<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0" xmlns:cc="http://cyber.law.harvard.edu/rss/creativeCommonsRssModule.html">
    <channel>
        <title><![CDATA[Stories by Diana Rismauli S. on Medium]]></title>
        <description><![CDATA[Stories by Diana Rismauli S. on Medium]]></description>
        <link>https://medium.com/@dianarismaulis?source=rss-35deaf139860------2</link>
        <image>
            <url>https://cdn-images-1.medium.com/fit/c/150/150/1*VXHcMUrtf3Gwr1XUNwsTUA.jpeg</url>
            <title>Stories by Diana Rismauli S. on Medium</title>
            <link>https://medium.com/@dianarismaulis?source=rss-35deaf139860------2</link>
        </image>
        <generator>Medium</generator>
        <lastBuildDate>Sun, 22 Nov 2026 23:15:13 GMT</lastBuildDate>
        <atom:link href="https://medium.com/@dianarismaulis/feed" rel="self" type="application/rss+xml"/>
        <webMaster><![CDATA[yourfriends@medium.com]]></webMaster>
        <atom:link href="http://medium.superfeedr.com/" rel="hub"/>
        <item>
            <title><![CDATA[Ketika Piring Anak Dijadikan Panggung Propaganda Rezim]]></title>
            <link>https://medium.com/@dianarismaulis/ketika-piring-anak-dijadikan-panggung-propaganda-rezim-6659ae86a587?source=rss-35deaf139860------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/6659ae86a587</guid>
            <dc:creator><![CDATA[Diana Rismauli S.]]></dc:creator>
            <pubDate>Sun, 05 Jul 2026 17:06:05 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-07-06T04:23:03.548Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>Ada dua jenis suara di jalanan sepanjang Juni 2026. Suara pertama datang dari mahasiswa, koalisi masyarakat sipil, dan akademisi yang menuntut program Makan Bergizi Gratis (MBG) diaudit dan dievaluasi, atau dihentikan total. Suara kedua datang beberapa hari kemudian, yakni massa yang membawa poster dukungan, meneriakkan agar MBG dilanjutkan, sebagian diterima pejabat negara, sebagian lain belakangan mengaku mendapat uang saku, logistik, bahkan wajan. Di antara dua suara itu, ada satu pertanyaan yang lebih mengganggu daripada sekadar “setuju atau tidak setuju MBG”:</p><blockquote><strong><em>Apakah ruang demokrasi kita masih menjadi tempat masyarakat menyampaikan aspirasinya atau sudah berubah menjadi panggung legitimasi yang bisa disusun, diarahkan, dan diberi ongkos?</em></strong></blockquote><p>Kebijakan publik tidak boleh berlindung di balik alibi “niat yang baik” sembari menutup mata terhadap tata kelola yang buruk. MBG bukanlah program kecil. Pada 2026, Badan Gizi Nasional menyebut pagu anggarannya mencapai Rp268 triliun, dengan porsi terbesar untuk MBG sekitar Rp248 triliun. Angka sebesar ini membuat MBG dapat disebut sebagai proyek politik-fiskal raksasa. Ketika anggaran sebesar itu dikelola secara tidak transparan, ketika kasus keracunan kerap terjadi, ketika dugaan korupsi menyeret bekas pimpinannya, maka kecaman publik tidak bisa terhindarkan.</p><p>Gelombang kritik itu tampak jelas pada 10 Juni 2026, ketika Koalisi MBG Watch menggelar aksi di depan kantor Badan Gizi Nasional. Mereka menuntut moratorium total atau penghentian sementara MBG, audit anggaran dan tata kelola, serta evaluasi menyeluruh atas desain program. Dalam sejumlah laporan, tuntutan itu juga dikaitkan dengan gagasan pengalihan anggaran menjadi bantuan langsung kepada anak agar lebih tepat sasaran dan mudah diawasi. Tuntutan ini tidak muncul dari ruang kosong. Beberapa hari sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan mantan Kepala BGN Dadan Hindayana dan dua mantan wakilnya sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola MBG periode 2025–2026. Artinya, aksi unjuk rasa ini dapat dipahami sebagai respons terhadap pembusukan tata kelola di pusat <em>proyek</em> ini.