<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0" xmlns:cc="http://cyber.law.harvard.edu/rss/creativeCommonsRssModule.html">
    <channel>
        <title><![CDATA[Stories by Fact News on Medium]]></title>
        <description><![CDATA[Stories by Fact News on Medium]]></description>
        <link>https://medium.com/@factnews?source=rss-ef9b26cb6199------2</link>
        <image>
            <url>https://cdn-images-1.medium.com/fit/c/150/150/1*Qeaqqvmcqri3tBm84FJE-g.png</url>
            <title>Stories by Fact News on Medium</title>
            <link>https://medium.com/@factnews?source=rss-ef9b26cb6199------2</link>
        </image>
        <generator>Medium</generator>
        <lastBuildDate>Sun, 22 Nov 2026 22:01:03 GMT</lastBuildDate>
        <atom:link href="https://medium.com/@factnews/feed" rel="self" type="application/rss+xml"/>
        <webMaster><![CDATA[yourfriends@medium.com]]></webMaster>
        <atom:link href="http://medium.superfeedr.com/" rel="hub"/>
        <item>
            <title><![CDATA[Katanya “In This Economy”, Kok Mall Tetap Ramai?]]></title>
            <link>https://factnews.medium.com/katanya-in-this-economy-kok-mall-tetap-ramai-d9756a34b750?source=rss-ef9b26cb6199------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/d9756a34b750</guid>
            <category><![CDATA[in-this-economy]]></category>
            <category><![CDATA[lipstick-effect]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Fact News]]></dc:creator>
            <pubDate>Sun, 08 Nov 2026 10:46:07 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-11-08T10:46:07.828Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/700/1*X1dYIKFEiD9PO08I0bdPOA.jpeg" /></figure><p>Di saat beredarnya berita-berita tentang ekonomi Indonesia yang sedang mengalami sejumlah tantangan, sebuah cuplikan video podcast Hasan Nasbi, mantan kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), sempat menjadi sorotan publik.</p><p>Dalam cuplikan tersebut, Hasan menyinggung tiket konser-konser besar yang terjual habis serta ramainya mall di akhir pekan. Menurutnya, adanya masyarakat yang masih mampu membeli barang dan menikmati hiburan menandakan bahwa bahwa kebutuhan pokok sudah terpenuhi sehingga kondisi ekonomi di Indonesia masih bisa dikatakan baik-baik saja.</p><p>Pendapat serupa juga dapat kita temui pada komentar-komentar di media sosial. Tidak sedikit orang yang beranggapan bahwa kondisi ekonomi sebenarnya baik-baik saja karena mereka masih melihat pusat perbelanjaan, <em>coffee shop</em>, dan tempat hiburan yang masih ramai pengunjung. Seolah-olah, selama aktivitas konsumsi masih terlihat ramai, tidak ada alasan untuk mengkhawatirkan kondisi ekonomi.</p><p><em>Namun, apakah hal tersebut memang bisa dijadikan indikator bahwa ekonomi kita baik-baik saja?</em></p><p>Ketika dihadapkan pada kondisi ekonomi yang sedang sulit atau penuh ketidakpastian, mungkin kita berpikir bahwa orang-orang akan mengurangi pengeluaran mereka dan fokus pada kebutuhan pokok saja. Namun, perilaku konsumsi manusia tidak selalu sesederhana itu.</p><p>Fenomena yang terjadi tadi dapat dijelaskan dengan konsep <strong><em>Lipstick Effect</em></strong><em>. Lipstick Effect</em> adalah fenomena dalam ekonomi dan psikologi yang menyatakan bahwa ketika menghadapi kondisi ekonomi yang sulit dan tidak pasti, seseorang cenderung tetap membeli barang-barang mewah berskala kecil (<em>affordable luxury</em>) yang bisa memberikan rasa kesenangan, alih-alih membeli barang mewah berskala besar.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/588/1*LZyVgmc_-3PUtiIu4NeR_w.jpeg" /></figure><p>Bagaimana The Lipstick Effect bisa terjadi? Dalam Kerangka Compensatory Consumption, Mandel et. al (2017) mengungkapkan bahwa perilaku konsumen dapat menjadi sarana bagi mereka untuk meregulasi ketidaksesuaian diri (<em>self-discrepancies</em>). Contohnya, meskipun dalam kondisi ekonomi yang kurang baik, seseorang tetap membeli lipstik bermerek agar penampilannya tetap cantik dan tampil bergengsi.</p><p>Menurut teori coping Lazarus–Folkman, fenomena ini terjadi ketika seseorang itu menilai lemahnya kondisi ekonomi sebagai ancaman, seperti takut kekurangan uang atau cemas memperhitungkan biaya hidup. Kemudian, ia menilai bahwa sumber daya yang ia miliki untuk menghadapi ancaman tersebut terbatas. Karena sulit mengendalikan masalah finansial, ia memilih <em>emotion-focused coping</em>, yaitu membeli lipstik atau barang mewah berskala kecil untuk meredakan stres dan memulihkan rasa percaya diri. Pembelian tersebut merupakan “kompensasi” dari kecemasan yang ia alami.</p><p>Pernyataan Hasan Nasbi tidak dapat mewakili kondisi faktual ekonomi di Indonesia, karena opininya hanya berlandaskan kesan pribadi. Tidak memperhitungkan pola perilaku konsumen dan data yang kredibel. Ia cenderung menggeneralisasi bahwa setiap masyarakat Indonesia memiliki daya beli yang sama, dan mengesampingkan kekhawatiran masyarakat yang kesulitan. Padahal, belajar dari fenomena <strong><em>The Lipstick Effect</em></strong>, <strong>mall atau tribun konser yang ramai tidak selalu menjadi pertanda meningkatnya pertumbuhan ekonomi.</strong></p><p><strong><em>Lipstick Effect </em></strong>memang dapat menimbulkan dampak negatif apabila dilakukan tanpa kontrol karena berpotensi membuat seseorang terjebak dalam siklus pengeluaran impulsif. Namun, fenomena ini juga membawa dampak positif bagi pelaku usaha kecil dan menengah, khususnya di sektor kecantikan, makanan, dan hiburan. Meningkatnya minat masyarakat terhadap produk dapat membantu pelaku usaha mempertahankan omzet, bahkan membuka peluang untuk mengembangkan inovasi bisnis agar tetap mampu untuk menarik minat konsumen di tengah kondisi yang tidak menentu.</p><h4>Solusi dari <strong><em>Lipstick Effect</em></strong>:</h4><ol><li>Mencari sumber stress dan mencoba untuk mengatasinya secara langsung.</li><li>Menonaktifkan akun sosial media untuk sementara waktu jika merasa melihat banyak hal negatif atau hal yang memicu perilaku konsumtif.</li><li>Hindari menggunakan utang atau layanan <em>paylater</em> untuk memenuhi keinginan konsumtif yang berada di luar kemampuan finansial.</li><li>Buatlah anggaran yang jelas. pisahkan antara kebutuhan pokok, keinginan kecil, dan pengeluaran besar.</li></ol><h3>Kesimpulan</h3><p>Larisnya tiket konser-konser besar, ramainya pusat perbelanjaan, hingga <em>coffee shop</em> yang selalu dipenuhi pengunjung tidak serta-merta menunjukkan bahwa kondisi ekonomi Indonesia sedang baik-baik saja. Fenomena ini justru dapat dipahami dari perspektif <strong><em>Lipstick Effect, </em></strong>yaitu kecenderungan seseorang untuk membeli barang-barang mewah berskala kecil, daripada membeli barang mewah berskala besar sebagai bentuk pelarian di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu.</p><p>Namun, memahami fenomena ini bukan berarti kita harus membenarkan seluruh perilaku konsumtif yang muncul. Kita perlu melihatnya dengan lebih empatik sekaligus menyadari pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan emosional dan kemampuan finansial. Fenomena ini juga seharusnya menjadi pengingat bagi pemerintah untuk tidak hanya melihat tingginya aktivitas konsumsi sebagai tanda bahwa ekonomi sedang berjalan baik, tetapi juga menjaga daya beli, kondisi finansial, dan kesejahteraan masyarakat.</p><h3>Referensi</h3><p>Damayani, L. (2026, 30 Mei). <em>The Lipstick Effect in Indonesia’s Gen Z: How We Cope With Economic Uncertainty. </em>Medium<em>. </em><a href="https://luthfiyyahdamayani.medium.com/gen-z-and-the-lipstick-effect-how-our-generation-coping-with-economic-downturns-d440a927ad64">https://luthfiyyahdamayani.medium.com/gen-z-and-the-lipstick-effect-how-our-generation-coping-with-economic-downturns-d440a927ad64</a></p><p>Dayinta. (2024, 21 Oktober). <em>Lipstick Effect: Pengertian, Penyebab, dan Dampak dari Psikologi Belanja Konsumen di Masa Krisis. </em>Treasury <a href="https://www.treasury.id/lipstick-effect-pengertian-penyebab-dan-dampak-dari-psikologi-belanja-konsumen-di-masa-krisis">https://www.treasury.id/lipstick-effect-pengertian-penyebab-dan-dampak-dari-psikologi-belanja-konsumen-di-masa-krisis</a></p><p>Fitria, M. L. (2026, 12 Oktober). <em>Memahami Bagaimana ‘Lipstick Effect’ Bisa Jadi Cara Mengatur Emosi saat Stres. </em>TIMES Indonesia. <a href="https://timesindonesia.co.id/gaya-hidup/612378/memahami-bagaimana-lipstick-effect-bisa-jadi-cara-mengatur-emosi-saat-stres">https://timesindonesia.co.id/gaya-hidup/612378/memahami-bagaimana-lipstick-effect-bisa-jadi-cara-mengatur-emosi-saat-stres</a></p><p>Hayes, A. (2024, November 13). <em>Lipstick effect definition</em>. Investopedia. <a href="https://www.investopedia.com/terms/l/lipstick-effect.asp">https://www.investopedia.com/terms/l/lipstick-effect.asp</a></p><p>Kivak, R. (2020). Transactional model of stress and coping. In <em>Research Starters</em>. EBSCO. <a href="https://www.ebsco.com/research-starters/psychology/transactional-model-stress-and-coping/">https://www.ebsco.com/research-starters/psychology/transactional-model-stress-and-coping/</a></p><p>Kompas.com. (2026, 10 September). <em>Alarm Kecil di Tengah Ekonomi yang Goyah: Mengenal Lipstick Effect. Kompas.com. </em><a href="https://jeo.kompas.com/alarm-kecil-di-tengah-ekonomi-yang-goyah-mengenal-lipstick-effect">https://jeo.kompas.com/alarm-kecil-di-tengah-ekonomi-yang-goyah-mengenal-lipstick-effect</a></p><p>Mandel, N., Rucker, D. D., Levav, J., &amp; Galinsky, A. D. (2017). The compensatory consumer behavior model: How self-discrepancies drive consumer behavior. <em>Journal of Consumer Psychology</em>, <em>27</em>(1), 133–146. <a href="https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jcps.2016.05.003">https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jcps.2016.05.003</a></p><p>Universitas Medan Area. (2026, 22 Mei). <em>Fenomena Lipstick Effect Yang Sedang Viral.</em><a href="https://uma.ac.id/berita/fenomena-lipstick-effect-yang-sedang-viral">https://uma.ac.id/berita/fenomena-lipstick-effect-yang-sedang-viral</a></p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=d9756a34b750" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Korupsi Mulu, Duit Ga Dibawa Mati Bos!]]></title>
            <link>https://factnews.medium.com/korupsi-mulu-duit-ga-dibawa-mati-bos-8db8e46ed78f?source=rss-ef9b26cb6199------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/8db8e46ed78f</guid>
            <category><![CDATA[mbg]]></category>
            <category><![CDATA[korupsi]]></category>
            <category><![CDATA[koruptor]]></category>
            <category><![CDATA[bnpb]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Fact News]]></dc:creator>
