya. Pemerintah berupaya menjaga harga obligasi agar tetap stabil. Pertanyaannya kemudian, sejauh mana kebijakan ini berhasil?</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/817/1*_9EzI59IjwXGiPL7kwQ7ew.png" /><figcaption>Gambar III Menkeu, Purbaya Sadewa, dan Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto saat melakukan konferensi pers (sumber: <a href="http://www.kumparan.com)/">www.kumparan.com)</a></figcaption></figure><p>Dalam jangka pendek, intervensi ini cukup membantu meredam kepanikan pasar obligasi dan mencegah lonjakan <em>yield</em> yang terlalu tajam. Dengan intervensi ini, pemerintah juga membuktikan mereka siap turun tangan menjaga kestabilan pasar keuangan. Namun, hasilnya belum optimal karena kebijakan ini tidak menyelesaikan akar masalahnya. Pelemahan rupiah dipicu oleh faktor-faktor lain seperti permintaan dolar yang tinggi, keluarnya modal asing, dan rendahnya sentimen pasar terhadap kondisi domestik. Artinya, intervensi obligasi hanya mengatasi satu sisi masalah. Tak hanya itu, pasar obligasi Indonesia sudah mendapatkan tekanan yang terlalu besar, kemampuan pemerintah membeli obligasi pun mempunyai batasnya. Pemerintah juga terkesan inkonsisten dalam menerapkan kebijakan BSF. Pada awal Mei, pemerintah mengumumkan pengaktifan BSF tapi beberapa hari kemudian menyatakan belum perlu aktivasi penuh karena pasar dianggap masih stabil.</p><p>Kesalahan utama dari kebijakan ini tidak terletak pada instrumennya, melainkan pada keterbatasan fungsi kebijakan dan <em>timing</em> implementasi. BSF pada dasarnya merupakan alat stabilisasi jangka pendek, tetapi digunakan saat tekanan rupiah sudah cukup besar. Selain itu, kebijakan ini sulit efektif jika kepercayaan pasar terhadap prospek ekonomi dan fiskal belum pulih.</p><p>2. <strong>Kebijakan DHE SDA</strong></p><p>Pemerintah mewajibkan eksportir SDA untuk menempatkan 100% devisa hasil ekspor di dalam sistem keuangan domestik. Kebijakan ini tertuang dalam PP Nomor 21 Tahun 2026. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan pasokan dolar di Indonesia sehingga rupiah mendapatkan dukungan likuiditas valas. Dengan menyimpan dolar di dalam negeri, tekanan kurs diharapkan bisa berkurang.</p><p>Sampai akhir Mei 2026, kebijakan ini belum terlihat hasilnya. Rupiah masih terus melemah sejak pemerintah mengumumkan aturan tersebut. Namun yang perlu diperhatikan, kebijakan ini baru diimplementasikan secara penuh di 1 Juni 2026 sehingga hasilnya memang belum bisa dilihat langsung sekarang.</p><p>3. <strong>Kenaikan Suku Bunga oleh Bank Indonesia</strong></p><p>Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan<em> (BI Rate) </em>ke angka 5,25% pada Mei 2026. Kebijakan ini dibuat dengan dua tujuan, untuk menstabilkan rupiah dan menjaga inflasi. BI Rate yang naik membuat imbal hasil dari investasi semakin besar. Harapannya, investor akan kembali menyimpan uangnya di Indonesia. Saat para investor asing menukar dolar AS ke rupiah, maka kurs rupiah akan menguat.</p><p>Namun, kebijakan ini berdampak besar pada masyarakat kelas menengah. Ekonom dari UPN Veteran, Achmad Nur Hidayat, melalui BBC Indonesia mengatakan bahwa kelas menengah yang banyak menggunakan kredit untuk kebutuhan hidupnya, dengan kenaikan BI Rate ini membuat biaya hidup mereka semakin tinggi. Akibatnya, diperkirakan akan semakin banyak kelompok menengah yang turun kelas menjadi kategori rentan dan miskin. Tak hanya itu, BI Rate yang tinggi berpotensi memperlambat ekonomi karena kredit yang semakin mahal. Jadi BI sedang berada di posisi sulit. BI harus bisa menjaga nilai rupiah tanpa terlalu mengorbankan pertumbuhan ekonomi.</p><p>Dalam menilai efektivitas respons pemerintah, perlu dipahami bahwa tantangan yang dihadapi bersifat multidimensional sehingga tidak dapat diselesaikan hanya melalui satu instrumen kebijakan. Tanggung jawab atas stabilisasi rupiah pun tidak dapat dibebankan semata-mata kepada Bank Indonesia sebagai otoritas moneter, karena nilai tukar dipengaruhi secara simultan oleh kebijakan fiskal Kementerian Keuangan, arah kebijakan ekonomi pemerintah secara keseluruhan, serta kepercayaan pasar yang dibangun dari keduanya. Oleh karena itu, sinergi antara Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan OJK menjadi prasyarat mutlak agar kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan tidak saling bertabrakan dan justru mengirimkan sinyal yang membingungkan kepada pasar.