<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0" xmlns:cc="http://cyber.law.harvard.edu/rss/creativeCommonsRssModule.html">
    <channel>
        <title><![CDATA[Stories by Jingga Rama on Medium]]></title>
        <description><![CDATA[Stories by Jingga Rama on Medium]]></description>
        <link>https://medium.com/@dhintya22?source=rss-6c227ccf7935------2</link>
        <image>
            <url>https://cdn-images-1.medium.com/fit/c/150/150/1*i-a4koVk8CDw1WWcTr15cg.jpeg</url>
            <title>Stories by Jingga Rama on Medium</title>
            <link>https://medium.com/@dhintya22?source=rss-6c227ccf7935------2</link>
        </image>
        <generator>Medium</generator>
        <lastBuildDate>Tue, 17 Nov 2026 15:29:13 GMT</lastBuildDate>
        <atom:link href="https://medium.com/@dhintya22/feed" rel="self" type="application/rss+xml"/>
        <webMaster><![CDATA[yourfriends@medium.com]]></webMaster>
        <atom:link href="http://medium.superfeedr.com/" rel="hub"/>
        <item>
            <title><![CDATA[/1/ Akan berpulang kepada siapa, ilmu-ilmu yang muaranya cahaya nurani Akan kembali dan terserap di…]]></title>
            <link>https://medium.com/@dhintya22/1-akan-berpulang-kepada-siapa-ilmu-ilmu-yang-muaranya-cahaya-nurani-akan-kembali-dan-terserap-82a3c066d40e?source=rss-6c227ccf7935------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/82a3c066d40e</guid>
            <dc:creator><![CDATA[Jingga Rama]]></dc:creator>
            <pubDate>Thu, 08 Oct 2026 08:05:45 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-10-08T08:05:45.565Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>/1/ Akan berpulang kepada siapa, ilmu-ilmu yang muaranya cahaya nurani Akan kembali dan terserap di tanah mana, kata demi kata yang tak rumpang eksistensinya?</p><p>Apakah pada detik arloji tua, melingkar di pergelangan ringkih tukang kopi di sudut kedai?</p><p>Apakah pada anak-anak yang meringis pada kain batik lusuh, tersampir selewat saja di pundak ibunya?</p><p>Apakah pada lumpur cokelat; terinjak dan menghidupkan padi-padi musim penghujan yang hijau warnanya?</p><p>/2/ Akan mengabdi kepada siapa, teori dan segala paragraf yang engkau baca, melewati layar-layar kaca dan aplikasi maya?</p><p>Akan tertanam di mana, ideologi yang niscaya membawa kebajikan dalam tiap arti implementasinya?</p><p>Akan berpihak pada siapa, engkau yang cendekiawan dan terdidik akal budinya?</p><p>Aku harap pada Marsinah, yang terlalu presisi hingga ia jadi abadi</p><p>Aku harap pulang eloknya kepada buruh-buruh pabrik sabun, menggeliat berkeringat dalam seragam abu-abu</p><p>Aku harap menjawab para rakyat kecil yang menangis karena sembakonya gagal disubsidi</p><p>/3/ Sebab engkau manusia</p><p>Yang tidak memberangus jawaban di atas tanya</p><p>Dan muara atas embun-embun ilmu yang menetes dalam pekatnya ruang nasib yang ingin kau tembus; sejatinya kembali pada tanah yang kau pijak yang menanam ari-arimu</p><p>Sebab engkau manusia</p><p>Yang ujung tombaknya adalah pengabdian</p><p>Kepada sanubari yang menunggu dalam penantian</p><p>Yang menanti pergerakan di tengah ombak yang tengah mengguncangnya</p><p>Sebab engkau manusia</p><p>Dan karenanya, jerih dan jeri kau gaungkan senyata-nyatanya.-</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=82a3c066d40e" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Residu Orde Baru dan Rumpangnya Reformasi]]></title>
            <link>https://medium.com/@dhintya22/residu-orde-baru-dan-rumpangnya-reformasi-31888102782f?source=rss-6c227ccf7935------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/31888102782f</guid>
            <category><![CDATA[reformasi-dikorupsi]]></category>
            <category><![CDATA[politik]]></category>
            <category><![CDATA[oligarki]]></category>
            <category><![CDATA[prabowo-subianto]]></category>
            <category><![CDATA[orde-baru]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Jingga Rama]]></dc:creator>
            <pubDate>Sat, 11 Apr 2026 18:19:35 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-04-11T18:29:46.144Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/736/1*tdK6cxLsGwo2wl1-tKNkaA.jpeg" /><figcaption>Artist: Peter Kohler</figcaption></figure><p>Saban hari kita mendengar gaung suara “Reformasi Dikorupsi” di tiap demonstrasi, kita juga melihat simbol resistensi dan perlawanan — betapapun banalnya — berupa template foto hijau-merah jambu, dan gambar Garuda Pancasila berlatar biru tua. Semua menjadi alarm bahaya mengenai betapa gentingnya keadaan politik Indonesia saat ini. Di sisi yang lain, pemerintah terang-terangan menggelontorkan manuver-manuver yang sepintas lalu dibalut alibi efisiensi, tapi bila ditilik lebih jauh sebetulnya adalah strategi untuk mengukuhkan kekuasaan. Banyak dari inisiatif ini mengingatkan kita pada otoritarianisme di era Orde Baru.</p><p>Sebut saja program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menguras triliunan anggaran negara, kegagalan berulang proyek food estate, hingga ambisi nikel yang mencederai lingkungan serta hak masyarakat adat. Di samping proyek masif, negara secara struktural juga mengekalkan impunitas dalam aspek hak asasi manusia. Melengkapi celah ini, peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi yang dilakukan berbagai lembaga internasional, juga terus merosot. Di tahun 2024, Indonesia berada di rangking 65, sementara di tahun 2025, turun ke angka 72 (International IDEA, 2024; 2025). Kendati peringkat statistik seperti ini tak selalu bisa dijadikan acuan tunggal dalam menilai negara-negara pasca kolonial, beberapa indikatornya patut diperhatikan. Lantas, mengapa nyaris tiga dekade setelah Reformasi, Indonesia yang telah demokratis, masih berkubang dalam masalah yang sama?</p><p><strong>Orde Baru dan Oligarki: Dua yang Karib</strong></p><p>Untuk melihat secara struktural bagaimana kita terjebak dalam problem seperti ini, penting untuk memahami bahwa Reformasi — meski tak dinafikan adalah pencapaian besar gerakan sosial di Indonesia — tak terjadi semata karena keberhasilan aktivisme dari kalangan intelektual (Kusman, 2018). Penting juga sebelum membahas sedikit lebih jauh mengenai Reformasi, untuk memahami konteks politik-ekonomi di era Orde Baru, yang lekat dengan kemunculan oligarki di Indonesia.</p><p>Oligarki, adalah sejumlah kecil individu, yang memanfaatkan kekayaan terkonsentrasi mereka untuk mendominasi proses-proses politik. Tujuan utama oligarki adalah mempertahankan kekayaan mereka, dengan fokus pada kekuatan oligar yang menggunakan sumber daya materialnya secara politis, untuk menghasilkan keuntungan ekonomi secara masif (Winters, 2011). Sementara Robison dan Hadiz (2004), secara lebih kontekstual, mendefinisikan oligarki sebagai sebuah sistem di mana kekuasaan politik terkonsentrasi di tangan sejumlah kecil individu kaya yang menggunakan pengaruhnya untuk membentuk kebijakan publik demi keuntungan finansial mereka sendiri, alih-alih kepentingan umum. Lebih jauh, oligarki juga memiliki kemampuan untuk mempertahankan kekuasaan mereka dengan beradaptasi dalam struktur politik dan ekonomi suatu rezim tertentu.</p><p>Genesis oligarki di Indonesia memang tak secara eksklusif muncul di era Orde Baru, namun tak dapat dimungkiri bahwa kapitalisme yang tumbuh subur di era ini adalah katalisator utama yang mendukung munculnya para oligar (Robison, 2013). Salah satu faktor ekonomi yang mendasarinya adalah lonjakan minyak di era 70 hingga 80-an, di mana Indonesia mendapat durian runtuh dari harga minyak dunia yang meroket. Surplus ini membuka ruang-ruang baru bagi terbentuknya aliansi politik-bisnis, yang dilegitimasi negara dengan kewenangannya untuk menunjuk aktor di sektor-sektor bisnis strategis (Aspinall, 2013; Ford &amp; Pepinsky, 2014). Pada periode ini juga lah Soeharto mengukuhkan stabilitas negara sebagai prioritas pertama di atas segalanya, meski pada akhirnya kejayaan ekonomi itu membentuk jurang kesenjangan ekstrem antara elite dan rakyat.</p><p>Tak hanya memunculkan kelompok borjuasi besar, Orde Baru juga memusnahkan dan mencerabut gerakan massa yang dianggap subversif dan tak sejalan dengan kebijakan Orde baru (Törnquist, 2011). Bentuk negara yang condong ke sifat korporatis memandang semua gerakan yang tidak berasas pancasila adalah subversif, dan karenanya patut dimusnahkan. Hal ini berdampak pada musnahnya gerakan-gerakan berhaluan kiri dan progresif, seperti gerakan buruh dan gerakan perempuan lainnya (Ford, 2009; Wieringa, 2010).</p><p><strong>Konstelasi di Balik Reformasi</strong></p><p>Keberadaan oligarki sebagai basis kekuatan ekonomi di balik masa emas Orde Baru — selain kekuatan militer, menjadikan rezim otoritarianisme ini memerintah dengan tangan besi, berdampak pada diberangusnya media massa, serta rentetan pelanggaran hak asasi manusia lainnya. Watak otoriter Orde Baru tak bisa dilepaskan dari formasi kekuatan yang menyokongnya tadi. Maka, di penghujung berakhirnya Orde Baru, dapat diperhatikan pula penyebab ekonomi yang sangat krusial, yakni krisis moneter yang terjadi secara global, yang akhirnya menyebabkan friksi pada konstelasi kekuasaan yang ada kala itu (Higgott, 1998; V. R. Hadiz, 2005; Marijan, 2019).</p><p>Di penghujung era, keretakan dalam basis kekuatan Orba nampak pada faksi di dalam tubuh ABRI, serta usaha Soeharto untuk mendapat simpati dari kelompok Islam modern. Hal ini menyebabkan krisis di dalam lingkaran oligarki, yang pada akhirnya turut mencerai berai tatanan rezim. Sehingga, apabila kembali berbicara mengenai Reformasi atau kejatuhan Orde Baru, kenaifan mengenai keberhasilan suatu kelompok semata saja harus dikesampingkan.</p><p>Hal ini dilakukan bukan untuk menegasi usaha-usaha yang dilakukan mahasiswa maupun gerakan aktivisme kala itu, hal ini justru dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor struktural, agar kita tak menaruh beban pada entitas yang salah. Kembali pula pada kemampuan oligarki untuk mengadaptasikan dirinya pada berbagai bentuk rezim, tak mengherankan jika di masa Indonesia yang demokratis, pelik yang sama muncul kembali. Karena sejatinya, keruntuhan Orde Baru tak berarti basis kekuatannya runtuh pula (Aspinall, 2005).</p><p>Maka, bukan hal yang mengejutkan pula, pasca Reformasi ketika kebebasan bagaikan soda yang lama dikocok dalam botol tertutup meruap laksana kawah, partai-partai politik yang terbentuk berasal dari elite lama dengan nyaris tanpa kebaruan. Meski jatuhnya Orde Baru memberikan napas baru bagi gerakan sipil, kehadiran partai seperti PDIP, misal, membuktikan bahwa Reformasi tidak otomatis merombak komposisi elite politik. Contoh lain yang lebih gamblang juga nampak pada Partai Gerindra yang didirikan sekaligus dipimpin oleh Prabowo Subianto, menantu Soeharto sekaligus anak dari priyayi Soemitro Djojohadikusumo yang turut membentuk arah haluan kebijakan pasar Orba. Peristiwa ini menggambarkan bahwa partai baru seringkali merupakan perpanjangan tangan dari elite politik lama, sehingga kualitas demokrasi pasca-Reformasi tetap menyisakan tanda tanya besar.