<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0" xmlns:cc="http://cyber.law.harvard.edu/rss/creativeCommonsRssModule.html">
    <channel>
        <title><![CDATA[Stories by Dewi Ayu on Medium]]></title>
        <description><![CDATA[Stories by Dewi Ayu on Medium]]></description>
        <link>https://medium.com/@dewishpath?source=rss-1285b58fb480------2</link>
        <image>
            <url>https://cdn-images-1.medium.com/fit/c/150/150/1*sOXkLLSyiNYB9CA0Mpto8g.png</url>
            <title>Stories by Dewi Ayu on Medium</title>
            <link>https://medium.com/@dewishpath?source=rss-1285b58fb480------2</link>
        </image>
        <generator>Medium</generator>
        <lastBuildDate>Sun, 22 Nov 2026 22:47:33 GMT</lastBuildDate>
        <atom:link href="https://medium.com/@dewishpath/feed" rel="self" type="application/rss+xml"/>
        <webMaster><![CDATA[yourfriends@medium.com]]></webMaster>
        <atom:link href="http://medium.superfeedr.com/" rel="hub"/>
        <item>
            <title><![CDATA[Ketika Agama Menjadi Tameng]]></title>
            <link>https://medium.com/@dewishpath/ketika-agama-menjadi-tameng-da2cd329c3e8?source=rss-1285b58fb480------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/da2cd329c3e8</guid>
            <category><![CDATA[society]]></category>
            <category><![CDATA[agama]]></category>
            <category><![CDATA[filosofi]]></category>
            <category><![CDATA[self-improvement]]></category>
            <category><![CDATA[psikologi]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Dewi Ayu]]></dc:creator>
            <pubDate>Tue, 03 Nov 2026 12:01:02 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-11-03T12:01:02.759Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*8t1Ysv7fWeSbGP65iupe9Q.png" /><figcaption>Ilustrasi by ChatGPT</figcaption></figure><p>Ternyata, agama masih sering menjadi sesuatu yang ditampilkan ketika seseorang melakukan kesalahan. Entah pejabat publik, tokoh masyarakat, maupun figur publik lainnya. Ketika sebuah kesalahan menjadi perhatian, tidak jarang muncul klarifikasi yang kemudian diikuti dengan berbagai narasi religius, kutipan ayat, atau unggahan yang bernuansa agama.</p><p>Tentu, tidak ada yang salah dengan seseorang yang membagikan pesan keagamaan. Siapa tahu, justru ada orang lain yang mendapatkan hikmah dari apa yang dibagikannya. Namun, ada hal yang menarik untuk diperhatikan: mengapa narasi agama justru sering muncul setelah seseorang melakukan kesalahan, bukan sejak awal sebagai pedoman dalam bertindak?</p><p>Jika dilihat dari perspektif psikologi, fenomena ini dapat dipahami melalui beberapa konsep. Salah satunya adalah <em>external attribution</em>, yaitu kecenderungan seseorang menjelaskan kesalahan atau kegagalannya melalui faktor-faktor di luar dirinya. Dalam situasi tertentu, hal ini dapat membuat seseorang seolah menggeser tanggung jawab atas tindakannya kepada keadaan atau faktor eksternal. Padahal, sebelum suatu tindakan dilakukan, selalu ada kesempatan untuk berpikir, mempertimbangkan konsekuensi, dan memilih untuk tidak melakukan sesuatu yang keliru.</p><p>Selain itu, ada pula konsep <em>impression management</em>, yaitu upaya seseorang membentuk atau mengelola kesan tertentu di hadapan orang lain. Dalam konteks ini, narasi agama juga dapat menjadi bagian dari upaya seseorang membangun kembali citra dirinya di hadapan publik. Terlebih, agama memiliki kedudukan yang kuat dalam kehidupan sosial. Narasi tersebut berpotensi membuat masyarakat merasa sungkan untuk melanjutkan kritik karena khawatir dianggap menyerang agama, atau lebih mudah memberikan pengampunan karena mengingat ajaran agama tentang memaafkan.</p><p>Ironisnya, dalam keadaan tertentu, narasi tersebut justru dapat menggeser posisi seseorang. Awalnya sebagai pihak yang melakukan kesalahan, tetapi kemudian seolah-olah tampil sebagai korban dari kritik yang diterimanya. Padahal, kritik terhadap perilaku seseorang tidak serta-merta berarti kritik terhadap agama yang ia sampaikan.</p><p>Namun, sebenarnya ada hal lain yang justru menarik untuk direnungkan dari fenomena ini. Bukan semata-mata tentang benar atau salahnya seseorang menampilkan sisi religius setelah melakukan kesalahan, melainkan tentang kenyataan bahwa agama ternyata masih memiliki tempat yang kuat sebagai sumber kebenaran dalam kehidupan masyarakat.</p><p>Agama masih dipandang sebagai salah satu sumber otoritas moral. Bahkan, dalam situasi ketika kepercayaan masyarakat terhadap seseorang mulai berkurang, narasi keagamaan terkadang digunakan untuk membangun kembali penerimaan publik. Artinya, agama masih memiliki kedudukan penting dalam kehidupan sosial dan menjadi salah satu rujukan masyarakat dalam menilai baik dan buruknya suatu tindakan.</p><p>Jika dikaitkan dengan konsep dalam ilmu hukum, kita mengenal istilah <em>das sollen</em>, yaitu keadaan yang seharusnya atau sesuatu yang ideal untuk diwujudkan. Dalam konteks ini, agama semestinya menjadi pedoman seseorang sebelum bertindak, bukan baru dihadirkan setelah kesalahan terjadi. Ia menjadi dasar dalam mengambil keputusan, sumber nilai moral, sekaligus kompas dalam menjalani kehidupan. Bukan justru menjadi tameng ketika seseorang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.</p><p>Memang Indonesia bukan negara Islam. Namun, bagi seorang Muslim, sudah semestinya Al-Qur’an dan Sunnah menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan. Bukankah Al-Qur’an merupakan <em>hudan</em>, yaitu petunjuk bagi manusia, yang di dalamnya terdapat nilai-nilai fundamental tentang kebaikan, keadilan, dan kemanusiaan?</p><p>Allah juga telah menjelaskan tujuan penciptaan jin dan manusia dalam QS. Adz-Dzariyat ayat 56, yaitu untuk beribadah kepada-Nya. Ibadah tentu tidak hanya berkaitan dengan ritual keagamaan, tetapi juga mencakup bagaimana manusia menjalani kehidupannya, memperlakukan orang lain, menjalankan amanah, mengambil keputusan, dan menjaga diri dari perbuatan yang dilarang Allah.</p><p>Tulisan ini bukan ditujukan untuk menunjuk atau menghakimi seseorang atas peristiwa yang belakangan ramai diperbincangkan. Justru, fenomena ini menjadi pengingat bagi diri sendiri. Jika agama memang diyakini sebagai sumber kebenaran dan pedoman hidup, mengapa nilai-nilainya tidak lebih dahulu dihadirkan dalam setiap tindakan?</p><p>Sebab, agama seharusnya tidak hanya hadir dalam kata-kata, kutipan, atau unggahan yang dibagikan kepada orang lain. Lebih dari itu, nilai-nilainya perlu terlihat dalam perilaku sehari-hari. Dalam kejujuran, tanggung jawab, cara memperlakukan sesama, dan keberanian untuk mengakui kesalahan.</p><p>Barangkali, yang perlu lebih sering kita tanyakan bukan seberapa religius seseorang terlihat di hadapan publik, melainkan sejauh mana nilai agama benar-benar tercermin dalam perbuatannya.</p><p>Sebab agama bukan sekadar sesuatu yang ditampilkan ketika kita membutuhkan kepercayaan orang lain. Ia seharusnya menjadi pedoman, bahkan ketika tidak ada seorang pun yang sedang memperhatikan.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=da2cd329c3e8" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Tentang Pemimpin dan Cerminan Rakyat]]></title>