            <pubDate>Tue, 27 Oct 2026 04:50:28 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-10-27T04:50:28.819Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<iframe src="https://cdn.embedly.com/widgets/media.html?src=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fembed%2FamvbJKnEYaY%3Ffeature%3Doembed&amp;display_name=YouTube&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DamvbJKnEYaY&amp;image=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FamvbJKnEYaY%2Fhqdefault.jpg&amp;type=text%2Fhtml&amp;schema=youtube" width="854" height="480" frameborder="0" scrolling="no"><a href="https://medium.com/media/db26b008c591f0075231550b7ae3a2d0/href">https://medium.com/media/db26b008c591f0075231550b7ae3a2d0/href</a></iframe><p>Kalian kaget nggak kalau ternyata tempat yang luas dan mewah ini adalah lapas para koruptor yang ada di kelas IIA Cibinong, Bogor? Bukan hanya ruangan yang jauh lebih nyaman dari narapidana lain, mereka juga bisa menggunakan fasilitas elektronik, mendapat makanan tertentu, bahkan akses keluar masuk lapas di luar alasan yang diperbolehkan. Sedihnya, tempat lapas yang seharusnya sebagai tempat pembinaan perilaku pun tidak luput dari praktik suap dan korupsi di Indonesia.</p><p>Memangnya korupsi itu apa, sih? Menurut KBBI, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Jadi, uang dari pajak kita justru dipakai untuk diri mereka sendiri dan bukan untuk kesejahteraan rakyat.</p><h3>Ternyata, budaya korupsi sudah ada sejak zaman kerajaan loh!</h3><p>Salah satu prasasti dari Mataram Kuno (Prasasti Luitan) mencatat bahwa adanya tindakan korupsi dari petugas pajak. Mereka memanipulasi luas sawah sehingga penduduk desa harus membayar lebih dari yang seharusnya. Prasasti Bali Jayapangus juga menjelaskan adanya korupsi berjamaah oleh pemungut pajak sehingga menyengsarakan masyarakat.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/750/1*yJy3tff6opMHcqoMdLk1Wg.png" /></figure><p>Budaya korupsi ini pun semakin terlihat di zaman penjajahan Belanda saat proses pembangunan Jalan Raya Anyer-Panarukan. Dalam buku <em>Dua Abad Jalan Raya Pantura</em> dijelaskan bahwa keuangan pemerintah Belanda saat itu tidak cukup untuk membayar upah pekerja, sehingga Daendels mendatangi Bupati Cirebon untuk bernegosiasi. Hasilnya, bupati diberikan kewenangan penuh oleh Daendels untuk mengelola pekerja. Sayangnya, upah sebesar 10 sen per minggu serta beras dan garam tidak dibayarkan oleh para bupati. Hal inilah yang membuat banyak pekerja meninggal karena kelelahan membuat jalan.</p><p>Korupsi semakin diperparah pada masa Orde Baru. Adanya kekuasaan terpusat membuat kebijakan negara seringkali menguntungkan penguasa dan orang terdekatnya. Salah satu contohnya, banyak perusahaan yang diberikan izin dengan ganti saham gratis bagi kroni-kroni presiden. Selain itu, uang APBN negara juga banyak digunakan untuk kolusi dan nepotisme. Namun, saat Orde Baru korupsi yang terjadi lebih terpusat di seputaran istana, sedangkan di zaman reformasi sekarang hampir semua elit politik melakukannya.</p><h3>Kasus korupsi yang baru-baru ini terjadi</h3><h4><strong>1. Korupsi Dana Siap Pakai BNPB</strong></h4><p>Baru-baru ini banyak bencana yang terjadi di Indonesia baik itu banjir Sumatera, gempa NTT, dan karhutla. Meskipun begitu, dana siap pakai untuk penanggulangan bencana tersebut justru dikorupsi oleh oknum di lembaga yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam penanggulangan bencana. KPK menduga senilai <strong>148 miliar rupiah</strong> telah diambil untuk kepentingan pribadi dan membeli saham perusahaan dari tahun 2024–2026. Terdapat 5 tersangka dari kasus korupsi ini, yaitu<strong> Bima Setyawan, Gabriel Purwaka Sigit</strong>, tenaga ahli (eks) Kepala BNPB <strong>Suharyanto</strong>, <strong>Richard Erlangga</strong>, serta dua pihak swasta yaitu <strong>Gery P</strong> dan <strong>Syifa Nrika Ghifarian</strong>. Dengan adanya korupsi dana BNPB ini membuat kualitas barang dan jasa bagi korban menurun. Penanganan darurat bencana yang tidak sesuai standar ini tentu saja akan memperlama proses pemulihan dan memperparah situasi warga.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/730/1*9eYfOWLQyVVNWMHhyf6tnA.jpeg" /></figure><h4><strong>2. Korupsi Dana BGN</strong></h4><p>Kasus korupsi lain yang juga dekat dengan kita saat ini adalah penyelewengan dana BGN (Badan Gizi Nasional) dalam program MBG. Kejaksaan Agung menemukan indikasi praktik <em>mark-up</em> dalam pengadaan barang pendukung seperti motor listrik, tablet, televisi, sepatu, dan lainnya. Hal Ini menunjukkan kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan uang negara. Terdapat pula dugaan konflik kepentingan dimana beberapa yayasan memperoleh kemudahan dalam proses seleksi meskipun tidak memenuhi kriteria karena terkoneksi dengan pejabat tertentu. Anggaran yang diambil tersebut membuat pemenuhan gizi di lapangan menjadi tidak maksimal. Kualitas makanan menjadi sangat buruk bahkan marak terjadi kasus keracunan makanan di berbagai daerah, hal ini menjadi salah satu alasan dicopotnya <strong>Dadan Hindayana</strong> <strong>(Eks Kepala BGN)</strong> . Banyak orangtua dan siswa yang kemudian tidak mau memakan MBG tersebut sehingga terbuang dan menjadi limbah <em>(food waste).</em> Tujuan awal program ini untuk menekan angka stunting pun tidak pernah tercapai.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*NwBhTMKCOdRPE1omBrwWhQ.jpeg" /></figure><h3>Korupsi dari kacamata Psikologi 👓</h3><p>Jika ditinjau dari kacamata Psikologi, fenomena korupsi ini dapat dibahas melalui teori <em>Moral Disengagement</em> yang dicetuskan oleh Albert Bandura. Teori ini memaparkan bagaimana proses mental seseorang dapat membuat standar moralnya ‘nonaktif’ secara sementara. Akibatnya, timbul pembenaran internal yang membuat suatu tindakan menyimpang tidak lagi dipersepsikan sebagai hal yang salah oleh pelakunya.</p><p>Sebagai contoh, oknum yang menerima uang atau memberikan fasilitas istimewa dan menganggap perbuatannya sekadar ‘tolong-menolong’ atau ‘uang lelah’ adalah bukan sebagai tindakan korupsi, yang padahal hal tersebut merupakan salah satu tindakan dari korupsi. Pemahaman psikologis ini penting agar kita dapat membangun sistem pengawasan diri dan lingkungan yang lebih kuat.</p><h3>Undang-undang yang mengatur VS kejadian nyata</h3><p>Indonesia memiliki payung hukum yang mengatur tindak pidana korupsi, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1990, yang kemudian diperbarui dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Regulasi ini menjadi landasan utama dalam mengidentifikasi berbagai bentuk pelanggaran serta penegakan hukum terkait tindakan korupsi. Regulasi ini memperjelas dan mempertegas berbagai bentuk tindak pidana korupsi, mulai dari tindakan suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, hingga aturan mengenai gratifikasi. Tak hanya mengatur sanksi pidana dan denda, Undang-Undang ini juga mengenalkan sistem pembuktian terbalik, dan pengakuan alat bukti elektronik guna mendukung pemberantasan korupsi secara lebih transparan dan akuntabel. Pemahaman atas aturan ini penting sebagai wawasan hukum untuk membentuk budaya integritas di masyarakat.</p><p>Namun sayangnya, munculnya kasus seperti di Lapas Cibinong menunjukkan fakta di lapangan. Jika ditinjau dari UU Nomor 20 Tahun 2001, praktik jual-beli fasilitas maupun pungli di dalam lapas tidak hanya menyalahi aturan pemasyarakatan, tetapi juga memuat unsur tindak pidana korupsi yang baru. Tindakan oknum yang menyalahgunakan wewenang jelas melanggar Pasal 12 huruf e, sementara penerimaan imbalan atas fasilitas ilegal memenuhi unsur suap dan gratifikasi dalam Pasal 5 dan Pasal 12B. Keberadaan payung hukum ini menegaskan bahwa segala bentuk kompromi hukum di dalam lapas merupakan pelanggaran yang wajib ditindak.</p><h4>Bagaimana tindak lanjut konkretnya?</h4><p>Sebanyak 10 unit bangunan mewah berfasilitas khusus di Lapas Cibinong langsung dirobohkan dengan alat berat dan seluruh barang di dalamnya disita sebagai barang bukti. Kemudian, lima pejabat teras lapas dinonaktifkan dan 90 saksi diperiksa. Oknum yang terbukti salah berpotensi dijerat pidana hingga 20 tahun atau seumur hidup. Narapidana yang terbukti menyuap demi fasilitas mewah akan diproses dalam persidangan baru yang akan menambah masa vonis pidana mereka. Lalu, pengamat hukum dan lembaga seperti CDS &amp; TII menegaskan bahwa penonaktifan jabatan saja tidak cukup. Celah penyalahgunaan wewenang dan indikasi pungli ini harus ditindaklanjuti ke proses pengadilan pidana (suap/gratifikasi) oleh aparat penegak hukum, serta dilakukan audit sistem pengawasan lapas secara menyeluruh.</p><p>Di kehidupan nyata juga, banyak koruptor di Indonesia yang mendapat hukuman lebih ringan dan tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Salah satu kasus yang sempat menghebohkan media sosial adalah korupsi timah oleh Harvey Moeis yang mencapai kerugian negara sebanyak Rp 300 triliun. Harvey yang seharusnya mendapat hukuman penjara selama 12 tahun, mendapat keringanan menjadi 6,5 tahun saja dengan denda Rp 1 miliar. Hal ini menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dalam penegakan hukum di Indonesia dengan dunia nyata. Hal ini harus dievaluasi dan diawasi dengan ketat agar fungsi pemasyarakatan dapat berjalan optimal.</p><h3>Kesimpulan</h3><p>Pada akhirnya, fenomena korupsi dari jejak sejarah hingga peristiwa terkini menjadi bahan refleksi penting bagi kita semua. Teori <em>Moral Disengagement</em> memberi wawasan bernilai tentang pentingnya kesadaran moral agar tidak mudah terjebak dalam pembenaran aksi menyimpang. undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah memberikan kerangka hukum yang kokoh untuk menjaga keadilan dan akuntabilitas di negeri ini. Harapannya, melalui penguatan diri, transparansi, serta pengawasan penegakan hukum dapat terus ditingkatkan.</p><blockquote><strong>Mari bersama-sama membangun budaya yang jujur dan memperkuat komitmen integritas!</strong></blockquote><h3>Referensi</h3><p>BBC News Indonesia. (2026, October 13). <em>Korupsi: Adik eks kepala BNPB diduga gunakan dana bencana untuk beli saham — “dana itu untuk menangani banjir sumatra, gempa NTT dan karhutla</em>. BBC News Indonesia. <a href="https://www.bbc.com/indonesia/articles/cq4g18kg433zo">https://www.bbc.com/indonesia/articles/cq4g18kg433zo</a></p><p>BPIKA Universitas Medan Area. (2020, August 29). <em>Apakah korupsi di indonesia sudah dimulai sebelum penjajahan?</em> Biro Pengembangan Inovasi Dan Karir Universitas Medan Area. <a href="https://bpika.uma.ac.id/2020/08/29/apakah-korupsi-di-indonesia-sudah-dimulai-sebelum-penjajahan/">https://bpika.uma.ac.id/2020/08/29/apakah-korupsi-di-indonesia-sudah-dimulai-sebelum-penjajahan/</a></p><p>CNN Indonesia. (2021, June 9). <em>Korupsi era orde baru dan munculnya raja baru usai reformasi</em>. cnnindonesia.com. Nasional. <a href="https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210608192828-12-651889/korupsi-era-orde-baru-dan-munculnya-raja-baru-usai-reformasi">https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210608192828-12-651889/korupsi-era-orde-baru-dan-munculnya-raja-baru-usai-reformasi</a></p><p>Daulay, R. T. (2026, June 10). <em>Korupsi BGN</em>. Universitas Internasional Batam ID. <a href="https://www.uib.ac.id/korupsi-badan-gizi-nasional-mbg/">https://www.uib.ac.id/korupsi-badan-gizi-nasional-mbg/</a></p><p>Ibrahim, R. A. (2026, September 30). <em>Lapas cibinong: Apa Saja Kejanggalan Dari Temuan Fasilitas Mewah?</em> BBC News Indonesia. <a href="https://www.bbc.com/indonesia/articles/cmvgy25y82q9o">https://www.bbc.com/indonesia/articles/cmvgy25y82q9o</a></p><p>Irfani, F. (2026, October 16). <em>KORUPSI BNPB: Mengapa anggaran bencana selalu dimaling?</em> BBC News Indonesia. <a href="https://www.bbc.com/indonesia/articles/cmd937nnegq8o">https://www.bbc.com/indonesia/articles/cmd937nnegq8o</a></p><p>Labibinajib, F. (2024, March 4). <em>Pahit jalan daendels: Upah dikorupsi bupati, jalan milik bangsawan</em>. detikcom. Detikjabar. <a href="https://www.detik.com/jabar/berita/d-7222441/pahit-jalan-daendels-upah-dikorupsi-bupati-jalan-milik-bangsawan">https://www.detik.com/jabar/berita/d-7222441/pahit-jalan-daendels-upah-dikorupsi-bupati-jalan-milik-bangsawan</a></p><p>Super User. (2017, December 8). <em>Undang — Undang Pendukung</em>. Kpk.Go.Id. <a href="https://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/undang-undang-terkait">https://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/undang-undang-terkait</a></p><p>BPK (2022). <em>UU no. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi — </em>Database Peraturan | JDIH BPK. <a href="https://peraturan.bpk.go.id/Details/44900/uu-no-20-tahun-2001">https://peraturan.bpk.go.id/Details/44900/uu-no-20-tahun-2001</a></p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=8db8e46ed78f" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Alam Dirusak, Malah Nyalahin Cuaca ️]]></title>
            <link>https://factnews.medium.com/alam-dirusak-malah-nyalahin-cuaca-%EF%B8%8F-cd9ff9cae38b?source=rss-ef9b26cb6199------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/cd9ff9cae38b</guid>
            <category><![CDATA[lingkungan]]></category>
            <category><![CDATA[karhutla]]></category>
            <category><![CDATA[banjir]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Fact News]]></dc:creator>
