<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0" xmlns:cc="http://cyber.law.harvard.edu/rss/creativeCommonsRssModule.html">
    <channel>
        <title><![CDATA[Stories by Charlie Sanjaya on Medium]]></title>
        <description><![CDATA[Stories by Charlie Sanjaya on Medium]]></description>
        <link>https://medium.com/@charliesanjaya?source=rss-ecc52cf2ff74------2</link>
        <image>
            <url>https://cdn-images-1.medium.com/fit/c/150/150/1*WYZng5APEiCvje46x1aD_g.jpeg</url>
            <title>Stories by Charlie Sanjaya on Medium</title>
            <link>https://medium.com/@charliesanjaya?source=rss-ecc52cf2ff74------2</link>
        </image>
        <generator>Medium</generator>
        <lastBuildDate>Sun, 22 Nov 2026 09:04:25 GMT</lastBuildDate>
        <atom:link href="https://medium.com/@charliesanjaya/feed" rel="self" type="application/rss+xml"/>
        <webMaster><![CDATA[yourfriends@medium.com]]></webMaster>
        <atom:link href="http://medium.superfeedr.com/" rel="hub"/>
        <item>
            <title><![CDATA[Matter-Loading #7]]></title>
            <link>https://charliesanjaya.medium.com/matter-loading-7-100f730f1516?source=rss-ecc52cf2ff74------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/100f730f1516</guid>
            <category><![CDATA[ekonomi]]></category>
            <category><![CDATA[monkeypox]]></category>
            <category><![CDATA[kominfo]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Charlie Sanjaya]]></dc:creator>
            <pubDate>Sat, 06 Aug 2022 10:32:53 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2022-08-06T10:32:53.736Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>Sudah setahun lebih sejak Matter-Loading #6 diterbitkan, tepatnya 17 bulan 3 minggu dan dua hari. Dulu saya adalah penulis optimis yang berpikir bahwa saya bisa menulis di sela-sela waktu kerja. Naif memang, tapi namanya juga anak muda.</p><p><em>Anyway</em>, saya kembali ke Medium karena ternyata saya masih kangen nulis juga. Mungkin sedikit mendapatkan inspirasi dari <a href="https://www.youtube.com/watch?v=ozWseKZV6Ac&amp;t=660s&amp;ab_channel=AliAbdaal">video baru Ali Abdaal</a>, tapi mari kita asumsikan bahwa niat saya menulis adalah rasa rindu untuk berkarya, bukan kenaifan untuk monetisasi konten tulisan di tahun 2022.</p><p>Matter-Loading sebelumnya berisi deep dive dan analisis buat topik-topik yang menurut saya paling penting di minggu itu. Not in this edition. Instead, kita bakal lihat 3 hal yang menurut saya penting di minggu ini dengan komentar-komentar singkat dari saya.</p><h3>1. Tentu Saja Kita Perlu Membahas Kominfo</h3><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/645/1*JFSEBGeFQcmFYJFYYl6oMg.jpeg" /></figure><p>Ketika dulu ada ancaman pemblokiran Meta, Google, dan <em>big tech</em> lain saya sebetulnya merasa prospeknya kecil. Indonesia market yang terlalu besar untuk ditingalkan si <em>big tech </em>ini dan terlalu banyak aktivitas digital yang dilayani <em>big tech </em>tersebut.</p><p>Setelah <em>deadline, </em>akhirnya memang WhatsApp, GMail, Facebook, dan aplikasi <em>big tech</em> ini selamat, tapi justru PayPal dan Steam yang menjadi korban. Secara makro, pemblokiran kedua aplikasi ini mungkin tidak berpengaruh signifikan, tapi ini memberikan dampak besar kepada individu yang bergantung kepada dua platform ini untuk bekerja. Dan yha, tentu saja akhirnya tercipta <em>backlash</em> kepada Kominfo.</p><p>Menurut hemat saya, PSE ini sebetulnya adalah salah satu usaha untuk memastikan aktivitas siber dapat berada di lingkup juridiksi hukum Indonesia. Kalau di sistem pembayaran misalnya, Penyedia Jasa Pembayaran seperti payment gateway, remitansi, bank, punya kewajiban untuk menaruh <em>data center</em> mereka di Indonesia. Tujuannya ya supaya kalau ada <em>fraud </em>atau pelanggaran hukum lainnya, data transaksi itu bisa diminta oleh Penegak Hukum. Beda cerita kalau data center mereka ada di server negara asing, bisa aja sih diminta tapi ribet banget.</p><p>Cuma ya masalahnya kan Permen yang mengatur PSE ini punya beberapa problem:</p><p><strong>1. Pasal karet yang melarang konten elektronik yang “meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum”. </strong><br>Ini menurut siapa? Berapa banyak masyarakat yang resah untuk bisa melarang konten elektronik?</p><p><strong>2. Disimenasi informasi soal pemblokiran dan PSE secara keseluruhan<br></strong>Kebanyakan masalah dari pemblokiran PayPal bisa dimitigasi jika ada peringatan kepada end user Paypal di Indonesia mengenai pemblokiran tersebut. Paling tidak, withdrawal sebelum pemblokiran bisa dilakukan dan alternatif pembayaran melalui kanal lain bisa diatur oleh <em>freelancer</em> dan <em>content creator</em>. Strategi komunikasi Kominfo untuk meminta para pengguna platform untuk menyuruh platform yang mereka gunakan untuk mendaftar PSE juga bisa lebih sukses. Tapi ini malah mereka lakukan setelah pembokiran terjadi, ketika imej Kominfo sudah menyentuh titik rendah.</p><p>Peraturan adalah peraturan, tapi ada cara yang lebih baik dalam menerapkan peraturan tersebut. Tidak membantu juga sih bahwa ternyata usaha komunikasi Kominfo ke perusahaan asing ini ternyata tidak mendapat tanggapan.</p><p><strong>3. Sistem pendaftaran PSE<br></strong>Banyak yang bisa dikritik dari sistem pendaftaran PSE, tapi mungkin salah satu blunder terbesar adalah masuknya situs judi di daftar PSE Domestik. Mendaftarkan seluruh website yang digunakan oleh warga Indonesia adalah tugas yang luar biasa besar. Hal ini membutuhkan kemampuan verifikasi yang luar biasa besar pula dan tidak dimiliki Kominfo.</p><p>Dampaknya adalah PSE yang melakukan <a href="https://nasional.kontan.co.id/news/meski-terdaftar-sebagai-pse-kominfo-tegaskan-situs-judi-online-akan-tetap-diblokir">aktivitas ilegal justru lolos verifikasi</a> sedangkan PSE yang melakukan <a href="https://www.suara.com/tekno/2022/08/01/104238/steam-sudah-bayar-ppn-sejak-2020-kenapa-masih-diblokir-kominfo">bisnis legal dan membayar pajak </a>justru mengalami pemblokiran. Sederhananya, peraturan PSE ini dilaksanakan tanpa standar kapasitas penegakan yang mencukupi.</p><p>Negara yang melaksankan regulasi dan sensor di Internet perlu menyadari batasan yang mereka miliki. Jika tidak, masyarakat akan mendapat kerugian yang tidak proporsional dengan keuntungan yang didapatkan dari terpenuhinya kepentingan Negara dan tujuan lainnya.</p><h3>2. Inflasi Amerika Serikat dan Konsekuensinya</h3><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/0*mldm88FRLQFGgjCw" /><figcaption>Photo by <a href="https://unsplash.com/@ibrahimboran?utm_source=medium&amp;utm_medium=referral">Ibrahim Boran</a> on <a href="https://unsplash.com/?utm_source=medium&amp;utm_medium=referral">Unsplash</a></figcaption></figure><p>Satu negara yang inflasi, yang ketar-ketir seluruh dunia. Dengan inflasi yang semakin meningkat, Federal Reserve — Bank Sentral Amerika Serikat — mulai meningkatkan suku bunga. Peningkatan suku bunga ini akan membuat peminjaman uang semakin mahal. Akibatnya, semakin sedikit investasi untuk modal kerja dan produksi, yang akhirnya membuat Amerika berpotensi mengalami resesi, alias negative growth selama dua triwulan berturut-turut.</p><p>Kalau saja ini negara lain, tentu saja ini bukan suatu hal besar, tapi ini Amerika Serikat, jadi tentu saja yang repot adalah seluruh dunia.</p><p>Sektor Teknologi di Indonesia menjadi bukti paling jelas dari ini. Akibat resesi dan peningkatan suku bunga, Venture Capital menjadi lebih konservatif dalam memberikan modal. Kepastian startup yang selama ini merugi dan menggunakan modal investor untuk terus beroperasi akhirnya menjadi terancam. Untuk bisa memastikan mereka bisa bertahan, startup-startup ini pun memotong biaya operasionalnya, agar kas mereka bisa cukup kuat untuk bertahan hingga mereka bisa melakukan fundraising lagi.</p><p>Alhasil, kita pun melihat berbagai perusahaan teknologi melakukan PHK massal. <a href="https://www.suara.com/bisnis/2022/06/14/175528/5-startup-terkenal-yang-mendadak-phk-massal-karyawan-pakar-ungkap-alasannya?page=2">Dari edtech seperti Pahamify dan Zenius, fintech seperti LinkAja, dan ecommerce seperti JD ID dan Shopee</a>. Di Amerika Serikat sendiri juga malah <a href="https://news.crunchbase.com/startups/tech-layoffs-2022/">lebih dahsyat lagi</a>.</p><p>Beberapa ekonom yang memprediksi bahwa yang terburuk masih belum terjadi. Resesi diprediksi akan terjadi di tahun 2023, walau tentu saja ini belum tentu akan terjadi. Citigroup memberikan prediksi resesi global sebesar 50:50, sedangkan Bank of America memprediksikan resesi terjadi di tahun 2022. Apabila inflasi gagal dikendalikan dan suku bunga dinaikan lagi oleh Federal Reserve, maka semakin besar kemungkinan resesi akan terjadi.</p><p>Apakah ini akan mempengaruhi Indonesia? Mungkin iya, mungkin tidak. Hal ini bergantung kepada sejauh apa Indonesia memiliki hubungan ekonomi dengan Amerika Serikat. Perdagangan ekspor Indonesia ke Amerika Serikat untungnya tidak besar, namun dampak akan lebih terasa apabila terjadi resesi global akibat dari resesi Amerika Serikat. Singkatnya, untuk Indonesia mungkin <a href="https://katadata.co.id/aryowidhywicaksono/finansial/62e3a9243dc7f/mengapa-indonesia-tak-perlu-terlalu-khawatir-dengan-resesi-ekonomi-as">kita perlu lebih was-was dengan indikator ekonomi China, alih-alih Amerika Serikat</a>.</p><h3>3. Monkeypox</h3><p>COVID-19 belum benar-benar selesai dan sekarang WHO mendeklarasikan monkeypox sebagai <a href="https://www.cnbc.com/2022/07/23/who-declares-spreading-monkeypox-outbreak-a-global-health-emergency.html">Global Health Emergency</a>. Siap.</p><p>Eropa menjadi episenter dari outbreak monkeypox, dan negara Amerika Utara juga melaporkan banyak kasus. Tahun ini, sudah ada 16,000 kasus dari 70 negara.</p><p>Virus ini sebetulnya bukan virus baru, monkeypox sudah menjadi penyakit musiman di negara-negara Afrika. Bagaimana ini bisa menjadi pandemi global masih belum diketahui, dan sayangnya menurut WHO kita tidak menginvestasikan sumber daya cukup untuk meneliti monkeypox.</p><p>We reap what we sow I guess.</p><p>Berita baiknya adalah kita sudah memiliki vaksin monkeypox. Indonesia kelihatannya juga <a href="https://www.republika.co.id/berita/rg20tg485/bpom-terbuka-untuk-mengevaluasi-vaksin-cacar-monyet">terbuka</a> untuk mendatangkan vaksin ini. Selain itu, transmisi monkeypox juga tidak semasif COVID-19, sehingga ancaman kepada transportasi dan perdagangan tidak terlalu besar.</p><p>Suspek monkeypox sudah ditemukan di Indonesia. Respon kita terhadap berita ini untungnya jauh lebih baik daripada respon kita ketika suspek COVID-19 ditemukan dahulu. Semoga saja kesalahan dan pengalaman kita menghadapi pandemi global dapat kita gunakan dengan baik di pandemi baru ini.</p><h3>Miscallenous</h3><h4>Ini enak, buruan order</h4><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*4C2ECUP_pY46HngKS7vWLA.jpeg" /></figure><p>Siang ini makan bebek yang harganya lumayan murah, bumbu hitamnya mantep, sambel ijonya oke, dan bikin napsu makan. Bebeknya agak kecil tapi bisa dimengerti sih dengan harga segini. Saya pasti bakal reorder dan kelian juga harus banget coba sih.</p><h4>Rekomendasi Buku</h4><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*8M4P2TrD6rwXz2_RJcR4Lg.png" /><figcaption>source: <a href="https://www.buildingasecondbrain.com/">https://www.buildingasecondbrain.com/</a></figcaption></figure><p>Sebagai yang kalo Peter Drucker sebut sebagai<em> knowledge worker, </em>setiap hari saya perlu memproses banyak informasi. Banyak dari informasi ini tersimpan di otak, entah itu hasil rapat, penjelasan verbal rekan kerja saya, atau interpretasi regulasi yang saya buat sendiri. Informasi-informasi penting ini sayangnya suka sekali susah dicari di saat saya membutuhkannya. Masih mending kalo akhirnya bisa ketemu, kadang ada juga hal yang seharusnya saya udah tahu malah raib kayak kaos kaki di tempat laundry.</p><p>Itulah kenapa prospek dari buku Building a Second Brain ini menarik. Jika kita bisa delegasikan persoalan mengingat-ngingat ke catatan digital, kapasitas otak kita bisa diprioritaskan untuk memproses informasi saja. Jika kita butuh sesuatu, tinggal sat set sat set di kolom search dan ta-da munculah penjelasan aliran informasi aplikasi yang engineer jelaskan kemarin.</p><p>Prospek yang menarik <em>indeed</em>, tapi apakah ini memang berguna kelihatannya sesuatu yang perlu saya coba sendiri beberapa minggu ke depan.</p><p>“Lah kalo lu belum tahu ini berguna atau nggak kenapa lu rekomendasiin Lie?” Ya ga apa-apa, kalaupun ga praktikal, dikasih janji kalo kita bisa mengorganisir kekacauan di otak kita itu cukup menarik kok. Anggep aja dikasih janji surga.</p><h4>Kobo Kanaeru</h4><iframe src="https://cdn.embedly.com/widgets/media.html?src=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fembed%2FSF-_47-oCtk%3Ffeature%3Doembed&amp;display_name=YouTube&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DSF-_47-oCtk&amp;image=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FSF-_47-oCtk%2Fhqdefault.jpg&amp;key=a19fcc184b9711e1b4764040d3dc5c07&amp;type=text%2Fhtml&amp;schema=youtube" width="854" height="480" frameborder="0" scrolling="no"><a href="https://medium.com/media/0e415383fdda544f3774a6d68cdd9520/href">https://medium.com/media/0e415383fdda544f3774a6d68cdd9520/href</a></iframe><p>No caption needed.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=100f730f1516" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[China’s Role in The Future of Myanmar]]></title>
            <link>https://medium.com/journal-kita/chinas-role-in-the-future-of-myanmar-23d90a38b02c?source=rss-ecc52cf2ff74------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/23d90a38b02c</guid>
            <category><![CDATA[myanmar]]></category>
            <category><![CDATA[deep-dives]]></category>
            <category><![CDATA[journal-kita]]></category>
            <category><![CDATA[china]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Charlie Sanjaya]]></dc:creator>
            <pubDate>Wed, 26 May 2021 14:44:44 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2021-05-30T04:41:12.485Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*fhTkZXQR_hWfLhriqthb6g.jpeg" /><figcaption>Source: Wikimedia Commons, photo by <a href="https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:MgHla&amp;action=edit&amp;redlink=1">MgHla</a></figcaption></figure><p>In my <a href="https://medium.com/journal-kita/matter-loading-6-australias-news-media-bargaining-code-and-the-coup-in-myanmar-81c909b9d3cd?source=collection_tagged---------0----------------------------">previous article</a>, I wrote about the importance of China’s intervention in the democratic movement in Myanmar. Frankly, the democratic movement in Myanmar is facing a tall order by fighting against the military using non-violent methods like protests and strikes. The military got its power not from the people but from its internal ranks and capacity for violence. As long as the army is under one command and has its instrument of violence, the military rule could continue.</p><p>It was due to the remarkable endurance of the democratic movement that Myanmar could enter its quasi-democratic era in 2015. Without a clear insistence on democracy, Tatmadaw (Myanmar’s army) might not ever compromise and let Myanmar hold an election.</p><p>However, the latest coup shows that Tatmadaw still holds the highest power in Myanmar. In this case, the election can happen, as long as the army tolerates the result. Some democracy can exist, but Myanmar can fall to yet another military rule if the army wants it. It is clear that a true democracy cannot exist as long as the army still holds its power.</p><p>This is why most military states crumble or change only when they have faced significant damage to their army. They need to either lost a war or suffer an internal attack to submit to civilian rule. This is extremely hard to do in Myanmar. Why is that?</p><p>First, the democratic movement does not have an armed wing, which makes the movement incapable of mounting armed opposition to the army. They can rally the people in urban areas, but they are basically unarmed civilians fighting against armed military groups. They cannot win with peaceful rallies alone.</p><p>Second, the insurgent armies, which have weapons, are separated by ethnic lines and scattered among remote areas. This creates a considerable gap between the ethnic insurgent armies and the urban democratic movement, geographically and politically. For ethnic minority groups, after all, NLD is not necessarily their friend.</p><p>So their only hope is to unite the democratic movement in the urban areas and insurgent armies in the rural areas. This is exactly what they do right now with <a href="https://www.reuters.com/world/asia-pacific/myanmars-anti-junta-unity-government-says-forming-defence-force-2021-05-05/">National Unity Government</a>. The shadow government is making a coalition with ethnic minorities under the banner of federalism. Recently, they also said that they are forming a defense force, which supposedly utilizes ethnic insurgent groups as its core.</p><p>That being said, National Unity Government is still newly formed and we have not seen if the coalition would make an effective pushback against the Tatmadaw in the urban area. We surely hope they will, but it would be unreasonable to expect them to change the tides of the battle in such a short time.</p><p>In short, we cannot expect the movement to enact an effective armed insurgency against Tatmadaw in a short time. This makes it vital for Myanmar to seek an option outside violence. Or else they would be trapped in a vicious cycle of quasi-democracy and military rule.</p><p>This is where China becomes an important player.</p><p>Why China? China is the only country that can be significant enough to be an existential threat to Tatmadaw. China is Myanmar’s <a href="https://news.cgtn.com/news/2020-01-14/China-s-flourishing-economic-relations-with-Myanmar-Nf4PFUytXO/index.html">largest trading partner and second-largest investment source</a>. It is not a stretch to say that China is the most important country in the world for Myanmar.</p><p>When the world isolated Myanmar after they undergo military rule. China was there to sustain Myanmar. If the international community treats Myanmar as a pariah state again, Tatmadaw knows that they can survive as long as China did not abandon them, just like before.</p><p>China also sees Myanmar as a very important ally, as their One Belt One Road project involves Myanmar and well, it is always important to have a good relationship with your neighbor. That is why they nurture the relationship with Myanmar both under democratic and military rule.</p><p>However, if China changes its stance, Tatmadaw would be in trouble. If China halts its trading with Myanmar, the whole economy would collapse, along with the conglomerates that the Tatmadaw owned. On the other hand, this risk of retaliation could also cause a rift within the army itself.</p><p>Let’s assume the army general refuses to give away his power even after China abandons them. What would happen then? The lower-ranked general would see little incentive to follow the general and the capitalists class outside the army would also see little reason to not use their influence against the general. A coup to oust the general out from the army could happen for a new government that could fulfill the interest of the stakeholders in Myanmar.</p><p>This is overall the model for<a href="https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13510340008403677"> the democratization of South Kore</a>a. After decades of military-backed government, the democratic movement reached its peak. Protests get intensive, especially after the death of a Seoul National University student, <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Bak_Jong-cheol">Bak Jong-Cheol</a>. The intensive protest makes the US, the most important ally of South Korea at that time, inform the president that the US does not support the suppression of democratic voice anymore.</p><p>At that time, the Reagan administration was undergoing a shift in democratic policy. Rather than supporting US allies whatever they did, the US saw that a stable, democratic government would be preferable to combat Communist’s influence. Losing both the support from the US and facing protest in the country, the president realizes that its best option is to step down and start the democratization protest before they are forced to do so. That’s how South Korea could escape military rule with a relatively less violent method (relatively because it’s still violent, but at least it does not involve a war with the military).</p><p>Now the question is would China do it?</p><p><strong>Would China do it?</strong></p><p>If you see China’s action, you would see that China is far from being the most eager country to condemn Myanmar. They have <a href="https://www.bbc.com/news/world-asia-55913947">refused to call what happened in Myanmar a coup </a>(although they condemn the violence to the protester) and blocks the condemnation from the UN.</p><p>This is in line with China’s decades-old skepticism about international intervention. For China, international intervention could make things worse, which is not necessarily wrong considering international intervention has a long list of failures where things actually got worse post-intervention. Throughout the Cold War, Iraq War, the examples of the failures of international intervention are piling up.</p><p>China largely adheres to the non-intervention principle, oftentimes being a spoiler at the UN Security Council. While some exception was made to the application of this principle, China was mostly a non-interfering country.</p><p>However, <a href="https://www.washingtonpost.com/opinions/2020/06/02/welcome-chinas-new-interventionist-foreign-policy/">China has not been so recently</a>. We can see China being more interventionist in recent years to secure their interest., especially since they start the One Belt One Road (OBOR) initiative. We can see instances like when they send a message to Brazil, recommending the silence on the reelection of Taiwan President, Tsai Ing-wen, or when they are using a <a href="https://www.scmp.com/news/china/article/1528859/china-adopts-more-hands-approach-conflict-south-sudan">hands-on approach to resolve a conflict in South Sudan</a>.</p><p>With OBOR needing the active involvement of OBOR, we can only expect this involvement more. Chinese laborers are now working in OBOR-related projects all over the world, in Africa, South East Asia, and the Middle East. Securing Chinese citizens’ safety in cases of conflict, like when <a href="https://www.scmp.com/article/739925/lessons-learn-libyan-evacuation">China evacuated their citizens from civil war in Libya</a>, would require intervention, or else OBOR would lose its legitimacy inside.</p><p>In addition, to prevent the need for the intervention itself, China would need to be more active in the domestic politics of other countries. This was a very rare occasion for China in the past, done in a very dire circumstance like Korean War. However, recently, it is a geopolitical necessity, as one country pulling out of OBOR could be very significant.</p><p>Myanmar is not an exception here. Myanmar is an especially important part of One Belt One Road initiative as a neighbor country of China. Many Chinese citizens and diasporas also live in Myanmar. With the numerous projects, trading partners, and inherent geopolitical interest that China has over Myanmar, what China prioritizes the most there is stability and a close relationship.</p><p>To achieve that, it honestly does not need a democratic government. When Myanmar became a military state, China is one of the few countries that still reach out and make a partnership with Tatmadaw. Most of the modern bilateral relationship between China and Myanmar is done between PRC and Tatmadaw.</p><p>Nevertheless, it cannot be denied that <a href="https://www.scmp.com/week-asia/opinion/article/3120586/why-china-sees-difficult-choices-myanmars-political-realities">China sees a major improvement in its relation with Myanmar when Aun San Suu Kyi was in charge</a>. Experts believe that if they can choose, China would prefer dealing with the National League of Democracy (NLD) instead of Tatmadaw.