<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0" xmlns:cc="http://cyber.law.harvard.edu/rss/creativeCommonsRssModule.html">
    <channel>
        <title><![CDATA[Stories by Verdi Dwi Febrian on Medium]]></title>
        <description><![CDATA[Stories by Verdi Dwi Febrian on Medium]]></description>
        <link>https://medium.com/@dwifebrianverdi?source=rss-3a2a78c2d3f8------2</link>
        <image>
            <url>https://cdn-images-1.medium.com/fit/c/150/150/0*OZwt3IqVUyqZxNzj</url>
            <title>Stories by Verdi Dwi Febrian on Medium</title>
            <link>https://medium.com/@dwifebrianverdi?source=rss-3a2a78c2d3f8------2</link>
        </image>
        <generator>Medium</generator>
        <lastBuildDate>Sun, 22 Nov 2026 22:56:33 GMT</lastBuildDate>
        <atom:link href="https://medium.com/@dwifebrianverdi/feed" rel="self" type="application/rss+xml"/>
        <webMaster><![CDATA[yourfriends@medium.com]]></webMaster>
        <atom:link href="http://medium.superfeedr.com/" rel="hub"/>
        <item>
            <title><![CDATA[Skema Ekspor Benih Lobster Guna Menembus Rantai Nilai]]></title>
            <link>https://medium.com/@dwifebrianverdi/skema-ekspor-benih-lobster-guna-menembus-rantai-nilai-72ff27d61357?source=rss-3a2a78c2d3f8------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/72ff27d61357</guid>
            <dc:creator><![CDATA[Verdi Dwi Febrian]]></dc:creator>
            <pubDate>Fri, 13 Dec 2024 16:49:04 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2024-12-13T17:07:21.653Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>#HasilPembelajaran #Skema #Ekspor #Lobster</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/778/1*h4XtanVcuefmgnyOJk3z0A.png" /><figcaption>Skema Ekspor Benih Lobster</figcaption></figure><p>Dalam tulisan ini, penulis akan membedah “Skema Menembus Rantai Nilai dalam Ekspor Benih Lobster”. Skema ini merupakan hasil kajian penulis terhadap dinamika ekspor benih lobster di Indonesia. Penulis akan menjelaskan bagaimana pola ini berhubungan dan bisa menjadi alternatif dari ekspor benih lobster. Berikut adalah aspek-aspek yang terdapat dalam skema ini :</p><p><strong>Landasan Teori</strong></p><p><strong>Ekonomi Sosial Smith-Marx</strong><br>Mengintegrasikan prinsip:</p><ul><li>Adam Smith: efisiensi pasar, pembagian kerja, inovasi, dan kewirausahaan.</li><li>Karl Marx: keadilan sosial, jaring pengaman sosial, distribusi kekayaan, dan antisipasi eksploitasi.</li></ul><p><strong><em>Global Value Chain Analysis</em> (GVCA)</strong></p><ul><li>Menganalisis nilai tambah di sepanjang rantai produksi.</li><li>Mengidentifikasi hambatan pada rantai nilai global.</li><li>Mengevaluasi distribusi nilai di dalam marketplace.</li></ul><p><strong><em>Post-Harvest Principle</em></strong></p><ul><li>Menciptakan standar bagi serikat nelayan untuk maju ke ranah global.</li><li>Sebagai fungsi checking dan evaluasi terhadap hasil produksi serikat nelayan.</li><li>Menjadi komitmen serikat nelayan untuk bekerja sama secara global.</li><li>Menjaga keberlanjutan sumber daya alam dalam konteks ini lingkungan laut dan ekosistem perikanan di laut.</li></ul><p><strong>2. Tujuan Utama</strong></p><ul><li>Memperpendek rantai nilai yang menghambat nelayan kecil.</li><li>Memberikan akses pasar global bagi serikat nelayan lokal.</li><li>Memberdayakan nelayan kecil dengan proteksi sosial dan peluang bisnis.</li></ul><p><strong>3. Struktur dan Elemen Framework</strong></p><p><strong>A. <em>Digital Platform</em>: Online Marketplace</strong></p><p><strong>Fitur Utama</strong>:</p><ul><li><em>Marketplace</em>: Tempat transaksi antara nelayan, pembeli lokal, dan global.</li><li><em>Profil Serikat Nelayan</em>: Menampilkan identitas, lokasi, dan produk nelayan.</li><li><em>Transparansi Rantai Nilai</em>: Visualisasi rantai nilai dari produksi hingga konsumen akhir.</li><li><em>Dashboard Ekonomi</em>: Analisis data pasar untuk membantu pengambilan keputusan oleh serikat nelayan.</li><li><em>Sistem Asuransi</em>: Terintegrasi dengan aplikasi untuk perlindungan sosial.</li></ul><p><strong>Teknologi Pendukung</strong>:</p><ul><li><em>Blockchain</em>: Menjamin transparansi dalam transaksi dan rantai nilai.</li><li><em>AI-Powered Analytics</em>: Prediksi harga pasar, kebutuhan global, dan rekomendasi strategi bisnis.</li></ul><p><strong>B. <em>Organisasi Produsen</em>: Serikat Nelayan</strong></p><p><strong>Fungsi Utama</strong>:</p><ul><li><em>Kolaborasi</em>: Mengorganisir nelayan berdasarkan wilayah atau komunitas.</li><li><em>Proteksi Sosial</em>: Memberikan asuransi, bantuan finansial, dan pelatihan bisnis.</li><li><em>Advokasi</em>: Memastikan posisi tawar yang kuat di pasar bebas.</li></ul><p><strong>Struktur Internal</strong>:</p><ul><li>Representasi demokratis dengan pengambilan keputusan bersama.</li><li>Sistem pembagian keuntungan yang adil.</li></ul><p><strong>C. <em>Model Bisnis</em>: Pendekatan Hybrid Smith-Marx</strong></p><p><strong>Prinsip Smith</strong>:</p><ul><li>Fokus pada efisiensi produksi dan pembagian kerja.</li><li>Mendorong inovasi produk dari nelayan.</li></ul><p><strong>Prinsip Marx</strong>:</p><ul><li>Distribusi keuntungan yang adil.</li><li>Jaring pengaman sosial untuk nelayan kecil.</li></ul><p><strong>Mekanisme Pembagian Nilai</strong>:</p><ul><li>Nelayan mendapatkan porsi pendapatan langsung dari transaksi.</li><li>Serikat mengelola sebagian keuntungan untuk layanan sosial dan pengembangan komunitas.</li></ul><p><strong>D. <em>Evaluasi dan Pengawasan</em>: GVCA</strong></p><ul><li>Mengidentifikasi posisi nilai tambah di setiap tahap rantai nilai.</li><li>Memastikan nilai lebih besar diperoleh oleh nelayan kecil.</li><li>Monitoring melalui sistem digital untuk mencegah eksploitasi pasar.</li></ul><p><strong>4. Implementasi dan Operasional</strong></p><p><strong>A. Tahapan Implementasi</strong>:</p><ol><li><strong>Pemetaan Serikat Nelayan</strong>: Identifikasi serikat nelayan di berbagai daerah.</li><li><strong>Pengembangan Aplikasi</strong>: Mengintegrasikan fitur marketplace, proteksi sosial, dan transparansi rantai nilai.</li><li><strong>Edukasi Digitalisasi</strong>: Melatih nelayan kecil dalam menggunakan aplikasi dan memahami rantai nilai global.</li><li><strong>Pilot Project</strong>: Uji coba di beberapa wilayah untuk memastikan keberhasilan model.</li></ol><p><strong>B. Kolaborasi dengan Stakeholder</strong>:</p><ul><li>Pemerintah: Mendukung kebijakan dan regulasi.</li><li>Investor: Pendanaan pengembangan aplikasi dan modal serikat.</li><li>LSM: Advokasi nelayan kecil dan pengawasan.</li></ul><p><strong>5. Output yang Diharapkan</strong></p><ul><li><strong>Pemberdayaan Ekonomi Nelayan</strong>: Nelayan kecil memiliki akses pasar yang lebih luas dan lebih adil.