<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0" xmlns:cc="http://cyber.law.harvard.edu/rss/creativeCommonsRssModule.html">
    <channel>
        <title><![CDATA[Stories by becatania on Medium]]></title>
        <description><![CDATA[Stories by becatania on Medium]]></description>
        <link>https://medium.com/@becatania?source=rss-4a21e49e41f1------2</link>
        <image>
            <url>https://cdn-images-1.medium.com/fit/c/150/150/1*CdbEDbZztlT4BFeTvmaeaA.jpeg</url>
            <title>Stories by becatania on Medium</title>
            <link>https://medium.com/@becatania?source=rss-4a21e49e41f1------2</link>
        </image>
        <generator>Medium</generator>
        <lastBuildDate>Thu, 19 Nov 2026 19:59:37 GMT</lastBuildDate>
        <atom:link href="https://medium.com/@becatania/feed" rel="self" type="application/rss+xml"/>
        <webMaster><![CDATA[yourfriends@medium.com]]></webMaster>
        <atom:link href="http://medium.superfeedr.com/" rel="hub"/>
        <item>
            <title><![CDATA[Mengapa Kasus Ijazah Gibran Dibawa ke MK, Bukan ke Bawaslu?]]></title>
            <link>https://becatania.medium.com/mengapa-kasus-ijazah-gibran-dibawa-ke-mk-bukan-ke-bawaslu-56cbd8f38500?source=rss-4a21e49e41f1------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/56cbd8f38500</guid>
            <dc:creator><![CDATA[becatania]]></dc:creator>
            <pubDate>Sat, 07 Nov 2026 17:22:29 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-11-07T17:22:29.834Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>Ada satu pertanyaan yang menarik dari polemik persyaratan pendidikan Gibran Rakabuming Raka dalam pencalonannya sebagai Wakil Presiden pada Pemilu 2024.</p><p>Jika yang dipersoalkan adalah pemenuhan syarat seorang calon, mengapa persoalan tersebut justru dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK), bukan melalui Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)?</p><p>Pertanyaan ini bukan sekadar soal memilih lembaga untuk mengajukan gugatan. Di baliknya, terdapat persoalan yang lebih mendasar mengenai bagaimana sistem hukum pemilu membagi kewenangan, mengatur mekanisme penyelesaian sengketa, dan memastikan setiap tahapan pemilu berjalan sesuai ketentuan.</p><p>Untuk memahaminya, kita perlu melihat kembali bagaimana hukum pemilu bekerja.</p><h3><strong>Bawaslu dan MK: Sama-sama Mengawal Pemilu, tetapi Berbeda Kewenangan</strong></h3><p>Masyarakat mungkin sering mendengar nama Bawaslu dan MK ketika terjadi persoalan dalam pemilu. Namun, keduanya tidak memiliki kewenangan yang sama.</p><p>Bawaslu merupakan lembaga yang memiliki mandat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu, menangani dugaan pelanggaran, serta menyelesaikan sengketa proses pemilu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p><p>Sementara itu, MK memiliki kewenangan konstitusional untuk mengadili perselisihan hasil pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945.</p><p>Perbedaan tersebut juga terlihat dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.</p><p>Pasal 466 menjelaskan bahwa sengketa proses pemilu meliputi sengketa antar-peserta pemilu maupun sengketa antara peserta pemilu dan penyelenggara pemilu akibat dikeluarkannya keputusan KPU.</p><p>Selanjutnya, Pasal 467 memberikan kewenangan kepada Bawaslu untuk menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu. Mekanismenya dapat berlanjut melalui mediasi atau ajudikasi apabila tidak tercapai kesepakatan.</p><p>Adapun perselisihan hasil pemilu diatur dalam Pasal 473 hingga Pasal 475, dengan MK sebagai lembaga yang berwenang memeriksanya.</p><p>Sederhananya, Bawaslu mengawasi proses dan menangani persoalan sesuai kewenangannya, sedangkan MK mengadili perselisihan hasil pemilu.</p><p>Keduanya memiliki peran penting, tetapi tidak dapat saling menggantikan.</p><h3>Persyaratan Calon: Mengapa Bawaslu Relevan?</h3><p>Untuk memahami relevansi Bawaslu dalam persoalan ini, kita perlu kembali pada ketentuan persyaratan pencalonan.</p><p>Pasal 169 huruf r UU Pemilu mengatur bahwa calon presiden dan wakil presiden harus berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat.</p><p>Persyaratan tersebut merupakan bagian dari ketentuan yang wajib diperhatikan dalam proses pencalonan.</p><p>Dalam prosesnya, KPU memiliki kewenangan melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif bakal pasangan calon sebagaimana diatur dalam Pasal 230 UU Pemilu.</p><p>Lantas, di mana posisi Bawaslu?</p><p>Bawaslu menjalankan fungsi pengawasan terhadap proses penyelenggaraan pemilu, termasuk tahapan pencalonan. Apabila terdapat dugaan pelanggaran dalam tahapan tersebut, Bawaslu memiliki mekanisme penanganan sesuai jenis dugaan pelanggaran dan ketentuan yang berlaku.</p><p>Artinya, persoalan persyaratan calon tidak terlepas dari fungsi pengawasan pemilu.</p><p>Namun, perlu dipahami bahwa kewenangan Bawaslu bukan berarti setiap orang dapat mengajukan sengketa proses atas setiap keputusan KPU tanpa persyaratan. Ada ketentuan mengenai pihak yang berhak mengajukan permohonan, objek sengketa, dan batas waktu pengajuan.</p><h3>Mengapa Persoalan Ini Tidak Diselesaikan Melalui Bawaslu Sejak Awal?</h3><p>Di sinilah konteks waktu menjadi sangat penting.</p><p>Gibran ditetapkan sebagai calon wakil presiden pada November 2023. Pemungutan suara Pilpres berlangsung pada Februari 2024, hasil pemilu ditetapkan pada Maret 2024, dan Gibran dilantik sebagai Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024.</p><p>Sementara itu, permohonan yang mempersoalkan persyaratan pendidikannya baru diajukan pada 10 September 2026 melalui perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 di MK.</p><p>Artinya, persoalan tersebut baru dibawa ke MK lebih dari dua tahun setelah tahapan pencalonan dan penetapan hasil pemilu berlangsung.</p><p>Padahal, penyelesaian sengketa proses pemilu memiliki batas waktu yang tegas.</p><p>Pasal 467 ayat (4) UU Pemilu mengatur bahwa permohonan penyelesaian sengketa proses disampaikan paling lama tiga hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU yang menjadi sebab sengketa.</p><p>Ketentuan ini penting karena penyelenggaraan pemilu memiliki tahapan yang terjadwal. Setiap keputusan harus memiliki mekanisme koreksi yang jelas agar kepastian hukum tetap terjaga.</p><p>Dengan demikian, mekanisme penyelesaian sengketa proses di Bawaslu tidak dapat digunakan kembali tanpa memperhatikan batas waktu yang telah ditentukan undang-undang.</p><p>Di sisi lain, terdapat perbedaan antara laporan dugaan pelanggaran pemilu dan permohonan penyelesaian sengketa proses. Keduanya memiliki subjek, objek, prosedur, dan persyaratan yang berbeda.</p><p>Untuk sengketa proses, Pasal 467 ayat (2) secara khusus menyebut calon peserta pemilu dan/atau peserta pemilu sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan.</p><p>Jadi, persoalannya bukan semata-mata apakah Bawaslu berwenang mengawasi persyaratan calon, melainkan juga apakah mekanisme yang digunakan memenuhi ketentuan hukum dan diajukan pada waktu yang tepat.</p><h3>Apa yang Disampaikan Bawaslu dalam Persidangan MK?</h3><p>Bagian ini menjadi salah satu hal paling menarik untuk diperhatikan.</p><p>Dalam persidangan MK pada 23 September 2026, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menyampaikan keterangan bahwa selama tahapan Pemilu 2024 tidak terdapat laporan maupun temuan dugaan pelanggaran administratif atau tindak pidana pemilu, serta tidak terdapat permohonan penyelesaian sengketa proses yang berkaitan dengan persyaratan pendidikan Gibran.</p><p>Namun, Bawaslu juga menyampaikan informasi mengenai upaya memperoleh akses terhadap dokumen pencalonan.</p><p>Berdasarkan keterangan Bawaslu di persidangan, meskipun telah mendapatkan aktivasi akun Sistem Informasi Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (Silon PWP) dari KPU, Bawaslu tidak dapat mengakses data dan dokumen di dalam sistem tersebut.</p><p>Ketika mencoba masuk, muncul pemberitahuan bahwa akun tidak memiliki akses untuk login.</p><p><em>Apa yang menarik?</em></p><p>Bawaslu ternyata telah melakukan upaya untuk memperoleh akses terhadap data dan dokumen tersebut. Bahkan, persoalan akses itu pernah dibawa ke DKPP melalui perkara dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.</p><p>Perkara tersebut diputus melalui Putusan DKPP Nomor 106-PKE-DKPP/VIII/2023.</p><p>Dalam amar putusannya, DKPP pada pokoknya menyatakan tindakan KPU terkait persoalan akses tersebut tidak bertentangan dengan hukum karena telah bertindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p><p>Fakta ini perlu dibaca secara utuh.</p><p>Tidak adanya laporan atau temuan dugaan pelanggaran selama tahapan pemilu merupakan satu hal. Sementara itu, persoalan akses terhadap dokumen pencalonan merupakan hal lain yang juga perlu dipahami dalam melihat pelaksanaan fungsi pengawasan.</p><p>Keterangan Bawaslu tersebut menunjukkan bahwa pengawasan tidak hanya berkaitan dengan menerima laporan, tetapi juga membutuhkan dukungan akses informasi terhadap objek yang diawasi.</p><p>Dengan kata lain, pengawasan pemilu merupakan kerja kelembagaan yang melibatkan kewenangan, prosedur, koordinasi, dan keterbukaan informasi.</p><h3>Lalu, Bagaimana MK Menyikapi Gugatan Tersebut?</h3><p>Pada 6 Oktober 2026, MK membacakan putusan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.</p><p>Dalam amar putusannya, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima.</p><p>Salah satu pertimbangan utamanya adalah para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.</p><p>Hal ini karena berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, pihak yang memiliki kedudukan hukum sebagai pemohon dalam PHPU Presiden dan Wakil Presiden adalah pasangan calon peserta pemilu.</p><p>Sementara itu, para pemohon dalam perkara tersebut terdiri atas organisasi, partai politik, dan sejumlah perseorangan.</p><p>Ada hal lain yang juga penting diperhatikan.</p><p>Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan bahwa secara substansial persoalan keabsahan dan keterpenuhan persyaratan calon presiden dan wakil presiden merupakan ranah lembaga yang memiliki kewenangan untuk menilai persyaratan pencalonan.</p><p>MK juga menilai bahwa persoalan tersebut tidak tepat lagi dimasukkan ke dalam rezim penyelesaian sengketa hasil Pilpres 2024 karena Gibran telah dilantik sebagai Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024.</p><p>Dengan demikian, MK tidak mengabulkan permohonan untuk mendiskualifikasi Gibran.