</p><p><strong>Residu Orde Baru: Momok yang Kian Eksis</strong></p><p>Kini, oligarki yang dipupuk semasa Orba tetap eksis — bahkan mungkin lebih terang-terangan dibanding apa yang selama ini kita saksikan — dan beradaptasi dalam arena-arena politik di Indonesia. Semakin menyaru pula dengan jajaran elite politik; nyaris tak terlihat bedanya. Pasca reformasi, iklim politik yang lebih terbuka bahkan lebih dominan dalam memengaruhi oligarki untuk terlibat dalam kontestasi politik di tingkat lokal, ketimbang untuk alasan ekspansi bisnis (Mietzner, 2013; Zuada et al., 2021). Fenomena semacam ini menunjukkan adanya pergeseran orientasi pada motif oligarki untuk terjun ke lanskap politik. Indikasinya adalah, arena politik sebagai lahan kekuasaan telah menjadi ladang yang lebih strategis bagi oligarki untuk mempertahankan dan memperluas kekayaannya.</p><p>Residu dan kultur dari Orde Baru kini menjadi momok yang membayangi kehidupan politik. Negara yang predatoris dan iklim oligarkis di Indonesia menjadikan gerakan sosial dengan basis massa yang solid dan kuat sulit dibentuk.Oleh karenanya, alarm bahaya betapapun mengusiknya, tak bakal dapat dipadamkan tanpa kesadaran bahwa ada tatanan lebih besar yang mendasarinya.</p><p><strong><em>References</em></strong></p><p>Aspinall, E. (2005). <em>Opposing suharto: Compromise, resistance, and regime change in indonesia</em>. Stanford University Press.</p><p>Aspinall, E. (2013). The triumph of capital? Class politics and indonesian democratisation. <em>Journal of Contemporary Asia</em>, <em>43</em>(2), 226–242. https://doi.org/10.1080/00472336.2012.757432</p><p>Banja, J., Ramadhintya Putri. (2025). <em>Faksionalisasi partai buruh dinamika politik kelas partai buruh</em> [Pdf]. Universitas Airlangga.</p><p>Ford, M. (2009). <em>Workers and intellectuals: NGOs, trade unions and the Indonesian labour movement</em>. Brill Academic Publishers.</p><p>Ford, M., &amp; Pepinsky, T. B. (2014). <em>Beyond oligarchy: Wealth, power, and contemporary Indonesian politics</em>. Cornell University Press.</p><p>Hadiz, V. R. (2005). <em>Dinamika kekuasaan: Ekonomi politik Indonesia pasca-Soeharto</em>.</p><p>Hadiz, V., &amp; Robison, R. (2004). <em>Reorganising power in indonesia: The politics of oligarchy in an age of markets</em>. Routledge.</p><p>Higgott, R. (1998). The Asian economic crisis: A study in the politics of resentment. <em>New Political Economy</em>, <em>3</em>(3), 333–356. https://doi.org/10.1080/13563469808406364</p><p>International IDEA. (2024). <em>Country rankings — the global state of democracy 2024</em>. https://www.idea.int/gsod/2024/countries/</p><p>International IDEA. (2025). <em>The global state of democracy 2025: democracy on the move</em>. International IDEA. https://www.idea.int/publications/catalogue/global-state-of-democracy-2025-democracy-on-the-move</p><p>Kusman, A. P. (2018). <em>The vortex of power: Intellectuals and politics in indonesia’s post-authoritarian era</em>. Springer.</p><p>Marijan, Prof. Dr. K. (2019). <em>Sistem politik indonesia: Konsolidasi demokrasi pasca orde baru</em>. Kencana.</p><p>Mietzner, M. (2013). <em>Money power and ideology political parties in postauthoritarian Indonesia</em>. NUS Press.</p><p>Robison, R. (2013). Class, capital and the state in New Order Indonesia. In <em>Southeast Asia (Routledge Revivals)</em> (pp. 295–335). Routledge.</p><p>Törnquist, O. (2011). <em>Penghancuran PKI</em>.</p><p>Wieringa, S. E. (2010). <em>Penghancuran gerakan perempuan: Politik seksual di Indonesia pascakejatuhan PKI</em>. Penerbit Galangpress.</p><p>Winters, J. A. (2011). <em>Oligarchy</em>. Cambridge University Press.</p><p>Zuada, L. H., Tawil, Y. P., &amp; Kafrawi, M. (2021). The role of oligarchy in local elections funding. <em>Asia-Pacific Journal of Elections and Democracy</em>, <em>1</em>(02), 22–45. https://doi.org/10.54490/apjed.v1i02.17</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=31888102782f" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Agoni dari Yang Terlantar, Rumah, dan Bandit yang Kita Sebut Negara]]></title>
            <link>https://medium.com/@dhintya22/agoni-dari-yang-terlantar-rumah-dan-bandit-yang-kita-sebut-negara-3a2519eac1cb?source=rss-6c227ccf7935------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/3a2519eac1cb</guid>
            <category><![CDATA[displaced]]></category>
            <category><![CDATA[homelessness]]></category>
            <category><![CDATA[rootedness]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Jingga Rama]]></dc:creator>
            <pubDate>Sun, 08 Sep 2024 18:03:58 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2024-09-09T15:48:57.433Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/736/1*NZpqZa5WsBBdVkfShmkrAQ.png" /><figcaption>Pinterest (Ilustrator tak mencantumkan namanya)</figcaption></figure><blockquote>My ultimate ambition is to offer a progressive notion of home, Heimat and community, which does not necessarily depend, for its effective functioning, on the exclusion of all forms of otherness, as inherently threatening to its own internally coherent self-identity. — Morley, 2000</blockquote><p>Beberapa waktu lalu sentimen buruk mengenai pengungsi dari Rohingya memenuhi laman media sosial, mereka digambarkan sebagai kelompok yang mengancam keutuhan negara, merusak keamanan dan menimbulkan konflik sosial tak berkesudahan; ketiadaan hunian yang menyebabkan mereka terombang-ambing di lautan bukannya menimbulkan simpati malah memunculkan kabar burung yang menyebar ketakutan. Sungguh, pahit dan anyirnya membikin mual yang baca, terlebih lagi ketika berita-berita rongsokan itu membludak bertepatan dengan masa pemilu, elite politik seakan mengukuhkan kursi sebagai Kronos-nya rakyat Indonesia; siapapun — dan apapun — yang bisa melancarkan jalannya mempertahankan kekuasaan akan digunakan sebagai senjata ampuh, bahkan bila itu mengorbankan keamanan dari mereka yang marjinal. Lain waktu, ketua dari masyarakat adat Ompu Umbak Siallagan, Sorbatua Siallagan divonis 2 tahun penjara dan denda 1 miliar sebab memperjuangkan hak atas tanah dan hutan yang terancam hilang karena ekspansi bisnis sebuah perusahaan pulp yang usut punya usut salah satu pendirinya adalah anak dari Soeharto (Widadio, 2024; Potter, 2005). Fenomena pengungsi Rohingya dan kriminalisasi masyarakat adat merupakan satu dari banyak gambaran tragis dan gamblang tentang bagaimana persekusi dan marjinalisasi kelompok akan dan hampir selalu berujung pada hilangnya suaka mereka.</p><p>Tadi malam, saya mengalami <em>relapse</em> — keadaan di mana saya menangis tak berkesudahan dan merasakan ketakutan yang besar — kala mengingat bahwa selama 3 tahun saya menempuh pendidikan di perguruan tinggi di Jawa, belum pernah sekalipun saya pulang ke rumah, ke kampung halaman di pelosok Sumatra itu, imbas dari terpuruknya ekonomi keluarga pasca Covid-19; kami tak pernah benar-benar pulih. Beberapa bulan lalu, orang tua menghubungi saya untuk mengabarkan bahwa rumah kami terancam dijual karena kami membutuhkan pundi uang untuk bertahan hidup, setelah itu kami akan pindah ke pulau lain tempat ayah mencari nafkah. Saat saya menerima pesan tersebut, benak saya yang sekelumit dipenuhi kabut tebal yang pekat dan apak, saya tak bisa berpikir, satu-satunya yang mencuat adalah ketakutan bahwa saya akan kehilangan rumah, bahwa saya harus beradaptasi lagi di tempat yang baru, bahwa saya harus secara permanen meninggalkan teman-teman serta semua koneksi sosial yang saya miliki, tak akan pernah lagi mencium aroma lautnya, tak bisa lagi melihat bayangan <em>blarak </em>dari pohon kelapa yang buahnya hijau, padat berjejalan, menunggu dipetik di halaman rumah itu. Saya tahu beban yang saya pikul tak ada sepersepuluh persennya dari penderitaan pengungsi Rohingya dan masyarakat adat yang diasingkan dari tanahnya, namun satu kesamaan kecil yang mungkin kami miliki adalah bahwa kami memiliki rasa ngeri yang sama tatkala kami menyadari bahwa kami bakal kehilangan rumah.</p><p>Rumah, memegang posisi krusial dalam kehidupan manusia. Lebih dari bagaimana ia memiliki fungsi fisiknya, tiap individu memikili <em>rootedness </em>atau keakaran pada lokasi yang ia sebut rumah. Ketika berbicara mengenai rumah pula mesti disadari bahwa di sana lah nilai-nilai sosial direproduksi dan hal ini melibatkan kerja-kerja domestik, kegiatan yang menjadikan rumah adalah rumah; memasak, bebersih, bermain, dan lain sebagainya (Morley, 2002). Ketika seseorang mengatakan ia kehilangan rumah, maka ia bukan saja kehilangan tempat bernaung melainkan juga kehilangan medium baginya untuk melakukan hubungan sosial. Perasaan memiliki atau <em>belonging </em>juga tak sebatas pada suatu komunitas tetap yang berakar, melainkan komunitas di mana tempat tersebut menjadi berharga bagi individu tersebut (Savage et al., 2005). Apabila ditilik dari kasus pengungsi Rohingya misal, “<em>homelessness</em>” atau ketidakberumahan menjadikan mereka dieksklusi dari kerja sehari-hari yang membentuk “rumah” di mana mereka dapat mengidentifikasi diri mereka dengan identitas yang dimiliki. Dengan ini, jelas lah bahwa tercerabutnya perasaan mengakar dan kehilangan rumah bukan semata kehilangan tembok bersandar atau atap untuk bernaung melainkan juga tempat di mana nilai-nilai diinternalisasi, identitas dibentuk sehingga menjadi basis sosial yang menggerakkan suatu kelompok untuk mengaktualisasi dirinya, serta narasi mistik yang dikonstruksikan untuk membentuk derajat kekitaan. Rumah tidak selalu berada di dalam ruang- sebaliknya, rumah dimulai dengan membawa ruang di bawahnya, rumah tidak hanya berupa ruang, namun juga melibatkan pola aktivitas dan struktur yang teratur dalam waktu (Douglas, 1991).</p><p>Problematika seperti ini lazim ditemui pada “<em>displaced people”</em> seperti pengungsi dan imigran yang harus pergi dari tempat asal mereka bukan karena kemauan sendiri — tanpa menegasi bahwa bahkan inisiatif paling sederhana pun kerap didasari faktor struktural — tetapi karena persekusi atas identitas, agama, suku, ras dan eksisnya mereka sebagai manusia. Kedatangan pengungsi dalam jumlah besar dapat membebani sumber daya dan memperkuat keresahan di negara tempat mereka mencari suaka, mengganggu keseimbangan etnis. Status hukum mereka yang tidak jelas dapat membahayakan pemerintah setempat, terutama jika mereka menjadi bagian dari organisasi internasional yang mengelola melalui agen mereka sendiri. Oleh karena itu, para pengungsi lebih cenderung dilihat sebagai ancaman daripada sebagai sumber daya, mengingat keterampilan yang mereka bawa (Nugent &amp; Vincent, 2008).</p><p>Beberapa sosiolog dan antropolog melihat bahwa modernitas dan globalisasi memiliki andil besar dengan mobilitas besar-besaran semacam ini; modernitas dikaitkan dengan perasaan asing, emigrasi, pengusiran, urbanisasi, dan migrasi tenaga kerja berdampak pada ketidakberakaran,keadaan terlantar, dan terombang-ambing (Dawson &amp; Rapport, 2021). Dalam tulisan singkat ini, yang akan disoroti adalah tak hanya globalisasi dan modernitas yang menyebabkan tercerabutnya akar dari rumah bagi sebagian besar orang, namun negara turut melanggengkan praktik kekerasan yang mencerabut masyarakat dari rumahnya; baik itu negara asal yang mengasingkan kelompok orang-orang tersebut maupun negara tujuan atau negara “tumpangan” yang kerap tak memasang muka ramah bagi para <em>“displaced people</em>” ini. Tentu tak dimungkiri bahwa untuk menyusun sebuah agenda atau propaganda politik, hal pertama yang harus dipastikan adalah apakah isu tersebut dianggap penting oleh masyarakat (Perloff, 2021), sehingga merupakan hal yang sangat mungkin terjadi ketika rakyat turut permisif dalam praktik kekerasan terhadap “<em>the displaced”</em>, namun relasi kuasa yang asimetris dan siapa yang memiliki lebih banyak sumber daya untuk memengaruhi publik adalah negara, sebagaimana yang diungkap Foucault bahwa kepentingan bergeser pada dominasi simbolis yang melegitimasi mereka yang berkuasa dan memberi mereka kendali hegemonik untuk membentuk persepsi tertentu (Foucault, 2019).