            <pubDate>Sun, 11 Oct 2026 11:00:02 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-10-11T11:00:02.262Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>Di saat perhatian kita pelan-pelan mulai teralihkan ke isu lain, kenyataannya bumi kita ternyata belum benar-benar pulih. Di balik langit yang tampak tenang, bara api Karhutla masih diam-diam menggerogoti hutan kita dan merampas udara bersih warga di sana. Sampai detik ini, mereka masih harus terbangun di bawah kepingan asap tebal, bernapas dalam sesak, dan menyaksikan rumah bagi jutaan nyawa perlahan berubah menjadi abu.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/600/1*W7Gq8O8xOcvxBl8CO_BLHw.jpeg" /></figure><h3>Bencana Lingkungan Apa Saja yang Sedang Terjadi?</h3><p>Bukan hanya karhutla, banjir Sumatera yang sempat terjadi di akhir tahun 2025 kemarin pun belum mendapat penanganan yang maksimal. Pada saat itu, beberapa wilayah di Sumatera memang diguyur oleh curah hujan yang ekstrim. Namun, hal ini diperparah dengan adanya perambahan hutan dan alih fungsi lahan hutan menjadi kebun sawit, serta<em> </em>deforestasi ilegal yang membuat kerusakan pada ekosistem hutan di hulu Daerah Aliran Sungai (DAS). Air yang melimpah tak bisa lagi tertahan dan langsung menghantam pemukiman di hilir.</p><p>Data <strong>Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)</strong> menyebut setidaknya tujuh perusahaan yang diduga memicu degradasi ekologis masif di sana salah satunya PT Agincourt Resources (Tambang Emas Martabe) dan PT Toba Pulp Lestari Tbk (TPL). Ada pula PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE) yang diduga sebagai pemilik dari gelondongan kayu masif yang turun saat banjir tersebut. Bahkan setelah kerusakan yang hebat, pemerintah tetap tidak menetapkan peristiwa ini sebagai bencana nasional.</p><p>Untuk karhutla sendiri, kejadian ini tidak hanya disebabkan oleh El Nino saja tetapi juga akumulasi dari kejahatan negara korporasi. Dari sisi penegakan hukum, sampai 17 September 2026, polisi menetapkan 162 orang dan 95 korporasi sebagai tersangka karhutla. Alasan di balik pembakaran tersebut adalah untuk membuka lahan sawit dengan biaya operasional yang lebih murah. Sejalan dengan WALHI juga menemukan ribuan titik hotspot yang tersebar di konsesi Perkebunan kelapa sawit. <strong>M.Jeffry Cecep Rahardja (Eksekutif Daerah WALHI Kalimantan Selatan)</strong> mengatakan bahwa narasi tersangka perorangan oleh kepolisian tidak boleh mengalihkan tanggungjawab kepolisian untuk memastikan penegakan hukum bagi korporasi.</p><p>Selain itu, di Pulau Obi, adanya ekspansi pertambangan nikel oleh PT Vale merusak biodiversitas dan mencemarkan mata air yang biasa digunakan warga sehingga berdampak bagi kesehatan mereka. Salah satu warga dari pulau tersebut pun menyampaikan bahwa mereka menghadapi tekanan sosial ketika menyampaikan persoalan lingkungan di wilayahnya.</p><h3>Apa Dampaknya bagi Masyarakat?</h3><p>Dampak dari bencana-bencana tersebut terhadap rakyat adalah terganggunya kesehatan rakyat. Kebakaran hutan yang terus menerus dapat menyebabkan infeksi pernapasan akut (ISPA) dan asma. Anak-anak, orang tua, ibu hamil, dan orang-orang dengan penyakit kronis adalah kelompok yang paling rentan untuk terhadap efek ini. Polusi udara dari kebakaran hutan juga menyebabkan iritasi mata dan kulit. Partikel asap yang masuk ke mata dapat menyebabkan rasa sakit, kemerahan, dan infeksi, sementara paparan jangka panjang dapat menyebabkan infeksi kulit.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/600/1*HuZwFsnuwq7MxQZesv8Z7A.jpeg" /></figure><p>Akibat dari kebakaran hutan ini tidak hanya dirasakan oleh manusia saja, melainkan flora dan fauna pun turut merasakannya. Karena, kebakaran hutan dapat menghancurkan habitat alami untuk spesies flora dan fauna. Banyak hewan yang kehilangan rumahnya dan sumber makanannya akibat dari terganggunya sistem ekosistem. Selain itu, kebakaran dapat menghancurkan spesies tanaman yang sulit untuk beregenerasi sehingga, menghilangkan keanekaragaman hayati. Proses pembakaran hutan juga mengakibatkan peningkatan emisi gas rumah kaca. Proses pembakaran hutan menghasilkan gas Metana dan karbon dioksida. Gas-gas inilah yang berkontribusi pada pembentukan pemanasan global serta perubahan iklim.</p><p>Sementara dampak dari bencana alam lainnya, seperti banjir adalah munculnya korban jiwa, terhambatnya aktivitas warga dan sulitnya mencari keberadaan air yang bersih, sehingga bisa menyebabkan kondisi kesehatan masyarakat yang terdampak memburuk. Apapun jenis bencana alamnya, semuanya memberikan dampak yang dirasakan oleh masyarakat. Kemudian berdampak pula pada kondisi kesehatan psikologis masyarakat. Hilangnya rumah, barang-barang, dan dampak ekonomi yang dirasakan dapat menyebabkan stress dan gangguan psikologis bagi korban. Hal ini dapat memengaruhi kesejahteraan mental kualitas hidup mereka dalam jangka panjang.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*w3mzF0aFEN0oQkX7oPaJKQ.jpeg" /></figure><h3>Lalu bagaimana penanganan pemerintah akan kasus-kasus ini?</h3><p>Berdasarkan informasi dari akun Youtube ‘Bambang Widjojanto’, meskipun bencana banjir tersebut sudah berlalu 8 bulan lamanya, masih terdapat wilayah di Aceh yang belum mendapatkan pemulihan dan rekonstruksi yang seharusnya datang dari pemerintah. <strong>Aulianda Wafisa (Direktur LBH Banda Aceh) </strong>mengatakan bahwa penanganan pemerintah sangat lambat dan pembangunan tidak disesuaikan dengan kondisi wilayah yang rawan bencana. Sehingga, masih banyak warga yang tinggal di kamp pengungsi dan belum direlokasi sampai sekarang ini.</p><p>Penanganan masalah karhutla juga sama parahnya dan belum diakui sebagai bencana nasional. Kebakaran hutan dan lahan disertai kabut asap di Kalimantan telah terjadi setidaknya selama empat bulan terakhir. <strong>Umi Ma’rufah</strong> <strong>(Pengampanye Hutan dan Kebun Walhi Nasional) </strong>mengatakan bahwa <em>”Akar masalah karhutla bersifat struktural. Karhutla terus berulang karena negara masih menangani api sebagai peristiwa musiman, bukan menyelesaikan akar persoalan tata kelola lahan dan penguasaan ruang.” </em>Di lapangan, tim pemadam juga kewalahan memadamkan api karena keterbatasan sarana dan prasarana.</p><h3>Kesimpulan</h3><p>Rangkaian bencana ekologis seperti karhutla, banjir di Sumatera, hingga tambang di Pulau Obi menunjukkan bahwa isu lingkungan saat ini membutuhkan penanganan yang jauh lebih serius dan menyeluruh. Tingginya aktivitas pembukaan lahan, deforestasi, serta ekspansi industri tidak hanya merusak ekosistem alam, tetapi juga memberikan dampak langsung yang berat bagi masyarakat sekitar. Dimulai dari gangguan kesehatan, kehilangan tempat tinggal, hingga tekanan ekonomi dan psikologis.</p><p>Sayangnya, langkah pemulihan dari pemerintah dan penegakan hukum terhadap korporasi dirasa masih belum maksimal serta terkesan lambat. Ke depannya, dibutuhkan komitmen yang lebih tegas dari negara untuk membenahi tata kelola lahan, mempercepat bantuan bagi korban, serta menyelesaikan akar masalah lingkungan secara mendasar. Sebagai rakyat, ayo kita terus suarakan permasalahan ini dan jangan menutup mata.</p><h3>Referensi</h3><p>Agungnoe. (2025, December). <em>Bencana banjir bandang sumatra, pakar UGM sebut akibat kerusakan ekosistem hutan di hulu DAS</em>. Universitas Gadjah Mada. <a href="https://ugm.ac.id/id/berita/bencana-banjir-bandang-sumatra-pakar-ugm-sebut-akibat-kerusakan-ekosistem-hutan-di-hulu-das/">https://ugm.ac.id/id/berita/bencana-banjir-bandang-sumatra-pakar-ugm-sebut-akibat-kerusakan-ekosistem-hutan-di-hulu-das/</a></p><p>Bambang Widjojanto. (2026, September 20). <em>Penanganan bencana aceh belum tuntas. bingkas?</em> [Video]. YouTube. <a href="https://www.youtube.com/watch?v=al556QDNvXs">https://www.youtube.com/watch?v=al556QDNvXs</a></p><p>Jejakin.Com. (2024). <em>Dampak kebakaran hutan bagi lingkungan &amp; kesehatan</em>. Jejakin.Com. <a href="https://www.jejakin.com/id/blog/impact-of-forest-fires">https://www.jejakin.com/id/blog/impact-of-forest-fires</a></p><p>Santoso, B. (2025, December 3). <em>Banjir dahsyat sumut, benarkah ulah korporasi raksasa asing dan astra di baliknya?</em> Suara.Com. <a href="https://www.suara.com/news/2025/12/03/193303/banjir-dahsyat-sumut-benarkah-ulah-korporasi-raksasa-asing-dan-astra-di-baliknya">https://www.suara.com/news/2025/12/03/193303/banjir-dahsyat-sumut-benarkah-ulah-korporasi-raksasa-asing-dan-astra-di-baliknya</a></p><p>SINDOnews. (2026, October 9). <em>3 Bulan dikepung ASAP! Karhutla kalimantan makin luas, ribuan hektare lahan ludes</em> [Video]. YouTube. <a href="https://www.youtube.com/watch?v=qxP3sWKjq7k">https://www.youtube.com/watch?v=qxP3sWKjq7k</a></p><p>Sucipto. (2026, October 6). <em>Empat bulan terjebak ASAP, warga kalimantan tuntut akar masalah karhutla diselesaikan</em>. Kompas.Id. <a href="https://www.kompas.id/artikel/empat-bulan-terjebak-asap-warga-kalimantan-tuntut-akar-masalah-karhutla-diselesaikan">https://www.kompas.id/artikel/empat-bulan-terjebak-asap-warga-kalimantan-tuntut-akar-masalah-karhutla-diselesaikan</a></p><p>WALHI. (2026, August 5). <em>Diseminasi liputan jurnalis ungkap dampak tambang nikel: Warga, jurnalis, dan CSO soroti kerusakan lingkungan hingga minimnya transparansi</em>. Walhi.Or.Id. <a href="https://www.walhi.or.id/diseminasi-liputan-jurnalis-ungkap-dampak-tambang-nikel-warga-jurnalis-dan-cso-soroti-kerusakan-lingkungan-hingga-minimnya-transparansi">https://www.walhi.or.id/diseminasi-liputan-jurnalis-ungkap-dampak-tambang-nikel-warga-jurnalis-dan-cso-soroti-kerusakan-lingkungan-hingga-minimnya-transparansi</a></p><p>WALHI. (2026b, August 25). <em>Karhutla sebagai kejahatan negara-korporasi</em>. Walhi.Or.Id. <a href="https://www.walhi.or.id/karhutla-sebagai-kejahatan-negara-korporasi">https://www.walhi.or.id/karhutla-sebagai-kejahatan-negara-korporasi</a></p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=cd9ff9cae38b" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[“Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” Tapi kok Diskriminatif?]]></title>
            <link>https://factnews.medium.com/kemanusiaan-yang-adil-dan-beradab-tapi-kok-diskriminatif-8de9609862bd?source=rss-ef9b26cb6199------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/8de9609862bd</guid>
            <category><![CDATA[diskriminasi]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Fact News]]></dc:creator>
            <pubDate>Thu, 01 Oct 2026 10:29:59 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-10-01T10:29:59.805Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<blockquote><a href="https://www.abc.net.au/indonesian/2026-08-15/penyebab-transpuan-di-indonesia-masih-mengalami-serangan/107028876">https://www.abc.net.au/indonesian/2026-08-15/penyebab-transpuan-di-indonesia-masih-mengalami-serangan/107028876</a></blockquote><p>Bayangin lagi ikut turun ke jalan untuk membela hak bersama, tetapi justru dilecehkan hingga disiram air kencing hanya karena identitas yang berbeda. Intimidasi ekstrim sampai ancaman pembunuhan terhadap kelompok rentan saat aksi massa bukan sekadar perundungan biasa. Ini adalah bukti nyata betapa jahatnya dan mengakarnya stigma diskriminatif di tengah masyarakat kita.</p><h3>Diskriminasi itu Apa?</h3><p>Secara bahasa, dalam KBBI diskriminasi adalah pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara (berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dan sebagainya).</p><p>Sementara itu, pengertian diskriminasi menurut Pasal 1 Angka 3 UU №39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.</p><p>Jadi, secara umum diskriminasi adalah tindakan pembedaan, pembatasan, atau pengucilan terhadap seseorang maupun kelompok berdasarkan latar belakang identitasnya, yang pada akhirnya merampas hak asasi dan kesetaraan mereka sebagai sesama warga negara.</p><h3>Bagaimana diskriminasi bisa terjadi?</h3><p>Diskriminasi seringkali diawali dengan prasangka. Prasangka membuat kita membedakan diri kita dengan orang lain, hal ini terjadi karena sebagai makhluk sosial kita cenderung berkumpul dengan orang yang sama dengan kita. Perilaku tersebut dapat dilihat menggunakan perspektif <strong><em>Social Identity Theory,</em></strong> dimana seseorang cenderung menganggap kelompoknya sendiri lebih baik <em>(in-group favoritism)</em> dibandingkan kelompok luar <em>(out-group). </em>Hal ini biasanya dilakukan untuk meningkatkan harga diri seseorang sehingga mereka merasa sah-sah saja dengan memperlakukan orang lain secara tidak adil.</p><p>Prasangka ini kemudian diperparah dengan<strong> stereotipe dan stigma</strong>. Stereotipe menjadi sebuah cap buruk yang kita gunakan untuk menggeneralisasi seseorang atas dasar kelompoknya. Cap buruk ini biasanya dipelajari dari pengaruh sosial seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat. Cap buruk dan prasangka ini pun berubah menjadi diskriminasi ketika seseorang mulai melakukan aksi atau tindakan tidak adil kepada seseorang hanya karena dia berasal dari kelompok tertentu.</p><h3>Contoh diskriminasi di Indonesia</h3><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/600/1*jcJ2MjCvL8b-LWRlb3GVEw.jpeg" /></figure><p>Tanpa kita sadari, perilaku diskriminasi biasanya muncul dari tingkatan paling rendah seperti prasangka buruk pada orang lain yang berasal dari agama, ras, etnis, ataupun golongan tertentu, salah satunya kepada orang Papua. Pada 2019, beberapa TNI terlihat menyerang asrama mahasiswa Papua di Surabaya yang memicu #PapuanLivesMatter sehingga viral pada masanya. Sampai sekarang pun, masyarakat Papua tidak diperhatikan oleh pemerintah, bahkan akses kesehatan dan pendidikan masih sangat tertinggal.