</li><li><strong>Rantai Nilai yang Transparan</strong>: Mengurangi eksploitasi oleh tengkulak atau pihak perantara.</li><li><strong>Keberlanjutan Ekonomi Lokal</strong>: Mengoptimalkan sumber daya laut tanpa merusak ekosistem.</li></ul><p><strong>6. Indikator Keberhasilan</strong></p><ul><li>Peningkatan pendapatan rata-rata nelayan kecil.</li><li>Jumlah serikat nelayan yang tergabung dalam marketplace.</li><li>Volume ekspor produk perikanan melalui marketplace.</li><li>Pengurangan ketergantungan pada tengkulak lokal.</li><li>Kesejahteraan sosial nelayan melalui program asuransi dan bantuan keuangan.</li></ul><p>Penulis akan memulai penjelasan dari bagian kiri (<em>Union) </em>ke kanan (<em>Online Marketplace). </em>Awalnya penulis merasa diperlukannya serikat nelayan sebagai wadah nelayan untuk berkembang dan memperkuat daya jual tangkapan mereka dengan saling bekerja sama secara egaliter sehingga tercipta relasi yang sehat antar nelayan. Setelah relasi yang sehat tercipta dalam bentuk kolaborasi antar nelayan (produsen) maka diperlukan standarisasi sebelum benih-benih lobster bisa diekspor.</p><p>Standarisasi ini akan menggunakan parameter <em>Post-Harvest </em>sesuai dengan prinsip yang digunakan oleh <em>Food and Agriculture Organization</em>. Alasan penggunaan standarisasi ini karena standar ini digunakan secara global dan terakreditasi lewat FAO. Sehingga serikat-serikat nelayan tadi bisa menjangkau ranah global dengan standar yang sesuai.</p><p>Hasil produksi serikat-serikat nelayan akan dipasarkan lewat <em>Online Marketplace </em>yang menjangkau ranah nasional dan internasional. <em>Online Marketplace </em>ini akan menggunakan teori ekonomi sosial Smith-Marx sehingga dapat menjamin kesejahteraan serikat nelayan dengan menciptakan peluang pasar kompetitif namun juga memiliki batasan-batasan seperti batasan penjualan agar tidak terjadi dominasi pasar oleh beberapa serikat.</p><p>Digitalisasi ini mungkin akan sulit di beberapa daerah namun untuk mengatasi hal ini, penulis akan mencanangkan pembekalan awal untuk serikat nelayan yang belum bisa mandiri hingga memiliki keperluan dasar untuk berkompetisi dalam <em>Online Marketplace</em>. Lalu, evaluasi terhadap serikat dan <em>Online Marketplace </em>akan dilakukan dengan <em>Global Value Chain Analysis</em>. Pada bagian ini GVS memiliki peran penting untuk menjaga skema ini tetap berkembang dan tidak stagnan juga meminimalisir kecurangan maupun kesalahan dalam jalur distribusi baik nasional hingga internasional.</p><p>Sekian penjelasan terhadap “Skema Menembus Rantai Nilai dalam Ekspor Benih Lobster”. Penulis berharap skema ini akan berkontribusi terhadap ilmu pengetahuan sekaligus nelayan yang terdampak sehingga bisa sejahtera.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=72ff27d61357" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Landasan Teori dan Konsep dalam Rekayasa Skema Ekspor Benih Lobster]]></title>
            <link>https://medium.com/@dwifebrianverdi/landasan-teori-dan-konsep-dalam-rekayasa-skema-ekspor-benih-lobster-a6ddb83024de?source=rss-3a2a78c2d3f8------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/a6ddb83024de</guid>
            <dc:creator><![CDATA[Verdi Dwi Febrian]]></dc:creator>
            <pubDate>Fri, 13 Dec 2024 14:33:55 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2024-12-13T16:18:27.560Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>#PembelajaranMandiri #MingguKe-14</p><p>Dalam tulisan ini, penulis akan membentuk rekayasa skema melalui landasan teori dan konsep. Skema ini sendiri akan berbentuk aplikasi digital berupa <em>Online Marketplace </em>dengan mengintegrasikan Ekonomi Sosial Smith-Marx dan <em>Global Value Chain Analysis. </em>Alasan penulis mengambil <em>Online Marketplace </em>karena penulis merasa perlunya pemberdayaan nelayan kecil melalui digitalisasi pasar. Digitalisasi pasar ini akan memperpendek rantai nilai yang sudah mengikat nelayan kecil karena tidak hanya ada satu pintu pasar bagi nelayan.</p><p>Ekonomi sosial Smith-Marx sendiri adalah bentuk pengintegrasian prinsip ekonomi sosial dari Adam Smith dan Karl Marx sehingga dapat menciptakan ekonomi yang seimbang secara kompetitif. Konsep ekonomi sosial menurut masing-masing tokoh sangat berbeda antar satu sama lain. Smith memaknai ekonomi sosial sebagai bentuk kebebasan pasar dan individualis, sedangkan Marx melihatnya sebagai bentuk eksploitasi bourjuis terhadap proletar sehingga menurut Marx, diperlukan aspek sosialisme dalam penerapan prinsip ekonomi. Perbedaan yang sangat kontras ini memunculkan ide bagi penulis.</p><p>Menurut penulis, jika penerapannya disesuaikan dengan aspek-aspek yang semisal pada aspek tertentu pandangan Smith digunakan sedangkan pada aspek lain pandangan Marx yang digunakan, akan bisa menciptakan ekonomi sosial yang dinamis dan adaptif terhadap keadaan produsen dan konsumen juga bisa mengurangi eksploitasi berlebih baik secara SDM maupun alam. Dengan pemikiran ini, penulis menawarkan bentuk teori yang menggabungkan pemikiran Smith dan Marx untuk menjawab permasalahan ekspor benih lobster serta penerapannya dalam skema.</p><p>Teori ini akan menggunakan prinsip efisiensi pasar dan pembagian kerja Smith namun juga tetap memerhatikan kemungkinan eksploitasi dan ketidakadilan yang menjadi kekhawatiran Marx. Lalu, menggabungkan advokasi Smith untuk inovasi dan kewirausahaan dengan seruan Marx untuk jaring pengaman sosial dan distribusi kekayaan yang adil.</p><p>Penerapan dari teori ini memang sudah banyak digunakan dalam ekonomi modern namun belum banyak diterapkan dalam ranah perikanan mikro terutama nelayan kecil dan pembudidaya kecil. Sehingga diperlukan penerapan konsep ini melalui skema ekspor benih lobster melalui <em>Online Marketplace</em>.</p><p>Teori selanjutnya yang memiliki analisis sekaligus pengawasan dalam skema ekspor benih lobster melalui <em>Online Marketplace </em>adalah <em>Global Value Chain Analysis. Global Value Chain Analysis </em>adalah teori yang menekankan pada pemahaman tentang bagaimana nilai tambah diciptakan, didistribusikan, dan dikendalikan di sepanjang rantai produksi global (Gereffi, et al. 2005). Penggunaan teori ini akan berfungsi untuk mengevaluasi kondisi ekonomi yang terjadi dalam pasar digital <em>Online Marketplace </em>serta rantai nilai di ranah global.</p><p>Selanjutnya, skema ini akan menerapkan prinsip <em>Post-Harvest</em>. Prinsip ini digunakan secara luas dan merupakan landasan dalam pemanfaatan sumber daya alam oleh <em>Food and Agriculture Organization. </em>Prinsip ini mengedepan pada aspek efisiensi, keberlanjutan, dan memaksimalkan nilai jual. Sehingga penulis menggunakan prinsip ini sebagai bentuk standarisasi teknis global dari <em>Online Marketplace.