<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0" xmlns:cc="http://cyber.law.harvard.edu/rss/creativeCommonsRssModule.html">
    <channel>
        <title><![CDATA[Stories by Farahdina Sofianingrum on Medium]]></title>
        <description><![CDATA[Stories by Farahdina Sofianingrum on Medium]]></description>
        <link>https://medium.com/@farahdinasofianingrum?source=rss-1f80da2e2103------2</link>
        <image>
            <url>https://cdn-images-1.medium.com/fit/c/150/150/1*g4WfsxY3hQDZWppaZYd7sw.jpeg</url>
            <title>Stories by Farahdina Sofianingrum on Medium</title>
            <link>https://medium.com/@farahdinasofianingrum?source=rss-1f80da2e2103------2</link>
        </image>
        <generator>Medium</generator>
        <lastBuildDate>Sun, 22 Nov 2026 22:44:37 GMT</lastBuildDate>
        <atom:link href="https://medium.com/@farahdinasofianingrum/feed" rel="self" type="application/rss+xml"/>
        <webMaster><![CDATA[yourfriends@medium.com]]></webMaster>
        <atom:link href="http://medium.superfeedr.com/" rel="hub"/>
        <item>
            <title><![CDATA[Diskusi Publik dan Jaring Pendapat Mengenai Isu Transisi Energi]]></title>
            <link>https://medium.com/@farahdinasofianingrum/diskusi-publik-dan-jaring-pendapat-mengenai-isu-transisi-energi-2779dd5e8978?source=rss-1f80da2e2103------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/2779dd5e8978</guid>
            <dc:creator><![CDATA[Farahdina Sofianingrum]]></dc:creator>
            <pubDate>Fri, 06 Dec 2024 11:50:50 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2024-12-11T00:36:21.087Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>#PembelajaranMandiri #MingguKe-14 #PolicyTheoryAnalysis</p><p>Berdasarkan diskusi publik yang diikuti oleh beberapa mahasiswa dari mata kuliah politik energi. Mereka menilai bahwa pemberian subsidi untuk Energi Baru dan Terbarukan (EBT) adalah langkah strategis yang sangat diperlukan untuk mendorong transisi energi di Indonesia. Subsidi ini dapat mengurangi biaya awal yang tinggi untuk instalasi dan pengoperasian teknologi energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan biomassa, sehingga membuatnya lebih terjangkau bagi masyarakat dan bisnis. Pemberlakuan subsidi EBT akan mempercepat transisi menuju EBT, mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang tidak terbarukan, dan meminimalisir emisi gas rumah kaca yang berdampak negatif pada lingkungan. Selain itu, banyak yang melihat subsidi ini sebagai pendorong inovasi dan investasi di sektor energi terbarukan, karena perusahaan akan lebih termotivasi untuk mengembangkan teknologi baru dan meningkatkan efisiensi energi jika mendapatkan dukungan finansial dari pemerintah.</p><p>Forum ini menyoroti bahwa subsidi EBT dapat membantu meningkatkan kesadaran dan edukasi masyarakat tentang pentingnya penggunaan energi terbarukan. Namun, perlu garisbawah mengenai pentingnya perencanaan yang matang dan pengawasan yang ketat agar subsidi tersebut tepat sasaran dan efektif. Pemerintah perlu memastikan bahwa subsidi benar-benar digunakan untuk pengembangan dan penggunaan EBT, serta menghindari potensi penyalahgunaan dana. Selain itu, penyesuaian produk yang dikeluarkan oleh perusahaan transportasi juga perlu diperhatikan. Sebab, bahan bakar yang digunakan mengalami perubahan nantinya.</p><p>Diskusi ini percaya bahwa dengan kombinasi kebijakan yang tepat, dukungan publik, dan kerja sama antara sektor publik dan swasta, subsidi EBT dapat menjadi pilar penting dalam upaya Indonesia menuju masa depan energi yang lebih berkelanjutan.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=2779dd5e8978" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Pergeseran Subsidi dalam Negeri untuk Mendukung Transisi Energi Baru dan Terbarukan]]></title>
            <link>https://medium.com/@farahdinasofianingrum/pergeseran-subsidi-dalam-negeri-untuk-mendukung-transisi-energi-baru-dan-terbarukan-e49070f3bc16?source=rss-1f80da2e2103------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/e49070f3bc16</guid>
            <dc:creator><![CDATA[Farahdina Sofianingrum]]></dc:creator>
            <pubDate>Fri, 06 Dec 2024 10:10:39 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2024-12-11T00:36:44.222Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>#TinjauanPustaka #MingguKe-13 #PolicyTheoryAnalysis</p><p><strong>A.</strong> <strong>Pendahuluan</strong></p><p>Dalam rangka menanggapi isu perubahan iklim dunia, pemerintah harus mencari solusi untuk mengantisipasi terjadinya krisis energi, khususnya energi tidak terbarukan. Energi merupakan elemen terbesar kebutuhan manusia yang harus dipenuhi. Setiap aktivitas pasti membutuhkan energi untuk bergerak dan berpindah tempat, baik untuk bekerja, bersekolah, maupun lainnya. Namun, saat ini Indonesia masih menggunakan energi tidak terbarukan seperti bahan bakar yang berasal atau diolah dari minyak bumi. Hal ini tentu tidak sejalan dengan target pencapaian dari Menteri ESDM mengenai bauran energi nasional dari Energi Baru Terbarukan (EBT) sebesar 23% pada tahun 2025 (Kementrian ESDM, 2021).