</p><p>Diskriminasi juga terjadi pada perempuan terutama dengan adanya budaya patriarki di Indonesia. Masyarakat sering mengatakan perempuan sebagai gender yang lebih <strong>inferior</strong> dibanding laki-laki dan perannya hanya terbatas pada urusan rumah tangga sehingga tidak membutuhkan pendidikan yang tinggi. Dalam lingkungan kerja pun, banyak perempuan yang mengalami hambatan jabatan, kesulitan cuti haid atau melahirkan, bahkan upah yang tidak setara dibanding laki-laki.</p><p>Diskriminasi juga sering terjadi pada penyandang disabilitas. Mereka sering menghadapi penolakan masuk sekolah dan lingkungan kerja, bahkan mendapatkan perundungan dari lingkungan sekitar. Di Indonesia, akses bagi disabilitas juga masih sangat minim serta sering dijadikan objek belas kasihan.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/750/1*xdgbfgXlVxQ-tQfGDXFkVA.jpeg" /></figure><p>Selain itu, terdapat pula berbagai tindak kekerasan yang dialami para transpuan di Indonesia. Di Bogor, mereka ditendang, dilempari, bahkan ditelanjangi oleh segerombolan pria yang menyebabkan luka fisik serta trauma pada korban.</p><h3>Apa yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa untuk mengurangi tindakan diskriminasi?</h3><ol><li>Menghilangkan prasangka dan stereotip yang dimiliki terhadap kelompok tertentu.</li><li>Memupuk rasa toleransi dan saling menghargai satu sama lain.</li><li>Melaporkan kepada pihak berwenang ketika menemukan tindakan diskriminatif di lingkungan kampus.</li><li>Membuat jaringan pendampingan dan dukungan pada mahasiswa yang mungkin menjadi korban diskriminasi.</li></ol><p>Upaya-upaya diatas bisa kita terapkan dalam lingkungan kampus sebagai bentuk tindakan preventif terhadap diskriminasi. Bersama-sama, kita dapat menciptakan lingkungan akademis yang menghormati keberagaman, mempromosikan kesetaraan, dan mencegah segala bentuk diskriminasi di setiap lapisan kehidupan kampus.</p><h3>AKHIR KATA, STOP DISKRIMINASI!</h3><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/680/1*sZ_Yfm8fB-HioeYVXkWUSg.jpeg" /></figure><p>Tidak ada seorang pun yang berhak diperlakukan tidak adil hanya karena mereka berasal dari golongan tertentu. Tindakan diskriminasi tidak hanya membatasi ruang gerak seseorang, tetapi juga merenggut hak dasar dan martabat mereka sebagai manusia. Mari ciptakan lingkungan yang aman dan inklusif bagi semua orang tanpa terkecuali!</p><h3>Referensi</h3><p>Athallah, R. (2026, August 14). <em>Transpuan di indonesia masih mengalami serangan, inilah sejumlah penyebabnya</em>. Abcnews. <a href="https://www.abc.net.au/indonesian/2026-08-15/penyebab-transpuan-di-indonesia-masih-mengalami-serangan/107028876">https://www.abc.net.au/indonesian/2026-08-15/penyebab-transpuan-di-indonesia-masih-mengalami-serangan/107028876</a></p><p>Fulthoni, Arianingtyas, R., Aminah, S., &amp; Sihombing, U. P. (2009). <em>Memahami diskriminasi the Indonesian Legal Resource Center (ILRC) 2 0 0 9 I Memahami Diskriminasi</em>. <a href="https://mitrahukum.org/wp-content/uploads/2012/09/Memahami-Diskriminasi.pdf">https://mitrahukum.org/wp-content/uploads/2012/09/Memahami-Diskriminasi.pdf</a></p><p>Human Rights Watch. (2024, September 19). <em>Indonesia: Rasisme dan diskriminasi terhadap orang asli papua</em>. Human Rights Watch. <a href="https://www.hrw.org/id/news/2024/09/19/indonesia-racism-discrimination-against-indigenous-papuans">https://www.hrw.org/id/news/2024/09/19/indonesia-racism-discrimination-against-indigenous-papuans</a></p><p>KBBI. (n.d.). <em>Arti kata diskriminasi — kamus besar bahasa indonesia (KBBI) online</em>. Kbbi.Web.Id.<a href="https://kbbi.web.id/diskriminasi">https://kbbi.web.id/diskriminasi</a></p><p>Pasal.id. (2026, June 23). <em>Pasal 1 — UU nomor 39 tahun 1999 — hak asasi manusia</em>. Pasal.Id. <a href="https://pasal.id/peraturan/uu/uu-no-39-tahun-1999/pasal-1">https://pasal.id/peraturan/uu/uu-no-39-tahun-1999/pasal-1</a></p><p>Yayasan Kesehatan Perempuan. (2020). <em>Ketidakadilan gender — YKPPEDIA</em>. ykp.or.id. <a href="https://ykp.or.id/datainfo/materi/57">https://ykp.or.id/datainfo/materi/57</a></p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=8de9609862bd" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Jatinewyork? Pergaulan Bebas? No no ya dek…]]></title>
            <link>https://factnews.medium.com/jatinewyork-pergaulan-bebas-no-no-ya-dek-d1493890d3df?source=rss-ef9b26cb6199------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/d1493890d3df</guid>
            <category><![CDATA[jatinewyork]]></category>
            <category><![CDATA[pergaulan-bebas]]></category>
            <category><![CDATA[jatinangor]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Fact News]]></dc:creator>
            <pubDate>Wed, 16 Sep 2026 11:13:29 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-09-16T11:13:29.731Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/447/1*XVT7srYu5TvKZLk4uEyvrw.jpeg" /></figure><p>Pernah dengar istilah ‘Nangor Effect’? Ketika kuliah di Nangor membuat mahasiswa tiba-tiba karakternya berubah 180 derajat dari sebelumnya! Kata orang-orang, Jatinangor (atau julukan kerennya, Jatinewyork) itu bukan cuma sekadar tempat kuliah, tapi tempat ‘pengujian karakter’. Bener nggak sih #NangorEffect itu nyata???</p><h3>JATINEWYORK = JATINANGOR + NEW YORK</h3><p><em>Jatinewyork</em> adalah plesetan atau candaan dari nama Jatinangor, sebuah kecamatan di Sumedang, Jawa Barat. Nama ini lahir dari kekreativitasan lidah mahasiswa di Jatinangor agar terdengar seperti kota metropolitan di luar negeri, New York. Nyatanya, julukan ini cukup menggambarkan Jatinangor sebagai kawasan yang hidup 24 jam, penuh dengan aktivitas anak muda, serta dinamika ala perkotaan meskipun secara geografis berada di kawasan pinggiran. Jatinangor menjadi tempat meleburnya anak perantau dari berbagai daerah yang membuatnya menjadi tempat yang ramai dan <em>kalcer</em>.</p><p>Namun, timbul juga stereotipe negatif lain yang cukup membuat masyarakat khawatir. Julukan <em>Jatinewyork</em> ditambah dengan tren #NangorEffect perlahan membentuk persepsi publik bahwa Jatinangor adalah sarang pergaulan bebas terutama bagi mahasiswa yang berkuliah di sana. Hal ini membuat banyak orangtua dari luar daerah ragu dan cemas untuk melepas anaknya berkuliah di sana. Calon mahasiswa pun juga ikut menjadi takut “terkontaminasi” oleh gaya hidup yang bebas tersebut.</p><h3><strong>Teori Psikologi yang Bisa Dibahas</strong></h3><p>Persepsi negatif publik tentang Jatinangor bisa dijelaskan melalui sudut pandang <strong>psikologi sosial</strong> yaitu <strong>Teori Stigma</strong> oleh <strong>Erving Goffman.</strong> Menurut Goffman (1963), stigma adalah atribut atau tanda pengenal yang mendiskreditkan seseorang atau kelompok di mata masyarakat, sehingga identitas sosial mereka menjadi tercemar. Dalam hal ini, masyarakat luar yang memandang Jatinangor sebagai kawasan pergaulan bebas. Pergaulan bebas adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perilaku sosial ketika individu-individu, terutama remaja atau anak muda, terlibat dalam aktivitas atau hubungan yang bertentangan dengan norma-norma sosial yang berlaku (aktivitas seksual, alkohol, narkoba, dan lainnya). Mereka cenderung menggeneralisasi bahwa semua mahasiswa yang berkuliah di sana pasti terkontaminasi oleh gaya hidup tersebut, padahal belum tentu benar.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*X-Aq5C4x2Z7oX49Xe1mvNg.jpeg" /></figure><p>Hal ini juga kemudian berkaitan dengan <strong><em>Labeling Theory</em></strong>. Ketika label “anak Nangor pasti <em>kalcer </em>dan bebas” terus menerus ditekankan, mahasiswa baru yang rentan dapat terdorong untuk mengadopsi gaya hidup tersebut. Hal ini bisa saja dilakukan sebagai bentuk konformitas yaitu dorongan untuk menyesuaikan diri terhadap ekspektasi atau julukan yang melekat di Jatinangor.</p><h3>Tapi, apa benar Jatinangor itu identik dengan pergaulan bebas?</h3><p>Banyak orang terburu buru menyimpulkan kalau #NangorEffect selalu berkonotasi negatif. Padahal sebenarnya tidak selamanya begitu. Lingkungan sekitar memang punya energi kuat untuk memengaruhi cara kita berpikir, berpakaian, hingga bersikap. Namun, lingkungan hanya menyediakan pilihan, sementara yang menentukan langkah tetaplah diri kita sendiri.</p><p>Dimanapun kaki kita berpijak, mau di kawasan kampus seperti di Jatinangor ini atau di kota manapun, selama kita punya prinsip yang kuat dan jelas, pintar memilih pertemanan yang sefrekuensi, serta berani menetapkan <em>boundaries </em>yang jelas, kita tidak akan mudah goyah oleh gaya hidup yang tidak sehat.</p><p>Kebebasan yang kita rasakan di tempat rantau bukan ujian untuk merusak diri, melainkan ruang pembuktian sejauh mana kita bisa bertanggung jawab atas nilai-nilai yang kita pegang. Pada akhirnya #NangorEffect bukan tentang kehilangan arah, tapi tentang bagaimana kita tumbuh menjadi pribadi yang lebih mandiri dan dewasa.</p><h3><strong>Kesimpulan</strong></h3><p>Julukan <em>Jatinewyork</em> dan #Nangor Effect hanyalah sisi lain kehidupan perkuliahan. Jatinangor sama seperti kota perantauan lainnya, yang bisa menjadi tempat pembentukan karakter atau sebaliknya menguji batasan diri. Hal ini dikembalikan lagi pada kontrol diri masing-masing individu.</p><p>Sebagai masyarakat, kita seharusnya melihat realita secara objektif tanpa perlu menghakimi sebuah tempat hanya berdasarkan dari prasangka luar. Men-cap Jatinangor dan isinya sebagai tempat pergaulan bebas merupakan cara yang salah dan harus dihentikan.</p><h3><strong>Referensi</strong></h3><p>Becker, H. S. (1963). <em>Outsiders: Studies in the sociology of deviance</em>. Free Press.<br>Goffman, E. (1963). <em>Stigma: Notes on the management of spoiled identity</em>. Penguin Books.<br>Riswansetiawan5_. (2026). <em>​[💥SEBUTAN UNIK DAERAH KAMPUS: JATINEWYORK, TEMCY, SAMPAI SCBD!✨]</em>. Instagram. <a href="https://www.instagram.com/p/DcLbcxMidhr/">https://www.instagram.com/p/DcLbcxMidhr/</a></p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=d1493890d3df" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Jangan Terlalu di Militer-militerkan!]]></title>
            <link>https://factnews.medium.com/jangan-terlalu-di-militer-militerkan-df0a84a5f615?source=rss-ef9b26cb6199------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/df0a84a5f615</guid>
            <category><![CDATA[indonesia]]></category>
            <category><![CDATA[militer]]></category>
            <category><![CDATA[prabowo]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Fact News]]></dc:creator>