</p><p>Penting untuk membedakan antara pertimbangan hukum MK mengenai dokumen pendidikan dengan amar putusannya mengenai kedudukan hukum pemohon. Keduanya merupakan bagian yang berbeda dalam sebuah putusan.</p><h3>Dari Kasus Ini, Apa yang Perlu Dipahami Publik tentang Bawaslu?</h3><p>Kasus ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memahami bahwa Bawaslu bukan sekadar lembaga yang hadir ketika terjadi pelanggaran pemilu.</p><p>Ada fungsi pengawasan yang berjalan sepanjang tahapan, ada mekanisme penanganan dugaan pelanggaran, dan ada kewenangan penyelesaian sengketa proses yang diatur secara khusus dalam undang-undang.</p><p>Namun, setiap kewenangan memiliki batas dan prosedur.</p><p>Bawaslu tidak dapat mengambil alih seluruh kewenangan KPU dalam memverifikasi dokumen pencalonan. Demikian pula, Bawaslu tidak dapat menggantikan kewenangan MK dalam memutus perselisihan hasil pemilu.</p><p>Pembagian kewenangan tersebut bukan untuk membatasi pengawasan, melainkan untuk memastikan setiap persoalan ditangani oleh lembaga yang tepat melalui mekanisme yang tepat.</p><p>Ada tiga hal yang dapat menjadi pelajaran dari perkara ini.</p><h4>Pertama, pengawasan harus dimulai sejak tahapan berlangsung.</h4><p>Pengawasan terhadap persyaratan calon merupakan bagian penting dari upaya memastikan proses pencalonan berjalan sesuai ketentuan.</p><h4>Kedua, akses informasi merupakan bagian penting dari efektivitas pengawasan.</h4><p>Pengawas pemilu membutuhkan akses terhadap informasi dan dokumen yang relevan agar fungsi pengawasan dapat dijalankan secara optimal.</p><h4>Ketiga, masyarakat perlu memahami mekanisme dan batas waktu penyelesaian persoalan pemilu.</h4><p>Setiap dugaan pelanggaran maupun sengketa memiliki jalur penyelesaian masing-masing. Memahami jalurnya sejak awal akan membantu masyarakat menggunakan hak dan mekanisme hukum secara tepat.</p><h3>Demokrasi Tidak Hanya Membutuhkan Pengawasan, tetapi Juga Partisipasi</h3><p>Pada akhirnya, polemik persyaratan pendidikan Gibran bukan hanya tentang dokumen seorang calon atau gugatan yang diajukan ke MK.</p><p>Ada pelajaran lebih luas mengenai pentingnya memahami sistem pengawasan dan penegakan hukum pemilu.</p><p>Bawaslu memiliki peran untuk memastikan tahapan pemilu berlangsung sesuai ketentuan. Namun, pengawasan tidak dapat berdiri sendiri tanpa keterbukaan informasi, kepatuhan penyelenggara terhadap aturan, serta partisipasi masyarakat.</p><p>Masyarakat juga memiliki ruang untuk terlibat melalui pengawasan partisipatif, termasuk menyampaikan laporan apabila menemukan dugaan pelanggaran pemilu sesuai ketentuan yang berlaku.</p><p>Sebab, demokrasi bukan hanya tentang siapa yang dipilih dan siapa yang terpilih. Demokrasi juga tentang bagaimana proses menuju keterpilihan itu berlangsung.</p><p>Dan di situlah pengawasan pemilu menemukan maknanya, yakni memastikan setiap tahapan berjalan sesuai aturan, setiap kewenangan digunakan sebagaimana mestinya, dan setiap persoalan memiliki jalur penyelesaian yang dapat dipertanggungjawabkan.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=56cbd8f38500" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Mahkamah Konstitusi: Bolehkah Penjaga Aturan Ikut Menentukan Permainan?]]></title>
            <link>https://becatania.medium.com/mahkamah-konstitusi-bolehkah-penjaga-aturan-ikut-menentukan-permainan-e1a8ef088f7a?source=rss-4a21e49e41f1------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/e1a8ef088f7a</guid>
            <dc:creator><![CDATA[becatania]]></dc:creator>
            <pubDate>Wed, 07 Oct 2026 07:08:46 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-10-07T07:56:11.996Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>Ada satu hal tentang kekuasaan yang sering luput kita sadari:</p><p><strong><em>Ia tidak selalu bertambah karena direbut. Kadang, ia membesar sedikit demi sedikit, lewat keputusan yang terlihat sah, masuk akal, bahkan perlu.</em></strong></p><p>Dan mungkin, itu yang membuat pembicaraan tentang Mahkamah Konstitusi jadi jauh lebih menarik.</p><p>Coba kita mulai dari pertanyaan yang kelihatannya mudah:</p><p><strong><em>Siapa yang bikin aturan Pemilu di Indonesia?</em></strong></p><p>DPR dan pemerintah?</p><p>Ya. Sederhana sih begitu.</p><p>Lalu Mahkamah Konstitusi (MK) ada untuk menguji apakah undang-undang yang mereka buat sesuai dengan UUD 1945.</p><p>Sampai sini masih aman.</p><p>Tapi sekarang coba kita bikin pertanyaannya sedikit lebih kritis lagi.</p><p>Bagaimana kalau MK tidak cuma bilang:</p><p><strong><em>“Aturan ini bertentangan dengan konstitusi.”</em></strong></p><p>Tapi putusannya juga menentukan bagaimana aturan itu harus dimaknai, syarat apa yang harus dipenuhi, apa akibat hukumnya, bahkan menghasilkan perubahan yang ikut menggeser desain Pemilu?</p><p>Hmm.</p><p>Kalau sudah begitu, MK masih sekadar <strong>menguji aturan</strong>?</p><p>Atau pelan-pelan sudah ikut <strong>menentukan aturan main</strong>?</p><p>Nah, ini yang menarik.</p><h3>Ternyata, “membatalkan aturan” cuma sebagian kecil ceritanya</h3><p>Kita sering membayangkan <em>judicial review</em> seperti tombol:</p><p><strong><em>constitutional ✅</em></strong><br>atau<br><strong><em>unconstitutional ❌</em></strong></p><p>Padahal dunia hukum tentu tidak sesimpel polling Instagram.</p><p>Dalam praktiknya, MK bisa melakukan lebih banyak hal.</p><p>Ada putusan yang sekadar memperjelas arti sebuah norma. Ada yang memberikan syarat tertentu. Ada yang mengubah bagaimana norma harus diterapkan. Ada pula yang konsekuensinya menyentuh hubungan antarlembaga sampai desain Pemilu.</p><p>Dan ketika yang disentuh adalah Pemilu, perubahan kecil pun bisa punya efek domino.</p><p>Aturan pencalonan berubah, partai harus menyesuaikan.</p><p>Desain keserentakan Pemilu berubah, penyelenggara harus menyesuaikan.</p><p>Ketentuan keterwakilan berubah, mekanisme pencalonan juga ikut bergerak.</p><p>Jadi kita mungkin perlu berhenti melihat putusan MK hanya dari pertanyaan:</p><p><strong>“Norma mana yang dibatalkan?”</strong></p><p>Karena ada pertanyaan yang menurut kita jauh lebih menarik:</p><p><strong>“Setelah putusan ini keluar, siapa yang sebenarnya masih punya ruang untuk menentukan apa?”</strong></p><p><em>Hold that thought.</em></p><p>Karena kita akan balik ke pertanyaan ini nanti.</p><h3>Selama ini kita mengenal MK sebagai negative legislator</h3><p>Istilahnya memang terdengar sangat anak hukum, tapi konsepnya sebenarnya gampang.</p><p><em>Negative legislator</em> kurang lebih menggambarkan pengadilan konstitusi yang dapat membatalkan norma yang bertentangan dengan konstitusi, bukan mengambil alih pekerjaan pembentuk undang-undang.</p><p>Bayangkan DPR dan pemerintah membuat sebuah rumah.</p><p>MK datang sebagai pemeriksa:</p><p><strong>“Bagian ini melanggar standar. Bongkar.”</strong></p><p>Masih jelas pembagian tugasnya.</p><p>Masalahnya muncul ketika sang pemeriksa mulai berkata:</p><p><strong>“Bagian ini bongkar, fondasinya harus begini, pintunya di sini, dan kalau tidak memenuhi ketentuan ini, konsekuensinya begitu.”</strong></p><p><em>Wait.</em></p><p><strong>Masih pemeriksa, atau sudah ikut mendesain?</strong></p><p>Di sinilah label <em>negative legislator</em> versus <em>positive legislator</em> mulai terasa terlalu hitam-putih.</p><p>Karena kenyataannya tidak cuma ada dua pilihan: pasif atau mengambil alih.</p><p>Ada banyak wilayah abu-abu di antaranya.</p><h3>Dan ternyata, pergeseran itu sudah berlangsung cukup lama</h3><p>Kita mungkin tergoda berpikir bahwa MK baru belakangan menjadi “aktif”.</p><p>Ternyata nggak sesederhana itu.</p><p>Sebuah kajian terhadap <strong>31 putusan MK di bidang Pemilu dan Pemilihan sepanjang 2004–2026</strong> menunjukkan pola yang menarik.</p><p>Pada fase awal, intervensi MK lebih dominan berupa interpretasi dan koreksi norma.</p><p>Lalu pelan-pelan berkembang.</p><p>Putusan mulai mengubah cara norma bekerja.</p><p>Masuk lebih jauh ke hubungan kewenangan lembaga.</p><p>Sampai pada periode terbaru, beberapa putusan mulai punya pengaruh yang lebih besar terhadap <strong>konfigurasi hukum Pemilu itu sendiri</strong>.</p><p>Tapi jangan bayangkan perkembangannya seperti naik tangga satu per satu.</p><p>Tidak begitu.</p><p>Bahkan pada 2013, Putusan No.14/PUU-XI/2013 sudah punya konsekuensi sistemik dengan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Pemilu legislatif secara serentak mulai 2019.</p><p>Artinya, cerita ini bukan:</p><p><strong>“Dulu MK kalem, sekarang MK ikut campur.”</strong></p><p>Terlalu simplistik.</p><p>Yang lebih menarik justru melihat <strong>bagaimana bentuk intervensinya makin beragam dan kompleks.</strong></p><p>Dan untuk memahami itu, ada satu konsep yang menurut kita cukup seru.</p><p>Namanya<em> </em><strong><em>Judicial Intervention Spectrum.</em></strong></p><p>Tenang.</p><p>Namanya saja yang intimidating.</p><h3>Anggap JIS seperti “volume button” intervensi MK</h3><p><strong>Judicial Intervention Spectrum (JIS)</strong> adalah model analitis yang digunakan dalam kajian tadi untuk membaca bentuk intervensi MK.</p><p>Bukan teori universal yang sudah final. Jadi jangan bayangkan ini semacam “hukum alam” dunia konstitusi.</p><p>Tapi sebagai kacamata untuk melihat pola, konsepnya menarik.</p><p>Ada enam kategori.</p><p><strong>JIS-1:</strong> MK menjelaskan makna norma.</p><p><strong>JIS-2:</strong> MK mulai mengoreksi, membatasi, memberi pengecualian, atau syarat.</p><p><strong>JIS-3:</strong> MK menyusun ulang bagaimana norma bekerja.</p><p><strong>JIS-4:</strong> putusan mulai mengubah hubungan atau kewenangan antarlembaga.</p><p>Sampai sini volumenya makin naik.</p><p>Lalu kita masuk ke:</p><h3>JIS-5: Constitutional Engineering.</h3><p>Ini titik ketika MK sudah menetapkan struktur, prinsip, parameter, atau konfigurasi yang secara signifikan memengaruhi desain hukum Pemilu.</p><p>Bahasa gampangnya?</p><p><strong>MK bukan cuma memperbaiki error. Ia mulai ikut mengatur setting.</strong></p><p>Tapi ada satu level lagi.</p><h3>JIS-6: Constitutional Substitution.</h3><p>Ini level yang menurut kita jauh lebih sensitif.</p><p>Karena persoalannya bukan lagi seberapa besar MK memengaruhi desain.</p><p>Persoalannya adalah:</p><p><strong>apakah MK mulai mengambil pilihan kebijakan yang seharusnya masih bisa dipilih oleh legislator?</strong></p><p>Bedanya kelihatan tipis.</p><p>Padahal secara demokrasi, bedanya besar banget.</p><h3>Biar nggak abstrak, kita lihat kasusnya</h3><p>Ada dua putusan yang menarik karena menunjukkan bahwa intervensi besar bisa terjadi dengan cara yang berbeda.