</p><p><strong>Bagaimana Negara Mengekalkan Ketercerabutan Terhadap Rumah</strong></p><p>Kegiatan-kegiatan eksklusi yang dilanggengkan negara mengambil banyak bentuk, namun yang kerap diambil sebagai justifikasi adalah kegiatan menjaga identitas demi kepentingan “persatuan”, “keutuhan”, atau “stabilitas”. Terminologi yang mungkin dapat menjadi tumpuan akan kepentingan-kepentingan tersebut adalah nasionalisme. Nasionalisme — tidak seperti kewarganegaraan yang memiliki kesahihan formal dan legalitas yang jelas — memiliki kualitas mistik yang diimajinasikan dan tidak dapat dilihat secara fisik, kualitas ini kemudian diabadikan oleh narasi-narasi heroik macam patriotisme. Narasi seperti ini kemudian diinternalisasi oleh negara, sehingga imajinasi mengenai kesatuan dan nasionalisme tertanam dalam pikiran rakyat, akibatnya masyarakat turut merasakan sentimen atau ancaman terhadap kelompok yang berbeda dari mereka. Para politisi di Eropa Barat contohnya, kerap memperjuangkan cita-cita negara sebagai rumah untuk ‘mendukung’ mayoritas penduduk asli yang merasa ‘kewalahan’ dengan kedatangan tetangga baru yang ‘aneh’ dengan kebiasaan yang tidak mereka ketahui (Duyvendak, 2011). Sehingga, alih-alih melihat komunitas sesuai dari gaya yang mereka bayangkan dan bukan dari kepalsuan/keasliannya seperti yang dicanangkan Benedict Anderson (2006), apabila tak dibarengi dengan perspektif multikulturalisme dan negara masih menjadi perpanjangan tangan dari kapitalisme, penolakan dan represi terhadap pihak luar dapat bergeser menjadi bentuk baru dari nasionalisme yang memiliki efek detrimental lebih besar.</p><p>Neo-nasionalisme merupakan produk dari krisis negara-bangsa sebagai media integrasi sosial. Berbeda dengan nasionalisme lama, nasionalisme baru tidak bersifat monolitik dan politis, tetapi lebih bersifat sosial — meski pada akhirnya tetap akan digunakan untuk kepentingan politik (Delanty, 1997). Neo-nasionalisme juga memiliki beberapa karakteristik seperti menekankan perbedaan yang lebih tinggi pada budaya, ia menolak klaim superioritas budaya dan menumbuhkan rasa tidak aman dalam masyarakat; serta perlawanan terhadap otoritas negara yang membangkitkan nasionalisme militan. Salah satu contoh dari narasi-narasi menjaga identitas neo-nasionalisme yang dapat dilihat adalah pernyataan Prabowo mengenai pengungsi Rohingya, ia yang kala itu masih menjadi calon nomor urut 02 mengatakan bahwa tidak lah <em>fair </em>untuk menerima semua pengungsi dan bahwa kepentingan nasional lah yang harus diutamakan (Kompas, 2023). Terlihat sepele, namun mengingat banyaknya pendukung Prabowo pada pilpres kemarin, serta bagaimana kondisi sosial masyarakat Indonesia yang masih majemuk dan belum multikultural, membuat pernyataan semacam ini rentan menjadi katalisator kekerasan bagi pengungsi.</p><p>Ketercerabutan dari akar dan “<em>homelessness</em>” yang dialami oleh pengungsi, masyarakat adat, pencari suaka, dan orang-orang yang kehilangan haknya berdampak fatal tak hanya secara fisik, kerugian yang didapat adalah kehilangan identitas dan komunitas. Kerja-kerja domestik dan internalisasi nilai di mana ia direproduksi diberangus, maka yang tersisa adalah cangkang kosong yang ditinggalkan imaji mistisnya. Kritik terhadap langgengnya kekerasan yang dilakukan oleh negara mestinya lebih dari perintah untuk berhenti, namun juga memaknai ulang apakah keutuhan dan stabilitas yang digembor-gemborkan serapuh sumpah serapah pada mereka Yang Terlantar.</p><p><strong>Referensi</strong></p><p>Anderson, B. (2006). <em>Imagined communities: Reflections on the origin and spread of nationalism</em>. Verso.</p><p>Dawson, A., &amp; Rapport, N. (2021). <em>Migrants of identity: Perceptions of “home” in a world of movement</em>. Routledge.</p><p>Delanty, G. (1996). Beyond the nation-state: National identity and citizenship in a multicultural society — A response to rex. <em>Sociological Research Online</em>, <em>1</em>(3), 56–63. <a href="https://doi.org/10.5153/sro.23">https://doi.org/10.5153/sro.23</a></p><p>Delanty, G. (1997). Social exclusion and the new nationalism: European trends and their implications for Ireland. <em>Innovation: The European Journal of Social Science Research</em>, <em>10</em>(2), 127–143. <a href="https://doi.org/10.1080/13511610.1997.9968519">https://doi.org/10.1080/13511610.1997.9968519</a></p><p>Douglas, M. (1991). The idea of a home: A kind of space. <em>Social research</em>, 287–307.</p><p>Duyvendak, J. (2011). <em>The Politics of Home: Belonging and nostalgia in Europe and the United States</em>. Springer.</p><p>Foucault, M. (2019). <em>Discipline and punish: The birth of the prison</em>. Penguin UK.</p><p>Morley, D. (2002). <em>Home territories: Media, mobility and identity</em>. Routledge.</p><p>Nugent, D., &amp; Vincent, J. (2008). <em>A Companion to the Anthropology of Politics</em>. John Wiley &amp; Sons.</p><p>Perloff, R. M. (2021). <em>The dynamics of political communication: Media and politics in a digital age</em>. Routledge.</p><p>Potter, D. (2005). <em>NGOs and environmental policies: Asia and Africa</em>. Routledge.</p><p>Prabowo, D. (2023, December 26). Soal Pengungsi Rohingya, Prabowo: Tidak “fair” Kalau Kita Harus terima Semua Pengungsi. <em>Kompas.Com</em>. <a href="https://nasional.kompas.com/read/2023/12/26/15534651/soal-pengungsi-rohingya-prabowo-tidak-fair-kalau-kita-harus-terima-semua">https://nasional.kompas.com/read/2023/12/26/15534651/soal-pengungsi-rohingya-prabowo-tidak-fair-kalau-kita-harus-terima-semua</a></p><p>Savage, M., Bagnall, G., &amp; Longhurst, B. J. (2005). <em>Globalization and belonging</em>. SAGE.</p><p>Widadio, N. A. (2024, April 2). Masyarakat adat: Sorbatua Siallagan, kakek yang dituduh ‘menduduki’ hutan konsesi Toba Pulp Lestari divonis dua tahun penjara. <em>BBC News Indonesia</em>. <a href="https://www.bbc.com/indonesia/articles/cv2yzryd0npo">https://www.bbc.com/indonesia/articles/cv2yzryd0npo</a></p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=3a2519eac1cb" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Yang Hilang dari Reifikasi Partai di Indonesia]]></title>
            <link>https://medium.com/@dhintya22/yang-hilang-dari-reifikasi-partai-di-indonesia-467f88aa47a4?source=rss-6c227ccf7935------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/467f88aa47a4</guid>
            <category><![CDATA[institutional-failure]]></category>
            <category><![CDATA[politik]]></category>
            <category><![CDATA[partai-politik]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Jingga Rama]]></dc:creator>
            <pubDate>Mon, 25 Sep 2023 12:41:33 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2023-09-25T17:13:02.002Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/735/1*_lwXTHg-fj5wYI0fRA98SA.jpeg" /><figcaption>Crepuscular Tales by Peter Köhler</figcaption></figure><p>Konsep institusionalisasi atau pelembagaan menjadi populer setelah disinggung oleh Huntington, ia mengatakan bahwa institusionalisasi adalah proses di mana partai politik dan lembaga-lembaga demokrasi menjadi mapan, kekal, dan sentral terhadap berfungsinya suatu sistem yang demokratis (Huntington, 1991). Setidaknya ada empat aspek dakam proses institusionalisasi tersebut, adaptasi, otonomi, kompleksitas dan koherensi. Kemampuan beradaptasi dapat dilihat dari kemampuan untuk bertahan dari generasi pertama pemimpin dan adaptasi fungsional, misalnya dalam hal kelompok yang diwakili atau dari oposisi kepada pemerintah; otonomi mengacu pada tingkat kemandirian institusi; koherensi berkaitan dengan tingkat konsensus dalam organisasi pada batas-batas fungsionalnya, dan tentang prosedur untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul dalam batas-batas ini (Huntington, 2006).</p><p>Sementara Panebianco lebih jauh menyoroti bagaimana partai politik dapat berevolusi dari alat instrumental untuk mencapai tujuan tertentu menjadi entitas yang dihargai demi kepentingan mereka sendiri, dengan tujuan dan identitas mereka menjadi saling terkait. Transformasi ini dapat mengarah pada situasi di mana pelestarian dan kelangsungan hidup partai menjadi tujuan penting dalam diri mereka, di samping atau bahkan menggantikan kebijakan asli atau tujuan ideologis partai. Dalam hal ini, ia juga menekankan elaborasi organisasi dan rutinisasi dalam arti perilaku sempit (Panebianco, 1988).</p><p>Pelembagaan partai politik seharusnya tidak hanya dalam lingkup demokrasi secara prosedural saja– dalam artian partai menjalankan fungsi formalnya sebagai lembaga yang memungkinkan rekruitmen politik misalnya– namun juga bagaimana partai politik mengakar dan memperkenalkan identitasnya kepada publik. Berangkat dari hal ini, Randall &amp; Svasand (2002) membagi institusionalisasi partai politik menjadi 4 dimensi yang dibagi secara struktural, kultural, internal, dan eksternal. Dimensi tersebut meliputi dimensi sistem, penanaman nilai, otonomi, dan reifikasi (citra diri).</p><p>Secara spesifik ulasan singkat ini akan membahas mengenai aspek terakhir yang dititikberatkan pada indikator kultural-internal yakni reifikasi atau citra diri. Reifikasi mengacu pada sejauh mana keberadaan partai ditetapkan dalam imajinasi publik sekaligus juga faktor pembentuk perilaku dari aktor politik (Randall &amp; Svasand, 2002). Kemampuan partai politik untuk melakukan reifikasi bergantung pada sejarah tertentu dan nilai-nilai simbolis yang diklaim untuk direpresentasikan. Selain itu, bergantung juga pada kekuatan organisasional partai, terutama aksesnya kepada sarana komunikasi yang efektif. Namun yang terpenting adalah reifikasi partai berfungsi agar partai mampu untuk bertahan dari waktu ke waktu.</p><p>Lantas bagaimana kemampuan reifikasi partai politik di Indonesia? Sudahkah dilakukan? Di Indonesia sendiri, tiap-tiap partai secara formal menunjukkan idealisme yang dianut sebagai identitas dan citra dirinya di Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) yang tercantum di laman <em>website </em>dan bisa diakses oleh publik. Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P) yang nasionalis sekuler misalnya, menuliskan bahwa jati diri partai bersifat Kebangsaan, Kerakyatan dan Keadilan Sosial, sementara watak partai adalah gotong royong, demokratis, merdeka, pantang menyerah dan progresif revolusioner. Contoh lain Partai Persatuan dan Pembangunan (PPP) yang secara eksplisit menyatakan bahwa basis partainya adalah Islam (Higashikata &amp; Kawamura, 2015). Meski tiap partai secara gamblang mendeklarasikan jati diri mereka, namun agar identitas partai tersebut dapat melekat dalam benak publik, diperlukan rutinisasi, yakni bagaimana partai tersebut mengimplementasikan ‘idealisme’ mereka tadi dalam menjalankan program-program partainya.