</p><p>For Aun San Suu Kyi, China is the default partner since the west has abandoned her after her support of the military’s action in Rohingya. She also sees China’s importance in Myanmar’s growth, shown in the agreement on the China-Myanmar Economic Corridor and various infrastructure projects. On the other hand, for China, siding with ASSK earns goodwill for most Myanmar citizens, who support Myanmar’s policies on Rohingya and previously holds suspicion to China due to decades of supporting Tatmadaw.</p><p>Despite the benefits, the risk of deeper instability due to intervention still persists. While China does not hold back on intervention as much as before, they still would not want to act unless the outcome of the intervention is clear. Unless they know that the intervention would result in a government that wants to work with China, they would not intervene.</p><p>Waiting on the sideline also brings its cost as well. China’s silence and its hesitance to condemn the coup are being perceived by the mass in Myanmar as a support to the Tatmadaw. Bringing suspicions, sinophobia, and hatred boiling to the surface. Sometimes this manifested in an ugly way, like <a href="https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/china-myanmar-coup-military/2021/03/17/39989378-86c2-11eb-be4a-24b89f616f2c_story.html">how the protestors in Myanmar attack a Chinese factory or Chinese-descent citizens</a>.</p><p>All these times, infrastructure development from China has not been received in Myanmar warmly. Issues like forced relocation, socio-environment impacts from the development, and human rights violations amidst China’s infrastructure projects in Myanmar foster grounds for negative sentiments in Myanmar against China.</p><p>The landmark case of <a href="https://thediplomat.com/2019/03/myanmars-myitsone-dam-dilemma/">Myitsone Dam</a> is the significant turning point in the China-Myanmar relationship. For the first time, the rejection on the ground was able to stop an infrastructure project. It was one of the most high-profile failures for Chinese infrastructure projects, one that happens because China underestimates the voice at the grassroots level.</p><p>This moment taught China that engaging with the civil society of Myanmar is important to sustain their long-term interest in Myanmar. However, they will find out that it is not that easy.</p><p><strong>Complicating Factor: Sinophobia in Myanmar</strong></p><p>Myanmar’s sentiment towards China has not necessarily amicable for a long time, to say the least. Anti-Chinese Riot in 1967, oppositions to China’s infrastructure projects, and riots in Chinese factory after the coup show that many are not really a fan of China’s influence in Myanmar.</p><p>How did this happen?</p><p>One of the main causes of the modern Anti-China sentiment in Myanmar is China’s partnership with the Tatmadaw. China was the lifeline for the military government when they were the pariah of the international community due to military rule. With the military rule being very unpopular in Myanmar, China just cannot help but catching the hate from the Myanmar civilians.</p><p>Second, China’s projects often got agrarian and environmental conflicts with Myanmar citizens during the development. Confiscation of lands for Chinese companies and projects, environmental impacts like soil erosion and pollution, and extraction of raw materials in Myanmar to China create various conflicts between China development plans and civil society of Myanmar. Myitsone Dam’s failure, for example, was a result of a protest against environmental issues, like the potential impact of flooding and disruption of river flow, and agrarian issues (development without consent of the community).</p><p>Third, the Chinese migration of laborers to Myanmar intensifies the already existing sinophobia in Myanmar. It is a phenomenon we can see in almost all of Southeast Asia. In China’s development project and factory, we usually see Chinese workers there. In some cases, the number of Chinese workers could overwhelm the local workers. This practice draws scorn from the local population, which saw the Chinese workers as job-stealers amidst the unemployment in the country.</p><p>Xenophobia happens everywhere, but arguably this phenomenon is slightly different. Most of the migrant workers in China are sent by the government to works abroad. The Chinese workers see their job as a temporary duty. This creates less incentive for them to integrate into the local community; which means they don’t create an opportunity to create cultural and economical bonds with the locals.</p><p>This is different from Chinese diasporas in the past. While they might live in a specific territory like Chinatown, they were also building their life there. Their children will go to public/private school and engaging with the local community is inevitable. In other words, integration with the local community does happen and mitigate the conflict.</p><p>Well, but as we know, even that does not necessarily stop sinophobia everywhere. But now Chinese workers are basically living in the bubble and barely make any effort to integrate socially and economically. This results in heightened sinophobia in developing countries.</p><p>How does this sinophobia come into play here? Well, for one, this could reduce the urgency to help Myanmar among Chinese citizens. Seeing the hostility Myanmar people show to China, nationalists in China would be less thrilled to push for China to extend their help.</p><p>This sinophobia also can be a factor that tips things against Tatmadaw’s favor. If the violence against Chinese and Chinese-descent in Myanmar keeps happening, this can be read as Tatamadaw’s incompetence in protecting Chinese citizens in Myanmar. Comparatively, siding with NLD can at least mitigate such violent tendencies.</p><p>On the other hand, if Tatmadaw can rein in the violence by force, it could foster even more anti-china sentiment in Myanmar. People would see that Tatmadaw is treating people as a second-class citizens in favor of the Chinese. The image of China as Tatamadaw’s benefactor — that has been shed a bit after working with NLD — would return to another high.</p><p><strong>China’s Choices</strong></p><p>Right now, China can make a choice between two scenarios: one is a scenario that supports the objectively better partner in Myanmar by abandoning its old partner. The risk is not low, if the civilian government still loses after support from China, the relationship is ruined forever. However, the reward is high. They can work with a more stable, competent government, that can secure the long-term interests of China.</p><p>On the other hand, they can be more passive, doing the bare minimum while waiting until the dust is settled to support whoever wins the conflict. It is certain that China and Myanmar’s relation will face some setbacks, but it would never be as bad as the worst case in the former scenario.</p><p>As we start to shift our attention to newer issues, people in Myanmar are still doing their best to struggle. National Unity Guard, a coalition of elected parliamentarians and armed ethnic groups is moving to make a new federal army. Some groups of civilians are getting training from ethnic armies to fight against Tatmadaw. It won’t be long until protestors fight with not only chants and rallies but also rifles and bullets.</p><p>Before the situation gets more violent and irreparable damage is done, China can make a choice. What would it be?</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=23d90a38b02c" width="1" height="1" alt=""><hr><p><a href="https://medium.com/journal-kita/chinas-role-in-the-future-of-myanmar-23d90a38b02c">China’s Role in The Future of Myanmar</a> was originally published in <a href="https://medium.com/journal-kita">Journal Kita</a> on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.</p>]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Matter-Loading #6: Australia’s News Media Bargaining Code and The Coup in Myanmar]]></title>
            <link>https://medium.com/journal-kita/matter-loading-6-australias-news-media-bargaining-code-and-the-coup-in-myanmar-81c909b9d3cd?source=rss-ecc52cf2ff74------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/81c909b9d3cd</guid>
            <category><![CDATA[deep-dives]]></category>
            <category><![CDATA[news-media]]></category>
            <category><![CDATA[australia]]></category>
            <category><![CDATA[myanmar]]></category>
            <category><![CDATA[facebook]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Charlie Sanjaya]]></dc:creator>
            <pubDate>Sun, 14 Mar 2021 14:23:43 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2021-03-14T14:23:43.209Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>Hello everyone, welcome to the newest edition of Matter-Loading! Finally, we are seeing an edition that does not talk about Coronavirus. That is a relief since it started to get boring.</p><p>In this edition, I am covering the latest attempt from the government to regulate Big Tech in a showdown between Big Tech and the Australian Government. Recently, governments all over the world are not seemed to be the biggest Big Tech’s fans, so we should expect more motions related to the Big Tech regulations.</p><p>In addition, I am going to talk about Myanmar’s coup. It is always heartbreaking to see civilians fighting against their own army because the asymmetry of power seems blatantly obvious. From the outside, the situation might seem hopeless, but we need to remember that throughout history, democratic movements have shown that they can defeat tyranny, even if it comes from the military. I strongly believe that the people in Myanmar do have a chance.</p><p>This won’t be the last time I explore this topic about the coup in Myanmar, but for now, I will focus on the background and the early development of the coup.</p><h3>Facebook and Google vs The Australian Government</h3><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*f-QSdAUeq0VPUhnwA8MKFA.jpeg" /><figcaption>Source: Austin Distel on Unsplash</figcaption></figure><p>These past weeks, we are seeing a showdown between the Australian government and Big Tech. On one side, we have the Australian government and the media companies proposing a new regulation to curb down Big Tech’s influence and make a fairer relationship between Big Tech and media companies. On the other side is Facebook and Google, who believe that the status quo works fine and tries their best to preserve it.</p><p>At the heart of this confrontation is this regulation, named News Media Bargaining Code, that requires internet companies like Facebook and Google to pay media companies for the news that appears in their app. There is no set price in the regulation so internet companies need to negotiate the payment with the media companies.</p><p>Furthermore, if the internet companies cannot get into agreement with the media companies, the government would step in to dictate rates. This last part is an unprecedented part of internet media regulations. Several countries like Spain and French have regulated some sort of payment obligation from the Big Tech to the media companies, but it is limited to news curation apps like Google News and does not require the government to step in when both sides cannot reach a deal. This is the first time a government regulates that they would intervene in the relation between media and Big Tech.</p><p>It is not hard to understand why media companies want this law. According to the latest survey in Australia, Google captures 53% of digital ads; Facebook got 28%, and the rest are shared between media outlets. This shows the big power that Big Tech had over media companies in the ads industry. As Facebook and Google reap billions in advertising profits, the newspaper has languished behind.</p><p>It is indeed hard to work in the news media industry right now. Physical newspapers have been closing as people turn to the internet for news. On the other hand, pivoting to digital media would mean competing with Big Tech that can offer more effective ads. For many companies, paying for ads in Facebook or Google is simply the superior option, as they can reach a wider and customizable audience there compared to a news media company.</p><p>The ways for media companies to prosper are limited and inaccessible. Reputable companies like New York Times, Washington Post, or Financial Times can survive (and even prosper) with a subscription model. Others like Vox Media Group, Buzzfeed, and Time Inc use their portfolio of digital brands to make high-quality, targeted advertisements.</p><p>It is hard for local and smaller news companies to replicate those strategies. If they moved to a subscription-based model, they will be a second or third priority for news consumers after the national publications. Furthermore, moving to a subscription model would reduce traffic and drops the revenue from advertising. On the other hand, keeping the news free and making premium advertising ala Vox Media or TIME Inc can only be justifiable with a big reach, which is also not viable for a local newspaper.</p><p>Fundamentally, the motive of this regulation is to make publishing news a viable business model again. By redistributing the profit of the Big Tech to the media companies, the media companies got the money that can sustain their business. This would not only save an industry but also save journalism, a vital part of a democratic society. However, The Big Tech will not go down without a fight.</p><p><strong>The Big Tech Dissents</strong></p><p>Facebook and Google are against this regulation. They argue that they have contributed to journalism with their services by helping people to find the news they would not find otherwise and get revenues from it.</p><p>“Publishers willingly choose to post news on Facebook, as it allows them to sell more subscriptions, grow their audiences, and increase advertising revenue,” said William Easton, the company’s local managing director.</p><p>But it is simply false that social media companies are just letting people share and find the news. The algorithm that Facebook and Google have been using decides which content would get viewed and distributed. The design of a news feed and the google search pages inherently favors a few and disregards many. This is why many see Facebook and Google as absent editors in the room, as they decide which content would get published in our feed and searches.</p><p>This creates a situation where the news company depends a lot on the Big Tech algorithm. This particular situation makes the media company vulnerable to any sudden change from the Big Tech. For example, when Facebook decides to prioritize the algorithm to videos, media companies rush to hire video producers to create content. However, Facebook then decided to reverse the decision in the coming months, making those hires</p><p>Maybe the fundamental function of Facebook and Google is to be a platform. But their role goes beyond letting people share news and links. They also curate and control the environment for content consumption, which creates a significant effect on the bottom line of the media companies. It is fair to demand more responsibility from them to the media companies.</p><p>However, this regulation does have an impact on the fundamental role of media companies as a platform. Passing this regulation would mean that Facebook and Google are paying for linking websites, which violates the principle of freedom to link.</p><p>Freedom to link is one principle of the open internet, where people can put links to websites without permission and payment. It is the reason why we share information so efficiently with the internet. We can link our source for argumentation, allow people to share our content, and get links indexed to be searched by apps like Yahoo! or Google. This regulation is unique because, for the first time, someone has to pay to link.</p><p>Google is worried because this would stop the neutrality of the contents it indexes. Google search can be as good as it is because it passively ranks search results according to a metric that suits the user’s interests. However, once Google needs to pay for showing contents in their search result, it would create an incentive and disincentive to put the search result. For example, Google could privilege the content that has made an agreement with them only, or stop indexing links from s company that doesn’t reach an agreement with them.</p><p>In other words, by requiring payment for linking, links stop being equal and the user could lose the accessibility they owned.</p><p>Another criticism of this policy is how it can backfire. By making Big Tech pay for a publisher to sustain their content, the media industry is relying on Big Tech to survive. Big Tech, with its problem of algorithm and its impact on polarization, would be a deciding factor for journalism to survive. Effectively, Big Tech would be too big to fail, as their fall would mean the fall for journalism as well.</p><p>However, it is not like acknowledging the Big Tech is a platform would render us incapable of supporting the media company with redistribution. The state can facilitate redistribution by taxation and subsidy. In this scenario, the state subsidizes the news companies for providing information to the public.</p><p>The downside of this regulation is of course the possible threat to the independence of the media. By relying on the state and having the government deciding the terms of the information, technically the state can influence the media to do its bidding. However, it should be noted that it is possible to be state-affiliated and independent, like BBC. Or media companies are right now allowed to take sponsorship and ownership from the companies they criticize anyway, it should be possible.</p><p><strong>The Aftermath of the Showdown</strong></p><p>Not surprisingly, Google and Facebook’s opposition to this regulation goes beyond mere rhetorics. At one point, Google and Facebook said that they would withdraw their services if they need to pay for media. However, Google blinked first and ultimately made a deal with Murdoch media, a step whose main purpose is to avoid having the government stepping in.</p><p>Unlike Google, Facebook followed through with their threat and started blocking access to news in Australia in their app. That caused quite an uproar because it did not only prevent people from reading the news, but also accessing crucial information from the government.</p><p>This different reaction shows the different relationships between the two to the news. For Facebook, the news is just one among many contents that people share. The connectivity between the users is what is essential in the Facebook model and people share statuses, videos, and pictures.</p><p>On the other hand, Google wants to be a central hub for information. To not provide news when people want to answer a question is a big issue in Google’s model. That’s why Google relents and starts preparing for the time when the regulation would be passed.</p><p>In the end, Australia passed the regulation with an important amendment: the government needs to consider any existing contribution from the tech media to journalism before applying the code. This means that they might not need to pay for all links that appear on their website. Although they still need to share the algorithm changes with the publishers.</p><p>After the regulations passed, Facebook finally announced that it would lift the news ban in Australia and pursued a deal with Seven West Media. While Google also has pursued another deal with Seven West Media and Nine entertainment worth 60 million. The last amendment seems to be a crucial step that allows Facebook and Google to be accommodative to the regulation.</p><p>Facebook hurts their image by their step in banning the news. But was the amendment worth it? Or did that step go beyond Australia? is it a warning to other countries that pursue a similar deal?</p><h3>The Coup at Myanmar</h3><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*JTBCga1pnT9_XKM4HRJUmA.jpeg" /><figcaption>Photo by <a href="https://unsplash.com/@macauphotoagency?utm_source=unsplash&amp;utm_medium=referral&amp;utm_content=creditCopyText">Macau Photo Agency</a> on <a href="https://medium.com/s/photos/myanmar-coup?utm_source=unsplash&amp;utm_medium=referral&amp;utm_content=creditCopyText">Unsplash</a></figcaption></figure><p>On February 1, a coup d’etat brings Myanmar back to military rule, ending democratic reforms and parliamentary elections they have started since 2011. The reform that Myanmar has taken has never put the military under the civilian’s control. The military has never really gotten away, as they are guaranteed 25% seat in every election and even has military-sympathizer parties running.</p><p>Nevertheless, the reform allows Aun San Suu Kyi to finally lead the country after winning the election in a landslide. That, however, does not last long, despite restraints from Aun San Suu Kyi’s party, National League of Democracy (NLD) to confront the military.</p><p>What caused the coup? The official response from the military was an allegation of fraud in the last election. The army claimed that eight million cases of potential voter list irregularities were discovered relating to the 8 November election. They also have taken the case to the supreme court, but, of course, they would rather do a coup rather than waiting for the supreme court’s decision.</p><p>The last election in Myanmar indeed has some problems. The irregularities in the voter list were noted by international observers, but they noted it as an administrative problem instead of an effort to steal an election. Instead, they conclude that the problem during the poll was not threatening the integrity of the votes.</p><p>What became a bigger problem, however, was incidents preceding the elections. Political campaigns for the elections faced censorships both for political candidates and activists. Ironically, the censorship was targeted to opposition parties by the commission under the civilian government.</p><p>There are also problems with the lack of voting rights in minority regions. It denies minorities the ability to vote and disallows opposition of Aun San Suu Kyi that puts minority’s rights as their platform.</p><p>But of course, those are not what the army is citing as proof of fraud. Probably because they did not necessarily disagree with the limitation of minority’s rights to vote or censorships to the contents that the opposition parties brought.</p><p>So what is the motive then? Many assume that the coup was done to secure the army general’s interest before his retirement. The current army’s highest general, Min Aung Hlaing, would be retired this year if the coup did not happen. If he retires, he would need to relieve the control of lucrative conglomerates that the army controls. Most media think that he might use this coup to make a clean exit and secure an advantage for him and his group.</p><p>The coup might be a plan B, as Aung Hlaing has expressed an interest to be a president before. Being a president could grant him access to power that can secure his interests before his retirement. To be a president, a supermajority (67%) in the parliament is needed, and the army has secured 25% seats there. They only need the Union Solidarity and Development Party, the army-sponsored party, to secure more than 8% so they can force the election winner to make a deal with them.</p><p>However, with NLD winning 61% of available seats and USDP having lower votes than the previous election, the army would not be able to stop NLD and its coalition to elect a president of their choosing.</p><p>And thus, plan B was triggered.</p><p><strong>Fighting against the army</strong></p><p>The people of Myanmar have been united in opposition to military rule. They are banging pots and pans in the street; singing songs and poems that previously can jail them, and try their best to get the words out to the international community with whatever little internet capacity that they had. They clearly show an overwhelming rejection of military rule.</p><p>The army has shown that they are not against using violence against the demonstrators. While the scale is far from the repression they did at the peak of military rule, they still are not hesitant to shoot live bullets at protestors. At the time of this writing, at least 50 protesters have been killed by the army or the police and thousands have been arrested.