</p><p>Pertama, <strong>Putusan No.128/PUU-XXIV/2026</strong> soal keterwakilan perempuan.</p><p>MK menegaskan keterwakilan perempuan dalam daftar bakal calon sekurang-kurangnya 30 persen, sekaligus menghubungkannya dengan konsekuensi ketika standar tersebut tidak dipenuhi.</p><p>Jadi MK tidak hanya mengatakan:</p><p><strong>“Ini standarnya.”</strong></p><p>Putusannya masuk lebih dalam ke:</p><p><strong>“Kalau standar itu tidak dipenuhi, ini konsekuensinya.”</strong></p><p>NAH, bagian ini punya <strong>prescriptive depth</strong> yang kuat.</p><p>Alias: pengaturannya cukup dalam dan detail.</p><p>Sekarang kita bandingkan dengan <strong>Putusan No.135/PUU-XXII/2024</strong>.</p><p>Putusan ini menyentuh desain keserentakan Pemilu dengan pemisahan Pemilu nasional dan Pemilu lokal mulai 2029.</p><p>Dan coba pikirkan efeknya.</p><p>Kalau waktu dan desain Pemilu berubah, yang terdampak bukan cuma tanggal nyoblos.</p><p>Tahapan Pemilu berubah.</p><p>Kerja penyelenggara ikut menyesuaikan.</p><p>Strategi partai bisa berubah.</p><p>Pengelolaan pemilih ikut terdampak.</p><p>Berbagai aturan turunannya pun harus mengikuti.</p><p><strong>Yang satu tadi dalam.</strong></p><p><strong>Yang ini luas.</strong></p><p>Tapi menariknya, keduanya masih ditempatkan dalam:</p><p><strong>JIS-5 — Constitutional Engineering.</strong></p><p>Dan mungkin di sini sebagian dari kita mulai protes.</p><blockquote><em>“Lho, kalau MK sudah sedetail dan seluas itu mengubah permainan, kok belum dianggap mengambil alih kerja legislator?”</em></blockquote><p><em>Fair question.</em></p><p>Kita juga akan curiga.</p><p>Tapi justru jawabannya mengubah cara kita melihat persoalan ini.</p><h3>Ternyata ukuran “terlalu jauh” bukan seberapa heboh putusannya</h3><p>Ini bagian yang menurut kita paling penting.</p><p>Kita gampang melihat putusan besar lalu bereaksi:</p><p><strong>“MK sekarang bikin aturan sendiri.”</strong></p><p>Apalagi kalau dampaknya langsung terasa secara politik.</p><p>Tapi besar kecilnya dampak ternyata bukan ukuran terbaik untuk menilai apakah MK sudah mengambil alih fungsi legislator.</p><p>Detailnya putusan juga bukan.</p><p>Ukuran yang jauh lebih penting justru:</p><h3>Setelah MK selesai memutus, apakah legislator masih punya pilihan yang nyata?</h3><p>Coba baca sekali lagi.</p><p>Bukan sekadar apakah DPR masih bisa membuat undang-undang.</p><p>Tentu masih bisa.</p><p>Pertanyaannya adalah apakah mereka masih punya <strong>pilihan kebijakan substantif</strong>.</p><p>Misalnya MK menentukan pagar konstitusionalnya, tetapi DPR dan pemerintah masih bisa memilih beberapa cara yang berbeda untuk menjalankannya.</p><p>Masih bisa menentukan mekanismenya.</p><p>Masih bisa merinci kebijakannya.</p><p>Masih ada lebih dari satu jalan yang konstitusional.</p><p>Kalau begitu, MK memang sedang ikut membentuk arena.</p><p><strong>Tapi belum menentukan seluruh permainan.</strong></p><p>Dan menurut kita, ini distinction yang penting banget.</p><p>Karena demokrasi bukan cuma soal <strong>siapa yang punya kewenangan formal</strong>.</p><p>Demokrasi juga soal <strong>siapa yang masih punya pilihan nyata ketika menggunakan kewenangan itu.</strong></p><h3>Nah, yang agak scary justru kalau pilihannya tinggal satu</h3><p>Bayangkan ada tiga jalan: A, B, dan C.</p><p>Ketiganya sebenarnya masih mungkin secara konstitusional.</p><p>MK seharusnya bisa mengatakan:</p><p><strong>“Silakan pilih, tapi jangan melewati batas ini.”</strong></p><p>Legislator kemudian memilih A, B, atau C melalui proses politik dan legislasi.</p><p>Sekarang bayangkan situasinya berubah.</p><p>MK mengatakan:</p><p><strong>“Yang konstitusional harus A.”</strong></p><p>Padahal B dan C sebenarnya tidak dilarang oleh konstitusi.</p><p>DPR masih bisa bersidang.</p><p>Pemerintah masih bisa menyusun aturan.</p><p>Proses legislasi masih ada.</p><p>Secara formal, semuanya terlihat normal.</p><p>Tapi mari jujur:</p><p><strong>mereka masih benar-benar memilih nggak?</strong></p><p>Atau cuma menuliskan pilihan yang sudah dibuat oleh lembaga lain?</p><p>Nah.</p><p>Di situlah <em>constitutional engineering</em> mulai berpotensi berubah menjadi <strong><em>constitutional substitution</em></strong><em>.</em></p><p>Dan menurut kita, justru ini garis yang harus diperhatikan.</p><p>Bukan ketika MK membuat putusan yang panjang.</p><p>Bukan ketika putusannya viral.</p><p>Bukan bahkan ketika dampaknya besar.</p><p><strong>Tapi ketika pilihan kebijakan mulai hilang.</strong></p><h3>Apakah MK Indonesia sudah sampai sana?</h3><p>Untuk sekarang, dari 31 putusan dalam kajian tersebut:</p><p><strong>belum.</strong></p><p>Belum ada yang secara meyakinkan dikategorikan sebagai <strong>JIS-6 atau Constitutional Substitution</strong>.</p><p>Putusan No.135/PUU-XXII/2024 memang dinilai relatif dekat dengan batas itu karena cakupan strukturalnya sangat luas.</p><p>Tetapi ruang substantif bagi legislator masih tersedia.</p><p>Dan menurut kita, justru fakta bahwa <strong>“belum”</strong> ini penting.</p><p>Karena diskusi tentang kekuasaan seharusnya tidak baru dimulai setelah batasnya dilewati.</p><p>Kita membicarakannya <strong>sebelum</strong> itu terjadi.</p><h3>Jadi, MK terlalu kuat?</h3><p>Hmm.</p><p>Kita nggak mau menjawabnya dengan <em>yes or no</em>.</p><p>Karena kalau kita langsung bilang:</p><p><strong>“MK terlalu jauh!”</strong></p><p>kita mengabaikan alasan mengapa pengadilan konstitusi perlu punya kekuatan untuk membuat konstitusi benar-benar bekerja.</p><p>Kadang membatalkan norma saja tidak cukup.</p><p>Hak konstitusional seseorang bisa membutuhkan standar yang lebih jelas. Sebuah aturan bisa saja tidak perlu dibuang seluruhnya, tetapi perlu dimaknai dengan cara tertentu agar tidak melanggar konstitusi.</p><p>Tapi kalau kita bilang:</p><p><strong>“Selama atas nama konstitusi, MK boleh sejauh apa pun.”</strong></p><p>Nah, kita juga punya masalah.</p><p>Sebab demokrasi sengaja membagi kekuasaan.</p><p>Ada lembaga yang mengadili.</p><p>Ada lembaga yang membentuk undang-undang.</p><p>Ada proses politik yang — dengan segala kekacauannya — memang menjadi tempat berbagai pilihan kebijakan diperdebatkan.</p><p>Jadi mungkin posisi yang lebih masuk akal ada di tengah.</p><p><strong>MK yang aktif tidak otomatis berbahaya.</strong></p><p>Tapi MK yang suatu hari tidak lagi menyisakan pilihan substantif bagi pembentuk undang-undang?</p><p><strong>Itu baru percakapan yang berbeda.</strong></p><h3>Mungkin selama ini kita salah mengajukan pertanyaan</h3><p>Selama ini debatnya sering berhenti di:</p><p><strong>“MK negative legislator atau positive legislator?”</strong></p><p>Menurut kita, pertanyaan itu mulai kurang seru.</p><p>Karena yang ingin kita tahu bukan labelnya.</p><p>Kita ingin tahu <strong>siapa yang masih punya pilihan.</strong></p><p>Setiap kali sebuah putusan besar keluar, mungkin kita bisa mulai punya kebiasaan baru.</p><p>Jangan cuma tanya:</p><p><strong>“Apa yang dibatalkan MK?”</strong></p><p>Tanya juga:</p><p><strong>“Apa yang ditentukan MK?”</strong></p><p>Lalu satu lagi:</p><p><strong>“Setelah itu, pilihan apa yang masih tersisa bagi legislator?”</strong></p><p>Karena mungkin di situlah kita bisa melihat batas kekuasaan dengan lebih jernih.</p><p>Bukan dari seberapa keras sebuah lembaga berbicara.</p><p>Bukan dari seberapa panjang putusannya.</p><p>Bahkan bukan semata dari seberapa besar dampaknya.</p><p>Tapi dari <strong>berapa banyak pilihan yang tersisa setelah ia selesai berbicara.</strong></p><p>Dan kalau dipikir-pikir, ini bukan cuma pertanyaan buat anak hukum.</p><p>Pemilu menentukan bagaimana kekuasaan diperoleh.</p><p>Aturan Pemilu menentukan bagaimana permainan menuju kekuasaan itu berlangsung.</p><p>Jadi ketika ada lembaga yang semakin berpengaruh terhadap desain aturan tersebut, rasanya wajar kalau kita ikut memperhatikan.</p><p>Bukan untuk buru-buru curiga.</p><p>Tapi juga jangan terlalu santai.</p><p>Karena menjaga konstitusi memang tugas MK.</p><p>Membentuk undang-undang memang tugas legislator.</p><p><strong>Yang menarik dan mungkin perlu terus kita awasi adalah apa yang terjadi ketika garis di antara keduanya mulai blur.</strong></p><p>Hari ini, garis itu mungkin masih terlihat.</p><p><strong><em>Pertanyaannya: kalau suatu hari garis itu benar-benar hilang, siapa yang pertama kali sadar?</em></strong></p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=e1a8ef088f7a" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Tetaplah begitu, Sayang]]></title>
            <link>https://becatania.medium.com/tetaplah-begitu-sayang-fbefeb60384c?source=rss-4a21e49e41f1------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/fbefeb60384c</guid>
            <dc:creator><![CDATA[becatania]]></dc:creator>
            <pubDate>Fri, 04 Sep 2026 19:24:00 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-09-04T19:24:00.715Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>Malam menua di balik jendela,</p><p>sementara jarak menggantungkan namamu</p><p>pada langit yang tak selesai kutafsirkan.</p><p>Aku memungut sedikit cahaya dari sana</p><p>barangkali milikmu,</p><p>barangkali hanya rinduku yang salah menjelma.</p><p>Ada yang tak perlu tiba</p><p>untuk membuat seseorang merasa dituju;</p><p>seperti angin yang tak pernah menetap,</p><p>namun selalu meninggalkan gerak</p><p>pada sesuatu yang disentuhnya.</p><p>Tetaplah begitu, Sayang</p><p>sedikit sukar kuterka,</p><p>sedikit jauh kugapai,</p><p>sedikit ganjil kupahami,</p><p>sedikit sunyi kudengar,</p><p>sedikit hilang,</p><p>namun tak pernah benar-benar tiada.</p><p>Jangan seluruhnya menjadi terang.</p><p>Biarkan beberapa bagian darimu</p><p>tinggal sebagai aksara</p><p>yang tak selesai kubaca.</p><p>Sebab yang selesai dimengerti</p><p>sering kali selesai pula direnungi.</p><p>Dan aku ingin mencintaimu</p><p>sebagaimana waktu mencintai usia</p><p>diam-diam menghabiskannya,</p><p>tanpa pernah merasa</p><p>telah cukup lama.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=fbefeb60384c" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Aku ingin pulang]]></title>
            <link>https://becatania.medium.com/aku-ingin-pulang-42a0890e6927?source=rss-4a21e49e41f1------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/42a0890e6927</guid>
            <dc:creator><![CDATA[becatania]]></dc:creator>