</p><p>Selain faktor rutinisasi tadi yang tak kalah penting adalah<em> party-id </em>atau identitas partai. Hal yang masih menjadi jurang terbesar dalam sistem kepartaian di Indonesia adalah miskinnya ideologi dan konsistensi partai guna menentukan identitas dan <em>political leaning</em>-nya. Dalam konteks ini, ada degradasi yang membikin partai Indonesia sangat pragmatis tanpa keterpijakan yang jelas. Di era 1965, politik Indonesia sempat mengenal enam aliran; komunisme, islam, nasionalisme radikal, sosialisme, dan tradisionalisme Jawa (Feith &amp; Castles, 2007), berbeda dengan keadaan hari ini. Ketiadaan <em>stance </em>politik yang jelas bagi partai politik di Indonesia ini tak terlepas dari diskriminasi Orde Baru dan kriminalisasi komunisme.</p><p>Ambil Partai PDI-P sebagai contohnya. PDI-P pada masa sekarang berakar pada PNI dan PKB, didirikan oleh orang-orang Nadhlatul Ulama dengan etnis Jawa, sehingga mayoritas pendukungnya pada pemilu yang telah berlangsung pun berasal dari daerah Jawa. PDI-P juga menyuarakan slogan “wong cilik” untuk menunjukkan keberpihakannya pada rakyat kecil. Jika ditilik pada pemilu tahun 1999 pendukung PDI-P pun berasal dari <em>urban poor</em> (kaum miskin kota), mesikpun kemudian suara PDI-P turun lebih dari 15% di pemilu tahun 2004 karena ketidakpercayaan rakyat terhadap Megawati yang dianggap memiliki kepemimpinan lemah, PDI-P juga kerap menyuarakan isu sosialisme dan proteksionisme (Suryadinata, 2005; Liddle &amp; Mujani, 2007).</p><p>Namun, baik jati diri atau watak, maupun citra diri, PDI-P masih belum melakukan institusionalisasi secara maksimal. Pasalnya, jati diri tersebut belum menunjukkan posisi ideologis yang jelas dari PDI-P selain pragmatisme dan kepentingan praktikal partai (Rachmayani &amp; Warganegara, 2023). Sebagaimana yang dinyatakan oleh Mainwaring (1995), salah satu indikasi lemahnya institusionalisme partai adalah masih kuatnya dominasi internal dari elite politik tertentu. Dalam lingkup ini, Megawati Soekarnoputri selaku ketua umum adalah elite yang masih mendominasi, sebagaimana terlampir dalam AD-ART PDI-P, Puan Maharani, anak dari Megawati pun turut menjabat sebagai Menteri Politik dan Keamanan. Menyangkut slogan “wong cilik”-nya pun PDI-P masih belum konsisten, hal ini nampak dari bagaimana kandidat calon presiden pada 2024 yang berasal dari PDI-P, Ganjar Pranowo, mengatasi konflik petani di Wadas. Konflik penggusuran Wadas yang bersentuhan langsung dengan rakyat kecil tak diatasi dengan baik, dilansir dari Tempo, Ganjar selaku Gubernur Jawa Tengah, tidak melakukan tindakan efektif untuk melindungi lahan petani Wadas (Nashr, 2022).</p><p>Berangkat dari hal tersebut, PDI-P sebagai partai masih belum secara maksimal melakukan institusionalisasi, terutama dalam aspek reifikasi. Citra “wong cilik” yang gemar diumbar masih belum konsisten dengan fakta lapangan, ketidakberpihakan pada rakyat kecil memperlihatkan bahwa rutinisasi program dan keberpihakan partai masih belum sesuai dengan jati diri dan citra yang ingin dibangun.</p><p>Proses reifikasi adalah salah satu bagian penting dalam pelembagaan partai, tentu saja ulasan ini belum sempurna mengulasnya, ada banyak aspek yang perlu dikaji lebih lanjut, mengutip Bertolini dan Mair (2001), bisa jadi tidak penting lagi untuk mengevaluasi bagaimana partai berfungsi, tapi sejauh mana kepentingan tersebut dimonopoli oleh partai dan seberapa besar partai-partai ini menikmati kontrol yang eksklusif dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Apabila reifikasinya pun sudah tidak konsisten, bagaimana partai melembaga?</p><blockquote>Lebih penting lagi, bagaimana partai dapat mempertanggungjawabkan mandat dan citra diri yang dibangun kepada rakyat; sebagaimana partai (mengaku) adalah bagian dari rakyat itu sendiri?</blockquote><p><strong>Referensi:</strong></p><p>Bartolini, S., &amp; Mair, P. (2001). Challenges to Contemporary Political Parties. In <em>Political Parties and Democracy</em> (p. 328). The John Hopkins University Press.</p><p>Feith, H., &amp; Castles, L. (2007). <em>Indonesian political thinking 1945–1965</em>. Equinox Pub.</p><p>Higashikata, T., &amp; Kawamura, K. (2015). Voting behavior in Indonesia from 1999 to 2014: Religious cleavage or economic performance? <em>SSRN Electronic Journal</em>. <a href="https://doi.org/10.2139/ssrn.2620455">https://doi.org/10.2139/ssrn.2620455</a></p><p>Huntington, S. P. (1991). <em>The third wave: Democratization in the late twentieth century</em>. The University of Oklahoma Press.</p><p>Huntington, S. P. (2006). <em>Political order in changing societies</em>. Yale University Press.</p><p>Liddle, R. W., &amp; Mujani, S. (2007). Leadership, party, and religion: Explaining voting behavior in Indonesia. <em>Comparative Political Studies</em>, <em>40</em>(7), 832–857. <a href="https://doi.org/10.1177/0010414006292113">https://doi.org/10.1177/0010414006292113</a></p><p>Mainwaring, S. (1995). <em>Building democratic institutions: Party systems in Latin America</em>. Stanford University Press.</p><p>Nashr, J. A. (2022, March 23). 3 kali didatangi ganjar, warga desa wadas: Sama sekali tak ada hasil. <em>TEMPO.CO</em>. <a href="https://nasional.tempo.co/read/1573858/3-kali-didatangi-ganjar-warga-desa-wadas-sama-sekali-tak-ada-hasil">https://nasional.tempo.co/read/1573858/3-kali-didatangi-ganjar-warga-desa-wadas-sama-sekali-tak-ada-hasil</a></p><p>Panebianco, A. (1988). <em>Political parties: Organization and power</em>. CUP Archive.</p><p>Rachmayani, I., &amp; Warganegara, A. (2023). INSTITUSIONALISASI PARTAI POLITIK (Studi Pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan). <em>Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan</em>, <em>9</em>(2), 389–398. <a href="https://doi.org/10.25157/moderat.v9i2.2761">https://doi.org/10.25157/moderat.v9i2.2761</a></p><p>Randall, V., &amp; Svåsand, L. (2002). Party Institutionalization in New Democracies. Party Politics, 8(1), 5–29. <a href="https://doi.org/10.1177/1354068802008001001">https://doi.org/10.1177/1354068802008001001</a></p><p>Suryadinata, L. (2005). INDONESIA the year of a Democratic election. <em>Southeast Asian Affairs</em>, <em>2005</em>(1), 133–149. <a href="https://doi.org/10.1355/seaa-05h">https://doi.org/10.1355/seaa-05h</a></p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=467f88aa47a4" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Adu Identitas di Pentas Kekuasaan]]></title>
            <link>https://medium.com/@dhintya22/adu-identitas-di-pentas-kekuasaan-b2b4a7f2da24?source=rss-6c227ccf7935------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/b2b4a7f2da24</guid>
            <category><![CDATA[identity-politics]]></category>
            <category><![CDATA[orde-baru]]></category>
            <category><![CDATA[electoral]]></category>
            <category><![CDATA[politik]]></category>
            <category><![CDATA[politik-identitas]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Jingga Rama]]></dc:creator>
            <pubDate>Fri, 17 Mar 2023 13:45:11 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2023-03-17T13:50:05.581Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/700/1*cDsGgzQ7H0T2EUF70gOPAQ.png" /><figcaption>illustration by Kenan Malik on Pinterest</figcaption></figure><p>Sabung identitas masih menjadi senjata ampuh bagi para politisi di musim pemilihan. Politisasi suku, agama, dan ras tidak pernah lekang menjadi ujung tombak guna menarik suara dan merekatkan kolektivitas semu. Politik identitas yang menjadi lawan pluralisme tak hanya semakin menyempitkan kelompok minoritas untuk menduduki tempat penting di kursi pemerintahan, ia juga menyuburkan ketimpangan sosial.</p><p>Politik identitas dapat dimaknai sebagai alat perjuangan politik etnis untuk mencapai tujuan tertentu, dan kemunculannya terutama karena adanya faktor-faktor tertentu yang dirasakan oleh suatu etnis sebagai tekanan berupa ketidakadilan politik yang dirasakan oleh mereka (Buchari, 2014). Seperti namanya, politik identitas menggunakan sentimen identitas seperti ras, agama, etnis, suku, dan lain sebagainya sebagai landasan dalam berpolitik. Politik identitas dapat dimaknai sebagai alat perjuangan politik etnis untuk mencapai tujuan tertentu, dan kemunculannya terutama karena adanya faktor-faktor tertentu yang dirasakan oleh suatu etnis sebagai tekanan berupa ketidakadilan politik yang dirasakan oleh mereka (Buchari, 2014).</p><p>Misalnya, seorang politisi dengan etnis atau suku tertentu, mencoba meyakinkan rakyat untuk mendukungnya dengan alasan etnis yang sama akan membuatnya lebih bersimpati pada rakyat di daerah tertentu, karena ada ikatan suku yang niscaya terjalin di antara mereka. Narasi semacam ini menjadi ilustrasi tentang bagaimana politik identitas dijadikan sarana elite politik untuk mendapatkan legitimasi kekuasaan. Tak jarang, politik identitas juga dipahami sebagai ancaman dalam integrasi negara dan pluralisme.</p><p>Di Indonesia sendiri politik identitas menguat pasca Orde Baru, sebagaimana yang marak terjadi di Eropa Barat, dislokasi representatif yang berimplikasi pada tak adanya variasi pilihan bagi rakyat untuk mendapatkan tempat dalam proses pembuatan kebijakan publik, menjadikan kelompok-kelompok politik identitas kian menjamur (Shofan, 2019). Masifnya penyebaran wacana mengenai demokrasi pada tahun 1980-an di akhir periode Soeharto disertai kekecewaan rakyat yang kian terakumulasi dan menghasilkan pelbagai bentuk oposisi bagi Orde Baru kemudian diterjemahkan menjadi perlawanan dengan bermacam ideologi dan tuntutan yang terus meluas (Aspinall, 2005).</p><p>Politik identitas menguat karena ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintah yakni rezim Orde Baru yang berkuasa kala itu. Kemarahan rakyat atas segala opresi dan otoritarianisme pemerintah menjadi momentum di mana rakyat kehilangan kepercayaan terhadap kemampuan pemerintah sehingga berbagai macam sentimen identitas menjadi alat penyatu bagi siapa pun yang menentang Orde Baru.</p><p>Perkembangan politik identitas di Indonesia dapat ditilik dengan beberapa poin. Pertama, represivitas terhadap agama yang diberlakukan saat Orde Baru. Otoritarianisme Orde Baru yang ingin secara simultan menyeragamkan semua aspek dalam masyarakat dengan pendekatan non-humanis menjadi bom waktu yang meledak saat rezim ini runtuh. Eksplosi ini terwujud dalam bentuk penguatan identitas-identitas primordial seperti agama dan etnis (Mulia, 2010). Poin kedua adalah terbukanya gerbang demokrasi dalam peristiwa Reformasi pada tahun 1998, masih dekat dengan poin sebelumnya, ketika rezim otoriter Soeharto runtuh, berbagai kelompok dari pelbagai macam identitas seperti keagamaan atau aliran kepercayaan, membentuk aliansi karena dorongan ataupun inisiatif.</p><p>Kelompok politik identitas yang saat ini dominan di Indonesia, berasal dari kalangan kelompok <em>mainstream </em>dari agama mayoritas yang memiliki ihwal “menyingkirkan” kelompok minoritas dengan dalih kelompok minoritas ini melakukan penyimpangan (Maarif, 2010). Arus politik identitas ini kemudian berkembang tak hanya dalam unsur masyarakat sipil saja, namun turut digawangi oleh pemerintah dan negara. Contohnya adalah Kelompok Ahmadiyah yang hak asasinya dilanggar dan menjadi pengungsi di Lombok, NTT sejak tahun 2006 karena eksklusivitas dan diskriminasi yang mereka alami.