</p><p>It is always an uphill battle fighting with your military. There are very few cases in history where a military junta can be toppled down without a defeat in battles or a rebellion within the army. That is extremely hard to pull out by a mere civilian’s protest.</p><p>Fortunately, protest is not the only thing that Myanmar civilians have. Labor unions in Myanmar have called for a nationwide strike to create pressure on the army. If the unions can shut down the economy with this strike long enough, the army would also face the protest from capital owners from domestic and abroad. In other words, it could be leverage on the side of the civilians.</p><p>This might not be enough. The military rule could be extended as long as the military monopolizes the instrument of violence to its citizens. That is why democratization usually happens when the military has been weakened internally and/or externally.</p><p>For example, Sierra Leona embarks on democratizations after the civil war because the junta was been weakened by the rebel army, RUF, and UK armies have defeated RUF. An internal fragmentation within the junta and a threat of Turkish invasion brought an end to the Greek Junta in 1967–1974.</p><p>A transition to democracy when the army is still strong is very rare but possible. South Korea is one example of it. A combination of organized protests from civil organizations and the intervention from the US, one of the (if not the) most important foreign ally of South Korea at that time, was able to make the army-backed dictatorship undergo democratization “willingly”.</p><p>What is lacking in Myanmar is the powerful foreign pressure that pushes for democratization. They already have overwhelming support from the civilians for democracy and democratic institutions like political parties and other civic organizations, but not the equivalent of US intervention in South Korea from the international community.</p><p>Sure, there are statements from the UN condemning the human rights violation in Myanmar; attempts to withdraw funds from abroad by the army have been prevented as well. But it has not created a significant threat to the country yet. To get into the level of US intervention in South Korea, Myanmar needs to get disapproval from either China or ASEAN. However, China has not indicated that they would intervene and ASEAN couldn’t intervene in domestic affairs by design.</p><p>The precarious condition that Myanmar faces limits the movement of Myanmar’s democratic organization. The reflection of this situation can be seen in Aun San Suu Kyi’s actions that are not only permissive to the army’s action but to some extent supportive of them.</p><p>She is not only diverting her eyes from the atrocities done to the Rohingya minorities but even defended the military. On many occasions, she even would praise the military. Many supporters of hers believe that her approach aims to keep the consent of the military and show that she is not a threat to the military.</p><p>It is not sure what kind of theory of change that she has to achieve a stable democracy. Probably she is aiming for incremental changes that would someday put the military in civilian control without them realizing it. Or maybe she just wants to maintain the quasi-democracy status quo since it is the best scenario she can expect as long as the junta is in power.</p><p>With the last coup, however, it is clear that sustaining democracy in Myanmar would not be easy. If a personal interest of a general is enough to trigger the country back to military rule, then the foundation of democracy in Myanmar is very fragile.</p><p>Predicting the future of Myanmar is very hard. The military has promised to hold a new election after a year, but many things can change within that short span of time. The military that sees an even bigger defeat in the new election could extend the state of emergency. China might see Myanmar’s army as too much liability and demand the army to end the coup. We can only wait and see for now.</p><p>In my opinion, for Myanmar to get back to democracy before the coup is possible. But it is also very possible that the army would create a rule that could create even more advantages for them in the election. The people would surely oppose that, but the army is betting that the people and the politicians would submit with enough repression and violence.</p><p>Personally, I am betting for the people in Myanmar to prove the army wrong.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=81c909b9d3cd" width="1" height="1" alt=""><hr><p><a href="https://medium.com/journal-kita/matter-loading-6-australias-news-media-bargaining-code-and-the-coup-in-myanmar-81c909b9d3cd">Matter-Loading #6: Australia’s News Media Bargaining Code and The Coup in Myanmar</a> was originally published in <a href="https://medium.com/journal-kita">Journal Kita</a> on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.</p>]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Matter Loading 5: The Rise and The Rise and The Fall of GameStop]]></title>
            <link>https://medium.com/journal-kita/matter-loading-5-the-rise-and-the-rise-and-the-fall-of-gamestop-84405b4ce28f?source=rss-ecc52cf2ff74------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/84405b4ce28f</guid>
            <category><![CDATA[gamestop]]></category>
            <category><![CDATA[deep-dives]]></category>
            <category><![CDATA[financial-markets]]></category>
            <category><![CDATA[short-selling]]></category>
            <category><![CDATA[investing]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Charlie Sanjaya]]></dc:creator>
            <pubDate>Fri, 12 Feb 2021 15:05:30 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2021-02-12T15:05:30.713Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*JAHi8rFMovFEHTw3t6T61Q.jpeg" /><figcaption>Source: Mike Mozart on Flickr</figcaption></figure><p>By now, you might have heard about GameStop and its dizzying tale of the absurdity of the stock market. So far, it is the biggest story in finance this year and we might encounter this in a debate tournament. It is not fun having an economics debate, and debating about the stock market is even more so. Thankfully, this has been a fun story in Gamestop, albeit not ending in favor of the protagonists.</p><p><strong>Catching Up with Gamestop</strong></p><p>So Gamestop, what is special about this company? At a glance, we can see that its business model is not suitable for this pandemic. It is a retail company selling video games when people are not going to the mall much and can download the game they buy from their home.</p><p>Its numbers look bad; they have not turned a profit for some quarters, and the stock has been declining since 2019. From January 2019 to January 2020, its stock’s value dropped from $5 to $15. <a href="https://www.businessinsider.com/gamestop-worlds-biggest-video-game-retailer-decline-explained-2019-7?r=US&amp;IR=T#the-problems-began-in-2013-1">Analysts believe that their slow decline started in 2013</a>, as they reacted to the rise of digital storefronts for games and music with inaction.</p><p>When stock seems to be bad, our financial market can still seek profit in this situation. Enter the short-sellers.</p><p>Short selling at its core is a method to bet on a fall in market price. To do this, you need to find someone that owns the stock or any financial product that you want to short; usually, people go to an investment bank or a stockbroker to get the product that they want. After that, you sell the stock at a market price. Someday at a designated time, you will need to give the stocks back to the lenders. The time when you give back the stocks you borrowed means closing the short.</p><iframe src="https://cdn.embedly.com/widgets/media.html?src=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fembed%2FCAs_aX95tVQ%3Ffeature%3Doembed&amp;display_name=YouTube&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DCAs_aX95tVQ&amp;image=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FCAs_aX95tVQ%2Fhqdefault.jpg&amp;key=a19fcc184b9711e1b4764040d3dc5c07&amp;type=text%2Fhtml&amp;schema=youtube" width="854" height="480" frameborder="0" scrolling="no"><a href="https://medium.com/media/7b630d839484740c43b9f09f0bad5db1/href">https://medium.com/media/7b630d839484740c43b9f09f0bad5db1/href</a></iframe><p>Gamestop is unique because the number of stocks that have been shorted is absurdly high. 140% of its floating stocks — stocks that are available to the market — are shorted. Wait, how does this happen?</p><p>This happens because the stock that got lent was re-lent to someone else. Imagine if you want to short a stock, but every floating stock is not available; this means you need to borrow stocks from a lent stock. The mechanism is confusing, and honestly, I don’t think I understand it that well. But what you need to know is that people think that Gamestop will decline in value, and people really want to short this stock.</p><p>Melvin Capital — a better-performing hedge fund before January 2021 — is one of the prominent short-sellers in Gamestop. Maybe, for them, shorting Gamestop stock (GME) is just logical for them. <a href="https://www.esquire.com/news-politics/a34785141/shopping-mall-short-hedge-fund-covid-19/">Furthermore, a tiny hedge fund successfully reaped billions of profits after shorting shopping malls a few months ago</a>. Surely, shorting GME is a calculatable risk with a decent return, right?</p><p><strong>Enter WallStreetBets</strong></p><p>Melvin Capital’s calculation is wrong because they fail to take into account <a href="https://www.reddit.com/r/wallstreetbets/">WallStreetBets</a>. Describing themselves as 4chan meets Bloomberg Terminal, this subreddit is a community of retail investors — a group of people who buy stocks and other financial products as individuals — that post their gains and losses. Unlike other investing communities, however, they do not take themselves too seriously. Its focus is to get entertained from gains and losses from an absurd, stupid bet in the stock market.</p><p>The theory about Gamestop’s inherent undervaluation has come months in this subreddit before we see the surge in Gamestop valuation. A user named DeepFuckingValue — which goes by RoaringKitty on Youtube — posted a theory about why they should invest in GME since 2019. His theory goes like this:</p><ol><li>Gamers still need discs because they have limited storage and AAA games have a big size. Gamestop always has their sales number up when an AAA title is released. The death of disc drive is greatly exaggerated;</li><li>Gamestop still has a healthy market share in the gaming industry, which is currently experiencing a boom in the middle of a pandemic;</li><li>The stock price right now is due to short-sellers who borrow then sell a stock, so the value goes down.</li><li>Buying the stocks right now when undervalued would reward us if we can do a short squeeze.</li></ol><p>What is a short squeeze? A short squeeze is a surge in stock price because short-sellers need to close their short selling by buying the stock. Remember, they are only borrowing the stock, and they need to give it back. Usually, they need to return the stock at the due date, but the stock owner can exercise an option called margin call, where they ask their stock to be replaced immediately. When the stock goes too high, the owner of the stock can ask the borrower to give back the stock since they worry the borrower cannot give back their stock. This means when the stockbroker exercises a margin call, the short-seller has to buy stocks, which then will raise the stock price, triggering other short sellers to buy the stock to cover their losses, and so on and on.</p><iframe src="https://cdn.embedly.com/widgets/media.html?src=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fembed%2FFMRyWZ6CXqM%3Ffeature%3Doembed&amp;display_name=YouTube&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DFMRyWZ6CXqM&amp;image=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FFMRyWZ6CXqM%2Fhqdefault.jpg&amp;key=a19fcc184b9711e1b4764040d3dc5c07&amp;type=text%2Fhtml&amp;schema=youtube" width="854" height="480" frameborder="0" scrolling="no"><a href="https://medium.com/media/09684f501d14cfde5d1a31f1f9b4de8b/href">https://medium.com/media/09684f501d14cfde5d1a31f1f9b4de8b/href</a></iframe><p>The media’s narrative implies as if Redditors quickly jump behind this analysis, but that is not the whole story. Initially, many are seeing this as a mere YOLO bet. When DeepFuckingValue posted his monthly portfolio update, a lot of users are calling his investment stupid in the comments. Even when he posted more than $100,000 profits, someone in the forum called his decision a “weaponized autism”.</p><p>DeepFuckingValue bought the stock at 5$, pouring in 55,000 dollars and actually buying more as time goes by. This began at least in February 2019, and initially, it was more reds than greens. The turnaround happens in August 2020, when he makes a $441,000 dollars profit from his GME stocks. By that time, the stock keeps climbing and climbing, pushing more people to buy the stock to join in the hype.</p><p><strong>GameStop goes GAMESTONKS</strong></p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/959/1*sheIADuxU-PO6zdbTQ9tdw.jpeg" /><figcaption>Source: Carl Richards from Behavior Gap</figcaption></figure><p>In January 2021, we saw a massive boom of Gamestop stocks. <a href="https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-01-28/gamestop-resumes-rally-after-reddit-forum-s-brief-outage">At one point, the stock has advanced 900% in 2021</a>. People are hailing DeepFuckingValue as a legend. <a href="https://www.wsj.com/articles/melvin-capital-lost-53-in-january-hurt-by-gamestop-and-other-bets-11612103117">Melvin Capital</a> needs a bailout from other hedge funds after losing 53% in January because of its short position.</p><p>The boom was started with news of a possible turnaround. Ryan Cohen — a former CEO of an online pet food retailer, Chewy — was the trigger of it all. Since August, he has been a major stock owner in Gamestop when he bought 9.9% of GameStop stock (now he owns 12.9%). In November, he sent a letter to GameStop BoD, admonishing them for not embracing the digital economy and doing an awful job in building e-commerce. He believes that with a pivot from brick and mortar to technology-driven vision, Gamestop can turn around.</p><p>What happened in January was the appointment of Ryan Cohen to Gamestop BoD. This appointment signals that Gamestop will finally change its course. They finally do something with their biggest block, which is retail malls. Some investors react, but the reaction in retail traders is enormous. They bought GME in droves, raising the price in effect, and encouraged more people to buy.</p><p>How did retail investors drive the stock to such an extent? I think the best explanation I can muster is this:</p><ol><li>There is a genuine interest in GME stock among retail traders. They are aware of the sorry state GME has been in and the theory of GME’s deep value. Seeing Gamestop finally build its digital business in e-commerce and digital service makes them like the stock;</li><li>The demand for the GME stock is also supplied with call options. What are call options? A call option is basically a contract for a right to buy a stock for a specific price for a particular time. Let’s say you are a baker who needs a lot of apple pie in the future. You call your apple broker and buy a right to buy 100 apples at 2$ a piece next week for 50$. Next week, the apple price rises to 4$, but you can exercise your contract and buy your 100 apples at $200. Instead of spending 400$, you spend 200$ for your apples and 50$ for your contract. You pocketed 150$ in profits from it. On the other hand, you can also sell your contract. Say it turns out you don’t want to bake apple pies anymore; you can sell your contract to those who want apples. So you sell your contract to buy 100 apples for 150$, so the buyer can buy 100 apples at $200, saving $50. Call options work like that, but they sell stocks, not options. Now, the broker needs to hedge their bets when people are making call options. That is why they will buy the stock to decrease their loss when the stock price rises. When the stock price rises because of more buys, brokers who sell call options will buy more stocks to hedge their bets. This is called <a href="https://www.investopedia.com/how-the-gamma-effect-is-distorting-the-stock-market-4693510">the gamma trap</a>.</li><li>Lastly, we have the short squeeze. The investors who short GME will see the stock price rising. Many of them will buy the stock to cover their losses; some brokers would do a margin call and force them to buy stocks to cover their losses. In short, they are buying the stocks and making the price go up as well.</li><li>Elon Musk tweeted about the stock.</li></ol><p>It is a perfect storm that cannot be easily replicated. You can’t raise the stock to that point with mainly retail investors without any missing ingredients. Well, maybe without Elon Musk they can still get the stock to $200-$300. But without either gamma traps or enormous shorts, they will not be able to do this.</p><p>The only close comparison to this is Volvo’s short squeeze in 2008, but the main culprit was Porsche, not retail investors. The truth is, whatever “new GME” people are lauding — be it AMC, BB, or silver — most likely, they will not replicate GME.</p><p><strong>The Endgame</strong></p><p>How does it come to an end? If this is a simple pump and dump — a mechanism where people buy the stocks then selling them when their price rises — we will not see GME having their stock at such a huge value for a long time. It spent a week priced above 100$ from Jan 26 to Feb 2 when it was 43$ on Jan 21. If it is a simple pump and dump, we are going to see a quick downfall from the top after people realize that no one would want to buy the stock at the current, inflated market price.</p><p>So why do they hold the stock for so long?</p><p>We can point the reason to the wallstreetbets, again. In the wallstreetbets forum, you can see that they were still encouraging others to squeeze other short-sellers when GME was in the $300s range. While Melvin Capital has said that they have closed their short position, many either didn’t believe it or believed there are other short-sellers to be squeezed. They believed that a bigger short squeeze was coming.</p><p>You also could see that holding GME stock was not merely an investment or profit-seeking venture for many retail sellers. For many, it was a moment to stick it to the hedge funds that have roamed free without paying for the crisis in 2008 that they caused. They want to hurt them, and they see that holding GME stock as a way to do so.</p><p>Things escalated when Robinson halted the trade for GME, not allowing retail traders to buy GME and allowing them to sell it. This sudden halt caused anger among the community, especially since Citadel, an investment firm that invests in Melvin Capital, is also a Robinhood partner. People are calling foul play, and some even have filed a class-action lawsuit against Robinhood.</p><p>Robinhood said that it simply did not have enough cash to meet the regulatory requirement. Buying GME, a very volatile stock, required a significant amount of collateral because it carried bigger risk. Furthermore, most Robinhood users had more buy orders than sell, which made the risk even higher. To execute the trade, Robinhood needs ten times the usual amount of deposit they usually need. That was why they halted the trade.</p><p>Once they raise $1 billion in emergency capital, they let a limited amount of buying for the volatile stocks. By that time, the damage to its reputation has been done, and lawsuits have been filed against them.</p><p>But anyway, the endgame.</p><p>The game those stock traders are playing is basically a game of chicken with billions at stake. Short sellers need to bet that GME has peaked and retail buyers are going to sell. The retail traders have to hold the stocks and encourage others to do it as well until the short sellers need to close their position.</p><p>If the short sellers buy stocks to close their position and limit their loss, they lose. On the other hand, the retail traders win if they can hold the stock until short squeezes that pushes the price to an unprecedented height happens.</p><p>In the end, things don’t seem to work how the retail traders intended. Since Feb 1, the stock has been declining, down from 316.56 to 63.77. It is still way higher than its price a month ago, but those who buy the stock at 200–300 are seeing the valuation of their asset go down fast.</p><p>Data shows that ultimately retail investors sold more than they bought. This can only point to one conclusion: the call to hold the stock failed, and The short squeeze that they are envisioning did not happen. The GME is now hovering around $50-$60, with little prospect to get near 100.</p><p>They won the battle with Melvin Capital but lost the war with the big hedge funds.</p><p><strong>After the Game</strong></p><p>Now, amidst the hype, what can we take away from it? This GME fiasco puts the spotlight on the short-sellers, who are previously tucked in the shadow of the financial market. While many people familiar with the financial market see them as opportunists that benefit from others’ misfortune, short-sellers’ portrayal in the popular media tends to be positive. Short sellers are the protagonist in Big Short, who uncover wall street’s greed in the mortgage market. Media also portrays the latest short in US malls due to a diligent hedge fund that analyzed correctly that American malls’ value was inflated.</p><p>Now, the tide has turned. More and more people are calling for short sellers to be banned. They see the short-sellers as greedy hedge funds that cause other firm’s misfortune. Led by Elon Musk, who has experienced a significant setback himself because of the short-sellers, their number is rising.</p><p>Is banning short selling a good move, though? Most people in the financial market would disagree. They would say that short selling is crucial to discover the market price and prevent a financial product’s overvaluing. This overvaluation can happen for many things, ranging from how most investors are just too bullish and skipping over important fundamentals to simply a crime like a fraud. Short-selling prevents this from happening.</p><p>Short selling is also an essential hedging mechanism. When you are investing in a company, you might want to hedge against an industry-wide failure. For example, if you invested in an internet company in 1998, you can protect your bet against an industry risk if you short the competitor. By doing so, when the industry-wide failure happened (which indeed happened in the dot com bubble in 1999), you would lose a lot of money in your internet company investment, but you still have some money from your short against another company.</p><p>Eliminating short selling would make this function disappear. Without short-selling, investors would need to take more risks when they are investing in a company. They also would scrutinize a company or financial product less because there is no profit to be made from doing so.</p><p>How about obliging them to disclose short positions at least? This one might make more sense. You now have to disclose your position when you own more than 5% share of a company; why do we treat short positions differently? By disclosing the investor’s short position, we will prevent an opportunistic short selling that devalues a financial market too much since we can scrutinize the short position. You would not want your position to go public unless you have a strong reason to do so.</p><p>The downside of this is obviously how it makes the position vulnerable for the short squeeze. After the GME boom happened, CItron — a hedge fund specializing in short selling — has decided to stop disclosing their infamous short report, which reports on companies they think worth less than their valuation. The hedge funds know that putting your short position in public is inviting you to be attacked.</p><p>There are also concerns about Robinhood’s business model. Robinhood is famous for being a pioneer in commission-free stock trading. However, their mechanism to reap profits is under heavy scrutinization, especially since their model seems to have a potential conflict of interest with the hedge funds.