</p><p>Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti dalam aksi MBG Watch menegaskan bahwa kritik terhadap MBG sudah lama disampaikan, tetapi tidak cukup direspons. Ia menyerukan agar publik terus “berisik” karena tanpa tekanan publik, program itu dikhawatirkan terus berjalan tanpa pembongkaran mendasar. Di titik ini, tuntutan moratorium menjadi masuk akal. Moratorium bukan berarti anti-anak, anti-gizi, atau anti-rakyat miskin. Dalam konteks ini, moratorium harus dipahami sebagai rem darurat ketika bus kebijakan melaju kencang tetapi rem pengawasan, transparansi, dan akuntabilitasnya blong.</p><p>Setelah aksi MBG Watch, protes melebar ke berbagai daerah. Di Bandung, mahasiswa menuntut penghentian MBG dan mengaitkannya dengan isu harga BBM, pendidikan gratis, dan pemborosan anggaran. Di Yogyakarta, Aksi Gejayan Memanggil membawa tuntutan penghentian MBG dan Koperasi Desa Merah Putih karena dinilai rawan korupsi, minim pengawasan, dan menjauh dari kebutuhan rakyat. Di Lampung, mahasiswa menuntut pendidikan sebagai prioritas nasional, penurunan harga kebutuhan pokok dan BBM, penghentian MBG dan Koperasi Desa Merah Putih, revisi UU Polri, pajak kekayaan, dan penegakan HAM. Di Surabaya dan Malang, aliansi mahasiswa menyoroti MBG sebagai program yang membebani anggaran dan membuka ruang penyimpangan. Bahkan di Sulawesi Utara, aksi mahasiswa di DPRD berujung ricuh ketika aparat mengerahkan <em>water cannon</em> dan gas air mata setelah situasi disebut memanas.</p><p>Kronologi ini penting untuk memperlihatkan bahwa penolakan terhadap MBG tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan rasa sesak masyarakat terhadap ekonomi, pendidikan, militerisme sipil, pelemahan pengawasan, dan penggunaan APBN untuk proyek yang dianggap lebih politis daripada partisipatif. Kritik terhadap MBG menjadi pintu masuk untuk membicarakan pertanyaan lebih besar: untuk siapa negara bekerja? Untuk anak-anak yang harus makan aman, guru yang masih bergaji rendah, rakyat yang terjepit harga, atau untuk jaringan rente yang hidup dari proyek besar?</p><p>Namun, babak paling problematis muncul ketika demonstrasi tandingan dukung MBG digelar. Pada 17 Juni 2026, massa Aliansi Masyarakat Jakarta Timur yang mendukung MBG diterima Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro. Mereka menyampaikan agar MBG tetap dilanjutkan, sembari meminta perbaikan dan penindakan terhadap penyimpangan. Juri menyebut aspirasi itu sejalan dengan kepentingan pemerintah. Dalam laporan lain, perwakilan massa bahkan disebut diantar menggunakan kendaraan kepolisian menuju kompleks Kementerian Sekretariat Negara. Sehari setelahnya, kelompok lain yang menamakan diri Masyarakat Pejuang Gizi Anak Indonesia juga berdemo di Patung Kuda dan meminta MBG dilanjutkan.</p><p>Tentu saja, warga berhak mendukung program pemerintah. Hak menyampaikan pendapat di muka umum dijamin UU Nomor 9 Tahun 1998. Masalahnya terletak pada pola dan konteksnya.</p><blockquote>Mengapa massa yang menolak program kerap berhadapan dengan barikade, pengamanan ketat, bahkan <em>water cannon</em> di beberapa daerah, sementara massa pendukung lebih mudah mendapat audiensi? Mengapa kritik disebut mengganggu, tetapi dukungan diperlakukan sebagai aspirasi yang “sejalan”?</blockquote><p>Padahal, <strong>demokrasi yang sehat tidak boleh membedakan masyarakat berdasarkan apakah mereka menguntungkan citra kekuasaan atau tidak</strong>.</p><p>Lebih parah lagi, aksi dukung MBG di kawasan Monas pada 22 Juni 2026 memunculkan temuan yang menggerus kredibilitas moral aksi. Sejumlah laporan menyebut peserta aksi, khususnya kelompok ibu-ibu, mengaku mendapat uang saku Rp100 ribu, wajan, roti, susu, dan logistik lain. Pemberian uang <em>transport</em> dalam kegiatan massa memang tidak otomatis melanggar hukum. Akan tetapi, jika uang dan barang diberikan untuk membentuk kesan “dukungan spontan rakyat”, sementara sumber pendanaan dan pengorganisasinya tidak transparan, maka ini bukan lagi partisipasi publik yang murni. Dalam teori komunikasi politik, praktik semacam ini dekat dengan <strong><em>astroturfing</em></strong>, yakni dukungan yang tampak akar rumput, tetapi sesungguhnya diarahkan atau disponsori dari atas. Praktik ini merupakan bentuk <strong>manipulasi opini publik dengan menciptakan ilusi dukungan akar rumput (grassroots) dengan merekayasa, mendanai, atau menggerakan secara terpusat oleh kelompok kepentingan tertentu</strong> yang disembunyikan identitas aslinya, biasanya aktor politik atau korporasi besar. Tujuannya adalah untuk membangun <em>bandwagon effect </em>sehingga masyarakat umum merasa bahwa suatu gagasan sangat populer atau didukung oleh banyak orang.