<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0" xmlns:cc="http://cyber.law.harvard.edu/rss/creativeCommonsRssModule.html">
    <channel>
        <title><![CDATA[Stories by Fairuziana Humam on Medium]]></title>
        <description><![CDATA[Stories by Fairuziana Humam on Medium]]></description>
        <link>https://medium.com/@fairuz.humam?source=rss-66a6adb585ed------2</link>
        <image>
            <url>https://cdn-images-1.medium.com/fit/c/150/150/2*TBdsvLgfpjodMBxz2NNWMw.jpeg</url>
            <title>Stories by Fairuziana Humam on Medium</title>
            <link>https://medium.com/@fairuz.humam?source=rss-66a6adb585ed------2</link>
        </image>
        <generator>Medium</generator>
        <lastBuildDate>Tue, 17 Nov 2026 23:44:40 GMT</lastBuildDate>
        <atom:link href="https://medium.com/@fairuz.humam/feed" rel="self" type="application/rss+xml"/>
        <webMaster><![CDATA[yourfriends@medium.com]]></webMaster>
        <atom:link href="http://medium.superfeedr.com/" rel="hub"/>
        <item>
            <title><![CDATA[Relawan dan Orang Muda Sudah Hadir, tapi Negara Kemana?]]></title>
            <link>https://medium.com/@fairuz.humam/anak-muda-sudah-hadir-tapi-negara-kemana-00b073472873?source=rss-66a6adb585ed------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/00b073472873</guid>
            <category><![CDATA[gen-z]]></category>
            <category><![CDATA[aceh]]></category>
            <category><![CDATA[banjir-sumatera]]></category>
            <category><![CDATA[indonesia]]></category>
            <category><![CDATA[millennials]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Fairuziana Humam]]></dc:creator>
            <pubDate>Thu, 08 Jan 2026 16:37:15 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-01-08T19:34:42.317Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>Catatan tentang banjir Aceh 2025 dan bagaimana relawan menalangi “utang” kelalaian negara.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/0*Gk_ImYZSUBYvraqI" /><figcaption>Photo by <a href="https://unsplash.com/@mariolagr?utm_source=medium&amp;utm_medium=referral">MARIOLA GROBELSKA</a> on <a href="https://unsplash.com/?utm_source=medium&amp;utm_medium=referral">Unsplash</a></figcaption></figure><p>Di penghujung 2025, Indonesia terasa gelap sekali. Bukan karena kurangnya nyala lilin yang tidak mau mengutuk kegelapan, tetapi karena pemilik saklar yang punya daya untuk menyalakan listrik, memilih menyimpan cahaya untuk dirinya sendiri. Ungkapan lebih baik menyalakan lilin daripada mengutuk kegelapan, rasanya makin tidak relevan di hari- hari ini. Lilin sebanyak apapun akan meleleh jika pemilik saklar listrik yang sebenarnya bisa menerangi seiisi rumah, memilih menyimpan terang itu untuk ruangannya sendiri. Saat ditanyakan mana cahayanya, pemilik saklar malah menyuruh berhemat dan menyalahkan para penyala lilin yang kurang bersabar menanti dalam gelap.</p><p>Gen Z dan Millenial selalu dijanjikan sebagai pembawa harapan masa depan, dan hari ini kita tidak kekurangan itu. Sosiolog Aceh, Ahmad Humam Hamid d<a href="https://aceh.tribunnews.com/opini/1004749/seruan-provokatif-untuk-gen-z-aceh-optimalkan-sosial-media-kalian-bantu-pemulihan-bencana#google_vignette">alam opininya pada akhir tahun 2025</a>, menaruh banyak harapan pada generasi muda, untuk bergerak dalam tanggap bencana banjir di Aceh. Hasilnya? Nyata.</p><p>Sebelum ramai di media, Gen Z dan Millenial sudah hadir menjawab panggilan itu dengan kecanggihan teknologi di genggaman tangan dan kecepatan langkah dalam menggalang dan menyalurkan bantuan. Hingga hari ini kita tidak kekurangan itu. Melalui organisasi seperti <a href="https://www.instagram.com/haka.sumatra/">Yayasan HaKa</a>, <a href="https://www.instagram.com/svara_org/">Svara</a>, <a href="https://www.instagram.com/beasiswaacehutara/">Aceh Berdaya</a>, <a href="https://www.instagram.com/rumahrelawanremajaofficial/">Rumah Relawan Remaja</a>, dan banyak gerak individu dan organisasi relawan lainnya, mereka hadir di darat, laut, dan udara. Mereka menjangkau titik terisolir yang gagal disentuh birokrasi. Namun, kehadiran mereka yang masif justru memicu pertanyaan besar: Negara kemana?</p><p>Merunut opini Prof. Humam, di level global kita tidak kekurangan orang seperti Greta Thurnberg, yang sejak kecil gigih memperjuangkan masalah perubahan iklim hingga ikut berlayar untuk menembus blokade kemanusiaan, sampai ia ditangkap dan dipulangkan. Itu peran perubahan yang dilakukan Greta sesuai kapasitasnya. Tapi kondisi perubahan iklim dan kemanusiaan yang ia perjuangkan masih belum berpihak, akibat pihak berkuasa yang tak mau melepaskan nyamannya kendali atas sumber daya.