<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0" xmlns:cc="http://cyber.law.harvard.edu/rss/creativeCommonsRssModule.html">
    <channel>
        <title><![CDATA[Stories by Anjani on Medium]]></title>
        <description><![CDATA[Stories by Anjani on Medium]]></description>
        <link>https://medium.com/@binaranjani?source=rss-5a8807051567------2</link>
        <image>
            <url>https://cdn-images-1.medium.com/fit/c/150/150/1*T3RcJLPBeyniZduCZMFpcA.jpeg</url>
            <title>Stories by Anjani on Medium</title>
            <link>https://medium.com/@binaranjani?source=rss-5a8807051567------2</link>
        </image>
        <generator>Medium</generator>
        <lastBuildDate>Sun, 22 Nov 2026 17:15:04 GMT</lastBuildDate>
        <atom:link href="https://medium.com/@binaranjani/feed" rel="self" type="application/rss+xml"/>
        <webMaster><![CDATA[yourfriends@medium.com]]></webMaster>
        <atom:link href="http://medium.superfeedr.com/" rel="hub"/>
        <item>
            <title><![CDATA[Mengapa Kehamilan Dini Dinormalisasi di Bali]]></title>
            <link>https://medium.com/@binaranjani/mengapa-kehamilan-dini-dinormalisasi-di-bali-8ca4d813f571?source=rss-5a8807051567------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/8ca4d813f571</guid>
            <dc:creator><![CDATA[Anjani]]></dc:creator>
            <pubDate>Thu, 11 Dec 2025 09:57:58 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2025-12-11T09:58:22.423Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>Sebuah kritik terhadap fenomena problematik “Sing Beling, Sing Nganten”</em></strong></p><p>Di sejumlah wilayah Bali, ada sebuah narasi yang terdengar begitu familiar, seperti cerita tentang teman sekolah yang tiba-tiba menikah. Perkawinan yang terjadi bukan didorong oleh kematangan atau kesiapan, melainkan oleh sebuah kenyataan yaitu kehamilan remaja atau karena “sudah isi,” padahal yang bersangkutan belum sempat menyelesaikan pendidikannya. Fenomena yang dikenal sebagai <strong><em>“sing beling sing nganten” (tidak hamil, tidak menikah)</em></strong> telah menjelma dari sebuah insiden menjadi norma yang diterima oleh masyarakat.</p><p>Masalah utamanya terletak pada bagaimana insiden ini tidak lagi dilihat sebagai problem sosial yang mendesak, melainkan hanya sebagai ‘alur hidup’ yang <strong>wajar</strong> dan harus segera diselesaikan. Prioritas keluarga bali yang menitikberatkan pada kepastian adanya penerus keturunan untuk menjaga garis adat dan sanggah menjadi salah satu faktor kuat yang mendorong fenomena problematik ini menjadi masif. Dalam pandangan ini, kehamilan, terlepas dari bagaimana dan kapan itu terjadi, menjadi validasi utama bagi perempuan untuk segera menikah/dinikahi dan membentuk rumah tangga.</p><p>Masyarakat telah menormalisasi praktik ini sedemikian rupa sehingga pernikahan yang terjadi karena kehamilan di luar nikah dianggap sebagai ‘kejadian umum’. Padahal sesungguhnya, ini adalah awal dari siklus problematik bagi pasangan muda. Dalam keputusan yang tergesa-gesa itu, sebuah potensi masa depan telah dikorbankan. Nilai seorang perempuan pun seakan direduksi hanya pada status pernikahannya.</p><p>Data di lapangan menunjukkan bahwa fenomena yang dinormalisasi ini adalah masalah struktural. Pada tahun 2024, 1.830 remaja perempuan di bawah usia 19 tahun mengalami kehamilan di Bali. Angka ini berasal dari Dinas Kesehatan Provinsi Bali dan menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya. Ironisnya, angka permohonan dispensasi nikah (izin yang diperlukan karena pasangan belum mencapai usia legal) hanya berjumlah 368 kasus di tahun yang sama. Ini berarti, kasus kehamilan remaja jauh lebih banyak (hampir enam kali lipat) dibandingkan permohonan dispensasi kawin yang tercatat.</p><p>Fenomena problematik ini tetap bertahan dan mudah diterima, bahkan ketika angkanya menunjukkan jumlah yang mengkhawatirkan. Akar masalahnya terletak pada pandangan yang mengakar: kehamilan remaja tidak dilihat sebagai peristiwa yang mengkhawatirkan dan harus diselesaikan, tetapi secara ironis, sebagai bukti kesiapan pasangan untuk menikah. Ada tekanan halus yang sudah mengakar lama di masyarakat, sebuah pemikiran tradisional yang menganggap kemampuan perempuan untuk menghasilkan keturunan sebagai validasi utama sebelum ia layak menerima restu keluarga.</p><p>Pemikiran ini menempatkan perempuan dalam posisi yang rentan. Nilai seorang perempuan seolah lebih dihargai dari fungsi biologisnya, alih-alih dari potensi dan bakat dirinya, kesiapan mental dan emosionalnya, atau nilai yang dianut. Ini adalah objektifikasi yang terbungkus rapi dalam tradisi dan menjadi semakin kuat karena dinormalisasi.