<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0" xmlns:cc="http://cyber.law.harvard.edu/rss/creativeCommonsRssModule.html">
    <channel>
        <title><![CDATA[Stories by Syahrun Neezar on Medium]]></title>
        <description><![CDATA[Stories by Syahrun Neezar on Medium]]></description>
        <link>https://medium.com/@bukansokrates?source=rss-dacb4c48bd54------2</link>
        <image>
            <url>https://cdn-images-1.medium.com/fit/c/150/150/0*93YiNA3U2BUOn_PM</url>
            <title>Stories by Syahrun Neezar on Medium</title>
            <link>https://medium.com/@bukansokrates?source=rss-dacb4c48bd54------2</link>
        </image>
        <generator>Medium</generator>
        <lastBuildDate>Sun, 22 Nov 2026 23:44:00 GMT</lastBuildDate>
        <atom:link href="https://medium.com/@bukansokrates/feed" rel="self" type="application/rss+xml"/>
        <webMaster><![CDATA[yourfriends@medium.com]]></webMaster>
        <atom:link href="http://medium.superfeedr.com/" rel="hub"/>
        <item>
            <title><![CDATA[Membaca dengan Serius Keseriusan Pemerintah Mengadakan MBG]]></title>
            <link>https://medium.com/@bukansokrates/membaca-dengan-serius-keseriusan-pemerintah-mengadakan-mbg-f295f6c48e83?source=rss-dacb4c48bd54------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/f295f6c48e83</guid>
            <category><![CDATA[prabowo]]></category>
            <category><![CDATA[pemerintah]]></category>
            <category><![CDATA[apbn]]></category>
            <category><![CDATA[mbg]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Syahrun Neezar]]></dc:creator>
            <pubDate>Wed, 07 Oct 2026 05:06:48 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-10-07T05:21:00.104Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/497/1*1gzzl730lBb3tyZfLYDLnA.png" /></figure><p>Berdasarkan Perpres Nomor 115 Tahun 2025, Makan Bergizi Gratis (MBG) diputuskan sebagai program prioritas nasional oleh Presiden Prabowo Subianto. Sejak itu pula kritikan, cemoohan, permasalahan, hingga cibiran masyarakat mengenai program tersebut terus berkembang hingga saat ini. Saya tidak ingin menggunakan kacamata benar-salah dalam mengukur kebijakan, seperti halnya dilakukan oleh banyak netizen dalam mengomentari program MBG. Mengutip Daron Acemoglu, penulis <em>Why Nations Fail, </em>bahwa kebijakan publik yang baik bukan tentang menciptakan cetak biru yang secara moral ‘benar’, melainkan tentang memahami insentif ekonomi dan politik yang menggerakkannya.</p><p>Seperti yang diketahui bersama, bahwa program MBG sudah di-<em>spill </em>oleh presiden Prabowo sejak berjalannya proses Pemilihan Presiden (pilpres) 2024 sebagai bahan “jualan” yang hampir selalu digaungkan pada setiap kampanye yang dilakukan. Maka tidak heran, setelah terpilih secara resmi sebagai presiden Republik Indonesia, prabowo langsung menggenjot program ini dengan langsung menetapkannya sebagai program prioritas nasional, hingga dibentuknya Badan Gizi Nasional (BGN), yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden untuk mengeksekusi program ini. Langkah ini menunjukkan keseriusan presiden dalam menunjang keberhasilan program yang digaungkannya kepada seluruh masyarakat Indonesia pada saat awal pencalonan.