<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0" xmlns:cc="http://cyber.law.harvard.edu/rss/creativeCommonsRssModule.html">
    <channel>
        <title><![CDATA[Stories by Christin Viesta Nonitehe on Medium]]></title>
        <description><![CDATA[Stories by Christin Viesta Nonitehe on Medium]]></description>
        <link>https://medium.com/@christinviesta?source=rss-cb93c7cc88d4------2</link>
        <image>
            <url>https://cdn-images-1.medium.com/fit/c/150/150/0*EWZb7niUHTAweyY3.</url>
            <title>Stories by Christin Viesta Nonitehe on Medium</title>
            <link>https://medium.com/@christinviesta?source=rss-cb93c7cc88d4------2</link>
        </image>
        <generator>Medium</generator>
        <lastBuildDate>Fri, 20 Nov 2026 20:33:49 GMT</lastBuildDate>
        <atom:link href="https://medium.com/@christinviesta/feed" rel="self" type="application/rss+xml"/>
        <webMaster><![CDATA[yourfriends@medium.com]]></webMaster>
        <atom:link href="http://medium.superfeedr.com/" rel="hub"/>
        <item>
            <title><![CDATA[Surat untuk Pak Anies, oleh Wurry Aprianty]]></title>
            <link>https://medium.com/relawananies/surat-untuk-pak-anies-4edd306748aa?source=rss-cb93c7cc88d4------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/4edd306748aa</guid>
            <category><![CDATA[majubersama]]></category>
            <category><![CDATA[anies-baswedan]]></category>
            <category><![CDATA[pilgub]]></category>
            <category><![CDATA[salambersama]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Christin Viesta Nonitehe]]></dc:creator>
            <pubDate>Tue, 01 Nov 2016 09:49:27 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2016-11-01T10:01:26.677Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>Ditulis oleh Wurry Aprianty</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/510/1*Xaq8x9VmCFDy3OxtNizTvg.jpeg" /></figure><p>Assalammu’alaikum wr.wb.</p><p>Hallo Pak Anies, Masih ingatkah dengan saya? Ah mungkin sudah tidak ingat. Karena saya hanya sebagian pemudi yang Pak Anies temui saat menjadi Relawan Hardiknas 2016. Pertama kali saya bertemu Pak Anies, saya tidak menyangka sama sekali loh. Bayangin aja orang seperti saya bisa bertemu mentri itu adalah sesuatu yang buat saya takjub akan nikmat Allah yang satu ini.</p><p>Sebelum saya bertemu Pak Anies, saya pernah memposting status facebook ya intinya saya ingin bertemu Pak Anies gitu. Bertemu dengan orang-orang hebat seperti Pak Anies buat saya dapat memotivasi saya untuk bisa lebih maju. Karena pada dasarnya pemuda itu butuh contoh. Di dalam tubuh pemuda terdapat banyak energi. Tinggal bagaimana energi tersebut dimanfaatkan oleh pemuda tersebut. Memanfaatkan energi yang dimiiki pemuda itu tidak gampang, ia butuh sosok yang dapat mengispirasi dia. Dan saya menemukan sosok itu dari Pak Anies.</p><p>Saat itu tanggal 9 April, saya bertemu Pak Anies itu rasanya deg-degan. Lebih deg-degan daripada saya bertemu dengan orang yang saya sukai. Pak Anies memberikan wejangan dan bercengkrama dengan kami. Bahkan Pak Anies tak ragu untuk melayani kami dengan meminta foto. Wah sosok pemimpin yang luar biasa.</p><p>Sekarang keadaan berbeda. Beberapa bulan lalu saya dengar pak Anis terkena reshuffle, huh hati rasanya hancur, kesel, dan ya pokoknya nyebelin lah. Pikir saya, apasih kurangnya pak Anies sebagai mentri sampai direshuffle? Ah apapun alasan Pak Presiden mereshuffle Bapak, kita ambil hikmahnya. Saya percaya rencana Allah lebih baik dari pada hambanya dan itu terbukti dengan terpilihnya Pak Anies sebagai Calon Gubernur DKI JAKARTA. Buat saya jabatan apapun tidak masalah. Yang penting bagaimana cara seseorang bekerja dengan baik, jujur, dan total saat mendapatkan amanah jabatan tersebut. Karena berapa banyak orang yang saya lihat tidak amanah dengan jabatan yang diamanahkan pada rakyat.</p><p>Terpilihnya Pak Anies menjadi calon gubernur membuat saya senang. Bahkan sangking noraknya ketika Pak Anies menjadi cagub, saya sampai cerita-cerita keteman-teman. Saya mengatakan “Yey jagoanku jadi cagub dong”. Agak seperti anak kecil sih, tapi ya itulah saya. Kadang sifat kekanak-kanakan saya nyebelin, tapi kadang juga membawa kebahagiaan buat orang disekitar saya. Itu kata guru ngaji saya loh pak hehehe.</p><p>Saya mungkin bukan orang Jakarta yang bisa memilih pak Anies secara langsung. Tapi saya dukung Pak Anies karena pertama, saya melihat pak Anies punya ide-ide cemerlang yang membuat Jakarta lebih baik. Kedua, saya suka pemimpin yang lembut tapi tegas. Menurut saya pemimpin yang lembut itu bagus karena bisa melunakan hati-hati orang keras disekitarnya. Tegas juga perlu karena supaya bawahannya menghargai dia. Tapi sosok Pak Anies paket komplitlah ada tegas dan juga lembut. Ketiga, Pak Anies itu punya kharisma tinggi. Saat pertama kali saya bertemu Bapak, saya dapat melihat kharisma tersebut. Kharisma tentu untuk seorang pemimpin sangat dibutuhkan untuk membuat orang disekitarnya segan terhadapnya.</p><p>Sekian surat dukungan saya.</p><p>Wassalammu’alaikum wr.wb.</p><p><strong>Wurry Aprianty</strong></p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=4edd306748aa" width="1" height="1" alt=""><hr><p><a href="https://medium.com/relawananies/surat-untuk-pak-anies-4edd306748aa">Surat untuk Pak Anies, oleh Wurry Aprianty</a> was originally published in <a href="https://medium.com/relawananies">Relawan Maju Bersama</a> on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.</p>]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Uji Kompetensi Guru, Potret Individu Guru]]></title>
            <link>https://medium.com/relawananies/uji-kompetensi-guru-d33a843fa893?source=rss-cb93c7cc88d4------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/d33a843fa893</guid>
            <category><![CDATA[anies-baswedan]]></category>
            <category><![CDATA[rekamjejakanies]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Christin Viesta Nonitehe]]></dc:creator>
            <pubDate>Tue, 18 Oct 2016 10:17:00 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2016-10-21T03:34:17.011Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*lrI6dy8zlg1Nwl53EIlNlA.jpeg" /></figure><p><em>Menakar elemen kompetensi guru, meningkatkan profesionalitas tenaga pendidik. </em><strong>Diambil dari buku Kilasan Kinerja Kemendikbud 2015 oleh Muhammad Husnil.</strong></p><p>PENGEMBANGAN potensi, kompetensi, dan peningkatan kinerja guru menjadi agenda utama pelaksanaan pendidikan berkualitas. Kemendikbud menyediakan sarananya melalui Uji Kompetensi Guru (UKG). Berbeda dengan UKG sebelumnya yang hanya menyasar guru bersertifikat, kini seluruh guru bisa mengikutinya, baik swasta maupun negeri. Kemendikbud ingin semua guru bisa mengikuti UKG.</p><p>Diperkirakan hampir 3 juta guru yang mengikuti UKG ini. Dengan catatan, mereka terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Dilaksanakan dua gelombang, UKG kali ini diselenggarakan di 4035 Tempat Uji Kompetensi (TUK) di semua provinsi se-Indonesia. Pertama pada 9–27 November 2015, dan gelombang kedua akan dilaksanakan pada Desember 2015.</p><p>Peserta UKG menjalani ujian sesuai dengan kompetensi dan jenjang pendidikan tempatnya bertugas. Mendikbud mengumpamakan UKG itu sebagai alat bercermin bagi para guru. “Alat bercermin itu maksudnya, nanti hasil UKG bisa untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas guru. Kemendikbud bertugas menyiapkan alat untuk bercermin, dan guru-guru menyiapkan kompetensinya untuk diukur. Setiap guru akan berbeda pelatihannya, tergantung masing-masing hasilnya nanti,” kata Mendikbud.</p><p>Kemendikbud merancang UKG sebagai langkah untuk memetakan kompetensi mendetail yang menggambarkan kondisi objektif guru. Hasilnya per individu. Dengan begitu, seorang guru bisa mengetahui kekuatan dan kelemahannya; bagi Kemendikbud, hasil UKG ini akan dijadikan pijakan untuk meningkatkan kompetensi guru per individu. Dengan begitu, penanganannya tepat guna. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Sumarna Surapranata, memberi gambaran ikhwal UKG ini.</p><p>“Biasanya, jika ada pelatihan peningkatan maka kopral, letnan, dan jenderal dimasukkan dalam satu kelas. Padahal masalah mereka berbeda-beda. Nah, UKG ini akan memasukkan mereka sesuai dengan kapasitas dan kompetensi masing-masing individu dan kemampuannya. Kalau kopral, ya dengan kopral, bukan dengan jenderal,” katanya.</p><p>UKG ini mengukur dua kompetensi, profesional dan pedagogis. Profesional berkait dengan kompetensi materi ajar yang diampu, sedangkan pedagogis adalah metode pengajaran. Dua kompetensi lainnya, sosial dan kepribadian memang tak menja- di acuan dalam UKG. Kedua kompetensi itu diukur melalui Penilaian Kinerja Guru (PKG) di masing-masing sekolah. Hasil UKG akan menjadi acuan program pelatihan lanjutan. Karena itu, tak ada sanksi apa pun atas hasil UKG ini.</p><p>Perhatian khusus terhadap potensi dan peningkatan kinerja guru tak bisa dianggap hal sepele. “Kerjaan guru lebih berisiko. Kalau salah diagnosa bisa mati satu generasi,” kata Tagor Alamsyah, Kepala Seksi Penyusunan Program Pembinaan Pendidikan dan Tenaga Pendidikan, Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan. “Kalau kita tidak profesional, maka akan ada guru jago mengajar yang salah. Cara penyampaiannya andal, bersimulasi dengan infogra s, tapi apa yang guru itu sampaikan keliru. Siswa menangkap dengan cepat, tapi salah. Karena itu substansi kompetensi pedagogis dan profesionalnya diukur melalui UKG.”</p><p>Mengenai sistem, UKG ini dikembangkan tim Kemendikbud sendiri. Tim yang dikomandani Muhammad Rae Pawellangi ini membuat sistem ujian yang sangat mudah digunakan dan aman. Hanya perlu kemampuan dasar dalam mengoperasikan komputer, seperti mengetik dan menggerakkan tetikus. “Para peserta ujian tak perlu khawatir salah pencet, karena kami hanya menghidupkan tombol-tombol dalam papan ketik yang dipakai dalam ujian,” kata Rae. Dia juga menjamin bahwa soal- soal dalam UKG ini tak bocor karena timnya sudah membuat pengamanan tersendiri. Dan, sistem ini sudah diakui banyak lembaga, seperti Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Selain itu, telah pula dimanfaatkan berbagai lembaga lain, seperti Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk seleksi calon pegawai negeri sipil.</p><p>Para peserta menyambut baik penyelenggaraan UKG tahun ini. “Proses menjelang UKG, seperti sosialisasi, dan ada praktik pengerjaan sebelum dimulai sangat membantu. Sangat baik,” kata Warno Ekariyanto, guru olahraga, SMAN 74. Namun, dia cukup kepayahan berpacu dengan waktu yang tersedia. “Kalau bisa pesertanya dibagi ke dalam kategori usia. Seperti saya, sudah sepuh (tua), mengerjakan soal cerita yang panjang, butuh konsentrasi dan waktu pengerjaan yang lebih,” katanya.</p><p>Berbeda dengan Warno, guru mata pelajaran Bahasa Indonesia SLTP Bina Nusantara, Vivi Trenggono, menganggap UKG sebagai sesuatu tantangan. “Saya harus bertanggung jawab dengan profesi saya sebagai guru. Menjalani ujian itu tantangan,” katanya. Ujian kompetensi ini merupakan ajang kali keduanya.</p><p>Dia berharap agar UKG bisa meniru Ujian Nasional (UN) yang tak lagi jadi penentu tunggal kelulusan. “Semoga ke depan UKG tak lagi jadi penentu tunggal evaluasi guru. Seperti UN saat ini misalnya, kan sudah tak lagi jadi satu-satunya penentu kelulusan. Kegiatan mengajar para guru juga tak kalah penting menjadi bagian evaluasi,” katanya.</p><p>Harapan lain datang dari peserta UKG asal SLTP Al-azhar Bintaro, pengajar matematika, Musa Abdilah. “Semoga ada tindak lanjut setelah UKG. Jangan cuma selesai pada ujian, tapi bagaimana selanjutnya bagi guru yang mendapat nilai di bawah standar, apakah ada pembinaan atau lokakarya? Agar ada peningkatan mutu dan kualitas kompetensi guru,” kata Musa Abdilah.</p><p>Tindak lanjut pasca-UKG memang kerja yang musti dipikul bersama. “Tugas kita yang paling berat sebenarnya paska-UKG. Bagaimana meningkatkan kompetensi guru sesuai potretnya. Tantangannya adalah kemauan dari tenaga pendidik, kesiapan pemerintah yaitu sarana-prasarana, bahan diklat, dan dukungan pemerintah daerah,” kata Tagor Alamsyah. Setelah mengetahui secara konkret peta sesungguhnya kondisi para guru, Kemendikbud akan bersegera untuk meningkatkan kompetensi mereka. Skema peningkatannya pun sudah ada. Karena, pendidikan berkualitas adalah hak semua anak Indonesia.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=d33a843fa893" width="1" height="1" alt=""><hr><p><a href="https://medium.com/relawananies/uji-kompetensi-guru-d33a843fa893">Uji Kompetensi Guru, Potret Individu Guru</a> was originally published in <a href="https://medium.com/relawananies">Relawan Maju Bersama</a> on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.</p>]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Membangun Budi Pekerti, Pentingkah untuk Generasi Penerus Bangsa?]]></title>
            <link>https://medium.com/relawananies/penumbuhan-budi-pekerti-adadfda72001?source=rss-cb93c7cc88d4------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/adadfda72001</guid>
            <category><![CDATA[rekamjejakanies]]></category>
            <category><![CDATA[anies-baswedan]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Christin Viesta Nonitehe]]></dc:creator>
            <pubDate>Tue, 18 Oct 2016 10:15:12 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2016-10-21T03:34:33.415Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*pUpJxvwrgZRAo5T3VDqgUg.jpeg" /><figcaption>Foto oleh: Antara Foto</figcaption></figure><p><em>Karakter positif siswa harus diajarkan, dibiasakan, dan dikonsistenkan hingga menjadi budaya. </em><strong>Diambil dari buku Kilasan Kinerja Kemendikbud 2015 oleh Muhammad Husnil.</strong></p><p>SESAAT setelah turun dari motor, remaja lelaki itu menyalami ayahnya. Begitu melewati gerbang sekolah, remaja itu lekas mencium tangan ibu dan bapak gurunya yang berbaris menunggu kedatangan murid-murid mereka. Remaja itu lalu bergabung dengan teman-temannya yang berada di beranda sekolah, dan mereka memasuki kelas.</p><p>Pukul 7.30 WIB bel masuk kelas berdering. Seorang murid maju, memimpin teman-temannya berdoa. “Mari kita panjatkan doa menurut agama dan kepercayaan masing- masing,” katanya. Selesai, tapi pelajaran belum juga dimulai. Anak- anak itu diminta membaca buku non pelajaran selama 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Beberapa jam kemudian, jarum jam menunjukkan waktu pulang sekolah. Sebelum kelas berakhir pada hari itu, seorang siswa diminta maju lagi untuk memimpin berdoa.</p><p>Demikianlah keseharian di satu sekolah menengah pertama di bilangan Jakarta Selatan. Terlebih setelah Kemendikbud pada Juli 2015 mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Penumbuhan Budi Pekerti (PBP). PBP ini mengatur ihwal pembiasaan sikap dan perilaku positif di sekolah yang dimulai sejak orientasi siswa baru sampai dengan kelulusan, dari jenjang SD sampai SMA/SMK, dan sekolah pada jalur pendidikan khusus. “Karakter positif siswa harus diajarkan, dibiasakan, dan dikonsistenkan hingga menjadi budaya,” kata Mendikbud.</p><p>Mendikbud menjelaskan, hal pertama yang dilakukan untuk menumbuhkan budi pekerti pada siswa adalah diajarkan kemudian terbentuk karakter dan selanjutnya menjadi budaya, terutama budaya di sekolah. Intinya, kata Mendikbud, budi pekerti itu perlu ditumbuhkan sebagai kebiasaan bukan hanya pengetahuan. Jika budi pekerti itu tumbuh sebagai kebiasaan, ia akan menjadi karakter dan selanjutnya menjadi budaya.</p><p>Dari segi istilah, Kemendikbud memilih menumbuhkan, bukan menanamkan. “Penumbuhan berarti memandang siswa, guru, dan anggota masyarakat sekolah sudah memiliki bibit karakter baik. Tugas kita semua ialah menciptakan iklim sekolah yang lebih baik agar semua perangkat sekolah turut berbudi pekerti, bukan dari luar ditancapkan dan ditanamkan,” kata Mendikbud.