</p><p>Dampak dari fenomena problematik ini hampir selalu jatuh paling berat kepada perempuan. Yang pertama hilang adalah kesempatan, di mana pendidikan tinggi sering menjadi korban pertama. Perempuan menjadi kehilangan hak untuk memilih jalannya sendiri, meneruskan pendidikannya, bahkan menjalani karir yang dimimpikan. Ironisnya, ketika pernikahan yang dipaksakan ini ternyata mencapai kegagalan, perempuan kembali menjadi pihak yang paling bertanggung jawab, dimulai dari mengurus anak, menghadapi kesulitan ekonomi, dan menanggung stigma sosial sendirian. Perempuan pada akhirnya terperangkap dalam lingkaran menyedihkan yang timbul karena praktik yang dinormalisasi ini.</p><p>Fenomena problematik ini juga kemudian menjalar ke ranah yang lebih luas. Perempuan yang memprioritaskan karir atau akademik sering kali harus menghadapi pandangan miring, seolah-olah melanggar ‘norma sosial’ yang mengharuskan perempuan mengutamakan pernikahan. Ruang gerak dan potensi perempuan secara sadar dipersempit hanya karena kenyamanan terhadap norma yang sudah usang.</p><p>Jika pola ini dibiarkan, perempuan akan terus berjuang dalam ketidakstabilan dan ruang yang sangat terbatas, sementara sistem sosial yang mendorong perempuan ke dalam situasi ini tidak pernah benar-benar dituntut untuk introspeksi.</p><blockquote>Menjadikan kehamilan sebagai alasan utama untuk menikah adalah praktik yang secara fundamental merampas otonomi perempuan. Yang dianggap sebagai ‘penyelesaian masalah’ hanyalah cara menggeser masalah ke masa depan rumah tangga yang belum matang.</blockquote><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=8ca4d813f571" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[How Bali’s Obsession With Tourism Held Back Its Education System]]></title>
            <link>https://medium.com/@binaranjani/how-balis-obsession-with-tourism-held-back-its-education-system-10698c13be47?source=rss-5a8807051567------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/10698c13be47</guid>
            <dc:creator><![CDATA[Anjani]]></dc:creator>
            <pubDate>Sat, 06 Dec 2025 15:46:34 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2025-12-06T15:59:51.779Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<h4><em>Why a world-class tourist destination still struggles to build a world-class education system</em></h4><p>Bali is famous worldwide as the top tropical destination, known for five-star hospitality and rich spiritual culture. Yet, beneath this successful international image lies a continuous and serious problem: the difficulty providing good educational opportunities for its own citizens. This failure is clearly shown in the data. According to BPS, Bali’s gross participation rate for higher education stood at only 38.15% in 2024. This data shows that the majority of young adults are not pursuing the university path, and the path to a university degree is often not treated as an important public need.</p><p>For decades, Bali has been systematically developed as the <strong>tourism island</strong>. This single focus has been reinforced through government policies, capital investment flows, and global branding that position tourism as the main economic driver. The result is clear: a region that focuses completely on one industry will naturally direct all resources there. Funds go to tourist infrastructure, public policies favor sectors that produce fast profits, and people’s expectations slowly adapt to this market logic.</p><p>Because the budget focuses mainly on tourism infrastructure, the education sector faces unavoidable consequences. As a result, despite its status as a world-class destination, Bali’s educational quality lags significantly behind other regions in Java. Access to research universities, competitive scholarships, and active academic communities is far easier to find in cities like Jakarta, Yogyakarta, Bandung, or Surabaya. While Bali maintains its global image, its educational options are developing slowly, resulting in many smart young Balinese having to leave for Java just to get the good education and opportunities they cannot find at home.</p><p>This failure in the education system also causes a new social trend, which a shifting perspective among the younger generation. Increasingly, young Balinese people see higher education as an inefficient use of time and money.</p><p><strong><em>“Why invest four years and significant cost in a degree when employment at a beach club, as a tourist driver, or in hospitality offers immediate cash flow?”</em></strong></p><p>This illusion of “fast money” from tourism cuts short their long-term goals. Career success is often defined by short-term gig work and connections, rather than gaining deep knowledge and expertise.