            <link>https://medium.com/@dewishpath/tentang-pemimpin-dan-cerminan-rakyat-d8367bbab493?source=rss-1285b58fb480------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/d8367bbab493</guid>
            <category><![CDATA[pemimpin]]></category>
            <category><![CDATA[demokrasi]]></category>
            <category><![CDATA[al-quran]]></category>
            <category><![CDATA[rakyat]]></category>
            <category><![CDATA[kebijakan]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Dewi Ayu]]></dc:creator>
            <pubDate>Wed, 21 Oct 2026 12:01:02 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-10-21T12:01:02.572Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*VsknMB0KUcWjtY0Ap9xgvg.png" /><figcaption>Ilustrasi by ChatGPT</figcaption></figure><p>Dulu, ada ketidaksetujuan ketika mendengar ungkapan bahwa pemimpin adalah cerminan rakyatnya. Karena manusia memiliki prinsip, cara berpikir, dan perilaku yang berbeda-beda. Tidak semua orang memiliki pandangan yang sama, sehingga terasa kurang tepat jika perilaku seorang pemimpin dianggap mewakili seluruh masyarakat yang dipimpinnya. Bukankah ketika seseorang diberi amanah untuk memimpin, ia seharusnya sudah memiliki visi, rencana, dan arah yang jelas tentang ke mana orang-orang yang dipimpinnya akan dibawa?</p><p>Pandangan itu muncul karena keterbatasan ilmu dan pemahaman. Bukan berarti sekarang sudah memiliki ilmu yang cukup. Namun, setelah melihat berbagai hal yang terjadi hari ini, ada banyak hal yang membuat pandangan tersebut perlu direnungkan kembali.</p><p>Ketika melihat berbagai persoalan saat ini, mulai dari kerusakan lingkungan, kebakaran hutan, bencana yang belum sepenuhnya pulih, hingga kebijakan yang menimbulkan banyak pertanyaan, yang menarik untuk diperhatikan bukan hanya perilaku para pemimpin, tetapi juga bagaimana sebagian masyarakat menyikapinya.</p><p>Ada yang tetap membela pemimpinnya meskipun kebijakannya menuai persoalan. Ada yang memaklumi kesalahan karena dilakukan oleh pihak yang didukung. Bahkan, ketika persoalan sudah menyangkut kepentingan banyak orang, sebagian masyarakat justru lebih sibuk mempertahankan pilihan politiknya daripada mempertanyakan dampak dari keputusan tersebut.</p><p>Tentu, tidak semua masyarakat seperti itu. Banyak pula yang peduli, bersuara, dan berusaha memperbaiki keadaan. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa masyarakat juga memiliki andil dalam menentukan siapa yang memperoleh kekuasaan, nilai apa yang didukung, dan perilaku apa yang terus ditoleransi.</p><p>Dalam sistem demokrasi, rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpinnya. Pilihan itu memang tidak mewakili seluruh masyarakat, sebab ada yang memilih, ada yang tidak memilih, dan ada pula yang tidak memiliki pilihan yang sama. Namun, hasil pemilihan tetap memperlihatkan pilihan politik yang memperoleh dukungan hingga seseorang akhirnya menduduki jabatan kepemimpinan.</p><p>Karena itu, ketika seorang pemimpin menunjukkan perilaku yang jauh dari harapan, persoalannya tidak cukup berhenti pada siapa yang sedang berkuasa. Perlu juga melihat bagaimana ia memperoleh dukungan, nilai apa yang membuatnya dipilih, serta bagaimana masyarakat menyikapi tindakan-tindakannya setelah ia berkuasa. Bukan untuk menghapus tanggung jawab pemimpin, melainkan untuk memahami bahwa kehidupan politik tidak terbentuk hanya oleh satu pihak.</p><p>Di sinilah, Surah Al-An’am ayat 129 terasa begitu dalam maknanya:</p><h4><em>“Dan demikianlah Kami jadikan sebagian orang-orang zalim itu menjadi pemimpin bagi sebagian yang lain disebabkan apa yang mereka usahakan.”</em></h4><p>Ayat ini bukan sekadar mengajak manusia menduga-duga hubungan antara perbuatan dan keadaan yang mereka hadapi. Ada petunjuk Allah di dalamnya tentang bagaimana orang-orang zalim dapat saling menguasai sebagai konsekuensi dari apa yang mereka usahakan.</p><p>Tentu, tidak berarti setiap pemimpin yang zalim dapat langsung dianggap sebagai hukuman atas seluruh rakyatnya. Tidak pula berarti masyarakat yang menjadi korban kezaliman pantas menerima perlakuan tersebut. Namun, ayat ini memberikan alasan kuat untuk tidak memandang perbuatan manusia sebagai sesuatu yang terlepas dari konsekuensinya.</p><p>Dari sini, introspeksi menjadi penting. Sebelum terlalu jauh menunjuk kesalahan orang lain, perlu ada keberanian untuk memeriksa diri sendiri. Apakah selama ini ikut membiarkan sesuatu yang keliru? Apakah kesalahan hanya dianggap salah ketika dilakukan oleh pihak yang tidak disukai? Apakah kebenaran benar-benar menjadi ukuran, atau justru dukungan dan kepentingan yang menentukan apa yang dianggap benar?</p><p>Namun, introspeksi bukan berarti berhenti mengkritik. Jika ada kezaliman, tetap perlu disuarakan. Jika ada kebijakan yang merugikan masyarakat, tetap perlu dipertanyakan. Jika ada kesalahan, tetap perlu diingatkan dengan cara yang benar. Mengoreksi diri dan menyampaikan kebenaran bukan dua hal yang harus dipertentangkan.</p><p>Pada akhirnya, ungkapan bahwa pemimpin adalah cerminan rakyat mungkin tidak bisa diterapkan secara mutlak kepada setiap orang. Namun, hubungan antara perbuatan manusia, pilihan politik, dan keadaan masyarakat bukan sesuatu yang layak diabaikan begitu saja.</p><p>Dan dari semua ini, ada satu hal yang semakin menguat: betapa pentingnya kembali kepada Al-Qur’an. Bukan sekadar mencari ayat untuk menjelaskan keadaan atau membenarkan penilaian terhadap orang lain, melainkan menjadikannya petunjuk untuk memahami kehidupan sekaligus memperbaiki diri.</p><p>Terkadang, sesuatu yang dahulu terasa sulit diterima justru membuat manusia kembali merenungkan petunjuk yang telah Allah sampaikan. Bukan karena semua persoalan telah dipahami, tetapi karena semakin banyak melihat kehidupan, semakin terasa pula keterbatasan ilmu manusia.</p><p>Semoga Allah membimbing kita untuk tidak membenarkan kezaliman hanya karena pelakunya adalah orang yang didukung, tidak merasa paling benar ketika mengkritik orang lain, dan tidak berhenti memperbaiki diri. Sebab, perubahan yang diharapkan dari sebuah negeri juga menuntut kesediaan untuk memperbaiki perbuatan, pilihan, dan sikap yang selama ini turut membentuk keadaan di dalamnya.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=d8367bbab493" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Tentang Prioritas]]></title>