</p><p>Di Aceh, kita tidak kekurangan kerja kolektif oleh Farwiza Farhan dan Yayasan Haka yang tidak lelah membawa urusan perlindungan hutan ke meja hijau. Selama lebih dari satu dekade, mereka tekun mempertahankan misalnya K<a href="https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-38147298">awasan Ekosistem Leuser agar masuk dalam tata ruang nasional </a>atau me<a href="https://betahita.id/news/lipsus/2123/terkait-izin-lingkungan-ptun-tolak-gugatan-haka.html?v=1591776074">nggugat pemberian izin industri </a>di wilayah benteng alami Taman Nasional Gunung Leuser. Namun, niat baik dan usaha ini kerap membentur tembok tebal akan gugatan yang ditolak pengadilan, sementara izin industri di kawasan lindung terus terbit dari meja kepala daerah.</p><blockquote>Kita tidak kekurangan orang baik dan agen perubahan. Kita kekurangan sistem dan pemimpin baik yang mau berpihak untuk mendukung kebaikan dan perubahan itu.</blockquote><p>Dalam konteks bencana, di Filipina anak- anak mudanya memang kompak menggerakkan bantuan pasca topan Haiyan, tapi anak- anak muda ini juga terbatas karena pemerintahnya masih bisa korupsi dana pemulihan pemulihan bencana, yang sekarang disebut <a href="https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/radio/asianview/interviews/202512121107/?cid=wohk-fb-org_site_asian_1217_mspr-202512-001">“Ghost project scandal” </a>dan sedang <a href="https://www.scmp.com/news/asia/southeast-asia/article/3334654/17000-police-deployed-filipinos-demand-justice-over-ghost-flood-control-projects">digugat oleh rakyatnya ke jalan</a>.</p><p>Kembali ke Aceh, kesenjangan ini makin nyata dalam teknis bencana. Relawan <a href="https://www.instagram.com/banjirsumatra.tilikan/">Sumatera Banjir Tilikan</a> bekerja tak kenal lelah untuk urun informasi melalui media sosial mengumpulkan data titik helipad, daerah terisolir, jembatan putus, hingga orang hilang. Belum lagi netizen yang terus mengunggah informasi di Instagram dan Tik Tok sampai muncul kesenjangan penerimaan bantuan di “daerah viral vs daerah tidak viral”. Dalam hal ini, kita kembali bertanya, negara kemana?</p><p>Anak muda ini terbentur tembok keterbatasan struktural. Mereka memang punya telepon genggam, data internet, ide, dan pengikut di media sosial, namun mereka tidak memegang data kependudukan resmi. Mereka tidak punya hak komando dari level kabupaten hingga ke tingkat dusun untuk menggerakkan pendataan bantuan secara akurat, di saat banjir telah menenggelamkan lebih dari 3.000 desa di Aceh. Mereka tidak punya akses ke kementerian atau dinas kesehatan untuk memobilisasi obat-obatan dan tenaga medis ke titik-titik terdampak. Mereka juga tidak punya otoritas untuk memerintahkan 50 helikopter agar menembus daerah yang masih terisolasi hingga 40 hari pasca-bencana. Terakhir, mereka tidak punya akses anggaran maupun sistem untuk membangun kembali jalan dan jembatan yang hancur, atau memasukkan alat berat dalam jumlah masif untuk membersihkan lumpur dan gelondongan kayu yang berhektar kubik, padahal itulah nadi utama agar kehidupan masyarakat kembali normal. Siapa yang punya kuasa atas itu semua?</p><p>Selama sebulan terakhir, para relawan Milenial dan Gen Z ini telah melakukan segalanya melampaui kapasitas mereka, sembari terus bertanya-tanya: <em>“Jika semua ini kami yang kerjakan, lalu negara kerjakan apa?”</em></p><p>Kerja cepat anak muda dan relawan di lapangan tidak bisa menjustifikasi lambatnya pemerintah. Justru pertanyaannya, kenapa pemerintah masih boleh lambat dalam keadaan genting begini? Kenapa pemerintah tidak mau berubah? Tentu, kerja cepat relawan di lapangan tidak bisa dibandingkan secara mentah dengan mekanisme pemerintah yang terikat aturan birokrasi. Namun, kegesitan warga sipil ini seharusnya menjadi tamparan, bukan pembenaran bagi lambatnya respon negara. Pertanyaannya: Mengapa dalam keadaan genting, sistem kita masih memaklumi kelambanan?</p><p>Mengapa, misalnya, Juru Bicara Posko Penanggulangan Bencana Hidrometeorologi Aceh,<a href="https://www.instagram.com/p/DSgSbpfEgTI/"> Pak Murthalamuddin</a> menyebutkan bahwa kesannya tulang punggung bencana adalah relawan, dan pemerintah daerah seolah “kehabisan napas” karena efisiensi anggaran dan kurangnya transfer daerah? Masalahnya bukan sekadar ada atau tidaknya uang, tapi pada prioritas. Meskipun masalah pemotongan anggaran ini adalah masalah nyata, apa relawan tidak babak belur jika harus maklum melihat negara terus berlindung di balik narasi “kurang anggaran”, padahal yang sebenarnya absen adalah kemauan untuk membangun sistem mitigasi, koordinasi, dan alur kerja di masa krisis yang efektif?. Belum lagi negara yang berdalih mempertahankan seremoni program Makanan Bergizi Gratis harian di tengah bencana, di saat yang membutuhkan kecukupan dasar sedang butuh- butuhnya.