            <pubDate>Sun, 30 Aug 2026 08:37:21 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-08-30T08:37:21.471Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<iframe src="https://cdn.embedly.com/widgets/media.html?src=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fembed%2FzLdgrnOTmms%3Ffeature%3Doembed&amp;display_name=YouTube&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DzLdgrnOTmms&amp;image=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FzLdgrnOTmms%2Fhqdefault.jpg&amp;type=text%2Fhtml&amp;schema=youtube" width="854" height="480" frameborder="0" scrolling="no"><a href="https://medium.com/media/9494d6789d1069b96dcee0aabea7baf9/href">https://medium.com/media/9494d6789d1069b96dcee0aabea7baf9/href</a></iframe><p>Beredarnya video pelaksanaan pelatihan berlatar militer bagi calon manajer Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di Media Sosial baru-baru ini menuai sorotan. Kegiatan tersebut dinilai tidak tepat sasaran, sebab alih-alih berfokus pada penguatan kapasitas bisnis sipil, pelaksanaannya justru ditonton oleh jajaran aparat dan petinggi. Hal ini memicu kebingungan publik di kolom komentar yang mempertanyakan korelasi dan urgensi antara tugas pengelolaan koperasi desa dan pelatihan militer.</p><p>Fenomena pelatihan Kopdes ini bukanlah peristiwa yang terisolasi, melainkan gejala dari pola militerisasi yang masif dan sebagai pintu masuk untuk melihat fenomena serupa pada sektor lainnya. Kejadian ini menjadi sinyal semakin tebalnya militerisasi di ruang sipil Indonesia. Mulai dari pembekalan penerimaan beasiswa LPDP yang sempat digelar bersamaan dengan TNI di Lanud Halim Perdanakusuma, hingga Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) untuk Makan Bergizi Gratis yang memasukkan pendidikan dasar militer bagi calon Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Selain itu, pelatihan militer juga diterapkan pada petugas haji, hingga rencana pelibatan ribuan Akademi Militer dalam pembinaan karakter siswa Sekolah Rakyat.</p><p>Tidak berhenti di situ, ekspansi pendekatan TNI ini bahkan merambah ke sektor produksi, seperti pertanian. Kebijakan ini semakin ditegaskan di bawah pemerintah Bapak Presiden langsung melalui pembentukan kompi pertanian dan peternakan di ratusan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP), pembukaan rekrutmen puluhan ribu tamtama, hingga pencetakkan ribuan hektar sawah dan panen jagung oleh jajaran TNI dan Polri. Di satu sisi, langkah ini diklaim Pemerintah sebagai strategi percepatan ketahanan pangan dan swasembada nasional. Namun, di sisi lain kebijakan ini memicu kritik tajam dari para pengamat politik dan pertahanan.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/693/1*7kf3ZXI2JwKVhfUwEVZ6EA.jpeg" /></figure><h3>Penguatan militer di pemerintahan Prabowo semakin nyata dirasakan. Pertanyaannya, bagaimana hal ini bisa terjadi?</h3><p>Awalnya, UU TNI sendiri disahkan pada 2004, enam tahun sejak reformasi kekuasaan Soeharto, dengan tujuan untuk mengatur kedudukan tentara agar tidak melebihi urusan pertahanan nasional. Namun, pada 20 Maret 2025 kemarin, arah kebijakan tersebut bergeser. Dilakukannya revisi terhadap UU TNI sehingga tentara aktif diizinkan menduduki jabatan di 14 kementerian/lembaga tertentu. Menurut peneliti ISEAS, <strong>Made Supriatma,</strong> militerisme di era Prabowo mengalami perluasan yang sangat masif. Prabowo memasukan unsur militer pada semua program buatannya mulai dari swasembada pangan, MBG, Koperasi Merah Putih, dan sektor lain.</p><p>Lalu, apa sebenarnya urgensi Prabowo memasukkan unsur militer pada pemerintahannya? <strong>Rahadian Diffaul</strong> (Dosen Tata Negara UII) mengatakan bahwa latar belakang militer yang dimiliki Prabowo memengaruhi bagaimana ia menjalankan roda pemerintahan. Prabowo meyakini bahwa institusi militer memiliki tingkat kepatuhan dan eksekusi yang lebih tinggi dibanding brokrasi biasa. Tidak hanya itu, kekuatan militer juga diyakini merupakan syarat stabilitas keamanan serta mendorong terwujudnya ketahanan pangan yang dinilai pemerintah sebagai elemen vital dari pertahanan negara.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*gfZNBXDRt5OCtQUseYLh6A.jpeg" /></figure><p>Ketua Komisi I DPR,<strong> Utut Adianto </strong>mengatakan bahwa DPR akan mengawasi dengan ketat keterlibatan militer dalam ranah sipil sehingga masyarakat tidak perlu khawatir. Namun, jika kita berkaca dari masa Orde Baru, kekhawatiran publik ini tentu sangat dapat dipahami. Adanya Dwifungsi ABRI yang menjadi penopang kekuasaan Soeharto saat itu memunculkan ketidakpercayaan masyarakat kepada tentara. Dalam psikologi sosial, kepatuhan ABRI pada rezim Soeharto dinamakan <strong><em>Obedience to Authority</em></strong><em> </em>dimana individu mematuhi perintah dari figur otoritas bahkan jika hal itu menyakiti orang lain. Hal inilah yang menghilangkan perasaan bersalah mereka dengan alasan “saya hanya menjalankan tugas.”</p><p>Pada masa orde baru, ABRI tidak hanya melakukan tindakan represif dan pembungkaman terhadap kebebasan berpendapat publik, tetapi juga merembet pada praktik korupsi yang merusak citra militer itu sendiri. Represi yang dilakukan pemerintah pada rakyat dapat dijelaskan melalui <strong>Teori <em>Frustration-Aggression, </em></strong>yaitu ketika<em> </em>kritik yang diberikan rakyat membuat pemerintah merasa terancam akan keberlangsungan kekuasaan mereka sehingga respon defensif yang dilakukan adalah dengan membungkam suara tersebut.</p><p>Pengawasan yang dijanjikan oleh legislatif pun menjadi diragukan terutama setelah batasan hukum dilonggarkan dengan adanya RUU TNI. Pemerintah yang seharusnya memperbaiki kesalahan di masa lalu justru mengulangi pola kegagalan yang sama. Dengan melibatkan militer di sektor sipil dan ekonomi dapat beresiko tinggi pada dominasi kekuasaan yang kebal hukum.</p><h3>Apa yang harus kita lakukan?</h3><p>Kembalinya peran militer dalam ranah sipil dan ekonomi tentunya bukan suatu hal yang bisa kita abaikan. Hal ini beresiko mengikis kepercayaan kita kepada TNI serta mengancam demokrasi yang telah diperjuangkan sejak Reformasi tahun 1998.</p><p>Sebagai masyarakat, kita tidak boleh tinggal diam apalagi bersikap apatis. Kita dapat melakukan pengawasan publik dengan kritis sebagai langkah pencegahan agar negara ini tidak kembali terperosok ke dalam lubang kegagalan yang sama.</p><h3><strong>Referensi</strong></h3><p>Affan, H. (2025, May 19). <em>Orde baru: Sejarah dwifungsi ABRI — panggilan sejarah, kelemahan pemimpin sipil, atau hasrat berkuasa? — BBC news indonesia</em>. BBC News Indonesia. https://www.bbc.com/indonesia/articles/c5yedz5ne47o</p><p>Dollard, J., Miller, N. E., Doob, L. W., Mowrer, O. H., &amp; Sears, R. R. (1939). <em>Frustration and aggression.</em> Yale University Press.</p><p>Irfani, F. (2026, January 17). <em>TNI: Bagaimana militer di tahun kedua rezim prabowo? — BBC news indonesia</em>. BBC News Indonesia. <a href="https://www.bbc.com/indonesia/articles/c62r7q90yeeo">https://www.bbc.com/indonesia/articles/c62r7q90yeeo</a></p><p>Milgram, S. (1974). <em>Obedience to authority : an experimental view</em>. Pinter And Martin.</p><p>Saputra, E. Y., Abdurrahman, S., Rosana, F., Aswara, D., &amp; Nurgianto, B. (2026, May 19). <em>Penyebab militerisme menguat di era pemerintahan prabowo</em>. PT Tempo Inti Media. Tempo. <a href="https://www.tempo.co/politik/penyebab-militerisme-menguat-di-era-pemerintahan-prabowo-2136809">https://www.tempo.co/politik/penyebab-militerisme-menguat-di-era-pemerintahan-prabowo-2136809</a></p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=df0a84a5f615" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Apa Iya Pemerintah Alergi Kritik???]]></title>
            <link>https://factnews.medium.com/apa-iya-pemerintah-alergi-kritik-fc80d550efc9?source=rss-ef9b26cb6199------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/fc80d550efc9</guid>
            <category><![CDATA[pemerintah]]></category>
            <category><![CDATA[prabowo]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Fact News]]></dc:creator>
            <pubDate>Sat, 06 Jun 2026 10:57:10 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-06-06T10:57:10.493Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>Sadar ga sih? Setiap kali pemerintah kena kasus, besoknya pasti adaaaa aja kasus artis yang mendadak viral yang bikin isunya redam. Dan siklus ini tuh ga terjadi cuman sekali, tetapi berkali kali! Kayaknya gampang banget buat orang-orang berkuasa ini untuk membungkam isu yang sedang terjadi.</p><p>Indonesia sebagai negara demokrasi menjamin kebebasan berpendapat yang tercantum dalam UUD NRI 1945 Pasal 28E ayat 3 yang menyebutkan bahwa, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Namun, realitas yang terjadi di masyarakat berbanding terbalik. Ruang kritik justru dibatasi dengan pemberian ancaman pembungkaman yang membuat masyarakat takut untuk menyampaikan pendapat. Sabotase pembungkaman ini menunjukan kegagalan akuntabilitas serta cermin dari pemerintahan yang anti kritik. Terdapat dua cara dalam sabotase akuntabilitas yaitu <strong>membungkam suara <em>(disabling voice)</em> </strong>seperti mengintimidasi media agar tidak memberitakan isu tertentu dan <strong>membatasi akses informasi <em>(disabling information)</em></strong> dimana pemerintah memblokir informasi yang seharusnya diketahui oleh publik.</p><p>Pertanyaannya adalah <strong>mengapa aparat dan pemerintah begitu anti terhadap kritik rakyat? </strong>Kritik yang masif dapat menurunkan tingkat kepercayaan publik serta dukungan politik, sehingga pemerintah seringkali membungkam kritik tersebut agar citra mereka tetap positif. Selain itu, pembungkaman adalah cara terbaik agar pemerintah bisa kabur dan tidak perlu memberikan penjelasan transparan atas kasus atau kebijakan yang mereka lakukan. Terakhir pembungkaman kritik juga bisa dilakukan untuk melindungi kepentingan bisnis (dalam sektor ekonomi, SDA, dan lainnya) dan kelompok elit yang berada dalam lingkar kekuasaan tertentu.</p><h3>Contoh Kasus Pembungkaman</h3><p>Contoh kasus yang baru-baru ini terjadi adalah kiriman buzzer di media sosial agar masyarakat tidak menonton film dokumenter <em>Pesta Babi. </em>Selain itu, di Bulan Maret lalu, terjadi juga aksi teror penyiraman air keras pada aktivis HAM, Andrie Yunus. Aktivis lainnya seperti Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti juga terlibat dalam tuduhan pencemaran nama baik setelah mengucapkan nama Luhut Panjaitan sebagai salah satu pihak yang ada dalam bisnis tambang di Papua. Ada juga terror paket berisi kepala babi dan bangkai tikus yang dikirim ke kantor redaksi Tempo sebagai bentuk pembungkaman pers, dan masih banyak lagi.</p><h3>Tapi Ada yang Berbeda…</h3><p>Namun, tidak semua aparat di pemerintahan anti kritik, ada juga pemerintah yang mau mendengar suara dan keluh kesah rakyatnya, salah satunya Sultan Hamengkubuwono X. Pada Agustus 2025 kemarin, Sultan Hamengkubuwono turun langsung ke lokasi demo menemui massa aksi ojek online di Yogyakarta. Saat itu, beliau berpidato untuk menenangkan massa serta turut menyampaikan belasungkawa atas meninggal Affan Kurniawan (pengemudi ojol) yang meninggal karena terlindas kendaraan Brimob Polri. Beliau juga menyampaikan bahwa ia menghargai hak-hak rakyat Yogya serta selalu memfasilitasi ruang dialog demi mewujudkan demokratisasi Indonesia. Beliau berjanji akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada pemerintah pusat. Setelah berpidato, massa yang merasa didengar pun kemudian mereda dan pulang ke rumahnya masing-masing.</p><p>Contoh lainnya ada pada peristiwa demo Omnibus Law pada Oktober 2020 lalu. Saat itu ribuan buruh menggelar aksi demonstrasi di depan kantor gubernur. Ganjar Pranowo (Gubernur Jawa Tengah) saat itu turun menemui para buruh dengan menaiki mobil komando. Beliau menyampaikan bahwa ia mengapresiasi aspirasi rakyat dan menyampaikannya langsung ke pemerintah pusat untuk segera memberikan draft salinan undang-undang Cipta Kerja agar tidak membingungkan masyarakat. Ganjar juga telah mengeluarkan pernyataan akan memberikan pendampingan dan mendukung perjuangan buruh dengan membuat posko pengaduan yang menampung semua masukan yang diberikan.</p><p>Mengkritik pemerintah bermanfaat untuk menjaga keseimbangan kekuasaan (<em>checks and balances</em>). Tanpa adanya kritik dari para rakyat, pemerintah berpotensi menjadi otoriter dan bisa menyalahgunakan kekuasaannya. Kritik yang diberikan oleh masyarakat atau oposisi berfungsi sebagai <strong>kontrol sosial agar pemerintah tetap berjalan sesuai koridor hukum dan aspirasi masyarakat.</strong> Lalu, manfaat selanjutnya adalah kritik juga sering kali membuka mata pemerintah terhadap dampak negatif suatu kebijakan yang mungkin terlewatkan saat perencanaan. Dengan mengkritik pemerintah dan mendengar kritik dari rakyat, pemerintah dapat mengevaluasi, merevisi, atau memperbaiki kebijakan tersebut agar lebih tepat sasaran. Kritik yang fokus pada transparansi dan akuntabilitas anggaran dapat mempersempit ruang gerak oknum yang ingin melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Selain itu, menyampaikan kritik adalah bentuk nyata dari pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM). <strong>Negara yang sehat adalah negara yang menghormati perbedaan pendapat dan menjamin keamanan warga negaranya saat berbicara.</strong></p><h3>Maanfaat Mengkritik Pemerintah</h3><p>Sejalan dengan konstitusi, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 23 Ayat (2) menegaskan bahwa <strong>setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan, dan menyebarluaskan pendapat sesuai dengan hati nuraninya</strong>.</p><p>Dampak positif jika pemerintah mendengarkan suara rakyat akan sangat terasa di bidang kebijakan dan pembangunan, di mana pemerintah akan memahami kebutuhan riil yang ada di lapangan. Kebijakan yang dibuat tidak lagi bersifat “meraba-raba” atau sekadar menjadi proyek di atas kertas, melainkan berbasis pada kehidupan nyata masyarakat. Selain itu, ketika aspirasi rakyat didengar, risiko kegagalan proyek atau pembangunan infrastruktur yang sia-sia dapat ditekan. Uang pajak rakyat pun dapat dialokasikan ke sektor yang benar-benar krusial, seperti pendidikan, kesehatan, atau fasilitas umum yang mendesak.