</em></p><p>Ranah global di sini merupakan tujuan akhir dari <em>Online Marketplace </em>yang akan berorientasi pada pasar global namun berbasis pada serikat nelayan daerah di suluruh Indonesia. Nantinya aplikasi ini akan mewadahi sebanyak mungkin serikat nelayan di Indonesia yang masih belum bisa berdiri sendiri sebagai badan bisnis. <em>Online Marketplace</em> ini akan menjadi kunci dalam menembus rantai nilai yang melimitasi peluang pasar nelayan kecil.</p><p><strong>Lalu, apakah hal ini bisa menjamin nelayan bisa tetap berkompetisi secara adil?</strong></p><p>Pertanyaan ini pasti akan muncul jika kita berbicara tentang pasar digital yang bebas dan kompetitif. Untuk itu, penulis akan mencanangkan pola kolaborasi produsen dalam bentuk serikat nelayan yang akan dibagi menurut daerah asal nelayan atau komunitas nelayan berada. Dengan <em>Online Marketplace, </em>serikat-serikat nelayan tadi bisa berkompetisi secara adil serta dalam pelaksanaannya.</p><p>Serikat ini akan menjamin keamanan sosial nelayan dengan memberikan perlindungan terhadap nelayan seperti bantuan finansial, asuransi, dan pemberdayaan nelayan kecil yang belum bisa mandiri. Bentuk perserikatan juga menjamin kedudukan egaliter antar nelayan namun tetap memiliki representasi serikat yang mewakili serikat. Oleh karena itu, dalam skema yang akan penulis buat, serikat akan digunakan sebagai proteksi terhadap nelayan kecil dan rentan dari ancaman ekonomi yang mungkin muncul dari pasar bebas.</p><p>Referensi :</p><p>Gereffi, G., Humphrey, J., &amp; Sturgeon, T. (2005). The Governance of Global Value Chains. <em>Review of International Political Economy</em>, <em>12</em>(1), 78–104. <a href="http://www.jstor.org/stable/25124009">http://www.jstor.org/stable/25124009</a></p><p>Trienekens, J. H. (2012). Value Chains in Developing Countries: A Framework for Analysis. In M. P. van Dijk &amp; J. Trienekens (Eds.), <em>Global Value Chains: Linking Local Producers from Developing Countries to International Markets</em> (pp. 43–68). Amsterdam University Press. <a href="http://www.jstor.org/stable/j.ctt46mshk.5">http://www.jstor.org/stable/j.ctt46mshk.5</a></p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=a6ddb83024de" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Meninjau Kembali Rantai Nilai dalam Konteks Negara Berkembang Sebagai Upaya Menembus Rantai Nilai…]]></title>
            <link>https://medium.com/@dwifebrianverdi/meninjau-kembali-rantai-nilai-dalam-konteks-negara-berkembang-sebagai-upaya-menembus-rantai-nilai-3c16aeb5ec50?source=rss-3a2a78c2d3f8------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/3c16aeb5ec50</guid>
            <dc:creator><![CDATA[Verdi Dwi Febrian]]></dc:creator>
            <pubDate>Thu, 12 Dec 2024 21:11:43 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2024-12-13T14:28:44.867Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<h3>Meninjau Kembali Rantai Nilai dalam Konteks Negara Berkembang Sebagai Upaya Menembus Rantai Nilai Ekspor Benih Lobster</h3><p>#PembelajaranMandiri #MingguKe-13</p><p>Tulisan merupakan persiapan dalam rekayasa skema menembus rantai nilai atau <em>value chain. </em>Untuk itu, penulis akan membedah pola relasi apa saja yang perlu diperhatikan dalam rantai nilai yang perlu dibentuk sehingga dapat memperbesar peluang dan akses pasar global untuk nelayan kecil yang terpinggirkan di negara berkembang. Penulis akan menggunakan <em>framework</em> dari Jacques H. Trienekens dalam karyanya “<em>Value Chains in Developing Countries A Framework for Analysis</em> (2012)<em>” </em>untuk melihat pola relasi aktor dalam rantai nilai di Indonesia<em>.</em></p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/518/1*ec9MYmHrtmoEQjIJApgIrA.png" /><figcaption>Value Chains in Developing Countries A Framework for Analysis</figcaption></figure><p>Berdasarkan <em>framework</em> ini, Trienekens memetakan pola relasi yang ada pada rantai nilai di negara berkembang dalam dua perspektif. Pertama, perspektif horizontal yang mengambarkan jenis pola relasi aktor dalam value chain. Lalu yang kedua, perspektif vertikal yang mengambarkan jangkauan pola relasi. Dengan <em>framework </em>ini<em>, </em>penulis akan menggunakan relasi kolaborasi produsen dalam ranah <em>multinational companies</em> dan <em>nationally operating companies</em>. Penulis mengambil pola-pola relasi ini karena akan berhubungan dengan rekayasa skema ekspor benih lobster.</p><p>Sebelum membahas lebih lanjut pola relasi tersebut, penulis akan memberikan beberapa landasan teori dan konsep terkait rekayasa skema benih lobster. Teori dan konsep yang akan digunakan oleh penulis adalah teori ekonomi sosial Adam Smith dan dintegrasikan dengan pandangan Karl Marx terhadap teori ekonomi sosial. Teori ini akan diperkuat dengan penggunaan konsep <em>Global Value Chain Analysis </em>sebagai bentuk pendekatan yang digunakan untuk melihat bagaimana ekonomi sosial bekerja dalam rantai nilai di ranah global.</p><p>Sehingga nantinya pola relasi kolaborasi produsen dalam ranah <em>multinational companies</em> dan <em>nationally operating companies </em>dapat disimpulkan melalui teori dan konsep tersebut.<em> </em>Dengan begitu, rekayasa skema dapat dibentuk sesuai dengan tujuan awal yaitu menembus rantai nilai dan membuka kesempatan bagi nelayan kecil yang terpinggirkan. Skema akan menerapkan proses digitalisasi dengan bentuk <em>Online Marketplace </em>dengan analisis melalui <em>Global Value Chain Analysis. </em>Dalam skema ini, ekonomi sosial berfungsi sebagai landasan pemikiran dari skema yaitu untuk menciptakan peluang pasar yang berimbang antara aspek kapitalis dan sosialis sehingga diharapkan dapat mencapai kesejahteraan proletariat atau dalam konteks ini produsen kelas bawah yaitu nelayan kecil yang terpinggirkan namun juga adil bagi tiap <em>stakeholder</em>.</p><p>Referensi :</p><p>Trienekens, J. H. (2012). Value Chains in Developing Countries A Framework for Analysis. In G. Gereffi, <em>Global Value Chains. </em>Stable URL: <a href="https://www.jstor.org/stable/j.ctt46mshk.5">https://www.jstor.org/stable/j.ctt46mshk.5</a></p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=3c16aeb5ec50" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Problema Nelayan Kecil Pembudidaya Benih Lobster]]></title>
            <link>https://medium.com/@dwifebrianverdi/problema-nelayan-kecil-pembudidaya-benih-lobster-8db42f96ab34?source=rss-3a2a78c2d3f8------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/8db42f96ab34</guid>
            <dc:creator><![CDATA[Verdi Dwi Febrian]]></dc:creator>