</p><p>Selama ini Kemendikbud sudah menanamkan budi pekerti pada jalur kurikuler dan ekstrakurikuler. Namun, PBP ini akan difokuskan pada kegiatan-kegiatan nonkurikuler di seluruh jenjang pendidikan dan disesuaikan dengan tahapan usia per- kembangan siswa. Di SD, misalnya, pelaksanaannya lebih fokus kepada perilaku positif guru dan kepala sekolah sebagai sosok yang diteladani siswa. Di tingkat SMP dan SMA, pelaksanaannya dilakukan dengan metode yang lebih pada kemandirian siswa. Karena memang nonkurikuler, lingkup kegiatan PBP ini lebih bersifat persuasif dan partisipatif, sehing- ga tercipta iklim yang menyenangkan bagi seluruh warga sekolah.</p><p>Lingkup kegiatan penumbuhan budi pekerti dibagi menjadi tujuh. Pertama, menumbuhkembangkan nilai moral dan spiritual. Pada lingkup ini, para siswa dilatih menghayati hubungan spiritual dengan sang pencipta dan diwujudkan dengan sikap moral keseharian untuk meng- hormati sesama makhluk hidup dan alam sekitar. Kedua, menumbuhkembangkan nilai kebangsaan dan kebinekaan. Melalui nilai kedua ini para siswa dilatih untuk teguh menjaga semangat kebangsaan dan kebinekaan bangsa melalui berbagai kegiatan. Ketiga, mengembangkan interaksi positif antarpeserta didik dengan melatih mereka peduli terhadap kondisi sik dan psikologis kawan, adik, dan kakak kelas. Membangun sikap simpati dan empati terhadap semua. Keempat, mengembangkan interaksi positif dengan guru dan orang tua, antara lain dengan melatih mereka menghormati guru, kepala sekolah, warga masyarakat sekolah, dan orang tua. Kelima, menumbuhkan potensi diri siswa secara unik. Keenam, pemeliharaan lingkungan sekolah, antara lain, dengan melatih kebersihan seperti diterapkan para guru di sekolah tersebut. Ketujuh, pelibatan orang tua dan masyarakat, seperti mengajak serta mereka dalam kegiatan-kegiatan khusus sekolah.</p><p>Karena pendidikan adalah gerakan semesta, PBP ini juga melibatkan orang tua. Maka, Permendikbud №23 Tahun 2015 itu mengatur penguatan peran orang tua dalam menumbuhkan budi pekerti pada anak melalui pendidikan dalam keluarga dan di rumah. Tak hanya itu, Kemendikbud melembagakan peran orang tua dalam pendidikan ini dengan pembentukan Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga. Dengan unit kerja baru ini pemerintah mengajak orang tua untuk lebih berperan dalam memberikan pendidikan informal, terutama dalam menumbuhkan nilai-nilai budi pekerti. Pemerintah, misalnya, dapat memberikan pelatihan teknik dasar komunikasi yang efektif antara orang tua dan anak. “Ini sebuah gerakan besar yang nyata untuk memperbaiki kualitas pendidikan, dengan memperkuat peran orang tua,” kata Dewi Hughes, Duta Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal.</p><p>Salah satu cara menumbuh- kembangkan hal tersebut adalah dengan mewajibkan setiap siswa membaca buku selain buku-buku mata pelajaran kurang lebih selama 15 menit setiap harinya sebelum jam belajar dimulai. Hal ini perlu dilakukan mengingat saat ini Indonesia merupakan salah satu negara dengan minat baca paling rendah di dunia.</p><p>Mendikbud menyampaikan, dengan pembiasaan membaca buku pada anak-anak diharapkan</p><p>dapat mengubah predikat Indonesia sebagai negara yang minat bacanya termasuk paling rendah di dunia. Budaya membaca, kata dia, dimulai dengan membaca singkat tapi rutin dilakukan terus-menerus sehingga menjadi pembiasaan dan akhirnya menjadi budaya.</p><p>“Kita ingin anak-anak kita memba- ca maka bangun kebiasaan memba- ca. Insya Allah kita nanti memiliki budaya membaca,” kata Mendikbud.</p><p>Mendikbud mengungkapkan, po- tensi dan minat setiap anak berbeda- beda, termasuk dalam hal membaca buku. Maka, Kemendikbud memberikan keleluasaan kepada sekolah untuk menentukan tema buku yang layak dibaca dan disukai oleh siswa. Sebagai bahan referensi, Kemendikbud melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa telah menerbitkan dan akan mendistribusikan buku-buku yang dapat dijadikan bahan siswa dalam kegiatan membaca tersebut ke beberapa sekolah di tanah air. Terdapat banyak metode atau model kegiatan membaca bagi siswa sebagai variasi agar tidak membosankan, seperti membaca dengan suara nyaring secara ber- gantian, membaca di perpustakaan, membaca di luar ruangan — misalnya di pekarangan sekolah — dan sebagainya. “Biarkan anak-anak kita itu menikmati membaca sebagai sebuah kebiasaan,” katanya.</p><p>Mendikbud mengimbau sekolah yang telah memiliki perpustakaan untuk mendukung kegiatan membaca di sekolah tersebut. Anak-anak, kata dia, sebaiknya membaca buku-buku sastra sesuai dengan usia mereka sehingga kemampuan anak- anak untuk berimajinasi tumbuh. Dia mengatakan, siswa-siswa yang sudah menempuh pendidikan hingga jenjang SMA saat ini belum tentu pernah membaca sebuah karya sastra. “Kita justru ingin membangun semangat literasi itu,” katanya.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=adadfda72001" width="1" height="1" alt=""><hr><p><a href="https://medium.com/relawananies/penumbuhan-budi-pekerti-adadfda72001">Membangun Budi Pekerti, Pentingkah untuk Generasi Penerus Bangsa?</a> was originally published in <a href="https://medium.com/relawananies">Relawan Maju Bersama</a> on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.</p>]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Ketika Orang Tua Dipaksa Memperhatikan Anak di Hari Pertama Sekolah]]></title>
            <link>https://medium.com/relawananies/hari-pertama-sekolah-479e2c5e51cb?source=rss-cb93c7cc88d4------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/479e2c5e51cb</guid>
            <category><![CDATA[rekamjejakanies]]></category>
            <category><![CDATA[anies-baswedan]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Christin Viesta Nonitehe]]></dc:creator>
            <pubDate>Tue, 18 Oct 2016 10:12:30 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2016-10-21T03:35:07.989Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*SZLDEP1qcUxlgRyjxFc_DQ.jpeg" /></figure><p><em>Pendidikan adalah kemitraan antara orang tua dan guru. Kini orang tua tak lagi menjadi penonton di luar pagar sekolah. Kemendikbud membuat tradisi baru agar sekolah bisa lebih aktif bermitra dengan orang tua dan orang tua lebih aktif dalam proses pendidikan anak. </em><strong>Diambil dari buku Kilasan Kinerja Kemendikbud 2015 oleh Muhammad Husnil.</strong></p><p>ORANG tua sebagai pelaku pendidikan jarang mendapat perhatian. Bahkan mungkin belum pernah disentuh. Padahal, peran orang tua dalam pendidikan sangat besar. Dalam sehari, seorang anak di sekolah paling banter 6–8 jam. Sisanya dia habiskan di rumah dan lingkungan sekitarnya.</p><p>Menyadari arti pentingnya orang tua dalam pendidikan anak, Kemendikbud mengeluarkan Permendikbud №23 Tahun 2015 Tentang Penumbuhan Budi Pekerti. Selain meminta orang tua untuk mendampingi anak belajar selama dua puluh menit setiap malam, aturan itu juga meminta agar orang tua mengantar anak-anak mereka ke sekolah. Tak sebatas sampai pagar dan gerbang sekolah, tapi masuk hingga ke ruang kelas untuk berkomunikasi dengan para guru, terutama wali kelas dan guru yang akan mengajar sang anak.</p><p>Berdasarkan aturan tersebut, Kemendikbud melahirkan Gerakan Hari Pertama Sekolah. Menurut Mendikbud, hari pertama masuk sekolah merupakan hari yang penting bagi siswa. Sebab, setiap siswa memiliki reaksi psikologis yang berbeda-beda ketika masuk sekolah di hari pertama. Ada siswa yang sudah merasa nyaman, tetapi ada pula siswa yang diliputi perasaan khawatir, kurang percaya diri, dan perasaan-perasaan negatif lainnya. “Kehadiran orang tua menemani anaknya mengirimkan pesan yang jelas bagi si anak, bahwa orang tua memercayai sekolah itu untuk mendidik anak-anaknya beberapa jam setiap hari selama bertahun- tahun ke depan,” katanya.