</p><p>Dunia ini tidak kekurangan orang muda yang membawa perubahan. Kita kekurangan kepala negara dan daerah serta sistem pemerintahan yang memiliki kompas moral dan prioritas yang berpihak pada kaum marjinal dan bukan hanya memikirkan citra dan kepentingan sebagian kelompok. Kita tidak kekurangan anak muda yang ingin dan sudah membuat perubahan. Hari ini mereka sudah dan sedang bergerak.</p><p>Kita lebih banyak kekurangan pelayan publik (baca: pejabat) dan penyelenggara negara (baca: pemerintah) yang melakukan apa yang sudah menjadi tugas dasarnya sebagai pelayan masyarakat, bukan yang minta dilayani. Sekarang lebih banyak yang bersembunyi, mencitrakan diri melalui kerja simbolik, dan membuat klarifikasi- klarifikasi pembenaran, bukannya berefleksi dan mengubah diri.</p><blockquote>Pada titik ini, anak muda gen Z dan Millenial serta relawan sudah bukan lagi menggalang uang, tapi menalang utang. Utang akan keabsenan dan kelalaian negara yang abai dan menelantarkan warganya.</blockquote><p>Seluruh uang yang sudah dikeluarkan oleh relawan perlu dicatat sebagai nota utang tidak mampunya negara mengisi peran dasarnya untuk melindungi warganya. Kita belum bicara soal tagihan terapi dan konseling dari <a href="https://hellosehat.com/mental/mental-lainnya/apa-itu-secondary-trauma-stress/">trauma sekunder</a> (<em>secondary trauma) </em>akan kegagalan sistem yang meninggalkan luka psikis bagi relawan yang harus menanggung peran yang tidak diisi oleh negara.</p><p>Jika ingin mengajak anak muda peduli, lihat lagi, apa negara juga sudah peduli tanpa sibuk membela diri? Apa negara mau berubah? Apa negara mau bergerak secepat orang muda, dan bukan hanya membuat justifikasi akan kelambanannya?</p><blockquote>Bahkan istilah “Berikan aku 10 pemuda maka akan kuguncangkan dunia”, terasa usang. Bagaimana jika 10 pemuda itu terjebak dalam sistem yang lebih berpihak pada penguasa, dan bukan pada rakyat serta alam yang harusnya dilindunginya?</blockquote><p>Lilinnya sudah mau meleleh dan habis, kemana pemilik saklarnya? Kita butuh listrik dinyalakan untuk semuanya, bukan disimpan untuk sebagian yang punya daya. Indonesia sudah gelap sekali.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=00b073472873" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Antara Hadir dan Memimpin: Catatan tentang Kepemimpinan Kepala Daerah di Masa Krisis]]></title>
            <link>https://medium.com/@fairuz.humam/antara-hadir-dan-memimpin-catatan-tentang-kepemimpinan-kepala-daerah-di-masa-krisis-a2cddff1bb6b?source=rss-66a6adb585ed------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/a2cddff1bb6b</guid>
            <category><![CDATA[banjir-sumatera]]></category>
            <category><![CDATA[kepemimpinan]]></category>
            <category><![CDATA[aceh]]></category>
            <category><![CDATA[mualim]]></category>
            <category><![CDATA[bencana-nasional]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Fairuziana Humam]]></dc:creator>
            <pubDate>Fri, 19 Dec 2025 18:20:14 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2025-12-22T13:35:05.637Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/0*KZgdn8LUjtDSAYbH" /><figcaption>Photo by <a href="https://unsplash.com/@hannahjoshua?utm_source=medium&amp;utm_medium=referral">hannah joshua</a> on <a href="https://unsplash.com/?utm_source=medium&amp;utm_medium=referral">Unsplash</a></figcaption></figure><p>Menjelang berakhirnya masa perpanjangan tanggap darurat bencana di Aceh, satu hal terasa makin terang: masalah utama bukan semata keterbatasan sumber daya, melainkan kegagalan kepemimpinan daerah dalam menjalankan fungsi komando dan koordinasi kebencanaan.</p><p>Semua mata tertuju ke pemerintah pusat dan belum turunnya status bencana nasional. Namun pertanyaan yang lebih mendasar jarang diajukan secara serius: apakah kepala daerah sudah mengerahkan seluruh kewenangan dan kapasitas strategisnya? Apakah pemerintah daerah sudah benar-benar memimpin situasi krisis ini, atau justru membiarkannya berjalan tanpa arah yang jelas?