            <pubDate>Fri, 04 Sep 2026 19:07:08 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-09-04T19:07:08.680Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>Aku pernah mencintai laut</p><p>riuhnya, luasnya,</p><p>dan caranya membuatku percaya</p><p>bahwa hanyut adalah bentuk lain dari bahagia.</p><p>Aku hafal gelombangnya,</p><p>ia pun hafal segala takutku.</p><p>Namun betapa pun indahnya laut,</p><p>aku tak mungkin selamanya</p><p>hidup dengan kaki yang tak pernah menjejak.</p><p>Lalu datanglah kamu,</p><p>bak dermaga selepas badai;</p><p>tak banyak suara,</p><p>tak menjanjikan langit tanpa mendung,</p><p>hanya ada</p><p>dan entah mengapa, cukup.</p><p>Darimu aku belajar,</p><p>cinta rupanya tak selalu tentang</p><p>siapa yang paling pandai menggetarkan dada.</p><p>Kadang, ia adalah seseorang</p><p>yang diam-diam menyediakan tempat</p><p>agar hati tak perlu lagi mengembara.</p><p>Maka tinggallah.</p><p>Bukan sebagai laut</p><p>yang membuatku lupa daratan,</p><p>melainkan sebagai tepian</p><p>yang tetap ada</p><p>setiap kali hidup membawaku terlalu jauh.</p><p>Sebab setelah segala yang pernah karam,</p><p>aku tak lagi ingin cinta yang membuatku hanyut.</p><p>Aku ingin pulang.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=42a0890e6927" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Orang Terakhir]]></title>
            <link>https://becatania.medium.com/orang-terakhir-1582d58f6270?source=rss-4a21e49e41f1------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/1582d58f6270</guid>
            <dc:creator><![CDATA[becatania]]></dc:creator>
            <pubDate>Mon, 06 Jul 2026 07:49:34 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-07-06T07:49:34.422Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>aku selalu takut<br>pada cara hidup memperkenalkan orang-orang.</p><p>mula-mula, mereka datang<br>sebagai nama yang asing,<br>lalu perlahan menghafal<br>caraku tertawa</p><p>mereka kuberi kursi di hidupku.<br>kubiasakan keberadaannya.<br>kuberi tahu jalan menuju bagian-bagian diriku<br>yang bahkan jarang kukunjungi sendiri.</p><p>lalu waktu berjalan.</p><p>tanpa pernah bertanya<br>berapa lama.</p><p>barangkali itulah kecerobohan<br>setiap orang yang mencintai<br>kita sibuk membangun rumah<br>di dalam satu sama lain,<br>seolah waktu<br>tidak tahu cara menggusur</p><p>dan diam-diam mengumpulkan<br>kemungkinan untuk ditinggalkan.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=1582d58f6270" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Bersyukur]]></title>
            <link>https://becatania.medium.com/bersyukur-251a79d8f8c7?source=rss-4a21e49e41f1------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/251a79d8f8c7</guid>
            <dc:creator><![CDATA[becatania]]></dc:creator>
            <pubDate>Mon, 06 Jul 2026 07:33:21 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-07-06T07:33:21.286Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>akhir-akhir ini,<br>hidup begitu biasa.</p><p>pagi.<br>kerja.<br>pulang.<br>tidur.</p><p>aku hampir menyebutnya sia-sia.</p><p>lalu malam itu,<br>aku mencoba mengingat<br>kapan terakhir kali<br>aku menangis meminta Tuhan<br>menghentikan hidupku sebentar.</p><p>dan tiba-tiba,<br>hari-hari yang membosankan ini<br>terlihat sangat mahal.</p><p><strong>aku lupa<br>tenang adalah kemewahan<br>bagi seseorang yang pernah<br>tidak ingin bangun esok pagi.</strong></p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=251a79d8f8c7" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Seterusnya]]></title>
            <link>https://becatania.medium.com/seterusnya-9547a49857b2?source=rss-4a21e49e41f1------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/9547a49857b2</guid>
            <dc:creator><![CDATA[becatania]]></dc:creator>
            <pubDate>Sat, 04 Jul 2026 14:12:54 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-07-04T14:12:54.308Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>barangkali, begitulah cinta<br> diam-diam menjadi kesedihan<br> ketika seseorang terasa begitu kekal,<br> sedang kita tahu hidup tidak</p><p>lalu, di suatu malam yang biasa<br> saat aku sedang mengingat kembali<br> hidup yang telah kulewati, aku<br> menemukan namamu di hampir<br> seluruh bahagiaku</p><p>pada tawa yang datang tiba-tiba,<br> pada rindu yang diam-diam tumbuh,<br> bahkan pada doa-doa kecil yang<br> tak pernah kuceritakan kepadamu.</p><p>dan aku tersenyum, sebab dahulu<br> aku menjalani hari tanpa tahu<br> bahwa di suatu tempat, ada kamu<br> yang sedang berjalan pelan<br> menuju hidupku.</p><p>lalu, di antara sunyi yang terasa<br> terlalu panjang, aku berbisik,<br> nyaris seperti anak kecil yang<br> takut kehilangan:</p><p><strong><em>“jangan cepat berlalu, ya.<br>aku baru saja menemukanmu.”</em></strong></p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=9547a49857b2" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Pilkada Mahal, Politik Uang Marak. Lalu Kenapa Hak Pilih Rakyat yang Dipersoalkan?]]></title>
            <link>https://becatania.medium.com/pilkada-mahal-politik-uang-marak-lalu-kenapa-hak-pilih-rakyat-yang-dipersoalkan-64dade2ed05e?source=rss-4a21e49e41f1------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/64dade2ed05e</guid>
            <category><![CDATA[dprd]]></category>
            <category><![CDATA[pemilu]]></category>
            <category><![CDATA[pilkada]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[becatania]]></dc:creator>
            <pubDate>Sat, 04 Jul 2026 10:50:56 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-07-04T10:50:56.276Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<blockquote>Ketika ongkos politik mencapai miliaran, menghapus Pilkada langsung terdengar seperti solusi. Sampai kita bertanya: sebenarnya, siapa yang membuat demokrasi semahal ini?</blockquote><p><strong>7 min read</strong></p><p>Setiap beberapa tahun sekali, Indonesia seperti membuka kembali satu perdebatan lama: kepala daerah sebaiknya dipilih rakyat atau DPRD?</p><p>Alasannya hampir selalu terdengar masuk akal. Pilkada mahal. Politik uang marak. Kepala daerah terjerat korupsi.</p><p>Tapi ada satu pertanyaan yang jarang dibahas: <strong><em>Bagaimana kalau kepala daerah tidak lagi dipilih langsung oleh rakyat?</em></strong></p><p>Ide itu, harus diakui, terdengar masuk akal.</p><p>Pilkada mahal. Politik uang masih terjadi. Kandidat membutuhkan modal besar. Setelah terpilih pun, jabatan kepala daerah tidak otomatis steril dari korupsi.</p><p>Kalau begitu, mengapa tidak menyerahkan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota kepada DPRD?</p><p>Lebih murah. Lebih sederhana. Mungkin juga lebih mudah dikendalikan.</p><p>Setidaknya, begitu logikanya.</p><p>Tetapi saya terganggu oleh satu pertanyaan sederhana:</p><p><em>Jika masalahnya adalah mahalnya politik, mengapa yang pertama kali kita persoalkan justru hak rakyat untuk memilih?</em></p><h3>Kita Tahu Politik Itu Mahal. Tapi Mahal karena Apa?</h3><p>Mari mulai dengan sesuatu yang mungkin tidak menyenangkan bagi pendukung Pilkada langsung: kritik tentang mahalnya biaya politik bukan karangan.</p><p>Komisi Pemberantasan Korupsi pernah menyoroti rata-rata biaya yang dikeluarkan calon kepala atau wakil kepala daerah dalam Pilkada dapat mencapai miliaran rupiah, bahkan lebih dari Rp10 miliar. KPK juga mencatat adanya kandidat yang mengeluarkan dana Pilkada melampaui kas dan bahkan total kekayaan yang dilaporkan.</p><p>Kita seharasnya mampu mencerna angka ini lebih kritis.</p><p>Bayangkan seseorang menghabiskan miliaran rupiah untuk mendapatkan jabatan dengan masa kekuasaan terbatas.</p><p>Pertanyaan ekonominya sederhana: <strong><em>dari mana uang itu datang?</em></strong></p><p>Pertanyaan politiknya lebih mengganggu: <strong><em>setelah menang, kepada siapa biaya itu harus dibayar kembali?</em></strong></p><p>Di sinilah diskusi tentang Pilkada sering terasa terlalu cepat.</p><p>Kita mendengar kalimat <em>“Pilkada langsung mahal”</em>, lalu buru-buru melompat pada kesimpulan bahwa mekanisme pemilihannya yang harus diubah.</p><p>Padahal, sebelum mengganti sistem, bukankah kita perlu bertanya apa yang sebenarnya membuat politik menjadi begitu mahal?</p><p>Apakah karena terlalu banyak rakyat datang ke TPS?</p><p>Atau karena kandidat membutuhkan biaya besar bahkan sebelum namanya sampai di surat suara?</p><p>Apakah masalahnya terletak pada kampanye?</p><p>Pada pendanaan politik?</p><p>Pada relasi kandidat dengan pemodal?</p><p>Atau pada proses pencalonan yang membuat akses terhadap kendaraan politik menjadi sumber daya yang begitu berharga?</p><p>KPK sendiri pernah membahas persoalan “mahar politik” atau sering disebut <em>uang perahu, </em>yakni pembayaran untuk memperoleh kendaraan dan restu politik dalam proses pencalonan.</p><p>Tentu, tidak setiap kandidat membayar mahar. Tidak setiap partai melakukan praktik semacam itu.</p><p>Tetapi keberadaan isu tersebut memberi kita satu petunjuk penting:</p><p><strong>ongkos politik tidak tiba-tiba lahir ketika rakyat masuk ke bilik suara.</strong></p><p>Sebagian persoalannya mungkin sudah dimulai jauh sebelum hari pemungutan suara.</p><p>Dan diagnosis yang salah hampir selalu menghasilkan obat yang salah.</p><p>Bayangkan sebuah restoran terus mendapat komplain karena makanannya terlalu mahal. Alih-alih memeriksa harga bahan baku, rantai distribusi, atau pengelolaan dapur, pemilik restoran memutuskan pelanggan tidak perlu lagi memilih makanan sendiri.</p><p>Masalahnya mungkin terlihat lebih sederhana.</p><p>Tapi apakah harga makanannya benar-benar menjadi lebih murah?</p><h3>Kita Pernah Berada di Titik Ini</h3><p>Perdebatan tentang Pilkada langsung versus Pilkada melalui DPRD bukan barang baru.</p><p>Pada 2014, Indonesia pernah menerbitkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Undang-undang tersebut mengatur mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD.</p><p>Keputusan itu memicu perdebatan politik besar.</p><p>Tidak lama kemudian, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 untuk mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung. Perppu itu kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015.</p><p>Lebih dari satu dekade berlalu.</p><p>Pertanyaannya ternyata belum benar-benar pergi.</p><p>Pada 2026, empat mahasiswa mengajukan pengujian terhadap frasa “secara langsung dan demokratis” dalam UU Pilkada ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Mereka meminta penegasan konstitusional agar Pilkada hanya dimaknai sebagai pemilihan langsung oleh rakyat.</p><p>Melalui Putusan Nomor 195/PUU-XXIV/2026, Mahkamah menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima.</p><p>Ini bagian yang penting.</p><p>MK <strong>tidak sedang membuat norma baru yang menyatakan Pilkada langsung adalah satu-satunya desain yang mungkin untuk selama-lamanya</strong>.</p><p>Namun, Mahkamah menjelaskan bahwa dalam kerangka UU Pilkada yang berlaku saat ini, gubernur, bupati, dan wali kota dipilih secara langsung oleh rakyat.</p><p>Bagi saya, menariknya bukan hanya soal amar putusan.</p><p>Fakta bahwa persoalan ini kembali sampai ke Mahkamah menunjukkan sesuatu yang lebih besar:</p><p><strong>Indonesia masih terus bernegosiasi tentang siapa yang seharusnya memegang kendali paling dekat atas kekuasaan lokal.</strong></p><p>Rakyat?</p><p>Atau lembaga perwakilan?</p><h3>“Tapi DPRD Juga Dipilih Rakyat”</h3><p>Ini mungkin argumen paling kuat dari pendukung Pilkada tidak langsung.</p><p>DPRD juga dipilih melalui Pemilu. Anggota DPRD memiliki mandat dari rakyat. Kalau mereka memilih kepala daerah, bukankah proses itu tetap demokratis?</p><p>Jawabannya: <strong>bisa saja.</strong></p><p>Demokrasi tidak selalu berarti rakyat harus memberikan suara langsung untuk setiap jabatan publik. Banyak demokrasi bekerja melalui sistem perwakilan. Secara teori politik, menyebut setiap pemilihan tidak langsung sebagai “antidemokrasi” jelas terlalu sederhana.</p><p>Tetapi sistem politik tidak hidup di buku teks.</p><p>Ia bekerja di dalam institusi yang nyata, dengan aktor yang nyata, kepentingan yang nyata, dan insentif yang juga sangat nyata.</p><p>Ketika kewenangan memilih kepala daerah dipindahkan dari jutaan pemilih kepada puluhan anggota DPRD, yang berubah bukan hanya jumlah orang yang mencoblos.</p><p><strong>Arena kompetisinya ikut berubah.</strong></p><p>Dalam Pilkada langsung, kandidat harus mengorganisasi dukungan publik dalam skala besar.</p><p>Dalam pemilihan melalui DPRD, kandidat harus mengamankan dukungan mayoritas di lembaga perwakilan.</p><p>Dua sistem itu menciptakan insentif politik yang berbeda.</p><p>Dan di sinilah saya merasa argumen “Pilkada lewat DPRD akan menghilangkan politik uang” perlu diperiksa lebih hati-hati.</p><p>Politik uang tidak memiliki kewajiban moral untuk tinggal di satu sistem.</p><p>Ia bisa beradaptasi.</p><p>Ia bisa berganti bentuk.</p><p>Ia bisa berpindah arena.</p><p>Memindahkan keputusan dari jutaan pemilih kepada kelompok aktor yang jauh lebih kecil mungkin mengurangi satu jenis biaya politik. Tetapi secara teoritis, konsentrasi pengambil keputusan juga dapat mengubah titik transaksi dan negosiasi politik.</p><p>Karena itu, pertanyaan yang lebih serius bukan:</p><p><strong><em>“Apakah politik uang akan hilang?”</em></strong></p><p>Melainkan:</p><p><strong><em>“Di mana insentif transaksional akan muncul, siapa yang terlibat, dan seberapa mudah prosesnya diawasi?”</em></strong></p><p>Pertanyaan kedua jauh lebih menyeramkan.</p><p>Mungkin karena jawabannya tidak sesederhana mengganti cara mencoblos.</p><h3>Efisiensi Adalah Kata yang Sangat Menggoda</h3><p>Ada sesuatu yang menarik dari kata <em>efisiensi</em>.</p><p>Ia terdengar netral.</p><p>Teknis.</p><p>Hampir tidak ideologis.</p><p>Siapa yang mau membela sistem mahal jika ada sistem yang lebih murah?</p><p>Tetapi demokrasi memiliki persoalan klasik: <strong>yang paling efisien belum tentu yang paling demokratis.</strong></p><p>Kalau tujuan kita hanya mempercepat pengambilan keputusan, tentu jauh lebih mudah menyerahkannya kepada sedikit orang.</p><p>Rapat lebih singkat.</p><p>Koordinasi lebih sederhana.</p><p>Jumlah aktor lebih sedikit.</p><p>Tetapi demokrasi memang dibangun dari ketidakefisienan tertentu.</p><p>Kita mencetak surat suara.</p><p>Mendirikan TPS.</p><p>Merekrut penyelenggara dan pengawas.</p><p>Memperbarui daftar pemilih.</p><p>Menyediakan mekanisme sengketa.</p><p>Mengawasi tahapan.</p><p>Semua itu mahal dan melelahkan karena negara sedang mencoba memastikan satu prinsip yang terdengar sangat sederhana: warga negara memiliki ruang untuk menentukan siapa yang memegang kekuasaan atas mereka.</p><p>Itulah mengapa pertanyaan tentang biaya demokrasi tidak seharusnya berhenti pada:</p><p><strong><em>“Berapa uang yang kita keluarkan?”</em></strong></p><p>Kita juga perlu bertanya:</p><p><strong><em>“Hak politik apa yang sedang kita biayai?”</em></strong></p><p>Ini bukan pembelaan terhadap pemborosan.</p><p>Anggaran Pemilu dan Pilkada tetap harus diawasi. Desain penyelenggaraan harus dievaluasi. Pelanggaran harus ditangani. Pendanaan politik perlu semakin transparan.</p><p>Bahkan data Badan Pengawas Pemilihan Umum menunjukkan betapa kompleksnya problem elektoral kita. Dalam Pemilu 2024, Bawaslu menyampaikan telah menerima 1.953 laporan dan mencatat 734 temuan dari berbagai jenis dugaan pelanggaran.</p><p>Demokrasi kita jelas membutuhkan perbaikan.</p><p>Tetapi ada perbedaan besar antara <strong>memperbaiki biaya demokrasi</strong> dan <strong>mengurangi ruang partisipasi karena demokrasi dianggap terlalu mahal</strong>.</p><p>Keduanya sering dibicarakan dalam napas yang sama.</p><p>Padahal arah politiknya bisa sangat berbeda.</p><h3>Mungkin Masalahnya Bukan karena Terlalu Banyak Orang Memilih</h3><p>Ada kebiasaan yang cukup menarik dalam percakapan politik kita.</p><p>Ketika demokrasi menghasilkan sesuatu yang buruk, pemilih sering menjadi tersangka pertama.</p><p>Rakyat dianggap mudah dibeli.</p><p>Tidak rasional.</p><p>Terlalu emosional.</p><p>Memilih karena popularitas.</p><p>Tidak memahami program.</p><p>Lalu perlahan muncul sebuah kesimpulan yang terdengar teknokratis: mungkin keputusan politik terlalu penting untuk diserahkan langsung kepada terlalu banyak orang.</p><p>Saya tidak ingin meromantisasi pemilih.</p><p>Politik uang nyata. Pilihan politik tidak selalu dibuat setelah membaca visi-misi setebal ratusan halaman. Dan demokrasi tidak otomatis menghasilkan pemimpin terbaik.</p><p>Tetapi bagaimana jika kita membalik pertanyaannya?</p><p>Bagaimana jika mahalnya Pilkada bukan terutama karena jutaan orang datang ke TPS?</p><p>Bagaimana jika masalahnya berada jauh sebelum hari pencoblosan?</p><p>Pada bagaimana kandidat memperoleh tiket politik.</p><p>Pada bagaimana kampanye dibiayai.</p><p>Pada relasi antara modal dan kekuasaan.</p><p>Pada transparansi pendanaan.</p><p>Pada lemahnya insentif untuk membangun partai berbasis kaderisasi.</p><p>Dan pada penegakan hukum terhadap politik uang.</p><p>Studi KPK mengenai potensi benturan kepentingan dalam pendanaan Pilkada sendiri menempatkan proses pencalonan dan pendanaan sebagai bagian penting dalam melihat kualitas dan integritas kepala daerah yang akhirnya terpilih.</p><p>Kalau persoalannya memang berada di sana, mengubah siapa yang memberikan suara mungkin tidak menghilangkan penyakitnya.</p><p>Kita hanya memindahkan ruang tunggunya.</p><h3>Demokrasi Tidak Selalu Membutuhkan Jalan Pintas</h3><p>Saya tidak percaya Pilkada langsung adalah sistem yang sempurna.</p><p>Ia mahal.</p><p>Berisik.</p><p>Melelahkan.</p><p>Kadang menghasilkan pilihan yang mengecewakan.</p><p>Tetapi ketidaksempurnaan sebuah sistem seharusnya membuat kita lebih teliti menentukan bagian mana yang perlu diperbaiki.</p><p>Bukan sekadar mencari bagian yang paling mudah dipotong.</p><p>Jika politik kita terlalu mahal, tanyakan apa yang membuatnya mahal.</p><p>Jika kandidat membutuhkan modal miliaran rupiah, tanyakan siapa yang membiayainya.</p><p>Jika politik uang terus terjadi, tanyakan mengapa pencegahan dan penindakannya belum cukup efektif.</p><p>Jika partai kesulitan menghasilkan kandidat berkualitas tanpa biaya politik besar, tanyakan bagaimana proses rekrutmen dan kaderisasinya bekerja.</p><p>Dan jika kepala daerah akhirnya memiliki utang politik setelah terpilih, mungkin pertanyaan terpentingnya adalah:</p><p><strong>kepada siapa utang itu akan dibayar?</strong></p><p>Pertanyaan-pertanyaan ini memang tidak menawarkan jawaban sesederhana “langsung” atau “lewat DPRD”.</p><p>Sayangnya, demokrasi jarang memberi kita kemewahan berupa jawaban sederhana.</p><p>Mungkin masalah terbesar kita bukan karena rakyat terlalu banyak memilih.</p><p><strong><em>Mungkin kita terlalu sering sibuk mencari cara yang lebih murah untuk menjalankan demokrasi, sebelum benar-benar berani menghitung siapa yang selama ini membuat politik menjadi begitu mahal.</em></strong></p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=64dade2ed05e" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Cinta dalam Masyarakat Kapitalistik]]></title>
            <link>https://becatania.medium.com/cinta-dalam-masyarakat-kapitalistik-d71ee48d563d?source=rss-4a21e49e41f1------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/d71ee48d563d</guid>
            <dc:creator><![CDATA[becatania]]></dc:creator>
            <pubDate>Wed, 24 Jun 2026 03:44:33 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-06-24T03:44:33.791Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<h3>Mengapa Kita Semakin Pandai Mencari Pasangan, Tetapi Semakin Sulit Merasa Dekat?</h3><p><em>“Aku rasa generasi kita bukan kekurangan cinta. Kita hanya hidup di zaman yang membuat orang-orang kehabisan energi untuk menunjukkannya.”</em></p><p>Ada sesuatu yang menarik dari cara generasi kita mencintai.</p><p>Kita hidup pada masa ketika menemukan pasangan tidak pernah semudah sekarang. Dalam hitungan menit, seseorang dapat berkenalan dengan orang baru melalui aplikasi kencan, sosial media, bertukar pesan dengan seseorang yang tinggal di kota lain, atau bahkan memulai hubungan melalui algoritma yang mengklaim memahami preferensi romantis kita lebih baik daripada diri kita sendiri.</p><p>Kita memiliki akses yang belum pernah dimiliki generasi sebelumnya. Kita bisa mengirim pesan kapan saja. Melakukan panggilan video selama berjam-jam. Berbagi lokasi secara real time. Mengirim foto makanan, rekaman suara, playlist Spotify, bahkan jadwal menstruasi.</p><p>Ironisnya, di tengah melimpahnya teknologi yang menjanjikan kedekatan, banyak orang justru mengeluhkan hal yang sama:</p><p><em>“Aku merasa sendirian, meskipun sedang menjalin hubungan.”</em></p><p><em>“Aku mencintainya, tetapi rasanya kami hanya saling menyelipkan kabar di sela-sela pekerjaan.”</em></p><p><em>“Kami tidak kekurangan rasa sayang. Kami hanya kekurangan waktu.”</em></p><p>Barangkali persoalan ini bukan semata-mata persoalan individu. Barangkali, cara kita mencintai hari ini memang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat tempat kita hidup. Dan masyarakat kita adalah masyarakat kapitalistik.