</p><p>As university studies lose their appeal, this condition affects the high school level as well. The education sector moves slowly compared to the fast pace of tourism. Schools operate within limited resources that have become normal, and students tend to follow the existing path. The result is a generation whose goals are limited by their immediate surroundings, instead of being encouraged by wider opportunities.</p><p>However, the future of Bali depends on strengthening its education system. If this capacity were improved, Bali could produce young people who are not entirely reliant on tourist arrivals. Instead, they could become innovators who understand global trends, design technology, or diversify the regional economy better to be more resilient during a crisis. These key developments cannot happen if the educational pathway remains stagnant.</p><p>In the end, the main obstacle is the lack of serious political will. As long as tourism remains the main focus, education will always be put in the background. Solving this problem demands more than small technical improvements; it requires a fundamental change in how the future of Bali is imagined.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=10698c13be47" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[for as long as it feels true]]></title>
            <link>https://medium.com/@binaranjani/for-as-long-as-it-feels-true-dfec711d8119?source=rss-5a8807051567------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/dfec711d8119</guid>
            <dc:creator><![CDATA[Anjani]]></dc:creator>
            <pubDate>Mon, 10 Nov 2025 16:36:47 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2025-11-10T16:36:47.440Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>For the longest time, I used to think I know what love was. I thought it was about finding someone who fits perfectly, someone who’d never leave, someone who’d make everything make sense. But somewhere along the way, love showed me otherwise.</p><p>Love isn’t as simple as finding someone who makes you feel safe, or someone who fits perfectly into your life.</p><p><em>It’s about learning that two people can be whole on their own, and still choose to share what they’ve built separately.</em></p><p>I used to think love was about finding someone who’d never leave. But now I think it’s about finding someone who chooses to stay, even when leaving might be easier.</p><p><em>It’s less about being completed, and more about being understood.</em></p><p><em>Less about forever, and more about for as long as it feels true.</em></p><p>I used to think love meant becoming one, but now I think it’s about existing side by side — you with your world, me with mine, and somehow we still find a way to meet in the middle.</p><p>I don’t want love to complete me.</p><p>I want it to coexist with everything else I already am.</p><p><em>Because my life is already full, but even in its fullness, I still want you in it.</em></p><p>Love isn’t always what we expect it to be.</p><p>Sometimes it’s messy, sometimes it’s showing up even when everything feels off. But maybe, that’s what love really is:</p><p><em>Not about filling spaces, but creating new ones together.</em></p><p><em>Not about forever, but about the choice we keep making – every single day.</em></p><blockquote>And if it ever ends, I hope we don’t call our love a failure. Because love doesn’t have to last forever to mean something. Sometimes, choosing each other — even just for a while is already enough to prove that it was love, that we felt deeply, and that’s more than most people ever get to feel.</blockquote><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=dfec711d8119" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[i thought it would fade, but it lingers in ways i can’t explain]]></title>
            <link>https://medium.com/@binaranjani/i-thought-it-would-fade-but-it-lingers-in-ways-i-cant-explain-731d01beab15?source=rss-5a8807051567------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/731d01beab15</guid>
            <dc:creator><![CDATA[Anjani]]></dc:creator>
            <pubDate>Wed, 10 Sep 2025 21:01:54 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2025-10-08T16:45:51.632Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>I never noticed when it began. There was no moment that announced itself, no sudden shift in the air. It was quieter than that , like the way dusk slips into the sky, unnoticed until the light has already changed.</p><p>He never had to do much. A word, a breath, the silence that followed — small things, almost invisible, yet they seemed to linger longer than they should. I carried them with me, as if they had been etched softly into the day.