</p><p>Yang paling fatal adalah pelibatan pelajar. Di Batam, ratusan siswa SD dan SMP mengikuti pawai dukungan terhadap MBG pada 21 Juni 2026. Dinas Pendidikan Kota Batam membantah adanya kewajiban, tetapi menyatakan kegiatan itu menjadi wadah aspirasi orang tua dan murid. Komisi X DPR mengimbau siswa tidak dilibatkan dalam aksi turun ke jalan dan menilai aspirasi cukup disampaikan melalui sekolah kepada dinas pendidikan dan BGN. Pakar hukum dari Universitas Muhammadiyah Surabaya, Samsul Arifin, mengingatkan bahwa anak memang punya hak berekspresi, tetapi negara wajib memastikan anak tidak dijadikan instrumen kepentingan pihak tertentu.</p><p>Di sinilah garis merahnya. UU Perlindungan Anak memberi hak kepada anak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik. Pertanyaannya, apakah mereka memahami substansi problematika MBG? Apakah mereka tahu isu korupsi, audit, keamanan pangan, dan anggaran? Apakah mereka datang tanpa tekanan sekolah, guru, atau orang tua? Apakah mereka punya ruang untuk mengatakan tidak? Jika jawabannya tidak, maka pelibatan anak dalam hal ini jelas bukan partisipasi anak.</p><p>Implikasinya terhadap demokrasi sangat serius, bahkan lebih dalam daripada sekadar perbedaan sikap antara kelompok yang menolak dan kelompok yang mendukung MBG. <strong>Pertama</strong>, demokrasi kehilangan fungsi korektifnya. Dalam negara demokratis, demonstrasi adalah cara warga mengingatkan pemerintah ketika kebijakan publik berjalan tanpa transparansi, membahayakan warga, atau menyedot anggaran terlalu besar. Namun, ketika demonstrasi yang kritis justru dihadapkan pada kecurigaan, tekanan aparat, dan jarak dari pengambil keputusan, sementara demonstrasi dukungan mendapat akses lebih mudah kepada pejabat, maka ruang demokrasi menjadi timpang. Kritik diperlakukan sebagai ancaman, sementara dukungan dipelihara sebagai legitimasi. Ini berbahaya karena negara perlahan berhenti mendengar warga sebagai pemilik kedaulatan, lalu hanya memilih suara yang menguntungkan citranya.</p><p><strong>Kedua</strong>, praktik semacam ini merusak tata kelola pemerintahan. Kebijakan sebesar MBG seharusnya dinilai melalui audit, data, transparansi anggaran, standar keamanan pangan, dan evaluasi dampak terhadap anak. Namun, ketika pemerintah lebih sibuk mempertontonkan dukungan massa, substansi kebijakan bergeser menjadi pertunjukan politik. Pertanyaan paling penting akhirnya tertutup, seperti siapa yang mengelola dapur MBG, siapa yang mendapat proyek, bagaimana proses pengadaannya, mengapa kasus keracunan bisa terjadi, sejauh mana dugaan korupsi merusak sistem, dan mengapa negara tetap memaksa program ini berjalan meski masalahnya menumpuk?</p><p><strong>Ketiga</strong>, kepercayaan publik akan makin runtuh. Rakyat tidak bodoh. Mereka bisa melihat ketika negara lebih cepat menerima massa pendukung daripada menjawab kritik masyarakat sipil. Mereka bisa melihat ketika narasi “program untuk anak” dipakai untuk membungkam pertanyaan tentang korupsi, anggaran, keamanan makanan, dan politisasi sekolah. Mereka juga bisa menangkap ironi ketika program yang katanya demi kesejahteraan anak justru menyeret anak-anak ke dalam panggung politik orang dewasa. Kepercayaan publik runtuh karena negara terlalu sering meminta rakyat percaya tanpa memberi bukti yang layak dipercaya.