</p><p>To explain this, we need to understand how the Robinhood business model works.</p><p>The conventional way to purchase a stock is by going to the stock market and buy stock from those who want to sell. To do this, you need to have a broker, and you need to pay a commission fee. It is like buying bakwan Pontianak from a jastip service. You need to pay someone for the trouble of executing your trade.</p><p>Previously, most retail traders worked like this as well. To make a purchase, you need to pay a $5 commission fee per trade. This fee is quite expensive and limits the trading frequency that you can do as a small trader. If you only have $100, you cannot just buy and sell by following how the market goes since 20 trades will make you run out of money.</p><p>Robinhood changes the retail broker industry by making trading free and getting profits from payment for order flow (PFOF).</p><p>PFOF is different because they get money from giving orders to the wholesalers. Wholesalers get profit from the difference between selling and buying price. I have a more technical explanation below, but if you need something more understandable, let’s talk about this with a pasar analogy.</p><p>Imagine the old time when there were no online shops and villagers could not easily buy things from the city. In this setting, they need to rely on a Bandar to sell their vegetables and buy what they want from the city. Bandar gives the orders to Pasar Induk, informing them what the villagers want to sell and buy. As an owner of Pasar Induk, you buy what the villagers sell and sell what villagers need. The profits come from the difference between the buying price and the selling price.</p><p>PFOF works when instead of charging people money to sell and buy stuff from the city, the Bandar decides to work with Pasar Induk. The Bandar and Wholesaler make a profit-sharing agreement for each order. So the Bandar got a payment for the orders they bring to the Pasar Induk, and Pasar Induk gets more profits as they get more orders. In a nutshell, this is a payment to order flow.</p><p>If you want to have more technical analysis, Matt Levine from Bloomberg explains it best here:</p><blockquote>Okay, let’s make payment for order flow again because people are talking about it, and that always stresses me out. Here’s an intuitive description of how it works. A million people come to a broker to trade GameStop Corp. stock. Half of them want to buy shares, half of them want to sell shares. One share each, all using market orders, all at precisely the same time. The stock exchange has half a million shares of GameStop available for sale at $58.25, and orders to buy half a million shares for $58. The broker could send all of its customers’ orders to the stock exchange, where the buy orders would be filled at $58.25 and the sell orders would be filled at $58; the broker would pay the exchange a small fee for executing these orders.</blockquote><blockquote>But! The broker realizes, look, all these people who want to buy shares could be matched up with all these people who want to sell shares. I don’t have to pay a fee to the exchange, the buyers don’t have to pay $58.25, and the sellers don’t have to get $58. The buyers could pay $58.15 and save 10 cents, the sellers could get $58.10 and make an extra 10 cents, and I could keep 5 cents (and avoid the exchange’s fee) for my trouble. That’s a good deal for everyone!</blockquote><blockquote>[…]This is not actually an accurate description of the mechanics, because in fact a million orders don’t all come in at once. The U.S. equities trading day has 6.5 hours, which is a lot of milliseconds, and the odds of even two offsetting trades coming to a broker in any particular millisecond are low. People want their trades executed quickly and at the current market price; it would not be okay for your broker (or the wholesaler) to just sit on your order for a few hours — as the market moved — until it accumulated enough orders to match them all up.</blockquote><p>But the key insight is that you can model it <em>as though this were true</em>. If the wholesaler gets a retail buy order now, it will probably get an offsetting sell order in 10 milliseconds or 10 seconds or 10 minutes. If the buy order can be filled at $58.15 now, the offsetting sell can probably be filled at $58.10 later, so the wholesaler can make its 5 cents. So the wholesaler executes the trades for its own account, out of inventory: If a retail sell order comes in, the wholesaler buys the shares and owns them for a little while; eventually, a buy order comes in and takes the shares off the wholesaler’s hands. The wholesaler bridges the time gap between buyers and sellers. It uses its balance sheet to buy the stocks people want to sell and sell the stocks people want to buy, confident that over the course of the day those desires will mostly offset and it will make its spread.”</p><p>Now the problem with this model is that Citadel Securities is Robinhood’s wholesalers. The same Citadel that bails out Melvin Capital and has a clear stake for Melvin Capital to rebound. So people might be thinking, hey, that sounds like a conflict of interests! What if Citadel is the one forcing Robinhood to halt trading to reduce the loss for Melvin Capital. Well, that is, of course, not true according to Robinhood, but I guess we will find out in several months in the court since Robinhood is getting class-action lawsuits from the traders after stopping the trade from buying GME, AMC, and BB.</p><p>Let’s assume that we stop PFOF, we will not get a potential conflict of interest in retail trading, but we might need to get back to trading with a commission fee. Payment for order flow is a significant source of revenue for retail traders. While retail brokers have other revenue sources, PFOF is a big reason why most keep the commission zero.</p><p>Zero-commission trading has been hailed as an innovation that democratizes trading. What previously barred people with low income from buying and selling stocks has now disappeared. Trading is now appealing for many, and this also helps people learn investment and trading, as you can sell to cut your loss and buy fractional shares without penalty. Long-term trading is also an excellent way to build wealth, and zero-commission retail brokers help people to do so.</p><p>Well, the downside is also people now can lose their money in stock trading as well. And retail traders could make a financial bubble easier or volatility that doesn’t reflect the market. There are also cases where inexperienced traders got involved with a high-risk investment like options-trading. <a href="https://edition.cnn.com/2021/02/09/investing/robinhood-lawsuit-suicide/index.html">The ramification of allowing high-risk trading at least has resulted in the suicide of a 20-year-old boy</a>.</p><p>Some of us would have a knee-jerk reaction to say, well, they are not supposed to join the trade then, keep the barrier up. However, this then means the stock market would only be taken advantage of by hedge funds or wealthy traders. They also create bubbles, frauds, and economic crises from irresponsible trading. Why only give access to them but now regular people?</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=84405b4ce28f" width="1" height="1" alt=""><hr><p><a href="https://medium.com/journal-kita/matter-loading-5-the-rise-and-the-rise-and-the-fall-of-gamestop-84405b4ce28f">Matter Loading 5: The Rise and The Rise and The Fall of GameStop</a> was originally published in <a href="https://medium.com/journal-kita">Journal Kita</a> on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.</p>]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Matter Loading 5: The Future of Joe Biden Administration]]></title>
            <link>https://medium.com/journal-kita/matter-loading-5-the-future-of-joe-biden-administration-f7dd33e8b7d?source=rss-ecc52cf2ff74------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/f7dd33e8b7d</guid>
            <category><![CDATA[environmental-issues]]></category>
            <category><![CDATA[joe-manchin]]></category>
            <category><![CDATA[stimulus-package]]></category>
            <category><![CDATA[joe-biden]]></category>
            <category><![CDATA[deep-dives]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Charlie Sanjaya]]></dc:creator>
            <pubDate>Fri, 12 Feb 2021 14:33:00 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2021-02-12T15:04:58.010Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>Welcome to the fifth edition of Matter Loading! For the first time, I split this edition into two parts, each part covering one topic. I think it would be more convenient overall since combining it would make the newsletter too long.</p><p>Unfortunately, in this edition, we will need to talk about COVID-19. Again. This time we will discuss Biden’s plan on COVID-19 recovery. With Biden in the White House, we will see notable differences and policy opportunities that won’t exist in Trump’s presidency.</p><p>I also discuss other aspects of his reforms, ranging from his economic plan, immigration, and many more. Like it or not, US would remain a mainstay in our debate motions. Therefore, while its politics can often bring a headache, learning about it is necessary. Hopefully, in this edition, I could help you understand the new status quo and identify critical points that you need to research further.</p><p>Anyway, we will also discuss finance as well. Economic debate motions will always be the bane of our existence. Fortunately, the case we will see here is a fun one. Of course, I am talking about Gamestop and the hilarity of it. A group of Redditors just made a hedge fund lose billions of money and put a stock to jump several folds in value. We are living in an exciting time, indeed.</p><p>Without further ado, please enjoy, Matter Loading #5!</p><h3>The Future of Joe Biden Administration</h3><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*BSvjPbQHyCJYzPujdM5YAA.jpeg" /><figcaption>Source: Wikimedia, taken by Glyn Lowe</figcaption></figure><p>On January 20, Joe Biden became the United States’ new President. Many believe we will see a drastically different administration with a new president than before. However, the president cannot do all of the policy-making by themself. The policy he makes would depend on Congress’ approval. Without congress, there would be no budget approval, and policies that need fiscal spending would not pass.</p><p>Fortunately for Biden, the Congress is in Democrat’s favor. But only slightly. Both Democrats and Republicans share 50 seats in the Senate (with Vice President as the tiebreaker), and Democrats control the House of Representatives with 221 seats, a ten seats margin with the Republicans. Theoretically, Democrats can pass any policy they want with the constitution as their only constraint. In practice, though, things are not so simple.</p><p>The razor-thin margin means all of the Democratic party members in the Senate have to vote unanimously all the time for their policy to pass. That is not a problem if the Democratic party is a united, disciplined party with a clear ideology. However, that is not the case. The Democratic Party is a big tent party that hosts different ideologies within its ranks, and consensus doesn’t come easily.</p><p>The Democratic party has a senate member who has been a socialist before it was cool, a centrist that stole a seat from a Republican, and a Democrat whose position resembles a moderate Republican. They have voted as a bloc and can reach a consensus, but it is not rare to see one or two senators breaking ranks on some issue. However, they cannot afford a significant disagreement now. If the policy were deemed unacceptable for even one Democratic senator, it would fail in the senate.</p><p>In this scenario, two contrasting Democratic senators (technically one is Independent who caucus with Democrats) became the highlight. On one side, we have Bernie Sanders, a democratic socialist. And Joe Manchin, a most conservative Democrat senator from West Virginia. Both represent two different political ideologies that need to be satisfied for a policy to pass.</p><p>For now, Sanders and other left-wing in the Democratic Party seem to work together in Biden’s camp. For the left in US, moving Biden to the left is their top priority, and the way forward is working with Biden. Democratic party and Biden’s administration team have been welcoming with the democratic socialist so far. For example, The Democratic party has chosen <a href="https://www.nytimes.com/2021/01/12/us/politics/bernie-sanders-budget-committee.html">Bernie Sanders to be the Senate budget committee’s chairman</a>; <a href="https://insideclimatenews.org/news/13052020/biden-ocasio-cortez-kerry-climate-task-force/">AOC and Varshini Prakash from Sunrise Movement also helped Biden drafting his climate policy</a>.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*K6As9mnbIb6u4ypfhaGrhw.jpeg" /><figcaption>Joe Manchin, source: Third Way Think Tank</figcaption></figure><p>On the other hand, Joe Manchin is a senator who often finds himself in disagreement with Democratic Party until now. While Manchin has accepted the latest coronavirus budget, the West Virginia Senator also has expressed disagreements with Biden’s minimum wage plan. Recently, <a href="https://www.politico.com/news/2021/01/25/joe-manchin-filibuster-462364">he refuses to get rid of the filibuster,</a> a silly technicality where a senator can effectively veto a bill by extending the debate over and over again.</p><p>So, what’s different with Joe Manchin? We need to understand his political career to understand his move. He is one of a few senators who could get elected in a state that favors a president from a different party. Furthermore, his state — West Virginia — , chooses Trump in an enormous margin, has a Republican Governor, and elects Republicans to occupy all of their House of Representatives seats. West Virginia is as red as it can get, yet Manchin can occupy a senate seat as a Democrat.</p><p>He has different interests than other Congress members in a safe blue state or swing state. Unlike them, most of his constituents are mostly conservatives. When you vote for a liberal policy, you can gain from liberal voters in a swing state to offset conservative backlash; in a safe blue state, voting for a liberal policy is a no-brainer. In West Virginia, there is no such thing; a conservative backlash could end his senate re-election. His realistic political position is only being a moderate that promotes bipartisan solution in policymaking.</p><p>Manchin’s opposition to Biden’s platform also shows a part of a broader debate on Democrat’s electoral strategy. Does being “too progressive” hurts the Democratic Party nationally? Some senators — Manchin included — believe so. They think highlighting policy proposals like Defunding the Police only appeals to coastal liberals, but it scares people in a swing state and rural area. Therefore, being too progressive hampers Democrats’ chance to win in a red or swing state.</p><p>Progressive democrats disagree with this. For them, the progressive agenda is what made Democrats win the election. <a href="https://www.jacobinmag.com/2021/01/minimum-wage-biden-fight-for-15-florida">They pointed to how 15$ minimum wage could win while democrats can’t</a>, showing that a progressive plan that can improve people’s livelihood can win the elections. Progressives also argued that supporting Black Lives Matter is essential to push minorities’ turnouts, which was one of the main reasons why Biden won the last election,</p><p>This issue will be a background for the internal debate within the Democratic party. Worst case, there could be an impasse.</p><p>An impasse could be an issue for the Democratic Party. While they control Congress, things could change in the mid-term election in 2022. In the last election, The Democratic Party lost 12 seats to Republican Party. If the Republican party gain one seat, The democratic party will lose its control in the Senate. The Democratic party needs to show that they can bring changes when they are in charge, or else people who vote against Trump would not come out for the Democrats in the mid-term election.</p><p><strong>Immigration reform</strong></p><p>President Biden spent the first days of his presidency reversing Trump-era immigration policy. Not only by revoking Trump’s executive orders but also by amending the damage. One of the notable orders includes establishing a task force dedicated to reuniting 545 children with their parents.</p><p>However, it is clear that this administration does not seek to just go back to Obama’s era policy but instead going beyond that. Or maybe even beyond any preside</p><p>One of his boldest plans shows that the 46th President is trying to solve an issue no other president can resolve satisfyingly before, immigration reform. Under Biden’s plan, 11 million undocumented immigrants would have a path to permanent legal residency. This policy proposal is easily the most ambitious immigration reform ever, even dwarfing Reagan’s bill in 1968 that legalizes 3 million undocumented people.</p><p>In this bill, immigrants who came to US before Jan 1 can apply for temporary legal status for five years. At the end of their temporary status, they can apply for green cards.</p><p>There is a significant hurdle on the way, especially from the Republicans. Providing amnesty to illegal immigration is very unpopular in red states. Conservatives see this as a blanket amnesty to illegal immigration, and people are afraid that forgiving this would encourage illegal immigration.</p><p>Activists are adamant that there should be no change to the bill. But there is indeed a strategic issue with this plan. Legalizing too many immigrants could be too ambitious that it would stall in Congress. Republicans would reject this because immigrants are a strong bloc for Democrats (although it is changing). Legalizing many would mean strengthening their blocks in an immigrant state like Florida or texas. They would surely filibuster this effort when they can.</p><p>Also, even Democrats worry that this reform would cause a backlash among their constituents.</p><p>Because of this, some advises Biden to start slow and incrementally. <a href="https://www.nytimes.com/2021/01/27/us/biden-undocumented-immigrants-citizenship.html">For example, by legalizing farmworkers firs</a>t. Why farmworkers? Farmworkers need immigrants to fulfill this job’s demand because US citizens don’t want to work there. Unlike immigrants in another sector, they are not competing with US citizens for jobs. Most of them are also in US legally on a temporary work visa, so people can’t claim that they come to US illegally.</p><p>Obama was close to passing a comprehensive immigration reform policy, but the bill was killed in the Republican-controlled house. This time, with Democrats controlling the house and the senate, will they be able to do it?</p><p><strong>Economy</strong></p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*Sq0A_HzCSUtHDc-DbybTrw.jpeg" /><figcaption>source: onlyworkforyou.com</figcaption></figure><p>Biden’s administration’s highest priority is to pass a new stimulus package. <a href="https://edition.cnn.com/2021/01/14/politics/biden-economic-rescue-package-coronavirus-stimulus/index.html">The new package includes government aids for states and schools, fundings for vaccines and testing, subsidies, enhanced unemployment aid, and many more</a>. Two components of the bill that would raise the most attention are the $1400 stimulus check and the $15 minimum wage. The bill would amount to $1.9 trillion.</p><p>The opposition to the stimulus check proposal believes that a $1400 stimulus check is too much or downright unnecessary. US economic performance looks better than expected, and the economy seems to be benefiting already from the 900 billion aid package in late December. Furthermore, new unemployment claims have fallen for two straight weeks; job creation in January increased by 174,000. If the economy is already on the right trajectory, what is the point of the bill?</p><p>Another point from the opposition is that increasing direct cash transfer is a solution mismatch to the pandemic. According to former CBO Director Douglas Holtz-Eakin, what’s holding back the economy is the virus, not a lack of money in the consumer’s pocket. He points out to personal saving rate in December, which stood at 13.7%, more than double its average since 2000. This higher saving rate means people don’t consume their money and saving it instead. According to Eakin, giving people more money would not stimulate the economy and would just increase savings.</p><p>Proponents of this bill still believe that this bill is essential to prevent any long-term damage to US citizens. Many people affected by the pandemic might be losing their assets like houses and businesses, which could create a shock and make them significantly poorer. This check would also prevent people from being forced to be homeless.</p><p>The debate surrounding the stimulus check is not only about whether to send the checks or not. It is also about the amount of the checks, the income of the stimulus recipients, and the amount given to the dependants.</p><p>The Republicans agree on giving stimulus checks, but with crucial differences. They only want to give $1000 for working adults and $500 for dependants. While in Democrat’s plan, both working adults and dependants would receive $1,400. The income threshold to obtain this is also lower in the republican plan; it is 40,000 for singles and 80.000 for a married couple, instead of $75.000 for singles and $150,000 in Biden’s plan.</p><p>Joe Biden himself sees a $1400 stimulus check as a top priority campaign promise. While other bill components are negotiable, going back from this check would violate his campaign promise. He is, however, open to narrowing the qualification of those who will receive them. He initially wanted to give the check to singles with $75,000 income, but it seems like he would accept a reduction of the income threshold to $50,000.</p><p>And, of course, Bernie Sanders and the left-wing democrats oppose this. It would take a while until we can see a finalized plan.</p><p>Another point of contention is also the minimum wage. Joe Manchin has expressed that he doesn’t want a $15 minimum wage. He believes that his state can only raise the minimum wage to $11 instead of $15. Without his support, this bill would have no hope of passing unless one Republican senator votes with the Democrats.</p><p>The argument for and against the minimum wage is a thorny issue. The classic argument against the minimum wage is that it would reduce employment. Businesses who can’t afford the salaries would lay off people; they would do the same to the employees who are not worth the minimum wage.</p><p>The impact of raising the minimum wage on employment has been proven more complicated. <a href="https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-02-03/minimum-wage-arindrajit-dube-on-economic-impact-of-15-an-hour">Researches have shown that raising the minimum wage doesn’t create substantial job-loss</a>. A theory on why this happens is that employers have been setting the wage as low as possible. Therefore, it would still be worth keeping the employees for employers even though they have to pay more. Thus instead of making employees get laid off, a better minimum wage could get the wage closer to its real value.</p><p>But wait, if we want to alleviate poverty and increase buying power, maybe we don’t need to increase the minimum wage; how about subsidizing the pay instead? Building from this logic, some economists prefer enhancing earned income tax credit instead (EITC). EITC works by giving tax refunds (in the form of cash or decreasing tax) whose numbers depend on the income and the number of children that the recipient has.</p><p>Proponents of EITC believe that this is better than raising the minimum wage. Instead of burdening small businesses and limiting career opportunities for entry-level workers, the government should provide welfare assistance to those who need it due to their low income or the number of dependencies.