            <pubDate>Wed, 04 Dec 2024 18:58:56 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2024-12-04T18:58:56.776Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>#PembelajaranMandiri #MingguKe-12</p><p>Pada tulisan ini, penulis akan memetakan masalah-masalah yang mungkin muncul akibat dari kebijakan-kebijakan terkait nelayan. Tak hanya kebijakan, penulis juga akan mengulas rantai nilai sebagai halangan bagi nelayan kecil. Pembahasan akan berfokus pada nelayan kecil pembudidaya benih lobster. Hal-hal ini adalah bentuk argumentasi penulis dari tulisan-tulisan sebelumnya.</p><p>Lalu melihat dari analisa kebijakan yang penulis lakukan pada minggu sebelumnya, penulis memetakan beberapa permasalahan yang sekiranya mungkin muncul :</p><ul><li><strong>Nelayan sulit memasarkan produknya ke pasar global tanpa bergantung pada eksportir besar akibat dari rantai nilai.</strong></li><li><strong>Kebijakan berusaha fokus terhadap keberlanjutan sumber daya namun tidak memiliki ambang batas ekspor yang jelas menyebabkan tetap adanya kemungkinan eksploitasi berlebih.</strong></li><li><strong>Penghapusan hutang terhadap BUMN bukan menjadi jawaban namun bisa menjadi sumber masalah baru karena belum didukung sistem audit yang kuat.</strong></li><li><strong>Adanya kemungkinan nelayan terlalu bergantung pada kredit pemerintah menyebabkan penurunan produktivitas.</strong></li></ul><p>Permasalahan ini sekiranya akan muncul jika kebijakan yang ada tidak dibersamai dengan <em>support system </em>yang memadai. <em>Support system </em>di sini bisa berarti pengawasan dan juga eksekutor yang paham tentang bagaimana kebijakan seharusnya berjalan. Di sisi lain, permasalahan juga datang dari nelayan itu sendiri.</p><p>Keadaan sosial nelayan bisa dikatakan cukup rumit sehingga berpotensi menjadi halangan bagi mereka sendiri dan kebijakan. Dalam komunitas nelayan, terdapat kelompok-kelompok nelayan entah itu kelompok nelayan pelaut atau pembudidaya. Keadaan ini menyebabkan nelayan secara alami harus berbagi hasil tangkap ataupun jual tangkapan sehingga mengurangi penghasilan individual. Ditambah tidak semua nelayan memiliki kapal, ada pula nelayan yang hanya menjual jasa ke perusahaan tangkap ikan atau tengkulak. Selain nelayan yang melaut, ada juga nelayan pembudidaya yang biasanya bekerja di tambak-tambak lepas laut.</p><p>Nelayan pembudidaya mungkin dipikir kita adalah pemilik tambak yang tidak perlu memikirkan tentang ada atau tidaknya hasil tangkapan. Namun jika menghubungkannya dengan kebijakan yang ada, kedudukan pembudidaya terutama pembudidaya kecil makin terancam dengan kebijakan ekspor yang baru. Meski Peraturan Pemerintah (PP) nomor 47 tahun 2024 sudah mempermudah masalah perhutangan nelayan. Hal ini penulis rasa masih belum bisa menjawab akar masalah yang ada di lapangan. Argumen ini berasal dari keadaan nelayan pembudidaya yang hanya bisa bergantung dari keadaan laut dan pasar. Memang, masalah finansial adalah masalah yang serius bagi pelaku usaha. Tapi bagi nelayan, ada masalah lain yang sekiranya sama pentingnya yaitu tentang alam dan ketergantungan.</p><p>Bagi pembudidaya yang sangat bergantung pada jalur distribusi dan rantai nilai, kebijakan yang ada belum bisa menjawab kesulitan mereka untuk lepas dari ketergantungan terutama pada pembudidaya kecil yang terpinggirkan dalam rantai nilai. Pembudidaya yang berada di rantai paling bawah sulit untuk menjaga kedudukan mereka sebagai produsen tetap sebab dari keadaan yang tidak menguntungkan mereka seperti tekanan dari aktor di atas mereka dan permasalahan ketersediaan alat yang memperumit pekerjaan mereka. Seharusnya yang diutamakan bukanlah penghapusan hutang namun penyediaan subsidi alat yang berkualitas namun terjangkau bagi nelayan maupun pembudidaya yang terpinggirkan. Adanya subsidi sekiranya dapat mengurangi ketergantungan mereka terhadap aktor di atas mereka dalam rantai nilai dan diharapkan dapat lepas dari tekanan rantai nilai serta bangkit dari keadaan yang sulit.</p><p>Membahas tentang rantai nilai, memang rantai nilai diperlukan nelayan untuk menjual hasil produksi mereka namun jika rantai nilai bisa ditembus dan nelayan dapat langsung menjual hasil tangkapan mereka pada konsumen lokal maupun global maka nelayan dapat mendapatkan keuntungan yang lebih masuk akal untuk mereka daripada menjual murah hasil produksi mereka pada tengkulak. Namun perlu dipahami bahwa relasi <em>patron-client </em>nelayan dengan tengkulak ataupun dengan pemodal bisa dikatakan cukup rumit. Relasi ini muncul dari hutang-piutang, minjam-meminjam barang, hingga bekerja sebagai buruh yang hanya mampu bekerja untuk pemodal. Hal-hal ini merupakan imbas dari rantai nilai yang menekan keuntungan nelayan kecil sehingga mereka tidak bisa berkembang.</p><p>Oleh karena itu, diperlukan skema yang sekiranya bisa membantu nelayan kecil dan terpinggirkan melewati rantai nilai yang tidak menguntungkan sehingga nelayan dapat lebih sejahtera. Skema ini akan menjadi bentuk jawaban dari kebolongan kebijakan dan diharapkan bisa membantu memaknai kembali relasi rantai nilai dan aktor-aktor di dalamnya.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=8db42f96ab34" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Implikasi Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 Terhadap Nelayan Kecil]]></title>
            <link>https://medium.com/@dwifebrianverdi/implikasi-peraturan-pemerintah-nomor-47-tahun-2024-terhadap-nelayan-kecil-452af5057fd8?source=rss-3a2a78c2d3f8------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/452af5057fd8</guid>
            <dc:creator><![CDATA[Verdi Dwi Febrian]]></dc:creator>
            <pubDate>Tue, 12 Nov 2024 18:12:45 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2024-11-12T18:12:45.556Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>#TinjauanPustaka #MingguKe-11</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/640/1*xYBRM5ang6LuvI2ZjGILOw.png" /><figcaption>Source : Pembukaan Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2024</figcaption></figure><p>Peraturan Pemerintah (PP) nomor 47 tahun 2024 menjadi bahan bacaan menarik dalam memaknai kesejahteraan ekonomi bagi nelayan kecil. Dalam PP ini banyak menyingung soal penghapusan hutang bagi UMKM, UMKM ini mencakup diantaranya petani dan nelayan kecil didasarkan pada UU nomor 20 tahun 2008. Sebelum kita membahas tentang undang-undang ini, alangkah baiknya jika kita memahami bagaimana hutang mempersulit nelayan kecil untuk sejahtera secara ekonomi.