<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0" xmlns:cc="http://cyber.law.harvard.edu/rss/creativeCommonsRssModule.html">
    <channel>
        <title><![CDATA[Stories by ExcoSubconscious on Medium]]></title>
        <description><![CDATA[Stories by ExcoSubconscious on Medium]]></description>
        <link>https://medium.com/@excosubconsious?source=rss-10363cee1758------2</link>
        <image>
            <url>https://cdn-images-1.medium.com/fit/c/150/150/1*lGfyFTuTiDoFaAsM10eN2Q.jpeg</url>
            <title>Stories by ExcoSubconscious on Medium</title>
            <link>https://medium.com/@excosubconsious?source=rss-10363cee1758------2</link>
        </image>
        <generator>Medium</generator>
        <lastBuildDate>Thu, 19 Nov 2026 10:18:59 GMT</lastBuildDate>
        <atom:link href="https://medium.com/@excosubconsious/feed" rel="self" type="application/rss+xml"/>
        <webMaster><![CDATA[yourfriends@medium.com]]></webMaster>
        <atom:link href="http://medium.superfeedr.com/" rel="hub"/>
        <item>
            <title><![CDATA[​Menguji Kebijakan Sebelum Diterapkan: Pengembangan Simulasi Kebijakan Berbasis Permainan Simulasi…]]></title>
            <link>https://excosubconsious.medium.com/menguji-kebijakan-sebelum-diterapkan-pengembangan-simulasi-kebijakan-berbasis-permainan-simulasi-eedade995bdd?source=rss-10363cee1758------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/eedade995bdd</guid>
            <category><![CDATA[meritocracy]]></category>
            <category><![CDATA[simulation]]></category>
            <category><![CDATA[simcity-buildit]]></category>
            <category><![CDATA[politics]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[ExcoSubconscious]]></dc:creator>
            <pubDate>Mon, 27 Jul 2026 16:37:01 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-07-27T16:37:01.046Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<h3>​Menguji Kebijakan Sebelum Diterapkan: Pengembangan Simulasi Kebijakan Berbasis Permainan Simulasi Kota (Simcity) untuk Mencegah Kerugian Negara</h3><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*PycNiM0x9Ae6yzQ42bj_0w.jpeg" /></figure><p>Dasawarsa demi dasawarsa berlalu, dinamika keuntungan dan kerugian telah menjadi bagian integral dari kehidupan bernegara. Dalam skala mikro, aktivitas ekonomi seperti berjualan tidak luput dari dua hal tersebut. Banyak variabel kausalitas yang melatarbelakanginya: lokasi yang kurang strategis, produk yang terdisrupsi, hingga persaingan pasar. Bahkan, kesalahan pengambilan keputusan sekecil kepakan sayap kupu-kupu (butterfly effect) pun dapat berakibat fatal. Jika pada skala mikro saja dibutuhkan strategi berbasis data yang relevan dengan determinan masalah, lantas bagaimana jika pada skala makro negara merumuskan kebijakan yang tidak berbasis bukti ibarat mengendalikan banjir, intervensi yang tepat seharusnya berupa rekonstruksi drainase dan edukasi publik, bukan sekadar memformulasikan pendekatan spiritual tanpa adanya kalkulasi teknis sama sekali.Pola yang sama terjadi berulang kali, yang pada akhirnya menghasilkan kerugian bagi seluruh pihak tanpa terkecuali. Kondisi tersebut terjadi ketika kebijakan diambil sebelum dampaknya dipahami secara menyeluruh—keputusan publik yang memengaruhi seluruh aspek kehidupan masyarakat, dari matahari terbit hingga terbenam, lahir dari pertimbangan politik jangka pendek, tekanan opini publik, serta perumusan kebijakan (public policy) tanpa melalui proses simulasi yang mampu mendiagnosis dampak positif dan negatifnya.Padahal, hampir seluruh profesi mengenal simulator sebagai tahapan seleksi wajib yang harus dilalui sebelum terjun ke dunia nyata. Pilot berlatih menggunakan simulator penerbangan sebelum menerbangkan pesawat. Dokter mempelajari prosedur operasi melalui laboratorium dan simulasi sebelum menangani pasien. Insinyur memanfaatkan perangkat lunak pemodelan sebelum membangun jembatan atau gedung. Sebaliknya, dalam penyusunan kebijakan publik, &quot;uji coba&quot; justru sering dilakukan langsung kepada masyarakat. Negara seolah menjadi laboratorium eksperimen, sementara rakyat menjadi pihak yang menanggung risikonya apabila kebijakan tersebut gagal.