<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0" xmlns:cc="http://cyber.law.harvard.edu/rss/creativeCommonsRssModule.html">
    <channel>
        <title><![CDATA[Stories by Fadlan Halim on Medium]]></title>
        <description><![CDATA[Stories by Fadlan Halim on Medium]]></description>
        <link>https://medium.com/@fadlannurhalim?source=rss-b4012e6df110------2</link>
        <image>
            <url>https://cdn-images-1.medium.com/fit/c/150/150/1*EoUyGb2EXiMgLyHAFsFnHw.jpeg</url>
            <title>Stories by Fadlan Halim on Medium</title>
            <link>https://medium.com/@fadlannurhalim?source=rss-b4012e6df110------2</link>
        </image>
        <generator>Medium</generator>
        <lastBuildDate>Sat, 21 Nov 2026 00:03:17 GMT</lastBuildDate>
        <atom:link href="https://medium.com/@fadlannurhalim/feed" rel="self" type="application/rss+xml"/>
        <webMaster><![CDATA[yourfriends@medium.com]]></webMaster>
        <atom:link href="http://medium.superfeedr.com/" rel="hub"/>
        <item>
            <title><![CDATA[Menekan Covid-19 Bukan Tugas Negara Saja]]></title>
            <link>https://medium.com/@fadlannurhalim/menekan-covid-19-bukan-tugas-negara-saja-afe417f5de70?source=rss-b4012e6df110------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/afe417f5de70</guid>
            <category><![CDATA[indonesia]]></category>
            <category><![CDATA[public-policy]]></category>
            <category><![CDATA[covid19]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Fadlan Halim]]></dc:creator>
            <pubDate>Tue, 31 Mar 2020 01:44:51 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2020-03-31T01:44:51.649Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>Penyebaran virus Covid-19 yang telah melanda hampir diseluruh dunia mengakibatkan kecemasan secara global. Pemerintah dari berbagai belahan dunia memfokuskan diri untuk menekan penyebaran virus tersebut. Beberapa negara sudah mulai menerapkan kebijakan seperti <em>lockdown</em> total tingkat nasional seperti yang dilakukan oleh pemerintahan Tiongkok dan Italia.</p><p>Bagaimana pemerintah Indonesia menyikapi hal ini? Pemberitaan tentang masuknya virus Covid-19 di Indonesia muncul pertama kali pada tanggal 2 maret 2020. Seperti yang diberikan oleh CNN Indonesia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang pertama kali mengumumkan dua orang positif terinfeksi Covid-19. Dua kasus itu kemudian disebut sebagai kasus 01 dan kasus 02. Sejak saat itu, terjadi penambahan pasien positif corona. Pekan pertama pasien positif corona bertambah sebanyak 17 orang. Pekan kedua pasien positif corona bertambah sebanyak 115 orang. pekan ketiga penambahan pasien positif sebesar 445 orang. Hingga sampai saat tulisan ini dibuat pada tanggal 30 maret 2020, merujuk pada databoks.katadata total kasus yang terjadi sebanyak 1.285 kasus dan 1.107 orang dirawat per 29 maret.</p><p>Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan yang diberlakukan untuk mengatasi penyebaran kasus covid-19 dengan menghindari keramaian <em>(social distancing) </em>atau sekarang ditekankan menjadi <em>physical distancing</em>. Pada 16 maret 2020, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan mengeluarkan Protokol Kesehatan Covid-19. Pemerintah menganjurkan untuk melakukan <em>social distancing, </em>menghimbau masyarakat untuk menjauhi kerumunan, melakukan aktivitas di rumah, meminimalisir bersentuhan dan berdekatan dengan orang lain, berjemur di bawah sinar matahari, serta sementara untuk menunda kegiatan masal.</p><p>Dari data yang dipaparkan sebelumnya terdapat peningkatan kasus yang tinggi dalam kurun waktu satu bulan. Hal ini diakibatkan oleh masih banyaknya masyarakat yang tidak mengindahkan keputusan pemerintah terkait Protokol Kesehatan Covid-19. Masih terdapat masyarakat yang berkumpul atau sekedar <em>‘nongkrong’ </em>ditempat tempat publik. Sehingga dalam hal ini, polisi sebagai aparat pengamanan masyarakat harus bertindak lebih tegas.</p><p><strong>Langkah Tegas Pemerintah, Represif Diamini</strong></p><p>Aparat kepolisian mengambil langkah tegas dalam upaya menekan laju penyebaran virus Covid-19 di Indonesia dengan mengeluarkan maklumat nomor Mak/2/III/2020 Maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan penyebaran virus corona (covid-19). Langkah ini diambil dengan landasan bahwa untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, dan mengacu pada asas keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi <em>(Salus Populi Suprema Les Esto). </em>Melalui website resmi humas.polri.go.id, Kapolri mengeluarkan maklumat yang berbunyi untuk tidak mengadakan kegiatan sosial kemasyarakatan yang menyebabkan berkumpulnya massa dalam jumlah banyak, baik ditempat umum maupun di lingkungan sendiri.