</p><p>Selanjutnya, dampak terhadap hubungan sosial dan politik adalah <strong>meningkatnya legitimasi dan kepercayaan masyarakat (<em>public trust</em>) terhadap pemerintah</strong>. Ketika rakyat merasa suaranya dihargai, mereka akan dengan sukarela mendukung program-program pemerintah karena merasa memiliki andil di dalamnya. Akibatnya, negara yang mendengarkan rakyatnya cenderung lebih aman dari risiko konflik sosial yang besar. Hal ini sejalan dengan Brunetti dan<strong> </strong>Weder (2003) dalam penelitiannya yang menunjukkan bahwa negara dengan tingkat kebebasan pers yang tinggi cenderung memiliki tingkat korupsi yang jauh lebih rendah. Kondisi ini terjadi karena <strong>kritik dari masyarakat berfungsi sebagai pengawas independen (<em>independent watchdog</em>) yang efektif</strong>.</p><h3>Cara Mengkritik yang Baik dan Benar</h3><p>Dalam mengkritik pemerintah dengan berbobot, aman, dan tidak mudah dipatahkan, sebenarnya berfokus pada dua hal, yaitu <strong>sopan dalam penyampaian</strong> serta <strong>akurat dalam data.</strong> Kritik yang kuat <strong>tidak lahir dari kemarahan, melainkan dari alur berpikir yang logis</strong>. Alur ini menggabungkan fakta di lapangan, dasar hukum yang jelas, dan saran perbaikan yang membangun.</p><p>1. Gunakan Data Resmi dan Akurat: Ketika kita melihat ada kebijakan yang tidak adil, langkah awal yang harus dilakukan adalah memperjelas masalahnya dengan menggunakan data resmi. Cara paling ampuh untuk berargumen adalah dengan menggunakan data dari lembaga pemerintah itu sendiri, misalnya data Badan Pusat Statistik (BPS) atau laporan resmi kementerian. Kita juga bisa memakai data dari lembaga internasional yang terpercaya seperti Bank Dunia (<em>World Bank</em>) atau <em>Transparency International</em>.</p><p>2. Landasi dengan Dasar Hukum dan Teori Ilmiah: Setelah memegang data yang akurat, hubungkan masalah tersebut dengan hukum dan teori ilmiah. Tujuannya adalah agar kritik kita tidak dituduh sebagai hoaks atau sekadar asal bicara. Di sinilah kita bisa membawa aturan dari UUD 1945, Undang-Undang HAM, atau hasil penelitian ilmiah (seperti jurnal Brunetti dan Weder yang kita bahas sebelumnya).</p><p>3. Fokus pada Kebijakan, Bukan Personal: Selama proses mengkritik, aturan paling penting demi keamanan diri kita adalah selalu kritisi isi kebijakannya atau kinerja instansinya, jangan pernah menyerang pribadi atau karakter pejabatnya.</p><p>4. Pilih Saluran/Kanal Penyampaian yang Tepat: Efektivitas sebuah kritik juga sangat bergantung pada tempat kita menyampaikannya. Daripada meluapkan kemarahan di media sosial yang penuh risiko dan bias, kritik kita akan jauh lebih didengar jika ditulis menjadi artikel opini di media massa, esai ilmiah di kampus, atau dilaporkan langsung ke kanal pengaduan resmi seperti situs LAPOR! dan Ombudsman.</p><p>5. Sajikan Kritik yang Utuh dan Solutif: Kritik seperti inilah yang menjadi inti dari demokrasi, yaitu <strong>sebuah gerakan untuk membuat pemerintah mengevaluasi diri, bukan bergerak untuk memenjarakan kita.</strong></p><h3>Kesimpulan</h3><p>Pada dasarnya, kritik dari masyarakat bukanlah bentuk perlawanan, melainkan instrumen pengawasan (<em>checks and balances</em>) yang sangat penting. Melalui kritik, pemerintah dapat mengevaluasi kebijakan agar lebih tepat sasaran, mencegah pemborosan uang pajak pada proyek yang sia-sia, serta mempersempit celah korupsi.</p><p>Agar kritik tersebut berjalan aman dan efektif, masyarakat, khususnya mahasiswa, harus menyampaikannya secara cerdas. Caranya adalah dengan menjaga etika berbicara, fokus mengevaluasi substansi kebijakan (bukan menyerang pribadi pejabat), bersandar pada data yang akurat, serta memanfaatkan jalur resmi seperti artikel opini, esai ilmiah, atau kanal pengaduan seperti LAPOR! dan Ombudsman. Demokrasi yang sehat akan terwujud ketika rakyat <strong>menyampaikan aspirasi berbasis data secara bertanggung jawab, dan pemerintah menerimanya dengan lapang dada untuk memperbaiki diri.</strong></p><h3>Referensi</h3><p>Brunetti, A., &amp; Weder, B. (2003b). A free press is bad news for corruption. <em>Journal of Public Economics</em>, <em>87</em>(7–8), 1801–1824. <a href="https://doi.org/10.1016/s0047-2727(01)00186-4">https://doi.org/10.1016/s0047-2727(01)00186-4</a></p><p>Dryzek, J. S. (2002). <em>Deliberative democracy and beyond: Liberals, critics, contestations</em>. Oxford University Press.<a href="https://www.google.com/search?q=https%3A%2F%2Fdoi.org%2F10.1093%2F019925043X.001.0001"> https://doi.org/10.1093/019925043X.001.0001</a></p><p>Farasonalia, R. (2020, October 12). <em>Ganjar Temui Buruh Yang Demo Tolak Omnibus Law Di Depan Kantornya</em>. Kompas.com. <a href="https://regional.kompas.com/read/2020/10/12/19182801/ganjar-temui-buruh-yang-demo-tolak-omnibus-law-di-depan-kantornya?page=all">https://regional.kompas.com/read/2020/10/12/19182801/ganjar-temui-buruh-yang-demo-tolak-omnibus-law-di-depan-kantornya?page=all</a></p><p>Grehenson, G. (2025, March 25). <em>Teror Kepala Babi Dan Tikus Ke Tempo, Bentuk Pembungkaman Kebebasan Pers — Universitas Gadjah Mada</em>. Universitas Gadjah Mada. <a href="https://ugm.ac.id/id/berita/teror-kepala-babi-dan-tikus-ke-tempo-bentuk-pembungkaman-kebebasan-pers/">https://ugm.ac.id/id/berita/teror-kepala-babi-dan-tikus-ke-tempo-bentuk-pembungkaman-kebebasan-pers/</a></p><p>Kiswara, D. R. (2021). <em>Kritik Pemerintah Itu Hak, Tapi Kok Bisa Dipidana?</em> Ombudsman.go.id. <a href="https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--kritik-pemerintah-itu-hak-tapi-kok-bisa-dipidana">https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--kritik-pemerintah-itu-hak-tapi-kok-bisa-dipidana</a></p><p>Pangaribowo, W. S. (2025, August 30). <em>Sultan HB X Turun Langsung Temui Pendemo Ojol Di Yogyakarta: Saya Siap Jadi Penghubung Ke Pemerintah Pusat</em>. Kompas.com. <a href="https://yogyakarta.kompas.com/read/2025/08/30/100237778/sultan-hb-x-turun-langsung-temui-pendemo-ojol-di-yogyakarta-saya-siap">https://yogyakarta.kompas.com/read/2025/08/30/100237778/sultan-hb-x-turun-langsung-temui-pendemo-ojol-di-yogyakarta-saya-siap</a></p><p>Wiryono, S. (2023, April 3). <em>Kasus Fatia-Haris Dinilai Miliki Konflik Kepentingan Tinggi Karena Luhut Pejabat Publik</em>. Kompas.com. <a href="https://nasional.kompas.com/read/2023/04/03/21220461/kasus-fatia-haris-dinilai-miliki-konflik-kepentingan-tinggi-karena-luhut?page=all">https://nasional.kompas.com/read/2023/04/03/21220461/kasus-fatia-haris-dinilai-miliki-konflik-kepentingan-tinggi-karena-luhut?page=all</a></p><p>Yustitia, S. (2026, April 30). <em>Negara vs media: Bagaimana Pemerintah Menyabotase Kerja Pers Demi Mengendalikan Informasi</em>. The Conversation. <a href="https://doi.org/10.64628/aan.gnkyxyeej">https://doi.org/10.64628/aan.gnkyxyeej</a></p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=fc80d550efc9" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Kamu Cantik Apa Adanya ❤]]></title>
            <link>https://factnews.medium.com/kamu-cantik-apa-adanya-329504ba84d7?source=rss-ef9b26cb6199------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/329504ba84d7</guid>
            <category><![CDATA[self-love]]></category>
            <category><![CDATA[kpop]]></category>
            <category><![CDATA[beauty-standards]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Fact News]]></dc:creator>
            <pubDate>Sun, 24 May 2026 10:21:17 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-05-24T10:21:17.637Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*U181mlEVnHvZK9MXAJqjuQ.png" /></figure><p>Siapa disini yang suka nonton K-pop? Saat ini, idola Kpop sangat sering dijadikan standar kecantikan, baik untuk perempuan maupun laki-laki. Bukan cuman mereka, para <em>influencer</em> di media sosial juga memamerkan visual “sempurna” mereka seperti kulit putih, tubuh ramping, hidung mancung, dan rambut lurus yang terawat. Tapi sadar ga sih kalau sekarang standar kecantikan seperti ini sudah diadopsi sebagai standar mutlak, salah satunya di Indonesia? Bahkan masih ada yang menganggap bahwa kulit putih lebih superior ketimbang kulit natural indonesia lain yang berwarna lebih gelap. Akibatnya, terkadang kita menemukan komentar jahat yang suka menyerang seseorang yang memiliki kulit lebih gelap ataupun rambut keriting dengan dalih “tidak merawat diri”. Tren standar kecantikan justru membuat banyak orang Indonesia semakin <em>insecure</em> dengan warna kulit alami dan tubuh mereka sendiri.</p><p>Ternyata, obsesi terhadap kulit putih ini bukan hal yang baru tapi sudah ada sejak zaman kolonial Belanda dan Jepang. Konstruksi sosial bahwa kulit terang selalu diasosiasikan dengan status sosial yang tinggi, terus diwariskan hingga kini. Hal ini kemudian diperparah oleh industri dan standar kecantikan yang semakin tidak realistis. Demi mengejar penerimaan sosial dan kemiripan dengan idola kesukaan mereka, banyak orang rela melakukan berbagai hal yang dapat merusak diri mereka seperti suntik putih, operasi plastik impulsif, dan diet ekstrim.</p><p>Industri kecantikan seringkali mendikte standar kecantikan yang tidak realistis demi keuntungan ekonomi. Melalui strategi <em>fear marketing</em>, industri ini menciptakan narasi bahwa warna kulit alami Indonesia, pori-pori, atau tanda penuaan adalah “masalah” yang harus diperbaiki. Kondisi ini diperparah oleh ketersediaan produk di pasar yang cenderung berkiblat pada standar luar negeri (seperti tren Korea), serta algoritma media sosial dan penggunaan filter wajah yang mendewakan visual tanpa cela. Akibatnya, masyarakat merasa terasing dan terpaksa mengubah diri demi mengejar standar yang sebenarnya sengaja terus diperbarui oleh industri agar roda bisnis mereka tetap berputar.</p><p>Di sisi lain, ada kebutuhan psikologis yang mendalam dari masyarakat untuk bisa diterima secara sosial. Realitas adanya <em>pretty privilege</em> — di mana orang-orang yang memenuhi standar konvensional mendapatkan kemudahan dalam karier, pelayanan, dan pergaulan — membuat banyak orang merasa harus ikut menyesuaikan diri. Pada akhirnya, perilaku fanatik terhadap produk atau perawatan ekstrem bukan sekadar masalah gaya hidup, melainkan sebuah strategi bertahan hidup agar seseorang tidak merasa tertinggal dan bisa mendapatkan validasi serta hak istimewa di lingkungannya.</p><h3>Dampak Psikologis Negatif</h3><p>Mengejar standar kecantikan yang tidak realistis sering kali menjadi beban mental yang berat. Ketika seseorang merasa gagal memenuhinya, muncul perasaan tidak puas yang kronis terhadap tubuh sendiri, bahkan bisa memicu obsesi berlebih pada kekurangan fisik yang kecil.</p><ul><li><strong>Body Dissatisfaction &amp; Dysmorphia:</strong> Perasaan tidak puas yang kronis terhadap tubuh sendiri. Hal ini bisa berkembang menjadi <em>Body Dysmorphic Disorder</em> (BDD), di mana seseorang terobsesi pada “kekurangan” fisik yang sebenarnya kecil atau bahkan tidak terlihat oleh orang lain.</li><li><strong>Erosi Harga Diri (<em>Low Self-Esteem</em>):</strong> Ketika seseorang merasa gagal memenuhi standar (misalnya tetap berjerawat meski sudah pakai <em>skincare</em> mahal), mereka cenderung menyalahkan diri sendiri dan merasa “kurang berharga” sebagai manusia.</li><li><strong>Gangguan Makan (<em>Eating Disorders</em>):</strong> Demi mengejar standar tubuh kurus atau ideal, banyak yang terjebak dalam pola makan tidak sehat seperti <em>anorexia</em> atau <em>bulimia</em>.</li><li><strong><em>Burnout </em>Kecantikan:</strong> Kelelahan mental karena harus terus-menerus memantau penampilan, melakukan rutinitas yang rumit, dan merasa cemas jika tidak tampil “sempurna” di depan umum.</li></ul><h3>Dampak Psikologis Positif</h3><p>Di sisi lain, dunia kecantikan bisa berdampak positif jika landasannya adalah merawat diri, bukan sekadar mencari validasi orang lain.</p><ul><li><strong>Peningkatan Kepercayaan Diri (<em>Confidence Boost</em>):</strong> Ketika seseorang merasa penampilannya rapi dan sesuai dengan apa yang dia inginkan (efek <em>looking good, feeling good</em>), hormon dopamin akan meningkat, membuat mereka lebih berani bersosialisasi.</li><li><strong>Sense of Control (Rasa Memiliki Kendali):</strong> Melakukan perawatan diri atau berdandan bisa menjadi bentuk ritual yang memberikan rasa kendali atas hidupnya sendiri di tengah dunia yang kacau.</li><li><strong>Kesenangan Estetika dan Kreativitas:</strong> Bagi banyak orang, <em>makeup</em> dan <em>fashion</em> adalah bentuk seni. Proses mengeksplorasi kecantikan bisa menjadi aktivitas terapeutik yang meredakan stres.