</p><p>Masalah utamanya terletak pada proses pengambilan kebijakan publik yang tidak melalui mekanisme meritokrasi secara komprehensif serta mengabaikan keterlibatan para ahli dalam menganalisis relevansi masalah. Di luar faktor eksternal seperti keterbatasan anggaran, korupsi, kolusi, dan nepotisme, perumusan kebijakan yang dieksekusi tanpa simulasi terlebih dahulu justru menyumbang porsi besar terhadap kerugian negara secara berkelanjutan.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*rDBDFZMOI43FnbYdzCNgAg.jpeg" /></figure><p>Sebagai pemahaman awal mengapa kebijakan tidak diambil sesuai relevansi masalahnya perlu ditinjau terlebih dahulu bagaimana proses pengambilan keputusan dilakukan. Salah satu teori yang relevan adalah Bounded Rationality yang dikemukakan oleh Herbert A. Simon. Menurutnya pengambil keputusan tidak pernah berada dalam kondisi rasional yang sempurna. Keterbatasan informasi, waktu, kemampuan analisis, serta kompleksitas permasalahan membuat seseorang tidak mampu memprediksi seluruh konsekuensi dari keputusan yang diambil.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*hK8qfUsAhs9PF1uenaNDoQ.jpeg" /></figure><p>Proses penyusunan kebijakan di Indonesia belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi simulasi sebagai alat prediksi. Evaluasi sering kali baru dilakukan setelah kebijakan diterapkan, bukan sebelum keputusan diambil. Akibatnya, pemerintah baru menyadari kelemahan suatu kebijakan ketika dampaknya telah terlanjur dirasakan oleh masyarakat dan anggaran negara telah habis terpaksa dialokasikan.</p><p>Fenomena tersebut menunjukkan perlunya pendekatan baru dalam tata kelola pemerintahan. Salah satu gagasan yang layak dipertimbangkan adalah pengembangan simulator kebijakan publik yang terinspirasi dari konsep permainan tata kota SimCity, sebuah permainan simulasi pembangunan kota yang mengajarkan hubungan sebab-akibat antar berbagai sektor kehidupan. Konsep yang diambil di Simcity bukan sebagai media hiburan melainkan prosedur yang sudah ada didalam game simcity, dalam SimCity, setiap keputusan memiliki konsekuensi yang saling berkaitan. Pembangunan kawasan industri meningkatkan lapangan pekerjaan, tetapi juga dapat memicu kemacetan dan pencemaran. Penurunan pajak mendorong investasi, tetapi berpotensi mengurangi pendapatan pemerintah. Seluruh keputusan menghasilkan efek berantai (feedback loop) yang harus dikelola secara seimbang.<br>Prinsip serupa dapat diterapkan dalam pemerintahan melalui simulator kebijakan berbasis data nasional. Sistem ini mengintegrasikan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Bappenas, Kementerian Keuangan, kementerian sektoral, pemerintah daerah, serta memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence), machine learning, system dynamics, dan digital twin. Dengan demikian, pemerintah dapat mensimulasikan berbagai skenario secara presisi sebelum suatu kebijakan benar-benar diundangkan. Sebagai contoh, ketika pemerintah berencana menaikkan subsidi energi, simulator dapat memprediksi proyeksi laju inflasi yang akan terjadi. Saat pemerintah berwacana menaikkan tarif pajak, simulator mampu mengkalkulasi hubungan kausalitas terhadap daya beli dan pendapatan riil masyarakat. Begitu pula ketika pemerintah menargetkan penciptaan 19 juta lapangan kerja, simulator dapat mengidentifikasi sektor mana saja yang mampu memberikan daya dobrak paling signifikan. Melalui mekanisme simulasi ini, berbagai alternatif kebijakan dapat dikomparasikan sehingga pemerintah memperoleh formulasi keputusan dengan manfaat paling optimal dan risiko kerugian paling minimal.