</p><p>I never asked for his gaze, never needed his voice to carry my name. It was enough to know he was there, moving through his own world. Enough to hope that the days treated him kindly, that the weight on his shoulders grew lighter, that his path opened without resistance. I kept those hopes folded quietly inside me, never shared, but always present like prayers whispered into air that no one hears, but that still feel heard.</p><p>Some days were heavier than others. Distance has a way of reminding you what cannot be spoken. And yet, even then, something remained. A faint light, fragile but steady, like a candle left burning in an empty room. It was not meant to be seen, but it stayed, holding on in silence.</p><p>Maybe this is what it means to care in the truest way: to want nothing back, to simply hold a space for someone else’s light. It doesn’t have to be seen. It doesn’t even have to last. What matters is that it exists, here and now, in whatever form it chooses.</p><p>And if one day it fades — as quietly as it arrived — I will let it go. But even then, I will be grateful. Because in its quiet shape, it has already taught me that some truths live most honestly when they remain unseen, and that even unspoken feeling can still be whole.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=731d01beab15" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Danantara, The Elite’s New Playground (Ind)]]></title>
            <link>https://medium.com/@binaranjani/danantara-the-elites-new-playground-ind-99e050d371d4?source=rss-5a8807051567------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/99e050d371d4</guid>
            <dc:creator><![CDATA[Anjani]]></dc:creator>
            <pubDate>Thu, 27 Feb 2025 08:43:44 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2025-02-27T09:29:24.263Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<h4>Opini mengenai Danantara dalam kacamata neoliberalisme.</h4><p>Indonesia baru saja membentuk Danantara, sebuah <em>sovereign wealth fund</em> yang menggabungkan berbagai aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta mengesahkan Undang-Undang BUMN yang baru. Keputusan ini menarik untuk dianalisis dari sudut pandang neoliberalisme.</p><p>Neoliberalisme sendiri adalah pendekatan ekonomi yang mendorong privatisasi, deregulasi, dan otonomi perusahaan dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Orlowski, 2012). Dalam konteks ini, Undang-Undang BUMN yang baru mengubah cara kerjanya dengan memisahkan aset negara dari operasional bisnis mereka, berhasil memberikan mereka ruang kebebasan yang lebih luas untuk beroperasi layaknya perusahaan swasta, mengurangi campur tangan birokrasi, serta memberi perlindungan hukum bagi para eksekutif agar tidak bisa dituntut atas kerugian bisnis selama keputusan diambil dengan ‘itikad baik’. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip neoliberalisme yang menekankan deregulasi dan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan.</p><p>Pengembangannya yang serupa seperti Temasek Holdings di Singapura dan bervaluasi sekitar USD 900 miliar, Danantara adalah contoh nyata dari restrukturisasi berbasis neoliberalisme. Dengan menggabungkan banyak aset BUMN ke dalam satu <em>superholding,</em> Danantara bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan investasi, terutama di sektor strategis seperti nikel, <em>artificial intelligence</em>, dan <em>renewable energy</em>. Undang-Undang BUMN yang baru semakin mendukung hal ini dengan memungkinkan saham negara dialihkan ke Danantara, sehingga pengelolaan aset menjadi lebih berbasis pasar.</p><p>Meskipun keputusan ini digadang-gadang bisa meningkatkan efisiensi dan daya saing, ternyata masih menyisakan kekhawatiran besar terkait campur tangan politik dalam kepemimpinan Danantara. Misalnya, penunjukan Menteri Investasi, Rosan Roeslani, sebagai CEO Danantara memunculkan dugaan bahwa pengelolaan aset negara akan lebih dipengaruhi oleh kepentingan politik ketimbang profesionalisme. Jika kekuasaan terlalu terkonsentrasi di tangan elit politik, bukan profesional berpengalaman, maka akan ada risiko besar sumber daya publik yang malah disalahgunakan demi kepentingan segelintir orang. Bila hal ini terjadi, bisa terbaca jelas pada ujungnya akan memperlebar ketimpangan sosial dan ekonomi.