</p><p>Hal ini dirasakan sendiri oleh Made Andi, seorang dosen di Universitas Gajah Mada. Menjelang mandi pagi, Made Andi (37) tertegun setelah membaca kicauan Mendikbud dan para pengikutnya di Twitter tentang #HariPertamaSekolah. Pagi 27 Juli 2015 itu dia berencana terbang ke Singapura untuk menghadiri acara pendidikan tingkat Asia Tenggara. Pada hari itu juga Lita, putrinya, masuk hari pertama kelas lima SD. Tapi, malam sebelumnya dia memutuskan, “Biar Lita diantar ibunya saja.” Lita dan ibunya sudah berangkat ke sekolah ketika akhirnya Andi me- mutuskan untuk menyusul mereka.</p><p>“Saya mungkin terlambat karena Lita bisa jadi sudah masuk kelas ketika saya tiba di sekolahnya, tetapi saya tidak mengurungkan niat,” katanya. Betul saja, sekolah anaknya sudah agak sepi, cuma tinggal beberapa anak yang masih belum masuk kelas.</p><p>Penyesalan menyergapnya. “Saya telah melewatkan hal paling penting, memastikan bahwa seorang anak usia sepuluh tahun merasa didukung dalam menjalani perjuangannya.”</p><p>Dia sudah bersiap melangkah pulang ketika anaknya sambil berlari memanggil, “Ayah!” Andi memeluk erat putrinya itu. Dunianya berubah cerah. Dia merasakan bahwa energi semesta tumpah kepadanya dan rasa haru merampoknya.</p><p>Made Andi hanya satu dari sekian banyak orang tua yang tersadarkan tentang pentingnya hari pertama anak bersekolah. Setelah membaca kicauan Mendikbud, dia sadar bahwa mengantarkan anaknya ke sekolah tak kalah penting ketimbang menghadiri acara pendidikan internasional.</p><p>Selain itu, kehadiran pada hari pertama masuk sekolah menjadi kesempatan bagi para orang tua untuk melihat dan mengenali lebih dekat sekolah sebagai rumah kedua anaknya dalam menuntut ilmu selama bertahun-tahun. Orang tua seyogianya menemani masa transisi ini karena orang tua harus mengenali siapa saja yang diberi kepercayaan dalam membantu mempersiapkan masa depan si anak. Sebaliknya, bagi sekolah dan para guru, ini menjadi kesempatan untuk mengetahui lebih dekat latar belakang orang tua siswa.</p><p>Gerakan hari pertama masuk sekolah ini disambut baik oleh guru dan kepala sekolah di seluruh Indonesia. Menurut mereka, masuknya orang tua ke lingkungan sekolah membuat komunikasi antara pihak sekolah dengan para orang tua terjalin lebih baik. Komunikasi dan kerja sama seperti itu sangat bermanfaat untuk menyukseskan program pendidikan yang dikembangkan sekolah, termasuk pendidikan karakter siswa.</p><p>Kepala SMP Negeri 1 Depok, Jawa Barat, Ety Kuswandarini, memandang perlu Permendikbud №23/2015 ini karena mengajak orang tua memasang antena terhadap perkembangan anak-anak mereka. “Orang tua cenderung menganggap pendidikan urusan antara guru dan murid. Mereka tidak lagi mengindahkan perkembangan anak di sekolah,” katanya. Padahal, dalam sehari seorang anak tinggal di sekolah hanya sepertiga hari. Sisanya di rumah bersama keluarga. Permendikbud №23/2015 ini upaya aktif melibatkan orang tua ke sekolah.</p><p>Kegiatan ini didukung penuh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Menteri Yuddy Chrisnandi menganjurkan kepada seluruh</p><p>Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan aparatur pemerintah lainnya untuk meluangkan waktu mengantar anak-anak mereka berangkat sekolah pada hari pertama masuk. Pada hari itu mereka diberi kesempatan terlambat masuk kantor. “Masa depan Indonesia terletak pada budi pekerti anak. Untuk itu, ASN sebagai pemimpin di tengah-tengah masyarakat harus menjadi contoh dan teladan dalam melahirkan dan mendesain anak Indonesia yang berbudi pekerti dan berkarakter kuat,” kata Menteri Yuddy.</p><p>Akibat begitu antusiasnya masyarakat menyambut gerakan ini, tanda pagar #HariPertamaSekolah menjadi <em>trending topic</em> di Twitter pada hari itu.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=479e2c5e51cb" width="1" height="1" alt=""><hr><p><a href="https://medium.com/relawananies/hari-pertama-sekolah-479e2c5e51cb">Ketika Orang Tua Dipaksa Memperhatikan Anak di Hari Pertama Sekolah</a> was originally published in <a href="https://medium.com/relawananies">Relawan Maju Bersama</a> on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.</p>]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Memang Sekarang Kemdikbud Ada Data Pemetaan Pendidikan?]]></title>
            <link>https://medium.com/relawananies/data-pokok-pendidikan-571be2a338a2?source=rss-cb93c7cc88d4------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/571be2a338a2</guid>
            <category><![CDATA[anies-baswedan]]></category>
            <category><![CDATA[rekamjejakanies]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Christin Viesta Nonitehe]]></dc:creator>
            <pubDate>Tue, 18 Oct 2016 10:10:05 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2016-10-21T03:37:54.320Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/899/1*4qSSRlhKXQVHZ0-eEoB5vA.jpeg" /></figure><p><em>Pada akhirnya Kemdikbud pada 2015 ini berhasil menyatukan semua data di lingkungan kementerian. Data pendidikan lebih cepat disusun, kebijakan lebih</em> <em>tajam dan efisiensi dapat ditingkatkan. </em><strong>Diambil dari buku Kilasan Kinerja Kemendikbud 2015 oleh Muhammad Husnil.</strong></p><p>KETERSEDIAAN data yang akurat, lengkap, mutakhir, dan terintegrasi amat diperlukan dalam proses perencanaan kebijakan dan pengambilan keputusan. Jika sebelumnya data-data yang ada itu terpisah, melalui berbagai proses yang panjang dan keputusan yang tegas pada akhirnya Kemendikbud berhasil menyatukannya dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik).</p><p>Dapodik adalah Sistem Pengelolaan Data Pendidikan yang terintegrasi untuk menunjang tata kelola data dan informasi yang terpadu sehingga bisa menghasilkan satu data. Dapodik ini dapat membuat program-program pembangunan pendidikan lebih terarah dan mempermudah penyusunan perencanaan, monitoring, serta evaluasi pembangunan pendidikan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan yang merata dan tepat sasaran.</p><p>Untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagai acuan pembangunan pendidikan nasional, Dapodik harus memuat empat faktor pendidikan yaitu: pendidik dan tenaga kependidikan, satuan pendidikan, peserta didik, dan substansi pendidikan.</p><p>Aplikasi Dapodik merupakan satu-satunya aplikasi penjaringan pendataan di lingkungan Kemendikbud saat ini. Sebelumnya dikenal beberapa sistem pendataan yangdikembangkan terpisah dan pada tahun ini melalui proses yang sulit dan keputusan yang tegas, akhirnya semua sistem pendataan dapat disatukan dan mengusung nama tunggal, Dapodik.</p><p>Karenanya aplikasi Dapodik diharapkan mampu memenuhi semua kebutuhan data di Kemendikbud.</p><p>Bila ada atribut yang masih belum tersedia, maka unit utama yang membutuhkan atribut tersebut untuk segera mengusulkan ke Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebuda- yaan (PDSPK). Di samping itu, aplikasi Dapodik yang dirancang juga harus bisa mengakomodasi dari sekolah yang masuk kategori SPM sampai sekolah yang sudah memenuhi SNP. Pengembangan tur yang ada di sistem aplikasi Dapodik dapat memudahkan operator sekolah dalam memenuhi kebutuhan data yang ada di tingkat sekolah dan Dinas Pendidikan agar tidak terjadi pengulangan entri data oleh operator sekolah.</p><p>Salah satu contoh manfaat penyatuan Dapodik adalah Kemendikbud bisa mengetahui pemetaan guru secara pasti dan konkret. Dapodik yang valid ini dapat menjadi acuan, baik untuk kepentingan menyusun perencanaan kebutuhan, peningkatan kompetensi, peningkatan kualifikasi, sertifikasi, pembinaan karier, maupun pemberian tunjangan profesi dan tunjangan lainnya. Dapodik bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan aneka tunjangan, kesejahteraan, penyetaraan guru bukan PNS, peni- laian angka kredit, karier, penghargaan dan perlindungan guru dan tenaga kependidikan, serta beasiswa guru dan tenaga kependidikan.</p><p>Bagi satuan kerja pembinaan sekolah, Dapodik digunakan untuk merealisasikan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB), Rehabilitasi, Bantuan Beasiswa Miskin (BSM), dan izin belajar peserta didik. Pelaksanaan Ujian Nasional yang diselenggarakan Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) dengan melakukan penjaringan peserta ujian nasional, datanya juga diambil dari Dapodik yang sudah melalui proses veri kasi dan validasi oleh PDSPK.</p><p>Pemanfaatan secara bersama-sama sumber data ini bertujuan agar setiap kebijakan yang dikeluarkan satu satuan kerja selalu sinergis dengan satuan kerja yang lain.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=571be2a338a2" width="1" height="1" alt=""><hr><p><a href="https://medium.com/relawananies/data-pokok-pendidikan-571be2a338a2">Memang Sekarang Kemdikbud Ada Data Pemetaan Pendidikan?</a> was originally published in <a href="https://medium.com/relawananies">Relawan Maju Bersama</a> on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.</p>]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Ujian Nasional Tidak Lagi Menjadi Standard Penentu Kelulusan Siswa, Banyak yang Kecewa?]]></title>