</p><h3>Hutang yang Melilit dan Mempersulit</h3><p>Data <a href="https://www.bps.go.id/id/publication/2024/09/18/52d85cbe9de005b6f5d69f95/profil-industri-mikro-dan-kecil-2023.html">BPS </a>memperkirakan hutang UMKM di Indonesia berada pada angka sekitar Rp.10 triliun dan Rp.600 miliar diantaranya adalah hutang nelayan kecil. Nelayan kecil sendiri menduduki sekitar 10–15% sektor perikanan Indonesia. Dengan jumlah hutang seperti itu, nelayan kecil menjadi sangat rentan terhadap perubahan ekonomi-politik dan diperburuk dengan lingkungan kerja yang relatif berbahaya. Banyak dari nelayan juga mengantungkan nasib mereka pada tengkulak karena tidak banyak kesempatan yang menjanjikan untuk menjual hasil tangkapan mereka.</p><p>Kondisi-kondisi tersebut memaksa nelayan untuk berhutang. Biasanya nelayan akan berhutang pada tengkulak karena tengkulak merupakan jalur ekonomi terdekat yang bisa mereka tuju. Relasi hutang-piutang ini cukup ini karena sering kali nelayan membayar hutangnya dengan hasil tangkapan mereka namun tengkulak terkadang menetapkan bunga juga sehingga situasi ini menjadi menguntungkan bagi tengkulak. Lalu, ada juga keadaan dimana nelayan berhutang pada bank dan lembaga keuangan non-bank BUMN. Sering kali nelayan juga memilih berhutang pada Pemerintah melalui lembaga yang terafiliasi dengan BUMN untuk masalah perawatan peralatan penunjang seperti kapal, jaring, dan lain-lain.</p><h3><strong>PP No. 47 tahun 2024 dan Hutang Para Nelayan Kecil</strong></h3><p>PP No. 47 tahun 2024 merupakan sebuah pendekatan yang bisa dibilang cukup berani dalam polemik hutang UMKM terutama nelayan kecil pada konteks ini. Undang-undang ini menjanjikan penghapusan hutang terhadap negara dari nasabah yang terdaftar sebagai UMKM. Hal ini menjadi angin segar bagi nelayan kecil yang masih berkutat dengan hutang. Beberapa pasal yang penulis soroti yaitu :</p><h4>Pasal 3 — Penanganan Piutang Macet</h4><p>Pasal ini menjelaskan bahwa piutang macet pada Bank atau lembaga keuangan non-bank BUMN yang diberikan kepada UMKM dapat dilakukan <strong>penghapusbukuan dan penghapustagihan</strong>. Hal ini mencakup usaha kecil yang dijalankan oleh nelayan yang mungkin memiliki utang di lembaga keuangan negara. Dengan memenuhi syarat penghapusbukuan, nelayan kecil dapat dihapuskan kewajiban utang mereka.</p><h4>Pasal 6 — Kriteria Penghapustagihan</h4><p>Dalam Pasal 6, dijelaskan tentang kriteria penghapustagihan piutang macet bagi UMKM, termasuk kredit atau pembiayaan yang disalurkan melalui program pemerintah atau non-pemerintah, yang memenuhi syarat berikut:</p><ul><li><strong>Ayat (1) huruf a</strong>: Kredit atau pembiayaan UMKM program pemerintah yang sudah selesai, seperti Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP) atau Kredit Investasi Kecil (KIK), yang mungkin diikuti oleh nelayan kecil.</li><li><strong>Ayat (1) huruf b</strong>: Kredit atau pembiayaan UMKM di luar program pemerintah yang menggunakan dana dari bank atau lembaga keuangan non-bank BUMN. Misalnya, nelayan kecil yang mendapat pembiayaan dari program lembaga keuangan BUMN bisa memenuhi kriteria ini.</li><li><strong>Ayat (1) huruf c</strong>: Kredit atau pembiayaan UMKM yang terdampak <strong>bencana alam</strong>, seperti gempa, likuefaksi, atau bencana lainnya yang diakui oleh pemerintah pusat atau daerah. Nelayan kecil yang terkena dampak bencana alam dan kehilangan aset atau alat tangkap dapat memenuhi kriteria ini.</li></ul><p><strong>Ayat (2)</strong> dalam Pasal ini juga menegaskan bahwa:</p><ul><li>Nilai pokok piutang yang dapat dihapuskan maksimal sebesar Rp500 juta per debitur atau nasabah, yang relevan bagi nelayan kecil yang memiliki utang dalam batas ini.</li><li>Kredit atau pembiayaan tersebut tidak memiliki agunan yang dapat digunakan untuk melunasi utang, atau agunan tersebut dalam kondisi tidak memungkinkan untuk dijual.</li></ul><h4>Pasal 10 — Pengajuan Pembiayaan Baru</h4><p>Pasal ini menyatakan bahwa debitur yang telah mendapatkan <strong>penghapustagihan</strong> piutang dapat mengajukan permohonan pembiayaan UMKM baru. Nelayan kecil yang sudah dihapuskan utangnya oleh pemerintah dapat kembali mengajukan pembiayaan untuk memulai atau memperluas usaha tanpa terhalang oleh catatan utang yang lama.</p><h4>Pasal 12 — Penghapusan Piutang Negara Macet</h4><p>Pasal ini mengatur penghapusan piutang negara macet, khususnya melalui <strong>penghapusan bersyarat</strong> dan <strong>penghapusan mutlak</strong> untuk jenis-jenis piutang tertentu:</p><ul><li><strong>Ayat (1) huruf a</strong>: Penghapusan bersyarat untuk <strong>piutang dana bergulir</strong> yang disalurkan oleh badan layanan umum untuk kegiatan penguatan modal usaha bagi UMKM. Nelayan kecil yang sebelumnya menerima pembiayaan dari dana bergulir pemerintah bisa termasuk dalam kategori ini.</li><li><strong>Ayat (1) huruf b</strong>: Penghapusan bersyarat untuk <strong>piutang kredit program pemerintah</strong> kepada UMKM yang telah selesai, termasuk program yang bersumber dari APBN atau pinjaman luar negeri. Kredit program ini mencakup kredit untuk proyek-proyek pemerintah sebelumnya yang mungkin diikuti oleh nelayan.</li></ul><h4>Pasal 19 — Kebijakan Penghapusan dalam Jangka Waktu Tertentu</h4><p>Pasal ini menyatakan bahwa kebijakan penghapusan piutang macet berlaku untuk<strong> jangka waktu enam bulan</strong> sejak Peraturan Pemerintah ini diberlakukan. Dalam periode ini, nelayan kecil yang memiliki piutang macet dapat mengajukan penghapusan piutang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan ini.</p><p>Pasal-pasal ini berimplikasi pada aksesibilitas dan proteksi terhadap nelayan kecil. Dengan adanya pasal ini, nelayan kecil yang kesulitan membayar hutang dapat lepas dari lilitan hutang sehingga dapat membuka peluang ekonomi baru. Hal ini berkorelasi positif dengan ekonomi sosialis Marx yang memiliki misi untuk meredistribusi kekayaan atau kapital secara adil dan merata, melindungi kelompok rentan secara ekonomi, dan menjaga stabilitas ekonomi yang seimbang.</p><h3>Kesimpulan</h3><p>Penulis menyimpulkan PP No. 47 tahun 2024 merupakan sebuah gebrakan baru dalam melihat permasalahan akibat rantai nilai yang sudah penulis paparan pada tulisan sebelumnya. Undang-undang ini cukup mengejutkan karena aspek-aspek ekonomi sosialis yang tersirat di dalamnya jarang sekali diadaptasi menjadi undang-undang. Pendekatan yang baru dalam perumusan undang-undang memiliki potensi untuk menembus rantai nilai itu sendiri. Oleh karena itu, penulis akan melakukan analisis yang lebih mendalam terhadap dampak empiris dari PP ini.</p><p><em>Referensi:</em></p><p><em>Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024</em></p><ul><li><a href="https://katadata.co.id/finansial/makro/672c63e939eaf/kemenkeu-siapkan-mekanisme-penghapusan-utang-bagi-petani-nelayan-dan-umkm#google_vignette">Kemenkeu Siapkan Mekanisme Penghapusan Utang Bagi Petani, Nelayan dan UMKM - Makro Katadata.co.id</a></li><li><a href="https://www.bps.go.id/id/publication/2024/09/18/52d85cbe9de005b6f5d69f95/profil-industri-mikro-dan-kecil-2023.html">Profil Industri Mikro dan Kecil 2023</a></li></ul><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=452af5057fd8" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Position Paper : Menembus Rantai Nilai (Value Chain) dalam Kebijakan Ekspor Benih Lobster di…]]></title>