</p><p>Namun, menyebut kapitalisme sebagai penyebab segala masalah tentu terlalu sederhana.</p><p>Kapitalisme telah membawa banyak perubahan yang memungkinkan manusia hidup lebih panjang, lebih sehat, dan memiliki kesempatan mobilitas sosial yang lebih luas. Kita dapat mengakses pendidikan, bekerja lintas negara, membangun usaha sendiri, bahkan memiliki kebebasan untuk memilih pasangan berdasarkan afeksi, sesuatu yang tidak selalu dimiliki generasi terdahulu.</p><p>Persoalannya bukan terletak pada kapitalisme sebagai sistem ekonomi semata. Persoalannya adalah bagaimana logika kapitalisme perlahan merembes ke ruang-ruang yang sebelumnya dianggap intim dan personal, termasuk cinta.</p><h3>Ketika Waktu Menjadi Barang Mewah</h3><p>Mungkin salah satu perubahan terbesar yang dibawa masyarakat modern adalah cara kita memandang waktu.</p><p>Dahulu, waktu sering dipahami sebagai bagian dari ritme kehidupan. Ada waktu untuk bekerja, ada waktu untuk berkumpul, ada waktu untuk beristirahat.</p><p>Hari ini, waktu semakin dipahami sebagai sumber daya yang harus dimanfaatkan secara maksimal. Kita diajarkan untuk produktif. Kita diajarkan untuk mengoptimalkan diri. Kita diajarkan bahwa usia dua puluh tahunan adalah masa untuk membangun karier, memperbanyak sertifikat, memperluas jaringan profesional, meningkatkan kualitas diri, dan menghindari ketertinggalan.</p><p>Tidak ada yang salah dengan itu.</p><p>Namun perlahan-lahan, produktivitas berubah dari alat menjadi identitas. Kesibukan menjadi simbol keberhasilan. Istirahat terasa seperti kemunduran. Menolak pekerjaan tambahan kadang menghadirkan rasa bersalah. Dan tanpa sadar, kita mulai membawa cara berpikir tersebut ke dalam hubungan romantis.</p><p>Kencan harus berkualitas.</p><p>Komunikasi harus efektif.</p><p>Hubungan harus bertumbuh.</p><p>Pasangan harus suportif.</p><p>Konflik harus diselesaikan secara matang.</p><p>Kita bahkan mulai berbicara tentang hubungan menggunakan istilah-istilah manajerial seperti <em>effort</em>, <em>investment</em>, <em>emotional availability</em>, dan <em>return of energy</em>.</p><p>Pertanyaannya sederhana.</p><p>Apa yang terjadi ketika cinta mulai mengikuti logika efisiensi?</p><h3>Kapitalisme Emosional: Ketika Perasaan Juga Dikelola</h3><p>Sosiolog Eva Illouz menyebut fenomena ini sebagai <strong>emotional capitalism</strong>.</p><p>Dalam <em>Cold Intimacies: The Making of Emotional Capitalism</em> (2007), Illouz berpendapat bahwa kapitalisme modern tidak hanya mengatur cara manusia bekerja, tetapi juga membentuk bagaimana manusia memahami emosi, relasi, dan kebahagiaan. Bahasa ekonomi perlahan memasuki kehidupan afektif. Hubungan menjadi sesuatu yang dapat dievaluasi. Pasangan menjadi seseorang yang diharapkan memenuhi kebutuhan emosional tertentu. Bahkan cinta sering diposisikan sebagai proyek pengembangan diri.</p><p>Media sosial memperkuat kecenderungan tersebut.</p><p>Hubungan tidak hanya dijalani.</p><p>Hubungan juga ditampilkan.</p><p>Dirayakan.</p><p>Didokumentasikan.</p><p>Dibandingkan.</p><p>Diukur.</p><p>Seseorang yang mendapatkan bunga setiap bulan terlihat lebih dicintai. Pasangan yang rutin mengunggah foto bersama dianggap lebih harmonis.</p><p>Orang-orang mulai bertanya:</p><p><em>“Apakah aku sudah cukup dicintai?”</em></p><p>Padahal pertanyaan yang mungkin lebih penting adalah:</p><p><em>“Apakah aku merasa cukup aman untuk menjadi diriku sendiri di dekat orang ini?”</em></p><p>Mungkin kita tidak sedang kehilangan kemampuan untuk mencintai. Mungkin kita hanya terlalu sering melihat cinta melalui kacamata performa. Dan performa selalu melelahkan.</p><h3>Mengapa Kita Semakin Sulit Hadir?</h3><p>Ada sebuah ironi yang cukup menyedihkan dalam kehidupan romantis generasi kita.</p><p>Kita mungkin adalah generasi yang paling mudah dijangkau dalam sejarah manusia, tetapi juga generasi yang paling sulit benar-benar ditemui.</p><p>Kita dapat mengirim pesan dalam hitungan detik, membagikan lokasi secara real-time, mengetahui lagu apa yang sedang diputar pasangan kita melalui Spotify, bahkan melihat kapan terakhir kali seseorang aktif di Instagram. Kita memiliki akses yang luar biasa terhadap kehidupan orang lain.</p><p>Namun akses ternyata tidak selalu berarti kedekatan.</p><p>Sebaliknya, semakin banyak akses yang dimiliki, semakin tinggi pula ekspektasi untuk selalu tersedia.</p><p>Pesan yang tidak dibalas selama beberapa jam mulai ditafsirkan sebagai kurangnya perhatian. Panggilan yang terlewat memunculkan kecemasan. Aktivitas media sosial yang tidak sesuai dengan harapan dapat memicu konflik yang sebelumnya mungkin tidak pernah ada.</p><p>Barangkali persoalannya bukan karena kita terlalu mencintai.</p><p>Melainkan karena kita hidup dalam masyarakat yang secara perlahan mengubah perhatian menjadi komoditas paling berharga.</p><p>Ekonomi hari ini tidak lagi hanya memperdagangkan barang.</p><p>Ia memperdagangkan fokus.</p><p>Waktu.</p><p>Atensi.</p><p>Kesadaran.</p><p>Dan dalam kondisi demikian, cinta tidak bisa lagi dipisahkan dari perebutan perhatian tersebut.</p><p>Mungkin itulah mengapa percakapan sederhana seperti,</p><p><em>“Kamu lagi ngapain?”</em></p><p>sering kali tidak lagi dimaksudkan sebagai basa-basi, melainkan upaya kecil untuk memastikan bahwa kita masih memiliki tempat di antara puluhan notifikasi lain yang muncul di layar seseorang.</p><h3>Liquid Love: Ketika Cinta Menjadi Cair</h3><p>Dalam <em>Liquid Love</em> (2003), sosiolog Zygmunt Bauman menawarkan pandangan yang cukup menarik mengenai hubungan manusia modern.</p><p>Menurut Bauman, masyarakat kontemporer ditandai oleh apa yang ia sebut sebagai <em>liquid modernity</em> — suatu kondisi ketika institusi sosial, pekerjaan, identitas, bahkan hubungan interpersonal menjadi semakin fleksibel, sementara pada saat yang sama kehilangan stabilitasnya.</p><p>Romantisme hari ini tampaknya berada dalam situasi tersebut. Kita hidup di zaman ketika pilihan pasangan terasa tidak terbatas. Dating apps memperkenalkan ratusan profil baru setiap hari. Media sosial memungkinkan kita berinteraksi dengan banyak orang sekaligus. Kemungkinan bertemu orang baru selalu terbuka. Ironisnya, kelimpahan pilihan justru tidak selalu menghasilkan rasa aman.</p><p>Sebaliknya, ia dapat menciptakan kecemasan.</p><p>Apakah ada orang yang lebih cocok?</p><p>Apakah aku terlalu cepat berkomitmen?</p><p>Apakah aku sedang melewatkan kemungkinan lain?</p><p>Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan berarti manusia modern tidak ingin dicintai.</p><p>Justru sebaliknya.</p><p>Kita sangat ingin dicintai.</p><p>Namun kita juga dibentuk oleh budaya yang terus-menerus mengajarkan bahwa selalu ada opsi yang lebih baik.</p><p>Kita diajarkan untuk mengoptimalkan karier.</p><p>Mengoptimalkan tubuh.</p><p>Mengoptimalkan produktivitas.</p><p>Mengoptimalkan investasi.</p><p>Dan tanpa sadar, sebagian dari kita mulai mencoba mengoptimalkan hubungan. Padahal cinta, sejak awal, mungkin memang tidak pernah dirancang untuk menjadi sesuatu yang optimal.</p><p>Ia selalu mengandung risiko.</p><p>Ketidakpastian.</p><p>Dan keberanian untuk memilih satu orang di tengah kemungkinan yang tidak terbatas.</p><h3>Hustle Culture dan Masyarakat Prestasi</h3><p>Jika generasi sebelumnya hidup dalam masyarakat disiplin, filsuf Korea Selatan-Jerman Byung-Chul Han berpendapat bahwa generasi kita hidup dalam apa yang ia sebut sebagai <em>achievement society</em> atau masyarakat prestasi.</p><p>Menurut Han dalam <em>The Burnout Society</em> (2015), manusia modern tidak lagi dikontrol melalui larangan.</p><p>Sebaliknya, mereka didorong untuk terus mengatakan “ya”.</p><p>Ya pada pekerjaan tambahan.</p><p>Ya pada sertifikasi baru.</p><p>Ya pada side hustle.</p><p>Ya pada networking.</p><p>Ya pada pengembangan diri tanpa henti.</p><p>Dan mungkin yang paling menarik, tekanan tersebut sering kali tidak datang dari orang lain.</p><p>Kita sendiri yang menginternalisasinya.</p><p>Kita ingin menjadi pasangan yang suportif.</p><p>Karyawan yang kompeten.</p><p>Anak yang berbakti.</p><p>Teman yang menyenangkan.</p><p>Warga negara yang produktif.</p><p>Versi terbaik dari diri sendiri.</p><p>Setiap hari.</p><p>Tanpa jeda.</p><p>Tanpa lelah.</p><p>Namun manusia memiliki keterbatasan.</p><p>Ketika energi habis untuk mempertahankan berbagai identitas tersebut, sering kali hubungan romantis menjadi ruang pertama yang terkena dampaknya.</p><p>Bukan karena cinta berkurang.</p><p>Tetapi karena seseorang tidak lagi memiliki kapasitas emosional untuk hadir.</p><p>Dan mungkin inilah paradoks terbesar masyarakat kapitalistik.</p><p>Kita bekerja keras untuk membangun masa depan yang lebih baik bersama orang yang kita cintai.</p><p>Namun dalam prosesnya, kita justru kehilangan kesempatan menikmati keberadaan mereka hari ini.</p><h3>Apakah Kita Sedang Mencintai, atau Sedang Mengelola Hubungan?</h3><p>Pertanyaan ini mungkin terdengar provokatif.</p><p>Namun Eva Illouz tampaknya menawarkan jawaban yang menarik.</p><p>Dalam <em>Why Love Hurts</em> (2012), Illouz menjelaskan bahwa relasi romantis modern semakin dipengaruhi oleh rasionalitas pasar.</p><p>Pasangan tidak lagi sekadar dipilih berdasarkan kedekatan emosional.</p><p>Mereka juga dipertimbangkan berdasarkan kompatibilitas gaya hidup, kestabilan ekonomi, visi masa depan, kemampuan komunikasi, kecerdasan emosional, hingga potensi menjadi partner hidup yang efektif.</p><p>Tidak ada yang salah dengan pertimbangan tersebut.</p><p>Bahkan sebagian besar mungkin memang diperlukan.</p><p>Namun persoalannya muncul ketika cinta mulai diperlakukan seperti proyek manajemen.</p><p>Kita menjadwalkan quality time.</p><p>Mengevaluasi effort.</p><p>Mengukur reciprocation.</p><p>Mendiskusikan emotional availability.</p><p>Menilai hubungan berdasarkan cost dan benefit.</p><p>Dan pada titik tertentu, hubungan mulai terasa seperti pekerjaan kedua.</p><p>Barangkali bukan karena kita salah mencintai.</p><p>Melainkan karena kita sedang mencoba mencintai di tengah sistem sosial yang mengajarkan bahwa segala sesuatu harus memiliki tujuan, efisiensi, dan hasil yang terukur.</p><p>Padahal beberapa hal paling indah dalam hidup justru tidak dapat diukur.</p><p>Tidak ada indikator kinerja untuk rasa tenang ketika mendengar suara seseorang setelah hari yang panjang.</p><p>Tidak ada sertifikat untuk kesabaran.</p><p>Tidak ada bonus tahunan untuk tetap memilih seseorang di tengah berbagai kemungkinan lain.</p><p>Mungkin itulah sebabnya cinta masih bertahan.