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*Kdi9Hzv8KIR5wyu1BcRdQw.jpeg" /><figcaption>Sumber: <a href="https://harian.disway.id/read/868604/lapor-uang-makan-bergizi-gratis-mbg-diembat">https://harian.disway.id/read/868604/lapor-uang-makan-bergizi-gratis-mbg-diembat</a></figcaption></figure><p>Keseriusan dalam mensukseskan MBG juga terlihat dari penyerapan anggaran yang luar biasa besar. Program Makan Bergizi Gratis yang dikelola oleh Badan Gizi Nasional menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), menempati peringkat pertama (ke-1) sebagai program/instansi dengan alokasi anggaran terbesar dalam APBN tahun 2026. Sepanjang tahun 2026, anggaran untuk pelaksanaan MBG mencapai 268 triliun, dan secara rinci menyerap anggaran dari tiga sektor, yaitu pendidikan Rp223 triliun (83,4 persen), kesehatan Rp24,7 triliun (9,2 persen), dan ekonomi Rp19,7 triliun (7,4 persen). Selanjutnya, rencana total pagu anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) yang telah disepakati untuk APBN tahun 2027 adalah sebesar Rp240,20 Triliun dengan rincian Rp232,88 triliun (96,95% dari total anggaran BGN) untuk Program Pemenuhan Gizi Nasional (termasuk MBG) dan Rp7,33 Triliun (3,05% sisanya) untuk Program Dukungan Manajemen BGN.</p><p>Besarnya anggaran tersebut tentu tidak dapat dibaca hanya sebagai angka yang tercantum dalam dokumen APBN. Di balik angka ratusan triliun rupiah tersebut terdapat sebuah pesan politik yang cukup jelas: pemerintah tidak sedang memperlakukan MBG sebagai program pelengkap, melainkan sebagai salah satu instrumen utama pemerintahan Presiden Prabowo. Ketika sebuah program memperoleh alokasi fiskal sebesar itu, pemerintah pada dasarnya sedang mempertaruhkan sebagian kapasitas fiskalnya sekaligus kredibilitas politiknya terhadap keberhasilan program tersebut. Dengan kata lain, semakin besar sumber daya yang dicurahkan, semakin besar pula konsekuensi politik yang harus ditanggung apabila program tersebut gagal mencapai tujuan yang telah dijanjikan.</p><p>Pada titik inilah keseriusan pemerintah terhadap MBG menjadi menarik untuk dibaca. Keseriusan tidak selalu berarti bahwa sebuah kebijakan pasti benar, tepat sasaran, atau bebas dari masalah. Keseriusan lebih tepat dipahami sebagai seberapa jauh pemerintah bersedia mengalokasikan sumber daya, membangun institusi, mengubah prioritas anggaran, dan menanggung risiko politik untuk memastikan sebuah kebijakan berjalan. Dengan ukuran tersebut, sulit untuk mengatakan bahwa MBG hanyalah program populis yang diluncurkan tanpa perencanaan politik dan kelembagaan yang serius. Pemerintah telah membangun institusi khusus, menyediakan anggaran dalam skala besar, dan menjadikan MBG sebagai bagian penting dari agenda pemerintahan.</p><p>Namun, justru karena pemerintah terlihat sangat serius, pertanyaan yang lebih penting bukan lagi apakah pemerintah serius mengadakan MBG, melainkan <strong>untuk apa keseriusan tersebut diarahkan dan bagaimana keseriusan itu diterjemahkan menjadi hasil yang nyata</strong>.</p><p>Pertanyaan tersebut penting karena besarnya anggaran tidak secara otomatis berbanding lurus dengan besarnya manfaat yang diterima masyarakat. Anggaran yang besar hanya menunjukkan besarnya input yang diberikan negara. Ia belum menjelaskan kualitas makanan yang diterima, ketepatan sasaran penerima manfaat, efisiensi rantai pasok, kualitas pengadaan, kapasitas dapur, keamanan pangan, maupun dampak program terhadap status gizi anak dalam jangka panjang. Dalam konteks kebijakan publik, persoalan utama bukan hanya seberapa banyak uang yang dikeluarkan negara, tetapi seberapa efektif uang tersebut dikonversikan menjadi manfaat sosial.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/399/1*XFnvwKsz0K5AmN2zJnoG3g.jpeg" /><figcaption>Sumber: <a href="https://www.instagram.com/p/DO5l5yIif12/">https://www.instagram.com/p/DO5l5yIif12/</a></figcaption></figure><p>Di sinilah kritik terhadap MBG seharusnya ditempatkan secara lebih proporsional. Kritik mengenai makanan yang tidak layak, distribusi yang bermasalah, pemborosan anggaran, persoalan pengadaan, ataupun berbagai kasus di lapangan tidak semestinya langsung digunakan untuk menyimpulkan bahwa seluruh gagasan MBG adalah kebijakan yang buruk. Sebaliknya, berbagai persoalan tersebut justru harus dibaca sebagai informasi mengenai bagaimana desain kebijakan bertemu dengan realitas implementasi. Sebuah kebijakan yang dirancang di tingkat pusat akan selalu berhadapan dengan kondisi daerah yang berbeda-beda, kapasitas birokrasi yang tidak seragam, pemasok yang beragam, serta perilaku manusia yang tidak selalu sesuai dengan asumsi pembuat kebijakan.