            <link>https://medium.com/relawananies/ujian-nasional-dd8fed8ba5d6?source=rss-cb93c7cc88d4------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/dd8fed8ba5d6</guid>
            <category><![CDATA[anies-baswedan]]></category>
            <category><![CDATA[rekamjejakanies]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Christin Viesta Nonitehe]]></dc:creator>
            <pubDate>Tue, 18 Oct 2016 10:07:16 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2016-10-21T03:38:18.578Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*7-NUc258GlepfiloKTCFqA.jpeg" /></figure><p><em>UN tidak lagi diberlakukan menjadi standard kelulusan tahun 2015, pihak-pihak yang sering melakukan kecurangan dalam UN jadi kebakaran jenggot. </em><strong>Diambil dari buku Kilasan Kinerja Kemendikbud 2015 oleh Muhammad Husnil.</strong></p><p>MENGKAJI ulang Ujian Nasional (UN) menjadi agenda penting Kemendikbud periode 2014–2019. UN terbukti tak efektif menjadi alat penentu kelulusan. Alih-alih menikmati masa belajar di sekolah, siswa malah terbebani dengan adanya UN. Proses belajar mengajar di kelas menjadi terlalu berfokus pada persiapan lulus UN. Guru pun memusatkan perhatiannya dengan hanya mengajarkan materi-materi yang akan diujikan.</p><p>Sebenarnya, 11 tahun sudah masyarakat sipil berupaya mengubah UN, bahkan sampai ke tangan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, ikhtiar mereka tetap mentok.</p><p>Menyadari keinginan khalayak dan tak hendak membebani guru dan anak-anak Indonesia lebih jauh, Kemendikbud kini memutuskan untuk mereformasi UN. Reformasi yang paling mendasar adalah kelulusan diserahkan sepenuhnya pada sekolah dan guru dalam rapat dewan guru. UN tak lagi dipakai sebagai penentu kelulusan seorang siswa. Perubahan tersebut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No 13/2015 yang mengatur bahwa UN bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu dan hasilnya digunakan untuk:</p><p>a. pemetaan mutu program dan/ atau satuan pendidikan;</p><p>b. dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya; dan</p><p>c. pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upayanya untuk meningkatkan mutu pendidikan.</p><p>Keputusan tersebut disambut dengan sangat positif oleh siswa, guru, orang tua, dan masyarakat luas. Melalui reformasi tersebut, tidak saja negara menghargai keragaman yang ada di sekolah, tapi juga memberi kepercayaan dan tanggung jawab yang luas kepada guru dan sekolah dalam meluluskan siswa, dalam menentukan dan memastikan ketercapaian SKL siswa. Hasil UN menjadi bagian dari berbagai penilaian lainnya untuk mengukur dan memantau ketercapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP).</p><p>MENUJU UN BERBASIS KOMPUTER</p><p><em>Langkah awal pemerintahmelakukan efisiensi UN</em></p><p>SELAIN mereformasi UN, terobosan penting Kemendikbud pada periode 2014–2019 lainnya adalah mengubah sistem penilaian nasional dari ujian nasional berbasis kertas dan pensil (UNBKP) menuju ujian nasional berbasis komputer (UNBK). Perubahan UN dari UNBKP menjadi UNBK dilakukan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan optimalisasi ujian nasional, serta penilaian pendidikan lainnya.</p><p>Dengan jumlah peserta lebih dari 7 juta siswa dan diselenggarakan di lebih dari 80.000 satuan pendidikan (SMP/MTs, SMA/MA, SMK, serta Kelompok Belajar Paket B dan C),</p><p>UN merupakan pekerjaan besar dan massif. Logistik yang dikelola sangat besar, 35 juta eksemplar naskah ujian yang merupakan dokumen negara yang bersifat rahasia (setara dengan lebih dari 400 kontainer paket soal) harus dikirimkan ke seluruh satuan pendidikan dengan berbagai moda transportasi, pesawat udara, kapal, truk, hingga harus naik kuda dan perahu untuk mencapai sekolah-sekolah di daerah pedalaman secara tepat jumlah, tepat mutu, tepat sasaran, dan tepat waktu.</p><p>Pencetakan bahan UN juga merupakan pekerjaan besar yang penga- daannya dilakukan melalui proses pelelangan umum sesuai Perpres 70 Tahun 2012 dengan pengawasan selama pencetakan yang harus dilakukan 24 jam sehari selama sebulan penuh. Mobilisasi SDM luar biasa besar karena melibatkan lebih dari 700.000 panitia dan pengawas dari berbagai kalangan, pemerintah, pemerintah daerah, sekolah, perguruan tinggi, dan kepolisian. Dari segi substansi, penyelenggaraan ujian berbasis kertas dengan skala besar tidak memungkinkan bentuk soal selain pilihan ganda (<em>multiple choices</em>). Sementara, kebutuhan penilaian pendidikan mengharuskan pengukuran daya kritis dan kreatif siswa. Pengukuran kompetensi kognitif tingkat tinggi seperti analisis, sintesis, dan evaluasi sulit dilakukan dengan bentuk soal pilihan ganda.</p><p>Perubahan dari UNBKP menuju UNBK akan memberi banyak per- ubahan penting untuk meningkatkan mutu, efisiensi, dan efektivitas penilaian pendidikan secara nasional. Manfaat reformasi ini dirasakan oleh siswa, orang tua, guru, sekolah, masyarakat, serta pemerintah daerah (Dinas Pendidikan) dan pemerintah pusat. Reformasi ini berdampak jangka panjang karena menyentuh aspek mendasar pengembangan kompetensi lulusan. Literasi lulusan akan teknologi informasi merupakan kebutuhan kompetensi dasar pada abad ke-21.</p><p>Pelaksanaan perintisan UNBK pada 2015 berjalan sangat baik. Keberhasilan Indonesia menyeleng- garakan UNBK diapresiasi tidak saja di dalam negeri, tapi juga oleh negara-negara lain dan lembaga-lembaga dunia (ACER, Australian Center for Education Research, Pearson, Google, dan sebagainya). Selain Indonesia, belum satu pun negara ASEAN yang menerapkan UNBK dalam ujian nasionalnya. Dari hasil angket siswa, 99% siswa setuju dan merekomendasikan UNBK digunakan pada tahun-tahun mendatang. Berdasarkan temuan ini, pemerintah merencanakan perluasan layanan UNBK pada tahun-tahun mendatang. (Peta Jalan Perkembangan UNBK Ke depan). Selain itu, UNBK ini mengurangi kebocoran soal UN.</p><p>Meski diawasi secara ketat, UNBKP tahun ini masih saja bocor. Pada 13 April 2015 tersebar tautan menuju Google Drive yang berisi soal-soal UNBKP. Begitu mengetahui hal ini, Kemendikbud segera mengirim surat kepada kantor pusat Google di California, Amerika Serikat, untuk menutup akses. Dua jam kemudian tautan tersebut sudah ditutup tak bisa diakses siapa pun. Hari itu juga tim Kemendikbu melakukan penyelidikan dan melaporakan tindakan pengunggahan dokumen rahasia negara tersebut ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.</p><p>Setiap tahun, kebocoran soal UN selalu menjadi masalah. Namun, menurut catatan Kemendikbud, dari total 11.730 paket soal, yang bocor hanya 30 paket. Dalam soal ini Kemendik- bud takkan tinggal diam. “Gangguan terhadap UN mencederai jutaan anak Indonesia yang belajar dengan keras, serta guru yang bekerja dengan keras, yang ingin jalankan UN dengan jujur. Kami tidak tinggal diam, meski skalanya kecil,” kata Mendikbud. Hingga laporan ini ditulis, kasus ini masih ditangani Bareskrim RI.