<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0" xmlns:cc="http://cyber.law.harvard.edu/rss/creativeCommonsRssModule.html">
    <channel>
        <title><![CDATA[Stories by Dita Mustika Ramadhani on Medium]]></title>
        <description><![CDATA[Stories by Dita Mustika Ramadhani on Medium]]></description>
        <link>https://medium.com/@ditamustikar?source=rss-c0855eed4b77------2</link>
        <image>
            <url>https://cdn-images-1.medium.com/fit/c/150/150/2*SqGd4tm3yocm6AjVPTvLpQ.jpeg</url>
            <title>Stories by Dita Mustika Ramadhani on Medium</title>
            <link>https://medium.com/@ditamustikar?source=rss-c0855eed4b77------2</link>
        </image>
        <generator>Medium</generator>
        <lastBuildDate>Sat, 21 Nov 2026 00:17:39 GMT</lastBuildDate>
        <atom:link href="https://medium.com/@ditamustikar/feed" rel="self" type="application/rss+xml"/>
        <webMaster><![CDATA[yourfriends@medium.com]]></webMaster>
        <atom:link href="http://medium.superfeedr.com/" rel="hub"/>
        <item>
            <title><![CDATA[To Fight Coronavirus : ‘Large-Scale’ Social Distancing or Lockdown?]]></title>
            <link>https://medium.com/@ditamustikar/to-fight-coronavirus-large-scale-social-distancing-or-lockdown-5abeef7463ca?source=rss-c0855eed4b77------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/5abeef7463ca</guid>
            <dc:creator><![CDATA[Dita Mustika Ramadhani]]></dc:creator>
            <pubDate>Tue, 31 Mar 2020 06:00:20 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2020-03-31T08:28:52.415Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<h3>To Fight Coronavirus : ‘Large-Scale’ Social Distancing or Lockdown?</h3><p>Wabah <em>coronavirus disease</em> 2019 (covid-19) saat ini tengah menjadi permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah di seluruh dunia. Sejak pertama kali ditemukan akhir Desember 2019 lalu di Wuhan, China hingga kini jumlah kasus covid-19 terus bertambah. WHO secara <em>real time</em> pada Selasa, 31 Maret 2020 pukul 06.13 WIB menyatakan total kasus covid-19 di seluruh dunia berjumlah 697.244 dan telah menginfeksi lebih dari 100 negara termasuk Indonesia. Kasus covid-19 pertama kali dirilis di Indonesia pada 2 Maret 2020 dan terus bertambah setiap harinya. Per tanggal 30 Maret 2020 dilansir dari laman covid.kemkes.go.id Indonesia memiliki 1.414 kasus positif covid-19 dengan 122 kasus meninggal dunia sehingga saat ini, Indonesia merupakan negara dengan tingkat kematian kasus covid-19 tertinggi di Asia Tenggara.</p><p>Belakangan ini kata ‘<em>social distancing</em>’, ‘<em>lockdown</em>’, ‘<em>rapid test’</em>, ‘<em>self quarantine’</em> dan kata-kata lain yang berkaitan dengan covid-19 mendominasi isi pemberitaan di berbagai media. Istilah-istilah tersebut tidak terlepas dari perbedaan strategi yang diterapkan oleh tiap negara dalam menghadapi pandemi covid-19. Pemerintah Indonesia sendiri telah memutuskan untuk tidak melakukan karantina wilayah atau <em>Lockdown</em> dalam mengantisipasi penyebaran covid-19. Dalam Telekonferensi Rapat Terbatas Senin, 30 Maret 2020 Presiden Joko Widodo memerintahkan diterapkannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang menegaskan perintah <em>physical distancing</em> dilakukan secara lebih tegas, disiplin, dan efektif. Perintah pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar mengacu pada Undang-Undang Darurat Sipil yang banyak menuai kritik. Darurat Sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya. Dilansir oleh <em>Kumparan</em> <em>News</em>, Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) Universitas Gadjah Mada Dr Oce Madril menilai bahwa kebijakan Darurat Sipil tidak sesuai apabila diterapkan untuk mendukung PSBB. Menurutnya, terdapat tiga keadaan bahaya yang mendasari penggunaan Perppu 1959 yaitu Darurat Sipil, Darurat Militer dan Darurat Perang sehingga tidak salah Presiden Soekarno menggunakan Perppu ini untuk mengendalikan situasi kala itu. Covid-19 merupakan permasalahan krisis dan bencana non-alam yang seharusnya ditangani dengan aturan yang tepat. Pemerintah dapat berpijak pada regulasi lain sebagai dasar penerapan PSBB seperti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantiaan Kesehatan yang mengarah pada jaminan kebutuhan dasar masyarakat di tengah wabah covid-19.</p><p>PSBB merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat di mana dalam hal ini Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pemerintah daerah juga harus “mengekor” pemerintah pusat. Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa kebijakan karantina wilayah atau <em>Lockdown</em> baik di tingkat pusat dan daerah merupakan kewenangan pemerintah pusat. <em>Lockdown</em> dinilai sebagai langkah yang dilematis untuk diterapkan di Indonesia mengingat langkah ini akan sangat berpengaruh terhadap kondisi ekonomi Indonesia. Namun apabila belajar dari negara-negara lain di dunia, <em>Lockdown</em> terbukti berpengaruh besar dalam upaya menekan penyebaran virus covid-19. Menilik beberapa waktu kebelakang, beberapa Pemerintah Daerah memutuskan untuk <em>Lockdown</em> wilayahnya. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan, perlukah Indonesia<em> Lockdown</em>?</p><p>Selain stabilitas ekonomi, alasan lain yang perlu dipertimbangkan untuk tidak melakukan <em>Lockdown</em> adalah kapasitas rumah sakit dan tenaga medis yang terbatas. Belum lagi ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD), masker, dan obat-obatan untuk penanganan covid-19 yang semakin langka. Dengan alasan ini, tidak sedikit pihak yang mendesak pemerintah untuk melakukan <em>Lockdown</em>. Sebelum adanya perintah PSBB, pemerintah Indonesia menerapkan <em>social distancing</em> atau <em>physical distancing</em> untuk menekan penyebaran virus covid-19. Kebijakan <em>social distancing</em> akan berhasil diterapkan apabila sinergitas antara pemerintah pusat, daerah serta masyarakat maksimal. Namun apabila melihat perkembangan kasus covid-19 di Indonesia yang terus meningkat kebijakan <em>social distancing</em> dinilai kurang efektif diterapkan. Harian Kompas mengutip beberapa pendapat peneliti Indonesia yang memperkirakan jumlah penderita covid-19 di Indonesia bisa mencapai 71.000 kasus pada akhir April apabila tidak ada intervensi besar-besaran yang dapat secara cepat menghambat penyebaran virus. Untuk kasus-kasus tertentu seperti di Wuhan, China penerapan <em>Lockdown </em>dapat menekan penyebaran covid-19 hingga <em>zero cases</em> atau nol kasus dalam sehari.</p><p><em>Lockdown </em>di Indonesia dapat diterapkan apabila pemerintah Indonesia mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakatnya sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantiaan Kesehatan. Kenyataannya, dengan rapor anggaran Indonesia yang setiap tahunnya selalu defisit, pemerintah Indonesia belum mampu untuk melaksanakan mandat Undang-Undang tersebut apabila diberlakukan karantina wilayah atau <em>Lockdown</em>. Selain itu, diberlakukannya <em>Lockdown </em>dapat memperburuk keadaan ekonomi buruh dengan upah harian, pemilik usaha kecil, pengemudi kendaraan umum seperti bus dan angkutan, dan <em>driver ojek online</em>. Sehingga diperlukan sumber daya dan komitmen yang tinggi apabila covid-19 terus menyebar dan Indonesia terpaksa melakukan <em>Lockdown</em>. Melihat China, pemerintah China berani mengambil langkah <em>Lockdown</em> karena mampu secara sumber daya untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya selama <em>Lockdown</em>. Sebagai langkah awal mungkin saat ini pemerintah Indonesia dapat melakukan <em>Lockdown</em> di daerah <em>red zone</em> atau zona merah seperti DKI Jakarta dengan jumlah kasus terbanyak yaitu mencapai 720 kasus dari 1.414 kasus covid-19 di Indonesia. Karena pada dasarnya s<em>ocial distancing </em>hanyalah langkah awal untuk ‘<em>minimize</em>’ penyebaran, untuk menghentikannya kebijakan <em>lockdown </em>perlu dilakukan.</p><p>Menilik pembahasan-pembahasan di atas, isu yang sedang dihadapi merupakan hal penting dalam perumusan suatu kebijakan. Dengan adanya permasalahan yang harus segera ditangani seperti kasus covid-19 ini peran setiap <em>stakeholders </em>secara matang harus ditinjau demi terciptanya kebijakan publik yang dapat menjangkau seluruh kepentingan masyarakat. Dalam penanganan covid-19 presiden, menteri negara, kepala daerah, dan pihak lain yang terlibat dalam perumusan kebijakan menjadi kunci utama keberhasilan suatu kebijakan publik. Kebijakan apapun yang diambil oleh pemerintah baik PSBB maupun <em>Lockdown </em>nantinya, harus memikirkan kondisi masyarakatnya seperti yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 apabila diperlukan melakukan karantina wilayah pemerintah harus menjamin kebutuhan medis, kebutuhan pangan, dan kebutuhan sehari-hari masyarakat. Alokasi dana pemenuhan kebutuhan ini dapat diperoleh dari anggaran kementerian/lembaga/daerah di mana dengan diberlakukannya <em>social distancing</em> anggaran-anggaran seperti perjalanan dinas, rapat, dll yang selama <em>work from home </em>tidak diserap dapat dialokasikan ke pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, terutama masyarakat dengan pendapatan harian dan pemilik usaha kecil.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=5abeef7463ca" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
    </channel>
</rss>