</p><p><strong>Keempat</strong>, dampaknya terhadap dunia pendidikan sangat fatal. Pelibatan pelajar dalam pawai atau aksi dukungan terhadap kebijakan negara bukan peristiwa kecil yang bisa dianggap sebagai kegiatan seremonial biasa. <strong>Sekolah seharusnya menjadi ruang membentuk nalar kritis</strong>, bukan tempat meminjam tubuh anak untuk mempercantik citra kebijakan. <strong>Pelajar bukan properti politik negara</strong>. Mereka bukan dekorasi panggung kekuasaan. Ketika mereka dibawa ke jalan untuk mendukung program yang belum mereka pahami secara utuh, tubuh mereka sedang dipinjam sebagai simbol legitimasi. Ini merupakan bentuk nyata dari politisasi anak. Lebih jauh, ini mengajarkan pesan bahwa warga negara yang baik adalah warga yang mendukung pemerintah, bukan warga yang berani kritis.</p><p><strong>Kelima</strong>, politisasi pelajar menciptakan preseden berbahaya bagi masa depan demokrasi. <strong>Hari ini anak-anak bisa diarahkan untuk mendukung MBG, besok mereka bisa diarahkan untuk mendukung kebijakan lain, tokoh tertentu, atau agenda politik yang lebih besar.</strong> Jika batas ini dibiarkan kabur, sekolah dapat berubah menjadi perpanjangan tangan kekuasaan. Alhasil, pendidikan kehilangan otonomi moralnya. Anak-anak tidak lagi dilindungi dari kepentingan politik, tetapi justru menjadi bahan bakar untuk mempertahankan program dan kebijakan pemerintah yang problematik.</p><p>Pada akhirnya, solusi yang paling tegas dan masuk akal bukan sekadar “evaluasi” atau “perbaikan teknis”, melainkan <strong>penghentian MBG</strong>. Program ini harus dihentikan karena kerusakannya sudah menyentuh terlalu banyak lapisan: tata kelola anggaran yang bermasalah, dugaan korupsi, kasus keamanan pangan, ketertutupan data, pengerahan narasi tandingan, dugaan mobilisasi massa berbayar, hingga pelibatan pelajar. <strong>Ketika sebuah program pangan anak harus dipertahankan dengan propaganda, bukan dengan bukti keberhasilan yang bersih dan transparan, maka program itu telah kehilangan legitimasi moralnya.</strong></p><p>Penghentian MBG bukan berarti negara berhenti memberi makan anak. Justru sebaliknya, penghentian MBG diperlukan agar perlindungan terhadap anak tidak lagi dijadikan alasan untuk mempertahankan proyek yang bermasalah. Negara tetap wajib menjamin gizi anak, tetapi melalui skema yang lebih aman, transparan, dan dapat diawasi. Anggaran MBG seharusnya dialihkan ke kebijakan yang lebih langsung menyentuh akar persoalan, seperti penguatan bantuan sosial pangan untuk keluarga miskin, perbaikan kantin dan makanan sekolah, subsidi pangan bergizi, peningkatan layanan posyandu, penguatan puskesmas, serta program gizi yang diawasi pemerintah daerah, sekolah, orang tua, ahli gizi, dan masyarakat sipil secara terbuka. Dengan kata lain, yang harus dihentikan adalah MBG sebagai proyek raksasa yang tersentralisasi, tertutup, rawan rente, dan mudah dipolitisasi. Negara masih bisa dan wajib membangun kebijakan gizi, tetapi tidak dalam bentuk program yang menghabiskan anggaran luar biasa besar tanpa jaminan akuntabilitas yang sepadan.</p><p><strong>Referensi:</strong></p><p>ANTARA News. (2026, June 24). <em>Waka Komisi X: Aksi dukung MBG jangan ganggu tugas siswa</em>.<a href="https://www.antaranews.com/berita/5621244/waka-komisi-x-aksi-dukung-mbg-jangan-ganggu-tugas-siswa"> https://www.antaranews.com/berita/5621244/waka-komisi-x-aksi-dukung-mbg-jangan-ganggu-tugas-siswa</a></p><p>Badan Gizi Nasional. (2026, January 20). <em>Kepala BGN: Pagu anggaran tahun ini 95,4 persennya untuk program pemenuhan gizi nasional</em>.<a href="https://www.bgn.go.id/news/siaran-pers/kepala-bgn-pagu-anggaran-tahun-ini-954-persennya-untuk-program-pemenuhan-gizi-nasional"> https://www.bgn.go.id/news/siaran-pers/kepala-bgn-pagu-anggaran-tahun-ini-954-persennya-untuk-program-pemenuhan-gizi-nasional</a></p><p>Damarjati, T. (2026, June 13). <em>Aksi Gejayan Memanggil kritik Koperasi Merah Putih dan korupsi MBG</em>. IDN Times Jogja.<a href="https://jogja.idntimes.com/news/jogja/aksi-gejayan-memanggil-kritik-koperasi-merah-putih-dan-korupsi-mbg-00-6gk18-5lsshl"> https://jogja.idntimes.com/news/jogja/aksi-gejayan-memanggil-kritik-koperasi-merah-putih-dan-korupsi-mbg-00-6gk18-5lsshl</a></p><p>JPNN.com. (2026, June 11). <em>Demo mahasiswa di Bandung suarakan penghentian total program MBG</em>.