</p><p>Dalam kondisi darurat, kendali utama seharusnya berada di tangan pemerintah daerah, pihak yang paling dekat dengan warga terdampak dan memiliki garis komando langsung ke pusat kekuasaan. Jika status bencana nasional dinilai perlu, seharusnya pemerintah daerah yang paling vokal, paling siap dengan data, dan paling keras menyampaikan kondisi riil di lapangan. Jangan sampai kebutuhan itu hanya ribut di media sosial, sementara komando formal justru senyap.</p><p>Sayangnya, tanggap darurat bencana hari ini tampak bergeser menjadi “<em>content based emergency response</em>” atau respons darurat berbasis konten. Yang sering terlihat adalah kepala daerah mengantar atau menerima bantuan. Kehadiran simbolik memang penting, tetapi krisis tidak cukup diselesaikan dengan simbol semata.</p><p>Yang nyaris tak terlihat justru hal-hal krusial: rapat koordinasi lintas kabupaten/kota, pemaparan data kebutuhan versus kesiapan daerah, komando penyaluran bantuan bersama relawan, atau diskusi terbatas dengan pakar kebencanaan. Memang tidak semua harus ditampilkan di media sosial. Namun kondisi di lapangan berbicara sendiri: bantuan tidak merata, akses ke wilayah terisolir masih sulit, dan masyarakat diminta bertahan sambil bersabar tanpa kepastian.</p><p>Dalam situasi seperti ini, krisis harus dinyatakan dari pusat komando, bukan dari potongan konten atau pernyataan sporadis. Disayangkan ketika kunjungan Presiden ke Aceh justru hanya memperlihatkan situasi yang tampak “biasa”, tanpa tersampaikannya kondisi krisis berat yang seharusnya diperjuangkan secara politik dan administratif oleh kepala daerah terutama oleh Gubernur Mualem selaku Panglima wilayah.</p><p>Di balik ramainya ingatan publik tentang kesigapan Presiden SBY dan Wakil Presiden Jusuf Kalla saat tsunami 2004, ada satu hal penting yang kerap terlupa: kapasitas kepemimpinan daerah pada masa itu juga bekerja cepat dan menentukan arah.</p><p>Pada 26 Desember 2004, Azwar Abubakar yang saat itu menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh, menggantikan Abdullah Puteh, kebetulan berada di Jakarta bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla. Hari itu juga, Azwar Abubakar langsung dipinjamkan pesawat untuk kembali ke Aceh. Setibanya di Banda Aceh, ia segera memimpin rapat tanggap darurat bencana di Pendopo Gubernur. Di saat yang sama, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memantau langsung dari pusat dan mulai menggerakkan dukungan skala nasional. Presiden bahkan mengirimkan empat Pangdam ke Aceh untuk mendampingi pemerintah daerah dan mempercepat proses evakuasi serta distribusi bantuan. Komando dijalankan, koordinasi dibangun, dan arah kepemimpinan jelas sejak hari-hari pertama.</p><p>Di hari yang sama, seorang konservasionis yang telah lama bekerja di Kawasan Ekosistem Leuser Aceh, <a href="https://globalconservation.org/people-bios/mike-griffiths">Mike Griffiths</a>, secara mandiri mencarter sebuah pesawat kecil untuk menilai dampak tsunami sepanjang pesisir barat Aceh, dari Singkil hingga Banda Aceh. Sebagai seorang ahli konservasi yang memahami karakter geografis Aceh, ia menyadari bahwa sumber gempa berada di lepas pantai Aceh, sehingga kerusakan besar kemungkinan terjadi di sepanjang pesisir barat, bukan hanya di Banda Aceh yang saat itu menjadi pusat perhatian internasional.</p><p>Hasil penerbangan tersebut mengungkap kenyataan yang mengerikan: kerusakan relatif minim di selatan Blangpidie, tetapi dari Meulaboh hingga Banda Aceh, garis pantai tampak seperti dihantam bom nuklir. Rekaman udara inilah yang kemudian, pada pagi hari 27 Desember 2004, dibagikan kepada berbagai media internasional dan menjadi salah satu informasi awal yang membuka mata dunia tentang skala kehancuran Aceh pasca-tsunami.</p><p>Pada hari yang sama, sosiolog Aceh Ahmad Humam Hamid, bersama Mike Griffiths menemui Plt Gubernur Azwar Abubakar di Pendopo untuk menunjukkan hasil rekaman video tersebut. Ketika gubernur menanyakan langkah paling mendesak, mereka menyampaikan bahwa evakuasi penyintas adalah prioritas utama, dan itu membutuhkan dukungan besar berupa helikopter dalam jumlah banyak. Atas dasar itu, Humam Hamid dan Mike Griffiths menyusun draf surat permohonan bantuan yang kemudian disampaikan kepada gubernur dan ditandatangani, yang selanjutnya dikiirmkan melalui jalur resmi untuk diteruskan ke Wakil Presiden Jusuf Kalla, yang saat itu memegang peran kunci dalam koordinasi awal respons gempa dan tsunami.</p><p>Fakta ini menunjukkan bahwa bahkan sebelum status bencana nasional secara resmi ditetapkan, pemerintah daerah Aceh telah bergerak cepat, terbuka terhadap masukan berbasis keahlian, dan berani mengambil langkah cepat dan strategis tanpa menunggu prosedur berlapis.