            <link>https://medium.com/@dewishpath/tentang-prioritas-187f023c0373?source=rss-1285b58fb480------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/187f023c0373</guid>
            <category><![CDATA[gagasan]]></category>
            <category><![CDATA[prioritas]]></category>
            <category><![CDATA[kebijakan]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Dewi Ayu]]></dc:creator>
            <pubDate>Thu, 01 Oct 2026 03:56:27 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-10-01T03:56:27.935Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/0*TgexukIOi1ZoZUiO" /><figcaption>Photo by <a href="https://unsplash.com/@domlafou?utm_source=medium&amp;utm_medium=referral">Dom Fou</a> on <a href="https://unsplash.com/?utm_source=medium&amp;utm_medium=referral">Unsplash</a></figcaption></figure><p>Beberapa kali kita mendengar gagasan untuk membuat berbagai program baru, pergi ke sana kemari, atau mengerjakan sesuatu yang sebenarnya belum terlalu mendesak dan bahkan belum jelas seperti apa hasil akhirnya. Anehnya, hal-hal tersebut bisa saja terlaksana.</p><p>Sementara ketika berbicara tentang kebutuhan yang jauh lebih mendasar, misalnya pendidikan, kesehatan, fasilitas publik, atau persoalan masyarakat yang sudah lama menunggu penyelesaian, jawabannya sering kali berbeda.</p><p>Bukan tidak bisa.</p><p>Bukan tidak ada anggaran.</p><p>Bukan pula tidak ada caranya.</p><p><strong>Sederhana saja: bukan prioritas.</strong></p><p>Dan sebenarnya, prinsip seperti ini tidak hanya berlaku dalam pemerintahan. Di dalam sebuah institusi, termasuk perguruan tinggi, persoalannya kurang lebih sama.</p><p>Sebuah institusi bisa saja memiliki banyak gagasan baru. Membuat program baru, kegiatan baru, membangun sesuatu yang terlihat besar, atau mengejar berbagai capaian yang mudah terlihat dari luar.</p><p>Semua itu tentu tidak salah.</p><p>Tetapi di tengah berbagai gagasan tersebut, tetap ada pertanyaan yang layak diajukan:</p><p><strong>Bagaimana dengan persoalan yang sudah lama ada dan dirasakan langsung oleh orang-orang di dalamnya?</strong></p><p>Bisa jadi jawabannya sama seperti dalam pemerintahan:</p><p><strong>Bukan tidak bisa, hanya belum menjadi prioritas.</strong></p><p>Kita sering melihat berbagai program dan gagasan baru yang hadir dengan tujuan yang baik. Sebagian memang penting, sebagian lainnya mungkin merupakan bagian dari upaya untuk membawa sebuah institusi yang berkembang ke arah yang lebih baik.</p><p>Namun, di tengah banyaknya rencana dan keterbatasan sumber daya, selalu ada satu hal yang menarik untuk dipikirkan: <strong>apa yang sebaiknya didahulukan?</strong></p><p>Sebab dalam sebuah organisasi, tidak semua persoalan dapat diselesaikan dalam waktu yang bersamaan. Ketika perhatian, anggaran, dan tenaga diarahkan pada satu hal, tentu ada hal lain yang mungkin perlu menunggu.</p><p>Karena itu, selain bertanya tentang program apa yang ingin dibuat, mungkin sama pentingnya untuk melihat kembali persoalan-persoalan yang sudah lama ada. Bukan berarti setiap gagasan baru harus dipertanyakan, apalagi dianggap tidak penting. Bisa jadi ada pertimbangan yang belum sepenuhnya diketahui oleh banyak orang. Namun, dari sudut pandang warga institusi, mempertanyakan skala prioritas adalah hal yang wajar.</p><p>Pada akhirnya, kebijakan bukan hanya tentang apa yang bisa dilakukan, tetapi tentang apa yang dipilih untuk didahulukan. Dan dari situlah kita bisa melihat ke mana sebenarnya perhatian dan sumber daya diarahkan.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=187f023c0373" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Paradoks Menjadi Warga Negara]]></title>
            <link>https://medium.com/@dewishpath/paradoks-menjadi-warga-negara-04742de4c65f?source=rss-1285b58fb480------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/04742de4c65f</guid>
            <category><![CDATA[pancasila]]></category>
            <category><![CDATA[warga-negara]]></category>
            <category><![CDATA[kewarganegaraan]]></category>
            <category><![CDATA[negara]]></category>
            <category><![CDATA[paradoks]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Dewi Ayu]]></dc:creator>
            <pubDate>Mon, 17 Aug 2026 11:13:37 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-08-17T11:13:37.663Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*ykCv11RHw0bErwa4Zpz-BQ.png" /><figcaption>By Chat GPT</figcaption></figure><p>Ada banyak hal yang membuat Indonesia layak disyukuri.</p><p>Negeri ini dianugerahi kekayaan alam yang melimpah, keberagaman budaya yang luar biasa, serta fondasi kebangsaan yang dibangun di atas nilai-nilai persatuan dan kemanusiaan. Sejak usia dini, warga negara juga diperkenalkan pada Pancasila, konstitusi, demokrasi, hak dan kewajiban warga negara, hingga pentingnya berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.</p><p>Secara normatif, semuanya tampak ideal.</p><p>Namun di balik itu, terdapat sebuah paradoks yang sering kali luput disadari.</p><p>Paradoks tersebut muncul ketika warga negara diajarkan tentang nilai-nilai yang luhur, tetapi pada saat yang sama menyaksikan realitas yang tidak selalu sejalan dengan nilai yang diajarkan.</p><p>Di ruang kelas, integritas diajarkan sebagai prinsip yang harus dijaga.</p><p>Di ruang publik, masyarakat berulang kali dihadapkan pada kasus korupsi.</p><p>Di ruang kelas, kepatuhan terhadap hukum dipresentasikan sebagai fondasi negara hukum.</p><p>Di ruang publik, penegakan hukum kerap dipersepsikan tidak berjalan secara setara.</p><p>Di ruang kelas, warga negara diajarkan pentingnya etika, tanggung jawab, dan kepentingan umum.