</p><p>The problem with this policy is how it is not necessarily good at reaching the people it intended to reach. According to<a href="https://www.peoplespolicyproject.org/2020/05/18/the-myths-of-the-earned-income-tax-credit/"> research</a>, only 78% of eligible recipients can get the benefits. Furthermore, the benefits also got cut off because most EITC beneficiaries need tax preparers to help them qualify for this, which costs around 13–22% of their benefits (such is the USA’s wonderful tax culture). Furthermore, it seems that the positive employment effect and poverty alleviation effect of EITC is not that substantial on its own.</p><p>Most agree that the minimum wage policy and EITC should work together. Instead of doing just one and not the other, doing both can maximize the benefit. Although for proponents of EITC, transferring wealth without disrupting the job market is the appeal of EITC.</p><p>If we want to increase the minimum wage, the question is how much? The most popular number is 15$, based on the amount that fast-food workers demanded in 2012. After adjusting for inflation, $15 in 2012 is worth around $17–18 dollars now. Some are understandably calling it not enough, but many are calling it too much.</p><p>However, the clearest, biggest obstacle for this is, of course, Joe Manchin. Democrats cannot pass the bill without his support, so maybe a change of tactic is necessary.</p><p>Another alternative is raising it to 15$ but making an exception to some states who cannot do it. Under this plan, some states would be exempted from the federal minimum wage, but they need to plan to catch up to the minimum wage.</p><p>Of course, there are possibilities that minimum wage will be put to the shelf for now. It is not 1400$ check, which is an important campaign promise. However, Democrats would be foolish not to try to put this in their strategic legislative goals. <a href="https://www.jacobinmag.com/2021/01/minimum-wage-biden-fight-for-15-florida">15$ minimum wage is a winning campaign; it succeeds where democrats fail</a>.</p><p><strong>The environment</strong></p><p>To understand the environmental policy in Biden’s era, we need to understand the environment’s new status quo.</p><p>The good news is implementing green energy is easier than ever. <a href="https://www.carbonbrief.org/analysis-world-has-already-passed-peak-oil-bp-figures-reveal">Coal and Oil has or is nearing their peak price</a>, and <a href="https://www.weforum.org/agenda/2020/06/renewable-energy-cheaper-coal/">solar power is cheaper than ever</a>. Transitioning to green energy is not only easier but also economically makes sense. We can’t rely on coal and oil for jobs anymore, but green technology could provide more jobs. Going green is suddenly the pragmatic solution to build industries.</p><p><a href="https://nymag.com/intelligencer/article/climate-change-after-pandemic.html">Another good news is getting our warming to 2-celsius to prevent catastrophic climate change is more feasible than ever</a>.</p><p>The bad news is that putting our warming at 2-celsius is not that good for many. We already see climate change’s impact with a decline in food production, more natural disasters, rising sea levels; this is before we reach 2-celsius. After raising to 2-celsius, we are going to see even more of these problems. Many islands would sink under the sea level, and millions would see their livelihood not viable anymore.</p><p>Getting to 1.5 celsius will drastically reduce these problems, but it is still extremely challenging. According to the UN Emissions Gap report, staying below 2 degrees increase would require tripling the stated ambitions of decarbonization targets and renewable energy, while staying below 1,5 would require quintupling the stated ambition.</p><p>In this note, Biden has shown that he sees environment policy and job creation as perfectly compatible. Oil and coal jobs are not going back for good, and US needs a new industrial policy to increase employment. The renewable energy industry makes sense to do just that. <a href="https://www.forbes.com/sites/jeffmcmahon/2020/10/26/renewables-and-energy-storage-are-surging-in-red-states/?sh=11d80b885a69">Fortunately, it seems that Republican-controlled districts realized that</a>. Most of the wind-energy generator, for example, is hosted in red states.</p><p>Less possibility for climate catastrophe also should not stop the left from insisting on doing more. A 2-celsius increase is not little; it doesn’t put us into existential crisis, but it would sink several countries underwater. We are going to see more natural disasters and heatwave that kills people. A developing country that hasn’t made preparation will suffer from hunger problems. There is a moral argument to be made here that a significant change is needed now before it is too late.</p><p>For now, they have struck a compromise with Biden’s administration. But in the future, there will be debates about how far we should go. Fortunately, the worst-case scenario is might not exactly the end of humanity as we know it, but it still millions of deaths in the Global South.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=f7dd33e8b7d" width="1" height="1" alt=""><hr><p><a href="https://medium.com/journal-kita/matter-loading-5-the-future-of-joe-biden-administration-f7dd33e8b7d">Matter Loading 5: The Future of Joe Biden Administration</a> was originally published in <a href="https://medium.com/journal-kita">Journal Kita</a> on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.</p>]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Matter Loading #4: FT Break Edition]]></title>
            <link>https://medium.com/journal-kita/matter-loading-4-ft-break-edition-25d26d5a221e?source=rss-ecc52cf2ff74------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/25d26d5a221e</guid>
            <category><![CDATA[pilkada]]></category>
            <category><![CDATA[covid19]]></category>
            <category><![CDATA[deep-dives]]></category>
            <category><![CDATA[elections]]></category>
            <category><![CDATA[vaccines]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Charlie Sanjaya]]></dc:creator>
            <pubDate>Sat, 30 Jan 2021 06:55:16 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2021-02-13T12:36:01.069Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<h3>Matter Loading #4: Political Dynasty and COVID Vaccine Rollout</h3><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/640/1*ekOp-qtAhixhskq6kpIkPw.jpeg" /><figcaption>source: wikimedia commons</figcaption></figure><p><strong>Pilkada, the democracy festival for whom?</strong></p><p>In our latest regional elections (Pilkada), political dynasties show their neverending relevance in our politics. Atut’s family, which is the old dynasty in Banten, remains strong. They were able to win both Serang regency and South Tangerang election. In this Pilkada, we see Jokowi’s family becoming a new political dynasty, as his son and son-in-law won their regional elections in Surakarta and Medan.</p><p>Despite the opposition and critics of political dynasties, they keep winning. In addition, many of the political dynasties have been proven corrupt or/and incompetent. However, people still give their votes to political dynasties members anyway. What caused this?</p><p>First, we need to acknowledge that sometimes people choose the political dynasties simply because, well, they are the only choices. Pilkada in South Tangerang had all candidates with ties to three different political dynasties. In Kediri, Haninidhito, Cabinet Secretary Pramono Anung’s son, faced an uncontested election. He only needs to win against a blank box.</p><p>On the other hand, the political dynasty candidate might face a weaker opponent. The Surakarta election ended in an overwhelming victory for Gibran, the son of Jokowi, with more than 80% votes against an independent candidate with no political party backing.</p><p>Second, political dynasties have an exclusive advantage in their region. Once we transitioned to democracy in 1998, the regional elite holds a more substantial political capital than the political parties. They just lack the means to occupy the political seats. On the other hand, political parties need to start from scratch in many regions because of the political repressions in the New Order era.</p><p>For political parties, capitalizing on the dominant local elite seems much easier than working against it. On the other hand, working with a political party is the most convenient path to power for the regional elite. This collaboration is the driver of the political dynasty in Indonesia after 1998.</p><p>Afterward, the regional elite can expand their influence from the incumbent role. The elites build their political capital by building patronage and serving their clients’ interests as the incumbent. They then extend the power to their family, either to occupy a different governmental position or as a successor of their position,</p><p>Third, the political dynasty continues its relevance because the existing political institution cannot forestall it. It is not like there was no effort to curb down the political dynasty. Regional election law in 2015 sought to curb political dynasty by disallowing a family of incumbents to stand in a regional election. However, the supreme court ruled the law unconstitutional (<a href="https://nasional.kompas.com/read/2020/09/05/11313811/soal-politik-dinasti-mahfud-md-tidak-ada-hukum-yang-bisa-halangi-nepotisme?page=all">for a good reason</a>).</p><p>For political parties, an alliance with a political dynasty is not without its downsides. This alliance closed down the opportunity for party cadres to rise through meritocracy. Political dynasty might also have an interest that doesn’t align with the party’s strategy and national platform, creating inconsistency and conflict potential.</p><p>On the other hand, political parties cannot just divest away from the political dynasty. These influential families can opt-out from one party and join another, becoming a strong competitor in a regional election. Some like Prabowo’s family or Atut’s family might focus on one party. Still, it’s not rare to see dynasties changing their political alliance, like Itoc Toha family in Cimahi that changed from PPP to PKS.</p><p>To fight against the political dynasty’s influence, political parties need to strengthen their base without relying on the regional elite’s power. However, trying to take away the elite’s base could be risky. Your political rival might decide to work with the elites you abandoned, making them stronger.</p><p>On the other hand, the political party also needs to resist building its political dynasty. We can see the case of Jokowi’s family. Jokowi is an example of someone rising through the political ranks in a “natural” progression. His popularity is massive and organic, and he didn’t come from a politician’s family. However, the decision to put his son and son-in-law in regional election turns his family into a political dynasty.</p><p>Political dynasty will remain a fixture in our politics as long as the real alternatives don’t exist. Many people don’t like political dynasties, but they won’t vote you for merely being outside of a political dynasty. Building a political candidate with a programmatic vision and a path to victory is imperative to fight against the political dynasty.</p><p>Meanwhile, we cannot do a lot in the law department. Barring someone to participate in the election because of their bloodline is undemocratic and illegal. We can not stop a famous politician’s family from running in an election.</p><p>What we can do, however, is to encourage more competition in the election. Right now, you need to pass a 20% threshold of DPRD seats to run as a candidate. This threshold makes it harder for political outsiders or a new candidate to run in an election. When you need to work with others to run a candidate, you would most likely choose a safe candidate. The choice usually falls to a political dynasty member, which has political capital and is also easily known by the public.</p><p>If we drop the threshold, PKS could at least propose a more credible opponent to Gibran. We might also see an anti-political dynasty candidate in an election dominated by political dynasties like in South Tangerang. In short, making candidacy more viable for political outsiders make it more likely to challenge the political dynasties.</p><p>The downside of this policy is it would make running an election more expensive. Threshold simplifies the ballot a lot since they can run five candidates at most. If we lower or abolish the threshold, we would see more candidates, which would create a logistical challenge. The election would need larger, more expensive ballots and more sophisticated political communication to inform all of the candidates to the voters.</p><p>Furthermore, most of the candidates might not be viable to win. In UK, for example, people are relatively free to run in an election. Each constituency can have a dozen candidates every election. Yet, the winner of the election is always the big parties almost all the time.</p><p>The political threshold problem is not exclusive to the regional election; it also applies the presidential election. PKS is proposing to drop the presidential threshold from 25% to 15%, saying that more candidates would give more chances for people to run in an election and reduce polarization (Ahok would like to have a chat with you, PKS). The Democratic party went further by proposing to put the presidential threshold to 0%.</p><p>Another critique to lowering or abolishing the presidential threshold is it could potentially elect someone without sufficient legislative support. Without sufficient support from the legislative body, the president would face a big challenge in passing a law.</p><p>This is honestly a weird argument for two things. First, only having 20% support in the parliament would create the same problem. Second, we have never got this problem even after we elect a president with low support from the political parties. After the presidential election, the parties usually would create a new coalition to get behind the new Government. This is why SBY can rule despite only having around 13% of DPR seats in his original coalition. The same thing also happened in Jokowi’s era, where we can see him going from forming a minority government at the beginning to dominating the parliament.</p><p>The problem with political dynasty is ultimately a problem of a democratic country trying and failing to shed off its feudalistic past. Putting up barriers to compete in the election serves the interest of the powers that be. Lowering barriers to run in the election would mean more random parties or candidates popping up like in 1999. But looking back, was that even worse than the election we see now? Is it that bad to see people making new political parties and failing that we should prevent them from doing so? Why are a strong government and weak opposition a requirement in our political system?</p><p><strong>Pilkada and COVID</strong></p><p>What’s done is done, but should Pilkada be delayed? One of the concerns of holding the regional election is increased COVID-19 transmission. The concern was proven even before the regional election, as the preparation itself has been a superspreader event. Election commissioners are tested positive and even died from covid-19. Looking at the positive cases 7–14 days after Pilkada, we also see a spike in positive cases of COVID.</p><p>Holding an election in the middle of a pandemic is a dilemma. On the one hand, you don’t want to risk worsening the pandemic, but indefinitely delaying an election would create a crisis of political legitimacy.</p><p>In Bolivia, for example, the interim government was accused of delaying the election to hold power by the people. The interim government, formerly the opposition to the MAS party, held into power after the last presidential election was annulled due to the election fraud allegation by former president Evo Morales. The Interim government has promised to do the election as soon as possible. However, they have delayed the election three times due to the pandemic.</p><p>The accusation holds its weight when we can see the political prosecution of political opponents, violence to the activists from the MAS party by the army, and intimidation to the MAS as a whole by the interim government. Amidst the low number in the polls for the interim government and Luis Acre from MAS being the favorite to win the election, many think that the interim government is holding its position unjustly. Massive protests and roadblocks precede the election until finally, Luis Acre from MAS won the election in a landslide.</p><p>Delaying the election could create a crisis of political legitimacy. This is especially true when you are in the middle of a pandemic, and the government branches need to implement an unpopular policy. An interim governor or a governor that has passed its term might not have the mandate to do said policy, creating instability when they force their way.</p><p>In this case, holding the regional election as scheduled was right in hindsight. Months after the election, the pandemic turns out for the worse. We have seen an all-time high for daily positive cases months after the election, and we still don’t know when the pandemic would end or get better. At the very least, holding the election as scheduled doesn’t add a political crisis to Indonesia’s problems.</p><p>Holding it as scheduled might be the right decision, but it obviously can be done better. Other countries have shown that holding an election without worsening the pandemic is possible and there is no reason we can’t do the same.</p><p>The biggest problem with the last Pilkada is mostly in the policy’s execution. Last election has seen more than 2000 violations of health protocols. Most of them were done in the campaign since many candidates insist on doing face-to-face campaigns. Most health protocol violations happened in this face-to-face campaign, either in crowds that did not wear a mask or do physical distancing.</p><p>Testings for witnesses and commissioners also rely on rapid blood test, which has low accuracy and sensitivity. It should not be surprising to see election commissioners getting infected with such flawed procedure.</p><p>Another complicating thing is our rising positive cases. Other countries did their election once they have passed the infection wave, but we are still in the middle of the rising number of transmissions. Stopping or mitigating the pandemic should be done before the election.</p><p>Another possible alternative is allowing mail-in vote or early voting. This would reduce our risk of virus transmission even further. However, we have no experience in this, which could become a logistical mess. Mail-in vote also has inherent problems in its verification. For example, mail in ballots usually needs verification on the signature to prove its authenticity. This creates a problem of privacy, because technically someone else could know your vote.</p><p>Mail-in ballot also could be much more time consuming as it would require people verifying ballots, scanning them, and training to discern the ballot’s signature. Once again, we are facing a problem with the cost of election that we cannot just shrug off as a developing country. L:ast election, however, we clearly did not have time to prepare all of these even if we have the money.</p><p>But seeing how valuable mail-in vote in this pandemic, probably it is time we at least give this voting method a shot.</p><p><strong>Vaccine roll-out and its peculiarities</strong></p><p>With Pfizer/BioNtech vaccine being cleared for an emergency use vaccine by WHO, we finally see the beginning of COVID-19 vaccine roll-out all over the world. Other vaccines, like Coronavac from Sinovac, have also got their emergency use authorization in different countries like Indonesia and India. This marks a possibility to curb down this pandemic in a more permanent manner way. So far, the states that can curb down the virus infection eventually get a resurgence of infection wave from time to time, even after they suppress the number of infections to zero. With the vaccine, many hope that this pandemic would finally be ended for good.</p><p>It needs to be noted that vaccines’ availability would not necessarily be an instant change to how we live. It would take months to vaccinate enough people to reach herd immunity. Without herd immunity, you can still get infected even after being vaccinated because the vaccine’s efficacy is not 100%. Even if the vaccine is effective, we still don’t know if the vaccine would stop us from transmitting the virus. Therefore, the health protocol would still be there, months after the vaccine has been rolled out.</p><p>Prioritization is now one of the most important issues in vaccinations. We know that it takes time to vaccinate the whole population. We know that some individuals will receive the vaccination sooner than others. The question would be, who will receive the vaccine sooner?</p><p>All countries agree that the first group who shall receive the vaccine should be healthcare workers and governments. Healthcare workers face the most risk for infections, and their presence is essential to keep healthcare running amidst the pandemic. Next, vaccinating government members is as important as healthcare workers their deaths could create political instability and crisis in the decision-making process. Almost everyone agrees on this.</p><p>Disagreements among countries can be seen once they need to decide which group would receive the vaccine next. One side believes that older people (over 75 years old) should receive the vaccine, as they have the highest mortality rate. On the other side, some believe it should be essential workers as they are the most likely to be infected due to their work nature. They also argue that vaccination for workers would make a faster economic recovery.</p><p>Indonesia is one of the few countries to prioritize essential workers over older people. The argument is it is better to stop the infections first. Therefore we should give the vaccine to those who are more likely to get infected. Immunity for them also means preventing them from infecting even more people. It is also believed that this would also make economic recovery faster since vaccinated people would resume their activities earlier.</p><p>Experts predict that prioritizing essential workers would not impact the mortality rate. On the other hand, prioritizing older people could reduce the group’s mortality rate with the highest risks, reducing the total deaths. This is why UK and the US prioritize older people, starting with older people living in nursing houses and long-term facilities. An outbreak in nursing houses has been proven to be very deadly; some nursing houses in the US saw almost all of the residents dying from COVID, which is why the plan prioritze nursing house residents.</p><p>The prioritization started to get more tricky once we put race and ethnicity into play. Blacks and Latinos have more than three times the mortality rate of White and Asians. This implies a need to at least prioritize Blacks and Latino in the same age group. However, a controversy ensued when a document in the ACIP meeting put 7 million essential workers above people over 65 years old. One of the reasons cited is how blacks and ethnicities are overrepresented in critical industry, making vaccinating essential workers more ethnically equitable than vaccinating them over 65.</p><p>Ultimately, US decided to prioritize frontline essential workers instead. Frontline essential workers are first responders (police and firefighters), teachers, food and agriculture workers, manufacturing, postal service workers, public transit workers, and grocery store workers. This doesn’t include all essential workers and the total is about 30 million. After this, the next groups would be those over 65 years old and people with comorbidities.</p><p>Prioritization however cannot become the whole strategy for vaccine distribution. If there is one thing we can learn from the vaccination in the US, it is how vaccine availability is not enough to make people take the vaccine. The vaccine rollout has been slower than expected. Many reasons, including a lack of federal involvement and decentralized distribution, concerns from individuals getting the vaccine, and a flawed policy on distribution, come into play.</p><p>With hospitals and states overburdened with new cases of COVID, administrating vaccine rollout becomes much harder. Coupled with decentralized distribution with a lack of federal aid, many states in US suffer a logistical problem that delays the distribution.