</p><p>Selain instrumen kebijakan yang telah diterapkan, terdapat pula kebutuhan mendesak untuk memperbaiki struktur APBN agar ruang fiskal menjadi lebih fleksibel dan responsif. Belanja pemerintah yang besar perlu diarahkan secara lebih efektif, dengan memastikan setiap pengeluaran memberikan dampak yang terukur bagi perekonomian. Apabila inefisiensi dalam belanja pemerintah tidak segera dibenahi, tekanan terhadap rupiah berpotensi terus berlanjut meski berbagai instrumen stabilisasi jangka pendek telah diaktifkan. Pada akhirnya, pemulihan kepercayaan pasar yang merupakan fondasi dari stabilitas nilai tukar jangka panjang hanya dapat dicapai melalui kombinasi antara disiplin fiskal yang konsisten, komunikasi kebijakan yang transparan dan objektif, serta koordinasi yang erat antar lembaga dalam merespons dinamika ekonomi global.</p><p><strong>Apa yang Kita, Masyarakat, Bisa Lakukan?</strong></p><p>Di tengah hiruk pikuk kondisi ekonomi yang mengalami tren negatif, kitalah sebagai masyarakat yang terdampak paling pertama. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk memperkuat ketahanan ekonomi secara kolektif.</p><ol><li><strong>Meningkatkan Literasi dan Ketahanan Finansial</strong></li></ol><p>Langkah realistis yang bisa kita lakukan adalah meningkatkan literasi keuangan dan kemampuan mengelola keuangan pribadi. Kala rupiah melemah, harga barang dan jasa yang kita gunakan cenderung meningkat. Sehingga kita perlu bijak dalam mengatur pengeluaran, menghindari konsumsi yang impulsif, juga membangun tabungan atau dana darurat. Pengetahuan tentang investasi juga diperlukan di tengah-tengah ketidakpastian ekonomi.</p><p>Selaku masyarakat, kita harus mengubah pola konsumsi menjadi lebih rasional dan produktif, terutama pada barang yang sifatnya tersier atau yang merupakan barang impor. Kita juga perlu kritis dalam menerima dan menyebarkan kabar terkait ekonomi yang sedang tidak stabil. Banyak bermunculan berita palsu atau hoax terkait ekonomi yang tak jarang malah menyebabkan konflik horizontal antar masyarakat. Sehingga kita harus membiasakan diri untuk memverifikasi informasi ekonomi dari sumber yang kredibel dan tidak terkesan pesimistis ataupun spekulatif.</p><p>2. <strong>Mendukung Produk dan Industri Lokal</strong></p><p>Pelemahan rupiah menyebabkan harga barang impor menjadi lebih mahal. Kita dapat membantu mengurangi tekanan terhadap devisa negara dengan lebih banyak menggunakan produk lokal yang berkualitas. Dukungan terhadap UMKM, industri kreatif, dan produk domestik tidak hanya membantu perekonomian lokal, tetapi juga berpotensi mengurangi ketergantungan terhadap barang impor dalam jangka panjang. Meski kontribusinya terlihat kecil di tingkat individu, pada skala yang lebih besar, jika kita merubah pola konsumsi menjadi lebih banyak menggunakan produk lokal maka dapat memberikan dampak terhadap stabilitas ekonomi nasional.</p><p>Meski begitu, langkah ini perlu dilakukan secara realistis. Perlu disadari kalau tidak semua barang dapat digantikan produk lokal, terutama teknologi. Oleh karena itu, fokus utamanya adalah mengurangi ketergantungan terhadap barang impor yang tidak perlu, bukan menolak impor sepenuhnya.</p><p>3. <strong>Meningkatkan Kualitas SDM dan Daya Saing</strong></p><p>Dalam jangka panjang, nilai tukar suatu negara sangat dipengaruhi oleh kemampuan ekonomi menghasilkan produk, jasa, dan inovasi yang bernilai tinggi. Kita, khususnya generasi muda, perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, penguasaan keterampilan, bahasa asing, kemampuan digital, serta kemampuan profesional lainnya.</p><p>Selain meningkatkan kompetensi individu, mahasiswa juga dapat berkontribusi melalui kegiatan produktif seperti melakukan riset, pengabdian masyarakat, kewirausahaan, maupun inovasi berbasis bidang keilmuan masing-masing. Semakin banyak masyarakat yang menghasilkan nilai tambah ekonomi, semakin kuat pula fondasi ekonomi negaranya.</p><p>Sebagai contoh, mahasiswa di bidang sains dan teknologi dapat mengembangkan riset terapan, sedangkan mahasiswa bidang sosial-humaniora dapat berkontribusi dalam kebijakan, edukasi publik, maupun penguatan literasi ekonomi masyarakat. Indonesia selaku negara maritim, pengembangan sektor kelautan, perikanan, dan ekonomi biru juga menjadi peluang besar dalam meningkatkan devisa negara di masa mendatang.