</p><p>Hal ini sekaligus menunjukkan mengapa keberhasilan MBG tidak cukup diukur dari jumlah porsi makanan yang berhasil dibagikan. Pemerintah perlu membuktikan bahwa program tersebut menghasilkan perubahan yang menjadi alasan utama mengapa MBG sejak awal diperkenalkan. Jika tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas gizi masyarakat, maka ukuran keberhasilannya harus bergerak dari sekadar <em>output </em>menuju <em>outcome</em>. Berapa banyak makanan yang dibagikan memang penting, tetapi pertanyaan yang lebih penting adalah apakah anak-anak yang menjadi penerima program mengalami perbaikan status gizi, apakah konsentrasi dan kehadiran mereka di sekolah meningkat, serta apakah dalam jangka panjang program tersebut mampu berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.</p><p>Dengan demikian, perdebatan mengenai MBG seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan sesederhana: “Apakah program ini bagus atau buruk?” Pertanyaan tersebut terlalu dangkal untuk sebuah kebijakan dengan skala anggaran dan konsekuensi sebesar ini. Pertanyaan yang lebih relevan adalah: <strong>apakah desain kebijakannya tepat, apakah institusi pelaksananya memiliki kapasitas yang memadai, apakah insentif para aktor di dalamnya selaras dengan tujuan program, dan apakah negara memiliki mekanisme evaluasi yang cukup kuat untuk memperbaiki kesalahan ketika implementasi tidak berjalan sesuai rencana?</strong></p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*-837W3FR5ie20n97QF8BfA.png" /><figcaption><a href="https://stekom.ac.id/berita/kejagung-tetapkan-3-eks-pimpinan-bgn-sebagai-tersangka-kasus-mbg-ini-duduk-perkaranya-20260604091120">https://stekom.ac.id/berita/kejagung-tetapkan-3-eks-pimpinan-bgn-sebagai-tersangka-kasus-mbg-ini-duduk-perkaranya-20260604091120</a></figcaption></figure><p>Pertanyaan tentang insentif menjadi sangat penting karena kebijakan publik tidak dijalankan oleh mesin yang sepenuhnya rasional, melainkan oleh manusia dan institusi yang memiliki kepentingan masing-masing. Pemerintah memiliki kepentingan untuk menunjukkan keberhasilan program yang menjadi janji politiknya. Pemerintah daerah memiliki kepentingan dan kapasitas yang berbeda. Penyedia barang dan jasa memiliki insentif ekonomi untuk memperoleh keuntungan dari proyek yang tersedia. Sementara masyarakat memiliki kepentingan agar manfaat program benar-benar diterima secara layak. Jika insentif-insentif tersebut tidak dirancang dengan baik, maka sebuah program dengan tujuan yang sangat baik sekalipun dapat menghasilkan konsekuensi yang tidak diinginkan.</p><p>Karena itu, keseriusan pemerintah dalam menjalankan MBG harus diikuti dengan keseriusan dalam membangun sistem pengawasan. Semakin besar anggaran yang dialokasikan, semakin besar pula kebutuhan terhadap transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah tidak cukup hanya mengatakan bahwa MBG merupakan investasi terhadap sumber daya manusia. Pemerintah juga perlu membuka ruang yang cukup bagi publik untuk mengetahui bagaimana uang tersebut dibelanjakan, bagaimana penyedia ditentukan, bagaimana kualitas makanan diperiksa, bagaimana keluhan masyarakat ditindaklanjuti, dan bagaimana keberhasilan program dievaluasi.