</p><p>Karena ia adalah salah satu sedikit ruang dalam kehidupan manusia yang menolak sepenuhnya tunduk pada logika produktivitas.</p><p>Dan mungkin, di tengah masyarakat yang terus bertanya tentang apa yang telah kita capai, cinta tetap menjadi tempat yang diam-diam bertanya:</p><p>“Bagaimana kabarmu hari ini?”</p><p>Dan terkadang, pertanyaan itu saja sudah cukup untuk membuat seseorang merasa kembali menjadi manusia.</p><h3>Bagian III</h3><h3>Cinta sebagai Proyek Pengembangan Diri: Dating Apps, Self-Improvement, dan Mencintai di Era Optimasi Diri</h3><p>Jika generasi orang tua kita tumbuh dengan keyakinan bahwa cinta adalah sesuatu yang datang, generasi kita tampaknya dibesarkan dengan keyakinan bahwa cinta adalah sesuatu yang harus diusahakan, dipelajari, ditingkatkan kualitasnya, dan — jika memungkinkan — dioptimalkan.</p><p>Mungkin tidak ada generasi sebelumnya yang memiliki begitu banyak informasi mengenai cara menjalin hubungan seperti generasi saat ini.</p><p>Kita membaca buku tentang <em>attachment style</em>.</p><p>Kita mempelajari <em>love language</em>.</p><p>Kita mengenal istilah <em>breadcrumbing</em>, <em>ghosting</em>, <em>benching</em>, <em>situationship</em>, <em>love bombing</em>, hingga <em>emotional unavailability</em>.</p><p>Kita mendengarkan podcast hubungan.</p><p>Menyimpan video psikolog di TikTok.</p><p>Membaca utas mengenai <em>red flags</em> dan <em>green flags</em>.</p><p>Mengikuti akun yang mengajarkan cara menjadi pasangan yang sehat.</p><p>Dalam banyak hal, hal tersebut tentu membawa manfaat.</p><p>Kita menjadi lebih sadar akan kesehatan mental.</p><p>Lebih mampu mengenali pola relasi yang tidak sehat.</p><p>Lebih memahami batasan diri.</p><p>Lebih berani meninggalkan hubungan yang merugikan.</p><p>Namun di sisi lain, muncul sebuah pertanyaan yang menarik.</p><p>Apakah kita sedang belajar mencintai dengan lebih baik?</p><p>Ataukah kita mulai memperlakukan cinta sebagai proyek pengembangan diri yang tidak pernah selesai?</p><h3>Ketika Diri Sendiri Menjadi Proyek</h3><p>Filsuf dan sosiolog Jerman-Korea, Byung-Chul Han, menggambarkan masyarakat kontemporer sebagai <em>achievement society</em>, sebuah masyarakat yang tidak lagi didominasi oleh larangan, melainkan oleh dorongan untuk terus meningkatkan diri.</p><p>Jika masyarakat disiplin berkata:</p><blockquote><em>“Kamu tidak boleh.”</em></blockquote><p>Maka masyarakat prestasi berkata:</p><blockquote><em>“Kamu bisa menjadi apa saja.”</em></blockquote><p>Sekilas, gagasan tersebut terdengar membebaskan.</p><p>Namun Han justru melihatnya sebagai bentuk tekanan baru.</p><p>Karena ketika seseorang percaya bahwa dirinya dapat menjadi apa saja, maka setiap kegagalan akan dipandang sebagai kegagalan pribadi.</p><p>Tidak cukup produktif.</p><p>Tidak cukup menarik.</p><p>Tidak cukup pintar.</p><p>Tidak cukup dewasa.</p><p>Tidak cukup sembuh.</p><p>Tidak cukup layak dicintai.</p><p>Logika yang sama tampaknya mulai merambah hubungan romantis.</p><p>Hari ini, seseorang tidak hanya dituntut menjadi pasangan yang baik.</p><p>Ia juga diharapkan menjadi pribadi yang <em>healed</em>.</p><p>Mandiri.</p><p>Mapan.</p><p>Komunikatif.</p><p>Securely attached.</p><p>Produktif.</p><p>Menarik secara fisik.</p><p>Mampu mengatur emosi.</p><p>Mampu mendukung pasangan.</p><p>Mampu mempertahankan karier.</p><p>Mampu menjaga pertemanan.</p><p>Mampu mencintai dengan sehat.</p><p>Sekaligus tetap memiliki kehidupan yang seimbang.</p><p>Daftar tersebut terdengar luar biasa.</p><p>Tetapi juga melelahkan.</p><p>Karena pada akhirnya, manusia tetaplah manusia.</p><p>Kita tetap memiliki hari-hari ketika ingin diam.</p><p>Ketika merasa tidak cukup baik.</p><p>Ketika belum selesai berdamai dengan diri sendiri.</p><p>Ketika hanya ingin dicintai tanpa harus selalu tampil sebagai versi terbaik dari diri kita.</p><p>Mungkin salah satu tragedi kecil masyarakat modern adalah bahwa kita semakin mahir memperbaiki diri, tetapi semakin kesulitan menerima bahwa manusia yang kita cintai — termasuk diri kita sendiri — akan selalu datang dengan ketidaksempurnaan.</p><h3>Dating Apps dan Logika Pasar dalam Mencari Pasangan</h3><p>Dalam karya <em>Why Love Hurts</em> (2012), Eva Illouz menjelaskan bahwa modernitas telah mengubah cara manusia memilih pasangan.</p><p>Jika pada masa lalu pilihan pasangan cenderung dibatasi oleh komunitas, keluarga, atau lingkungan sosial tertentu, masyarakat modern menawarkan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya: pilihan yang nyaris tidak terbatas.</p><p>Dating apps mungkin merupakan representasi paling nyata dari kondisi tersebut.</p><p>Melalui beberapa kali geseran jari, seseorang dapat melihat ratusan wajah.</p><p>Membaca deskripsi singkat kehidupan orang lain.</p><p>Menilai kesesuaian hanya dalam hitungan detik.</p><p>Tinggi badan.</p><p>Pendidikan.</p><p>Pekerjaan.</p><p>Hobi.</p><p>Preferensi musik.</p><p>Bahasa cinta.</p><p>Zodiak.</p><p>Semuanya dapat dipertimbangkan.</p><p>Secara tidak sadar, proses mencari pasangan mulai menyerupai aktivitas konsumsi.</p><p>Kita membandingkan.</p><p>Memilih.</p><p>Mengevaluasi.</p><p>Menyimpan kemungkinan.</p><p>Meninggalkan pilihan lama untuk melihat apakah ada pilihan yang lebih baik.</p><p>Fenomena ini mengingatkan pada konsep <em>choice overload</em> yang diperkenalkan oleh psikolog Barry Schwartz dalam <em>The Paradox of Choice</em> (2004).</p><p>Menurut Schwartz, terlalu banyak pilihan justru dapat menghasilkan kecemasan.</p><p>Karena semakin banyak pilihan tersedia, semakin besar kemungkinan seseorang merasa telah membuat keputusan yang salah.</p><p>Dalam konteks hubungan romantis, kondisi tersebut menciptakan paradoks.</p><p>Kita memiliki lebih banyak kesempatan untuk bertemu orang baru.</p><p>Namun kita juga menjadi lebih sulit merasa yakin terhadap orang yang sudah ada di depan kita.</p><p>Mungkin karena selalu ada pertanyaan yang mengendap di benak:</p><blockquote><em>“Bagaimana jika ada seseorang yang lebih cocok?”</em></blockquote><p>Padahal cinta, pada akhirnya, mungkin tidak pernah benar-benar berkaitan dengan menemukan orang yang paling sempurna.</p><p>Tetapi tentang keberanian untuk berhenti mencari dan mulai membangun.</p><h3>Provider Culture, Soft Life, dan Negosiasi Cinta Generasi Z</h3><p>Belakangan ini, media sosial juga dipenuhi diskusi mengenai <em>provider masculinity</em> dan <em>soft life</em>.</p><p>Sebagian perempuan mulai mengekspresikan keinginan untuk menjalani kehidupan yang lebih tenang, lebih lambat, dan lebih sedikit dibebani tuntutan untuk selalu kuat.</p><p>Di sisi lain, sebagian laki-laki masih tumbuh dalam budaya yang mengaitkan harga diri dengan kemampuan menyediakan keamanan finansial.</p><p>Fenomena ini menarik.</p><p>Karena sesungguhnya keduanya tidak muncul dari ruang hampa.</p><p>Keduanya lahir dari pengalaman hidup di tengah masyarakat yang semakin kompetitif.</p><p>Biaya hidup meningkat.</p><p>Harga rumah semakin sulit dijangkau.</p><p>Pendidikan semakin mahal.</p><p>Ketidakpastian pekerjaan semakin tinggi.</p><p>Dalam kondisi tersebut, cinta tidak lagi hanya dipandang sebagai ruang afeksi.</p><p>Ia juga menjadi ruang negosiasi mengenai keamanan, stabilitas, dan masa depan.</p><p>Mungkin karena itulah banyak orang saat ini tidak hanya bertanya:</p><blockquote><em>“Apakah aku mencintainya?”</em></blockquote><p>Tetapi juga:</p><blockquote><em>“Apakah kami bisa bertahan bersama di tengah dunia yang semakin mahal?”</em></blockquote><p>Dan mungkin pertanyaan tersebut tidak membuat cinta menjadi kurang tulus.</p><p>Sebaliknya.</p><p>Ia justru menunjukkan bahwa cinta selalu berusaha menyesuaikan diri dengan zaman tempat ia hidup.</p><p>Namun di tengah berbagai negosiasi tersebut, satu hal tampaknya tetap bertahan.</p><p>Sebesar apa pun ambisi manusia.</p><p>Setinggi apa pun target yang ingin dicapai.</p><p>Seefisien apa pun kita mengatur waktu.</p><p>Pada akhirnya, hampir semua orang tetap berharap memiliki satu tempat di mana mereka tidak perlu menjadi produktif.</p><p>Tidak perlu tampil sempurna.</p><p>Tidak perlu menjelaskan pencapaian.</p><p>Tidak perlu membuktikan nilai dirinya.</p><p>Sebuah tempat yang memungkinkan seseorang pulang sebagai manusia biasa.</p><p>Dan mungkin, jika cinta masih memiliki kemungkinan untuk bertahan dalam masyarakat kapitalistik, kemungkinan itu terletak di sana.</p><p>Pada kesediaan untuk menjadi ruang istirahat bagi seseorang yang sepanjang hari dituntut untuk terus berlari.</p><h3>Bagian IV</h3><h3>Dapatkah Cinta Menjadi Ruang Istirahat di Tengah Masyarakat Kapitalistik?</h3><p>Barangkali persoalan terbesar masyarakat modern bukanlah kita terlalu sedikit mencintai.</p><p>Barangkali persoalannya adalah kita hidup dalam zaman yang membuat manusia semakin sulit beristirahat.</p><p>Kita hidup di tengah masyarakat yang nyaris selalu bergerak.</p><p>Ada tenggat yang harus dipenuhi.</p><p>Ada target yang harus dicapai.</p><p>Ada kompetensi yang harus ditingkatkan.</p><p>Ada versi diri yang harus terus diperbarui.</p><p>Ada rasa tertinggal yang terus dibisikkan oleh media sosial.</p><p>Ada kecemasan bahwa jika kita berhenti sejenak, orang lain akan berjalan lebih jauh.</p><p>Dalam kondisi demikian, tidak mengherankan apabila banyak orang membawa ritme yang sama ke dalam hubungan romantis.</p><p>Kita belajar mengatur jadwal bertemu.</p><p>Menyusun <em>quality time</em> di sela kesibukan.</p><p>Menyisipkan percakapan di antara rapat.</p><p>Menjawab pesan sambil membuka laptop.</p><p>Menghubungi pasangan sambil memikirkan pekerjaan yang belum selesai.</p><p>Tubuh kita mungkin hadir.</p><p>Namun pikiran kita sering kali masih berada di tempat lain.</p><p>Padahal, jika dipikirkan kembali, mungkin yang paling dibutuhkan manusia dari hubungan romantis bukanlah solusi atas seluruh persoalannya.</p><p>Mungkin manusia hanya membutuhkan satu ruang kecil di mana ia tidak perlu menjadi apa pun.</p><p>Tidak perlu menjadi pegawai terbaik.</p><p>Tidak perlu menjadi anak yang membanggakan.</p><p>Tidak perlu menjadi individu yang selalu berkembang.</p><p>Tidak perlu menjadi versi paling produktif dari dirinya.</p><p>Ia hanya perlu menjadi seseorang yang lelah.</p><p>Dan diterima.</p><p>Filsuf Korea Selatan-Jerman, Byung-Chul Han, pernah menulis bahwa masyarakat kontemporer adalah masyarakat yang dipenuhi individu-individu yang mengeksploitasi dirinya sendiri atas nama kebebasan dan pencapaian. Kita tidak lagi dipaksa oleh atasan yang selalu mengawasi. Kita justru menjadi pengawas bagi diri sendiri.