            <link>https://medium.com/@dwifebrianverdi/position-paper-menembus-rantai-nilai-value-chain-dalam-kebijakan-ekspor-benih-lobster-di-b7a04d701ed1?source=rss-3a2a78c2d3f8------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/b7a04d701ed1</guid>
            <dc:creator><![CDATA[Verdi Dwi Febrian]]></dc:creator>
            <pubDate>Sun, 03 Nov 2024 17:40:44 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2024-11-12T12:04:16.840Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<h3>Position Paper : Menembus Rantai Nilai (Value Chain) dalam Kebijakan Ekspor Benih Lobster di Indonesia</h3><p><strong>#PembelajaranMandiri #MingguKe-10</strong></p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/300/1*iEZklv_WNjkr7rrxmu1zEA.jpeg" /></figure><p>Silabus : <a href="https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1BlMMiKXjegcZ87FibFNLaj12PTe8k573">https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1BlMMiKXjegcZ87FibFNLaj12PTe8k573</a></p><p><strong>A.</strong> <strong>Pendahuluan</strong></p><p>Rantai nilai atau <em>value chain</em> dimaknai Michael Porter sebagai rangkaian aktivitas yang dilakukan perusahaan atau pelaku usaha untuk memberikan produk atau layanan dengan nilai dengan nilai yang lebih tinggi. Namun, rantai nilai struktural yang tercipta dari kebijakan ekspor benih lobster di Indonesia menyebabkan masalah bagi nelayan miskin secara sosial dan ekonomi. Sumber dari CNBC Indonesia menyebutkan bahwa banyak nelayan di Indonesia, termasuk nelayan penangkap benih lobster, hidup dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Sekitar 2,7 juta nelayan berkontribusi terhadap angka kemiskinan nasional, dan mayoritas dari mereka hidup di bawah garis kemiskinan. Data menunjukkan bahwa pendapatan nelayan mengalami penurunan, yang terlihat pada Nilai Tukar Nelayan (NTN) yang berada di angka terendah sepanjang tahun pada akhir Desember 2023.</p><p>Lalu, berdasarkan data dari FAO (Food and Agriculture Organization)<strong>,</strong> Indonesia adalah salah satu negara penghasil lobster terbesar di dunia, dengan volume ekspor yang signifikan. Pada tahun 2021, Indonesia mengekspor lobster senilai sekitar $200 juta, menunjukkan potensi besar dalam sektor ini. Namun, meskipun nilai ekspor ini tinggi, sebagian besar keuntungan tersebut tidak sampai kepada nelayan kecil. Pada tahun 2023, volume ekspor lobster diperkirakan mencapai 15.000 ton, tetapi nelayan kecil seringkali hanya mendapatkan 10–20% dari harga pasar internasional.</p><p>Hal ini menyebabkan munculnya ketimpangan dan pembagian kelas sosial di kalangan nelayan sehingga diperlukan soluasi untuk menembus rantai nilai. Jika rantai nilai bisa ditembus maka akses terhadap pasar internasional akan lebih terbuka bagi nelayan miskin dan kecil. Dengan akses yang lebih terbuka, penulis berharap indeks NTN pada nelayan Indonesia dapat membaik. Agar akses terhadap pasar internasional dapat lebih terbuka maka diperlukan cara supaya nelayan dapat memenuhi regulasi global terhadap ekspor benih lobster.</p><p><strong>B.</strong> <strong>Pembahasan</strong></p><p>1. <strong><em>Latar Belakang</em></strong></p><p>Indonesia dikenal sebagai salah satu penghasil benih lobster terbesar di dunia. Lobster adalah komoditas perikanan yang memiliki nilai jual tinggi di pasar internasional, terutama di negara-negara seperti Cina dan Vietnam. Dalam beberapa tahun terakhir, kebijakan terkait ekspor benih lobster telah mengalami berbagai perubahan yang signifikan.</p><p>Keran ekspor benih lobster sempat ditutup pada tahun 2016 melalui Permen KP №56/PERMEN-KP/2016 dengan harapan dapat memperkuat budidaya domestik yang berkelanjutan dan menjaga kelestarian sumber daya lobster nasional. Kebijakan ini memang bertujuan untuk menstabilkan pasar nasional dan mengurangi eksploitasi alam sebab pemerintah saat itu terutamanya Kementerian Kelautan dan Perikanan memandang bahwa eksploitasi berlebih pada sektor benih lobster dapat berbahaya bagi kelangsungan hidup alam dan nelayan. Sehingga Permen KP №56/PERMEN-KP/2016 menjadi alat untuk menghalangi eksploitasi berlebih dan menjaga sumber daya yang berkelanjutan.</p><p>Lalu, pada tahun 2020, Pemerintah Indonesia membuka keran ekspor benih lobster melalui Peraturan Menteri KKP №12 Tahun 2020. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara melalui sumber daya perikanan terutama benih lobster. Namun, kebijakan ini dinilai hanya menguntungkan pelaku usaha besar dan memunculkan kekhawatiran terkait eksploitasi sumber daya laut yang berlebihan. Meskipun ekspor diizinkan, kritik datang dari berbagai pihak yang mempertanyakan keberlanjutan dari kebijakan ini. Kritik ini muncul karena kebijakan dianggap longgar dan memiliki banyak celah sehingga berpotensi merusak alam dan memunculkan pasar gelap. Hal ini terbukti dengan tertangkapnya Menteri KKP saat itu yang terjerat kasus penyelundupan dan korupsi benih lobster menyebabkan keran ekspor benih lobster kembali ditutup.</p><p>Penutupan ini diperkuat dengan keluarnya Permen KP №17/PERMEN-KP/2021 sebagai bentuk evaluasi terhadap kebijakan sebelumnya. Pada kebijakan ini, keran ekspor benih lobster kembali ditutup sebagai buntut permasalahan pada tahun 2020. Tujuan dari Permen ini adalah mendorong budidaya lokal sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap pasar global dan menjaga keberlanjutan sumber daya. Namun, penetapannya yang tiba-tiba membuat nelayan yang bergantung pada benih lobster kesulitan untuk mendapatkan keuntungan karena harga dari benih lobster anjlok akibat penutupan keran ekspor. Dikutip dari ANTARA, Setelah kebijakan tersebut, harga benih lobster di pasar domestik menurun drastis, dari sekitar Rp 5.000–7.000 per ekor menjadi hanya Rp 500–1.000 per ekor. Dampak ini disebabkan oleh rendahnya permintaan domestik dibandingkan permintaan internasional yang sebelumnya menopang harga tinggi. Banyak nelayan mengeluh karena kesulitan ekonomi dan meminta pemerintah untuk memberikan solusi alternatif​</p><p>Tiga tahun setelah keran ekspor ditutup tepatnya pada tahun 2024, larangan ekspor benih lobster kembali dicabut melalui Peraturan Menteri KKP №7 Tahun 2024. Tujuan dari perubahan kebijakan ini adalah untuk membuka kembali pasar ekspor benih lobster guna meningkatkan devisa negara. Meski demikian, nelayan kecil sering kali tidak mendapatkan manfaat yang setara dari kebijakan ini karena posisi mereka dalam rantai nilai yang sangat lemah. Mereka tergantung pada perantara atau eksportir besar untuk mengakses pasar global, yang membuat mereka mendapatkan harga jual yang jauh lebih rendah dibandingkan nilai pasar internasional.