<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0" xmlns:cc="http://cyber.law.harvard.edu/rss/creativeCommonsRssModule.html">
    <channel>
        <title><![CDATA[Stories by Datu Damarjiwo on Medium]]></title>
        <description><![CDATA[Stories by Datu Damarjiwo on Medium]]></description>
        <link>https://medium.com/@datudamarjiwo?source=rss-244c7bbe63a9------2</link>
        <image>
            <url>https://cdn-images-1.medium.com/fit/c/150/150/1*E4bwnJbALENAJu5W7_Ik9g.jpeg</url>
            <title>Stories by Datu Damarjiwo on Medium</title>
            <link>https://medium.com/@datudamarjiwo?source=rss-244c7bbe63a9------2</link>
        </image>
        <generator>Medium</generator>
        <lastBuildDate>Sun, 22 Nov 2026 00:05:42 GMT</lastBuildDate>
        <atom:link href="https://medium.com/@datudamarjiwo/feed" rel="self" type="application/rss+xml"/>
        <webMaster><![CDATA[yourfriends@medium.com]]></webMaster>
        <atom:link href="http://medium.superfeedr.com/" rel="hub"/>
        <item>
            <title><![CDATA[Janji Kosong Pembangunan NYIA: Perampasan, Disposesi, dan Penghapusan Hak Atas Ruang Hidup demi…]]></title>
            <link>https://medium.com/@datudamarjiwo/janji-kosong-pembangunan-nyia-perampasan-disposesi-dan-penghapusan-hak-atas-ruang-hidup-demi-bf056f766a9d?source=rss-244c7bbe63a9------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/bf056f766a9d</guid>
            <category><![CDATA[space]]></category>
            <category><![CDATA[marxism]]></category>
            <category><![CDATA[development]]></category>
            <category><![CDATA[inequality]]></category>
            <category><![CDATA[capitalism]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Datu Damarjiwo]]></dc:creator>
            <pubDate>Tue, 26 Dec 2017 18:00:04 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2018-01-08T10:40:29.832Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<h3><strong>Janji Kosong Pembangunan NYIA: Perampasan, Disposesi, dan Penghapusan Hak Atas Ruang Hidup demi Kapitalisme</strong></h3><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*rYaP4V3OzGJsO2GeI6UELQ.jpeg" /></figure><p>Apakah teori sosialisme masih relevan dalam kehidupan modern Indonesia? Ya, tentu saja — hal ini dapat kita lihat dengan menelusuri jejak pembangunan kini. Memang, pembangunan infrastruktur nasional adalah hal yang diprioritaskan kepresidenan Joko Widodo, dibuktikan dengan perencanaan 245 proyek di seluruh wilayah Indonesia.¹ Salah satu mega-proyek yang paling ambisius diantaranya adalah <em>New Yogyakarta International Airport</em> (NYIA), bandara baru yang berlokasi di Wates, Kulon Progo. Dengan pertimbangan keterbatasan kapasitas bandara Adisutjipto, proyek ini merupakan pembangunan jalur cepat yang rencananya akan difungsikan mulai April 2019. Keberadaan bandara ini diharapkan dapat memperlancar arus transportasi dari dan ke Yogyakarta. Namun, apa benar pembangunan tersebut inklusif, dalam artian dapat menyejahterakan masyarakat yang berkehidupan disekitarnya? Analisis sosialisme akan menunjukkan sisi lain dari pembangunan NYIA: bahwa bukannya memberi kehidupan, ia justru mengasingkan warga sekitar dari hak atas ruang hidup itu sendiri.