</li><li><strong><em>Social Belonging</em>:</strong> Memenuhi standar tertentu terkadang memberikan rasa aman karena merasa “diterima” atau menjadi bagian dari suatu kelompok, yang secara evolusi psikologis memberikan ketenangan pikiran.</li></ul><h3>Beauty Standard dalam Kacamata Psikologis</h3><p>Dalam psikologi, Carl Rogers mengatakan bahwa rasa <em>insecure</em> muncul karena adanya <em>incongruence</em> (ketidaksesuaian) antara <em>real self</em> dan <em>ideal self.</em> Contohnya adalah wajah asli kita <em>(real self)</em> tidak sesuai dengan standar kecantikan media sosial <em>(ideal self).</em> Ketidaksesuaian inilah yang menyebabkan rasa rendah diri dan untuk menghilangkannya banyak orang berusaha sekuat tenaga untuk memenuhi standar tidak realistis tersebut. Mereka melakukan berbagai cara lewat filter, <em>skincare</em>, hingga prosedur medis agar bisa diterima. Namun, hal ini justru menghambat seseorang menjadi <em>a fully functioning person</em>. Ketika kita terhambat untuk menjadi ini,kita tidak akan pernah merasa cukup dan tidak bisa menerima diri apa adanya.</p><p>Selain itu, dalam <em>Social Learning Theory </em>milik Bandura, cara kita meniru tren kecantikan yang berasal dari<em> influencer</em> ataupun idola K-pop kesukaan kita disebut sebagai <em>role modelling</em>. Tren dan standar kecantikan yang kita lihat itu kemudian diinternalisasi dan ditiru kepada diri sendiri. Hal inilah yang membuat <em>influencer </em>dan idola menjadi <em>role model</em> dari perilaku kita. Kita meniru mereka dengan berbagai motivasi seperti diakui masyarakat, mendapatkan pasangan, dan lainnya.</p><h3>Kesimpulan</h3><p>Dari bacaan di atas, kita harus tahu bahwa kita tidak perlu merasa <em>insecure</em> dengan bentuk wajah maupun tubuh kita. Meskipun kadang tidak sesuai dengan standar kecantikan yang ada di media sosial, kita tetap berharga dan indah. Tidak ada salahnya untuk kita merias diri dengan berbagai macam <em>make up,</em> aksesoris, dan lainnya yang bisa membuat kita percaya diri. Namun, jangan sampai hal yang kita lakukan justru menyakiti kita secara fisik maupun mental, sehingga kita kehilangan identitas hanya untuk diterima orang lain. Jadi jangan dengarkan perkataan orang lain dan percaya dirilah!</p><p><em>Kamu cantik apapun warna kulitmu, kamu cantik apapun jenis rambutmu, kamu cantik apapun bentuk tubuh dan wajahmu, kamu cantik apa adanya ❤</em></p><h3>Referensi</h3><p>Ansani, &amp; Samsir, H. M. (2022). Teori Pemodelan Bandura. <em>Jurnal Multidisiplin Madani</em>, <em>2</em>(7), 3067–3080. <a href="https://doi.org/10.55927/mudima.v2i7.692">https://doi.org/10.55927/mudima.v2i7.692</a></p><p>Feist, J., Feist, G. J., &amp; Roberts, T.-A. (2021). <em>Theories of personality</em> (10th ed.). Mcgraw-Hill Education.</p><p>Java, Y. E. (2019, October 13). <em>Menentang standar cantik perempuan</em>. ITS News. <a href="https://www.its.ac.id/news/menentang-standar-cantik-perempuan/">https://www.its.ac.id/news/menentang-standar-cantik-perempuan/</a></p><p>Pohan, A. H., Ulfa, I. J., Diniaty, A., &amp; Asra, K. (2024). Peran modelling dalam pembentukan perilaku: Perspektif sosial belajar (albert bandura). <em>Jurnal Kajian Ilmu Psikologi</em>, <em>8</em>(12). <a href="https://oaj.jurnalhst.com/index.php/jkip/article/view/7339/8264">https://oaj.jurnalhst.com/index.php/jkip/article/view/7339/8264</a></p><p>Ratu, B. (2014). Psikologi humanistik (carl rogers) dalam bimbingan dan konseling. <em>Jurnal Kreatif Tadulako</em>, <em>17</em>(3). <a href="https://media.neliti.com/media/publications/124043-ID-psikologi-humanistik-carl-rogers-dalam-b.pdf">https://media.neliti.com/media/publications/124043-ID-psikologi-humanistik-carl-rogers-dalam-b.pdf</a></p><p>Tabina, A. (2023, December 13). <em>Stigma indonesia: Standar kecantikan yang berlebihan</em>. Kumparan. <a href="https://kumparan.com/alisyatabina/stigma-indonesia-standar-kecantikan-yang-berlebihan-21i0dq5Yh9Y/3">https://kumparan.com/alisyatabina/stigma-indonesia-standar-kecantikan-yang-berlebihan-21i0dq5Yh9Y/3</a></p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=329504ba84d7" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Hah Jurusan Humaniora Mau Dihapus?!]]></title>
            <link>https://factnews.medium.com/hah-jurusan-humaniora-mau-dihapus-2681eaa4e0d9?source=rss-ef9b26cb6199------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/2681eaa4e0d9</guid>
            <category><![CDATA[penghapusan-jurusan]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Fact News]]></dc:creator>
            <pubDate>Sun, 10 May 2026 10:26:30 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-05-10T10:26:30.393Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/201/1*V5mwQDI9h50bnKq9BeZchQ.jpeg" /></figure><p>Baru-baru ini, muncul wacana dari <strong>Badri Munir Sukoco </strong>(Sekretaris Jenderal Kemendiktisaintek) untuk menghapus prodi perkuliahan yang tidak relevan dengan kebutuhan industri. Usulan ini berangkat dari permasalahan tentang <strong>ketidaksesuaian jumlah lulusan dengan kebutuhan pasar di dunia kerja.</strong> Setiap tahunnya, perguruan tinggi Indonesia meluluskan 1,9 juta orang (terutama di bidang sosial), tetapi tidak semuanya terserap dengan baik di dunia kerja.</p><p>Badri juga menjelaskan bahwa pemerintah tengah mengejar target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% dan membutuhkan lulusan yang dapat membangun industrialisasi, serta bonus demografi yang ingin dicapai. Oleh sebab itu Badri mengusulkan untuk menghentikan prodi lama atau mengembangkan prodi baru yang menyokong industrialisasi <em>(market-driven). </em>Badri menambahkan bahwa penutupan prodi ini hanya menjadi opsi terakhir dan bukan yang utama.</p><h3>Apa Tanggapan Masyarakat</h3><p>Dalam sebuah laporan BBC News Indonesia (27 April), terdapat pandangan dari kalangan mahasiswa yang mengkritisi wacana penghapusan program studi yang dianggap tidak relevan oleh pemerintah. Mereka menilai bahwa ukuran “ketidakrelevanan” masih belum jelas, misalnya apakah didasarkan pada sedikitnya peminat atau rendahnya penyerapan lulusan di dunia kerja.</p><p>Selain itu, muncul pandangan bahwa daripada menghapus program studi, pemerintah sebaiknya mengoptimalkan pendidikan vokasi yang memang dirancang untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Di sisi lain, juga disoroti adanya pergeseran orientasi pendidikan tinggi yang kini lebih menekankan kesiapan kerja dibandingkan pengembangan daya kritis mahasiswa.</p><p>Mahasiswa juga merasakan adanya dorongan kuat untuk lulus tepat waktu dan segera mencari pengalaman kerja, yang mencerminkan arah pendidikan yang semakin pragmatis. Meskipun kesiapan kerja dianggap penting, terdapat kebutuhan agar perguruan tinggi tetap memberi ruang bagi pengembangan kemampuan berpikir kritis. Dengan bekal intelektual yang kuat, peluang kerja dinilai akan mengikuti secara alami. Oleh karena itu, muncul pertanyaan mengenai sejauh mana perguruan tinggi mampu menyeimbangkan antara tuntutan dunia kerja dan pengembangan kapasitas intelektual mahasiswa.</p><h3>Apa Sebenarnya Tujuan Pendidikan?</h3><p>Menurut UU Nomor 20 Tahun 2003, tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik dalam aspek spiritual, kognitif, dan afektif dalam rangka mencerdaskan bangsa. Nasution (2014) juga mengatakan bahwa pendidikan adalah investasi jangka panjang untuk mencapai martabat kehidupan yang lebih tinggi melalui pengembangan bakat manusia secara optimal. Namun, berdasarkan wacana di atas, fungsi pendidikan menyempit menjadi sekedar “pencetak” tenaga kerja yang diukur dari angka keserapan industri semata. Fenomena ini melahirkan “industrialisasi perguruan tinggi” dimana kampus berlomba menawarkan “pendidikan cepat saji” yang demi memenuhi permintaan pasar secara masif.</p><p>Universitas akan kehilangan perannya sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan jika hanya tunduk pada kebutuhan pasar. Pendidikan seharusnya tidak hanya berperan dalam pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dalam menumbuhkan daya kritis, etika sosial, serta melahirkan gagasan baru bagi kemajuan bangsa. Pembangunan nasional yang sejati bukan sekadar mengejar pertumbuhan ekonomi, melainkan meningkatkan kualitas hidup dan kematangan sosial masyarakatnya.</p><h3>Jalan Tengah yang Bisa Diambil</h3><p>Muncul beragam reaksi dari berbagai pihak tentang wacana ini. <strong>Hetifah Sjaifudian </strong>(Ketua Komisi X DPR) mengatakan bahwa wacana ini perlu dikaji lebih lanjut karena pendidikan perguruan tinggi tidak seharusnya direduksi menjadi sekedar pemasok tenaga kerja. Hetifah menyarankan adanya transformasi dengan cara program studi yang dinilai “kurang relevan” <strong>direvitalisasi melalui penguatan kurikulum</strong> yang berkala, transparan, serta melibatkan berbagai pihak seperti akademisi, pelaku industri, dan masyarakat.</p><p><strong>Lalu, Hadrian Irfani</strong> (Wakil Komisi X DPR Fraksi PKB) juga menyatakan ketidaksetujuannya. Hadrian berpendapat bahwa pemerintah belum tentu bisa memprediksi industri apa yang muncul kedepannya karena dinamikanya yang sangat cepat. Menurutnya, <strong>bukan prodinya yang tidak relevan, tetapi negara yang belum bisa menciptakan ekosistem industri. </strong>Maka, pentingnya pendekatan yang hati-hati dan berbasis riset sebelum mengambil keputusan untuk menutup suatu prodi. Hadrian juga mendorong pemerintah untuk melahirkan industri baru dan tidak berfokus pada penyesuain pendidikan pada industri saat ini.</p><h3>Kesimpulan</h3><p>Penghapusan prodi dengan alasan “tidak relevan” adalah langkah pragmatis yang berisiko mengecilkan fungsi perguruan tinggi. Masalah serapan kerja bukan melulu soal jenis program studi, tetapi cermin dari belum siapnya ekosistem industri kita untuk menyerap beragam ilmu. Memaksa kampus terus mengejar tren pasar yang dinamis hanyalah langkah reaktif, karena apa yang “relevan” hari ini belum tentu relevan di masa depan.</p><p>Singkatnya, perguruan tinggi tidak boleh kehilangan jati dirinya sebagai ruang dialektika. Pendidikan harus mampu melahirkan individu yang tidak hanya siap bekerja, tetapi juga siap berpikir, beretika, dan mampu membawa perubahan sosial yang tidak bisa diukur hanya dengan angka pertumbuhan semata.</p><h3>Referensi</h3><p>Anggunribbya. (2026, April 28). <em>Menghapus jurusan tidak relevan: Apakah solusi pendidikan atau pandangan yang sempit? — kompasiana.com</em>. Kompasiana. <a href="https://www.kompasiana.com/anggunribbya5834/69f0de71c925c404cb152d02/menghapus-jurusan-tidak-relevan-apakah-solusi-pendidikan-atau-pandangan-yang-sempit">https://www.kompasiana.com/anggunribbya5834/69f0de71c925c404cb152d02/menghapus-jurusan-tidak-relevan-apakah-solusi-pendidikan-atau-pandangan-yang-sempit</a></p><p>Irfani, F. (2026, April 29). <em>Polemik di balik rencana hapus jurusan tak “relevan” kepentingan industri — BBC news indonesia</em>. BBC News Indonesia. <a href="https://www.bbc.com/indonesia/articles/cn0w04ngrz0o">https://www.bbc.com/indonesia/articles/cn0w04ngrz0o</a></p><p>Kemendikdasmen. (2024, March 21). <em>Tujuan dan tantangan pendidikan di indonesia</em>. Kemendikdasmen.go.id. <a href="https://gurupaudpnf.kemendikdasmen.go.id/artikel/artikel/tujuan-dan-tantangan-pendidikan-di-indonesia-1">https://gurupaudpnf.kemendikdasmen.go.id/artikel/artikel/tujuan-dan-tantangan-pendidikan-di-indonesia-1</a></p><p>Mashabi, S. (2026, April 27). <em>DPR: Penghapusan prodi tak relevan lapangan kerja perlu kajian kuat</em> (M. Prastiwi, Ed.). Kompas. <a href="https://www.kompas.com/edu/read/2026/04/27/121500071/dpr-penghapusan-prodi-tak-relevan-lapangan-kerja-perlu-kajian-kuat">https://www.kompas.com/edu/read/2026/04/27/121500071/dpr-penghapusan-prodi-tak-relevan-lapangan-kerja-perlu-kajian-kuat</a></p><p>Nasution, E. (2014). Problematika pendidikan di indonesia. <em>Jurnal Mediasi</em>, <em>8</em>(1). <a href="https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/MDS/article/view/273">https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/MDS/article/view/273</a></p><p>Rosa, N. (2026, April 27). <em>Kemendikti mau hapus prodi tidak relevan industri, DPR: Harus ada kajiannya!</em> Detikedu. <a href="https://www.detik.com/edu/perguruan-tinggi/d-8463804/kemendikti-mau-hapus-prodi-tidak-relevan-industri-dpr-harus-ada-kajiannya">https://www.detik.com/edu/perguruan-tinggi/d-8463804/kemendikti-mau-hapus-prodi-tidak-relevan-industri-dpr-harus-ada-kajiannya</a></p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=2681eaa4e0d9" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Beda Cara Satu Tujuan: Cerita di Balik Emansipasi Perempuan Indonesia]]></title>