</p><p>Di ruang publik, yang sering terlihat justru konflik kepentingan, penyalahgunaan wewenang, atau praktik politik yang menjauh dari nilai-nilai tersebut.</p><p>Di sinilah paradoks kewarganegaraan menemukan bentuknya. Bukan karena pendidikan kewarganegaraan gagal. Bukan pula karena nilai-nilai Pancasila kehilangan relevansinya.</p><p>Paradoks itu lahir ketika terdapat jarak antara nilai yang diajarkan dan realitas yang dipertontonkan.</p><blockquote>Padahal dalam teori kewarganegaraan, warga negara yang baik tidak dibentuk hanya melalui pendidikan. Mereka juga dibentuk melalui keteladanan institusi.</blockquote><p>Pendidikan dapat mengajarkan nilai. Tetapi kepercayaan terhadap nilai dibangun melalui contoh.</p><p>Seseorang mungkin dapat memahami pentingnya kejujuran dari buku pelajaran. Namun keyakinan untuk mempraktikkan kejujuran sering kali lahir ketika melihat kejujuran benar-benar dihargai dalam kehidupan nyata.</p><p>Demikian pula dengan kewarganegaraan.</p><p>Karakter warga negara tidak hanya dibentuk oleh kurikulum, tetapi juga oleh pengalaman sehari-hari dalam berhadapan dengan negara. Masyarakat belajar dari kebijakan yang dibuat, dari cara hukum ditegakkan, dari perilaku pejabat publik, dan dari bagaimana kekuasaan dijalankan.</p><p>Karena itu, paradoks terbesar dalam kehidupan bernegara mungkin bukan ketika masyarakat gagal menjadi warga negara yang baik.</p><p>Paradoks yang lebih besar justru terjadi ketika negara terus mengajarkan tentang kepatuhan, tanggung jawab, integritas, dan penghormatan terhadap hukum, tetapi tidak selalu mampu menunjukkan kualitas yang sama dalam praktik penyelenggaraan kekuasaan.</p><p>Pada titik ini, persoalannya bukan lagi tentang kurangnya pendidikan kewarganegaraan.</p><p>Persoalannya adalah tentang keteladanan.</p><p>Sebab tidak ada pelajaran kewarganegaraan yang lebih kuat daripada contoh yang nyata.</p><p>Dan tidak ada paradoks yang lebih mengganggu daripada melihat nilai-nilai yang diajarkan dengan penuh keyakinan, tetapi tidak selalu hadir dengan kadar yang sama dalam praktik kehidupan bernegara.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=04742de4c65f" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Media Sosial Membuat Kita Sulit Merasa Cukup]]></title>
            <link>https://medium.com/@dewishpath/media-sosial-membuat-kita-sulit-merasa-cukup-c84228dbe007?source=rss-1285b58fb480------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/c84228dbe007</guid>
            <category><![CDATA[fomo]]></category>
            <category><![CDATA[trends]]></category>
            <category><![CDATA[social-media]]></category>
            <category><![CDATA[syukur]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Dewi Ayu]]></dc:creator>
            <pubDate>Mon, 03 Aug 2026 03:29:23 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-08-03T03:29:23.302Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*cx3Pp0xMqnNaNVDlPWbPlg.png" /><figcaption>Infografis by NotebookLM</figcaption></figure><p>Lucu ya…<br>kadang kita sebenarnya sedang baik-baik saja, sampai akhirnya membuka media sosial.</p><p>Lalu tiba-tiba merasa hidup kita kurang menarik.</p><p>Melihat orang lain nongkrong di tempat estetik, jalan-jalan ke luar kota, update pencapaian, produktif setiap hari, tubuh ideal, relationship goals, karier bagus, circle yang seru… dan tanpa sadar kita mulai membandingkan hidup sendiri.</p><p>Mungkin itulah kenapa hari ini banyak orang merasa lelah, bukan karena hidupnya buruk, tetapi karena terlalu sering melihat kehidupan orang lain.</p><p>Dan ya, kita mengenalnya dengan istilah: FOMO.</p><p>Fear of Missing Out atau FOMO adalah perasaan takut tertinggal dari pengalaman, tren, atau kehidupan orang lain. Istilah ini sebenarnya sudah lama muncul, bahkan pertama kali dikenalkan oleh Patrick J. McGinnis pada tahun 2004. Tapi seiring berkembangnya media sosial, FOMO justru semakin besar dan terasa sangat dekat dengan kehidupan kita hari ini.</p><p>Dulu mungkin kita hanya membandingkan diri dengan lingkungan sekitar.<br>Sekarang? Kita membandingkan hidup dengan ratusan bahkan ribuan orang dalam satu genggaman.</p><p>Instagram, TikTok, Twitter, dan media sosial lainnya membuat kita terus-menerus melihat “highlight kehidupan” orang lain. Dan masalahnya, kita sering lupa bahwa yang ditampilkan di media sosial hanyalah potongan terbaik dari hidup seseorang, bukan keseluruhan realita hidupnya.</p><p>Tidak ada yang upload ketika sedang menangis di kamar.<br>Tidak semua orang membagikan rasa gagal, kesepian, atau kecemasannya.</p><p>Tapi karena kita terlalu sering melihat versi terbaik hidup orang lain, kita jadi mulai mempertanyakan hidup sendiri.</p><p>“Kenapa hidupku biasa saja ya?”<br>“Kenapa aku belum seperti mereka?”<br>“Kenapa aku tertinggal?”</p><p>Dan pelan-pelan… media sosial membuat kita sulit merasa cukup.</p><p>Padahal sebenarnya FOMO tidak selalu buruk.</p><p>Ada juga FOMO yang membawa dampak positif. Misalnya ikut tren olahraga, membawa tumbler untuk mengurangi sampah plastik, rajin ikut kajian, membaca buku, atau berlomba-lomba dalam kebaikan. Dalam Islam bahkan ada konsep <em>fastabiqul Khairat</em>, berlomba dalam kebaikan.</p><p>Kemudian masalah muncul ketika FOMO membuat kita menjadikan standar hidup orang lain sebagai ukuran kebahagiaan diri sendiri.</p><p>Kita jadi merasa harus selalu produktif.<br>Harus selalu update.<br>Harus selalu ikut tren.<br>Harus selalu terlihat bahagia.</p><p>Dan jujur… capek banget.</p><p>Apalagi kalau sebenarnya kita belum mampu, entah secara finansial, waktu, tenaga, atau bahkan mental. Tapi tetap memaksakan diri hanya karena takut dianggap tertinggal.</p><p>Pada titik itu, media sosial tidak lagi menjadi hiburan.<br>Ia berubah menjadi tekanan.</p><p>Tidak heran kalau banyak orang hari ini mudah cemas, gampang merasa kurang, sulit bersyukur, bahkan kehilangan kemampuan menikmati hidup yang sedang dijalani.</p><p>Kita terlalu sibuk melihat kehidupan orang lain, sampai lupa menikmati kehidupan sendiri.</p><p>Dan mungkin itu sebabnya, salah satu cara paling sederhana untuk menjaga kesehatan mental hari ini adalah: belajar memberi jarak dengan media sosial.</p><p>Bukan berarti harus menghilang total dari internet. Tapi mungkin kita perlu sesekali berhenti, menarik napas, dan menyadari bahwa hidup bukan perlombaan siapa paling cepat terlihat sukses.