Merenungi pernyataan itu, jika kita percaya pendidikan bisa mengubah dunia, ia benar belaka. Namun, pernyataan Nelson Mandela itu agaknya jauh panggang dari api, terutama saat kita melihat kondisi pendidikan dalam negeri. Ada prasyarat mendasar yang diperlukan agar pendidikan dalam negeri kita bisa optimal untuk menjadi sebuah “senjata untuk mengubah dunia”.

Tagar #janganjadidosen bisa menjadi pintu masuk untuk melihat kondisi pendidikan tinggi dalam negeri kita. Tagar ini sempat ramai di jagad media sosial dan menjadi perbincangan di berbagai artikel media massa, dilihat dari berbagai sisi. Tagar ini pada awalnya kebanyakan dibahas di media sosial oleh para dosen perguruan tinggi negeri atau PTN. Namun, mungkin banyak yang lupa bahwa tak sedikit pula dosen yang bekerja di perguruan tinggi swasta (PTS), yang dalam kesehariannya tidak dilindungi undang-undang dalam masalah pendapatan.

Untuk dosen PTN, sejumlah haknya tercantum dalam peraturan pemerintah atau undang-undang. Misal, di Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 yang mengatur tentang tunjangan profesi guru dan dosen. Dosen PTN yang menduduki jabatan fungsional mendapatkan tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok. Kita juga bisa minilik Peraturan Presiden Nomor 65/2007 tentang tunjangan dosen. Yang sedikit “menggelitik”, di dalamnya menyebutkan bahwa dosen yang menjabat sebagai guru besar akan mendapatkan tunjangan Rp 1,35 juta. Adapun dosen yang mendapat tugas tambahan sebagai rektor dengan jabatan guru besar akan mendapatkan tunjangan Rp 5,5 juta. Itu di luar gaji pokok.

Lalu, bagaimana dengan dosen yang baru masuk, baru selesai kuliah magister, dan tidak memiliki pengalaman mengajar?

Baca juga: Beberapa PR Terkait Pelaksanaan Aturan ‘Publisher’s Rights’ di Indonesia

Menurut informasi yang saya baca, sebelum ada perhatian dari Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan meningkatkan tunjangan dosen pada 2024, dosen PNS yang bekerja 0–1 tahun masuk golongan III dengan gaji pokok berkisar antara Rp 2,6 juta sampai Rp 4,7 juta per bulan. Sementara itu, untuk golongan paling tinggi, yakni golongan IV, kisaran gajinya Rp 3,04 juta sampai Rp 5,9 juta. Cukup waw (kecil), bukan?

Muncul pertanyaan, apakah pemerintah tahu seberapa sulit, butuh waktu berapa lama, dan butuh biaya berapa untuk menjadi guru besar? Saya rasa pemerintah tidak mengerti dan tidak tahu (atau tidak mau tahu?). Biasanya, jika ada kritik seperti ini, masyarakat umum atau beberapa oknum di pihak pemerintah akan membalasnya dengan “kenapa tidak ikut beasiswa?” atau “kenapa tidak ikut hibah riset?”

Apakah mereka mengetahui persaingan mendapatkan hibah dan beasiswa, baik untuk dosen PTN dan PTS, itu super-duper sulit? Tentu saja tidak sekadar mendaftar dan langsung berhasil lolos. Saingan di dalamnya bukan masyarakat biasa, tetapi mereka yang juga memiliki kemampuan setara atau bahkan lebih dari dosen itu sendiri. Belum lagi jumlah hibah dan beasiswa yang tak sebanding dengan jumlah dosen yang ada.

Sekarang saya coba bahas dosen non-ASN alias dosen PTS. Jika melihat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dosen PTS berhak mendapat gaji pokok dan tunjangan, tetapi nominalnya berdasar kemampuan universitas atau yayasan. Artinya, jika yayasan tersebut besar dan punya kekuatan finansial, otomatis pendapatan yang diterima dosen PTS pun besar. Namun, bagaimana jika tidak? Kondisi di lapangan yang saya tahu, yayasan (dengan kondisi keuangan terbatas) sekadar memberi gaji atau tunjangan dengan nominal di bawah bayaran pekerja pada umumnya.

Seorang kawan pernah protes masalah ini ke otoritas pemerintahan terkait. Namun, mereka tidak dapat membantu karena kewenangan pemberian upah dosen PTS ada pada yayasan yang menaungi universitas tempatnya mengajar. Pemerintah tidak ikut campur.

“Anda seharusnya bersyukur bisa jadi dosen, yang lain tuh susah cari kerja!” adalah kalimat yang paling sering kami dapatkan di media sosial setiap kami protes masalah pendapatan. Tentu saja kami bersyukur dapat pekerjaan yang terbilang bagus. Namun, ada hak yang layak kami terima atas kewajiban dari “pekerjaan bagus” yang sudah kami jalani itu. Lagi pula, bersyukur dan hak adalah dua hal berbeda, bukan?