            <link>https://factnews.medium.com/beda-cara-satu-tujuan-cerita-di-balik-emansipasi-perempuan-indonesia-9186532da5d3?source=rss-ef9b26cb6199------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/9186532da5d3</guid>
            <category><![CDATA[hari-kartini]]></category>
            <category><![CDATA[kartini]]></category>
            <category><![CDATA[emansipasi-wanita]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Fact News]]></dc:creator>
            <pubDate>Fri, 01 May 2026 08:41:45 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-05-01T09:07:59.436Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*72kanUF0gWPLAr-VCd6GXA.png" /></figure><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*aHsU1QXI6Zq6sM0bkBZb8Q.png" /></figure><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*K3KHHdkBrZltSPVuPNNXFg.png" /></figure><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*6k-zMaxFBh2P9PGkvYmvMA.png" /><figcaption><strong>Beberapa cuitan di X tentang permasalahan Kartini</strong></figcaption></figure><p>Pada Hari Kartini April lalu, ramai perdebatan di X tentang <em>“Kenapa Kartini yang menjadi ikon emansipasi wanita? Bukan Cut Nyak Dien atau pahlawan wanita lain?”</em> Melalui komentar mereka, sebagian netizen menilai perjuangan Kartini “tidak seberapa” karena hanya melalui tulisan, yaitu surat kepada teman pena-nya di Belanda. Tapi apakah hal ini benar? Yuk simak disini!</p><h3>Biografi Singkat Kartini</h3><p>Raden Ajeng Kartini adalah perempuan bangsawan asal Jepara yang lahir pada 21 April 1879. Sebagai keturunan priyayi, Kartini mendapat akses pendidikan dan bersekolah di Europeesche Lagere School (ELS). Namun, pendidikannya terhenti di umur 12 tahun karena sudah memasuki masa <em>pingitan</em> (adat Jawa dimana perempuan harus tinggal di rumah sebelum menikah). Selama di rumah, Kartini bertukar surat dengan teman Belandanya. Ia menulis gagasan tentang emansipasi wanita, yaitu tentang perempuan pribumi yang seharusnya mendapat hak pendidikan juga kesetaraan perempuan dan laki-laki dalam berbagai aspek hidup. Kartini juga mendirikan sekolah kecil bagi anak perempuan pribumi dan mengajar di sana.</p><p>Sayangnya, Kartini harus meninggal di usia muda. Surat-surat yang ditulisnya lalu dikumpulkan dan dibukukan oleh JH Abendanon dengan judul <em>Door Duisternis tot Licht </em>atau yang kita kenal <em>Habis Gelap Terbitlah Terang.</em> Presiden Soekarno kemudian mengangkat Kartini sebagai Pahlawan Nasional dan menetapkan 21 April sebagai Hari Kartini untuk menghormati jasanya sebagai pelopor emansipasi wanita.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/658/1*RXKRHp1iYaBxGjuow5yAOg.png" /><figcaption><strong>R.A Kartini</strong></figcaption></figure><h3>Perdebatan di Media Sosial (X/Twitter)</h3><p>Kembali lagi dengan isu sebelumnya, dimana Kartini dibandingkan dengan tokoh lain seperti Cut Nyak Dien ataupun Dewi Sartika, yang dianggap memiliki kontribusi lebih “nyata” seperti mengangkat pedang ataupun mendirikan sekolah formal perempuan pertama. Selama ini, pahlawan sering dinilai hanya melalui aksi nyata lapangan saja, sehingga perjuangan berbasis pemikiran seperti Kartini kerap dianggap pasif. Padahal, Kartini yang berani menyuarakan haknya melalui tulisan membuktikan keberaniannya dan pemikirannya yang sudah maju. Terlebih lagi, perempuan yang bersuara di zaman itu dianggap menentang kodrat wanita yang seharusnya hanya memasak, mendidik anak, dan berdiam dirumah. Surat-surat ini juga yang menginisiasi gerakan perempuan dan melahirkan tokoh penting yang berlanjut sampai sekarang.</p><p>Namun pertanyaan pentingnya adalah <strong><em>mengapa kita perlu membuat hierarki diantara mereka?</em></strong> Dengan saling membandingkan inilah yang justru menciptakan standar ganda dan mengadu domba perjuangan perempuan. Baik Kartini maupun tokoh lainnya tidak sebaiknya dibanding-bandingkan perjuangannya. Mereka semua bergerak di ruang yang berbeda, dengan tujuan yang sama, yaitu memastikan perempuan tidak menjadi “gender kedua” yang pilihannya dibatasi.</p><h3>Perjuangan Pahlawan Wanita di Masa Lalu</h3><p>Perjuangan tokoh perempuan di Indonesia secara nyata mendobrak tembok keterbatasan akses pendidikan dan kemandirian. Dampaknya terasa dari langkah R.A. Kartini dan Dewi Sartika yang menginisiasi sekolah-sekolah bagi perempuan, sehingga pendidikan bukan lagi hak eksklusif laki-laki saja. Gerakan ini kemudian diperkuat secara ekonomi oleh Rohana Kudus melalui Sekolah Kerajinan Amai Setia dan Maria Walanda Maramis lewat organisasi PIKAT. Hasilnya, perempuan tidak hanya cerdas secara akademik, tapi juga memiliki keterampilan praktis untuk mandiri secara finansial. Upaya kolektif ini sukses menggeser paradigma lama dan membuktikan bahwa perempuan adalah subjek yang berdaulat, mampu berkarya, serta memiliki posisi tawar yang kuat dalam pembangunan bangsa.</p><p>Di sisi lain, kontribusi perempuan juga menjadi pilar penting dalam kedaulatan politik dan kemerdekaan Indonesia. Cut Nyak Dhien membuktikan bahwa kepemimpinan militer dan strategi gerilya bisa dijalankan dengan tangguh oleh perempuan, bahkan di tengah keterbatasan fisik dan usia. Semangat ini sejalan dengan diplomasi pemikiran Kartini yang terus menyuarakan kesetaraan hak melalui korespondensinya. Dampak dari perjuangan ini sangat fundamental: lahirnya semangat nasionalisme yang inklusif dan hilangnya sekat gender dalam perjuangan bangsa.</p><p>Perjuangan para tokoh ini membuktikan bahwa perempuan mampu setara dengan laki-laki baik dalam bidang publik, militer, dan intelektual sekaligus mematahkan stigma batasan gender tradisional. Gerakan emansipasi yang mereka lakukan adalah bentuk perjuangan untuk memastikan agar perempuan tidak lagi menjadi “gender kedua” yang dibatasi oleh aturan sosial yang mengekang, melainkan bisa menjalani hidup dengan hak dan kesempatan yang sama seperti laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan.</p><p>Istilah “gender kedua” sendiri memiliki arti bahwa posisi perempuan dalam masyarakat diposisikan sebagai makhluk nomor dua setelah laki-laki. Simone de Beauvoir, dalam bukunya <em>The Second Sex,</em> mengatakan bahwa perempuan secara historis dan sosial seringkali diposisikan sebagai “yang lain” (<em>the other</em>) atau sosok inferior yang hanya menjadi pelengkap laki-laki. Oleh sebab itu, para tokoh ini berjuang agar perempuan bisa diakui sebagai subjek yang berdaulat atas pilihannya sendiri.</p><h3><strong>Emansipasi Wanita di Zaman Sekarang</strong></h3><p>Perjuangan emansipasi wanita juga berlanjut sampai sekarang, salah satu tokohnya adalah Najwa Shihab. Ia dikenal sebagai jurnalis yang cerdas dan berani, terutama lewat perannya sebagai news anchor dalam program Mata Najwa. Lewat gaya bertanya yang tajam dan kritis, Najwa mampu menggali fakta serta menghadirkan diskusi yang bermakna tentang isu-isu sosial dan politik.</p><p>Dari apa yang dilakukan Najwa, dampaknya terasa nyata. Ia mendorong masyarakat untuk lebih kritis, berani menyampaikan pendapat, dan tidak mudah menerima informasi begitu saja. Sosoknya juga menginspirasi banyak perempuan untuk percaya diri dan berani mengambil peran di ruang publik. Najwa menunjukkan bahwa dengan konsistensi, keberanian, dan kemauan untuk terus belajar, seseorang bisa membawa perubahan yang berarti bagi banyak orang.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/637/1*IZHn1dtYFUqhaXOvCRK0RQ.png" /><figcaption><strong>Najwa Shihab</strong></figcaption></figure><h3>Pesan Akhir</h3><p>Pada akhirnya, perempuan dan laki-laki memiliki peran yang setara dalam mendorong kemajuan Indonesia. Semuanya berkontribusi melalui cara dan bidang yang beragam, tanpa adanya hierarki yang menempatkan salah satu lebih unggul dari yang lain. Dengan adanya kesempatan yang adil dan ruang yang inklusif, potensi keduanya dapat berkembang secara optimal, sehingga mampu memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi bangsa</p><h3>Referensi</h3><p>Amartha. (2020). <em>Najwa Shihab, Tokoh Inspiratif Bagi Perempuan Indonesia</em>. Amartha.com. <a href="https://www.amartha.com/blog/usaha-mikro-ukm/cerita-mitra/najwa-shihab-tokoh-inspiratif-bagi-perempuan-indonesia/">https://www.amartha.com/blog/usaha-mikro-ukm/cerita-mitra/najwa-shihab-tokoh-inspiratif-bagi-perempuan-indonesia/</a></p><p>De Beauvoir, S. (1949). <em>The second sex</em>. Oxford University Press. <a href="https://newuniversityinexileconsortium.org/wp-content/uploads/2021/07/Simone-de-Beauvoir-The-Second-Sex-Jonathan-Cape-1956.pdf">https://newuniversityinexileconsortium.org/wp-content/uploads/2021/07/Simone-de-Beauvoir-The-Second-Sex-Jonathan-Cape-1956.pdf</a></p><p>Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan). (2022a, February 7). <em>Pejuang Wanita Minahasa Maria Walanda Maramis (1872–1924)</em>. Budaya.jogjaprov.go.id. <a href="https://budaya.jogjaprov.go.id/berita/detail/965-pejuang-wanita-minahasa-maria-walanda-marimis-1872-1924">https://budaya.jogjaprov.go.id/berita/detail/965-pejuang-wanita-minahasa-maria-walanda-marimis-1872-1924</a></p><p>Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan). (2022b, May 24). <em>Pahlawan Perintis Pendidikan Perempuan Jawa Barat Raden Dewi Sartika (1884–1947)</em>. Budaya.jogjaprov.go.id. <a href="https://budaya.jogjaprov.go.id/berita/detail/1130-pahlawan-perintis-pendidikan-perempuan-jawa-barat-raden-dewi-sartika-1884-1947">https://budaya.jogjaprov.go.id/berita/detail/1130-pahlawan-perintis-pendidikan-perempuan-jawa-barat-raden-dewi-sartika-1884-1947</a></p><p>KECEMedia. (2025, April 16). <em>Emansipasi Wanita Di Era Modern: Menyambung Api Perjuangan Kartini</em>. Unesa.ac.id. <a href="https://kecemedia.unesa.ac.id/post/emansipasi-wanita-di-era-modern-menyambung-api-perjuangan-kartini">https://kecemedia.unesa.ac.id/post/emansipasi-wanita-di-era-modern-menyambung-api-perjuangan-kartini</a></p><p>KPU PAPUA PEGUNUNGAN. (2025a, November 5). <em>RA Kartini, Kisah Perjuangan Emansipasi Wanita Di Indonesia</em>. Kpu.go.id. <a href="https://papuapegunungan.kpu.go.id/blog/read/1852_ra-kartini-kisah-perjuangan-emansipasi-wanita-di-indonesia">https://papuapegunungan.kpu.go.id/blog/read/1852_ra-kartini-kisah-perjuangan-emansipasi-wanita-di-indonesia</a></p><p>KPU PAPUA PEGUNUNGAN. (2025b, November 6). <em>Cut Nyak Dhien: Api Perlawanan Yang Tak Kunjung Padam Dari Tanah Rencong</em>. Kpu.go.id. <a href="https://papuapegunungan.kpu.go.id/blog/read/1891_cut-nyak-dhien-api-perlawanan-yang-tak-kunjung-padam-dari-tanah-rencong">https://papuapegunungan.kpu.go.id/blog/read/1891_cut-nyak-dhien-api-perlawanan-yang-tak-kunjung-padam-dari-tanah-rencong</a></p><p>Kusumah, I. (2025, April 21). <em>Meluruskan Gagal Paham Membaca Kartini Dan Perjuangannya — Merdika.id</em>. Merdika.id. <a href="https://merdika.id/meluruskan-gagal-paham-membaca-kartini-dan-perjuangannya/">https://merdika.id/meluruskan-gagal-paham-membaca-kartini-dan-perjuangannya/</a></p><p>Ruangguru Team. (2023, April 17). <em>Biografi R.A Kartini, Wanita Tangguh Pejuang Emansipasi! — Portal Belajar &amp; Latihan Soal Terlengkap | Blog Brain Academy</em>. Brainacademy.id. <a href="https://www.brainacademy.id/blog/biografi-ra-kartini">https://www.brainacademy.id/blog/biografi-ra-kartini</a></p><p>Salalah, W. (2021). Reinterpretasi Makna Ayat-ayat Gender Di Dalam alQur’an (Studi Terhadap Pemikiran KH. Husein Muhammad) — Digital Library UINKHAS Jember. <em>Uinkhas.ac.id</em>. <a href="http://digilib.uinkhas.ac.id/12976/1/Wi%E2%80%99ayatus%20Salalah_U20171094.pdf">http://digilib.uinkhas.ac.id/12976/1/Wi%E2%80%99ayatus%20Salalah_U20171094.pdf</a></p><p>Salma Nisrina Fahriyyah. (2026, April 10). <em>Sejarah Sekolah Kartini, Warisan Untuk Perempuan Indonesia</em>. Detikjatim; Detikcom. <a href="https://www.detik.com/jatim/berita/d-8438364/sejarah-sekolah-kartini-warisan-untuk-perempuan-indonesia?utm_source=copy_url&amp;utm_campaign=detikcomsocmed&amp;utm_medium=btn&amp;utm_content=jatim">https://www.detik.com/jatim/berita/d-8438364/sejarah-sekolah-kartini-warisan-untuk-perempuan-indonesia?utm_source=copy_url&amp;utm_campaign=detikcomsocmed&amp;utm_medium=btn&amp;utm_content=jatim</a></p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=9186532da5d3" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
    </channel>
</rss>