</p><p>Dalam jangka panjang, simulator ini dapat diadopsi sebagai media pelatihan wajib bagi calon kepala daerah dan pejabat publik. Tujuannya adalah membangun kebiasaan mengambil keputusan berbasis analisis data (data-driven decision making), bukan sekadar tunduk pada tekanan kompromi politik. Dengan demikian, kebijakan yang lahir tidak lagi ditujukan untuk memuaskan kepentingan segelintir elit, melainkan murni demi kemaslahatan masyarakat luas. Pada akhirnya, negara tidak boleh terus-menerus menjadi laboratorium uji coba bagi kebijakan yang belum teruji. Sebagaimana seorang pilot yang tidak akan menerbangkan pesawat tanpa simulasi, para pembuat kebijakan pun semestinya tidak menguji coba keputusannya langsung kepada masyarakat tanpa terlebih dahulu memahami seluruh konsekuensinya. Tata kelola pemerintahan yang baik bukanlah sekadar tentang keberanian mengambil keputusan, melainkan keberanian untuk memastikan bahwa setiap keputusan telah teruji sebelum benar-benar dijalankan.</p><p><a href="https://www.ayobandung.com/umum/amp/7913388072/habiskan-anggaran-triliunan-5-proyek-bangunan-di-indonesi">https://www.ayobandung.com/umum/amp/7913388072/habiskan-anggaran-triliunan-5-proyek-bangunan-di-indonesi</a></p><p><a href="https://www.kompas.com/properti/read/2026/07/26/183211021/buntut-lrt-city-mangkrak-ara-minta-bpk-audit-adhi-commuter-properti">https://www.kompas.com/properti/read/2026/07/26/183211021/buntut-lrt-city-mangkrak-ara-minta-bpk-audit-adhi-commuter-properti</a></p><p><a href="https://www.google.com/amp/s/www.kompasiana.com/amp/kaniasabinadwiyanti2838/6406b7d04addee7c7f522212/bounded-rationality-kajian-psikologi-dalam-ilmu-ekonomi">https://www.google.com/amp/s/www.kompasiana.com/amp/kaniasabinadwiyanti2838/6406b7d04addee7c7f522212/bounded-rationality-kajian-psikologi-dalam-ilmu-ekonomi</a></p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=eedade995bdd" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Distingsi Bahasa di Jalur Margonda: Hak Milik Elite Urban dan Ilusi Kelas Papi-Mami]]></title>
            <link>https://excosubconsious.medium.com/distingsi-bahasa-di-jalur-margonda-hak-milik-elite-urban-dan-ilusi-kelas-papi-mami-79de19eeda58?source=rss-10363cee1758------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/79de19eeda58</guid>
            <category><![CDATA[orang-tua]]></category>
            <category><![CDATA[islanders]]></category>
            <category><![CDATA[feodalisme]]></category>
            <category><![CDATA[margonda]]></category>
            <category><![CDATA[psychology]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[ExcoSubconscious]]></dc:creator>
            <pubDate>Sun, 05 Jul 2026 13:45:19 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-07-28T02:36:08.722Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*IsQdE9emPtWZ_jy2hdnmHA.jpeg" /></figure><p>Ada ketidakadilan yang sunyi sekaligus kejam di koridor padat Margonda. Bagi sepasang suami istri sederhana asal Nganjuk, panggilan &#39;Papi&#39; dan &#39;Mami&#39; dari mulut anak mereka adalah bentuk kasih sayang yang utuh sebuah ruang aman yang mereka bangun di dalam rumah. Mereka tidak sedang pamer; mereka hanya sedang berbahasa dengan jujur. Namun, ketika kaki mereka menginjak Depok, ruang aman itu dirampas oleh tatapan tetangga sebelah. Hanya karena mereka datang dari daerah dengan pakaian bersahaja, hak mereka untuk memilih kata sapaan seolah dicabut. Lingkungan urban mendadak menjadi hakim kultural yang dingin, menghujani mereka dengan bisik-bisik sinis seolah-olah sebutan &#39;Papi-Mami&#39; adalah hak milik eksklusif kaum elit kota yang haram disentuh oleh orang daerah.