Menjalani profesi sebagai dosen adalah sebuah tantangan di Indonesia. Setiap semester dosen dibebani dengan mengajar, meneliti, dan melaksanakan pengabdian masyarakat. Semuanya mesti ada proposal yang diajukan, bukti, dan laporan yang cukup detail. Memang pemerintah memberikan dana tunjangan sertifikasi untuk para dosen dengan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Namun, sayangnya tidak semua dosen mendapatkan sertifikasi dosen. Ada yang masih dalam proses. Ada pula yang terlewat untuk menjalankan satu bagian dari tri dharma perguruan tinggi dalam satu semester, sehingga ia harus menunggu dua tahun. Ada pula yang tidak punya dana untuk beragam tes persyaratan, seperti tes bahasa Inggris, potensi akademik, dan pekerti. Dana yang dibutuhkan untuk tes persyaratan itu nominalnya lumayan besar bagi kami.

Baca juga: Tak Hanya El Nino, Beras Mahal karena Rapuhnya Adaptasi Iklim Pertanian Kita

Haruskah saya iri dengan seorang teman yang menjadi dosen di sebuah universitas swasta di negara tetangga? Baru lulus program doktor, ia masuk universitas swasta dengan gaji setara Rp 20 juta per bulan.

Saya lihat, membiarkan dosen PTN atau PTS diupah kecil hanya membuat pendidikan tinggi kita bertarung dalam masalah yang sama dari tahun ke tahun, yaitu urusan kesejahteraan para dosennya; Bukan masalah perbaikan riset guna meningkatkan persaingan global, bukan pula menciptakan lulusan yang berkualitas dan berguna di masyarakat, dan seterusnya.

Dengan kondisi kesejahteraan yang belum selesai, banyak dosen terpaksa mencari pekerjaan sampingan. Dampaknya, dosen tak maksimal menjalankan tugas utamanya, yakni melayani mahasiswa dan meneliti. Pada beberapa kasus, rendahnya pendapatan dosen ini membuat dosen rentan terjerat dalam praktik manipulatif-koruptif. Misalnya, jual-beli paksa buku perkuliahan hingga membuka jasa pembuatan skripsi (!). Hal lain bisa ditanyakan kepada mahasiswa: Saat bimbingan atau saat kelas berlangsung, apakah mereka pernah menjumpai dosen izin tidak hadir karena sibuk di tempat lain? Saya yakin banyak yang menjawab pernah.

Oleh karena itu, jika pemerintah ingin universitas di negeri ini menjadi world class university, menciptakan world class researcher, apalagi ingin menjadi universitas berbasis riset untuk PTN atau PTS dalam negeri, masalah kesejahteraan ini sangat perlu diperhatikan. Afterall, ini semua tentang political will saja.

• *) Isi artikel ini menjadi tanggung jawab penulis. Redaksi menerbitkan ini sebagai wadah untuk diskusi, kebebasan berekspresi, dan kebebasan berpendapat.
• tulisan asli disadur dari website propublika https://propublika.id/esai/janganjadidosen/

Satu musim kompetisi memang lama, tapi apakah boikot akan merugikan persib? Saya rasa tidak, persib secara finansial bukanlah Perusahaan kemarin sore, konsuorsium Perusahaan mereka sudah multinasional, bukan lagi level nasional, perputaran fiansial mereka sudah sangat mapan dan sudah sangat mempersiapkan jika ada nya lost di perusahaan mereka, jadi apalah artinya lost dari boikot yang ungkin kehilangan hnya dibawah 5% bagi mereka? Apa pula artinya bayar denda dari supporter yang memaksakan untuk away hingga klub kena denda pssi? Ya jelas, ga kerasa.

Sejak kuliah saya diajarkan keberpihakan pda korporat, maka langkah2 saya pasti mendukung kebijakan korporat, namun jika “gerak” sudah over, maka saya sedikit mengetahui bagaimana caranya “melawan” overnya tersebut, silahkan DM untuk info lebih lanjut haha. Sebuah pertanyaan menarik dari saya, setelah boikot akan “kritik” masalah dari manajemen ke bobotoh, lalu mau ngapain lagi? Seorang ahli strategi perang dari akademy sandhurst pernah bilang bahwa perang kota adalah perang yang menyulitkan para politisi dan petinggi, perang kota lebih terkenal sulit dari pada perang di pegunungan, udara bahkan laut sekalipun, karena akan banyak sekali “korban” yang kena, merusak banyak sektor juga. Tidak saya tidak ingin ada perang kota antara bobotoh dan manajemen, tetapi saya sedikit berharap, setelah boikot ini aka nada lagi beragam “Gerakan” dari bobotoh. Muncul pertanyaan, kenapa saya begitu emosi? Tidak saya tidak emosi, saya beberapa kali ngobrol lewat bapa deputy akan permasalahan ini secara garis besar dan sempat direncanakan ketemu, namun mungkin jadwal kami belum tepat saja.