<a href="https://www.jpnn.com/news/demo-mahasiswa-di-bandung-suarakan-penghentian-total-program-mbg"> https://www.jpnn.com/news/demo-mahasiswa-di-bandung-suarakan-penghentian-total-program-mbg</a></p><p>Kovic, M., Rauchfleisch, A., Sele, M., &amp; Caspar, C. (2018). Digital astroturfing in politics: Definition, typology, and countermeasures. <em>Studies in Communication Sciences</em>, <em>18</em>(1), 69–85.<a href="https://doi.org/10.24434/j.scoms.2018.01.005"> https://doi.org/10.24434/j.scoms.2018.01.005</a></p><p>Limilia, P. (2025). How people perceived and engage with political astroturfing accounts. <em>Communication Research and Practice</em>, <em>11</em>(4), 512–529.<a href="https://doi.org/10.1080/22041451.2025.2531637"> https://doi.org/10.1080/22041451.2025.2531637</a></p><p>Naibaho, R. (2026, June 3). <em>Dadan dkk jadi tersangka dan ditahan terkait kasus korupsi tata kelola MBG</em>. detikNews.<a href="https://news.detik.com/berita/d-8516487/dadan-dkk-jadi-tersangka-dan-ditahan-terkait-kasus-korupsi-tata-kelola-mbg"> https://news.detik.com/berita/d-8516487/dadan-dkk-jadi-tersangka-dan-ditahan-terkait-kasus-korupsi-tata-kelola-mbg</a></p><p>Putra, W., Ibrahim, M. B., &amp; Devi, A. (2026, June 17). <em>Mahasiswa demo di Surabaya hingga Bandung, ini tuntutannya</em>. detikNews.<a href="https://news.detik.com/berita/d-8535598/mahasiswa-demo-di-surabaya-hingga-bandung-ini-tuntutannya"> https://news.detik.com/berita/d-8535598/mahasiswa-demo-di-surabaya-hingga-bandung-ini-tuntutannya</a></p><p>Republik Indonesia. (1998). <em>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum</em>. JDIH BPK RI.<a href="https://peraturan.bpk.go.id/Details/45478/uu-no-9-tahun-1998"> https://peraturan.bpk.go.id/Details/45478/uu-no-9-tahun-1998</a></p><p>Republik Indonesia. (2014). <em>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak</em>. JDIH BPK RI.<a href="https://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014"> https://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014</a></p><p>Sahal, U. (2026, June 23). <em>Aksi siswa dukung MBG di Batam tuai sorotan, pakar: Jangan jadikan anak instrumen</em>. Universitas Muhammadiyah Surabaya.<a href="https://www.um-surabaya.ac.id/article/aksi-siswa-dukung-mbg-di-batam-tuai-sorotan-pakar-jangan-jadikan-anak-instrumen"> https://www.um-surabaya.ac.id/article/aksi-siswa-dukung-mbg-di-batam-tuai-sorotan-pakar-jangan-jadikan-anak-instrumen</a></p><p>Saputra, T. (2026, June 15). <em>Ratusan mahasiswa demo di Pemprov Lampung, bawa 6 tuntutan</em>. detikSumbagsel.<a href="https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-8532653/ratusan-mahasiswa-demo-di-pemprov-lampung-bawa-6-tuntutan"> https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-8532653/ratusan-mahasiswa-demo-di-pemprov-lampung-bawa-6-tuntutan</a></p><p>Sari, B. B. P. (2026, June 10). <em>Koalisi MBG Watch ajak publik jangan berhenti bersuara soal MBG</em>. detikNews.<a href="https://news.detik.com/berita/d-8526487/koalisi-mbg-watch-ajak-publik-jangan-berhenti-bersuara-soal-mbg"> https://news.detik.com/berita/d-8526487/koalisi-mbg-watch-ajak-publik-jangan-berhenti-bersuara-soal-mbg</a></p><p>Sari, B. B. P. (2026, June 10). <em>Massa demo kantor BGN di Jakpus, minta audit MBG</em>. detikNews.<a href="https://news.detik.com/berita/d-8526180/massa-demo-kantor-bgn-di-jakpus-minta-audit-mbg"> https://news.detik.com/berita/d-8526180/massa-demo-kantor-bgn-di-jakpus-minta-audit-mbg</a></p><p>Schwab, P. (2022, December 2). <em>Astroturfing: definition and examples of opinion manipulation</em>. Into The Minds.<a href="https://www.intotheminds.com/blog/en/astroturfing-definition-exemples/"> https://www.intotheminds.com/blog/en/astroturfing-definition-exemples/</a></p><p>Sitompul, G. D. (2026, June 22). <em>Emak-emak demo dukung MBG, ngaku dibayar Rp100 ribu dan wajan</em>. Jurnas.com.