</p><p>Pada akhirnya, justru di sinilah saya melihat perdebatan MBG menjadi lebih menarik. Program ini memang memiliki dimensi politik yang kuat karena lahir dari janji kampanye Presiden Prabowo. Namun, menyebutnya sekadar sebagai proyek politik juga tidak cukup untuk menjelaskan mengapa pemerintah bersedia mengerahkan sumber daya fiskal, kelembagaan, dan birokrasi dalam skala yang begitu besar. Sebaliknya, menganggap MBG sebagai program yang pasti baik hanya karena pemerintah mengalokasikan anggaran besar juga merupakan kesalahan berpikir yang sama.</p><p>MBG seharusnya dibaca sebagai sebuah taruhan kebijakan.</p><p>Pemerintah telah menaruh anggaran yang besar, membangun institusi yang khusus, serta mempertaruhkan sebagian kredibilitas pemerintahannya untuk memastikan program tersebut berjalan. Karena itu, masyarakat juga berhak menuntut sesuatu yang setara dengan besarnya taruhan tersebut: bukan sekadar program yang terlihat berjalan, tetapi program yang dapat dibuktikan manfaatnya.</p><p>Keseriusan pemerintah, pada akhirnya, tidak boleh berhenti pada besarnya anggaran dan masifnya pelaksanaan. Keseriusan yang sesungguhnya justru akan terlihat ketika pemerintah bersedia mengukur keberhasilan secara terbuka, mengakui kegagalan ketika memang terjadi, memperbaiki desain kebijakan berdasarkan bukti, serta memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar kembali kepada masyarakat dalam bentuk manfaat yang nyata.</p><p>Dengan perspektif tersebut, saya tidak sedang mengatakan bahwa MBG pasti berhasil ataupun pasti gagal. Saya justru ingin menempatkan MBG pada pertanyaan yang lebih substantif: <strong>ketika negara sudah memutuskan untuk bertaruh begitu besar pada sebuah kebijakan, apakah negara juga cukup serius untuk memastikan bahwa taruhan tersebut benar-benar menghasilkan sesuatu?</strong> Sebab pada akhirnya, yang akan menentukan sejarah MBG bukanlah seberapa keras pemerintah mengiklankannya, seberapa keras masyarakat mencibirnya, ataupun seberapa besar anggaran yang tercantum dalam APBN, melainkan seberapa besar perubahan nyata yang berhasil ditinggalkannya bagi masyarakat Indonesia.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=f295f6c48e83" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[BERTANI KOK PAKAI TNI? Sedikit Catatan atas Militerisasi Kebijakan Pertanian di Indonesia]]></title>
            <link>https://medium.com/@bukansokrates/bertani-kok-pakai-tni-sedikit-catatan-kritis-atas-militerisasi-kebijakan-pertanian-di-indonesia-ff8ef6400566?source=rss-dacb4c48bd54------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/ff8ef6400566</guid>
            <category><![CDATA[petani]]></category>
            <category><![CDATA[pertanian-indonesia]]></category>
            <category><![CDATA[pertanian]]></category>
            <category><![CDATA[advice-and-opinion]]></category>
            <category><![CDATA[tni]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Syahrun Neezar]]></dc:creator>
            <pubDate>Sat, 14 Mar 2026 16:24:20 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-03-14T16:50:37.418Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/300/1*IceifyhUpQ2OBPJCXmszuw.jpeg" /><figcaption>Source: <a href="https://tirto.id/tni-ad-di-mata-petani-urut-sewu-penjajah-perampas-tanah-gjQy">https://tirto.id/tni-ad-di-mata-petani-urut-sewu-penjajah-perampas-tanah-gjQy</a></figcaption></figure><p>Dunia pertanian selalu identik dengan kerja petani, peran penyuluh dan kebijakan dari lembaga-lembaga pertanian. Namun dalam beberapa tahun terakhir muncul fenomena yang cukup unik, yakni keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam berbagai program pertanian nasional. Mengapa urusan bertani justru melibatkan militer?