</p><p>Sebagai muslim, sebenarnya Allah sudah memberi banyak “pagar” agar hati kita tidak mudah lelah mengejar dunia.</p><p>Salah satunya adalah qanaah, yakni merasa cukup dan bersyukur atas apa yang dimiliki. Qanaah bukan berarti tidak punya mimpi, tetapi tidak menjadikan hidup orang lain sebagai standar kebahagiaan kita.</p><p>Ada juga konsep zuhud, yaitu tidak menggantungkan hati secara berlebihan pada urusan dunia.</p><p>Karena kalau terus mengikuti standar dunia, kita tidak akan pernah selesai merasa kurang.</p><p>Akan selalu ada orang yang lebih sukses.<br>Lebih kaya.<br>Lebih cantik.<br>Lebih produktif.</p><blockquote>Dan kalau kebahagiaan kita terus diukur dari hidup orang lain, maka hati akan terus lelah.</blockquote><p>Jadi mungkin, daripada FOMO terhadap kehidupan orang lain, lebih baik kita mulai berlomba dalam hal-hal yang benar-benar memberi ketenangan.</p><p>FOMO dalam kebaikan.<br>FOMO dalam belajar.<br>FOMO dalam memperbaiki diri.<br>Dan FOMO dalam hal-hal yang mendekatkan hati kepada Allah.</p><p>Karena ternyata… tidak semua yang terlihat “wah” di media sosial benar-benar membuat seseorang bahagia 🤍</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=c84228dbe007" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Kritik]]></title>
            <link>https://medium.com/@dewishpath/kritik-27939d0d200e?source=rss-1285b58fb480------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/27939d0d200e</guid>
            <category><![CDATA[kritik]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Dewi Ayu]]></dc:creator>
            <pubDate>Sun, 14 Jun 2026 05:00:08 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-06-14T05:00:08.084Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/0*oel3RBf3EIg4bgaZ" /><figcaption>Photo by <a href="https://unsplash.com/@quinoal?utm_source=medium&amp;utm_medium=referral">Quino Al</a> on <a href="https://unsplash.com/?utm_source=medium&amp;utm_medium=referral">Unsplash</a></figcaption></figure><p>Kritik lahir dari kepedulian yang tumbuh diam-diam di dalam hati,<br>bukan dari benci yang berisik,<br>melainkan dari rasa memiliki yang berharap pada kebaikan bersama.</p><p>Yang mengkritik tidak selalu berada di pihak yang benar,<br>dan yang dikritik pun tidak selalu berada di pihak yang salah.<br>Sebab kebenaran sering kali tidak tinggal di satu sisi,<br>ia tersebar di antara niat, cara, dan keterbatasan manusia.</p><p>Namun ketika kritik disalahpahami sebagai serangan,<br>dianggap sebagai kebencian atau gangguan,<br>lalu yang dikritik memilih diam tanpa penjelasan yang jernih,<br>atau menjawab dengan pembelaan yang tak menyentuh inti persoalan,</p><p>maka perlahan orang-orang akan belajar untuk bungkam<br>bukan karena tak peduli,<br>tetapi karena merasa suaranya tak lagi berarti.</p><p>Dan ketika kepedulian berhenti diucapkan,<br>ketika kebenaran enggan diperdebatkan dengan sehat,<br>di situlah ruang untuk kehancuran mulai tumbuh perlahan,<br>tanpa suara, tanpa tanda, tanpa peringatan.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=27939d0d200e" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Negara yang Terlalu Sering “Tes Ombak”]]></title>
            <link>https://medium.com/@dewishpath/negara-yang-terlalu-sering-tes-ombak-6f9b00984066?source=rss-1285b58fb480------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/6f9b00984066</guid>
            <category><![CDATA[negara]]></category>
            <category><![CDATA[pemerintah]]></category>
            <category><![CDATA[kebijakan-publik]]></category>
            <category><![CDATA[hukum]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Dewi Ayu]]></dc:creator>
            <pubDate>Sat, 06 Jun 2026 01:01:01 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-06-06T01:01:01.413Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*7Wa7AT4f13ZSZ_FDTFNuAw.png" /><figcaption>Ilustrasi by ChatGPT</figcaption></figure><p>Jika ada pola yang mulai mudah dikenali dalam beberapa tahun terakhir, mungkin pola itu adalah ini: kebijakan diumumkan, publik bereaksi, media sosial ramai, lalu pemerintah mengkaji ulang atau bahkan membatalkannya.</p><p>Pola tersebut berulang kali muncul dalam berbagai isu. Mulai dari polemik distribusi LPG 3 kilogram, rencana PPN 12 persen, hingga yang terbaru mengenai kewajiban pengembangan diri minimal 20 jam pelatihan (20 JP) bagi dosen tersertifikasi yang sempat dikaitkan dengan pencairan tunjangan profesi.</p><p>Tentu saja pemerintah memiliki hak untuk mengevaluasi dan mengubah kebijakan. Bahkan dalam banyak keadaan, perubahan kebijakan justru menunjukkan adanya respons terhadap aspirasi masyarakat.</p><p>Namun persoalannya bukan pada pembatalannya.</p><p>Persoalannya adalah mengapa sebuah kebijakan yang kemudian menimbulkan penolakan besar dapat lolos terlebih dahulu sebagai kebijakan publik?</p><p>Kasus 20 JP menjadi contoh yang menarik.</p><p>Banyak pihak tentu merasa lega ketika kebijakan tersebut akhirnya ditinjau kembali. Bukan karena menolak pengembangan kompetensi. Justru sebaliknya, peningkatan kapasitas dosen merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditawar dalam dunia pendidikan tinggi.</p><p>Yang menjadi persoalan adalah ketika pelatihan kemudian dikaitkan dengan pencairan tunjangan profesi pada tahun berikutnya.</p><p>Kebijakan tersebut memunculkan banyak pertanyaan mengenai proporsionalitas, akses, dan beban yang harus ditanggung dosen. Terutama ketika sebagian besar dosen di Indonesia masih menghadapi persoalan kesejahteraan yang belum sepenuhnya terselesaikan.</p><p>Namun setelah polemik berkembang dan kritik bermunculan, kebijakan tersebut kemudian ditinjau kembali.</p><p>Dan di sinilah pertanyaan yang lebih besar muncul.</p><p>Apakah persoalan-persoalan tersebut baru diketahui setelah publik bereaksi?</p><p>Bukankah seluruh pertanyaan itu seharusnya sudah muncul sejak tahap perumusan kebijakan?</p><p>Dalam teori kebijakan publik, sebuah kebijakan idealnya tidak lahir begitu saja. Sebelum diterapkan, terdapat proses identifikasi masalah, penyusunan alternatif kebijakan, konsultasi dengan pemangku kepentingan, analisis dampak, hingga evaluasi terhadap kemungkinan risiko yang muncul.</p><p>Dengan kata lain, reaksi publik seharusnya bukan menjadi alat utama untuk menguji kelayakan sebuah kebijakan. Karena fungsi pengujian itu semestinya telah dilakukan sebelum kebijakan diumumkan.