</p><p>Kepala Divisi Humas Polri Irjen Muhammad Iqbal dalam berita yang dimuat CNN Indonesia, memastikan pihaknya bakal aktif mengimbau massa agar menaati maklumat tersebut. Pihaknya bersama unsur TNI dan Pemerintah Daerah berkeliling mengingatkan warga agar tidak tidak berkumpul dan tetap di rumah. Apabila terdapat massa yang tidak mengindahkan perintah pembubaran, maka massa tersebut akan dikenakan sanksi pidana. Hal ini sesuai dengan landasan hukum pasal 212, 216 dan 218 KUHP yang terdapat ancaman penjara selama satu tahun.</p><p><strong>Mencari Solusi Terbaik dari yang Terburuk</strong></p><p>Pemerintah mengambil langkah tegas tersebut bukan tanpa adanya kendala. Perbedaan kepentingan dalam masyarakat yang sangat beragam ditambah dengan tekanan dari pihak lain menjadi pertimbangan yang krusial bagi pemerintah. Mari kita coba petakan <em>stakeholder </em>dalam kebijakan apa yang akan pemerintah ambil guna menekan laju penyebaran Virus Covid-19 sembari menunggu vaksin virus tersebut.</p><p>Pemerintah dalam hal ini menjadi <em>key actor, </em>karena pemerintah memiliki <em>power </em>dan <em>interest </em>yang cukup kuat dalam hal ini. Aktor lain selain pemerintah yang berperan penting dalam menangani kasus ini adalah tenaga kesehatan, mereka memiliki <em>power </em>dalam bidang pengetahuan kesehatan, sehingga pemerintah harus mempertimbangkan suara yang diberikan oleh tenaga kesehatan. Kasus seperti ini kita jangan melupakan masyarakat yang menjadi penikmat — terlepas tepat atau tidak tepat kebijakan, <em>toh </em>harus dinikmati — dari kebijakan yang dirumuskan. Menjadi catatan bahwa masyarakat yang ada di Indonesia memiliki kelas-kelas sosial serta ekonomi yang cukup jauh berbeda jaraknya.</p><p>Merujuk pada wawancara yang dilakukan oleh Deddy Corbuzier kepada Dr. Tirta dalam akun Youtube.com Podcast Deddy Corbuzier, Dr. Tirta menyatakan sangat setuju dengan apa yang dilakukan pemerintah dengan mengeluarkan kebijakan <em>social distancing. </em>Masyarakat yang mendapatkan <em>‘libur’</em> dari tempat mereka berkerja, sebaik memanfaatkan hal tersebut dengan berada dirumah, bukan justru liburan seperti yang diberitakan banyak media massa online bahkan di media sosial seperti Twitter.</p><p>Tidak dapat dipungkiri bahwa adanya pembatasan sosial yang terjadi menimbulkan pro dan kontra. Pertanyaan yang paling mendasar adalah bagaimana nasib orang-orang yang bergantung pada gaji harian? Hal ini juga yang menjadi pertimbangan pemerintah untuk belum melakukan <em>lockdown </em>total nasional. Untuk mencoba mengatasi hal ini, masyarakat bisa membantu secara mandiri dengan cara memesan makanan melalui ojek online tetapi makanan yang dibeli justru diberikan kepada <em>driver </em>ojek online tersebut.</p><p>Terdapat sebuah ide apabila dilakukan <em>lockdown </em>nasional dan pemerintah menanggung segala kebutuhan masyarakat selama masa <em>lockdown. </em>Ide tersebut bisa saja dijalankan, namun butuh berapa banyak anggarannya? Sebaiknya saat bencana wabah seperti ini tidak memikirkan anggaran, namun sekali lagi, kebijakan membutuhkan anggaran. Perlu adanya kajian ekonomi secara menyeluruh untuk mengkaji kebijakan tersebut, dilain sisi, pemerintah juga dikejar oleh waktu untuk menekan laju penyebaran. Seperti memakan buah <em>‘simalakama.’</em></p><p>Selain itu, <em>every policy needs budget, and the quality is based on the budget too.</em> Jadi, kebijakan apapun itu dapat berlaku efektif jika negara punya kekuatan anggaran. Korea Selatan tidak perlu <em>lockdown</em>, karena punya kekuatan anggaran untuk <em>massive test</em>. Tiongkok <em>lockdown</em>, karen punya kekuatan anggaran untuk penuhi kebutuhan pangan rakyatnya selama <em>lockdown.</em> Sementara Indonesia, cukup kritis kekuatan anggarannya. Indonesia hampir selalu dapat catatan tiap tahunnya yang terus defisit.</p><p>Lalu, langkah apa yang nanti akan dilakukan oleh pemerintah Indonesia?</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=afe417f5de70" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
    </channel>
</rss>