</p><p>Masalah utama dari kebijakan ekspor benih lobster ini terletak pada struktur rantai nilai yang menguntungkan oligarki atau aktor dengan kapital besar. Contohnya eksportir besar yang memiliki akses ke permodalan dan jaringan pasar internasional cenderung menguasai rantai pasokan dan nilai tambah dari penjualan benih lobster. Di sisi lain, nelayan kecil hanya mendapatkan keuntungan yang sangat kecil karena mereka hanya menjadi produsen di tingkat dasar. Data dari laporan <em>World Bank</em> menunjukkan bahwa nelayan kecil di Indonesia berkontribusi sekitar 80% dari total produksi lobster, namun hanya mendapatkan 30% dari total pendapatan yang dihasilkan oleh sektor ini. Dalam konteks ini, konsep konflik kelas yang dikemukakan oleh Karl Marx relevan untuk menjelaskan situasi ini. Nelayan kecil dapat dianggap sebagai kelas pekerja (proletariat) yang dieksploitasi oleh pemilik modal besar (kapitalis). Akses ke sumber daya dan keuntungan terbesar dalam rantai nilai didominasi oleh aktor-aktor besar, sementara nelayan kecil tetap berada dalam lingkaran kemiskinan dan ketergantungan.</p><p>2. <strong><em>Posisi Penulis</em></strong></p><p>Penulis mengambil posisi yang berpihak pada kelompok nelayan kecil. Posisi ini diambil sebab kebijakan yang ada saat ini condong terhadap eksportir besar dan nelayan kaya yang tergolong sebagai oligarki serta tidak memberikan kesempatan yang adil bagi nelayan kecil untuk mendapatkan manfaat dan hak yang setara dalam pasar. Dalam konteks ekonomi yang didominasi oleh kapitalisme, kebijakan ini cenderung menguntungkan kapitalis besar yang memiliki akses ke modal dan jaringan pasar internasional.</p><p>Dalam artikel “<em>Developing sustainable small-scale fisheries livelihoods in Indonesia: Trends, enabling and constraining factors, and future opportunities</em>”, menyebutkan bahwa sulitnya nelayan kecil mendapat akses ke pasar internasional adalah hasil dari relasi kuasa yang timpang antara <em>local strongman </em>(Punggawa) dan nelayan kecil menimbulkan pola relasi patron-klien. Pola relasi ini sangat mengatur informasi yang menyebar diantara nelayan seperti harga “asli” dari tangkapan mereka menyebabkan mereka sulit untuk melakukan tawar menawar harga jual kepada Punggawa. Marx memandang pola ini sebagai eksploitasi terhadap <em>ruled class </em>oleh <em>ruling class </em>menyebabkan marjinalisasi pasar terhadap <em>ruled class </em>atau nelayan kecil.</p><p>Sehingga diperlukan pendekatan kebijakan yang lebih inklusif dan condong pada ekonomi sosialis yang memandang kesempatan semua aktor yang terlibat dalam pasar setara agar nelayan kecil bisa mendapatkan akses yang lebih baik ke pasar internasional dan permodalan. Maka diperlukan skema kebijakan yang memungkinkan nelayan kecil berpartisipasi dalam proses budidaya dan ekspor benih lobster secara lebih mandiri, sehingga mereka tidak hanya menjadi “alat produksi” bagi eksportir besar.</p><p><strong>C. Counter Arguments</strong></p><p>Pembukaan keran ekspor benih lobster melalui Peraturan Menteri KKP №7 Tahun 2024 oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan bertujuan untuk mendorong perekonomian nelayan lokal di Indonesia dan mencegah <em>over-exploitation</em> pada sumber daya laut. Argumen ini sesuai dengan konsep ekonomi berkelanjutan yang sedang berusaha diterapkan pemerintah di berbagai sektor ekonomi nasional. Namun, hal ini belum tercerminkan dalam konten dan subtansi kebijakan yang masih memliki celah dan condong golongan tertentu.</p><p>Dalam Peraturan Menteri KKP №7 Tahun 2024, tidak ada pasal yang membatasi jumlah ekspor benih lobster secara konkret meski mengharuskan pengekspor untuk melepasliarkan 2% dari lobster hasil panen ke daerah segmentasi usaha. Namun, untuk dapat melakukan ekspor, pengekspor perlu memenuhi beberapa tahap standarisasi secara birokrasi dan legal formal untuk mendapat izin ekspor. Penulis menilai hal ini sebagai skema yang bagus dalam menghalangi <em>over-exploitation</em> tapi skema ini juga melegitimasi adanya rantai nilai struktural dalam undang-undang karena hanya nelayan dengan kapital yang besar saja dapat melewati standarisasi dan membayar biaya ekspor yang bisa mencapai Rp.3000 per ekor benih lobster.</p><p>Dalih bahwa pemerintah ingin mendorong perekonomian nelayan lokal tidak bisa sepenuhnya terlaksana karena tidak semua nelayan lokal bisa mendapat akses ke pasar internasional dengan prospek yang lebih menjanjikan. Sulitnya akses ke pasar internasional merupakan imbas dari rantai nilai struktural yang mempersulit nelayan miskin dan kecil untuk langsung menjual benih lobster ke pasar internasional dengan harga yang lebih tinggi. Sehingga peran aktivis diperlukan dalam mengadvokasikan dan menyuarakan hak-hak nelayan miskin dan kecil yang termarjinal oleh struktur agar mereka dapat mencapai kesejahteraan. Untuk itu, skema berdasarkan ekonomi sosialis di mana setiap aktor yang terlibat dalam pasar berkedudukan setara diperlukan supaya ketergantungan terhadap rantai nilai struktural yang menjadi sumber masalah dapat diminimalisir.</p><p><strong>D. Kesimpulan</strong></p><p>Kebijakan ekspor benih lobster di Indonesia telah melalui berbagai perubahan signifikan, mulai dari pelarangan total pada 2016 dan 2021 hingga pembukaan kembali pada 2020 dan 2024. Meskipun kebijakan ini berpotensi meningkatkan devisa negara, nelayan kecil tetap sulit mendapatkan manfaat yang setara akibat posisi mereka yang lemah dalam rantai nilai yang didominasi oleh pelaku usaha besar. Hal ini memperbesar ketimpangan dan memunculkan masalah sosial ekonomi di kalangan nelayan lokal.</p><p>Rantai nilai struktural yang ada menciptakan kondisi di mana keuntungan terbesar diperoleh oleh eksportir besar dan nelayan kaya, sementara nelayan kecil, yang menghasilkan sebagian besar produksi lobster, hanya menerima sebagian kecil dari total pendapatan. Untuk mengatasi masalah ini, penulis ingin menciptakan skema kebijakan yang lebih inklusif dengan mendorong keterlibatan langsung nelayan kecil dalam proses budidaya dan ekspor. Hal ini sebagai upaya untuk memperbaiki rantai nilai agar lebih adil dan mengurangi ketergantungan pada kapital besar. Skema kebijakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi yang inklusif atau sosialis juga dapat dipertimbangkan untuk mengurangi ketimpangan yang ada dan memastikan keberlanjutan sumber daya lobster serta kesejahteraan nelayan kecil. Dengan demikian, diharapkan nelayan kecil dapat mendapatkan akses yang lebih setara ke pasar internasional dan meningkatkan kesejahteraan mereka</p><p><strong>E. Referensi</strong></p><p><em>CNBC Indonesia, n.d. </em><a href="https://www.cnbcindonesia.com/research/20240827143701-128-566756/miris-nelayan-di-ri-ternyata-makin-miskin"><em>https://www.cnbcindonesia.com/research/20240827143701-128-566756/miris-nelayan-di-ri-ternyata-makin-miskin</em></a></p><p>Bank, W., 2013. FISH TO 2030 Prospects for Fisheries and Aquaculture.