</p><p>The rollout also doesn’t reach more people because some reject to get vaccinated. One of the reasons for their rejection is the concern about the safety of the vaccine they are getting. This concern was shared with both health workers and laypeople alike. With countries using emergency use authorization, many still worry that the safety of the vaccine is compromised for the sake of ending the pandemic faster.</p><p>There is also a concern from the marginalized communities with a history of unethical experimentation. Blacks, for example, have a horrible history with the Tuskegee experiment, where researchers knowingly let their participants’ syphilis untreated to observe how untreated syphilis would affect black people. Until now, Blacks in the US are among the population with the least trust and willingness to receive the vaccine treatment.</p><p>This safety concern can be mitigated with the prioritization strategy. For example, vaccinating health workers could make Blacks more confident. By showing that those (mostly) doctors are willing to get vaccinated, then the vaccine should not be dangerous. Transparent communication and dissemination of the justification for emergency use authorization should also help.</p><p>Indonesia is taking this strategy to the “next level” by vaccinating influencers like Raffi Ahmad, Dr. Tirta, and religious leaders in their first batch of vaccination. While ethically it can be argued that young people like them should be in the lower priority, their vaccination could bring confidence for the public with the vaccine. I’ll leave the delta calculation to the readers when you actually got a motion about this.</p><p>Another tricky problem is the implementation of prioritization itself. Some cases, notably in New York, have shown that strict implementation of the advisory guideline from CDC could backfire. Strict criteria for vaccination could bring an administrative burden that delays the vaccination itself. In New York, they have hundreds of thousands of vaccines in freezers. Some of them even need to be thrown out.</p><p>The strict and complex criteria mean the vaccine rollout cannot be given to people outside health workers and residents of nursing houses. This creates a problem when the healthcare facilities have remaining vials, either because the targeted recipient refuses to take the vaccine or because they have more than needed. The vials of doses are also given to the hospitals and health clinics instead of local health departments, making transferring the unused vial a harder task since the hospital/clinics don’t know which clinic has not gotten the vaccine yet or whether they are willing to get one.</p><p>To solve this problem, New York State finally expands the eligibility criteria, which now includes people aged over 75. The vaccines, which are originally limited to the clinic’s own employees only, are now offered and administered to other health centers. New York also sets up pop-up sites where eligible recipients could get the vaccine regardless of employment.</p><p>This lesson shows a clear trade-off between strict targeting and speed. Vaccines are limited and prioritization is important. However, if you want to distribute a vaccine as soon as possible, strict prioritization could get in the way. Biden’s administration is aiming to vaccinate 100 million people on his first 100 days at the office. Achieving this would need a lot of new policies or even a new distribution strategy altogether.</p><p>It was quite a big task for Biden’s administration. According to sources within the Biden administration, there is barely any strategy to built on from during Trump’s presidency.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=25d26d5a221e" width="1" height="1" alt=""><hr><p><a href="https://medium.com/journal-kita/matter-loading-4-ft-break-edition-25d26d5a221e">Matter Loading #4: FT Break Edition</a> was originally published in <a href="https://medium.com/journal-kita">Journal Kita</a> on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.</p>]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Matter-Loading #3: The Return of Rizieq and the Future of Iran’s Nuclear Deal]]></title>
            <link>https://medium.com/journal-kita/matter-loading-3-the-return-of-rizieq-and-the-future-of-irans-nuclear-deal-6bc820847e30?source=rss-ecc52cf2ff74------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/6bc820847e30</guid>
            <category><![CDATA[deep-dives]]></category>
            <category><![CDATA[matter-loading]]></category>
            <category><![CDATA[iran-nuclear-deal]]></category>
            <category><![CDATA[foreign-policy]]></category>
            <category><![CDATA[iran]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Charlie Sanjaya]]></dc:creator>
            <pubDate>Sun, 03 Jan 2021 12:49:03 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2021-02-13T12:36:10.126Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<h3><strong>The Return of Rizieq</strong></h3><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1000/1*_qY0uHCFngbQz1BCf-vaVA.jpeg" /><figcaption>Source: Benar News, AFP</figcaption></figure><p>Rizieq Shihab is finally back in Indonesia and unsurprisingly, he has been dominating our headlines ever since. By the time he arrived in Indonesia, the crowds welcoming him in Indonesia caused blockades in Soekarno-Hatta International Airport. Later, Rizieq made another crowd, this time for his daughter’s wedding which lasts for two days. It was ultimately a super spreader event where hundreds of the guests were tested positive for COVID-19. A lot of the people involved in this event need to pay dearly for this.</p><p>Police Chiefs at Bogor and Jakarta were replaced and mutated to other regions for their failure in upholding health protocol in their region. Governors, mayors, district heads are investigated for this incident. 5 organizing committee of the event and Rizieq were later declared a suspect of a criminal violation for encouraging a violation of law by holding this wedding.</p><p>Not only that, several days later Rizieq Shihab was sent to a hospital for an unidentified sickness. With the timing and the circumstance leading up to the sickness, people are understandably suspect that Rizieq caught the virus in the super spreader wedding events. This later became another topic of controversy. FPI insisted that the result of the Swab test declares that Rizieq was tested negative. However, the Mayor of Bogor City, Bima Arya, said that the test didn’t involve SAtgas covid, local government, or even the internal team of RS UMMI where Rizieq resides. The test was done by MER-C, an independent team that did not share the result with the hospital.</p><p>This sparked a debate about the place for privacy in the middle of a pandemic. Medical records are a part of our privacy, sharing them requires consent from the owner. Bima Arya said that the result of the test of Rizieq should be disclosed to the government because according to Permenkes no 36 2012, a medical record can be disclosed at a time of extraordinary threat, pandemic, or governmental research. However, if we look closely at the regulations, it was more tricky than that.</p><p><a href="https://www.kemhan.go.id/itjen/2017/03/14/peraturan-menteri-kesehatan-republik-indonesia-nomor-36-tahun-2012-tentang-rahasia-kedokteran.html">Permenkes no 36 2012 </a>did say that but said disclosure of the medical records needs to omit the patient’s identity. In this situation, it is not possible anymore to omit Rizieq’s identity. Medical records can also be disclosed to assist in a criminal investigation. However, the KUHP which was used to investigate Rizieq only needs to prove that his event allows a violation of the law. His health status, in the end, is not relevant to the investigation. In the end, Indonesian law does limit the disclosure of our medical records.</p><p>While legally it might be hard to disclose someone’s test result, disclosing your test result is still seen as the right thing to do, at least to everyone you are in contact with. This is especially true since tracing effort in Indonesia is far from comprehensive. This makes the impact of disclosing your coronavirus status is even more important in Indonesia since the people you are in contact with might not undergo important precaution otherwise.</p><p>Of course, disclosing your test result can also cause many problems. There are cases where this results in <a href="https://www.liputan6.com/news/read/4432685/keluarga-dikucilkan-karena-ayah-positif-covid-19-sulis-gombong-persoalan-clear-dan-saya-lega">being ostracized by your community</a>. This is one of the downsides of spreading the news of infection with no regard for identity. People can be vile if the identity of the infector is found out, thus discouraging people to get tested voluntarily.</p><p>However, we also see many cases where upholding privacy is not necessarily the essential ingredient in mitigating this pandemic. Vietnam might be one of the most famous examples of this. Their tracing method put little regard on identity protection.<a href="https://thediplomat.com/2020/03/how-vietnam-learned-from-chinas-coronavirus-mistakes/"> At one point, they even disclose the itinerary of a central figure of communist theory who got infected</a>. This commitment to transparency which puts little regards to privacy works in Vietnam. People do not only comply with the regulations, they also harshly criticize those who don’t comply with the regulation.</p><p>Some people attribute this success to a lack of familiarity with rule of law in Vietnam, which makes the citizen easily hand over their privacy. However, I think it is too simplistic to be the case. The overwhelming consent to the restrictions from the government and the collective success to combat covid efficiently despite their low resource cannot be merely explained with how they are used to live under an authoritarian rule.</p><p>From the beginning, the Vietnam government has emphasized t<a href="https://thediplomat.com/2020/04/the-secret-to-vietnams-covid-19-response-success/">he importance of unity</a> and employ battle rhetorics in combating covid. While some criticized this as a potential problem since it can be used to seek scapegoats as “the enemy”, that is not the case in Vietnam. This battle rhetoric was able to invoke the spirit of solidarity deep-rooted in their national identity. The citizens understand that everyone needs to do their part to care to overcome this pandemic. The primacy of collective well-being over individual rights is also helpful. Vietnam, <a href="https://link.springer.com/article/10.1007/s41649-020-00134-2">whose value reflects the value of social obligation and prioritization of communitarian needs over the individuals,</a> lets them accept the limitation of civil liberties in a face of a crisis.</p><p>However, it is not like a sacrifice on privacy is necessary to be transparent in responding to COVID. New Zealand was able to combine a strategic surveillance system where they identify the transmission chain, proactive policy like lockdown, and a tracer system that protects your privacy to suppress the coronavirus infection. NZ Tracer App ensures personal information is stored on the phone, disclosure of personal information was done voluntarily, and the user can delete their information anytime they want. New Zealand, of course, has a much higher budget than Vietnam in combatting COVID-19.</p><p>Many are rightfully worried that the data we are sharing could be used by authoritarian governments to access our private data. However, creating an efficient, low-cost response to a pandemic seems to require a certain extent of violation of privacy. Protecting privacy and creating an effective pandemic response seems to be a thing that people struggles with for a long time.</p><h4><strong>Another Mass Movement Moment?</strong></h4><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*33wMq7fU7yLsMwD7xJkY1A.jpeg" /><figcaption>Source: Tempo, photo taken by Imam Sukamto</figcaption></figure><p>This month, 6 members of FPI were shot dead by the police. This incident was made even more complicated with a drastically contradicting chronology from both sides. The beginning of the incident was at least clearer. FPI stated that an unknown car tried to enter their car convoy companying Rizieq. Two cars from FPI then tried to block the said car from Rizieq’s car. The police-side of the story did not deny nor confirm if they tried to disrupt FPI’s convoy, but they did say a police car was blocked by a car from FPI. After this, their story highly diverges.</p><p>There are several peculiarities in this case, besides the stark divergence between their stories. First, there was no announcement from Jasa Marga about a disruption of traffic. Second, there are barely any witness for the shooting, if there is indeed a shoot-out between both of them in the middle of a highway. Third, the reconstruction of the cases by the police portrays a starkly different story. There was not only a shoot-out in the middle of the highway, but 4 FPI members were shot dead because they tried to steal police’s weapons after they got detained inside the police’s car. The police also said that they could do that because they are not handcuffed.</p><p>The story from the police just got weirder and harder to believe. If we were to believe the story, then it was simply a story of incompetence (for failing to secure the arrest) and superiority of Indonesian polices in very close-quarter combat.</p><p>In a rare moment of solidarity, human rights activists and religious groups, ranging from MUI, Muhammadiyah, NU, and FPI themselves called for an independent team to investigate this incident. Komnas HAM is investigating this case as an independent body.</p><p>With Rizieq being declared suspect, this shooting incident, and the recent banning of FPI by the state, we are seeing a moment that could either spark a mobilization in a scale of 212 Movement or a beginning of an end for FPI. This would depend on how Muslims outside FPI and its sister organization like PA 212 would react. Relying on FPI members only would only result in suppression, like what happened on 18 December.</p><p>How could FPI repeat the 212 Movement? This would depend on whether they can create a unitary cause for all Muslims to rally on. The 212 Movement can happen because they can portray the movement as a defense against an attack on Islam as a whole. This cause unites the Islamic masses from a wide array of organizations and affiliations to join the rally. Without a unitary cause for all Muslims, they would not reach such an unprecedented scale.</p><p>It remains to be seen if FPI can create a unitary cause again this time. Their best bet so far is to portray state repression against FPI as repression against an Islamic organization. If other Islamic organizations can mobilize in solidarity with FPI, they have a chance to repeat the 212 Movement. However, this could be hard since FPI and Rizieq Shihab are controversial figures even among Muslims. Islamic organizations might show sympathy to an allegation of human rights violation to FPI, but the organization’s leadership also has distanced themselves from the 212 Movement.</p><p>Solidarity to FPI from other Islamic organizations requires a shared interest or goal. Other Islamic organizations might share an interest to obtain legal protection for their organization, which arguably got worsened with Perppu Ormas 2017. But if they see protecting Rizieq as a liability, Islamic organizations might seek to pursue another way to combat the bill. The fact that NU, the biggest Islamic organization in Indonesia supports the bill also doesn’t help the prospect for FPI to obtain an adequate amount of solidarity from other Islamic organizations.</p><p>FPI is also seeing their political allies crossing to Jokowi’s coalition or get weakened. Gerindra has joined the government coalition. Prabowo and Sandiaga Uno are ministers in Jokowi’s cabinet now. PKS has their party split after they dismissed Fahri Hamzah, an ardent ally of FPI in many cases. Fahri Hamzah later founded Gelora Party with the former members who were excluded from the PKS leadership. Both parties have criticized the government for banning FPI, but it is hard to imagine Gerindra going as hard with their opposition as a part of the government’s coalition. It is also harder for PKS to consolidate the mass after their split with them losing Fahri Hamzah and other members to Gelora Party.</p><p>A similar thing applies to political figures. Anies Baswedan, for example, was welcoming when Rizieq Shihab arrived in Indonesia. However, Anies also sees his popularity and political capital among Jakarta citizens declined after Rizieq made a super-spreader event. It is hard to imagine Anies not thinking that FPI is a liability instead of an asset after that. There is also Amien Rais in PAN, but his wing lost the leadership bid to Zulkifli Hasan, which was more friendly to Jokowi’s government.</p><p>They are not without supporters for sure. Fadli Zon, Fahri Hamzah, and some prominent Islamic figures are still throwing their support behind FPI. But even with the limited support of political leaders, FPI can always go straight to the mass. This might be hard to do with their organization being banned, but they could recreate their organization with a different name or use other outlets like Persatuan Alumni 212. If they can make an appealing case, successfully organizing and agitating the mass, and shows that they can build support for another mass movement, even political leaders might come around and support them again.</p><p>In conclusion, mobilizing mass to a 212 level is not impossible for FPI. It is, unfortunately (fortunately?), much much harder than in 2016. The government is in a much stronger position than before after the presidential election and their allies are weakened. Organizing a mass in the middle of a pandemic is also tricky as the state has the justification to suppress political rallies and limit their movement after banning FPI. For what it’s worth, FPI doesn’t seem to give up soon.</p><h3><strong>Rough Start and End of 2020 for Iran</strong></h3><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*e6DbK4p44-C3QOZ8BOQTww.jpeg" /><figcaption>Source: Wikimedia</figcaption></figure><p>Last week, a nuclear scientist from Iran, Mohsen Fakhrizadeh, was killed inside his car. <a href="https://www.ft.com/content/a2fade69-3b03-4d0f-9fd3-1641ae1fddb1">A pickup truck with an automatic rifle installed</a> inside it began firing by the time Fakhrizadeh’s car came into its shooting range. Then, 12 gunmen ambushed him, making sure Fakhrizadeh was dead. Iran claimed that Israel was behind the attack. Iran’s Supreme Leader, Ayatollah Khamenei, <a href="https://edition.cnn.com/2020/11/28/middleeast/iran-mohsen-fakhrizadeh-nuclear-scientists-killed-intl/index.html">wrote that retaliating against those who were responsible for the assassination</a> would be on the to-do-list to those in charge.</p><p>So far, this allegation is most likely to be correct. Israel denied the allegations but sources from various media back up Iran’s claim. Trita Parsi, the co-founder and executive vice president of the Quincy Institute for Responsible Statecraft, said the candidates are reduced to no more than Israel and the US because they are the only states with the intent, motivation, and capacity to pull this up. New York Times sources confirmed that Israel was behind the attack. One American official — along with two other intelligence officials — said that Israel was behind the attack on the scientist.</p><p>What is behind this assassination? <a href="https://www.nytimes.com/2020/11/28/opinion/iran-nuclear-scientist-killed.html">Many experts believe that this is an effort to undermine the effort for getting back to Iran Nuclear Deal</a>. Joe Biden, the president-elect of the US, has expressed his interest to go back to the nuclear deal that Obama made in 2015. The deal included a termination of most nuclear-related sanctions by the EU and US and a limitation on Iran’s nuclear capacity. Under the deal, Iran is obliged to limit its uranium enrichment to 3.67% and allow an inspection of its nuclear facility. It also didn’t allow Iran to possess most of its centrifuges and limit its uranium stockpiling capacity.</p><p>In short, it limited Iran’s nuclear capacity where it can generate energy but cannot make a nuclear weapon in exchange for terminating Iran’s economic sanctions. At the time when the deal was first negotiated, this deal enjoyed popular support in the EU and Iran. In Iran, conservatives broke ranks with its more extreme factions to support Rouhani’s government to implement the deal. However, a Republican-led Congress was hostile to the pursuit of the deal. They would make sure to reject this deal. To counteract this, Obama then used executive action instead of a treaty to make the deal with Iran to sidestep the congress.</p><p>The problem with using executive action is how it is also easy to reverse it with a different president, and Trump did just that. In 2018, he reverse the decision and put the sanctions back on Iran. This is despite the report from International Atomic Energy Agency (the body that inspects Iran’s nuclear deal, among many things) which showed that Iran was following the deal.</p><p>The deal itself continued for a while. While the US opted out of the deal, the EU was still honoring the deal and hoped the deal would continue. They lobbied hard for Trump to keep the deal as well, but it failed. However, things changed after the reformist were wiped out in Iran’s legislative election. This year, the principlist faction won the legislative election, winning 220 of 290 legislative seats. This is a complete turnaround from 2016, where the Reformist coalition won 121 of the seats under a promise of economic reformation and opening diplomacy to the USA.</p><p>Under the principlist-controlled legislative body, they have violated the agreement in Iran’s nuclear deal, citing US unilateral withdrawal as the reason for it. Recently, as a response to the assassination of Fakhrizadeh, Iran passed a bill to install cascades of advanced centrifuges, increase uranium enrichment, and expel IAEA inspectors if Iran fails to enjoy the economic benefits promised under the nuclear deal in two months. Before the principlist’s reign, there have been violations of the nuclear deal by Rouhani’s camp, but never to this extent. The executive body of Iran has said that Iran’s President, Hassan Rouhani, opposes the deal but they are obliged by law to execute it.</p><p>Here lies the reason behind the assassination. It is feeding into the animosity between the United States and Iran. The principlist/conservative faction in Iran legislative body believes that the appropriate response to US unilateral withdrawal from the deal was to assume the deal was nulled. The assassination of Fakhrizadeh, a nuclear scientist who was a key player in Iran’s nuclear program, was a provocation and a humiliation to Iran, a maneuver meant to make Iranians less likely to be appealed to another nuclear deal.</p><p>Would it be possible to appeal to the Iranian public with a promise of a new nuclear deal with the US after Rouhani’s camp fell short on their promises last time? Iran’s nuclear deal brought the reformist victory in the last election because they promise an economic recovery and integration into the international economy. The promise fell short and Iran faced the biggest public protest since the Iranian revolution instead. The benefits of the Iran nuclear deal and lifting the sanction are now unclear in the eyes of the public.</p><p>This is of course serves the interest of Israel. Lifting Iran’s economic sanctions would empower Iran and enables them to grow their influence. With Fakhrizadeh’s assassination, reinstating Iran’s nuclear deal would become harder.</p><h4>What’s next after this assassination?</h4><p>While Iran has promised retaliation, <a href="https://edition.cnn.com/2020/11/28/middleeast/iran-mohsen-fakhrizadeh-killing-analysis-intl/index.html">many analysts believe that no one in the region wants war</a>. This assassination did humiliate them, but Iran was in no position to endure a full conflict. Their economy was still in tatters. They have not even made a retaliation for the assassination of their military general, Qasem Soleimani, which by far a more important figure in Iran. An assassination of a nuclear scientist doesn’t seem likely to be a justification for war, especially since Iran’s nuclear project is not centralized in one figure anymore.