</p><p>Di sinilah muncul kesan yang sulit dihindari: negara seolah terlalu sering menggunakan masyarakat sebagai ruang uji coba.</p><p>Kebijakan diumumkan terlebih dahulu. Jika respons publik positif, kebijakan berjalan. Jika penolakan terlalu besar, kebijakan direvisi atau dibatalkan.</p><p>Pendekatan seperti ini mungkin efektif untuk mengukur sentimen publik. Namun dalam jangka panjang, ia berpotensi menimbulkan persoalan yang lebih serius, yaitu menurunnya kepercayaan terhadap proses perumusan kebijakan itu sendiri.</p><p>Sebab masyarakat mulai bertanya-tanya: apakah kebijakan yang diumumkan benar-benar telah melalui kajian yang matang, atau hanya sedang “dilempar” untuk melihat reaksi publik?</p><p>Padahal kebijakan publik bukan sekadar soal hasil akhir. Kebijakan publik juga soal proses. Masyarakat dapat menerima kebijakan yang berat sekalipun apabila melihat bahwa kebijakan tersebut disusun secara transparan, berbasis data, melibatkan para ahli, serta mempertimbangkan dampak yang mungkin timbul.</p><p>Sebaliknya, bahkan kebijakan yang baik pun dapat kehilangan legitimasi apabila terkesan lahir tanpa perencanaan yang memadai.</p><p>Karena itu, persoalan utama dalam berbagai polemik kebijakan belakangan ini bukan semata-mata apakah kebijakan tersebut akhirnya dibatalkan atau tidak.</p><p>Persoalan utamanya adalah munculnya kesan bahwa negara terlalu sering melakukan “tes ombak” sebelum benar-benar memastikan bahwa sebuah kebijakan siap dijalankan.</p><p>Dan jika pola ini terus berulang, yang terkikis bukan hanya efektivitas kebijakan. Melainkan juga kepercayaan publik terhadap kemampuan negara dalam merencanakan kebijakan secara matang.</p><blockquote>Sebab kebijakan publik seharusnya lahir dari perencanaan yang baik, bukan dari keberuntungan bahwa masyarakat ternyata menerima.</blockquote><p>Negara tidak seharusnya belajar tentang kelemahan kebijakannya setelah kebijakan itu diumumkan. Negara seharusnya sudah mengetahuinya sebelum kebijakan itu dibuat.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=6f9b00984066" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Ketika Hutan Ditebang, Yang Hilang Bukan Hanya Pohon]]></title>
            <link>https://medium.com/@dewishpath/ketika-hutan-ditebang-yang-hilang-bukan-hanya-pohon-76aed10b2b1f?source=rss-1285b58fb480------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/76aed10b2b1f</guid>
            <category><![CDATA[data]]></category>
            <category><![CDATA[hutan]]></category>
            <category><![CDATA[masyarakat-adat]]></category>
            <category><![CDATA[deforestasi]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Dewi Ayu]]></dc:creator>
            <pubDate>Mon, 01 Jun 2026 01:46:00 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-06-01T01:46:00.513Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*_fQ4p8EC2CBF7Hs44KnxHA.png" /><figcaption>Infografis by NotebookLM</figcaption></figure><p>Jujur, setiap kali membaca berita tentang penggundulan hutan atau perampasan tanah adat, rasanya sudah sampai di titik lelah. Bahkan mungkin muak.</p><p>Bukan karena isu ini baru terjadi. Justru karena terlalu sering terjadi. Dan yang lebih menyedihkan, semuanya seperti terus dianggap biasa.</p><p>Padahal setiap hektare hutan yang hilang bukan sekadar tentang pohon yang ditebang. Ada kehidupan yang ikut hilang di dalamnya. Ada rumah bagi satwa, sumber air, udara yang kita hirup, bahkan ruang hidup masyarakat adat yang sejak lama menjaga hutan jauh sebelum negara hadir dengan berbagai izin dan proyek pembangunan.</p><p>Entah kenapa, setiap membaca persoalan seperti ini, selalu teringat Surah Al-Mu’minun ayat 84–89. Dalam ayat tersebut Allah menegaskan bahwa bumi dan segala isinya adalah milik-Nya.</p><p>Dan dari ayat itu membuatku sering bertanya:</p><blockquote>Tidakkah manusia sadar bahwa mereka bukan pemilik bumi yang sesungguhnya? Tidakkah mereka sadar bahwa semua ini hanyalah titipan?</blockquote><p>Lalu kenapa kerusakan dilakukan seolah-olah alam hanyalah objek yang bebas dieksploitasi.</p><p><a href="https://www.bbc.com/indonesia/articles/cy01ywe19xdo">Lingkungan: Deforestasi Indonesia meningkat &#39;dan berpotensi juara tropis dunia&#39; dalam setahun pemerintahan Prabowo - BBC News Indonesia</a></p><p>Hari ini deforestasi di Indonesia masih menjadi persoalan besar, bahkan pada tahun 2025 deforestasi naik 166% dari tahun 2024. Hutan terus dibuka untuk tambang, perkebunan sawit, industri kayu, hingga proyek strategis nasional seperti <em>food estate</em>. Atas nama pembangunan, ribuan hektare hutan perlahan hilang.</p><p>Ironisnya, pembangunan sering kali terdengar indah dalam pidato, tetapi meninggalkan luka panjang bagi masyarakat yang hidup paling dekat dengan alam.</p><p>Yang lebih menyakitkan, masyarakat adat tidak jarang justru menjadi pihak yang paling terdampak.</p><p>Ada masyarakat adat yang diusir dari tanahnya sendiri. Ada hutan adat yang berubah menjadi perkebunan atau wilayah konsesi perusahaan. Padahal bagi masyarakat adat, hutan bukan sekadar “lahan”. Hutan adalah rumah, identitas, sumber kehidupan, bahkan bagian dari sejarah dan spiritualitas mereka.</p><p>Dan yang membuat keadaan ini terasa semakin ironis adalah: perlindungan hukumnya sebenarnya ada.</p><p>Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 35/PUU-X/2012 sudah menegaskan bahwa hutan adat bukan lagi hutan negara. Artinya, negara mengakui adanya hak masyarakat hukum adat untuk mengelola dan mempertahankan wilayah adat mereka.</p><p>Bahkan Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 juga menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya.</p><p>Tapi pertanyaannya:<br>kalau pengakuan itu benar-benar ada, kenapa konflik tanah adat masih terus terjadi?</p><p>Kenapa masyarakat adat masih sering diposisikan seperti penghalang pembangunan?</p><p>Kadang rasanya hukum di atas kertas terdengar sangat indah, tetapi berbeda ketika bertemu kepentingan ekonomi dan kekuasaan.</p><p>Dan ya, aku sadar persoalan ini tidak sesederhana “negara jahat” atau “pemerintah salah sepenuhnya”. Negara memang memiliki dasar konstitusional dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyebut bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.</p><p>Masalahnya, bagian “untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” sering kali terasa semakin kabur.</p><p>Karena kalau rakyat kehilangan ruang hidupnya, hutan rusak, banjir dan krisis iklim semakin parah, lalu sebenarnya kemakmuran itu untuk siapa?