</p><p>Ada tiga macam bentuk kekerasan yang setidaknya ditimbulkan oleh dominasi kelompok politik identitas terhadap kaum minoritas: kekerasan fisik yang dapa terjadi melalui perusakan dengan objek manusia itu sendiri atau simbol dan tempat ibadahnya; kedua ada kekerasa simbolik yang menyasar pada produk lisan maupun tulisan yang melecehkan kepercayaan tertentu; dan ketiga kekerasan struktural yang dapat diprakarsai oleh negara itu sendiri (Mulia, 2010). Kelompok politik identitas dari kalangan kaum fundamentalis islam ini berkembang dan merasuk dalam sendi-sendi kehidupan politik di Indonesia.</p><p>Dalam kasus kelompok identitas berbasis agama di kalangan umat Islam, akar fundamentalisme yang berasal dari paham-paham radikal juga memainkan peran penting ketika kelompok ini mengukuhkan perannya dalam masyarakat. Anggapan bahwa segala hal yang tak sejalan dengan ajaran islam harus lah dihilangkan dalam atas nama jihad, membuat mereka melakukan manuver-manuver baik dalam cara kekerasan atau tidak untuk menghilangkan kelompok yang dianggap oposisi.</p><p>Hal ini semakin diperburuk dengan degradasi demokrasi yang menguatkan posisi mayoritas di Indonesia dan memperkecil ruang bagi kelompok minoritas untuk mengaktualisasi diri. Manakala kelompok identitas mayoritas mendominasi, maka paham yang berlawanan akan mengalami kesulitan untuk eksis; misalnya paham pluralitas yang diantagonisasi oleh kelompok fundamentalis karena berasal dari Barat dan tak mencerminkan nilai-nilai agama yang mereka anut. Padahal, intisari yang terkandung dalam pluralisme dapat dimiliki oleh bangsa mana pun yang menganut prinsip pluralitas, dan semestinya Indonesia menerapkan ini sebab Indonesia adalah negara demokrasi bukan teokrasi, dan tidak didirikan berdasar agama tertentu. Pluralisme memuat ide-ide kesetaraan dan humanis, serta pembangunan rasa solidaritas yang kuat dalam diri bangsa.</p><p>Gagasan anti-pluralitas yang subur di kalangan kelompok politik identitas agama mayoritas dan radikal, harus dihilangkan. Anggapan bahwa pluralitas adalah produk Barat mesti diganti; bukan berarti kelompok radikal harus dihilangkan, justru dibukanya jalan negosiasi untuk sosialisasi politik terhadap kelompok ini adalah cara yang lebih ideal. Sebagaimana yang diungkap antropolog Cynthia Mahmood, mengundang kelompok militan agama untuk perdamaian adalah cara strategis ketika agama menjadi akar utama terjadinya kekerasan (Mahmood, 2010).</p><p>Tantangan yang ada karena timbulnya politik identitas kini tak boleh hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan juga momentum yang mesti diperhatikan oleh rakyat Indonesia. Akan tetapi, negara sebagai institusi formal dengan otoritas tertinggi tentu perlu melakukan sesuatu guna menjaga hak-hak seluruh warga negaranya dalam kehidupan bernegara; bukan malah melanggengkan kekerasan dan diskriminasi yang ditimbulkan oleh perpecahan dan politisasi identitas.</p><p><strong>REFERENSI:</strong></p><p>Mulia, S., Musdah. (2010). Politik Identitas: Ancaman Terhadap Masa Depan Pluralisme di Indonesia. In <em>Politik identitas dan masa depan pluralisme kita</em>.</p><p>Aspinall, E. (2005). <em>Opposing suharto: Compromise, resistance, and regime change in indonesia</em>. Stanford University Press.</p><p>Maarif, A. S. (2010). <em>Politik identitas dan masa depan pluralisme kita</em>.</p><p>Mahmood, C. K. (2010). <em>Fighting for faith and nation: Dialogues with sikh militants</em>. University of Pennsylvania Press.</p><p>Mulia, S., Musdah. (2010). Politik Identitas: Ancaman Terhadap Masa Depan Pluralisme di Indonesia. In <em>Politik identitas dan masa depan pluralisme kita</em>.</p><p>Buchari, S. A. (2014). <em>Kebangkitan etnis menuju politik identitas</em>. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.</p><p>Shofan, M. (2019). Populisme Islam dan Tantangan Demokrasi Islam di Indonesia. <em>MAARIF</em>, <em>14</em>(1), 3–8. <a href="https://doi.org/10.47651/mrf.v14i1.30">https://doi.org/10.47651/mrf.v14i1.30</a></p><p>𓆃𓆃𓆃</p><p>Ulasan singkat ini dibuat sebagai tugas Ujian Akhir Semester mata kuliah Sosiologi Politik dengan perubahan seperlunya.</p><p><strong><em>Jingga Ramadhintya</em></strong></p><p><strong><em>Sid, 17 Maret ’23, 20.49</em></strong></p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=b2b4a7f2da24" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Manet dalam Potret Transisi Realisme-Impresionisme]]></title>
            <link>https://medium.com/@dhintya22/manet-dalam-potret-transisi-realisme-impresionisme-5d9461e65cc6?source=rss-6c227ccf7935------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/5d9461e65cc6</guid>
            <category><![CDATA[art]]></category>
            <category><![CDATA[manet]]></category>
            <category><![CDATA[realisme]]></category>
            <category><![CDATA[lukisan]]></category>
            <category><![CDATA[seni]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Jingga Rama]]></dc:creator>
            <pubDate>Sun, 12 Mar 2023 05:39:56 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2023-03-12T05:39:56.997Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*P2JU6lDbImMXUJNrNRm4PQ.jpeg" /><figcaption><em>A Bar at the Folies-Bergère,” Édouard Manet, 1882 (Photo via </em><a href="https://mymodernmet.com/edouard-manet-bar-folies-bergere-painting/%22https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Edouard_Manet,_A_Bar_at_the_Folies-Berg%C3%A8re.jpg%E2%80%9D"><em>Wikimedia Commons</em></a><em>, Public Domain)</em></figcaption></figure><p>Mendengar lukisan beraliran impresionisme, Manet adalah salah satu nama yang tercetus di benak banyak orang. Tak hanya bakat dan ketekunannya, Manet terlebih dipandang sebab ia tak lekang pada gaya-gaya lukisan yang terbatas kala itu, yang diwarnai oleh mitologi dan romantisme, Manet membuka diri dan membuka gerbang bagi para banyak seniman untuk memulai era baru, era yang saat ini kita sebut Era Modern.</p><p>Édouard Manet yang kini dikenang sebagai salah satu pelukis paling masyhur, lahir di Paris, Prancis pada 23 Januari 1832 dari pasangan terpandang; ayahnya adalah hakim pengadilan dengan kekayaan yang melimpah. Ketertarikan Manet pada seni bermula ketika sang paman yang juga seorang seniman, Fournier mengajaknya berkunjung ke galeri-galeri seni di Paris.</p><p>Manet kemudian memasuki sekolah seni yang dibina oleh Thomas Couture (1815–1879) pada tahun 1850. Dalam perjalanan seninya, Manet menaruh ketertarikan pada gaya lukisan seniman terdahulu, Diego Velázquez (1599–1660), Manet juga menyukai gaya lukisan yang banyak menggunakan latar belakang gelap, dan kontras tajam di antara cahaya dan bayangan. Selain itu, Manet juga terpukau dengan kebebasan yang dimiliki seniman-seniman kontemporer dari Belanda dan Italia yang objeknya terpusat pada kehidupan sehari-hari.</p><p>Karena ia mendobrak rigid-nya lukisan-lukisan pada masa itu, Manet pun tak lepas dari kontroversi, mulai dari tingkahnya yang menghindari goresan kuas serba hati-hati (indikasi aliran realisme), ataupun pergantian warna yang gradual dan teratur (Manet memilih warna kontras dan cenderung ‘kasar’) sampai salah satu lukisannya yang menuai kritik. Adalah Lunch on the Grass, lukisan yang ditampilkan dalam Salon des Refusés (semacam pameran), menggambarkan seorang wanita muda tanpa busana dan dua orang lelaki dewasa berbusana formal.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/758/1*4sp4n24ZodnyMK44OG98zQ.jpeg" /><figcaption>Lunch on the Grass (1863) by Manet (Wikipedia)</figcaption></figure><p>Lukisan ini menuai kritik di kalangan seniman sebab ia menabrak aturan-aturan kesopanan dan vulgar, bahkan Napoleon III (1852–1870) mengungkapkan ketidaksukaannya pada lukisan Manet dan berkata bahwa lukisan tersebut adalah “pelanggaran terhadap kesopanan” . Suatu ketika Salon (pameran) bahkan menggantung lukisan Manet di dinding setinggi-tingginya, dengan harapan lukisan itu dilihat dan menarik perhatian lebih sedikit orang.</p><p>Tahun pasca perang (1870) adalah tahun kejayaan Manet. Lebih dari 30 karyanya dibeli oleh dealer seni terkenal, Paul Durand-Ruel (1831–1922), peristiwa ini amat berpengaruh pada perkembangan Manet sebagai seniman, sekaligus menambah eksposur yang selama ini terkekang oleh kritik terhadapnya. Keadaan berbanding ketika Salon pada tahun 1872 menampilkan dua karya Manet yakni The <strong>Battle</strong> of Kearsage and the Alabama (kali ini tidak digantung setinggi plafon agar tersembunyi dari pandangan orang banyak).</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/473/1*eax32d0D8rgjkpkvHw4Zgg.jpeg" /><figcaption>The Battle of Kearsarge and the Alabama (1864) by Manet</figcaption></figure><p>Manet meninggal pada 30 April 1883, di umur 51 dan dikuburkan di Passy Cemetery, Paris. Lukisannya kini dipamerkan di Louvre, pameran-pameran seni di Amerika Serikat, dan negara-negara lain. Keberaniannya mengeksplor suasana yang tertuang dalam lukisan-lukisan ikoniknya, serta pilihannya dalan memilih subjek lukisan serta kehidupan yang sederhana (terlepas dari fakta bahwa ia memiliki privilese dalam hal finansial kala itu) menjadi inspirasi bagi para seniman-seniman muda. Manet, dikenang, dipuja, dikritik, dan pada akhirnya, diakui.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=5d9461e65cc6" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Populisme dan Demagog Elite Politik: Refleksi Strategi Penarik Simpati Rakyat]]></title>
            <link>https://medium.com/@dhintya22/populisme-dan-demagog-elite-politik-refleksi-strategi-penarik-simpati-rakyat-d555c99a8f3c?source=rss-6c227ccf7935------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/d555c99a8f3c</guid>
            <category><![CDATA[elites]]></category>
            <category><![CDATA[konservatisme]]></category>
            <category><![CDATA[populisme]]></category>
            <category><![CDATA[rakyat]]></category>
            <category><![CDATA[politik]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Jingga Rama]]></dc:creator>