</p><p>Secara lebih luas, kebijakan neoliberal yang mengarahkan BUMN untuk lebih fokus pada keuntungan finansial dan pertumbuhan modal sering kali mengorbankan kesejahteraan publik (Whiteside, 2024). Memang, di beberapa negara berkembang, privatisasi yang didukung dengan regulasi kuat dan partisipasi publik bisa membantu mengurangi ketimpangan. Namun, tren global justru menunjukkan bahwa reformasi neoliberal cenderung membuat kekayaan semakin terkonsentrasi di tangan segelintir elit dan oligarki (Chesters, 2013; Fiorentini, 2015). Di Indonesia, fokus besar pada sektor yang dianggap menguntungkan, seperti hilirisasi nikel, mungkin memang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara makro, tetapi di sisi lain berisiko mengabaikan masyarakat pedesaan dan kelompok marjinal yang masih bergantung pada ekonomi tradisional. Selain itu, Undang-Undang BUMN yang baru juga mengadopsi ‘<em>business judgment rule</em>’ — dimana melindungi eksekutif dari tuntutan hukum terkait kerugian bisnis. Hal ini berpotensi mendorong pengambilan keputusan yang lebih berisiko tinggi karena mengutamakan ekspansi bisnis tanpa mempertimbangkan pemerataan ekonomi. Tanpa adanya sistem pengawasan yang kuat, reformasi ini bisa semakin memperburuk ketimpangan dengan keuntungan yang hanya mengalir ke segelintir oligarki dan investor asing.</p><p>Banyak elit politik, termasuk Presiden Prabowo, berargumen bahwa restrukturisasi melalui Danantara dan Undang-Undang BUMN yang baru akan menarik lebih banyak investasi asing dan mempercepat pertumbuhan ekonomi, sejalan dengan target Indonesia untuk mencapai pertumbuhan PDB sebesar 8%. Namun, masalah tata kelola tetap menjadi perhatian serius. Banyak pimpinan Danantara yang memiliki peran ganda — sebagai CEO sekaligus pejabat pemerintah — yang membuat batas antara regulasi dan bisnis menjadi kabur. Situasi ini tidak hanya membuka peluang intervensi politik yang lebih besar, tetapi juga memungkinkan sumber daya publik dikendalikan oleh orang-orang yang memiliki kepentingan politik, bukan oleh profesional dengan keahlian yang mumpuni. Ketika kepentingan bisnis dan regulasi bercampur, ada celah bagi pengelolaan keuangan yang tidak transparan untuk disamarkan sebagai ‘kerugian bisnis’, yang pada akhirnya bisa menjadi dalih bagi praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.</p><p>Pada akhirnya, selama posisi-posisi strategis masih dipegang oleh elit politik alih-alih profesional yang kompeten, restrukturisasi BUMN bukanlah solusi untuk meningkatkan efisiensi, melainkan sekadar alat baru bagi oligarki untuk mempertahankan dominasinya. Indonesia sudah lama bergulat dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme, di mana jabatan-jabatan penting sering kali diberikan berdasarkan hubungan politik ketimbang kapabilitas. Tanpa transparansi, akuntabilitas, dan sistem berbasis merit yang benar-benar diterapkan, reformasi ini tidak akan membawa pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sebaliknya, BUMN justru akan terus terjebak dalam siklus salah urus, korupsi, dan eksploitasi politik.</p><p>Referensi:</p><p>Chesters, J. (2013). <em>Neoliberalism and the Distribution of wealth from the core to the periphery</em>. 1–14. <a href="https://researchprofiles.canberra.edu.au/en/publications/neoliberalism-and-the-distribution-of-wealth-from-the-core-to-the">https://researchprofiles.canberra.edu.au/en/publications/neoliberalism-and-the-distribution-of-wealth-from-the-core-to-the</a></p><p>Fiorentini, R. (2015). Neoliberal Policies, Income Distribution Inequality and the Financial Crisis. <em>Forum for Social Economics</em>, <em>44</em>(2), 115–132. <a href="https://doi.org/10.1080/07360932.2014.951376">https://doi.org/10.1080/07360932.2014.951376</a></p><p>Orlowski, P. (2012). <em>Neoliberalism: Laissez-Faire Revisited?</em> (pp. 171–196). Springer, Dordrecht. <a href="https://doi.org/10.1007/978-94-007-1418-2_9">https://doi.org/10.1007/978-94-007-1418-2_9</a></p><p>Whiteside, H. (2024). <em>Neoliberal state capitalism as the ‘real subsumption’ of public enterprise?</em> <a href="https://doi.org/10.1080/2833115x.2023.2286257">https://doi.org/10.1080/2833115x.2023.2286257</a></p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=99e050d371d4" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Danantara, The Elite’s New Playground]]></title>
            <link>https://medium.com/@binaranjani/danantara-the-elites-new-playground-b1e22b873139?source=rss-5a8807051567------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/b1e22b873139</guid>
            <dc:creator><![CDATA[Anjani]]></dc:creator>
            <pubDate>Thu, 27 Feb 2025 04:19:05 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2025-02-27T07:47:31.586Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<h4>An opinion examining Danantara from a neoliberalism perspective.</h4><p>Indonesia has established Danantara, a sovereign wealth fund consolidating state-owned enterprises (SOEs), and enacted a new SOE Law. This movement is interesting to be analyzed from a neoliberalism perspective.</p><p>Neoliberalism, which promotes privatization, deregulation, and corporate autonomy, aims to improve economic growth (Orlowski, 2012). In this context, the new SOE Law changes the traditional role of SOEs by legally separating state assets from business operations. This gives SOEs more independence, similar to private companies, reduces bureaucratic control, and encourages decision-making by protecting executives from legal consequences for losses incurred in ‘good faith’. This approach aligns with neoliberal principles that prioritize deregulation and financial flexibility.