</p><p>Tetangga tersebut tampak merasa bingung dan aneh. Bagi mereka, sebutan &#39;Papi&#39; dan &#39;Mami&#39; hanya dikhususkan untuk masyarakat kaya, sedangkan keluarga tersebut tampak hidup sederhana dan apa adanya. Diskriminasi seperti ini bukan lahir dari rahim modernitas, melainkan warisan dari era prakolonialisme yang menerpa Indonesia pra-kemerdekaan.</p><p>Kerajaan feodal yang berdiri di bumi Nusantara, spesifiknya di daerah Jawa, melembagakan tingkatan bahasa (seperti ngoko dan krama) untuk mendisiplinkan struktur sosial antara kaum bangsawan (priyayi/gusti) dan rakyat jelata (kawula). Hal ini terlihat jelas di bawah pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo (1613–1645).</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/685/1*oJVKuFh5rLjvAQE5F61TUg.jpeg" /><figcaption>source by pinterest Sultan Agung Hanyokrokusumo</figcaption></figure><p>Pada era feodal, panggilan kepada orang tua di kalangan bangsawan atau ningrat adalah wilayah yang sangat sakral. Lapisan atas yang memiliki darah biru ini menggunakan kosakata khusus untuk menegaskan jarak sosial, penghormatan mutlak, dan legitimasi kelas mereka sebagai penguasa. Panggilan untuk ayah meliputi Romo (Jawa ningrat), Kanjeng Romo, atau Abah (Sunda menak). Sementara itu, panggilan untuk ibu meliputi Kanjeng Ibu atau Ambu (Sunda menak). Karakteristik utama dari sistem ini adalah adanya batasan yang kaku bagi rakyat jelata. Orang biasa dilarang keras mengadopsi panggilan-panggilan tersebut. Jika seorang anak petani lancang memanggil ayahnya dengan sebutan &#39;Romo’, ia akan dianggap melanggar adat (kualat) atau mendapat sanksi sosial karena dinilai tidak tahu diri dan menyamakan derajatnya dengan keluarga raja.</p><p>Di sisi lain, Mataram Islam adalah salah satu kerajaan paling berpengaruh dalam sejarah Jawa dan merupakan &#39;jantung&#39; dari kebudayaan Jawa modern. Karena kekuasaan dan pengaruhnya yang sangat luas di tanah Jawa inilah, kebijakan-kebijakan kultural—termasuk penataan sistem “unggah-ungguh” bahasa oleh Sultan Agung menjadi standar baku yang mengakar kuat di masyarakat Jawa hingga hari ini. Sistem ini kemudian direproduksi dan dimanfaatkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda melalui kebijakan “indirect rule”. Pemerintah kolonial menciptakan pemisahan rasial dan kelas yang kaku :</p><ul><li>Eropa (Penjajah): Menggunakan bahasa Belanda/Prancis (Papa/Mama, Papi/Mami).</li><li>Pribumi Elite (Bupati/Pegawai KNIL): Diizinkan mengadopsi bahasa serapan Eropa sebagai simbol modernitas dan status sosial tinggi.</li><li>Pribumi Kelas Bawah (Inlander): Tetap dikanalisasi menggunakan bahasa lokal atau Melayu pasar (Bapak/Emak).&quot;</li></ul><h4>Kasta &quot;Priyayi&quot; atau Pegawai Pemerintah (Kelas Menengah Lama)</h4><p>Priyayi merupakan kelas sosial yang unik dalam sejarah kita. Mereka bukan keturunan langsung dari keluarga raja, melainkan kelompok terpelajar, birokrat, atau kaum pribumi yang bekerja untuk pemerintah kolonial Hindia Belanda.</p><ul><li>Panggilan untuk Ayah: Rama, Bapak (dengan penekanan nada yang sangat hormat), atau Bapa.</li><li>Panggilan untuk Ibu: Ibu, atau Umi (khusus bagi mereka yang berasal dari lingkaran priyayi santri atau lingkungan pesantren).