            <pubDate>Sat, 04 Mar 2023 05:18:14 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2023-03-04T06:21:57.004Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*XWaSlc9U-8Qk25GzwaoIgQ.jpeg" /><figcaption>Illustration by Shonagh Rae</figcaption></figure><p>Gelombang populisme deras menghanyutkan musim pemilu beberapa dekade terakhir. Narasi pro-rakyat dalam baliho-baliho demokrasi yang menyaru dengan janji manis politisi nampaknya masih menjadi senjata ampuh guna menarik hati pemberi suara.</p><p>Populisme sebagai strategi dan gagasan yang mengambil posisi kontra atau anti-elite dan gaya komunikasi tertentu dalam bahasa rakyat guna meningkatkan popularitas pemakainya dalam lahan politik kemudian menjelma gerakan sosial yang tak habis-habis digunakan sebagai strategi manakala politik mesti diinternalisasi menjadi kepentingan bersama. Berbagai pendekatan mencoba memetakan apa yang dimaksud dengan populisme, pendekatan sosio-ekonomi yang dominan pada studi di Amerika Latin era 1980–1990-an, Dornusch dan Sachs misal, memahami populisme sebagai bentuk dari kebijakan ekonomi yang tidak bertanggung jawab, diwujudkan dengan belanja pemerintah yang masif yang melibatkan terlalu banyak redistribusi kekayaan dalam prosesnya. Pendekatan yang lebih baru menggambarkan populisme sebagai strategi politik guna meraih kekuasaan yang memanfaatkan mobilisasi massa; pendekatan ini juga menekankan peran aktor yang merepresentasikan diri mereka sebagai “yang berdiri bersama rakyat” guna melawan “elite politik” (Mudde &amp; Kaltwasser, 2017).</p><p>Dalam ulasan ini, akan sedikit dibahas mengenai bagaimana ide populisme amat menjamur, terutama di Indonesia dan negara-negara lain yang elite politiknya masih menonjolkan sentimen kolektivitas dan peduli rakyat, pertanyaannya, apakah populisme baik dimaknai sebagai gerakan, ideologi, cara berkomunikasi, maupun strategi secara substansial benar-benar secara pragmatis dipakai oleh para politisi untuk memihak pada rakyat atau semata menjadi alat demagog politik saja?</p><p>Cas Mudde mendeskripsikan populisme sebagai ideologi yang menganggap masyarakat terbagi secara absolut dalam dua kelompok homogen dan antagonis, ‘rakyat yang murni’ melawan ‘elite yang korup’ (Mudde, 2004). Homogenitas yang diatasnamakan dalam populis erat kaitannya dengan identitas. Entah itu agama, ras, ataupun hal lain yang melekat erat dalam diri individu; karenanya homogenitas erat dengan eksklusivitas dan alienasi terhadap kelompok yang tak termasuk dalam kesamaan itu. Dalam hal ini, populisme menawarkan penindasan dan penderitaan rakyat sebagai unsur kerekatan untuk mengambil tempat berlawanan dengan para elite yang dianggap sebagai “si antagonis” dan rakyat digambarkan sebagai identitas luhur yang baik.</p><p>Demikian, seorang politisi atau elite yang mengidentifikasikan dirinya sebagai pro-rakyat dan anti-elite membangun sentimen dalam citranya sebagai sosok yang populis. Di dalam dikotomi antagonis “si baik” dan “si jahat” menurut pendekatan Mudde, akan selalu ada pihak yang tak semata sebagai musuh (Ufen, 2019). Di negara seperti Amerika Latin, gelombang populisme dan demagog, elite politik yang menerapkan prinsip populisme dilihat sebagai penyebab terkikisnya demokrasi sebab keberadaan mereka dapat merujuk pada ketiadaan <em>check and balances</em> antar-eksekutif, strategi manipulatif dalam pemilihan, kontrol besar oleh pemerintah terhadap media, dan proteksi rendah terhadap minoritas (Sato &amp; Arce, 2022).</p><p>Hal ini membuat ide populisme menjadi kontradiktif, sebagai pembawa konsep pro-rakyat dan perlawanan elite, fenomena yang banyak terjadi justru panji-panji kerakyatan yang dibawa elite politik dalam praktiknya justru membawa mereka pada otoritarianisme yang mengekang hak-hak rakyat. Tanpa benar-benar merangkai solusi untuk permasalahan konkret yang dihadapi rakyat di lapangan, elite politik menggunakannya hanya sebagai instrumen oposisi yang tidak substantif.</p><p>Di Indonesia, fenomena demagog populisme dapat dilihat dengan mata telanjang. Unsur “populis” yang mudah untuk digodok adalah agama. Konservatisme yang menjamur di Indonesia menjadi bantal empuk bagi elite untuk menyuburkan populisme. Pemilihan presiden pada 2019 lalu menjadi salah satu contoh, Jokowi sebagai calon presiden menggandeng Maaruf Amin untuk menghapus stigma anti-islam yang melekat pada dirinya, cara ini terbukti ampuh sebab dengan strategi populisme islam seperti ini, Jokowi menarik simpati kelompok Islam konservatif dan moderat seperti Nadhlatul Ulama (NU) dan mengantongi suara di daerah dengan basis pemilih islam moderat; Jawa Timur dan Jawa Tengah (Sihidi et al., 2020).</p><p>Populisme sayap kanan yang diusung oleh Jokowi juga tak terlepas dari ideologi nasionalisme radikal yang cenderung lekat pada dirinya, yang juga dijadikan ideologi utama dalam partai yang mengusung ia yakni PDIP. Didirikan oleh Soekarno sebagai keberlanjutan dari PNI (Partai Nasional Indonesia) pada tahun 1965, partai ini cenderung berideologi nasionalis radikal (Feith &amp; Castles, 2007). Ideologi nasionalis radikal ini kemudian dituangkan pendirinya dalam ide nasakom (nasionalisme, komunisme, dan islam) yang menonjolkan marhaenisme. Meski membawa ideologi komunisme, namun marhaenisme yang dicetuskan Soekarno kini dilegitimasi dalam partai PDIP sebagai populisme semata. Dengan slogan <em>“wong cilik” </em>lengkap lah identitas dan <em>branding </em>partai beserta elite di dalamnya sebagai akor-aktor populisme Indonesia (amat disayangkan, padahal saat awal dicetuskan, marhaenisme punya prospek bagus dalam spektrum ideologi kiri yang diusungnya).</p><p>Para populis cenderung menempatkan diri mereka di sisi rakyat sehingga seolah-olah mengetahui apa yang berada dalam benak rakyat yang riil. Hal ini kemudian berimplikasi pada proses pembuatan kebijakan yang tak lagi menjadi proses kompleks dengan keterlibatan kelompok kepentingan yang berbeda untuk menggapai titik temu (Ufen, 2019). Pembuatan kebijakan publik semata diwujudkan hanya oleh kepentingan rakyat yang kiranya dapat menjadi perekat kolektif guna menarik hati rakyat itu sendiri. Hal ini wajar, sebab populisme yang berangkat sebagai sub-cabang dari politik identitas menjadikannya gerakan retorik yang mereduksi masalah-masalah politik konkret (Velasco, 2022).</p><p>Populisme tak hanya mencanangkan homogenitas yang lekat dengan anti-pluralistik, ia juga dibuat seakan hanya menjadi saluran kekuasaan bagi para politisi. Misalnya saja, saat kalah dalam elektabilitas, kelompok populis cenderung menunjuk pada manipulasi sistem dalam penafsiran mereka terhadap realita (Ufen, 2020). Bukannya melaksanakan proses demokrasi di mana rakyat diberi alternatif untuk memilih, melainkan hanya jalan untuk melegitimasi pihak populis bahwa mereka adalah pihak luhur yang mesti mewujudkan kehendak rakyat.</p><p>Populisme hanya menjadi kotak kosong bagi pemburu kekuasaan. Politisi merangkainya menjadi cuap-cuap pemenang hati rakyat tanpa mau melihat realitas sosial yang ada. Populisme baik dari sayap kanan maupun kiri, tak membuat variasi ideologi dan kutubnya memiliki polaritas yang berarti di Indonesia. Justru gerakan populis hanya digunakan tim politik untuk menjadi oposisi dari sesama elite dan bukan memperjuangkan hak-hak rakyat, bahkan secara substantif pun, populisme minim aspek pragmatis yang beritikad menyelesaikan problem di lapangan.</p><p>Pluralisme politik hanya menjadi khayalan utopis dalam kerangka populisme,populisme senantiasa merekonstruksi sekat-sekat untuk pihak yang dianggap sebagai oposisinya dengan menjual isu dan situasi. Jika saat itu masyarakat memiliki religiusitas tinggi, sentimen dibangun di atas fondasi agama, jika masyarakat memiliki etnosentrisme kental, maka sentimen rasial adalah sasarannya.</p><p>Kontestasi politik kontemporer di lapangan dengan membawa populisme mestinya tak lagi dipandang sebagai strategi untuk memenangkan hati rakyat. Bahkan jika ingin secara pragmatis menunaikan populisme sebagai konsekuensi demokrasi, populisme bukan lagi tentang keberpihakan pada rakyat, namun instrumen elite politik untuk melanggengkan status quo dalam sistem yang bobrok.</p><p><strong>Referensi:</strong></p><p>Feith, H., &amp; Castles, L. (2007). <em>Indonesian political thinking 1945–1965</em>. Equinox Pub.</p><p>Mudde, C. (2004). The populist zeitgeist. <em>Government and Opposition</em>, <em>39</em>(4), 541–563. <a href="https://doi.org/10.1111/j.1477-7053.2004.00135.x">https://doi.org/10.1111/j.1477-7053.2004.00135.x</a></p><p>Mudde, C., &amp; Kaltwasser, C. R. (2017). <em>Populism: A very short introduction</em>. Oxford University Press.</p><p>Sihidi, I. T., Roziqin, A., &amp; Suhermanto, D. F. (2020). Pertarungan Populisme Islam dalam Pemilihan Presiden 2019. <em>JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan</em>, <em>5</em>(2), 174–189. <a href="https://doi.org/10.14710/jiip.v5i2.8516">https://doi.org/10.14710/jiip.v5i2.8516</a></p><p>Ufen, A. (2019). Populisme dan Dampak Ekonomi dan Politiknya yang Ambivalen. <em>Populisme, Politik Identitas dan Erosi Demokrasi di Abad ke</em>, <em>21</em>.</p><p>Velasco, A. (2022). Populism and identity politics. In <em>Populism: Origins and Alternative Policy Responses</em> (pp. 9–34). Latin America Research Commons. <a href="http://dx.doi.org/10.31389/lsepress.pop.b">http://dx.doi.org/10.31389/lsepress.pop.b</a></p><p>Yuko Sato &amp; Moisés Arce (2022). Resistance to populism, Democratization, 29:6, 1137–1156.</p><p>𓆃𓆃𓆃</p><p>Ulasan singkat ini dibuat sebagai tugas Ujian Akhir Semester mata kuliah Sosiologi Politik dengan perubahan seperlunya.</p><p>Jingga Ramadhintya</p><p><em>Sid, 4 Maret ’23, 12.21</em></p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=d555c99a8f3c" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Upaya Independensi di antara Dua Karang]]></title>
            <link>https://medium.com/@dhintya22/kebijakan-politik-luar-negeri-bebas-aktif-indonesia-upaya-independensi-di-antara-dua-karang-9c72a8e37bd5?source=rss-6c227ccf7935------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/9c72a8e37bd5</guid>
            <category><![CDATA[hatta]]></category>
            <category><![CDATA[indonesian-foreign-policy]]></category>
            <category><![CDATA[international-politics]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Jingga Rama]]></dc:creator>
            <pubDate>Sat, 24 Dec 2022 13:46:45 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2023-03-12T04:51:29.396Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*xU7LwnbDiDt2O_bOK-npxw.jpeg" /><figcaption>Ilustrasi: Apriliani’s Pinterest</figcaption></figure><p>Di tengah ketegangan yang tercipta antara dua kekuatan adigdaya Blok Barat dan Blok Timur serta kebimbangan menangguhkan legitimasi pada awal era kemerdekaan, Indonesia sebagai negara yang baru saja berdiri memutuskan untuk menempuh jalannya sendiri melalui prinsip politik luar negeri bebas-aktif yang dicetuskan oleh Mohammad Hatta sebagai solusi objektif agar Indonesia kala itu tidak seakan hanya punya dua opsi; memilih antara dua blok dan berafiliasi dengan salah satunya.</p><p>Munculnya politik bebas-aktif tak lepas dari revolusi kemerdekaan. Revolusi kemerdekaan menghasilkan Indonesia yang berprinsip tidak ingin menjadi objek semata dalam perebutan taring kekuasaan kedua blok dan harus menjadi subjek yang mengambil keputusannya sendiri. Indonesia juga terdorong untuk mendeklarasikan tiga tujuan politik luar negerinya di mata internasional yakni: 1)Mencari pengakuan internasional atas negara baru Indonesia untuk kemerdekaan yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945; 2)mempertahankan posisi Indonesia dari segala upaya Belanda yang diharapkan kembali ke Indonesia untuk memulihkan kekuasaan kolonial mereka; 3)menyelesaikan konflik Belanda-Indonesia melalui pendekatan diplomatik, contohnya negosiasi, akomodasi, dan mediasi (Muttaqien, 2014).</p><p>Makna Politik bebas aktif tercantum dalam artikel “Indonesia’s Foreign Policy” karangan Hatta, bebas berarti Indonesia independen dan tidak memihak blok mana pun baik blok barat maupun Blok Timur yang kala itu memegang kutub dominasi kekuatan. Hal ini tidak berarti politik luar negeri Indonesia bersifat netral, politik luar negeri bebas berarti ia tidak dikonstruksikan untuk memilih berada di sisi <em>belligerent states</em>, Indonesia memutuskan jalannya sendiri dalam menghadapi berbagai permasalahan internasional. Sementara aktif berarti politik luar negeri Indonesia berupaya untuk melestarikan perdamaian di tengah ketengangan yang diciptakan oleh kedua blok melalui upaya yang (jika memungkinkan) didukung oleh negara-negara anggota United Nations (Hatta, 1953).