</p><p>Danantara, modeled after Singapore’s Temasek Holdings and valued at US$900 billion, is a clear example of this neoliberal restructuring. By merging multiple SOEs into one superholding, Danantara is designed to make investment management more efficient, particularly in strategic sectors such as nickel, artificial intelligence, and renewable energy. The new SOE Law supports this by allowing state shares to be transferred to Danantara, making asset management more market-driven.</p><p>Despite the potential for greater efficiency and competitiveness, concerns have been raised about the involvement of political elites in Danantara’s leadership. For instance, the appointment of Investment Minister, Rosan Roeslani, to a strategic position (CEO) has sparked worries about political interference in asset management. When power is concentrated among political elites rather than professionals, there is a real risk that public resources will be mismanaged, benefiting a select few while widening social and economic inequality.</p><p>More broadly, neoliberal policies that shift SOE priorities toward financial performance and capital accumulation often prioritize efficiency and profits over public welfare (Whiteside, 2024). While privatization in some developing countries has helped reduce inequality when combined with strong law enforcement and public participation, global trends show that neoliberal reforms tend to concentrate wealth among elites and oligarchs (Chesters, 2013; Fiorentini, 2015). In Indonesia, focusing on high-return sectors like downstream nickel might boost GDP but could also sideline rural and marginalized communities that still depend on traditional economic activity. Moreover, the new SOE Law that adopted ‘business judgment rule’ which protects executives from lawsuits over business losses, could encourage high-risk investments that prioritize corporate growth over fair wealth distribution. Without strong checks and balances, these reforms risk deepening existing inequalities, with economic benefits flowing mainly to oligarchs and foreign investors.</p><p>Many elites, including the President itself, Prabowo, argue that restructuring through Danantara and the new SOE Law will attract foreign investment and accelerate economic growth, in line with Indonesia’s goal of reaching 8% GDP growth. However, governance issues remain a serious concern. Many Danantara leaders hold dual and overlapping roles, such as being both CEOs and government officials, blurring the lines between regulation and business operations. This overlap not only opens the door for political interference but also allows public resources to be controlled by political elites rather than professionals with proven expertise. When regulatory and business interests are mixed, it creates an opportunity where financial mismanagement able to be masked as “business losses,” providing an excuse for corruption and abuse of power.</p><p>In the end, as long as strategic positions remain in the hands of political elites rather than capable professionals, SOE restructuring will serve not as a path to efficiency, but as yet another instrument for oligarchs to play with. Indonesia has long struggled with corruption, collusion, and nepotism, where strategic positions are distributed based on political connection rather than merit. Without strict enforcement of transparency, accountability, and a genuine merit-based system, these reforms will not drive real economic growth. Instead, it will be keeping SOEs trapped in cycles of mismanagement, corruption, and political exploitation.</p><p>Reference:</p><p>Chesters, J. (2013). <em>Neoliberalism and the Distribution of wealth from the core to the periphery</em>. 1–14. https://researchprofiles.canberra.edu.au/en/publications/neoliberalism-and-the-distribution-of-wealth-from-the-core-to-the</p><p>Fiorentini, R. (2015). Neoliberal Policies, Income Distribution Inequality and the Financial Crisis. <em>Forum for Social Economics</em>, <em>44</em>(2), 115–132. https://doi.org/10.1080/07360932.2014.951376</p><p>Orlowski, P. (2012). <em>Neoliberalism: Laissez-Faire Revisited?</em> (pp. 171–196). Springer, Dordrecht. https://doi.org/10.1007/978-94-007-1418-2_9</p><p>Whiteside, H. (2024). <em>Neoliberal state capitalism as the ‘real subsumption’ of public enterprise?</em> https://doi.org/10.1080/2833115x.2023.2286257</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=b1e22b873139" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
    </channel>
</rss>