<a href="https://www.jurnas.com/artikel/1660753/emak-emak-demo-dukung-mbg-ngaku-dibayar-rp100-ribu-dan-wajan/"> https://www.jurnas.com/artikel/1660753/emak-emak-demo-dukung-mbg-ngaku-dibayar-rp100-ribu-dan-wajan/</a></p><p>Sulut Review. (2026, June 17). <em>Demo mahasiswa di DPRD Sulut ricuh, polisi kerahkan water cannon dan gas air mata</em>.<a href="https://www.sulutreview.com/2026/06/17/demo-mahasiswa-di-dprd-sulut-ricuh-polisi-kerahkan-water-cannon-dan-gas-air-mata/"> https://www.sulutreview.com/2026/06/17/demo-mahasiswa-di-dprd-sulut-ricuh-polisi-kerahkan-water-cannon-dan-gas-air-mata/</a></p><p>Syuhada, A. A. (2026, June 17). <em>Massa yang tuntut lanjutkan MBG bertemu Wamensesneg, ini yang dibahas</em>. detikNews.<a href="https://news.detik.com/berita/d-8535734/massa-yang-tuntut-lanjutkan-mbg-bertemu-wamensesneg-ini-yang-dibahas"> https://news.detik.com/berita/d-8535734/massa-yang-tuntut-lanjutkan-mbg-bertemu-wamensesneg-ini-yang-dibahas</a></p><p>Teresia, A. (2026, June 25). <em>Indonesia weighs $2 billion cut to Prabowo’s signature free meals programme</em>. Reuters.<a href="https://www.reuters.com/world/asia-pacific/indonesia-weighs-2-billion-cut-prabowos-signature-free-meals-programme-2026-06-25/"> https://www.reuters.com/world/asia-pacific/indonesia-weighs-2-billion-cut-prabowos-signature-free-meals-programme-2026-06-25/</a></p><p>Transparency International Indonesia. (2026, June 11). <em>Koalisi MBG Watch: Aksi Geruduk BGN sebagai tuntutan moratorium total dan audit tata kelola proyek Makan Bergizi Gratis</em>.<a href="https://ti.or.id/koalisi-mbg-watch-aksi-geruduk-bgn-sebagai-tuntutan-moratorium-total-dan-audit-tata-kelola-proyek-makan-bergizi-gratis/"> https://ti.or.id/koalisi-mbg-watch-aksi-geruduk-bgn-sebagai-tuntutan-moratorium-total-dan-audit-tata-kelola-proyek-makan-bergizi-gratis/</a></p><p>Yulianti, C. (2026, June 25). <em>Tahun ini, BGN proyeksikan efisiensi anggaran MBG hingga Rp 70 T</em>. detikEdu.<a href="https://www.detik.com/edu/sekolah/d-8547218/tahun-ini-bgn-proyeksikan-efisiensi-anggaran-mbg-hingga-rp-70-t"> https://www.detik.com/edu/sekolah/d-8547218/tahun-ini-bgn-proyeksikan-efisiensi-anggaran-mbg-hingga-rp-70-t</a></p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=6659ae86a587" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Media, Sensasi, dan Penghapusan Kata ‘Femisida’ dalam Pemberitaan]]></title>
            <link>https://medium.com/@dianarismaulis/media-sensasi-dan-penghapusan-kata-femisida-dalam-pemberitaan-e43d352992cf?source=rss-35deaf139860------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/e43d352992cf</guid>
            <dc:creator><![CDATA[Diana Rismauli S.]]></dc:creator>
            <pubDate>Sun, 05 Jul 2026 16:41:44 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-07-06T15:47:46.391Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*GJ2aTWRBPbKoXB6RIkKdzw.png" /><figcaption>Ilustrasi: Aiko Yoshina</figcaption></figure><p>Ketika perempuan dibunuh oleh pasangan atau mantan pasangannya, media Indonesia jarang menyebutnya sebagai femisida. Alih-alih, pemberitaan dipenuhi narasi sensasional tentang “cinta terlarang”, “cemburu buta”, atau “tragedi rumah tangga”, yang mengaburkan akar struktural dari kekerasan berbasis gender. Penghapusan kata “femisida” dalam pemberitaan media tidak bisa dianggap sekadar masalah editorial. <strong>Ini merupakan cerminan dari normalisasi kekerasan terhadap perempuan dan penolakan untuk mengakui misogini sebagai motif pembunuhan.</strong> Ketiadaan kata ini mencegah pemahaman publik tentang femisida sebagai fenomena sistemik yang memerlukan respons struktural, bukan sekadar tragedi individual.</p><blockquote>Femisida adalah pembunuhan terhadap perempuan yang dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung karena jenis kelamin atau gendernya, yang didorong superioritas, dominasi, hegemoni, agresi, maupun misogini terhadap perempuan serta rasa memiliki perempuan, ketimpangan relasi kuasa dan kepuasan sadistik (Komnas Perempuan, 2024).