</p><p>Keterlibatan TNI dalam berbagai program pertanian seringkali dibingkai sebagai bentuk dukungan terhadap ketahanan pangan nasional. Bagaimanapun hal ini memunculkan perdebatan mengenai batas dan peran militer dalam kehidupan sipil, terkhususnya pada sektor pertanian. Fenomena “bertani pakai TNI” membuat kita dapat memahami bahwa pemerintah memandang pembangunan pertanian hanya sebatas pemenuhan target produksi semata.</p><p><strong>Latar Belakang Kebijakan</strong></p><p>Pemerintah melalui Kementerian Pertanian menjalin kerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk mendukung program percepatan swasembada pangan. Dalam beberapa kebijakan, TNI dilibatkan untuk membantu pengawalan program secara langsung di lapangan, mulai dari pendampingan petani, optimalisasi lahan rawa, hingga percepatan pembangunan infrastruktur pendukung seperti irigasi di beberapa provinsi di Indonesia.</p><p>Pemerintah menilai bahwa TNI memiliki jaringan organisasi dan rantai komando teritorial yang kuat hingga ke tingkat desa sehingga dapat membantu memastikan efektivitas dan efisiensi program di lapangan. Kolaborasi ini dipandang sebagai langkah strategis untuk mempercepat target ketahanan dan kemandirian pangan nasional. Dalam berbagai forum pemerintahan, sering disebutkan bahwa sinergisitas antar lembaga dalam program swasembada pangan (termasuk TNI) diperlukan untuk memastikan program swasembada pangan berjalan sesuai target pemerintah.</p><p><strong>Antara Solusi dan Masalah Utama Yang Tersisihkan</strong></p><p>Di satu sisi, keterlibatan TNI dalam sektor pertanian sering dipandang sebagai solusi praktis untuk mengatasi berbagai hambatan implementasi program di lapangan. Namun di sisi lain, pendekatan ini juga menimbulkan sejumlah catatan kritis.</p><p>Pertama, persoalan utama pertanian Indonesia sebenarnya bersifat struktural, bukan sekadar persoalan pelaksanaan program di lapangan dan ketercapaian target produksi nasional. Sampai dengan hari ini, masih banyak petani yang menghadapi masalah keterbatasan akses lahan, fluktuasi harga hasil panen, ketergantungan pada input produksi yang mahal, serta lemahnya posisi tawar petani dalam rantai pemasaran. Permasalahan-permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan administratif atau komando.</p><p>Kedua, keterlibatan TNI berpotensi menggeser peran lembaga sipil dalam pembangunan pertanian. Dalam sistem pertanian modern, peran pendamping petani seharusnya dijalankan oleh penyuluh pertanian yang memiliki kompetensi teknis dan pendekatan partisipatif, serta didukung dengan optimalisasi gapoktan dan kelompok tani. Jika fungsi pendampingan lebih banyak diambil alih oleh aparat non-pertanian, maka penguatan kapasitas kelembagaan pertanian sipil justru bisa terabaikan.</p><p>Ketiga, kebijakan ini juga memunculkan kekhawatiran mengenai militerisasi sektor sipil. Dalam negara demokratis, militer umumnya difokuskan pada fungsi pertahanan negara. Ketika militer semakin sering dilibatkan dalam berbagai sektor pembangunan sipil, muncul pertanyaan mengenai batas peran institusi tersebut dalam kehidupan masyarakat.</p><p>Bukan berarti keterlibatan TNI selalu membawa dampak negatif. Dalam kondisi tertentu, seperti pembangunan infrastruktur di wilayah terpencil atau penanganan bencana, peran militer memang sering terbukti efektif. Namun ketika pendekatan tersebut digunakan secara sistematis dalam sektor pertanian, perlu ada refleksi yang lebih mendalam mengenai dampaknya dalam jangka panjang.</p><p><strong>Pertanian Indonesia Jalan Di Tempat</strong></p><p>Selama beberapa dekade, sektor pertanian seringkali diposisikan sebagai sektor penyangga ekonomi tanpa diikuti dengan investasi yang memadai dalam riset, inovasi, teknologi, serta penguatan kelembagaan petani. Kebijakan pertanian yang dibuat seringkali masih berbentuk program yang sifatnya jangka pendek, yakni program yang berorientasi pada peningkatan produksi semata, tanpa memperhatikan kesejahteraan petani sebagai pelaku utama.