</p><p>Sebelum membahas perampasan kesejahteraan dalam kasus penggusuran NYIA, mari kita bahas dasar teorinya terlebih dahulu. Teori yang dipakai dalam artikel ini, yakni akumulasi via disposesi David Harvey, adalah pengembangan dari teori akumulasi primitif Karl Marx. Ia menyatakan bahwa prasyarat berfungsinya kapitalisme adalah disposesi kelas proletar (pekerja), melalui “perampasan” kepemilikan pekerja atas kapasitas produksinya (kemampuannya bekerja) serta “pelemparannya” sebagai tenaga kerja yang terasingkan² ke pasar tenaga kerja. Lebih jelasnya, Marx menyebutkan bahwa proses ini adalah proses reifikasi ganda pekerja, yang 1) mentransformasikan perannya dari produsen langsung menjadi pekerja bayaran; dan 2) mengubah fungsi sosial produksinya, dari sarana subsistensi menjadi kapital.³ Disposesi dalam akumulasi primitif tersebut adalah preseden akumulasi kapitalistik — dalam artian disposesi pekerja harus dilakukan agar roda kapitalisme dapat berjalan, dan akumulasi kekayaan para pemilik modal dapat berlangsung.⁴ Hal ini adalah sebab dari apa yang Marx sebut sebagai kontradiksi inheren dalam kapitalisme, dimana over-akumulasi kapital menciptakan surplus yang tidak dapat diberdayakan.⁵ Pendiaman surplus kapital tersebut berisiko mendevaluasi nilainya, sehingga potensi akumulasi lebih lanjut akan tersia-siakan. Di sisi lain, keseluruhan sistem kapitalisme lanjutan mengalami krisis akibat turunnya <em>rate of profit</em> — sehingga pemberdayaan surplus tersebut menjadi vital dalam upaya menyelamatkan kapitalisme.⁶</p><p>Berangkat dari dasar teori Marx, Harvey mengembangkan solusi kondisi tersebut dalam teori akumulasi via disposesi. Harvey beranggapan bahwa krisis over-akumulasi — ditandai dengan kelebihan modal, komoditas, maupun pekerja yang beredar di pasaran; tanpa adanya <em>outlet</em> untuk memberdayakannya — hanya dapat diselesaikan melalui “<em>spatio-temporal fixes</em>”. Sederhananya, ia menggariskan dua solusi penyerapan surplus melalui <em>displacement</em> kapital: 1) <em>displacement</em> spasial, dimana kapital diberdayakan untuk membuka infrastruktur kapitalisme di lokasi lain; dan 2) <em>displacement</em> temporal, dimana kapital dipergunakan sebagai investasi dalam proyek-proyek fisik dan sosial berjangka panjang, yang hasilnya hanya bisa diraup di masa depan.⁷ Dengan kata lain, surplus tadi hanya dapat diperbaiki melalui eksternalisasi kapital dalam penangguhan lintas ruang dan waktu — terwujud dalam produksi <em>space</em> kapitalisme, organisasi teritorial <em>divisions of labor</em>, pembukaan kompleks sumber daya, penciptaan ruang-ruang dinamis akumulasi kapital, hingga penetrasi formasi sosial yang telah ada oleh relasi kapitalistik.⁸ Dalam perkembangannya, penangguhan spasial-temporal ini dimediasi oleh negara sebagai institusi dengan legitimasi untuk menciptakan kredit dan kapital fiktif, dalam rangka memobilisasi surplus kapital. Harvey berargumen bahwa solusi eksternal ini adalah cara dominan masyarakat kapitalistik menyelesaikan kontradiksinya, mengingat solusi internal — yakni redistribusi kekayaan — mengharuskan kelas pemilik modal untuk memberikan previlesenya pada kelas pekerja. Tentunya, para pemilik modal akan memilih mempertahankan hierarki sosial tersebut agar dapat terus menjalankan akumulasi kapital.⁹ Seperti akan dijelaskan di bagian selanjutnya, ketidakadilan ini rupanya masih tercermin dalam pengaturan pembangunan modern di Yogyakarta, seperti dalam kasus NYIA.