</blockquote><p>Sederhananya, femisida merupakan pembunuhan perempuan karena mereka adalah perempuan. Tindakan ini dilakukan oleh laki-laki sebagai kulminasi dari kekerasan berbasis gender (KBG), meski banyak anggapan keliru bahwa ini hanya masalah pribadi atau patologis belaka (Russel &amp; Harmes, 2001).</p><p>Dari pemantauan pemberitaan media massa tahun 2024, Komnas Perempuan mencatat bahwa kasus femisida terbanyak terjadi di ranah privat sebesar 185 kasus dan di ranah publik yang terekam sejumlah 105 kasus. Dalam ranah privat, pelaku femisida umumnya ialah pasangan korban, atau biasa disebut dengan femisida intim (<em>intimate partner femicide</em>). <em>Intimate partner femicide </em>didefinisikan sebagai pembunuhan terhadap perempuan oleh pasangan laki-laki yang memiliki hubungan intim, seperti suami, mantan suami, tunangan, pacar, dan lain sebagainya (Dawson &amp; Gartner dalam Russel &amp; Harmes, 2001). Ini secara gamblang menunjukkan kerentanan perempuan sekaligus eskalasi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Sayangnya, diksi femisida belum dikenali dalam perundang-undangan di Indonesia meski sudah terdaftar di KBBI. Inilah salah satu penyebab media jarang menggunakan istilah ‘femisida’ untuk menggambarkan kasus-kasus ini sehingga masih asing terdengar di telinga.</p><p>Penghapusan terminologi ini memiliki konsekuensi serius. <strong>Pertama</strong>, ia mendepolitisasi kekerasan dengan mengubahnya menjadi narasi personal dan emosional. Ketika media menulis “Pria Bunuh Pacar Karena Cemburu,” fokus bergeser ke emosi individual pelaku, bukan pada struktur patriarkal yang menormalisasi kontrol laki-laki atas perempuan. Padahal, tidak dapat dipungkiri bahwa bahasa yang digunakan media membentuk persepsi publik tentang kekerasan (Hikmalia, dkk., 2022). Ketika femisida dibingkai sebagai “tragedi cinta”, masyarakat gagal melihatnya sebagai manifestasi dari ketidaksetaraan gender sistemik yang memerlukan perubahan struktural.</p><p><strong>Kedua</strong>, narasi media sering kali menyalahkan korban secara implisit. Dalam berbagai kasus, pemberitaan mengenai femisida di Indonesia oleh media massa <em>online</em> tidak dituliskan secara netral. Media justru lebih sering memojokkan perempuan dalam kasus kekerasan dengan mengatakan bahwa perkosaan terjadi karena perempuan memancing hasrat seksual pemerkosa dengan pakaian “provokatif” dan “sensual”. Komnas Perempuan juga menemukan bahwa pemberitaan femisida sering menggunakan diksi yang bias, melakukan viktimisasi korban, dan menggunakan penghalusan kata yang menimbulkan citra negatif terhadap korban. Ketika media menekankan “pemicu” seperti kecemburuan atau penolakan, ia melanggengkan mitos bahwa perempuan bertanggung jawab atas kekerasan yang mereka alami.</p><p><strong>Ketiga</strong>, sensasionalisme mengalahkan analisis struktural. Media cenderung fokus pada detail grafis dan dramatisasi, mengemas femisida sebagai konten hiburan daripada isu hak asasi manusia (HAM). Tidak hanya itu, pemberitaan femisida dengan <em>framing </em>yang tidak tepat melahirkan anggapan keliru seperti kepemilikan nyawa korban hingga kecenderungan <em>victim blaming</em>, serta mayoritas media masih menempatkan perempuan sebagai objek daripada subjek dalam pemberitaan. Hal ini sangat disayangkan mengingat representasi media saat ini terhadap kekerasan pada perempuan menunjukkan bahwa fokus pada sensasi individual mencegah diskusi tentang pola, prevalensi, dan solusi sistemik (Meyers, 1997). Padahal, apabila fokusnya terarah, tuntutan untuk perubahan kebijakan dan hukum tidak akan kehilangan urgensinya.</p><p>Perbandingan dengan negara lain menunjukkan pentingnya terminologi. Di Argentina, gerakan #NiUnaMenos berhasil mendorong media untuk menggunakan istilah ‘<em>feminicidio</em>’ secara konsisten, yang berkontribusi pada meluasnya gerakan ini ke negara-negara lain di kawasan Amerika Latin dan perubahan hukum yang mengakui femisida sebagai kategori kejahatan terpisah dengan hukuman lebih berat. <strong>Terminologi yang tepat adalah langkah pertama menuju kesadaran kolektif dan tindakan politik.