</p><p>Cerita ini penting diketahui bukan untuk romantisasi masa lalu, tetapi sebagai pengingat bahwa kepemimpinan daerah yang memiliki kepekaan akan kondisi genting atau <em>sense of crisis,</em> keberanian politik, dan kemampuan komando pernah ada di Aceh. Dan karena itu pula, kondisi hari ini patut menjadi bahan evaluasi serius bagi para kepala daerah saat ini, terutama Gubernur Aceh, Mualem.</p><p>Minimnya komando dan koordinasi ini telah memunculkan kecemasan publik yang sangat tidak produktif dan berkepanjangan. Salah satu contohnya adalah rumor hilangnya puluhan ton beras di Aceh Tengah yang disampaikan melalui konferensi pers. Ini bukan sekadar soal beras bantuan yang mungkin hilang, tetapi cermin buruknya komunikasi antar kepala daerah dalam kondisi darurat. Di berbagai level, bahkan dua pekan setelah bencana, terlihat jelas bahwa tidak ada satu suara dan satu kendali.</p><p>Kondisi ini terasa ironis. Selama lebih dari dua dekade, Aceh telah belajar dari bencana. Aceh memiliki pakar, institusi, dan pengalaman kolektif. Universitas Syiah Kuala, misalnya, telah membentuk <a href="https://senyar-aceh.usk.ac.id/">satuan tugas respons senyar Aceh</a> yang telah bekerjasama dengan berbagai pihak yang datang ke Aceh dan melakukan pemutakhiran data harian. Sekretariatnya berlokasi di pusat studi bencana Aceh yang berjarak hanya hitungan kilometer dari posko komando utama tanggap darurat bencana yang berlokasi di kantor gubernur Aceh. Namun yang tampak justru birokrasi berjalan sendiri-sendiri, kaku, dan prosedural, di saat masyarakat menerima bencana tanpa persiapan, dan relawan bergerak spontan, menutup kekosongan peran negara.</p><p>Siapa yang menanggung akibatnya? Pertama, relawan yang babak belur mengisi peran negara yang harusnya hadir menjangkau masyarakat ke pelosok manapun, dan kedua, tentunya masyarakat, baik yang terdampak langsung maupun tidak, yang hidup dalam ketidakpastian, kecemasan, dan rasa ditelantarkan akan bencana yang tidak mereka ciptakan.</p><p>Dalam situasi ini, kepala daerah seharusnya menghentikan dulu konten simbolik dan beralih ke kerja strategis. Relawan sudah lebih dulu hadir di wilayah terisolir, memutar otak agar bantuan bisa sampai. Pertanyaannya: apakah kepala daerah juga berpikir sekeras itu, atau justru terhambat oleh birokrasi dan formalitas?</p><p>Kerja strategis itu konkret arah dan tujuannya. Misalnya: membangun mekanisme distribusi bantuan yang jelas dan transparan, menggunakan data yang sudah ada (karena mendata dan menggunakan data adalah dua hal berbeda), menggelar koordinasi lintas kepala daerah, melobi percepatan status bencana nasional, menyurati Presiden dengan gambaran kondisi yang sebenarnya, membentuk satgas percepatan tanggap dan pemulihan bencana lintas disiplin, serta membuka komunikasi publik yang rutin dan akuntabel. Untuk skala kehancuran masif begini, masyarakat sangat tidak layak mendapat informasi simpang siur dan perlakuan simbolis semata.</p><p>Masyarakat berhak mendapat informasi terkini, idealnya setiap sore melalui kanal media lokal terpercaya, tentang penyaluran bantuan, pencarian orang hilang, dan langkah strategis pemerintah daerah sebagai bentuk akuntabilitas di masa krisis. Pemimpin dalam masa krisis harus punya tujuan yang jelas karena hadir saja tidak cukup. Harus ada arah, target, dan cetak biru atau kerangka kerja terperinci yang terus disesuaikan dengan kondisi di masa krisis.</p><p>Selama masa kampanye, dapil dihafal luar kepala dan tujuan begitu jelas: dipilih. Maka dalam krisis seperti ini, ketika sudah dipilih, tujuan menjangkau seluruh rakyat seharusnya diperjuangkan dengan kesungguhan yang sama, jika tidak lebih, menggunakan seluruh kekuasaan yang sudah dimiliki. Kepemimpinan dalam masa bencana membutuhkan cara berpikir dengan kepekaan situasi bencana atau <em>disaster mindset</em>, gerak cepat, dan keberpihakan nyata kepada rakyat yang menitipkan amanah pada pilihannya, bukan kepada kekuasaan yang memberinya jabatan.</p><p>Jika ini sudah siap, maka status bencana nasional atau bantuan internasional yang masuk nantinya, jika ada, tinggal menyesuaikan dengan kekuatan kapasitas lokal yang sudah terbentuk, dan bukan sebaliknya. Setidaknya saat ini di tingkat lokal, sudah ada berbagai bantuan dari kementerian dan organisasi lokal yang harus dikelola secara amanah untuk masyarakat, menggunakan data kebutuhan masyarakat yang akurat, dan bukan berdasarkan kedekatan dengan lingkar kekuasaan di wilayah.