</p><p>Untuk mengurangi kebocoran UN pada tingkat sistem, Kemendikbud mendorong penggunaan UNBK secara luas. ***</p><p>INDEKS INTEGRITAS UJIAN NASIONAL</p><p><em>Menumbuhkan sikap integritas dari kelas</em></p><p>UN selama ini sangat rentan terhadap kecurangan. Dan, kecurangan itu berdampak sangat buruk bagi siswa dan masa depannya. Siswa yang curang diuntungkan sementara, tetapi dirugikan dalam jangka panjang; dia, sebenarnya, belum kompeten tetapi dianggap kompeten, sehingga dia sendiri yang akan merugi. Dengan kecurangan itu pula nilai sekolah yang tak bagus menjadi lebih tinggi daripada sekolah yang bagus. Nilai daerah yang sebetulnya masih sangat membutuhkan pembinaan dan peningkatan mutu justru terlihat lebih tinggi dibanding daerah yang telah baik mutunya.</p><p>Kondisi ini tak bisa dibiarkan, harus dihentikan. Karena itulah Kemendikbud melahirkan Indeks Integritas Ujian Nasional (IIUN). Ini terobosan terpenting Kemendikbud 2014–2019. Juga, sejarah baru dalam dunia pendidikan Indonesia. Untuk pertama kalinya negara mengakui kecurangan yang terjadi dalam UN, hal yang selama ini ditutup-tutupi. Dengan adanya IIUN, masyarakat tak usah lagi mengadu soal kecurangan dalam UN; negara sendiri yang meng- akui dan melaporkannya melalui IIUN. Kemendikbud bertekad untuk membuka setiap kecurangan yang terjadi dalam UN. Tak sekadar mengakuinya, negara juga mengukurnya.</p><p>Karena itu mulai tahun ini laporan UN selain berisi angka juga memuat laporan kualitatif tambahan berupa deskripsi atas angka yang diperoleh siswa dan dekomposisi atas skor yang diperoleh siswa tersebut.</p><p>Selain mengukur siswa, IIUN juga berfungsi untuk mengukur integritas sekolah. “Jika, misalnya, suatu sekolah mendapat indeks integritas 85 maka dapat disimpulkan bahwa di sekolah tersebut memiliki indikasi sebesar 15% telah terjadi kecurangan,” kata Mendikbud. Jadi, semakin besar nilai indeksnya, tingkat kejujuran di sekolah tersebut makin tinggi (lihat Matrix IIUN &amp; Capaian UN).</p><p>Kemendikbud telah mengumum- kan hasil IIUN 2015. Toh, Mendikbud mengakui secara nasional unsur inte- gritas dalam pelaksanaan UN masih rendah. Baru ada tujuh provinsi yang berhasil meraih indeks integritas tertinggi untuk SMA atau sederajat. Peringkat pertama diperoleh DI Yog- yakarta, selanjutnya berturut-turut Bangka Belitung, Kalimantan Utara, Bengkulu, Kepulauan Riau, Goronta- lo, dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Kemendikbud lebih mudah melak- sanakan program intervensi bagi da- erah yang memiliki nilai UN rendah dengan modal integritas tinggi.</p><p>Intervensi yang dilakukan dapat berupa pembinaan prestasi akademik. Untuk tingkat SMP dan sederajat, data hasil UN dan IIUN 2015 menunjukkan memang masih banyak yang harus dibenahi. Dari total total 52.163 SMP/Sederajat yang melaksa- nakan UN, hanya 12% yang memiliki nilai UN dan IIUN tinggi. Sebanyak 50% dari total tersebut meraih nilai UN tinggi, tetapi IIUN rendah. Sebanyak 17% meraih nilai UN rendah tetapi IIUN tinggi. Sementara, 22% sisanya meraih nilai UN rendah dan IIUN rendah.</p><p>“Bagaimanapun yang namanya ujian, kalau integritasnya itu tidak terjaga, makna ujinya itu lalu hilang karena ujian itu harus mencerminkan adanya integritas,” kata Mendikbud. Ke depan, baik nilai UN maupun IIUN akan menjadi penentu kualitas pendidikan selanjutnya. IIUN ini dapat diketahui siswa, orang tua, guru dan kepala sekolah, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan.</p><p>Maka, masyarakat dapat memilih kualitas sekolah yang lebih baik bagi anaknya. Angka UN tidak semata-mata menjadi patokan dalam memilih sekolah, tetapi juga indeks integritasnya. Soalnya, “Otomatis nilai UN yang tinggi menjadi tidak bermakna jika sekolah tersebut memiliki nilai integritas yang rendah,” kata Mendikbud. Sebaliknya, indeks integritas tinggi justru akan menaikkan nilai atau bobot angka UN yang diraih. “Kita ingin agar perilaku jujur dan integritas menjadi norma baru,” katanya.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=dd8fed8ba5d6" width="1" height="1" alt=""><hr><p><a href="https://medium.com/relawananies/ujian-nasional-dd8fed8ba5d6">Ujian Nasional Tidak Lagi Menjadi Standard Penentu Kelulusan Siswa, Banyak yang Kecewa?</a> was originally published in <a href="https://medium.com/relawananies">Relawan Maju Bersama</a> on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.</p>]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Program Indonesia Pintar Tidak Sesuai? Yakin?]]></title>
            <link>https://medium.com/relawananies/program-indonesia-pintar-3d1edd2c7db?source=rss-cb93c7cc88d4------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/3d1edd2c7db</guid>
            <category><![CDATA[anies-baswedan]]></category>
            <category><![CDATA[rekamjejakanies]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Christin Viesta Nonitehe]]></dc:creator>
            <pubDate>Tue, 18 Oct 2016 09:53:45 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2016-10-21T03:38:42.518Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*3ZTXjfcACqmebrSVqLjVgQ.jpeg" /></figure><p><em>Pendidikan adalah hak setiap anak bangsa dan sudah kewajiban negara untuk memfasilitasi setiap anak untuk mendapatkan pendidikan yang sesuai. </em><strong>Diambil dari buku Kilasan Kinerja Kemendikbud 2015 oleh Muhammad Husnil.</strong></p><p>ASET terbesar Indonesia bukanlah sumber daya alam, melainkan manusianya. Karena itu, pembangunan manusia Indonesia menjadi prioritas utama. Hal ini bahkan tercantum dalam konstitusi kita, yakni bahwa pendidikan adalah hak setiap anak bangsa.</p><p>Namun, dalam pelaksanaannya, masih banyak anak bangsa yang belum bisa bersekolah. Inilah tantangan terbesar dalam pembangunan pendidikan kita. Yakni, mempercepat peningkatan taraf pendidikan seluruh masyarakat untuk memenuhi hak seluruh penduduk usia sekolah dalam memperoleh layanan pendidikan dasar yang berkualitas. Juga meningkatkan akses pendidikan pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi. Karena itu, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo bertekad mengatasi masalah ini dengan mencantumkannya ke dalam Nawa Cita butir kelima, yakni meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia. Secara konkret, Kemendikbud mengeluarkan Program Indonesia Pintar (PIP).</p><p>PIP melalui pelaksanaan Wajib Belajar 12 tahun diarahkan untuk memenuhi hak seluruh anak Indonesia tanpa terkecuali agar dapat menyelesaikan jenjang pendidikan dasar sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Perhatian lebih besar diberikan bagi daerah-daerah yang belum tuntas dalam pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun. Di samping itu, kebijakan untuk pendidikan menengah diarahkan pada perluasan dan pemerataan pendidikan menengah yang berkualitas.</p><p>PIP ini bisa membantu saudara sebangsa kita untuk bisa bersekolah sehingga mereka bisa menjadi pemimpin di masa depan. Program ini ditujukan bagi anak sekolah dan remaja berumur 6–21 tahun yang tak bersekolah. Selain pendidikan formal, mereka juga dapat menikmati program pendidikan kesetaraan. Anak-anak putus sekolah itu dapat mengikuti program seperti Kejar (Kelompok Belajar) Paket A untuk setara SD, Paket B untuk setara SMP dan Paket C untuk setara SMA. Selain itu, mereka yang ikut paket kesetaraan lainnya dari lembaga nonformal, seperti Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan lainnya juga bisa diusulkan ikut PIP.</p><p>Kemendikbud menetapkan delapan kriteria yang menjadi sasaran PIP, yakni:</p><ol><li>Anak usia sekolah (6−21 tahun) dari keluarga pemegang Kartu Perlindungan Sosial/Kartu Keluarga Sejahtera (KPS/ KKS).</li><li>Anak usia sekolah (6−21 tahun) dari keluarga pemegang KPS/ KKS yang belum ditetapkan sebagai penerima manfaat bantuan siswa miskin (BSM).</li><li>Anak usia sekolah (6−21 tahun) dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH).</li><li>Anak usia sekolah (6−21 tahun) yang tinggal di panti sosial/panti asuhan.</li><li>Siswa (6−21 tahun) dari pon- dok pesantren yang memiliki KPS/KKS (khusus untuk BSM/madrasah) melalui jalur Form Usulan Madrasah (FUM).