Saya melihat beberapa kali “kebijakan” manajemen tidak berpihak pada supporter, mulai dari ticketing yang rumit, menutup pintu diskusi, tidak adanya bantuan saat ketua salah satu kelompok supporter dipanggil komisi disiplin, namun itu semua terjadi pasca banned seumur hidup untuk dating ke stadion untuk beberapa supporter dari manajemen. Itu merupakan rentetan “kesalahan” manajemen yang buat saya sebetulnya sangat dapat dihindari jika strategi kebijakan komunikasi korporat mereka berjalan dengan baik. Entah mungkin manajemen saat ini ingin football industry seperti halnya FA di inggris, entahlah. Yang paling konyol saat tobias dipanggil komdis pssi, iya itu sangat lucu, kebetulan saya membaca surat pemanggilannya dan pasal2 yang menjeratnya, iya betul, lucu.

Saya bobotoh biasa yang tidak tergabung dalam kelompok supporter manapun, saya juga sangat tidak peduli sikap salah satu komunitas bobotoh yang akhirnya menyatkan merapat pada managemen, iya perut orang, susu anak tidak bisa dibuat kenyang dengan seberapa idealismenya kamu dalam mendukung tim sepakbola. Saya Cuma ingin tau pasca “boikot” ini apakah tetap ada bentuk perlawanan, karena memang “terdiskriminasi” para supporter ini dan baiknya tidak diam, hanya karena ingin nonton persib, apakah akan pasrah dan Kembali nonton ke stadion atau sedikit melawan supaya seru?

Saat membaca ini, bobotoh di lini masa X pasti sedang banyak melihat seliweran poto dan info mengenai tim persib legend dengan menggunakan kaos bertuliskan salah satu calon presiden ganjar pranowo dan pernyataan resmi klub tidak berafiliasi dengan mereka dan satu sosok calon presiden tertentu (atau dengan yang lain? #eh).

Jika kita bicarakan sedikit sejarah, sejauh yang saya baca, Persib dan suporternya termasuk salah satu entitas yang cukup aktif di sepakbola indonesia saat ada momentum politik. Kita mungkin masih ingat saat manager dan pemain persib ikut kampanye politik pilbup Sumedang, juga saat sebagian suporter ikut kampanye calon legislatif, gubernur jawa barat pernah dijadikan duta tim, dan terakhir bagaimana munculnya komunitas bobotoh jokowi pada tahun 2019 dan sekarang muncul fenomena persib legend ini.

Peneliti Halim dan Lalongan pernah menjelaskan bahwa sebuah partisipasi poliitk bisa dilakukan secara individual ataupun kolektif atau bersama sama. Yang dilakukan secara individu biasanya tidak menimbulkan friksi di maksyarakat, namun jika dilakukan secara kolektif biasanya menimbulkan friksi, apalagi menyangkut suatu budaya populer yang sudah sangat menempel sebagai satu identitas kedaerahan, misalnya persib.

Apakah kita juga harus mengingat masa lalu, dimana federasi sendiri terbentuk dengan tujuan untuk melawan pihak belanda? Jadi dengan sejarah seperti itu, apakah suatu hal yang wajar juga jika klub ya sekarng juga erat bersahabat dengan politik?

Tapi kenapa pesona persib begitu menawan untuk para elit dan kelompok politik? Teddy tjahjono (dilansir bola.net) pernah mengkliam jika persib memiliki 22 juta suporter, angka ini tentu sangat signifikan jika kita kaitkan pada sisi politik. Daftar pemilih tetap KPU untuk tahun 2024 sebanyak 204 juta penduduk, bisakah terbayang berapa persen jika satu elit atau satu kelompok politik memiliki 2–30 persen dari 22 juta orang pendukung persib bandung saja, dari angka itu sekilas kita tau, persib merupakan medium yang menarik untuk “terlibat” dalam politik. Kita pun seakan sudah tidak aneh lagi melihat gimmick politik dimana elit atau kelompok politik, menggunakan pernak pernik persib saat pemilihan umum, misal poto sambil membawa syal persib saat musim kampanye, atau tibatiba menggunakan jaket persib saat poto untuk baligo demi kepentingan elektoral, tapi apakah harus biasa dan mengerti? negara kita mengatur akan hak ini dalam Pasal 43 Ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dinyatakan, “setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, jadi bebaskeun. TAPI, dalam setiap kampanye politik, dalam format apapun itu, sistem penyaringan ada pada diri individu, diartikan setiap bobotoh punya kuasa atas dirinya sendiri, apa dia mau menerima informasi dan melaksanakan akan pesan politik yang disebarkan lewat klub atau kelompok suporternya tersebut atau tidak?