</p><p>On the other hand, Israel wouldn’t like war either. They might have one of the best missile protection systems in the world but missile attacks from Iran and Hezbollah would still strike fear into the minds of the Israelis. This also wouldn’t beneficial for Netanyahu, <a href="https://apnews.com/article/af91f7095bb44745aff139001a9ef725">who faces a dip in popularity after a string of scandals</a>, including accusations of bribery, fraud, and breach of trust. Most likely, Israel merely wanted to humiliate Iran and complicate a reinstation of Iran’s nuclear deal, which could revive Iran’s struggling economy and make it hard to contain its influence in the Middle East.</p><p>The future of the deal remains murky. However, many believe that the best chance for Biden to negotiate the nuclear deal would be before the next Iran presidential election in May or June 2021. It is believed that the principlist faction would also take the presidential election, which could complicate things. While a big part of Iran’s principlist faction supports the reinstation of the Iran nuclear deal, they also consist of some hardliners who would rather see the deal scrapped.</p><p>Another matter which could complicate things is how they approach this re-negotiation. The principlist believes that unilateral withdrawal of the deal should be responded to by their withdrawal. Hence, they passed the bill which violates the deal. This, of course, didn’t make the EU happy, and they have threatened to reapply the sanction from the EU to Iran. However. It needs to be remembered while Iran violates the deal, they have reached nowhere the capacity to build a nuclear weapon. They also still allow IAEA to inspect their nuclear capacity. For what it’s worth, the principlist faction’s interest might lean more into getting back to Iran’s nuclear deal.</p><p>This also depends on how other actors would move. Recently, German proposed to reassess the nuclear deal with the new US administration. To be precise, it calls for restrictions on Iran’s ballistic rocket program and its regional interference in other countries. This move is welcomed by US middle east allies like Saudi Arabia, Israel, and UAE. But Iran has categorically ruled out renegotiation of the deal, what they want is to get back to the previous deal. This sentiment to rule out renegotiation seems to be a consensus between the principlist and the reformist.</p><p>For what it’s worth, Germany, France, and the UK also made a statement on how they support re-entry to the nuclear deal by the US without re-negotiation. It shows that while some of them might see merit in renegotiating the deal, their immediate priority is ensuring Iran to get back to full compliance with the nuclear deal.</p><p>It remains to be seen how Biden would handle this. He has stated that he believes that the immediate route to stability is getting back to the 2015 Iran Nuclear Deal. But would this remain the same when he becomes the president? Or would US allies change his mind? The ball is in Biden’s court.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=6bc820847e30" width="1" height="1" alt=""><hr><p><a href="https://medium.com/journal-kita/matter-loading-3-the-return-of-rizieq-and-the-future-of-irans-nuclear-deal-6bc820847e30">Matter-Loading #3: The Return of Rizieq and the Future of Iran’s Nuclear Deal</a> was originally published in <a href="https://medium.com/journal-kita">Journal Kita</a> on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.</p>]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Matter Loading #2: US Supreme Court Edition]]></title>
            <link>https://medium.com/journal-kita/matter-loading-2-us-supreme-court-edition-3db852b823c7?source=rss-ecc52cf2ff74------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/3db852b823c7</guid>
            <category><![CDATA[supreme-court]]></category>
            <category><![CDATA[deep-dives]]></category>
            <category><![CDATA[matter-loading]]></category>
            <category><![CDATA[ruth-bader-ginsburg]]></category>
            <category><![CDATA[amy-coney-barrett]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Charlie Sanjaya]]></dc:creator>
            <pubDate>Sun, 18 Oct 2020 03:09:55 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2021-02-12T15:34:27.704Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*qw1BhmALw48fYVTsm5VvBg.jpeg" /><figcaption>source: Wikimedia</figcaption></figure><p>As promised, I will summarize the debate surrounding the vacant seat of the US Supreme Court in this edition. Many things have happened since the first edition was published. I will try my best to recap as much as I can in this edition. Unfortunately, I didn’t publish my unfinished draft about the US supreme court but I am sure this topic would not just go away, another tournament will surely make a motion related to this event.</p><p>Another big thing that happened recently is the passing of the Omnibus Law and the protests that follow afterward. While seemingly unrelated, Omnibus Law and the rush to fill the US Supreme Court seat was similar in a sense that both are an exhibition of power politics in a country that is experiencing democratic backsliding.</p><p><strong>I. The Vacant US Supreme Court Seat</strong></p><p><strong>Who is Ruth Bader Ginsburg?</strong></p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*u6ZD-TL8iryjnCqa-chYSA.jpeg" /><figcaption>source: LBJ Library, Flickr</figcaption></figure><p>Last month, Ruth Bader Ginsburg died at the age of 87. Before she joined the bench of the US Supreme Court, she was the first woman who was granted the full professorship at the University of Columbia. In her career, she was famous for tackling gender discrimination cases as a part of the Women’s Rights Project, which later she headed. A good summary of her career can be found <a href="https://www.newyorker.com/news/postscript/ruth-bader-ginsburg-supreme-court-the-great-equalizer-obituary">here.</a></p><p>Ruth Bader Ginsburg was also a part of the US Supreme Justice that went through a massive change in how the public perceives the Court. An appointment of a new Supreme Court Justice is more politicized and more polarized. The justices are also reaching a celebrity status which was against the old norm of US Supreme Court Justices. Ruth Bader Ginsburg was a prime example of this:</p><blockquote>The pleasure Ginsburg took in her own celebrity, as she became a feminist icon, is understandable, if also troubling. Historically, the Court is meant to be insulated from public opinion, which also requires of the Justices that they lead largely private lives. Ginsburg was by no means the first to flout this convention, but she flouted it considerably, appearing on late-night television shows and becoming the subject of documentaries, feature films, and books for children.</blockquote><p>Ginsburg later came to regret how the Court has turned out to be. However, many believed that her influence in politics was for the better. Her <a href="https://edition.cnn.com/2020/09/18/politics/rbg-supreme-court-decisions-dissents/index.html">decisions and dissents</a> influence progressive politics and rhetoric. She has an extraordinary legacy in the courts, but <a href="https://www.theatlantic.com/family/archive/2020/09/ruth-bader-ginsburg-legacy/616447/">her legacy can also be found in our everyday life</a>.</p><p>One of the most notable spots in her legacy though, if not the most notable spot, is her refusal to step down from the Supreme Court in 2013. At that time, she has been diagnosed with pancreatic cancer and the Democratic party was in control of the senate with Obama as the US president. <a href="https://www.latimes.com/opinion/op-ed/la-oe-chemerinsky-ginsburg-should-resign-20140316-story.html">Many worried that Republicans could retake the senate</a>, a prediction that turned out to be true. However, Ginsburg refused and said that <a href="https://www.elle.com/culture/career-politics/interviews/a14788/supreme-court-justice-ruth-bader-ginsburg/">people who think that they can get a Supreme Court Justices like her was misguided</a>.</p><p>In hindsight, I think it is fair to say that this was a mistake. The Republican Party went on to win the Senate majority in Obama’s term, <a href="https://www.npr.org/2018/06/29/624467256/what-happened-with-merrick-garland-in-2016-and-why-it-matters-now">blocking the appointment of Merrick Garland to replace Antonin Scalia</a>. Afterward, Trump won the presidential election and appoint Robert Kavanaugh to the Supreme Court. At this point, retirement was not an option for Ginsburg, since it would mean a 6–3 conservative majority in the Supreme Court.</p><p>Emily Bazelon, an NYT writer who wrote about <a href="https://www.nytimes.com/2020/09/21/magazine/ginsburg-successor-obama.html">why Ginsburg refuses to step down</a> shares the opinion that Ginsburg betted on Hillary Clinton winning the election, which did not end well for sure. Ginsburg had the right to decide when she wanted to step down and she exercised said right on her terms. However, maybe this is not a decision that should be left to the individual sitting in the Supreme Court in the very first place.</p><p><strong>What is to be done?</strong></p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*BHg5Acp60iuyWeHKTVaQZA.jpeg" /><figcaption>source: White House Flickr</figcaption></figure><p>In an act of absurd hypocrisy, Mitch McConnel led the Republican party to immediately proceed to appoint the replacement of Ruth Bader Ginsburg. If everything went as planned, Amy Conney Barret would be appointed just days before the US general election.</p><p>In 2016, Mitch McConnel refuses to even hold the senate hearing for Marrick Garland. This was what he said in 2016, sourced from <a href="https://www.usatoday.com/story/news/politics/2020/09/19/what-mcconnell-said-merrick-garland-vs-after-ginsburgs-death/5837543002/">USAToday</a>:</p><blockquote><strong>“Given that we are in the midst of the presidential election process, we believe that the American people should seize the opportunity to weigh in on whom they trust to nominate the next person for a lifetime appointment to the Supreme Court. It is today the American people, rather than a lame-duck president whose priorities and policies they just rejected in the most-recent national election, who should be afforded the opportunity to replace Justice Scalia”</strong></blockquote><p>Funny how things turned out right now. This statement was given in February 2016, 8 months before the election. Yet, The Republican Party intends to fill the Supreme Court vacancy 2 months before the election. That is despite a pandemic outbreak that happened in the Senate and White House, <a href="https://www.npr.org/2020/04/15/833692377/how-the-coronavirus-has-affected-individual-members-of-congress">which happened after a rose garden ceremony to announce Amy Conney Barret as the nominee for the Supreme Court</a>.</p><p>Everything that The Republican Party did was constitutional but it betrays the political convention that the next president should be the one filling the Supreme Court vacancy if the vacancy was opened near the election, which in our contemporary politics is strengthened by McConnel himself. In other words, McConnel had a point in 2016 and directly rebut it in 2020. Whether or not there is a norm for the confirmation to wait when the vacancy is open in the election year is still up to debate, however. National Review wrote <a href="https://www.nationalreview.com/2020/08/history-is-on-the-side-of-republicans-filling-a-supreme-court-vacancy-in-2020/">an article</a> showing that the precedents actually shows that the president and the senate have always put nominations and vote for them when they had the power to do so, which means the norm to wait when it was an election year doesn&#39;t exist.</p><p>The Democrat was left with little choice here. The Republican had a 53–47 majority, even if 3 Republican senators defected, Mike Pence as the VP would cast the deciding vote. According to McConnel, they already have the votes to confirm Barret, which would be done on the Senate floor on October 26.</p><p>Now, what is to be done?</p><p>One of the most popular agenda to respond to this development is by court-packing. To put it simply, the president and the congress need to just increase the number of Supreme Court justices and appoint the new seats with new justices. Constitutionally, there is no limit on the number of Supreme Court and historically, the <a href="https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2018/07/dont-pack-the-courts/564479/">number of Supreme Court justice did change from time to time</a>. So technically, The Democratic Party would be able to do this if they won the presidential election and the senate majority.</p><p>Court-packing has been known as a fringe strategy that has seen a resurgence since The Republican Party blocked Garland nomination. It was hugely unpopular because it was seen as an invasion of judicial power by the executive and legislative power. When Franklin D. Roosevelt pushed this idea, even his supporters were opposed to this and the Senate rejected it 70–20. The same thing happened when the case for court-packing rose in popularity in 2018, <a href="https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2018/07/dont-pack-the-courts/564479/">Bob Bauer wrote how liberal should not undermine the institutional legitimacy of the Supreme Court by court-packing</a>. With the blatant power politics from Republican though, <a href="https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2020/10/skeptic-case-court-packing/616607/">Susan Hennesey and Quinta Jurecic argued that restoring the legitimacy of the Supreme Court required court-packing</a>.</p><blockquote>This all depends on Democrats’ intention to add seats under a Biden administration — this must be a threat that Democrats really would follow through on. If Democrats can convince Republicans that confirming Barrett would result in additional justices appointed by a President Biden, perhaps Republicans would step back from the brink and refrain from confirming Barrett. But if she is confirmed, Democrats should add seats to the Court; the most common suggestion has been two, to balance out Republican appointments to Antonin Scalia’s and Ginsburg’s seats. This would <a href="https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3210665">change the political environment</a> from a situation in which one party routinely plays hardball and the other party gets rolled, to a situation in which both parties have an incentive to cooperate in order to avoid the disaster of an ever-expanding Supreme Court flipping back and forth between parties as power changes hands. It also corrects the imbalance of a Court stacked with Republican appointees, returning both parties to something closer to an even playing field.</blockquote><p>Obviously, this proposal was met with controversy. The Right was obviously not pleased and insists that McConnel <a href="https://www.nationalreview.com/2020/08/history-is-on-the-side-of-republicans-filling-a-supreme-court-vacancy-in-2020/">didn’t violate important political norms</a> nor <a href="https://www.nationalreview.com/2020/10/lawfare-and-the-atlantics-weak-case-for-court-packing/">does it lack legitimacy</a>. On the other hand, the Left also shows little interest in supporting court-packing despite opposing the nomination of Barret,<a href="https://www.peoplespolicyproject.org/2020/09/20/what-exactly-is-the-liberal-position-on-the-supreme-court/"> some also criticized the proposal whose purpose is unclear and even weird</a>. Instead of court-packing, many on the Left believe that the Supreme Court should be disempowered instead. Samual Moyn from Yale, for example, <a href="https://www.jacobinmag.com/2020/09/supreme-court-socialists-ruth-bader-ginsburg-death">believes that the court has been too powerful that it actually converts the politics of democracy into a referendum of the council of elders</a>. In this case, the historic left project was to turn the country into a more majoritarian model.</p><blockquote>Since 2016, there has been talk of packing the court in response to the denial of Barack Obama’s last nomination, Merrick Garland, and in response to Ginsburg’s death this talk is reaching a crescendo. But actually, court packing was not what the socialists wanted. They wanted to disempower the court through various devices, like getting rid of judicial review (the power to invalidate popular legislation as unconstitutional), which is a late development in US constitutional history. And socialists also devised various strategies of disempowering the court, like jurisdiction stripping (prohibiting the court from hearing cases) or requiring a supermajority rule for it to strike down laws.</blockquote><p>Joe Biden himself refuses to commit to a position on court-packing, even while Donald Trump accuses him of planning to do so if he wins. It remains to be seen whether the Democrat would want to undergo this path. There is always an alternative of not doing anything and just hopes that the next vacancy for Supreme Court will be in the Democrat’s favor. But that depends, is the prospect of Amy Conney Barret as a Supreme Court Justice acceptable?</p><p><strong>Who is Amy Conney Barret?</strong></p><p>The reason why Amy Conney Barret is nomi</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=3db852b823c7" width="1" height="1" alt=""><hr><p><a href="https://medium.com/journal-kita/matter-loading-2-us-supreme-court-edition-3db852b823c7">Matter Loading #2: US Supreme Court Edition</a> was originally published in <a href="https://medium.com/journal-kita">Journal Kita</a> on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.</p>]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Matter Loading #1: Ospek, COVID-19 Vaccine Race, And The Social Dilemma]]></title>
            <link>https://medium.com/journal-kita/matter-loading-1-ospek-covid-19-vaccine-race-and-the-social-dilemma-cccb28b6999e?source=rss-ecc52cf2ff74------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/cccb28b6999e</guid>
            <category><![CDATA[vaccine-race]]></category>
            <category><![CDATA[ospek]]></category>
            <category><![CDATA[the-social-dilemma]]></category>
            <category><![CDATA[deep-dives]]></category>
            <category><![CDATA[matter-loading]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Charlie Sanjaya]]></dc:creator>
            <pubDate>Sun, 27 Sep 2020 19:20:09 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2021-02-12T15:32:05.915Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/751/1*vKiQwMOLA3IRBKmNPJ2XPQ.jpeg" /></figure><p>Hello, welcome to the first edition of Matter-Loading, a weekly article I planned to publish every Wednesday. This should have been published on Wednesday as well, but things change and I like Among Us a little bit too much which delays the publication of this article.</p><p>The goal of this article is to help the readers to get matters for debates. In this article, I curate, review, and explain things that happened this week. My hope is by reading this article, the debaters can have a more efficient time matter-loading. I would be happy if someday this article would push you to unsubscribe to The Economist. But as of now, I just hope that people would find this article series helpful for their debate training.</p><p><strong>The Ospek: The Good, The Bad, and the Ugly</strong></p><p><strong>The Ugly</strong></p><p>This week, we are seeing a resurgence of the ospek discourse. This is almost like an annual tradition by now, a conversation about ospek would come out, the same arguments and counterarguments would be rehashed, nothing significant would change, and it will repeat another year. This year is slightly different because the ospek (now called PPKMB in most cases) is conducted online and even streamed. Many people outside the university can witness the bizarre effort to continue the ospek tradition but via zoom. Needless to say, it got viral.</p><p>The prime example of this is UNESA. <a href="https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200916095555-20-547040/ospek-unesa-senior-galak-soal-ikat-pinggang-berujung-viral">The clip of their PPKMB where two seniors are yelling to their junior for not wearing a belt got viral and universally condemned by the public</a>. After the incident, the university was in a full damage-control mode. They delete the video that shows the ospek in action, apologizes to the family of the ospek’s victim in the viral video, and provide counseling for both the seniors and the juniors involved. Still, <a href="https://tirto.id/ospek-militeristik-ala-fip-unesa-budaya-masyarakat-terbelakang-f4t8">the ospek was heavily criticized for sustaining a rotten culture of seniority and bullying.</a> It even got the head of Komisi X DPR, Syaiful Huda, <a href="https://news.detik.com/berita/d-5174812/komisi-x-dpr-desak-rektorat-unesa-sanksi-senior-yang-ospek-bentak-maba">to speak up about the ospek</a>, saying that the rectorate should punish the seniors involved.</p><p>I find punishing the seniors involved in the viral video to be throwing them under the bus. A lot of people are involved in this ospek, including the university that allows the event to happen. For the organizing committee of the ospek, they are merely continuing a tradition in ospek that has gone for years. Usually, the end of ospek shows Komdis apologizing or “breaking out of character”, showing that they are just performing a persona of the disciplinary committee that yells and berates you to train your mental fortitude or other bullshits. Most likely in their mind, they are not bullying because, in the end, they will be like “just a prank bro” to show that they are just playing a character.</p><p>The bad publicity that Unesa got might finally push the universities to reconsider this practice. If you remember, IPDN used to have what might be the worst bullying culture in Indonesia. The violence between students and between student and teachers are so rampant that several people died from it. After years of bad publicity, things do change in IPDN. The violence is still there, unfortunately, but instead of <a href="https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170830100533-20-238275/catatan-hitam-ipdn-kekerasan-karena-cinta-sampai-narkotika">35 people dying between 1993–2007</a>, <a href="https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191031142202-20-444512/hilangkan-kekerasan-di-ipdn-tito-ancam-pidanakan-pelaku">we have 4 between 2007–2017</a>. Such is the result of a top-down approach that has not changed the culture on the ground. Things change but incrementally. It remains to be seen what kind of change would happen after this incident. Would the ospek change? Or would they continue what they did now that the ospek is free from the prying eyes of the internet?</p><p><strong>The Good</strong></p><p>As a part of its PKKMB, UI made a class about consent and sexual assault. Unfortunately, this very important knowledge that every new university student should know was mainly known to the public due to the protest from a lawmaker from PKS. The lawmaker accuses UI of teaching their students free sex which violates the constitution and law because education in Indonesia has to be based on religious value, cultural value, and morality. The basis of this lawmaker argument is the class states that consensual sex is a healthy and valid form of sex, which is an idea of consensual sex from the west and improper for Indonesia. Judging from his statements, which can be seen <a href="https://www.thejakartapost.com/news/2020/09/15/ui-under-fire-for-emphasizing-consensual-sex-in-sex-ed-orientation-video.html">here</a>, it seems like he wants the inclusion of religious value as a requirement for sex to be healthy and valid instead of just “consent”.