</strong> Penggunaan ini memerlukan konsistensi untuk membantu mengubah persepsi publik dari “masalah privat” menjadi “isu struktural” yang memerlukan respons negara.</p><p>Di Indonesia, istilah femisida masih sangat baru di masyarakat dan mulai banyak diperbincangkan setelah Komnas Perempuan menyampaikan laporan terkait femisida tahun 2017. Pemahaman tentang pembunuhan terhadap perempuan karena gender masih dipandang sama dengan isu pembunuhan biasa sehingga penegak hukum luput melihat keterhubungan kasus femisida dengan isu ketidaksetaraan gender. Padahal, penolakan penggunaan istilah ini justru membuat Indonesia tertinggal dalam upaya global untuk melindungi perempuan dari kekerasan letal alih-alih mengakui realitas yang sudah ada.</p><p>Media memiliki kekuatan untuk membentuk diskursus publik. <strong>Ketika media memilih untuk tidak menggunakan kata ‘femisida,’ ia membuat keputusan politik untuk menjaga <em>status quo</em> — untuk tidak menantang struktur patriarkal yang membuat perempuan rentan terhadap pembunuhan.</strong> Sebaliknya, penggunaan konsisten terminologi yang tepat dapat mentransformasi pemahaman publik, memfasilitasi advokasi kebijakan, dan mendesak akuntabilitas institusional. Kata-kata memiliki konsekuensi dan penghapusan ‘femisida’ dari pemberitaan adalah penghapusan keadilan bagi perempuan yang dibunuh hanya karena mereka adalah perempuan.</p><p><strong>Referensi:</strong></p><p>BBC. (2015, 4 Juni). Argentine marches condemn domestic violence.<a href="https://www.bbc.com/news/world-latin-america-33001990"><em> </em>https://www.bbc.com/news/world-latin-america-33001990</a></p><p>Harahap, D. (2024, 7 Mei). Maraknya Kasus Femisida Wujud Kegagalan Negara Ciptakan Ruang Aman bagi Perempuan. <em>Media Indonesia</em>.<a href="https://mediaindonesia.com/humaniora/669465/maraknya-kasus-femisida-wujud-kegagalan-negara-ciptakan-ruang-aman-bagi-perempuan"> https://mediaindonesia.com/humaniora/669465/maraknya-kasus-femisida-wujud-kegagalan-negara-ciptakan-ruang-aman-bagi-perempuan</a></p><p>Hikmalia, W., dkk. (2022). Analisis Framing Pemberitaan Kekerasan Seksual pada Perempuan di Media Online. <em>Jurnal Ranah Komunikasi (JRK), 6</em>(1)<em>, 30–41</em>.<a href="https://doi.org/10.25077/rk.6.1.30-41.2022"> https://doi.org/10.25077/rk.6.1.30-41.2022</a></p><p>Komnas Perempuan. (2024, 12 Desember). Siaran Pers Komnas Perempuan tentang Peluncuran Pemantauan Femisida 2024.<a href="https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-peluncuran-pemantauan-femisida-2024"> https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-peluncuran-pemantauan-femisida-2024</a></p><p>Komnas Perempuan. (2025, 2 Juni). CATAHU 2024: MENATA DATA, MENAJAMKAN ARAH: REFLEKSI PENDOKUMENTASIAN DAN TREN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN.<a href="https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2024-menata-data-menajamkan-arah-refleksi-pendokumentasian-dan-tren-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan"> https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2024-menata-data-menajamkan-arah-refleksi-pendokumentasian-dan-tren-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan</a></p><p>Maulida, S. (2024, 18 Mei). Agar Tak Lenyap dalam Senyap: Begini Media Seharusnya Beritakan Femisida. <em>Magdalene</em>.<a href="https://magdalene.co/story/pedoman-pemberitaan-femisida/"> https://magdalene.co/story/pedoman-pemberitaan-femisida/</a></p><p>Meyers, M. (1997). <em>News Coverage of Violence Against Women: Engendering Blame</em>. London: Sage Publications.</p><p>Russell, D.E.H., &amp; Harmes, R.A. (2001). <em>Femicide in Global Perspective</em>. New York: Teachers College, Columbia University.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=e43d352992cf" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
    </channel>
</rss>