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*UkWBvatn_ckNclis-ivz0A.jpeg" /></figure><p>Dalam kasus proyek bandara <em>New Yogyakarta International Airport</em> di Kulon Progo, disposesi dan penangguhan kapital tadi menjadi tulang belakang penindasan negara kapitalistik terhadap masyarakatnya sendiri. <strong><em>Pertama</em></strong>, akumulasi primitif mewujud dalam pengambilan paksa¹⁰ tanah warga Kulon Progo, yang memutus relasi antara masyarakat lokal dan tanah dimana ia berkehidupan. Dalam hal ini, reifikasi ganda terjadi: 1) pengasingan peran warga, dari produsen hasil bumi di tanah sendiri menjadi pekerja bayaran di sektor-sektor lain; dan 2) perubahan fungsi sosial tanah, dari sarana subsistensi menjadi kapital. Dengan kata lain, warga Kulon Progo yang dulunya bertani untuk menghidupi komunitasnya tiba-tiba dirampas dari tanah sumber penghidupannya, dan terpaksa “menjual diri” ke pasar tenaga kerja. Keterampilan mereka bertani belum tentu dihargai di pasar kerja tersebut, sehingga mengasingkan mereka yang kesulitan beradaptasi. Di samping itu, proses pembebasan lahan hanya menghargai tanah warga sebagai kapital yang bisa diperjualbelikan — hal ini mengesampingkan nilai-nilai sosiokultural tanah sebagai sumber kehidupan yang berkelindan dengan realitas sosial warga Kulon Progo. Kompensasi yang diberikan pembangun/pemerintah atas pengorbanan masyarakat tersebut tidak dapat dikatakan mencukupi.¹¹ Lagipula, meski aturan perlindungan masyarakat telah dibuat untuk menghindarkan hal-hal semacam ini dalam pembebasan lahan, namun aturan tersebut 1) tidak mengharuskan transparansi publik dalam skema transfer lahan; 2) tidak memberikan masyarakat lokal posisi tawar lebih untuk menegosiasikan lahan — sehingga negosiasi kompensasi hanya sebatas formalitas, mengingat kepentingan pembangunan akan selalu dimenangkan; 3) proses legal yang kompleks dan mahal cenderung mengintimidasi warga untuk tidak mengambil jalur hukum ketika hak mereka terlanggar.¹² Ketiga faktor tersebut jelas mengasingkan kepentingan warga dalam upaya memperjuangkan tanah mereka sendiri. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pembangunan NYIA adalah proyek pro-kapital yang mengasingkan masyarakat dari haknya atas ruang hidup, tanpa memperdulikan kesejahteraan masyarakat lokal sendiri.</p><p><strong><em>Kedua</em></strong>, jika proyek NYIA adalah pembangunan yang dilakukan atas dasar kekerasan, mengapa proyek ini tetap dijalankan? Harvey akan menjawab bahwa alasan pembangunan NYIA bukan hanya sebab-sebab pragmatis saja — semisal over-kapasitas bandara Adisutjipto — melainkan juga didasari oleh upaya <em>displacement</em> dalam mengatasi krisis over-akumulasi akibat pembangunan di Yogyakarta. <em>Displacement</em> tersebut nampak dalam fungsi NYIA sebagai eksternalisasi kapital lintas ruang dan waktu, yaitu 1) <em>displacement</em> spasial, mengingat proyek ini dibangun di luar area pembangunan utama Yogyakarta — tepatnya di Wates, Kulon Progo; 2) <em>displacement</em> temporal, dimana NYIA berperan sebagai investasi berjangka panjang — alias keuntungan dari proyek bandara ini baru akan diterima di masa mendatang. Pembangunan infrastruktur baru tersebut menjadi solusi sederhana untuk mengindarkan devaluasi surplus kapital — surplus ini sendiri merupakan efek samping pembangunan yang tidak terkontrol di Yogyakarta¹³, serta menjaga agar <em>building boom</em> beberapa tahun belakangan tetap berjalan. Di sisi lain, solusi redistribusi internal — misal melalui program-program sosial yang meratakan kekayaan — tidak dijalankan, karena solusi ini mengharuskan para pemilik modal (khususnya pihak pembangun dan Sultan sendiri, sebagai pemilik mayoritas tanah yang dijamin via hak <em>eigendom</em>) untuk menyerahkan previlese kapital mereka kepada masyarakat luas. Dengan demikian, prediksi Harvey bahwa kontradiksi kapitalisme hanya bisa diselesaikan via produksi <em>space</em> kapital itu sendiri terjadi dalam kasus NYIA. Dapat disimpulkan bahwa pembangunan kapitalistik, termasuk diantaranya yang sedang terjadi di negeri kita, adalah proses <em>creative destruction</em> — dalam rangka menciptakan lebih banyak kapital, ia menghancurkan ruang-ruang hidup yang telah ada dan menggantinya dengan ruang-ruang akumulasi kapital baru.