</li></ul><p>Esai ini membedah segregasi sosial di Indonesia yang terejawantah melalui praktik kebahasaan. Fokus utama diarahkan pada determinisme ekonomi yang menciptakan ambang batas tidak tertulis, di mana hak dan legitimasi linguistik seseorang dikonstruksikan secara timpang berdasarkan privilese materialnya.</p><h4>Batasan Tradisional vs. Komodifikasi Bahasa (Analisis Budaya)</h4><p>Secara sosiolinguistik, telah terjadi pergeseran makna (semantic shift) yang semula berbasis kultural-feodalistik kini bertransformasi menjadi berbasis kapitalistik-finansial.</p><ul><li>Bapak/Mak/Mamak (Kelas Pekerja): Sapaan ini jamak ditemukan pada masyarakat urban pinggiran atau pedesaan. Mereka umumnya bergerak di sektor informal, berpendidikan dasar, dengan tingkat pendapatan menengah ke bawah.</li><li>Ayah/Ibuk/Bunda (Kelas Menengah): Tipikal sapaan kaum borjuis kecil, seperti PNS atau karyawan swasta berpendidikan tinggi yang mulai mapan secara ekonomi.</li><li>Papa/Mama &amp; Papi/Mami (Kelas Atas): Menjadi penanda eksklusif bagi elit borjuis. Sapaan ini melekat pada kelompok dengan kapital ekonomi tinggi, pemilik aset di kota besar, atau mereka yang berada di lingkaran ekspatriat korporat.</li></ul><h4>Hak istimewa dalam memanggil orangtua</h4><p>Stigma &#39;sok kaya&#39; dan &#39;tidak tahu diri&#39; tampaknya sudah melekat erat dalam kehidupan masyarakat Indonesia, baik dahulu maupun sekarang. Orang miskin kerap dihakimi dan dimarginalisasi secara sosial hanya karena memanggil orang tua mereka dengan sebutan &#39;Papa&#39; atau &#39;Mami’. Sebaliknya, ketika orang kaya menggunakan panggilan &#39;Bapak&#39; atau &#39;Ibu’, mereka justru sering dihujani pujian sebagai sosok yang &#39;sederhana&#39; atau &#39;rendah hati’.<br>Fenomena ini menunjukkan sebuah ketimpangan yang nyata: kelas atas memiliki kebebasan absolut untuk memilih identitas kebahasaan mereka, sementara kelas bawah langsung dipasung oleh lingkungan jika mencoba melompat keluar dari kotak kelas sosialnya.</p><h3>Perspektif Teoretis: Pierre Bourdieu dan Linguistic Marketplace</h3><p>Jika kita membedah fenomena ini melalui kacamata Pierre Bourdieu, kita akan menemukan relevansi konsep `kapital simbolik` dalam sebuah pasar linguistik(linguistic marketplace). Bagi Bourdieu, bahasa bukanlah alat komunikasi yang netral; bahasa adalah komoditas yang memiliki nilai tukar. Dalam &quot;pasar&quot; tersebut, tidak semua kata memiliki harga yang sama. Kata &quot;Papa&quot; membawa beban prestise dan gengsi sosial yang lebih tinggi dibandingkan &quot;Bapak&quot;. Akibatnya, seseorang sering kali memerlukan dukungan kapital ekonomi tertentu agar gaya hidupnya &quot;divalidasi&quot; ketika ia memilih menggunakan istilah &quot;Papa&quot;. Jika landasan ekonomi tersebut tidak terlihat, penggunaan kata tersebut justru dianggap sebagai anomali sosial yang memicu resistensi atau cemoohan dari lingkungan.</p><h3>Perspektif Teoretis: Michel Foucault dan Disciplinary Power</h3><p>Selaras dengan pemikiran Michel Foucault mengenai relasi kuasa dan pengetahuan (power knowledge) ,masyarakat sebenarnya kerap bertindak sebagai agen sensor yang aktif. Ketika tetangga mencibir keluarga sederhana yang menggunakan sapaan &quot;Papa&quot; dengan label &quot;sok kaya&quot;, di sinilah praktik pendisiplinan sosial (social policing) sedang bekerja secara nyata.<br>Melalui cibiran tersebut, masyarakat secara bawah sadar melakukan normalisasi dan menjaga agar batas-batas kelas sosial tetap kaku. Pengawasan ini memastikan bahwa setiap individu tetap berada dalam kotak kelas yang sudah ditentukan oleh sistem, tanpa berani mengaburkan sekat-sekat hierarki tersebut.