</p><p>Kita terus bertanya:</p><p><em>“Apakah aku sudah cukup baik?”</em></p><p><em>“Apakah aku sudah cukup berhasil?”</em></p><p><em>“Apakah aku sudah cukup menarik?”</em></p><p><em>“Apakah aku sudah cukup dewasa untuk dicintai?”</em></p><p>Dan pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak berhenti ketika kita pulang.</p><p>Ia ikut masuk ke ruang-ruang paling intim.</p><p>Ke meja makan.</p><p>Ke percakapan sebelum tidur.</p><p>Ke pelukan.</p><p>Ke hubungan yang seharusnya dapat menjadi tempat seseorang meletakkan sementara seluruh tuntutan dunia.</p><p>Mungkin karena itulah sebagian orang merasa bahwa hubungan yang sehat bukanlah hubungan yang selalu menyenangkan.</p><p>Melainkan hubungan yang memungkinkan seseorang berhenti sejenak dari kebutuhan untuk terus membuktikan dirinya.</p><p>Hubungan yang tidak mengharuskan seseorang tampil sempurna.</p><p>Hubungan yang tidak mengubah cinta menjadi proyek optimasi diri.</p><p>Hubungan yang tidak menuntut seseorang untuk selalu hadir dengan energi terbaiknya.</p><p>Hubungan yang bersedia menerima bahwa ada hari-hari ketika seseorang pulang hanya dengan sisa tenaganya.</p><p>Dan mungkin di situlah cinta memperoleh maknanya yang paling manusiawi.</p><p>Bukan sebagai bentuk pelarian dari realitas sosial.</p><p>Bukan pula sebagai penolakan total terhadap kapitalisme.</p><p>Melainkan sebagai pengingat bahwa di balik seluruh identitas profesional, target karier, kecemasan finansial, dan tuntutan produktivitas, manusia tetaplah makhluk yang mendambakan kehadiran.</p><p>Kehadiran yang tidak tergesa-gesa.</p><p>Kehadiran yang tidak diukur melalui indikator kinerja.</p><p>Kehadiran yang tidak harus dipublikasikan.</p><p>Kehadiran yang cukup ditunjukkan melalui hal-hal sederhana.</p><p>Mendengarkan cerita yang sama untuk kesekian kalinya.</p><p>Mengingatkan seseorang untuk makan.</p><p>Menemani dalam diam.</p><p>Atau sekadar mengatakan,</p><p><em>“Hari ini berat ya?”</em></p><p>Mungkin kita memang tidak dapat sepenuhnya melepaskan cinta dari pengaruh masyarakat tempat kita hidup.</p><p>Namun mungkin kita masih memiliki kebebasan untuk menentukan seperti apa kita ingin mencintai.</p><p>Apakah cinta akan menjadi ruang evaluasi yang terus-menerus?</p><p>Ataukah cinta akan menjadi tempat seseorang dapat beristirahat dari dunia yang setiap hari meminta lebih banyak darinya?</p><p>Barangkali, pertanyaan itulah yang patut kita renungkan kembali.</p><p>Karena pada akhirnya, di tengah masyarakat yang mengajarkan manusia untuk terus bergerak, terus menghasilkan, dan terus membuktikan nilai dirinya, tindakan paling intim yang dapat dilakukan seseorang mungkin bukanlah mencintai dengan cara yang paling megah.</p><p>Melainkan dengan berkata kepada orang yang dicintainya:</p><blockquote>“Kamu tidak perlu menjadi siapa-siapa malam ini. Kamu boleh lelah. Kamu boleh diam. Dan aku tetap akan tinggal.”</blockquote><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=d71ee48d563d" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Untukku]]></title>
            <link>https://becatania.medium.com/kasihku-8135256f49b4?source=rss-4a21e49e41f1------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/8135256f49b4</guid>
            <dc:creator><![CDATA[becatania]]></dc:creator>
            <pubDate>Wed, 24 Jun 2026 03:16:55 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-07-04T14:06:55.546Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>Maka kau, Sayang, akan kucintai dalam bentuk yang paling setia: <em>dalam usia yang terus bertambah, dalam hidup yang tak selalu mudah, dan dalam setiap pilihan yang kubuat</em></p><p>Dan jika kelak seseorang bertanya kepadaku bagaimana aku ingin mencintaimu, mungkin jawabannya bukan suatu hal yang indah.</p><p>Aku hanya ingin mencintaimu dengan lama.</p><p>Selama yang hidup izinkan.</p><p>Dalam usia yang terus bertambah, dalam wajah yang perlahan berubah, dalam hari-hari ketika kita tidak lagi menjadi dua manusia yang sama seperti saat pertama kali saling jatuh cinta.</p><p>Sebab aku tahu, waktu tidak pernah berjanji untuk menjaga apa pun tetap seperti semula.</p><p>Ia akan mengubah kita.</p><p>Ia akan mengambil beberapa mimpi, menggantinya dengan mimpi-mimpi yang lain. Ia akan menaruh garis-garis kecil di wajah kita, mengubah warna rambut kita, dan mungkin membuat langkah kita tak lagi secepat hari ini.</p><p>Karena itu, jika suatu hari kau berubah dan aku tidak lagi sepenuhnya mengenalimu,</p><p>Tak apa.<br>Akan kupelajari kau sekali lagi.</p><p>Aku akan bertanya kembali tentang hal-hal yang kau sukai. Aku akan mendengarkan cerita yang mungkin pernah kudengar berkali-kali. Aku akan mengenal luka-luka baru yang diberikan hidup kepadamu, ketakutan yang bertambah seiring usia, dan mimpi-mimpi yang mungkin tak lagi sama.</p><p>Aku akan jatuh cinta kepada setiap dirimu yang baru.</p><p>Sebanyak apa pun hidup mengubahmu.</p><p>Sebab, Sayang, semakin lama aku mengenalmu, semakin aku menyadari bahwa ada bagian-bagian dari dirimu yang mungkin tidak pernah benar-benar diketahui siapa pun.</p><p>Ada lelah yang kau bawa pulang tanpa pernah kau ceritakan.</p><p>Ada tanggung jawab yang tetap kau pikul bahkan ketika tubuhmu meminta berhenti.</p><p>Ada hari-hari ketika mungkin kau sendiri tidak tahu kepada siapa harus berkata bahwa hidup terasa berat.</p><p>Dan setiap kali memikirkan itu, ada sesuatu dalam diriku yang terasa begitu sedih.</p><p>Bukan karena aku meragukan kekuatanmu.</p><p>Melainkan karena aku tahu kau terlalu terbiasa menjadi kuat.</p><p>Terlalu terbiasa menyelesaikan semuanya.</p><p>Terlalu terbiasa berkata bahwa kau baik-baik saja.</p><p>Kadang-kadang aku berharap bisa berada di sampingmu pada hari-hari terburukmu.</p><p>Bukan untuk menyelesaikan masalahmu.</p><p>Bukan untuk memberimu nasihat.</p><p>Aku hanya ingin duduk di dekatmu.</p><p>Membiarkanmu diam selama yang kau mau.</p><p>Lalu, jika dunia hari itu terlalu berisik, akan kupeluk kau tanpa bertanya apa-apa.</p><p>Agar setidaknya, untuk beberapa saat, kau tidak perlu menjadi kuat.</p><p>Namun kita hidup dalam jarak.</p><p>Dan mungkin inilah bagian paling menyedihkan dari caraku mencintaimu:</p><p>ketika aku begitu merindukanmu, yang lebih dahulu menemukanmu adalah pekerjaanmu.</p><p>Ketika aku ingin mendengar suaramu, ada tanggung jawab yang masih memanggil namamu.</p><p>Ketika aku ingin mengatakan bahwa aku membutuhkanmu, terkadang aku tahu dunia sedang lebih membutuhkan tenagamu.</p><p>Maka aku belajar menelan rindu dengan lebih tenang.</p><p>Belajar memahami pesan-pesan yang datang terlambat.</p><p>Belajar mencintaimu dari sela-sela waktu yang tersisa.</p><p>Bukan karena aku tidak pernah merasa sepi.</p><p>Aku sering merasa sepi, Sayang.</p><p>Hanya saja, setiap kali ingin marah kepada jarak dan kesibukanmu, aku selalu teringat satu hal:</p><p>kau sedang berjuang untuk hidup yang kau inginkan.</p><p>Dan bagaimana mungkin aku membenci sesuatu yang sedang membentuk masa depan orang yang begitu kucintai?</p><p>Maka aku memilih untuk tinggal.</p><p>Dengan caraku yang mungkin tidak selalu sempurna.</p><p>Kadang aku akan merajuk.</p><p>Kadang aku akan terlalu merindukanmu.</p><p>Kadang aku akan meminta sedikit lebih banyak waktumu hanya karena hari itu aku ingin merasa dekat denganmu.</p><p>Maafkan aku untuk hari-hari seperti itu.</p><p>Sebab sesungguhnya, di balik semua itu, ada seorang perempuan yang hanya begitu mencintaimu dan belum selalu tahu harus meletakkan rindunya di mana.</p><p>Aku bangga padamu.</p><p>Lebih dari yang mungkin sering kukatakan.</p><p>Aku bangga kepada laki-laki yang tetap berjalan meski hidup meminta begitu banyak darinya.</p><p>Aku bangga pada caramu memikul tanggung jawab.</p><p>Pada ambisimu.</p><p>Pada keteguhanmu.</p><p>Bahkan pada luka-luka yang pernah kau sembuhkan sendirian.</p><p>Sebab semua itu telah membawamu menjadi dirimu yang sekarang.</p><p>Menjadi laki-laki yang, entah bagaimana, membuatku ingin tinggal lebih lama di dunia hanya untuk melihat hidup membawanya ke mana.</p><p>Sering kali aku berdoa agar hidup lebih lembut kepadamu.</p><p>Agar suatu hari kau memiliki pagi yang tidak tergesa-gesa.</p><p>Malam yang tidak dipenuhi pekerjaan dan pikiran.</p><p>Hari-hari ketika teleponmu tidak terus berbunyi dan tidak ada siapa pun yang meminta sesuatu darimu.</p><p>Hari ketika kau bisa beristirahat tanpa merasa bersalah.</p><p>Dan jika hidup tidak selalu mampu memberimu kelembutan itu, aku berharap aku bisa.</p><p>Aku tidak ingin menjadi satu lagi hal yang harus kau tanggung.</p><p>Aku ingin menjadi tempat di mana kau boleh meletakkan semuanya.</p><p>Tempat di mana kau tidak perlu menjadi hebat.</p><p>Tidak perlu menjadi kuat.</p><p>Tidak perlu mengetahui apa yang harus dilakukan selanjutnya.</p><p>Datanglah kepadaku sebagai dirimu yang paling lelah.</p><p>Sebagai dirimu yang paling diam.</p><p>Sebagai dirimu yang sedang tidak ingin berbicara kepada dunia.</p><p>Aku tidak akan memintamu menjadi siapa-siapa.</p><p>Duduk saja di dekatku.</p><p>Bernapaslah.</p><p>Aku akan tetap di sana.</p><p>Sebab aku tidak hanya mencintai laki-laki yang berdiri tegak di hadapan dunia.</p><p>Aku juga mencintai laki-laki yang mungkin sesekali ingin menyerah ketika tidak ada seorang pun yang melihatnya.</p><p>Aku mencintai keduanya.</p><p>Aku mencintai seluruhmu.</p><p>Maka kelak, ketika usia datang dan mengambil banyak hal dari kita, aku tidak meminta hidup untuk membuat cinta ini selalu mudah.</p><p>Aku hanya meminta satu hal:</p><p>semoga, di antara segala sesuatu yang berubah, hatiku masih tahu jalan pulang kepadamu.</p><p>Dan jika suatu hari ingatanku melemah, wajahmu menjadi samar, atau namamu membutuhkan waktu lebih lama untuk kutemukan di kepalaku —</p><p>mendekatlah.</p><p>Genggam tanganku.</p><p>Mungkin pikiranku tidak lagi mampu mengingat bagaimana kita bertemu.</p><p>Mungkin aku lupa kapan pertama kali aku mencintaimu.</p><p>Namun aku ingin percaya bahwa ada cinta yang tinggal jauh lebih dalam daripada ingatan.</p><p>Maka barangkali, ketika melihatmu, hatiku akan melakukan apa yang selalu ia lakukan sejak mengenalmu.</p><p>Ia akan merasa tenang.</p><p>Ia akan merasa pulang.</p><p>Dan tanpa tahu siapa namamu,</p><p>tanpa tahu cerita apa yang pernah kita miliki,</p><p>aku akan memandangmu sedikit lebih lama.</p><p>Lalu jatuh cinta kepadamu</p><p>sekali lagi.</p><p>Barangkali itulah caraku mencintaimu.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=8135256f49b4" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
    </channel>
</rss>