</p><p>So far, the university responds to this controversy by making the video private. It remains to be seen if next year we will see something similar in this PKKMB. However, this class also got a slot of support from academics and lecturers within the university. Saraswati Putri, a philosophy lecturer who signed the written statement supporting the class stressed the need for sexual education since there is no legal framework supporting sexual abuse victims.</p><p>“Students must realize that they are fully in charge of their own bodies, so they need to learn that they have absolute authority over themselves,” she said.</p><p>There are feminist activists among UI lecturers, you can easily find Saraswati Dewi among the organizing committee of Women’s March Jakarta for example. They will not just sit idly if the university decided to discard any sexual education in PKKMB.</p><p>All things considered, the new batch of UI students got a valuable sexual education and I considered it to be at least one good thing in this ospek.</p><p><strong>The Bad</strong></p><p>Sadly, the same university who did what I thought was a very necessary and important sexual education was also involved in limiting the political participation of its new student. In a WA group, a senior asked the new students to sign a pact called Pakta Integritas (UI has since denied their involvement in obliging this Pakta Integritas but change it to another document that… basically has similar contents? Their statement can be seen <a href="https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200916133853-20-547171/ui-revisi-pakta-integritas-nirmaterai-mahasiswa-tetap-tolak">here</a>). The pact ranges from something mundane like accepting to be fired in case of a violation of university rules, commitment to represent the university seriously in competitions, to something weird like upholding university value in daily life or taking personal responsibility in case of mental or physical illness (this one is not only weird but also evil, looks like a blatant effort to neglect students’ health). The breakdown of the points can be seen <a href="https://tirto.id/pakta-integritas-ui-membatasi-hak-politik-memangnya-kopkamtib-f4sU">here</a>.</p><p>But the most controversial part comes in the points about politics. Point 10 said that UI students are prohibited from participating in a political activity that disturbs the academic and civic order. Point 11 said that the students are prohibited from participating in activity from an organization that is not acknowledged by the university.</p><p>At a glance, it seems like the university is aiming to limit the influence of Organisasi Mahasiswa Ekstra (Ormek). In campus politics, Ormeks are very influential. It is almost impossible to be elected as a president of BEM for example, without aligning or becoming a member of some influential Ormeks on your campus. In every BEM election, coalitions between Ormeks are made and broken. Ormek is arguably the main driver in the student’s demonstration as well, although there are cases where the students broke rank with the center organizations, notably in <a href="https://tirto.id/di-balik-gembosnya-aksi-reformasi-dikorupsi-30-september-ei2y">the last Reformasi Dikorupsi</a> (the link also includes the story about how the conflicts between BEM alliances stops the momentum of Reformasi Dikprupsi, a very interesting read).</p><p>There are diverse kinds of Ormeks depending on the location of the campus. The most infamous would be KAMMI, the youth wing of Partai Keadilan Sejahtera. Most BEM presidents in BEM Seluruh Indonesia (BEM-SI) is led by a cader from KAMMI. Another big Ormek is HMI, which is not a youth wing of any party but has a lot of its alumni sitting at a top level in different political parties. There is also PMII, the youth wing of NU, and GMNI, the youth wing of PDIP. Campus politics is also a place where leftist politics is still very much alive, with FMN as the most prominent left-wing student organization in Indonesia.</p><p>For students, Ormeks are the organization to choose if you want to make a career in politics. The connection, resources, and experience you get there provide important networks if you are neither rich nor a part of a politician’s family. For universities, they can be a pain in the ass. It is not often that the narrative that the BEM brought in the demonstration conflicted with the campus interest. For example, if you are a university seeking to make closer cooperation with the government, you must get frustrated to see an almost comically harsh messaging to the government from KAMMI-backed BEM, ranging from “Lengserkan Jokowi”, “Turunkan Jokowi”, and so on. There might also be many who feel that Ormeks are outside agitators that create trouble in the university. At least some might note how these Ormeks create a climate of sectarianism within the university. Many others might note that the Ormeks are driving the students to be more critical of wrongdoings that the university can sweep under the rug in other cases.</p><p>Ormeks are problems for the university because while it holds a big influence on campus life, the university cannot control them. This tension can only escalate as students get more critical and combative to the government or/and the university.</p><p><strong>COVID-19 Vaccine Race</strong></p><p>Recently, the phase-3 trial for the vaccine from Oxford and AstraZeneca was paused after two participants reported an adverse reaction in the middle of the trial. Both participants developed an inflammation of their spinal cord that can cause paralysis. The first case was found in July, but the trial continues since the participant had sclerosis which could cause the same inflammation. The second case was found 2 weeks ago, but the participant has since recovered.</p><p>It remains to be seen if the trial would continue or not, an adverse effect can forcibly end a trial but there are possibilities that the Institutional Review Board, an independent body that reviews and monitors research involving human subjects, would allow the trial to continue if the risk is deemed acceptable.</p><p>This makes Russia and China firmly on the frontline of the COVID vaccine race. Not necessarily because their phase-3 trial is progressing ahead of the others, but because they start rolling out vaccines to a wider audience while their phase 3 trial has not finished. Russia had made <a href="https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-russia-india-idUSKBN2671AH">a deal to supply 200 million doses to Latin America and India</a>, as well as registering and delivering the vaccines to its citizens. Meanwhile, <a href="https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-china-vaccines-foc-idUSKBN26705Q">China is supplying vaccines to the UAE and tens of thousands of its citizens</a>. This creates a diplomatic tool that they can use for months to come.</p><p>However, <a href="https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/china-and-russia-are-ahead-in-the-global-coronavirus-vaccine-race-bending-long-standing-rules-as-they-go/2020/09/18/9bfd4438-e2d4-11ea-82d8-5e55d47e90ca_story.html">this also worries experts</a>. The conclusion of phase-3 is not only showing the efficacy of a vaccine but also to see if there is any rare but severe side effect that is not detected in the previous clinical trial in phase-2, which has a fewer number of participants. A case in point is the AstraZeneca vaccine, where they knew a potential for spinal cord inflammation in phase-3 trials. Another worry is ADE (antibody-dependent enhancement) where instead of protecting, <a href="https://www.theguardian.com/world/2020/aug/12/a-poor-vaccine-is-worse-than-no-vaccine-the-challenges-faced-by-scientists">the antibody makes the second infection worse</a>.</p><p>It seems unlikely that this trend would stop, however. Kirill Dmitriev, Head of Russian Direct Investment Fund puts it best: “The criticism was that you cannot register a vaccine before Phase 3. But after this, China registered a vaccine, the UAE registered a vaccine before completion of Phase 3, and both Britain and the U.S. said publicly they’re considering registering a vaccine before Phase 3. So this part of the criticism is gone.”</p><p>In Indonesia, at least we can see <a href="https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5187799/siap-siap-desember-atau-januari-masyarakat-mulai-disuntik-vaksin-corona">an intention to follow the lead</a> of China, UAE, and Russia to implement an emergency use of the vaccine to wider recipients before the clinical trial ends this December. With how messy our responses so far, a vaccine would look like a glimmer of hope to our government and desperate citizens. However, we need to remember that <a href="https://www.washingtonpost.com/health/2020/08/02/covid-vaccine/">a vaccine would not necessarily put an end to this pandemic immediately</a>.</p><p><strong>The Social Dilemma</strong></p><p>Netflix just published a new documentary that seems to reignite the debate about social media. In this documentary, former tech executives, former tech engineers, academics, venture capitalists, and gather to talk about how social media and big data can create an existential threat to humanity. Despite the seemingly outlandish claim, the documentary backed this up with nuanced arguments on how social media can influence us and how the financial incentive of this social media company leads us to the worst of us.</p><p>With this documentary being a hit, it is almost certain that somewhere along the way a motion about this documentary would come along. Before such motion comes out, we have got several articles to get you ready. First of all, let’s start with the critics to The Social Dilemma itself, what does it go wrong? <a href="https://www.theverge.com/interface/2020/9/16/21437942/social-dilemma-netflix-review-orlowski-sarah-zhang-memo-facebook-buzzfeed">Casey Newton from The Verge explains where he thinks the documentary fell short of its claim</a>. Richard Seymour who wrote a book about Twitter discourse provides a critique from the left as well which you can read <a href="https://www.jacobinmag.com/2020/09/the-social-dilemma-review-media-documentary">here</a>.</p><p>The end of the Social Dilemma talks about the needs of regulation for internet companies. How do the regulations look like? One of the most well-known policy proposals is of course breaking up Big Tech. Warren’s policy proposal in her presidential campaign can be a good place to start, you can see it <a href="https://medium.com/@teamwarren/heres-how-we-can-break-up-big-tech-9ad9e0da324c">here</a>. New York Times Debatable column also has curated articles for and against breaking up the big tech which includes diverse opinions on this issue.</p><p>Another interesting proposal that came up was a tax on user data. The idea was creating a disincentive for tech companies to collect every personal data they can get. There is also an argument about how personal user data is valuable, which should make it as taxable as other sources of value. So far, <a href="https://blogs.worldbank.org/developmenttalk/tax-policy-should-recognize-true-value-user-data">the best case for this new tax I can found is this WorldBank blog by Davida Connon and Simeon Djankov</a>.</p><p>For me, the most interesting idea is to treat Tech Giant as a public utility. As outlined by Dipayan Ghosh <a href="https://hbr.org/2019/05/dont-break-up-facebook-treat-it-like-a-utility">here</a> in HBR, Big Tech might be a natural monopoly. The key to regulating them is not breaking them up but limiting what they can do as a private company since they are delivering a public utility. This means a harsher limitation to them as a company would be possible. Or you know, you can just ban the <a href="https://www.nytimes.com/2020/01/24/opinion/sunday/surveillance-capitalism.html">human futures market altogether</a>.</p><p>This warps up the first edition of Matter Loading. If you notice, the news about Ruth Bader Ginsburg is missing in this edition. I plan to write about Ruth Bader Ginsburg and the supreme court nomination in this edition but there is a lot to be explained and the latest discourse surrounding the empty Supreme Court has progressed a lot. Therefore, I think it is wiser to just put everything in the next edition.</p><p>Thank you for reading and see you next Wednesday.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=cccb28b6999e" width="1" height="1" alt=""><hr><p><a href="https://medium.com/journal-kita/matter-loading-1-ospek-covid-19-vaccine-race-and-the-social-dilemma-cccb28b6999e">Matter Loading #1: Ospek, COVID-19 Vaccine Race, And The Social Dilemma</a> was originally published in <a href="https://medium.com/journal-kita">Journal Kita</a> on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.</p>]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[5 Best Books I Read in 2019]]></title>
            <link>https://charliesanjaya.medium.com/5-best-books-i-read-in-2019-b39d56061fe?source=rss-ecc52cf2ff74------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/b39d56061fe</guid>
            <category><![CDATA[eu]]></category>
            <category><![CDATA[books]]></category>
            <category><![CDATA[political-economy]]></category>
            <category><![CDATA[reading-challenge]]></category>
            <category><![CDATA[neoliberalism]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Charlie Sanjaya]]></dc:creator>
            <pubDate>Sat, 01 Feb 2020 18:56:21 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2020-02-01T18:56:21.178Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*ZmXKGEjoYybKMeu5t0dAaQ.jpeg" /><figcaption>Photo by <a href="https://unsplash.com/@christinhumephoto?utm_source=unsplash&amp;utm_medium=referral&amp;utm_content=creditCopyText">Christin Hume</a> on <a href="https://unsplash.com/s/photos/reading?utm_source=unsplash&amp;utm_medium=referral&amp;utm_content=creditCopyText">Unsplash</a></figcaption></figure><p>I read 24 books in 2019, making it the second consecutive year I complete my Goodreads reading challenge (excuse my not-so-subtle humblebrag). I think this one is special because I was very behind throughout the year. At the end of October, I was not even halfway through the challenge. After making a heroic attempt to read 15 books in 1 month and a half (I still don’t know how I did that, to be honest). I finally made it in time, just a few hours before the new year I finished the 24th book.</p><p>To celebrate the occasion, I want to share some good books that I found last year. If you have not read them, I encourage you to put them in your reading list. These books are not only very valuable but also very enjoyable to read.</p><p>So, without further ado, here are the best 5 books that I read in 2019 in no particular order.</p><h3>1. Barking Up the Wrong Tree</h3><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/317/1*-3Lj8lcBFkpHkixHKey4Zg.jpeg" /><figcaption>Source: Goodreads</figcaption></figure><p>This is the only self-help/productivity book that makes the list. In my opinion, a self-help/productivity book is like junk food for books. It is easy to read, makes you feel good reading it, but does not give you a good amount of value. It is better than nothing, but many other books would be more intellectually challenging, gives you more knowledge, and has a higher cultural value.</p><p>That being said, an exception always exists, and this is one of the few exceptions in this genre I made.</p><p>This book has caught my eye many times since it is displayed very prominently in bookstores, which is normal for an international bestseller, I guess. And just like how I treat anything that has become super popular or super mainstream, I put off reading it out for as long as I can.</p><p>That was not a wise decision on my part because this book is brilliant. This book is not only well-researched and very enjoyable to read, but also contains useful tips and advice. Many self-help books that put success as its main topic usually stop at telling fascinating stories about successful people but do not give practical advice.</p><p>Well, they did give what they believe is practical advice, but most of them are not useful. So, not practical.</p><p>It is an enjoyable read from the start to finish. Mostly because it is very fascinating reading how our conventional conception on how to be successful is wrong (therefore we are barking up the wrong tree). It doesn’t feel boring because it is not the same old advice you have read in every self-help book.</p><p>One of the pieces of advice in the book that changes my life for the better is to gamify my tasks. This advice made me try using <a href="https://habitica.com/">Habitica</a> and <a href="https://todoist.com/app">Todoist</a> to have better productivity. Let’s just say that using Habitica is the best decision I have made in 2020 so far and I am crediting Barking Up the Wrong Tree to give me an idea to do that.</p><h3>2. A Brief History of Neoliberalism</h3><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/449/1*JiAs_dbHNOojYUAeNEYbTQ.jpeg" /><figcaption>Source: Amazon</figcaption></figure><p>I have been wanting to read this for a long time. A lot of my friends recommended this book and I have heard about Harvey and his reputation myself. Heck, <a href="http://davidharvey.org/2018/11/new-podcast-david-harveys-anti-capitalist-chronicles/">his podcast</a> is my most-listened podcast in 2019! So I guess it is about damn time I am reading this book.</p><p>My first impression of this book is very good. I am pleasantly surprised by how accessible he is, something I cannot say for most lefty books I have read. Harvey does not hide his opinion about neoliberalism (spoiler alert: not good), but he also doesn’t let himself write without making a nuanced analysis. A friend of mine said that this is because geography is one of the best disciplines in communicating research to laypeople.</p><p>If that is the case, I guess Marxists and economists can learn a thing or two from geographers.</p><p>This is a very good book for an introduction to neoliberalism, which I think is very useful for our current political climate. I think the problem with current political discourse nowadays is people treat the term “neoliberal” or “neoliberalism” as an insult. Liberals and conservatives treat all analysis about neoliberalism like it is a smear to a political candidate, while many leftists tend to throw neoliberal as a short-hand for “politics I don’t like that has free market”. Everyone would benefit from reading this book, even if you are not a leftist.</p><h3>3. Adults in the Room</h3><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/453/1*bbFBDXn7FNPXPxHWY0eN2g.jpeg" /><figcaption>Source: Amazon</figcaption></figure><p>I don’t remember much about Greece Government Crisis but I remembered it was a <a href="https://www.cfr.org/timeline/greeces-debt-crisis-timeline">fucked up debacle</a>. What I also remember was how the media portrayed Yanis Varoufakis — the minister of finance then — as an eccentric incompetent minister. Although I mostly read Business Insider at that time, so I did not get diverse opinions thus cannot make a nuanced analysis by myself.</p><p>As I get older, his image in my mind gets rehabilitated. His appearance in BBC Question Time gained praise from many, I read several <a href="https://www.theguardian.com/profile/yanis-varoufakis">articles he wrote</a> and like it, and what he did after his stint as minister of finance was cool as well (he form a new party and an international organization called International Progressives). After reading this book, his image is not only getting better but I also found a deep disdain to how the EU operates as an institution.</p><p>In this book, Yanis told an “insider” story of the EU-Greece debacle. And boy, there is a lot of scorching hot tea to be spilled, to say the least. Betrayals, cowardice, frustration, hopelessness, lots are happening here. Above all, the story of Greece bail-out is also a story of a struggle in a system they cannot fully control. I think this ability to write about the human drama behind this procedural mumbo jumbo that can make this book engaging from the beginning to the end. The proceeding of the Eurogroup meeting should bore me to death, but Vanis makes it exciting. That is amazing.</p><p>Maybe this is not the best book to read to understand how the Greek crisis happens. It is, after all, written from the point of view from someone deeply involved with the affair. However, I believe that this book is an essential component to read to have a complete picture of the crisis.</p><h3>4. In the Long Run We Are All Dead</h3><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/452/1*spiHH9IWJVHDY-te6IHw3g.jpeg" /></figure><p>In the Long Run We Are All Dead is a quote from Keynes, and this is not the first time someone quotes this as a book title. However, I bet my ass that this is the first time a book explains a lot of Hegel in a book about Keynes. (I haven’t checked though so feel free to correct me.)</p><p>This is an interesting book that tries to analyze Keynesianism to surpass Keynesianism. One of the reasons why the author explains Hegel is that just like how Marx saw the need to go beyond Hegel, it is also our task to go beyond Keynes. And to surpass Keynesianism, we need to understand how Hegel’s response to the French Revolution is similar to Keynesianism.</p><p>I am not sure if this is the right book to introduce Keynes to you. But he puts interesting facts about Keynes. If you think Keynesianism is government intervention to increase the welfare of the people, you are wrong, and this book will tell you why. If you think Keynesianism is about protecting the capitalist class, the author would argue that what Keynes mainly wants to protect is civilization itself, and he believes that any revolution, be it from the right and the left, is a threat to it.</p><p>And the most mind-blowing thing for me: aggregate demand is not the accumulation of demand at a certain period. Boom. Mind=blown.</p><p>Ultimately, Geoff Mann, I think, was not able to offer any answer to the task of going beyond Hegel. What he is doing is exposing the problem Keynesianism has, telling us that this is a task to be done.</p><h3>5. Pedagogy of the Oppressed</h3><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/452/1*z-47-6-prBgoi5O7fzihlA.jpeg" /><figcaption>Source: Goodreads</figcaption></figure><p>Paulo Freire was an educator. A damn good one at that. One of his most legendary feats is to help 300 illiterate peasants in Brazil to read <a href="https://ptoweb.org/aboutpto/a-brief-biography-of-paulo-freire/">in just 45 days</a>. To show you how amazing that is, as of now it takes about 6 months to 3 years to teach an illiterate to read with our modern curriculum. Freire was way, way faster than that in 1962!</p><p>So it is not surprising that his most popular work is a book that tells about his approach in pedagogy, which see the liberation of the oppressed as an inseparable component of</p><p>The core idea of the pedagogy of the oppressed is a rejection of the banking method of educating and a proposition to use the dialogical method instead. The banking method is a pedagogy that treats education as an act of depositing knowledge to a student that would receive, memorize, and repeat. According to Freire, this is projecting ignorance and negates knowledge as a process of inquiry.</p><p>In the dialogical method or problem-posing method as Freire calls it, there is no dichotomy between teacher-student, everyone is learning from one to another and becomes co-investigators to a problem arising in society. In the end, they are growing together. This is a method that liberates instead of dominates in banking method.</p><p>Freire does not only talk about the methodological aspect of his pedagogy, but also critic to socialist leaders, his experience educating peasants, liberation theory, and revolutionary praxis. As we might expect, Freire disapproved of revolutionary leaders who claim to lead peasants to liberation but also think that they don’t know what they should want and he knows better.</p><p>But to be honest, I think his stories educating peasants are the most memorable part of the book. I will never forget the line where Freire tells how peasants compare themselves to animals: “They often insist that there is no difference between them and animals; when they do admit a difference, it favors the animals. ‘They are freer than we are.’ ”</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=b39d56061fe" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
    </channel>
</rss>