</li><li>Anak usia sekolah (6−21 tahun) yang terancam putus sekolah karena kesulitan ekonomi dan atau korban musibah berkepan- jangan/bencana alam melalui jalur Form Usulan Sekolah (FUS)/FUM.</li><li>Anak usia sekolah (6−21 tahun) yang belum atau tidak lagi bersekolah yang datanya telah dapat direkapitulasi pada semester dua tahun pelajaran 2014/2015.</li><li>Penerima BSM dari mekanisme usulan sekolah atau madrasah yang telah ditetapkan dalam Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 2014.</li></ol><p>Dalam penyaluran PIP, Kemendikbud berkoordinasi dengan Kementeri- an Sosial dan Tim Nasional Percepatan dan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). “Tiap-tiap siswa yang menerima bantuan harus sudah terverikasi oleh Kemendikbud, Kemensos, dan TNP2K,” kata Mendikbud.</p><p>Kemendikbud menargetkan penyaluran PIP tahun 2015 adalah 17,9 juta siswa. Melihat pencapaian yang ada, Kemendikbud optimis bisa memenuhi target itu. Untuk itu, Kemendikbud mengajak setidaknya 107 bupati untuk memperbaiki pendidikan di wilayah masing-masing. Seiring waktu, jumlah ini akan bertambah.</p><p>“Ini penting karena semua elemen, mulai pendidikan usia dini, kuncinya pada pemimpin daerah. Maka komitmen daerah harus kita perkuat,” kata Mendikbud.</p><p>NB:</p><p>Tambahan, penyaluran PIP yang sebenarnya meningkat jauh melebihi target, yakni menjadi 19 juta.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=3d1edd2c7db" width="1" height="1" alt=""><hr><p><a href="https://medium.com/relawananies/program-indonesia-pintar-3d1edd2c7db">Program Indonesia Pintar Tidak Sesuai? Yakin?</a> was originally published in <a href="https://medium.com/relawananies">Relawan Maju Bersama</a> on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.</p>]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Tak Selamanya Guru yang Keren Itu Cuma Ngajar di Kota Besar]]></title>
            <link>https://medium.com/relawananies/guru-garis-depan-3ccf0f65188e?source=rss-cb93c7cc88d4------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/3ccf0f65188e</guid>
            <category><![CDATA[rekamjejakanies]]></category>
            <category><![CDATA[anies-baswedan]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Christin Viesta Nonitehe]]></dc:creator>
            <pubDate>Tue, 18 Oct 2016 09:50:28 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2016-10-21T03:39:07.248Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/500/1*Bw1EbWSzT_n1sdm89H8RqQ.jpeg" /></figure><p><em>Program Guru Garis Depan mengirim guru tetap ke ujung negeri, mencerahkan masa depan anak-anak wilayah terdepan. </em><strong>Diambil dari buku Kilasan Kinerja Kemendikbud 2015 oleh Muhammad Husnil.</strong></p><p>PEMERATAAN pendidikan di Indonesia masih menjadi tugas besar yang harus segera dikerjakan. Wilayah perbatasan dan daerah terpencil teridentfikasi sebagai lokasi yang tingkat pelayanan pendidikannya rendah. Dalam menyelesaikan masalah ini negara harus hadir secara permanen, bukan temporer seperti yang dija- lankan pemerintah selama ini lewat program Sarjana Mendidik di daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (SM-3T). Untuk lembaga masyarakat sipil, seperti Indonesia Mengajar atau Dompet Dhuafa, mengirimkan guru yang bertugas hanya setahun memang lumrah karena mereka bukan “negara”. Pemerintah, dalam hal ini, harus bisa menghadirkan guru terbaik secara terus-menerus.</p><p>Karena itu Kemendikbud kini menunaikan semangat menghadirkan negara itu dengan membuat program baru: Guru Garis Depan. Mereka adalah guru yang berkomitmen jangka panjang di daerah-daerah terdepan. Perbedaan penting GGD dan SM3T adalah masa kerja dan status. Jika SM-3T hanya ditempatkan setahun dan tak diangkat menjadi PNS, GGD memang ditugaskan untuk menjadi guru permanen dan berstatus PNS di wilayah penempatan.</p><p>Rumusan GGD ini sesuai dengan butir ketiga dan kelima Nawacita yang menjadi agenda prioritas Presiden Joko Widodo, yakni “membangun Indonesia dari pinggiran” dan “meningkatkan kualitas hidup rakyat melalui peningkatan kualitas pendidikan, terutama pendidikan anak-anak”.</p><p>Karena itu Presiden Jokowi sengaja meluangkan waktu menerima 798 guru dari pelbagai penjuru Nusantara yang lolos seleksi akhir menjadi pionir GGD di Istana Negara. Kepada mereka, Presiden Jokowi, menaruh harapan besar agar pelayanan pendidikan menyebar ke wilayah 3T. “Saudara-saudara semuanya adalah pejuang karena yang akan dituju adalah tempat-tempat yang sulit, terpencil, dan lokasi-lokasi perbatasan,” kata Jokowi di hadapan para guru, 25 Mei 2015.</p><p>Predikat pejuang Presiden Jokowi sematkan kepada para guru yang berbaris mengenakan kemeja putih berompi coklat itu bukannya tanpa alasan. Mereka adalah angkatan pertama GGD yang akan ditempatkan sebagai tenaga pendidik di lokasi- lokasi yang sulit ditempuh, yakni di 28 kabupaten yang tersebar di empat provinsi: Nusa Tenggara Timur, Papua, Papua Barat, dan Aceh.</p><p>Pelayanan pendidikan di wilayah itu akan ditingkatkan, tak hanya menyangkut biaya pendidikan, sarana dan prasarana, serta infrastruktur pendidikan, tapi juga distribusi guru. Pengiriman 798 guru dalam program GGD merupakan wujud upaya pemerataan distribusi guru. Pengiriman tenaga guru angkatan pertama ini akan berlanjut dengan pengiriman angkatan-angkatan berikutnya sampai target kualitas pelayanan pendidikan yang sama di seluruh wilayah Indonesia tercapai.</p><p>“Program GGD merupakan langkah nyata yang ditempuh pemerin- tah dalam menyediakan guru-guru terbaik untuk daerah yang paling membutuhkan. Khususnya untuk daerah terdepan, terluar, dan tertinggal di Indonesia,” kata Mendikbud. “Pengiriman guru di daerah terpencil ini mendapat ilham dari Pengerahan Tenaga Mahasiswa (PTM) tahun 1950-an yang digagas mantan Rektor UGM, almarhum Koesnadi Hardjasoemantri.”</p><p>Angkatan pertama GGD yang berjumlah 798 guru ini adalah hasil seleksi para calon yang berasal dari alumni SM3T yang telah lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG) SM-3T untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Formasi GGD ini disahkan dengan penerbitan Kebijakan Permenpan RB №26 Tahun 2014 tentang Formasi Khusus Aparat Sipil Negara Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2014 dan Keputusan Menteri PAN-RB №762 Tahun 2014 tentang Formasi PNS untuk SM-3T.</p><p>Jamaluddin yang bertugas di Warmare, Papua, pada Program SM-3T, merasa tertantang ingin mendidik anak-anak yang berada di tempat yang sulit dicapai. “Saya langsung mendaftar karena merasa tertantang dan ingin menjawab tantangan itu,” katanya. Banyak hal unik yang Jamaluddin alamai ketika mengajar di Warmare.</p><p>Pernah suatu kali siswanya bertanya, “Bapak, dari Makassar ke Surabaya naik kereta bisa berapa lama?” Bagi para pelajar di wilayah Indonesia Barat pertanyaan semacam itu akan menjadi bahan tertawaan, tapi bagi pelajar di Papua itu lumrah. Mereka memang sungguh tidak tahu. “Untung saya punya atlas, di sekolah sama sekali tak ada. Anak-anak lalu saya beri penjelasan dengan atlas. Baru mereka mengerti,” ungkap Jamaluddin.</p><p>Pria asal Bone berusia 27 tahun itu pernah juga dibuat kaget lantaran anak didiknya kesal tak mendapat Kartu Indonesia Pintar. Muridnya mengamuk.</p><p>Program GGD ini bisa disebut juga sebagai kebijakan afirmasi Kemendikbud melalui penempatan guru</p><p>di wilayah 3T. Program ini akan mengubah pandangan dan kebijak- an bahwa guru terbaik berasal dari daerah setempat. “Guru terbaik adalah yang kompetensinya baik dan bisa ditempatkan di mana saja di seluruh wilayah Indonesia,” kata Mendikbud. Selain itu, ada pesan lain yang sesungguhnya terkandung lewat Program GGD. Para guru muda ini diharapkan dapat menginspirasi anak-anak, para siswa, dan peserta didik di wilayah mereka ditempatkan untuk meraih sukses dalam pendidikan.</p><p>Lebih jauh lagi, para guru muda itu juga membawa pesan kepada anak-anak di daerah untuk memahami bahwa setiap daerah di Indonesia adalah rumah mereka. Anak-anak itu juga kelak bisa menge- nyam pendidikan dan berkarier di daerah lain, tidak harus di kampung halaman atau daerahnya sendiri. Dengan kata lain, para guru muda ini ikut mengemban misi mempererat tenun kebangsaan.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=3ccf0f65188e" width="1" height="1" alt=""><hr><p><a href="https://medium.com/relawananies/guru-garis-depan-3ccf0f65188e">Tak Selamanya Guru yang Keren Itu Cuma Ngajar di Kota Besar</a> was originally published in <a href="https://medium.com/relawananies">Relawan Maju Bersama</a> on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.</p>]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Daripada Tergesa-gesa, Lebih Baik Dibatalkan Saja]]></title>