</p><p>Satu bulan masa tanggap darurat akan bertepatan dengan 21 tahun bencana nasional 26 Desember 2004. Periode paling kritis sayangnya sudah terlewat. Jika kepala daerah tidak bergerak lebih cepat dengan komando dan koordinasi yang jelas, maka kegagalan kepemimpinan itu sendiri berpotensi berubah menjadi bencana kemanusiaan yang sesungguhnya.</p><p>Wallahu a’lam bishawab, hanya Allah yang mengetahui kebenaran sebenarnya.</p><p>Terima kasih kepada Nesa/ Zanisa Azwar Abubakar yang sudah membagikan cerita tentang kepemimpinan Plt Gubernur Aceh pada tsunami 2004.</p><p>Tulisan ini telah direvisi pada tanggal 22 Desember 2025, atas jasa baik Pak Mike Griffiths yang bersedia membaca dan menuliskan kembali ingatan akan detil kejadiannya, serta Kak Marty Mawarpury yang membagikan informasi mengenai satgas senyar USK.</p><p><em>Penulis adalah warga Banda Aceh, kandidat doktor psikologi komunitas di Amerika Serikat.</em></p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=a2cddff1bb6b" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Antara Palo Alto dan Aceh: Menyikapi Bunuh Diri dengan Iman, Ilmu, dan Kasih Sayang]]></title>
            <link>https://medium.com/@fairuz.humam/antara-palo-alto-dan-aceh-menyikapi-bunuh-diri-dengan-iman-ilmu-dan-kasih-sayang-ed435531f460?source=rss-66a6adb585ed------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/ed435531f460</guid>
            <category><![CDATA[bunuh-diri]]></category>
            <category><![CDATA[suicide-awareness]]></category>
            <category><![CDATA[muslim-mental-health]]></category>
            <category><![CDATA[postvention]]></category>
            <category><![CDATA[aceh]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Fairuziana Humam]]></dc:creator>
            <pubDate>Mon, 21 Apr 2025 20:37:52 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2025-04-21T20:37:52.941Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/0*hyxeZIvGLXjgRiYm" /><figcaption>Photo by <a href="https://unsplash.com/@finleydesign?utm_source=medium&amp;utm_medium=referral">Neil Thomas</a> on <a href="https://unsplash.com/?utm_source=medium&amp;utm_medium=referral">Unsplash</a></figcaption></figure><p>Pada tahun 2017, komunitas Muslim di Palo Alto, California, Amerika Serikat, diguncang oleh serangkaian kasus bunuh diri di kalangan remaja. Di antara korban, terdapat seorang siswa Muslim. Duka dan kebingungan muncul di tengah masyarakat yang selama ini belum pernah menghadapi tragedi semacam itu secara terbuka. Namun, alih-alih bungkam, komunitas Muslim setempat memilih untuk bertindak.</p><p><a href="https://med.stanford.edu/mmhip.html">Stanford Muslim Mental Health and Islamic Psychology Lab</a> mengembangkan sebuah pendekatan baru yang disebut <a href="https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38006521/"><em>Muslim Postvention Community Healing Sessions (M-PCHs)</em></a>. Pendekatan ini dirancang untuk memberikan ruang aman bagi komunitas dalam menyikapi kematian akibat bunuh diri, dengan pendekatan Islami dan ilmiah. Sesi ini menyatukan para pemuka agama, dokter, psikolog, dan relawan untuk mendampingi masyarakat yang berduka agar dapat memproses rasa kehilangan secara kolektif dan penuh kasih sayang, tanpa stigma dan tanpa penghakiman.</p><p>Kini, mari kita bandingkan dengan kondisi yang terjadi di Aceh beberapa waktu lalu.</p><p>Menjelang pertengahan April 2025, dua kasus bunuh diri mengguncang masyarakat Aceh. Seorang perempuan muda ditemukan meninggal di kamar kosnya di Banda Raya, Banda Aceh. Dalam laporan media, disebutkan bahwa korban sebelumnya sempat menyampaikan rasa ingin mengakhiri hidupnya. Tidak lama berselang, seorang mahasiswi lainnya juga ditemukan dalam kondisi yang serupa oleh orang terdekatnya.</p><p>Respons yang muncul di tengah masyarakat, baik di dunia nyata maupun media sosial penuh dengan duka, tetapi juga diliputi oleh stigma. Tidak sedikit komentar yang menghakimi, menyalahkan, bahkan merendahkan korban. Dalam masyarakat religius seperti Aceh, bunuh diri tidak hanya dipandang sebagai dosa besar, tetapi juga sebagai aib yang harus ditutupi. Akibatnya, tidak tersedia ruang aman bagi keluarga korban, orang terdekat, atau masyarakat luas untuk membicarakan rasa kehilangan, rasa bersalah, maupun trauma yang ditinggalkan.