</p><p>Guenard, R., 2021. The State of World Fisheries and Aquaculture : Sustainability In Action, Inform. <a href="https://doi.org/10.4060/ca9229en">https://doi.org/10.4060/ca9229en</a></p><p>Kelautan, M., Perikanan, D.A.N., Indonesia, R., 2024. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 1–50.</p><p>Porter, M.E. (1985), 1985. Competitive Advantage.</p><p>Stacey, N., Gibson, E., Loneragan, N.R., Warren, C., Wiryawan, B., Adhuri, D.S., Steenbergen, D.J., Fitriana, R., 2021. Developing sustainable small-scale fisheries livelihoods in Indonesia: Trends, enabling and constraining factors, and future opportunities. Mar. Policy 132, 104654. <a href="https://doi.org/10.1016/j.marpol.2021.104654">https://doi.org/10.1016/j.marpol.2021.104654</a></p><p>van Duijn, A.P., Beukers, R., van der Pijl, W., 2012. The Indonesian seafood sector A value chain analysis Compiled for CBI by LEI Wageningen UR CBI Report-The Indonesian seafood sector A value chain analysis 1–72.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=b7a04d701ed1" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Literature Review Tentang Rantai Nilai dan Kebijakan Ekspor Benih Lobster di Indonesia]]></title>
            <link>https://medium.com/@dwifebrianverdi/literature-review-tentang-rantai-nilai-dan-kebijakan-ekspor-benih-lobster-di-indonesia-03de414a555f?source=rss-3a2a78c2d3f8------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/03de414a555f</guid>
            <dc:creator><![CDATA[Verdi Dwi Febrian]]></dc:creator>
            <pubDate>Sun, 03 Nov 2024 17:26:55 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2024-11-12T12:04:48.239Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>#TinjauanPustaka #MingguKe-10</p><h3><strong>Apa itu rantai nilai atau <em>value chain</em>?</strong></h3><p>Untuk mengetahui apa itu rantai nilai, penulis mencari bahan bacaan berupa buku berjudul “<em>Comparative Advantage</em>” karya Michael Porter dan perlu diketahui bahwa penulis tidak membaca buku sepenuhnya dan hanya berfokus tentang bagaimana Michael Porter menjelaskan tentang rantai nilai. Buku ini mendefinisikan <em>value chain </em>atau rantai nilai sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan untuk menciptakan produk atau layanan yang bernilai bagi pelanggan. Konsep ini dipecah menjadi aktivitas utama (<em>primary activities</em>) dan aktivitas pendukung (<em>support activities</em>), di mana setiap bagian memiliki peran penting dalam menciptakan nilai.</p><p><strong>Aktivitas Utama</strong>: Meliputi logistik masuk, operasi, logistik keluar, pemasaran dan penjualan, serta layanan. Setiap aktivitas ini berkaitan langsung dengan pembuatan atau pengiriman produk dan layanan yang akhirnya akan mempengaruhi nilai yang dirasakan oleh pelanggan.</p><p><strong>Aktivitas Pendukung</strong>: Terdiri dari infrastruktur perusahaan, manajemen sumber daya manusia, pengembangan teknologi, dan pengadaan. Meskipun tidak secara langsung menghasilkan produk, aktivitas ini memberikan dukungan yang penting agar aktivitas utama dapat berjalan secara efisien.</p><p>Konsep Porter tentang rantai nilai sangat erat kaitannya dengan efisiensi dan <em>margin of profit</em>. Hal ini dirasa masuk akal mengingat dasar dari konsep ini adalah prinsip ekonomi yang mengedepankan kedua hal seperti efisiensi dan keuntungan. Porter juga memandang urgensi terhadap analisi rantai nilai dalam perusahaan adalah hal yang wajib dilakukan karena kompetisi bisnis tidak hanya ditentukan dari produk akhir saja namun juga rangkaian aktivitas yang memengaruhi produk akhir tersebut. Penjelasan Porter ini makin memperjelas mengapa terjadi pertambahan nilai dalam sebuah rantai produksi.</p><p>Tak hanya efisiensi, Porter juga menyoroti bagaimana diferensiasi produk dapat berdampak pada keuntungan yang akan didapat sebuah perusahaan. Diferensiasi produk dimaknai sebagai upaya perusahaan untuk meningkatkan nilai produk dengan menciptakan perbedaan hasil produksinya dengan perusahaan lain.</p><h3><strong>Relevansi Konsep Rantai Nilai dan Kebijakan Ekspor Benih Lobster</strong></h3><p>Dengan keluarnya Peraturan Menteri KKP №7 Tahun 2024 yang membuka kembali ekspor benih lobster, Konsep rantai nilai menjadi sebuah hal yang relevan untuk dibahas. Hal ini dikarenakan dalam peraturan tersebut ada poin-poin yang secara implisit mengacu pada rantai nilai seperti klasifikasi pemilik usaha didasarkan pada besaran kapital lalu penerapan biaya berdasarkan UU PNPB yang menciptakan alur rantai nilai karena nelayan kecil menjadi bergantung pada eksportir besar dan pengepul. Selanjutnya, kebijakan ini menekankan pada kemitraan yang dapat menimbulkan masalah ketergantungan.</p><p>Bukannya menciptakan kebijakan yang lebih adil terhadap tiap lapisan nelayan, kebijakan ini malah memperkuat rantai nilai yang sudah ada melalui pasal-pasal yang tersentral pada pemilik usaha. Menurut penulis, kebijakan tentang ekspor benih lobster ini masih timpang dan terikat pada rantai nilai yang bisnis-sentris.</p><h3><strong>Tujuan <em>Literature Review</em></strong></h3><p>Tujuan dari <em>literature review </em>ini adalah untuk memaknai rantai nilai dan relevansi antara kebijakan ekspor benih lobster dan rantai nilai. Penulis menyimpulkan bahwa konsep rantai nilai Porter memiliki dampak terhadap bagaimana proses ekspor dilakukan dan konsep ini semakin diperkuat dengan ada kebijakan Peraturan Menteri KKP №7 Tahun 2024 yang membuka kembali keran ekspor benih lobster di Indonesia</p><p>Kedua bacaan ini membantu penulis untuk menemukenali permasalahan menyangkut kesejahteraan nelayan miskin yang dipengaruhi adanya pengaruh kuat dari rantai nilai sebagai sistem yang mengatur proses ekspor benih lobster. Penulis juga semakin yakin bahwa rantai nilai seharusnya tidak diperkuat secara legal formal karena seharusnya kebijakan atau dalam hal ini undang-undang harus bersifat adil dan netral namun mengikat.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=03de414a555f" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
    </channel>
</rss>