</p><p>Fenomena di mana orang miskin &quot;dilarang&quot; memanggil ayahnya dengan sebutan &quot;Papa&quot; merupakan sebuah bentuk eksklusi linguistik yang nyata. Ketika subjek dari kelas bawah menggunakan leksem yang diasosiasikan dengan kelas atas, terjadi disonansi kognitif di tengah masyarakat. Akibatnya, masyarakat mengalami kegagalan dalam membaca simbol status yang selama ini mereka sepakati.<br>Untuk mengembalikan keteraturan sosial versi mereka, diproduksi lah stigma negatif seperti &quot;sok kaya&quot;, &quot;tidak tahu diri&quot;, atau &quot;kampungan&quot;. Stigma ini sengaja diciptakan dengan tujuan memerangkap psikologi kelompok proletar, agar mereka merasa inferior dan secara sukarela kembali tunduk pada batasan kelas mereka sendiri.</p><h4>Refleksi dan Kritik (The Turning Point)</h4><p>Pertanyaan besarnya adalah mengapa hal ini bisa terjadi? Padahal, Tuhan yang menciptakan seluruh alam semesta saja menganggap semua makhluk-Nya itu setara.</p><p>Secara psikologis, manusia memiliki dorongan mendasar untuk melihat diri mereka secara positif dan ingin dipandang berharga oleh lingkungannya. Hal inilah yang menjadi inti dari self-enhancement theory (teori peningkatan diri).</p><h4>Kebutuhan Harga Diri (Self-Esteem) dalam Hierarki Maslow</h4><p>Dalam teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow, setelah kebutuhan fisik dan rasa aman terpenuhi, manusia memiliki kebutuhan mendalam akan harga diri (esteem needs), yang mencakup reputasi, prestise, dan pengakuan dari orang lain.</p><h4>Warisan Mentalitas Inlander (Akar Pascakolonial)</h4><p>Masyarakat Indonesia telah mengalami penjajahan yang terstruktur selama ratusan tahun. Pemerintah kolonial Hindia Belanda tidak hanya menjajah secara fisik dan ekonomi, tetapi juga melakukan kolonisasi epistemik—sebuah bentuk penjajahan yang merangsek masuk dan mengondisikan cara berpikir kaum terjajah. Hal ini sekaligus memperkuat warisan dari era pra-kolonialisme, di mana struktur masyarakat kita memang sudah terbiasa hidup dalam sekat-sekat hierarkis. Akibatnya, pelapisan sosial semacam ini kerap dianggap sebagai suatu hal yang normal dan lumrah.<br>Sebagai contoh nyata, penyematan gelar &quot;Haji&quot; (H.) di depan nama seseorang di Indonesia sebenarnya memiliki latar belakang sejarah yang sangat politis. Gelar ini bukanlah tradisi keagamaan murni yang berasal dari Arab Saudi, melainkan warisan dari kebijakan pemerintah kolonial Hindia Belanda untuk mengontrol, mengawasi, dan memetakan gerakan politik kaum muslim di Nusantara.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/736/1*zwutFlTvwT7kzZmKMJUSXA.jpeg" /><figcaption>Insterstellar 2014</figcaption></figure><p>Jika pada abad ke-17 Sultan Agung memfungsikan tingkatan tingkah laku bahasa—seperti Krama dan Ngoko untuk menegaskan sekat antara kaum priyayi dan rakyat jelata (kawula), maka pada era modern saat ini, masyarakat kita menggunakan dikotomi &quot;Papa&quot; dan &quot;Bapak&quot; untuk memisahkan kaum borjuis dengan proletar. Pola pendisiplinan nya persis sama: kelompok kelas bawah akan dihukum secara sosial berupa stigma jika mereka berani menyentuh atau mengklaim bahasa kelompok atas.</p><ul><li><a href="https://www.ebsco.com/research-starters/literature-and-writing/discipline-and-punish-michel-foucault">Discipline and Punish by Michel Foucault | Literature and Writing | Research Starters | EBSCO Research</a></li><li><a href="https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20260525105921-33-737760/gelar-pak-haji-di-ri-ternyata-pemberian-belanda-begini-mulanya">Gelar &quot;Pak Haji&quot; di RI Ternyata Pemberian Belanda, Begini Mulanya</a></li></ul><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=79de19eeda58" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
    </channel>
</rss>