</p><p>Di sisi lain, struktur birokrasi di dalam lembaga-lembaga pertanian (pusat hingga lokal) masih belum berjalan secara optimal, bahkan cenderung <em>ruwet.</em> Hal ini menyebabkan proses implementasi kebijakan, informasi, teknologi dan inovasi tidak berjalan optimal. Dalam kondisi seperti ini, pemerintah kemudian mencari cara cepat untuk memperkuat implementasi program di lapangan, salah satunya dengan melibatkan pola komando ala aparat TNI.</p><p>Namun solusi yang bersifat cepat belum tentu menyelesaikan akar persoalan. Tanpa pembenahan sistem pertanian secara menyeluruh, berbagai program peningkatan produksi pangan berpotensi hanya menghasilkan capaian jangka pendek.</p><p><strong>Mengembalikan Pertanian Pada Petani</strong></p><p>Pertanian seharusnya dipahami sebagai aktivitas ekonomi dan sosial yang sangat bergantung pada pengetahuan lokal, pengalaman petani, pemahaman teknologi serta dinamika pasar. Oleh karena itu, pembangunan pertanian jangan dipersempit hanya pada pencapaian target produksi yang pada akhirnya hanya dijadikan angka pajangan yang dibanggakan semata. Saatnya mengubah cara pandang terhadap pembangunan pertanian yang memprioritaskan kesejahteraan petani dan menghadirkan solusi yang berkelanjutan bagi sektor pertanian itu sendiri.</p><p>Beberapa saran yang bisa dilakukan antara lain meningkatkan kualitas dan jumlah penyuluh pertanian, memperkuat koperasi dan organisasi petani, meningkatkan dukungan terhadap riset pertanian, serta menciptakan sistem tata niaga yang lebih adil bagi petani. Dengan pendekatan tersebut, petani tidak melulu menjadi objek program pemerintah, tetapi juga menjadi aktor utama dalam pembangunan pertanian.</p><p><strong>Penutup</strong></p><p>Keterlibatan TNI dalam sektor pertanian mungkin saja dapat memberikan dampak positif dalam jangka pendek, terutama dalam hal percepatan implementasi program pemerintah. Namun secara jangka panjang, pembangunan pertanian Indonesia membutuhkan pendekatan yang lebih mendasar dan berkelanjutan.</p><p>Pertanyaan “bertani kok pakai TNI?” pada akhirnya bukan sekadar kritik terhadap sebuah kebijakan, melainkan refleksi yang lebih luas mengenai bagaimana negara memandang pembangunan pertanian. Apakah pertanian diperlakukan sebagai proyek yang harus dikawal melalui pendekatan komando, atau sebagai proses pemberdayaan yang berpusat pada petani?</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=ff8ef6400566" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Tempe dan Indonesia]]></title>
            <link>https://medium.com/@bukansokrates/tempe-dan-indonesia-cfd2118eb27d?source=rss-dacb4c48bd54------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/cfd2118eb27d</guid>
            <category><![CDATA[sejarah-indonesia]]></category>
            <category><![CDATA[tempe]]></category>
            <category><![CDATA[sukarno]]></category>
            <category><![CDATA[indonesia]]></category>
            <category><![CDATA[history]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Syahrun Neezar]]></dc:creator>
            <pubDate>Fri, 27 Feb 2026 04:33:59 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-02-27T23:38:09.007Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/520/1*DynHp-3uc0LtLU6JwolZ7g.jpeg" /></figure><p>Ini bukan tulisan yang akan membahas kelezatan tempe bagi lidah orang Indonesia. Bukan pula tentang kandungan proteinnya yang kerap dipuji para ahli gizi. Tulisan ini berangkat dari satu celetukan lama Sukarno yang menyebut Indonesia sebagai “negeri tempe”, yakni bangsa yang lembek, lemah, dan terlalu mudah berkata, “Ya, Tuan.”