</p><p><strong><em>Ketiga</em></strong>, negara sendiri berperan sebagai institusi yang melegitimasi pembangunan sebagai akumulasi via disposesi. Dalam kasus NYIA, peran legitimasi negara nampak dalam dua aspek: pembuatan regulasi yang “melegalkan” perampasan lahan, serta penguatan aspek paksaan dari perampasan tersebut. Pertama, melalui kekuasaannya membentuk undang-undang, negara dapat membentuk mekanisme legal yang melegitimasi disposesi tanah masyarakat, sekaligus memperkuat posisi tawar pihak pembangun. Misalnya saja, UU № 2/2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menggariskan mekanisme konsinyasi sebagai kompensasi pembebasan lahan. Mekanisme tersebut memperbolehkan pengambilan lahan masyarakat via pembayaran yang “dititipkan” ke pengadilan setempat, apabila 1) pemilik lahan menolak ganti rugi maupun putusan pengadilan; atau 2) lahan yang bersangkutan bermasalah secara hukum.¹⁴ Di atas kertas, pembebasan tanah tersebut baru diperbolehkan setelah putusan hukum dan kompensasi diberikan, serta warga terkait telah diberitahu secara tertulis. Dalam praktiknya, hal yang terjadi justru sebaliknya — pengakuan dari warga menunjukkan bahwa PT Angkasa Pura I tidak pernah menunjukkan itikad menawar tanah, dan warga sendiri tidak menerima surat peringatan dari peradilan setempat.¹⁵ Ganti rugi yang diatur mekanisme konsinyasi menjadi janji kosong belaka, mengingat warga yang menolak pembangunan tidak pernah mendapatkan kompensasi tersebut.¹⁶ Selain tidak efektif melindungi kepentingan konstituennya, negara yang mengabaikan aspek <em>monitoring</em> dan penegakan hukum juga turut berperan dalam melegitimasi perampasan lahan masyarakat. Partisipasi aktif negara tersebut semakin nampak dalam bagaimana negara sendiri memobilisasi pasukan bersenjata ke lapangan — bukannya untuk melindungi warga, melainkan untuk mengintimidasi resistensi dan mempermulus kelancaran pembangunan.¹⁷ Kedua hal tersebut memberikan disposesi masyarakat suatu aura legitimasi, sehingga pembangunan pro-kapital dapat berjalan lancar tanpa halangan.</p><p>Pada akhirnya, dapat disimpulkan bahwa corak pembangunan di Indonesia masih pro-kapital — dibuktikan dalam maraknya kekerasan serta disposesi masyarakat, serta bagaimana kepentingan warga sekitar seringkali tidak terepresentasikan dalam proyek-proyek nasional. Analisis Marx dan Harvey akan menunjukkan aspek menarik pembangunan kapitalistik Indonesia, yakni 1) pembangunan, sebagai upaya reproduksi ruang, tidak lain adalah cara kapitalisme mempertahankan hidupnya; 2) sebagai preseden pembangunan, pembebasan lahan selalu mengasingkan warga sekitar — baik dalam relasi sosialnya, maupun dalam relasinya dengan alam; dan 3) negara justru berperan sebagai institusi yang melegitimasi perampasan tersebut. Meski pembangunan seharusnya dilakukan demi “kemakmuran rakyat” — per Pasal 33 UUD 1945 — pembangunan di Kulon Progo (dan Indonesia secara keseluruhan) masih belum dapat memenuhi janji tersebut. Ia akan selalu menjadi proses yang memarginalkan masyarakat demi kepentingan segelintir orang yang menguasai kapital.