</p><p>Dalam praktiknya, pemerintah RI menjalankan politik bebas-aktif berlandaskan landasan konstitusional, idiil, dan operasionalnya: Landasan idiil politik luar negeri Indonesia adalah Pancasila, Politik luar negeri Indonesia mesti dijalankan sesuai dengan sila-sila di dalamnya yang mengandung nilai-nilai demokrasi, rasa kemanusiaan, nasionalisme dan keadilan sosial (Hatta, 1953); landasan konstitusionalnya adalah UUD 1945 yang di dalamnya termaktub kepentingan nasional negara Indonesia, sementara landasan operasional politik luar negeri Indonesia mengalami beberapa perubahan, pada masa Orde Lama, landasan operasional politik luar negeri kebanyakan berasal dari maklumat dan pidato presiden Soekarno. Orde Baru meletakkan beberapa peraturan formal sebagai landasan operasional yakni Ketetapan MPRS No. XII/MPRS/1966 dan Ketetapan MPR tanggal 22 Maret 1973. Selain ketetapan di atas, GBHN yang tertuang dalam TAP MPR, UU №37 /1999 tentang hubungan luar negeri, UU №24/2000 tentang perjanjian internasional juga menjadi landasan operasional (Alami, 2008)</p><p>Berangkat dari hal ini Indonesia senantiasa berusaha mendukung negara-negara yang dirugikan di bawah kolonialisme karena hal tersebut tak sejalan dengan salah satu sila yakni Sila Kedua yang berbunyi “Kemanusiaan yang adil dan beradab.” Contoh kasus yang dapat dilihat guna mengamati bagaimana politik luar negeri Indonesia berjalan dan berdinamika adalah partisipasi Indonesia dalam Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung sebagai salah satu inisiator (Kusmayadi, 2015). Indonesia juga turut muncul sebagai anggota PBB, mengirimkan Misi Garuda sebagai upaya perdamaian daerah-daerah bersengketa di Timur Tengah dan Kongo, di era Joko Widodo, Indonesia juga mengupayakan nota kesepahaman antara pemerintah Myanmar dan Bangladesh mengenai repatriasi para pengungsi etnis Rohingya (Zainullah, 2019).</p><p>Dalam aspek regional, politik luar negeri bebas-aktif memungkinkan Indonesia sebagai negara yang utuh untuk berporos pada kebijakan di atas perdamaian yang akan menjamin kebebasan Indonesia dalam mengambil keputusan dalam otonominya sendiri (Hatta, 1953). Pada masa awal kemerdekaan, tepatnya era demokrasi parlementer, kebijakan politik luar negeri Indonesia mengutamakan pendekatan regional sebagai konsekuensi menjadi negara yang baru saja berdiri (Muttaqien, 2014). Pada konteks internasional, Indonesia tidak berada di posisi netral atau imparsial, sebagaimana yang telah tercantum di definisi politik luar negeri bebas-aktif, bebas artinya Indonesia senantiasa memilih untuk bekerja sama dengan pihak yang saat itu sejalan dengan tujuan nasional negara Indonesia, aktif artinya Indonesia berupaya untuk menggalakkan politik luar negeri yang berlandaskan nilai-nilai di dalam landasaan idiil dan konstitusionalnya. Indonesia juga percaya bahwa kerja sama luar negeri dapat dibangun jika di antara negara-negara yang menjalin kerja sama itu, terdapat rasa saling hormat, damai dan menghargai (Hatta, 1955).</p><p>Politik luar negeri bebas-aktif Indonesia telah sedemikian rupa disusun dengan mempertimbangkan konteks dan tujuan nasional negara dan bangsa Indonesia. Politik luar negeri bebas aktif memungkinkan Indonesia untuk melakukan kerja sama, memberi bantuan, dan memutuskan nasibnya sendiri tanpa intervensi pihak lain. Prinsip ini dijalankan secara pragmatis dan fleksibel, namun tetap berlandaskan UUD 1945 dan Pancasila, sehingga apapun upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia pada era siapa pun, menilik kebutuhan negara Indonesia pada periode waktu tertentu, politik luar negeri bebas-aktif akan selalu menjadi nilai utama yang dianut Indonesia baik dalam aktifitas regional maupun internasionalnya.</p><p><strong>Referensi:</strong></p><p>Alami, A. N. (2008). <em>Landasan dan Prinsip Politik Luar Negeri Indonesia.</em> P2P LIPI dan Pustaka Pelajar.</p><p>Hatta, M. (1953). INDONESIA’S FOREIGN POLICY. <em>Foreign Affairs</em>, <em>31</em>(3).<a href="http://about.jstor.org/terms"> http://about.jstor.org/terms</a></p><p>Hatta,M. (1955). Democracy and Peace the Aims of Our Foreign Policy.</p><p>Kusmayadi, Y. (2018). Pengaruh Konferensi Asia Afrika (KAA) Tahun 1955 Terhadap Kemerdekaan Negara-Negara di Benua Afrika. <em>Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya</em>, <em>8</em>(01).</p><p>Muttaqien, M. (2014). <em>The Structure of Foreign Policy Making in the History of Indonesia</em>. Cakra Studi Global Strategis.<a href="http://www.hiunair.com/"> http://www.hiunair.com</a></p><p>Zainullah, H. (2019). POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA “BEBAS AKTIF” DALAM UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK ROHINGYA. In <em>Agastya: Jurnal Sejarah dan Pembelajarannya</em>. UIN SUNAN AMPEL SURABAYA.</p><p>Jingga Ramadhintya</p><p><em>Sid, 24 Desember 2022, 20.45</em></p><p><em>Dipublikasikan setelah menjadi tugas KKI, terima kasih Ce Charisse dan Mbak Brillin atas bantuannya selama satu semester, oh dan selamat natal! .-</em></p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=9c72a8e37bd5" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Dalam Dinamika Politik Luar Negeri Indonesia: Relasinya dengan Negara Pasifik Selatan]]></title>
            <link>https://medium.com/@dhintya22/dalam-dinamika-politik-luar-negeri-indonesia-relasinya-dengan-negara-pasifik-selatan-edd1b01d96ed?source=rss-6c227ccf7935------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/edd1b01d96ed</guid>
            <category><![CDATA[foreign-policy]]></category>
            <category><![CDATA[international-relations]]></category>
            <category><![CDATA[politica]]></category>
            <category><![CDATA[south-pacific]]></category>
            <category><![CDATA[indonesia]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Jingga Rama]]></dc:creator>
            <pubDate>Mon, 19 Dec 2022 14:28:15 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2023-03-12T04:49:10.107Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Dalam Dinamika Politik Luar Negeri Indonesia: Relasinya dengan Negara Pasifik Selatan</strong></p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/736/1*rH6WlKW9p1coxEtnW_VBjQ.jpeg" /><figcaption>Ilustrasi: Pinterest</figcaption></figure><p>Memasuki awal dasawarsa tahun 80-an, Indonesia mulai memperlebar fokusnya ke daerah lain di luar Asia Tenggara, salah satunya adalah negara-negara di daerah Pasifik Selatan. Prinsip lingkaran konsentris yang diterapkan semasa rezim Orde Baru Soeharto, telah menempatkan ASEAN sebagai prioritas utama dari pertimbangan kepentingan kerja sama maupun geografis (Smith, 2000), namun ada teritori lain yang turut mempengaruhi politik luar negeri Indonesia dalam menjalin kooperasi, tak lain adalah Pasifik Selatan.</p><p>Negara-negara di Pasifik Selatan mencakup Australia, Selandia Baru Cook Island, Fiji, Karibiati, Marshall Island Nauru, Niue,Tokelau, Palau, Papua Nugini, Samoa, Solomon Island, Tonga, Tuvalu, dan Timor Leste. Pada masa itu, banyak negara-negara di Pasifik Selatan yang baru saja meraih kemerdekaan dan berusaha melepaskan diri dari pijakan kolonialisme, contohnya adalah Samoa Barat yang merdeka tahun 1962, Nauru (1968), Fiji (1970), Papua Nugini (1975), Kiribati (1979), dan Vanuatu (1980), (Asnani, 1994). Meski demikian, peristiwa ini tak begitu menarik perhatian internasional dan Indonesia bukan pengecualian. Memang kala itu Indonesia telah menjalin hubungan diplomatik dengan Fiji, namun hal tersebut tak memberi hasil signifikan dan perwakilan Indonesia untuk Fiji juga masih dirangkap dengan perwakilan Indonesia di Selandia Baru yang semakin menunjukkan fakta bahwa Fiji tak menjadi prioritas utama (Asnani, 1994). Negara Pasifik Selatan lain yang telah bekerja sama dengan Indonesia di era tersebut adalah Papua Nugini sekitar tahun 1975, kerja sama ini dianggap cukup krusial karena Papua Nugini berbatasan langsung dengan Indonesia dan kemunculan gerakan OPM (Operasi Papua Merdeka) yang dapat merujuk pada separatisme dan menganggu stabilitas dan integrasi internal negara Indonesia. Lebih dari kedua negara tadi, Indonesia tidak terlalu banyak berkontak dengan negara lain di Pasifik Selatan.</p><p>Urgensi untuk kemudian menjalin hubungan dengan negara lain di kawasan ini pasca tahun 80-an muncul karena Indonesia memiliki kepentingan baru; bagaimana pun juga negara di kawasan Pasifik Selatan berbatasan langsung dengan wilayah Indonesia — contohnya adalah Papua Nugini yang di dalamnya terdapat problematika sejarah dan etnis (Asnani, 1994). Kepentingan lain juga dipertimbangkan karena pada masa itu berlangsung perang dingin sehingga kedua kubu adikuasa masih terus mencari wilayah guna menancapkan cakar kekuasannya, Indonesia–seperti yang diungkapkan Menlu Ali Alatas tahun 1988– merasa perlu untuk menjaga kestabilan wilayah Pasifik Selatan dari ancaman yang mungkin ditimbulkan oleh kedua kubu di wilayah tersebut (Asnani, 1994). Faktor kestabilan menjadi penting sebab Indonesia sedang dalam proses pembangunan dan memerlukan lingkungan yang aman serta kondusif.</p><p>Dinamika hubungan Indonesia dengan kawasan Pasifik Selatan terlihat pada beberapa kesempatan di mana ada negara yang bersikap ramah dan terbuka seperti Fiji dan Kaledonia Baru, ada yang sempat bersitegang karena konflik perbatasan dan kurangnya komunikasi seperti Papua Nugini, ada pula yang bersikap defensif semacam Vanuatu. Keadaan ini tak terlepas dari konflik yang juga terjadi di dalam negara Pasifik Selatan.</p><p>Salah satu contohnya adalah eksistensi Melanesian Spearhead Group (MSG) yang bertitik tolak dari ikatan adat masyarakat Melanesia yang melampaui batas negara, tujuannya adalah membangkitkan kembali ke-Melanesia-an dan melaksanakan dekolonisasi negara Pasifik (Herdianto, 2020). Organisasi ini berimplikasi pada sikap defensif yang diambil negara seperti Vanuatu terhadap sikap Indonesia kepada gerakan separatis OPM, yang kemudian berujung pada dibawanya kasus ini dalam forum-forum internasional seperti sidang PBB, hal ini memojokkan posisi, reputasi, dan citra Indonesia.</p><p>Terlepas dari hal tersebut, tetap ada tindakan kooperatif regional yang dicanangkan Indonesia. Indonesia menjalin pakta kerja sama “Persahabatan dan Saling Menghargai” antara Jakarta dan Port Moresby terkait konflik atase militer yang sebelumnya terjadi, pakta ini ditandatangani pada bulan Oktober 1986 (Suryadinata, 1998). Misi perdagangan non-formal juga dilakukan Indonesia terhadap Fiji dengan cara menawarkan 25.000 ton beras secara kredit dengan fasilitas pembayaran khusus, ada pula pengiriman delegasi militer tingkat tinggi dalam rangka pembentukan aliansi (Suryadinata, 1998). Selain itu, Indonesia juga mensponsori resolusi pencantuman kembali Kaledonia Baru ke dalam “daftar wilayah yang tidak berpemerintahan sendiri” sebagai upaya dukungan untuk kemerdekaan Kaledonia Baru yang diajukan oleh Front Pembebasan Nasionalis Sosialis Kanak.