</p><p>Tulisan Kamaruzzaman Bustamam Ahmad di KBA13.com, berjudul <em>“Memahami Fenomena Bunuh Diri di Kalangan Mahasiswa di Aceh”</em>, mencerminkan pendekatan yang problematik. Dalam artikelnya, penulis membuka narasi mengenai mahasiswa yang terlibat dalam “bisnis sampingan” yang menjual tubuh mereka demi keuntungan finansial. Pernyataan semacam ini tidak sensitif pada keadaan dan hanya mengandung unsur penyalahan korban atau<em> victim blaming</em> berbasis gender, serta mengalihkan fokus kebutuhan mendesak akan penyembuhan komunitas dan layanan kesehatan mental, terutama bagi mahasiswa. Alih-alih menawarkan solusi atau dukungan, narasi ini memperkuat stigma yang justru dapat memperburuk kondisi mental individu yang rentan.</p><p>Model M-PCHs yang dikembangkan di Amerika Serikat bisa menjadi inspirasi bagi komunitas Muslim di Indonesia, termasuk Aceh. Dalam model ini, duka bukan ditutup-tutupi, tetapi dibersamai. Pendekatan penyembuhan komunitas di sana dilakukan dalam dua tahap. Pertama, sesi diskusi panel yang menghadirkan ustadz, dokter, psikolog dan pendamping sosial. Dalam diskusi, tidak ada penyebutan nama korban atau detil kejadian. Tujuannya adalah memberikan penguatan spiritual dan edukasi tanpa memperdalam luka. Kedua, masyarakat dibagi ke dalam kelompok diskusi dukungan atau <em>healing circle</em>, berdasarkan usia dan jenis kelamin, agar lebih nyaman mengekspresikan diri. Di sinilah peserta diajak untuk berbagi rasa, bertanya, dan memahami tanda-tanda krisis mental, dengan pendampingan tenaga profesional dan relawan komunitas.</p><p>Panduan ini kemudian dipakai untuk melatih Imam mesjid di kota lainnya di Amerika Serikat untuk menanggapi kasus bunuh diri yang kemudian juga terjadi di komunitas Muslim di Ohio dan Texas, serta beberapa kota lainnya. Artinya, kasus bunuh diri bisa terjadi kapan saja, tapi kesiapan komunitas, terutama pemuka agama, pemuka masyarakat, pendidik, dan tenaga medis dan klinis menjadi tumpuan masyarakat. Ini menjadi pendekatan proaktif untuk tidak hanya menanggapi dan menunggu kejadian berikutnya, tapi juga dengan mencegah dan mengenal tanda- tandanya. Tidak selayaknya kasus bunuh diri hanya dijadikan masalah di ranah kepolisian sebagai tindak kriminal, apalagi dikriminalisasi, dan tidak ditindak lanjuti secara menyeluruh.</p><p>Jika diterapkan di Aceh, kegiatan ini mungkin perlu merujuk pada wewenang dan tugas pokok dan fungsi instansi atau lembaga tertentu, tapi tentu bisa juga diinisiasi oleh komunitas masyarakat, mesjid, lembaga pendidikan, dengan mengalokasikan sumber daya dan dana yang ada.</p><p>Apa yang bisa kita pelajari dari pendekatan ini?</p><p>Pertama, bahwa penyembuhan dari kehilangan akibat bunuh diri bukanlah urusan individu semata. Ia adalah tanggung jawab kolektif. Dalam Islam, kehidupan adalah amanah, dan begitu juga dukungan terhadap sesama. Penyembuhan komunitas artinya menciptakan ruang terbuka, aman, dan penuh <em>rahmah </em>atau kasih sayang untuk menghadapi duka bersama.</p><p>Kedua, bahwa iman dan ilmu bisa berjalan seiring. Dalam sesi penyembuhan komunitas di Palo Alto, para Imam tidak berbicara tentang hukuman atau dosa di depan masyarakat yang berduka. Sebaliknya, mereka mengingatkan akan kasih sayang Allah, mengirim doa, dan menguatkan keyakinan bahwa hanya Allah yang berhak menilai akhir hidup seseorang. Pendekatan semacam ini bisa cukup menenangkan hati, terutama bagi keluarga dan orang terdekat yang tengah dalam masa berkabung.</p><p>Ketiga, bahwa membungkam luka tidak akan menyelesaikan apa pun. Justru ketika komunitas diam, stigma akan semakin besar. Anak-anak muda yang mungkin sedang bergumul dengan depresi atau kecemasan, jadi takut untuk meminta bantuan karena takut dihakimi. Padahal, Rasulullah SAW pun mengalami kesedihan mendalam saat kehilangan orang-orang tercinta. Kesedihan adalah bagian dari fitrah manusia, dan Islam tidak pernah melarang kita untuk menangis, bertanya, atau mencari pertolongan.</p><p>Semoga momentum ini bisa menjadikan komunitas Muslim di Aceh dan Indonesia pada umumnya membangun pendekatan penyembuhan komunitas yang sesuai dengan konteks lokal. Kita bisa memulai dari masjid, pesantren, kampus, atau komunitas relawan. Melibatkan ustadz, konselor dan psikolog, relawan komunitas, aktivis, pendamping sosial, dan anggota masyarakat yang siap belajar dan berbagi. Jangan sampai menunggu tragedi berikutnya untuk memulai diskusi, pelatihan, dan penyadaran bahwa kesehatan mental adalah bagian dari amanah Allah.</p><p>Bunuh diri bukan akhir dari cerita, tapi awal dari tanggung jawab kita untuk menjadi lebih peduli, dengan ilmu, iman, dan empati.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=ed435531f460" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Suara yang Membebaskan]]></title>