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*jZ_wcXFNQtBXYwG6R6XWHA.jpeg" /></figure><p><a href="#_ednref1">[1]</a> Julian Smith, Agung Wiryawan &amp; David Ray, “National Strategic Projects: 55 New Projects Included In PSN List”, <em>Pwc.Com</em>, modifikasi terakhir 2017, diakses 25 Desember 2017, <a href="https://www.pwc.com/id/en/media-centre/infrastructure-news/may-2017/national-strategic-projects--55-new-projects-included-in-psn-lis.html">https://www.pwc.com/id/en/media-centre/infrastructure-news/may-2017/national-strategic-projects--55-new-projects-included-in-psn-lis.html</a></p><p><a href="#_ednref2">[2]</a> Marx menggunakan istilah “<em>unattached labor</em>” (pekerja yang tidak terikat) untuk menamai kondisi ini, dimana pekerja yang terasingkan dari kapasitas produksinya terpaksa “menjual diri” dalam pasar tenaga kerja. Dorongan sukarela untuk mereifikasi nilai kerja pribadi tersebut didasari pertimbangan untuk menjamin kelangsungan hidupnya dan generasi selanjutnya — mengingat gaji dan tunjangan hanya dapat didapatkan sebagai imbalan dari penyerahan kerja pada para pemilik modal. Dikutip dari Karl Marx, <em>Das Kapital: Kritik Der Politischen Oekonomie</em>, edisi pertama. (Berlin: Verlag von Otto Meisner, 1867).</p><p><a href="#_ednref3">[3]</a> Ibid.</p><p><a href="#_ednref4">[4]</a> Ibid.</p><p><a href="#_ednref5">[</a>5] Ibid.</p><p><a href="#_ednref6">[6]</a> Ibid.</p><p><a href="#_ednref7">[7]</a> David Harvey, “The ‘New’ Imperialism: Accumulation By Disposession”, <em>Socialist Register</em> 40, no. 1 (2004).</p><p><a href="#_ednref8">[8]</a> Ibid.</p><p><a href="#_ednref9">[9]</a> Ibid.</p><p><a href="#_ednref10">[10]</a> Dalam wawancara dengan Balairung Press, Muhammad al-Fayyadl menyebutkan bahwa pembebasan tanah warga untuk proyek NYIA pada dasarnya adalah perampasan, karena aspek kesukarelaan (akad) warga dalam menyerahkan tanahnya tidak dihargai. Laporan dari Tirto.id menunjukkan bahwa masyarakat diintimidasi dengan kekerasan untuk menyerahkan tanahnya, antara lain via mobilisasi aparat, pemutusan aliran listrik, perusakan rumah dan fasilitas umum, serta kekerasan terhadap warga lokal dan pengunjuk rasa. Dikutip dari Muhammad I. Hafidh, “Pembangunan NYIA Hilangkan Lahan Penghidupan Warga”, <em>Balairungpress.Com</em>, modifikasi terakhir 2017, diakses 25 Desember 2017, <a href="http://www.balairungpress.com/2017/12/pembangunan-nyia-hilangkan-lahan-penghidupan-warga/">http://www.balairungpress.com/2017/12/pembangunan-nyia-hilangkan-lahan-penghidupan-warga/</a>; dan Rio Apinino, “Kronologi Pengosongan Lahan Untuk Bandara Menurut Warga Kulon Progo”, <em>Tirto.Id</em>, modifikasi terakhir 2017, diakses 25 Desember 2017, <a href="https://tirto.id/kronologi-pengosongan-lahan-untuk-bandara-menurut-warga-kulon-progo-cAPH">https://tirto.id/kronologi-pengosongan-lahan-untuk-bandara-menurut-warga-kulon-progo-cAPH</a></p><p><a href="#_ednref11">[11]</a> Sistem relokasi, yang dibuat untuk mengkompensasi pembebasan lahan warga, tidak dapat disetarakan dengan pengorbanan mereka — mengingat 1) hilangnya tanah sebagai sumber penghidupan individual dan masyarakat; 2) tempat relokasi yang disediakan jauh dari fasilitas publik dan pusat-pusat aktivitas ekonomi; dan 3) eksternalitas relokasi, seperti adaptasi sosial dengan lokasi baru, tidak diperhitungkan dalam skema tersebut. Kasus-kasus pembangunan