Kita tarik sedikit ke masa lalu, federasi sepakbola (PSSI) di indonesia memang terbentuk atas dasar politik, sebagai sarana pemersatu bangsa indonesia untuk melawan penerintahan belanda saat itu, jadi jika sekarang masih berpolitik, apakah persib dan sepakbola indonesia pada umumnya memang sudah ditakdirkan untuk selalu dekat dengan perpolitikan?

Saya jadi teringat salah satu adegan di the simpsons, dimana burney Gumble seorang pemabuk, melihat kampanye Mr. Burns, dia bilang “pemilihan umum? Bukankah itu saat para politikus menutup pintu mereka (untuk mendengarkan suara rakyat) bukan?”, every man for themselves, wahai bobotoh!

· Penulis adalah bobotoh biasa yang kebetulan suka politik

Dalam berbagai kesibukan-kesibukan tersebut, sangat lumrah buat saya untuk mengeluh, untuk berkeluh kesah, merasa sendiri, iya saya jauh dari rumah dan dari keluarga. Berbagai macam masalah-masalah tersebut selalu saya tampar dengan pemikiran “lebih baik pusing karena pekerjaan drpd pusing karena tidak punya kerjaan”, iya bertahun tahun kalimat tersebut seakan menjadi pengingat saya saat saya lelah.

Tapi fase adaptasi ini akan berakir bagi setiap orang, karena ini bukan fase permanen, ini hanya temporer. Saat ini fase tersebut pun akan berakhir buat saya, sudah saatnya saya mengarungi lautan ini sendiri..

Sebenarnya entah ada atau tidak ya itu titik nyaman? setelah lebih dari 10 tahun bekerja kesana kemari, banyak bidang, mulai dari staf barang, jualan kaos, tukang photo, wartawan atau sekarang staf pengajar, saya belum menemukan titik nyaman tersebut. Tapi apa benar jika titik nyaman itu adalah titik saat kita sudah sangat matang dari segi finansial? hanya itukah tolak ukur kenyamanan seseorang? jika memang itu tolak ukurnya, tanpa bermaksud kurang bersyukur, tentu saya belum sampai kesitu.

Terlalu jauh sebenarnya membahas titik nyaman, yang saya sendiri pun tidak tau definisinya titik nyaman seperti apa itu di hidup. Titik jenuh mungkin saya atau mungkin kita sering merasakannya. Titik dimana saya merasa mentok entah kemana lagi bergerak. saya pernah baca, seorang pesohor pernah bilang, katanya jangan settle di satu kerjaan sampai usia mu 40, dulu saya tidak mempercayai itu, saya pernah berpikir karir yang baik dan settle itu harus dimulai dirintis dari usia mu 33–36an, semua harus terencana dengan baik dan matang, tapi saya salah, saya yang saat itu masih muda, tidak mengerti bahwa masalah tentu akan datang silih berganti dan tentunya sangat mampu merubah jalan hidup. Titik jenuh sudah dimulai lumayan lama dan terus berdetak mengikuti waktu, namun kemudian mengkonversinya menjadi titik renungan supaya terdengar lebih enak.

Kini sering diingatkan, oleh siapa atau apa saja, bahwa kesempatan akan selalu datang di depan mata, titik jenuh bisa dengan mudah ditepis, kalo kata eminem; if you had one shot or one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment would you capture it or just let it slip? saya yang sekarang jelas bakalan tangkap kesempatan itu. Saya akan mencari definisi titik nyaman, titik yang sebenarnya entah bagaimana dan seperti apa. Siapkah untuk meninggalkan semua dan memulai lagi semuanya dengan hal baru? mungkin sudah saatnya saya mengatakan iya..

Tanpa disadari budaya sepakbola di indonesia sangat erat dengan politik. terbentuknya PSSI pun dilandasi alasan politik, tetapi dengan tujuan mulia (bukan alat pencapaian kekuasaan), menjadikan sepakbola sebagai alat pemersatu bangsa. tetapi itu jaman dahulu.

Sekarang telah terjadi transformasi besar-besaran, terjadi pergeseran dalam memahami politik di sepakbola. football used as a medium for political purposes: clubs are associations with the power to attract many supporters who may be persuaded to support the political interests attached to the club. Attributes and symbols associated with football team are used by political elites and become prevalent during the campaign periods, which goes hand in hand with increased interactions between the political elite with football team and supporters.

Because of a variety of advantages and as logical consequences of the entanglementbetween football and politics, many football team in Inndonesia has become very attractive as political medium used by political elites to their advantage to influence voters. yes it sucks. Using football as a media in the political communication process in elections in Indonesia is a new trend.