            <link>https://medium.com/relawananies/kurikulum-2013-3f458b85650b?source=rss-cb93c7cc88d4------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/3f458b85650b</guid>
            <category><![CDATA[anies-baswedan]]></category>
            <category><![CDATA[rekamjejakanies]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Christin Viesta Nonitehe]]></dc:creator>
            <pubDate>Tue, 18 Oct 2016 09:46:31 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2016-10-21T03:39:32.156Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*13rLRE202QxHOE2XGbjssQ.png" /></figure><p><em>Kurikulum 2013 tidak matang dipersiapkan. Pada Desember 2014, Kemendikbud menunda penerapannya secara nasional. </em><strong>Diambil dari buku Kilasan Kinerja Kemendikbud 2015 oleh Muhammad Husnil.</strong></p><p>KURIKULUM 2013 bagus secara ide. Namun, karena langsung diterapkan tanpa pernah diuji dan terburu-buru diterapkan secara nasional, maka ia mendatangkan banyak masalah. Saking bermasalahnya Kurikulum 2013, bahkan banyak sekolah yang menolak menjalankannya.</p><p>Mestinya, Kurikulum 2013 melalui empat tahap. Pertama, evaluasi atas kurikulum yang ada. Kedua, pendadaran ide kurikulum baru; dari situ lalu masuk ke penyusunan desain dan penulisan dokumen kurikulum. Tahap terakhir adalah penerapan kurikulum. Pada periode lalu, Kurikulum 2013 hanya berfokus pada dua tahap, yaitu tahap pendadaran ide lalu langsung tahap penerapan seluruh Indonesia. Aspek evaluasi kurikulum (sebelumnya) serta penyusunan desain dan penulisan dokumen kurikulum digarap secara terburu-buru dan sepintas. Bahkan Permendikbud Nomor 159 Tahun 2014 yang memerintahkan evaluasi atas konsistensi enam hal yaitu ide, desain, dokumen, implementasi, hasil, dampak; baru dikeluarkan Oktober 2014, tiga bulan sesudah seluruh sekolah diwajibkan melaksanakan kurikulum baru. Padahal, perubahan kurikulum itu menyangkut kematangan konsep karena akan digunakan sekitar 3 juta guru di 212 ribu sekolah dengan sekitar 57 juta siswa yang memiliki pemahaman, kesiapan dan ketersambungannya sangat bervariasi.</p><p>Setelah melaksanakan serangkaian evaluasi, rapat koordinasi dan diskusi dengan berbagai pihak, Kemendikbud periode ini memutuskan untuk menunda pelaksanaan Kurikulum 2013 secara nasional. Kemendikbud ingin memastikan bahwa tahapan proses penerapan kurikulum nasional ini benar dengan kepastian akan tingginya standar kualitas di setiap proses tersebut. “Standar bekerja yang harus dimiliki adalah mendekati nol kesalahan dan mendekati sempurna. Kesalahan satu saja dapat mengganggu proses pendidikan Indonesia,” kata Mendikbud.</p><p>Agar konsisten dengan tahapan yang benar di atas maka Kemendikbud melakukan evaluasi menyeluruh atas kurikulum sebelumnya; dan kemudian memperbaiki penyusunan desain serta penulisan dokumen kurikulum ini. Kemudian selain menunda penerapan secara nasional,Kemendikbudmenetapkan sekitar 6.000 sekolah yang telah menjalankan kurikulum nasional ini selama tiga semester untuk tetap menggunakannya. Sekolah-sekolah ini akan menjadi perintis dan model dalam penerapan kurikulum baru ini dan kemudian dari sana mengembangkannya ke berbagai sekolah secara nasional yang direncanakan bertahap sampai Tahun Pelajaran 2020/2021.</p><p>Kemendikbud juga tetap membuka kemungkinan bagi sekolah lain yang hendak menerapkannya. Namun, sekolah itu harus mengajukan diri untuk diverifikasi terlebih dahulu oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/ Madrasah (BAN S/M). Sekolah yang lolos verifikasi baru akan ditetapkan sebagai sekolah pelaksana Kurikulum 2013.</p><p>Kemendikbud konsisten menerapkan pelaksanaan kurikulum nasional ini secara bertahap dengan skenario pada 2016/2017 diproyeksikan ada 25% sekolah yang menerapkan kurikulum baru ini, tahun 2017/2018 ada 60% sekolah dan diharapkan pada tahun 2019/2020 tercapai 100%.</p><p>Menuju arah itu, hingga saat ini Kemendikbud telah melakukan berbagai upaya untuk penyempurnaan. Beberapa perubahan fundamental itu adalah:</p><ol><li>Menjalankan proses pengembangan guru sebagai pilar terpenting dalam proses belajar secara berlanjut. Pelatihan guru seharusnya tidak hanya terkait dengan penerapan kurikulum tetapi juga terkait pengembangan kompetensi dan kinerja guru.</li><li>Membuka ruang-ruang partisipasi publik seluas mungkin. Karena kerumitan dan kompleksitas penyusunan kurikulum maka Kemendikbud mendesain berbagai model pelibatan publik, baik yang luas dan terbuka maupun yang spesifik dan menalam. Intinya Kemendikbud membuka diri seluas mungkin dalam berbagai tipe pelibatan yang konstruktif dalam penyusunan dokumen ini.</li><li>Pemerintah menyiapkan kerangka regulasi untuk mengembalikan sistem penyediaan buku pelajaran kepada ekosistem perbukuan. Pemerintah tidak lagi menjadi penulis sekaligus pencetak buku. Pemerintah mengundang para guru, akademisi dan penulis buku pelajaran pada umumnya serta pelaku lainnya untuk ikut serta menyediakan buku pelajaran. Syaratnya adalah semua buku yang diusulkan akan dinilai oleh Kemendikbud dan yang layak akan diizinkan untuk digunakan oleh sekolah. Diharapkan dengan demikian penyediaan buku lebih beragam dan secara logistik dapat disediakan tepat waktu; dan di sisi lain kita bisa mendapatkan buku-buku yang lebih berkualitas dengan memanfaatkan semangat penulisan yang kuat dari para guru dan penulis lainnya.</li></ol><p>Khusus mengenai pelibatan publik, Kemendikbud percaya bahwa perbaikan akan lebih cepat terjadi dengan mendengarkan saran dan kritik dari para praktisi pendidikan. Kemendikbud telah beberapa kali menggelar pertemuan terbuka dengan sejumlah tokoh masyarakat dan aktivis pendidikan tentang kurikulum kita ini. Masyarakat banyak menyampaikan saran dan kritik, baik secara langsung maupun tertulis.</p><p>Kemendikbud mengadakan tatap muka publik bekerja sama dengan berbagai pihak. “Kami terbuka terhadap masukan dari seluruh pelaku pada ekosistem pendidikan mulai siswa, sekolah, guru, ahli, orangtua serta dunia usaha, asosiasi profesi dan lembaga-lembaga lintas sektor. Dengan proses ini, diharapkan lahir kurikulum nasional yang menimbulkan pengalaman belajar yang menyenangkan sekaligus menantang bagi siswa, yang mendorong percepatan mutu sekolah, serta memberikan keleluasaan pada guru untuk mengembangkan proses dan alat belajar yang bermutu dan beragam sesuai potensi lokal” kata Mendikbud.</p><p>Bentuk lain partisipasi publik adalah tersedianya media daring bagi para pelaku pendidikan untuk menyampaikan langsung aspirasi, kritik, dan bahkan undangan untuk diskusi tatap muka. Media daring ini dapat diakses di situs <a href="http://kurikulum.kemdikbud.go.id/">http://kurikulum.kemdikbud.go.id</a>.</p><p>Hasil dari semua tahapan ini adalah kurikulum yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak Indonesia.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=3f458b85650b" width="1" height="1" alt=""><hr><p><a href="https://medium.com/relawananies/kurikulum-2013-3f458b85650b">Daripada Tergesa-gesa, Lebih Baik Dibatalkan Saja</a> was originally published in <a href="https://medium.com/relawananies">Relawan Maju Bersama</a> on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.</p>]]></content:encoded>
        </item>
    </channel>
</rss>