</p><blockquote>Kita sering berbicara tentang pertumbuhan ekonomi, tapi lupa bertanya: siapa yang benar-benar bertumbuh?</blockquote><p>Sebab pada akhirnya, alam selalu membayar harga dari keserakahan manusia.</p><p>Dan mungkin yang paling menyedihkan adalah ketika kerusakan dilakukan terus-menerus oleh manusia yang sebenarnya tahu bahwa menjaga bumi adalah tanggung jawab, bukan pilihan.</p><p>Allah bahkan sudah mengingatkan dalam Surah Al-Baqarah ayat 205 bahwa Allah tidak menyukai kerusakan di muka bumi. Ayat tersebut terasa begitu relevan hari ini.</p><p>Semua yang telah terjadi ini membuat sadar bahwa berharap sepenuhnya pada manusia memang sering berujung kecewa. Kebijakan bisa berubah. Kepentingan bisa berganti. Kekuasaan bisa membuat orang lupa batas.</p><p>Tapi setidaknya kita masih punya harapan kepada Allah, Zat yang tidak pernah lalai menjaga ciptaan-Nya, hanya Allah lah satu-satunya tempat bergantung dan berharap. Allah adalah sosok yang apabila diserakan kepadaNya suatu titipan, maka sesuatu tersebut tidak akan tersia-siakan dan Allah pasti akan menjaganya.</p><p>Oleh karena itu, semoga kita semua senantiasa selalu dalam penjagaan dan perlindungan Allah ta’ala dimanapun berada.</p><p>Semoga bumi ini masih diberi banyak penjaga yang peduli.<br>Semoga hutan-hutan yang tersisa tidak terus dikorbankan atas nama pembangunan yang melupakan kemanusiaan.</p><p>Karena ketika hutan ditebang habis-habisan, yang hilang sebenarnya bukan hanya pohon. Tetapi juga keseimbangan, kehidupan, dan sedikit demi sedikit, rasa kemanusiaan kita sendiri.</p><p><em>(Dipublikasikan pada Hari Lahir Pancasila, sebagai refleksi atas berbagai persoalan sosial dan lingkungan yang masih terjadi. Sebuah pengingat bahwa Pancasila tidak hanya untuk diucapkan, tetapi juga untuk dihadirkan dalam kebijakan, keadilan, dan cara kita memperlakukan sesama serta alam yang menjadi rumah Bersama)</em></p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=76aed10b2b1f" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Ternyata Tidak Pernah Benar-Benar Berdiri Sendiri]]></title>
            <link>https://medium.com/@dewishpath/ternyata-tidak-pernah-benar-benar-berdiri-sendiri-998c28263c18?source=rss-1285b58fb480------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/998c28263c18</guid>
            <category><![CDATA[pertolongan-allah]]></category>
            <category><![CDATA[allah]]></category>
            <category><![CDATA[doa]]></category>
            <category><![CDATA[sendiri]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Dewi Ayu]]></dc:creator>
            <pubDate>Wed, 27 May 2026 02:33:05 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-05-27T02:33:05.732Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*ifXqIIwni00UavDs1DsSfQ.png" /><figcaption>Ilustrasi by ChatGPT</figcaption></figure><p>Kadang Allah memberikan pelajaran hidup bukan melalui apa yang kita alami sendiri. Terkadang justru lewat kisah orang lain.</p><p>Lewat cerita yang mungkin hanya kita dengar sepintas, lewat pengalaman seseorang yang tidak ada hubungannya dengan kita, tetapi entah mengapa meninggalkan bekas dan membuat hati merenung lebih lama.</p><p>Hari ini kembali diingatkan tentang satu hal yang sebenarnya sudah berkali-kali sering ku dengar: <strong><em>jangan pernah mengandalkan diri sendiri</em>.</strong></p><p>Kalimat yang sederhana, tapi begitu dalam maknanya.</p><p>Beberapa kali dalam halaqah dan kajian atau sebelum kelas dimulai, guru-guru kami selalu mengingatkan bahwa <strong><em>manusia tidak akan pernah mampu mengandalkan dirinya sendiri</em></strong>. Kita mungkin punya ilmu, pengalaman, koneksi, jabatan, atau kemampuan yang membuat kita terlihat kuat.</p><blockquote>Tapi pada akhirnya, semua itu tetap tidak akan berarti tanpa pertolongan Allah.</blockquote><p>Dan hari ini kembali melihat bukti kecil dari nasihat itu.</p><p>Ada orang yang secara kasat mata terlihat sangat cerdas. Ada yang memiliki pendidikan tinggi. Ada yang secara ekonomi berkecukupan. Ada pula yang memiliki pengalaman yang jauh lebih banyak dibanding orang lain.</p><p>Namun ternyata semua itu tidak otomatis membuat hidupnya baik-baik saja. Karena sesungguhnya kemampuan manusia ada batasnya.</p><p>Sepintar apa pun seseorang, tetap ada masalah yang tidak bisa ia selesaikan sendiri.</p><p>Sekuat apa pun seseorang, tetap ada titik di mana ia merasa lelah.</p><p>Sekaya apa pun seseorang, tetap ada hal-hal yang tidak bisa dibeli dengan uang.</p><p>Dan sehebat apa pun seseorang, tetap ada keadaan yang membuatnya mengangkat kedua tangannya dan berkata:</p><blockquote><strong><em>“Ya Allah, tolong aku.”</em></strong></blockquote><p>Mungkin itulah mengapa Allah berkali-kali mengajarkan kita untuk berdoa. Bukan karena Allah tidak mengetahui apa yang kita butuhkan. Tetapi karena Allah ingin kita sadar bahwa kita memang membutuhkan-Nya.</p><p>Setiap hari.</p><p>Setiap saat.</p><p>Bahkan pada hal-hal yang terlihat sederhana.</p><p>Semakin dipikirkan, semakin terasa bahwa hidup ini bukan tentang menjadi manusia yang paling mampu.</p><blockquote>Tetapi tentang menjadi manusia yang sadar kepada siapa ia harus bergantung. Karena sering kali yang membuat kita lelah bukan masalahnya. Melainkan perasaan bahwa kita harus mampu menyelesaikan semuanya sendiri.</blockquote><p>Padahal sejak awal kita memang tidak pernah diminta untuk memikul semuanya sendirian.</p><p>Nikmat yang luar biasa ketika sampai hari ini Allah masih mempertemukan dengan guru-guru yang terus mengingatkan untuk selalu meminta pertolongan kepada-Nya. Sebab ternyata diri ini masih sangat membutuhkan nasihat, masih sering lalai, dan masih perlu diingatkan berkali-kali tentang kepada siapa seharusnya kita bergantung.</p><p>Sebab terkadang yang membuat seseorang selamat bukan kecerdasannya.</p><p>Bukan jabatannya.</p><p>Bukan hartanya.</p><p>Melainkan karena Allah menolongnya.</p><blockquote>Dan betapa banyak nikmat yang hari ini kita kira hasil kerja keras kita semata, padahal di balik itu ada pertolongan Allah yang tidak pernah kita sadari.</blockquote><p>Semoga Allah menjaga hati kita agar tidak bergantung kepada kemampuan diri sendiri.</p><p>Semoga Allah tidak membiarkan kita bersandar kepada diri kita walau hanya sekejap mata.</p><p>Dan semoga di setiap langkah kehidupan ini, Allah selalu mengajarkan kita satu hal yang sama: bahwa tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan-Nya.</p><p><strong>Laa hawla wa laa quwwata illa billah.</strong> 🤍</p><p><em>(Ditulis pada malam 10 Dzulhijjah 1447H, pada hari Arafah saat jutaan doa sedang melangit, sebagai pengingat bagi diri yang masih belajar bergantung kepada Allah dan sebuah catatan untuk diri yang masih sering merasa mampu berjalan sendiri, padahal sejak awal selalu dituntun oleh Allah)</em></p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=998c28263c18" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Kita Belanja Pakai Rupiah, Bukan Dollar]]></title>