            <link>https://medium.com/@fairuz.humam/suara-yang-membebaskan-057b227d3ab7?source=rss-66a6adb585ed------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/057b227d3ab7</guid>
            <category><![CDATA[freedom-of-speech]]></category>
            <category><![CDATA[equality]]></category>
            <category><![CDATA[govenrment]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Fairuziana Humam]]></dc:creator>
            <pubDate>Mon, 18 Nov 2024 10:43:10 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2024-11-18T10:43:10.560Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/0*CQQExoVr1YMEJCJW" /><figcaption>Photo by <a href="https://unsplash.com/@flxraf?utm_source=medium&amp;utm_medium=referral">Rafli Firmansyah</a> on <a href="https://unsplash.com/?utm_source=medium&amp;utm_medium=referral">Unsplash</a></figcaption></figure><p>Ada banyak alasan untuk diam. Bingung, tidak paham, tidak tahu, atau tidak mau tahu. Kalau kita tidak merasa aksi buka suara itu penting, mungkin kita punya cukup banyak kenyamanan untuk memilih demikian. Bahwa tanpa bersuara pun hidup kita masih akan baik- baik saja, atau malah semakin baik karena pikiran kita tidak kemana- mana. Rupanya yang mengerikan dari nyaman itu bukan hanya keinginan untuk tidak berubah, tapi juga ketidakpekaan yang semakin terasah.</p><p>Ketika akhirnya kita hidup dalam survival mode atau yang penting bisa bertahan hidup, mungkin itu pun dampak dari menangnya sistem yang menguntungkan penguasa. Ketika kita bekerja setengah mati untuk mencari uang agar anak bisa sekolah di tempat yang bagus, dan kebetulan mahal, yang kita pikir, yang penting anak punya lingkaran bagus untuk masa depannya kelak. Tapi apakah mungkin, sekolah bagus juga bisa murah, atau malah gratis? Tanpa gurunya menderita atau mengorbankan etika.</p><p>Atau bagaimana caranya bisa kerja layak tanpa harus punya orang dalam? Atau istilah orang dalam itu akan selalu ada, sampai berapa ratus tahun pun kita “merdeka?”. Apa bisa dapat perawatan di rumah sakit yang layak dan terjamin tanpa harus punya keluarga dokter, perawat, atau residen? Mungkin banyak yang mengharap anaknya jadi dokter untuk punya perwakilan suara di tengah riuh ramainya rumah sakit yang juga hidup dalam kondisi “yang penting bertahan”.</p><p>Kita dipaksa kerja keras dan menerima bahwa hidup memang begitu. Bahwa sukses itu harus diusahakan masing- masing, untuk memaklumi sistem yang tak berpihak pada kesejahteraan yang merata.</p><p>Setiap 5 tahun kita dipaksa oleh janji untuk merayakan “pesta demokasi” dengan menempuh jarak ke kotak suara, untuk akhirnya dirusak dan dibodohi, untuk kepentingan penguasa. Kita lelah dibohongi tapi terus dibuat percaya, dan memelihara bahwa haparan setengah kosong setengah isi itu masih ada.</p><p>Harapan sebenarnya itu ada pada Tuhan, dan pada rakyat, dan bukan pada kebanyakan wakil yang memilih menjadi wakil penguasa dan bukan wakil rakyatnya. Pada mereka yang benar mencintai negeri ini karena ingin menghidupi ruh kata merdeka. Kepada yang terus bersuara, terima kasih sudah menjadi perwakilan kolektif bagi yang tak terdengar harapannya.</p><p>Sudah lama kita marah sampai tak sanggup berkata- kata. Hari ini kekuatan manusia dan jiwa yang hadir datang untuk merebut kembali arti menjadi manusia yang merdeka bersuara. Ini pesta demokrasi milik rakyat yang sebenarnya.</p><p>Kita sudah lama dibungkam, ditawar dengan harga murah untuk terus diam. Kita lawan bersama, sampai kita benar merdeka dan bebas. Not only independent, but liberated. Bebas untuk menentukan hak hidup kita tanpa takut pada penguasa. Jika rasa takut atau terancam itu ada, mungkin kita sedang hidup dalam hubungan beracun dengan relasi kuasa berwajah mada daya.</p><p>Kemarahanmu, kekecewaanmu, sampai acuhmu itu semua, valid. Kita sudah terlalu lama kecewa. Buka suaramu. Ceritakan resahmu. Gesekan untuk keluar dari zona aman ke zona penuh konflik dan pertaruhan akan melahirkan perubahan. Mungkin yang sudah melahirkan manusia atau karya tahu betul rasa guncangannya. Tapi itulah wujud cinta. Kita merasakan sedalam itu, dan jika hancur atau hilang, akan seberduka itu. Hayati rasa itu dan berikan ruang pada suara itu. Biarkan dia tumbuh menjadi tunas yang baru.</p><p>PS: Ditulis di Miami, Florida, Amerika Serikat. Dari orang Aceh yang lahir di akhir zaman konflik yang merasakan “damai”nya Aceh cuma jadi rebutan penguasa tapi rakyatknya masih menderita.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=057b227d3ab7" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
    </channel>
</rss>