</p><p>Saat kolonialisme dan imperialisme tengah menggergogoti Indonesia, ungkapan “negeri tempe” itu lahir dari kegelisahan seorang Sukarno muda yang menyaksikan betapa lembek dan lemahnya mental rakyat Indonesia dihadapan penjajah. Bahkan tak jarang Sukarno merasa sangat geram melihat betapa mudahnya rakyat Indonesia mengatakan “Ya, Tuan” kepada para Belanda saat itu.</p><p>Ironisnya, setelah 80 tahun merdeka sejak 1945, apakah mental <em>“Ya, Tuan” </em>telah kita tanggalkan?</p><p>Jika kita cermati, mentalitas ini hidup dan mengakar dalam praktik sosial sehari-hari, menjelma dalam budaya feodal yang masih kuat di berbagai sektor. Di dunia pendidikan, misalnya, relasi antara dosen dan mahasiswa kerap dibangun di atas jarak yang kaku. Kritik dan lontaran sanggahan dianggap pembangkangan. Mempertanyakan sama dengan kurang ajar. Mahasiswa dipaksa untuk patuh dan dibuat malas untuk berpikir. Dalam suasana seperti ini, keberanian intelektual akan sulit tumbuh, dikalahkan oleh budaya menyenangkan hati dosen dengan mencari muka. Pendidikan yang seharusnya menjadi ruang pembebasan malah berubah menjadi ruang reproduksi mental “Ya, Tuan”.</p><p>Hal serupa juga dapat diamati dalam dunia kerja. Hierarki sering kali diperlakukan secara absolut. Atasan takut dikritik, bahkan ketika atasan tersebut keliru. Keputusan tidak selalu dinilai berdasarkan argumentasi, melainkan berdasarkan siapa yang mengucapkannya. Praktik nepotisme, budaya sungkan yang berlebihan, hingga kecenderungan membungkam suara bawahan demi “harmoni” organisasi adalah wajah lain dari feodalisme modern. Mochtar Lubis dalam Manusia Indonesia (2001) menyebutnya sebagai mentalitas ABS (Asal Bapak Senang).</p><p>Selain itu, belakangan ini publik ramai membahas langkah Presiden Indonesia, Prabowo Subianto yang terlibat dalam inisiatif <em>Board of Peace</em> yang digagas oleh Donald Trump. Publik menanyakan landasan Presiden Prabowo mengambil kebijakan tersebut. Namun, diluar daripada perundingan dan pertimbangan yang melandasi keputusan tersebut, muncul kekhawatiran klasik:</p><p>Apakah dalam <em>Board Of Peace </em>Indonesia hadir sebagai subjek yang setara, atau sekadar pelengkap legitimasi? Apakah Indonesia duduk di meja perundingan sebagai bangsa yang memiliki agenda dan kepentingan jelas, atau sekadar mengikuti arus kekuatan dominan. Apa pun jawabannya, “negara tempe” dan mental “Ya, Tuan” masihlah dapat terlihat, baik di dalam paraktik sosial masyarakat, bahkan pada eksistensi Indonesia di tataran Internasional.</p><p>Feodalisme yang mengakar ini sebenarnya bukan hanya sekadar warisan budaya lokal, melainkan residu panjang dari kolonialisme yang membentuk struktur sosial yang hierarkis. Kemerdekaan politik ternyata tidak otomatis melahirkan kemerdekaan mental. Kita merdeka secara konstitusional, tetapi belum sepenuhnya merdeka dalam cara berpikir dan bersikap sebagai negara yang merdeka seutuhnya.</p><p>Tempe terbuat dari biji kedelai yang difermentasi menggunakan ragi, lalu didiamkan hingga mencapai kematangan yang tepat. Jika prosesnya berhasil, ia menjadi pangan bernilai tinggi, tetapi jika gagal, ia justru membusuk dan tak lagi layak dikonsumsi.</p><p>Indonesia hari ini pun berada dalam proses yang sama: sedang “difermentasi” oleh sejarah, kritik, tantangan global, dan dinamika sosialnya sendiri. Jika keberanian, daya kritis, dan kesetaraan tumbuh dengan sehat, kita akan menjadi bangsa yang matang dan kuat. Namun jika yang mengendap justru mental feodal, rendah diri, dan mentalitas “Ya, Tuan”, maka bukan tidak mungkin kita berubah menjadi tempe yang busuk, merdeka secara nama, tetapi rapuh dalam karakter.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=cfd2118eb27d" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
    </channel>
</rss>