dengan relokasi paksa semasa Soeharto misalnya, menunjukkan bahwa masyarakat yang dipindahkan kehilangan lebih dari 50% penghasilannya pasca relokasi. Tentunya, kerugian ekonomi tersebut tidak menunjukkan keseluruhan dampak relokasi, mengingat pertimbangan kompensasi yang lebih etis baiknya juga memperhitungkan faktor eksternalitas yang barusan disebut. Dikutip dari M. Q. Zaman, “Land Acquisition And Compensation In Involuntary Resettlement”, <em>Culturalsurvival.Org</em>, modifikasi terakhir 2017, accessed December 26, 2017, <a href="https://www.culturalsurvival.org/publications/cultural-survival-quarterly/land-acquisition-and-compensation-involuntary-resettlement">https://www.culturalsurvival.org/publications/cultural-survival-quarterly/land-acquisition-and-compensation-involuntary-resettlement</a></p><p><a href="#_ednref12">[12]</a> Beberapa contoh nyata kelemahan aturan ini adalah 1) tidak adanya poin yang menggariskan hak masyarakat untuk menentukan bentuk <em>resettlement</em> seperti apa yang mereka dapatkan — sehingga proses relokasi menjadi pemaksaan yang berdasar kepentingan pengembang; 2) adanya mekanisme konsinyasi yang melegitimasi aksi perampasan lahan oleh pengembang (hal ini akan dijelaskan di bagian selanjutnya). Dikutip dari Dipna Putsanra, “PN Wates Sebut Ada 222 Perkara Konsinyasi Lahan Bandara Kulon Progo”, <em>Tirto.Id</em>, modifikasi terakhir 2017, diakses 25 Desember 2017, <a href="https://tirto.id/pn-wates-sebut-ada-222-perkara-konsinyasi-lahan-bandara-kulon-progo-cA9K">https://tirto.id/pn-wates-sebut-ada-222-perkara-konsinyasi-lahan-bandara-kulon-progo-cA9K</a></p><p><a href="#_ednref13">[13]</a> Pesatnya pembangunan di Yogyakarta beberapa tahun belakangan dapat dibuktikan, antara lain, dari jumlah izin pembangunan hotel yang diajukan ke Dinas Perizinan Kota Yogyakarta. Data dari Tirto.id menunjukkan bahwa sebelum moratorium Peraturan Wali Kota №77/2013 yang membatasi pembangunan hotel, terdapat 104 ajuan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) — ditambah dengan 110 IMB baru yang diajukan semasa November-Desember 2013 (jeda antara pengeluaran moratorium dan implementasinya). Tidak hanya itu, sifat moratorium yang tidak mengikat sendiri memungkinkan ratusan ajuan IMB tersebut untuk terus bertambah hingga kini. Dikutip dari Addi M. Idhom, Agung D. H. &amp; Abdul Aziz, “Marak Hotel &amp; Apartemen Di DIY Bikin Harga Tanah Gila-Gilaan”, <em>Tirto.Id</em>, modifikasi terakhir 2017, diakses 25 Desember 2017, <a href="https://tirto.id/marak-hotel-amp-apartemen-di-diy-bikin-harga-tanah-gila-gilaan-csjF">https://tirto.id/marak-hotel-amp-apartemen-di-diy-bikin-harga-tanah-gila-gilaan-csjF</a></p><p><a href="#_ednref14">[14]</a> Bermasalah secara hukum di sini berarti lahan tersebut adalah tanah sengketa, sedang disita, dijadikan jaminan, atau pemilik lahan hilang keberadaannya. Dikutip dari Maya Saputri, “YLBHI Minta Penggusuran Paksa Warga Kulon Progo Dihentikan”, <em>Tirto.Id</em>, modifikasi terakhir 2017, diakses 25 Desember 2017, <a href="https://tirto.id/ylbhi-minta-penggusuran-paksa-warga-kulon-progo-dihentikan-cA7v">https://tirto.id/ylbhi-minta-penggusuran-paksa-warga-kulon-progo-dihentikan-cA7v</a></p><p><a href="#_ednref15">[15]</a> Ibid.</p><p><a href="#_ednref16">[16]</a> Ibid.</p><p><a href="#_ednref17">[17]</a> Lihat catatan kaki nomor 10.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=bf056f766a9d" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
    </channel>
</rss>