</p><p>Hal-hal ini mengindikaiskan secara implisit bahwa Indonesia memegang posisi yang strategis bagi Pasifik Selatan, terlepas dari segala konflik yang mewarnai di dalamnya. Lokasi Indonesia yang berbatasan langsung dengan kawasan Pasifik Selatan mengharuskan Indonesia memberi atensi lebih terhadap wilayah ini, kerja sama regional yang dibangun pun akan lebih mudah diimplementasikan sebab halangan geografis tak begitu besar. Posisi Indonesia secara politik pun dinilai kuat, selain karena Indonesia memiliki wilayah teritorial yang besar, Indonesia juga memiliki posisi tersendiri di mata internasional karena Indonesia memiliki beberapa peran masif di luar konteks Pasifik Selatan (sebut saja keaktifan Indonesia dalam ASEAN sebagai salah satu pelopornya).</p><p>Relasi Indonesia dengan negara-negara di kawasan Pasifik Selatan memang tidak sekrusial hubungan RI dengan negara di Asia Tenggara, namun keberadaannya patut diperhitungkan demi terciptanya ekosistem yang terpelihara untuk menghindari pertentangan maupun alienasi yang kelak dapat merugikan.</p><p><strong>REFERENSI:</strong></p><p>Asnani, U. (1994). Indonesia dan Pasifik Selatan. In <em>Hubungan Luar Negeri Indonesia Selama Orde Baru, Jakarta</em>. CSIS.</p><p>Herdianto, E. F. (2020). Diplomasi Publik Indonesia terhadap Negara-Negara di Kawasan Pasifik Selatan Terkait Organisasi Papua Merdeka.</p><p>Smith, A. L. (2000). <em>Strategic centrality: Indonesia’s changing role in ASEAN</em>. Institute of Southeast Asian Studies.</p><p>Suryadinata, L. (1998). Hubungan Indonesia dengan Australia dan Papua New Guinea: Isu Keamanan dan Budaya. In <em>Politik Luar Negeri Indonesia di Bawah Soeharto</em>. LP3ES.</p><p>Jingga Ramadhintya</p><p><em>Sid, 19 Desember ’22, 21.29</em></p><p><em>Besok UAS PPB AAAAAAAA (screaming externally).-</em></p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=edd1b01d96ed" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Siapa yang Hidup dalam Gelembung?]]></title>
            <link>https://medium.com/@dhintya22/siapa-yang-hidup-dalam-gelembung-b74d188a4cc4?source=rss-6c227ccf7935------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/b74d188a4cc4</guid>
            <category><![CDATA[konformitas]]></category>
            <category><![CDATA[hate-speech]]></category>
            <category><![CDATA[minorities]]></category>
            <category><![CDATA[opini]]></category>
            <category><![CDATA[hak-asasi-manusia]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Jingga Rama]]></dc:creator>
            <pubDate>Wed, 24 Aug 2022 17:11:15 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2022-12-18T09:41:40.010Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*pcqqMOrVaNqVqFctrosLAA.jpeg" /><figcaption>Ilustrasi: Penulis</figcaption></figure><p>Beberapa hari lalu jagat Twitter nampak diributkan oleh viralnya video seorang mahasiswa yang mengatakan bahwa dirinya adalah seorang non-biner, spektrum identitas gender yang tidak eksklusif feminin maupun maskulin. Pengakuan ini dilakukan saat ia berada di ruang publik, tepatnya di lingkungan kampus saat proses inaugurasi sedang berlangsung, dosen universitas tempatnya– akan dan semoga masih dapat, setelah insiden ini terjadi– menuntut ilmu memanggil mahasiswa tersebut ke depan kemudian bertanya dengan nada pedas dan tak bisa dibantah.</p><p>“Tidak ada status laki-laki dan perempuan, kamu harus memilih,”</p><p>Saya tak ingin menyoroti bagaimana perilaku diskriminatif semacam ini dilakukan oleh seorang pendidik dalam tempat yang semestinya inklusif bagi semua kalangan, atau bagaimana identitas gender tidak biner itu ada dan nyata dan tidak ada yang berhak memaksa seorang individu secara ajeg memilih apakah ia laki-laki atau perempuan, sebab semua pelik itu telah larut dibahas lewat percakapan online yang bergulir di laman Twitter, yang ingin saya senggol adalah mengapa identitas minoritas ditampik keberadaannya dalam segala kesempatan? Naifnya saya pun bertanya sesulit itu kah hidup bersisian dengan irisan lain yang selama ini eksistensinya selalu dihimpit oleh dalih-dalih mayoritas?</p><p>Argumen compang-camping dikeluarkan oleh cukup banyak akun yang merasa bahwa apapun yang tak dapat dicerna oleh nalar mereka merupakan penyimpangan, dan bahwa mereka adalah hakim suci di dunia yang berwenang untuk memutuskan siapa saja yang patut diopresi, ditekan, dan disembunyikan dari mata-mata penuh ingin tahu.</p><p>Mereka yang selama ini tak pernah merasa dipersulit hanya karena mereka ada, mereka yang memainkan peran sebagai hansip moral, melanggengkan norma-norma yang dibuat oleh kelompok yang itu-itu saja. Gagal saya pahami bagaimana dapat tersimpan begitu banyak kebencian terhadap suatu golongan yang bahkan tidak pernah mengganggu mereka, apakah tafsir dosa kolektif telah begitu membutakan dan menulikan empati kepada sesama?</p><p>“Ikuti yang ada di sini, Anda mau aman ya jadi <em>closeted people</em>. <em>Kagak </em>mau dikekang tinggal pindah warga negara apa susahnya. Saya berdiri dengan pandangan saya! Saya tahu norma dan hukum, saya tahu konsekuensinya dan saya akan menghargai agama, ras, umur, gender, maupun orientasi seksual lain selagi mereka tidak menyebabkan masalah, saya adil,”</p><p>Tertawalah saya terbahak-bahak dalam kemirisan getir membaca utas jelek itu. Kalimat “menghargai gender dan orientasi seksual lain” kontradiktif dengan pendapatnya bahwa jika ingin aman, maka sembunyilah kamu dalam tempurung kaummu, kalau tidak suka boleh mengepak pakaian, membuat paspor, memesan tiket pesawat, kemudian enyah saja ke negara Barat pembawa propaganda negatif, negeri ini cuma buat mayoritas saja, begitu kira-kira ya?</p><p>Tak berbeda dengan pendapat yang dilontarkan akun lain bahwa <em>queer </em>hanya ada di Twitter dan dunia nyata bukan lah tempat yang tepat buat eksistensi mereka. Katanya, mereka (golongan minoritas itu) hanya hidup dalam gelembung, <em>merely live in a bubble</em>. Pernyataan ini menarik saya pada pertanyaan lain.</p><p>“Siapa yang hidup dalam gelembung?”</p><p>Ingatan saya melesat pada malam cerah dan panas di daerah Surabaya Ketintang, sembari menyantap tahu tek gerobak dan minum air di pinggir jalan, di atas kursi plastik merah tanpa atap, saya memandang lalu-lalang motor dan mobil yang menapaki jalan aspal boncel-boncel itu.</p><p>Lamunan terpecah kala saya mendengar suara <em>krencengan </em>yang ditepuk-tepuk serta pengeras suara portabel yang mendendangkan lagu dangdut, saat saya menoleh, kesemua alat musik itu dibawa oleh waria berkulit gelap, raut wajahnya nampak lelah namun saat ia melangkahkan kakinya ke depan konter pulsa untuk mengamen, senyum terpulas di sana, terpaksa sepertinya, yang butuh uang tentu harus jadi yang lebih ramah.</p><p>Gaun merah, ketat, pendek, bertabur manik-manik gemerlap yang dikenakan terlihat kurang leluasa dipakai berjalan jauh, pun dengan sepatu berhak tinggi yang menopang kedua kaki coklatnya. Tapi tidak menghalanginya untuk melangkah cepat, berbalapan dengan waktu dan malam.</p><p>Saat saya bersiap mengeluarkan lembaran duit dua ribuan, ia melangkah begitu saja melewati saya, sepertinya berpikir saya bukan subjek yang dapat memberi dia penghasilan, saya mengulum senyum tertahan, tak apalah pikir saya.</p><p>Lain waktu saya teringat pula dengan Bob, seorang kawan di sekolah menengah atas yang senantiasa bersikap maskulin dan tegas serta memacari perempuan (meski hubungan itu selalu kandas dan tak pernah bertahan lama) semata agar identitasnya sebagai gay tidak diketahui orang banyak.</p><p>“Aku <em>kemaren</em> dipanggil ke BK, hp-ku dibuka paksa, mereka <em>maksa </em>aku <em>ngaku </em>kalo aku gay, kayanya mereka udah tau, nggak tahu lah kalau (berita) ini <em>nyebar</em>,” curhatnya dengan wajah kalut menahan tangis ketika bertemu dengan saya. Bob mengatakan bahwa ia harus sangat berhati-hati agar tidak dikucilkan. Saya termangu mendengar ketidakadilan yang merundung Bob, ia baik dan berbakat, tak pernah menyakiti orang lain dan bukan biang onar, namun tentu saja dia gay. Gay tak boleh ada di antara kita, gay itu tabu, dan mesti dirukiah agar siapapun yang terkena “penyakit” gay sembuh.</p><p>Hal yang tak jauh berbeda dialami pada Pung, rekan di bangku perkuliahan yang dengan jahil berujar “<em>Sebenernya </em>gue lebih suka cewek tau, lebih menarik, ya gue demen cowok juga sih cuman kalo sama cewek tuh beda,” kilahnya sambil nyengir. Pung mengaku biseksual dan seorang non-biner saat ia bercerita.</p><p>“Tapi kalo nyokap tahu, ya gue abis.”</p><p>Kemudian saya juga ingat Ta dan Ti, sepasang lesbian yang berita kencannya sempat mengguncang sekolah, dan keberanian mereka untuk tidak menjauh antara satu sama lain menjadi pergunjingan di kantin SMA. Lalu No, kakak kelas yang oleh Bob profilnya ditemukan di aplikasi kencan khusus gay, ada pula Bong yang identitasnya sebagai gay terkuak saat ia lulus dari SMA, menjadi berita gempar di Tanjung Uban, kota mungil tempat saya berasal. Jangan lupakan Bi, <em>mak andam</em> (perias) pengantin disabilitas dengan gerak kemayu yang menurut desas-desus memiliki pacar laki-laki.</p><p>Semua memori berwarna-warni itu seakan turut menegaskan bahwa kalimat “mereka hidup dalam gelembung” boleh jadi adalah pernyataan dari orang yang tak pernah bersentuhan dengan realita itu sendiri, yang tak menyadari bahwa selain mereka dan identitas mayoritas yang membuat mereka superior, ada individu-individu lain yang haknya seringkali dirampas, tak pernah divalidasi keberadaannya, aksesnya dibatasi dan dimarjinalkan oleh sistem dan masyarakat yang ada.</p><p>Lantas siapa yang hidup dalam gelembung? Mereka yang beranggapan bahwa identitas berbeda mesti diam saja meski dirisak atau orang-orang yang memperjuangkan hak-haknya dalam berbagai sekat?</p><p>Kawan-kawan <em>queer </em>(dalam konteks ini, dan kawan-kawan minoritas lain) ada di antara kita. Mereka tidak muncul begitu saja dari ruang hampa, egois sekali apabila kita beranggapan bahwa mereka yang memiliki orientasi seksual dan identitas gender yang tak sesuai dengan konformitas norma pantas untuk dipinggirkan dan dibisukan. Norma dan nilai bukan dua dogma yang tak bisa berubah dan dikritik, ia adalah produk yang dibuat manusia itu sendiri, mengapa proses kritik demi terciptanya ekosistem yang lebih damai dan sehat tidak boleh terlihat?</p><p>Bahasan ini bisa menjadi amat panjang dan pengetahuan saya terbatas untuk menjelaskannya, akar perilaku yang tidak memberi tempat terhadap para minoritas tak bisa dikupas dari satu dimensi saja. Dikotomi budaya Timur dan Barat, nilai-nilai ketimuran yang dianggap saklek, standar moral yang dilatarbelakangi oleh kepentingan politik dan aspek lain yang belum bisa saya jelaskan sekarang, maka mari sudahi cuap-cuap marah ini.</p><p>Tentu saja dari kacamata mayoritas, saya tak bakal benar-benar bisa merasakan tekanan dan perjuangan dari kawan-kawan <em>queer, </em>namun apabila ada sedikit yang bisa diambil dari tulisan ini, kiranya adalah ajakan bagi kita untuk lebih peka terhadap realita dan keluar dari gelembung pengap yang menutup diri dari kenyataan dan perbedaan.</p><p>Tanya kembali pada diri masing-masing, selama ini siapa yang hidup dalam gelembung?</p><p><em>Bob, Pung, Ta, Ti, Bong, No dan Bi bukan nama sebenarnya.</em></p><p>Jingga Ramadhintya</p><p><em>Sid, 24 Aug ’22, 23.43</em></p><p><em>Maaf ya penuh makian. Mereka yang merasa superior itu pantas mendapatkannya.-</em></p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=b74d188a4cc4" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
    </channel>
</rss>