            <link>https://medium.com/@dewishpath/kita-belanja-pakai-rupiah-bukan-dollar-aae650ce47fd?source=rss-1285b58fb480------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/aae650ce47fd</guid>
            <category><![CDATA[rupiah]]></category>
            <category><![CDATA[dollar]]></category>
            <category><![CDATA[rupiah-melemah]]></category>
            <category><![CDATA[inflation]]></category>
            <category><![CDATA[logical-fallacies]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Dewi Ayu]]></dc:creator>
            <pubDate>Sun, 17 May 2026 03:01:01 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-05-17T03:01:01.273Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*LXR6xU9y8AhufXwBW5CT_w.png" /><figcaption>Ilustrasi singkat dari cerita yang ingin disampaikan</figcaption></figure><p><em>“Kita kan beli makan pakai rupiah, bukan dollar.”</em></p><p>Kalimat itu mungkin terdengar sederhana, menenangkan, bahkan masuk akal bagi sebagian orang. Apalagi ketika disampaikan untuk merespons pelemahan rupiah terhadap dollar Amerika. Ditambah lagi dengan argumen bahwa pangan masih aman dan masyarakat desa tetap bertransaksi menggunakan rupiah, sehingga pelemahan nilai tukar dianggap tidak terlalu berdampak bagi rakyat kecil.</p><p>Namun justru di situlah letak masalahnya.</p><blockquote><em>Karena ekonomi tidak bekerja sesederhana mata uang apa yang kita pegang di dompet.</em></blockquote><p>Kesalahan terbesar dalam memahami pelemahan rupiah adalah mengira bahwa dampaknya hanya dirasakan oleh orang-orang yang menabung dollar, bepergian ke luar negeri, atau melakukan transaksi internasional. Seolah-olah masyarakat biasa akan tetap aman selama masih membeli cabai di pasar menggunakan rupiah.</p><p>Padahal kenyataannya, masyarakat tidak perlu memegang dollar untuk terkena dampak pelemahan rupiah. Sebab yang terdampak bukan hanya transaksi langsung, melainkan seluruh rantai ekonomi di belakangnya.</p><p>Ketika rupiah melemah, biaya impor naik. Indonesia masih bergantung pada banyak barang impor, mulai dari bahan baku industri, alat kesehatan, mesin produksi, elektronik, hingga sektor pangan tertentu. Ketika impor menjadi lebih mahal, biaya produksi ikut meningkat. Ketika biaya produksi naik, harga barang perlahan ikut naik. Ketika harga barang naik, daya beli masyarakat melemah.</p><p>Dampaknya kemudian menjalar ke mana-mana.</p><p>Petani mungkin tetap menjual hasil panennya menggunakan rupiah, tetapi pupuk yang digunakan bisa bergantung pada bahan impor. Nelayan mungkin tetap menerima pembayaran dalam rupiah, tetapi harga solar, mesin, atau suku cadang kapal dapat meningkat karena pelemahan kurs. Pedagang kecil mungkin tidak pernah menukar uang ke dollar, tetapi harga barang dagangan mereka ikut naik karena biaya distribusi dan produksi meningkat.</p><blockquote>Artinya, masyarakat desa pun tetap bisa terdampak meskipun tidak pernah melakukan transaksi menggunakan dollar.</blockquote><p>Karena dalam ekonomi modern, yang saling terhubung bukan hanya mata uang, tetapi seluruh sistem produksi dan distribusi. Inilah mengapa argumen bahwa <strong><em>“pelemahan rupiah tidak masalah karena masyarakat tetap memakai rupiah”</em></strong> menjadi problematis secara logika.</p><p>Pernyataan seperti ini dapat dikategorikan sebagai <em>oversimplification fallacy</em>, yaitu penyederhanaan berlebihan terhadap persoalan yang kompleks. Persoalan ekonomi makro yang melibatkan inflasi, impor, investasi, utang luar negeri, hingga biaya produksi direduksi hanya pada fakta bahwa masyarakat sehari-hari tetap menggunakan rupiah untuk bertransaksi.</p><p>Padahal persoalannya tidak sesederhana itu.</p><p>Kita memang membayar menggunakan rupiah, tetapi banyak harga kebutuhan hidup dipengaruhi oleh sistem ekonomi global yang terhubung dengan dollar.</p><p>Lebih jauh lagi, argumentasi tersebut juga cenderung mengandung <em>red herring fallacy</em>. Fokus utama pembahasannya seharusnya adalah:</p><blockquote>bagaimana dampak pelemahan rupiah terhadap ekonomi nasional?</blockquote><p>Namun perhatian justru dialihkan menjadi:</p><blockquote>siapa yang memakai dollar dan siapa yang tidak.</blockquote><p>Hal tersebut tentu tidak menjawab persoalan utama.</p><p>Karena dampak nilai tukar tidak bekerja secara kasat mata dalam satu malam. Ia bergerak perlahan: biaya produksi naik, harga barang meningkat, inflasi bertambah, daya beli menurun, dan pada akhirnya masyarakat kecil menjadi kelompok yang paling rentan menanggung akibatnya.</p><blockquote>Ironisnya, justru masyarakat yang dianggap “aman karena tidak memegang dollar” sering kali menjadi pihak yang paling merasakan efek jangka panjangnya.</blockquote><p>Tentu saja, stabilitas pangan adalah hal penting. Tidak semua pelemahan rupiah juga otomatis berarti krisis ekonomi. Tetapi menggunakan fakta bahwa “pangan masih aman” untuk menyimpulkan bahwa pelemahan rupiah tidak berpengaruh adalah lompatan logika yang terlalu jauh.</p><p>Karena ekonomi tidak bisa dipahami hanya dari apa yang tampak di permukaan. Kita mungkin tidak bertransaksi menggunakan dollar secara langsung. Tetapi bukan berarti hidup kita tidak dipengaruhi olehnya.</p><p>Dan di situlah narasi seperti ini menjadi berbahaya: ketika persoalan ekonomi yang kompleks disederhanakan menjadi seolah-olah tidak ada masalah, hanya karena masyarakat masih bisa berbelanja seperti biasa.</p><p>Padahal krisis ekonomi tidak selalu datang dengan suara keras. Karena ia, hadir perlahan, lewat harga yang diam-diam naik, daya beli yang diam-diam melemah, dan narasi yang membuat masyarakat percaya bahwa semuanya tetap baik-baik saja.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=aae650ce47fd" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
    </channel>
</rss>