</p><p><strong>Penutup</strong></p><p>Pada akhirnya, pelemahan rupiah bukan persoalan angka tukar mata uang semata, tetapi cerminan dari cara suatu negara menghadapi tekanan global, menjaga kepercayaan pasar, dan membangun kekuatan ekonominya dari dalam. Berbagai kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah menunjukkan adanya upaya stabilisasi, meskipun hasilnya belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, respons terhadap persoalan ini tidak cukup berhenti pada kebijakan jangka pendek, tetapi juga membutuhkan komitmen bersama dalam membangun fondasi ekonomi yang lebih tangguh dan berkelanjutan.</p><p><strong>Referensi</strong></p><p>BBC News Indonesia. (2026, Mei 26). Rupiah melemah di tengah tekanan global. Diakses dari <a href="https://www.bbc.com/indonesia/articles/c2k2804e1glo">https://www.bbc.com/indonesia/articles/c2k2804e1glo</a></p><p>Asatu News. (2026, Mei 27). Pemerintah tunda aktivasi Bond Stabilization Fund. Diakses dari <a href="https://www.asatunews.co.id/pemerintah-tunda-aktivasi-bond">https://www.asatunews.co.id/pemerintah-tunda-aktivasi-bond</a> stabilization-fund Antara News. (2026, Mei 27).</p><p>Indonesia to revive Bond Stabilization Fund to defend weak rupiah. Diakses dari <a href="https://en.antaranews.com/amp/news/414848/indonesia-to-revive-bond">https://en.antaranews.com/amp/news/414848/indonesia-to-revive-bond</a> stabilization-fund-to-defend-weak-rupiah Kompas.com. (2026, Mei 26).</p><p>Rupiah tertekan geopolitik Timur Tengah, nyaris sentuh Rp17.800. Diakses dari <a href="https://money.kompas.com/read/2026/05/26/123809826/rupiah-tertekan">https://money.kompas.com/read/2026/05/26/123809826/rupiah-tertekan</a> geopolitik-timur-tengah-nyaris-sentuh-rp-17800 Bank Indonesia. (2026).</p><p>Kurs JISDOR (USD/IDR). Diakses dari <a href="https://www.bi.go.id/id/statistik/informasi-kurs/jisdor/default.aspx">https://www.bi.go.id/id/statistik/informasi-kurs/jisdor/default.aspx</a> Pajakku.com. (2026, Mei 21).</p><p>Aturan baru penempatan DHE SDA dalam PP 21/2026. Diakses dari <a href="https://pajakku.com/artikel/aturan-baru-penempatan-dhe">https://pajakku.com/artikel/aturan-baru-penempatan-dhe</a> sda-dalam-pp-212026 Suara.com. (2026, Mei 25).</p><p>Rupiah konsisten melemah saat mata uang negara lain menguat karena harga minyak turun. Diakses dari <a href="https://amp.suara.com/bisnis/2026/05/25/165340/rupiah-konsisten-melemah">https://amp.suara.com/bisnis/2026/05/25/165340/rupiah-konsisten-melemah</a> saat-mata-uang-negara-lain-menguat-karena-harga-minyak-turun Kompas.com. (2026, Mei 25).</p><p>Rupiah menguat tipis, kurs jual dolar AS di bank besar tembus Rp17.870. Diakses dari <a href="https://money.kompas.com/read/2026/05/25/103147526/rupiah-menguat-tipis">https://money.kompas.com/read/2026/05/25/103147526/rupiah-menguat-tipis</a> kurs-jual-dollar-as-di-bank-besar-tembus-rp-17870 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2026, Mei 24).</p><p>Penguatan kebijakan DHE SDA dan tata kelola ekspor untuk memperkuat ekonomi dalam negeri. Diakses dari <a href="https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/6945/penguatan-kebijakan-dhe-sda-dan">https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/6945/penguatan-kebijakan-dhe-sda-dan</a> tata-kelola-ekspor-untuk-memperkuat-ekonomi-dalam-negeri Badan Pusat Statistik (BPS). (2026, Mei 4).</p><p>Ekspor dan impor Indonesia Maret 2026 masing-masing tercatat USD 22,53 miliar dan USD 19,21 miliar. Diakses dari <a href="https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2026/05/04/2567/-ekspor-dan-impor">https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2026/05/04/2567/-ekspor-dan-impor</a> indonesia-maret-2026-masing-masing-tercatat-usd-22–53-miliar-dan-usd-19–21 miliar-.html CNBC Indonesia. (2026, Mei 4).</p><p>Kemenkeu: subsidi kompensasi BBM-LPG meroket 266% jadi Rp118,7 triliun. Diakses dari <a href="https://www.cnbcindonesia.com/news/20260504095206-4-731913/kemenkeu">https://www.cnbcindonesia.com/news/20260504095206-4-731913/kemenkeu</a> subsidi-kompensasi-bbm-lpg-meroket-266-jadi-rp1187-t DetikFinance. (2026, Mei 4).</p><p>Subsidi BBM-LPG jebol Rp118,7 T, bengkak 266% hingga Maret 2026. Diakses dari <a href="https://finance.detik.com/energi/d">https://finance.detik.com/energi/d</a> 8473245/subsidi-bbm-lpg-jebol-rp-118–7-t-bengkak-266-hingga-maret-2026</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=b17050699b0b" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
    </channel>
</rss>