</p><p>Pemerintah harus segera mengambil langkah konkret dalam mengantisipasi krisis energi dan mendukung bauran Energi Baru Terbarukan (EBT). Dengan semakin meningkatnya permintaan energi dan keterbatasan sumber daya fosil, peran EBT menjadi semakin krusial. Langkah-langkah seperti pengembangan infrastruktur energi terbarukan, penerapan kebijakan yang mendukung investasi di sektor ini, serta edukasi masyarakat mengenai pentingnya EBT perlu diintensifkan. Selain itu, kerja sama antara sektor publik dan swasta harus diperkuat untuk mencapai target bauran energi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Hanya dengan komitmen dan tindakan nyata, kita dapat memastikan keberlanjutan energi bagi generasi mendatang. Langkah konkret yang dapat dilakukan seperti penugasan kepada beberapa segmen kementerian sesuai bidangnya. Salah satunya kementerian keuangan yang perlu mengubah kebijakan terkait penggunaan APBN untuk subsidi energi.</p><p>Penulis menyoroti kebijakan yang tercantum dalam pasal 4 poin 2 peraturan menteri keuangan Republik Indonesia nomor 2 tahun 2024 tentang tata cara perhitungan persentase tertentu atas peningkatan belanja subsidi energi dan/atau kompensasi yang dikenakan terhadap kenaikan penerimaan negara bukan pajak sumber daya alam yang dibagihasilkan yang berbunyi subsidi energi dan/ atau kompensasi energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: subsidi jenis BBM Tertentu; subsidi LPG Tabung 3 Kg; subsidi Listrik; kompensasi BBM; dan kompensasi Listrik. Pasal tersebut menjelaskan bahwa subsidi diberikan untuk bahan bakar minyak (BBM).</p><p>Padahal, energi ini tidak memiliki cadangan yang cukup untuk kehidupan di masa yang akan datang. Subsidi untuk bahan bakar minyak (BBM) patut dikritisi karena adanya kebutuhan mendesak untuk mendukung energi baru dan terbarukan (EBT). Energi fosil seperti BBM sudah tidak memiliki cadangan yang cukup untuk keberlangsungan hidup di masa depan, namun ironi yang terjadi adalah alokasi subsidi masih berfokus pada BBM. Subsidi tersebut seharusnya dialihkan untuk mendorong pengembangan dan penggunaan EBT yang lebih berkelanjutan. Sumber daya fosil yang terbatas semakin menambah urgensi untuk beralih ke EBT. Indonesia memiliki potensi besar dalam sumber daya terbarukan seperti energi surya, angin, dan air. Dengan mengalihkan subsidi dari BBM ke EBT, negara bisa mengoptimalkan potensi ini untuk memenuhi kebutuhan energi tanpa bergantung pada sumber daya yang tidak terbarukan. Selain itu, pengalihan subsidi juga akan mendorong inovasi dan investasi di sektor energi terbarukan. Maka, diharapkan Menteri keuangan segera menetapkan kebijakan yang mendukung transformasi energi baru dan terbarukan dengan menambah komponen kalimat energi baru dan terbarukan dalam pasal di atas.</p><p>Tulisan ini menggunakan pendekatan institusionalisme modern yang meyakini institusi sebagai perilaku dinamis yang membentuk suatu pola. Institusionalisme modern melihat negara sebagai bahan kajian yang penting. Para tokohnya tidak hanya terpaku pada konstitusi secara formal tetapi juga memerhatikan hubungan institusi terhadap individu. Hubungan tersebut dapat diartikan sebagai intekasi timbal balik antara keduanya. Singkatnya, institusionalisme merupakan paket gagasan mengenai hubungan antara karakteristik kelembagaan dengan agensi politik, kinerja, dan perubahan. Mengedepankan peran institusi dalam menjelaskan politik itu sendiri tentang bagaimana lembaga membentuk perilaku dan hasil politik. Korelasi dari isu yang penulis jabarkan adalah peran institusi dalam memengaruhi perilaku masyarakat ketika mendukung program transisi bahan bakar minyak ke EBT.</p><p><strong>B.</strong> <strong>Pembahasan</strong></p><p>1. <strong><em>Latar Belakang</em></strong></p><p>Energi merupakan komponen utama yang dibutuhkan manusia dalam proses melakukan aktivitas. Seluruh kegiatan mereka pasti membutuhkan energi sebagai sumber utamanya. Lalu, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan energi?</p><p>Selama ini, energi ditafsirkan sebagai minyak dan bahan bakar. Padahal definisi energi lebih luas daripada sekadar satu atau dua kata. Energi berasal dari Bahasa Yunani kuno yang dikembangkan oleh filsuf Aristoteles. Dalam teorinya, energi berarti aktivitas dalam pekerjaan. Istilah ini memvisualkan proses yang menghasilkan perubahan seperti gerak, perputaran dan korpus dalam sistem yang terpengaruh. Proses tersebut dapat dicontohkan dalam kegiatan angin meniup layar, atau minyak menghangatkan rumah. Pada umumnya, energi digunakan untuk berpindah tempat, menghasilkan cahaya, dan mengubah bentuk. (Van de Graaf &amp; Sovacool, 2020)</p><p>Fosil termasuk dalam menyumbang energi terbesar yang paling banyak dikenal. Hal ini karena fosil telah menjadi klaster utama dalam sektor kekayaan, kenyamanan, dan kemudahan akses hingga saat ini. Pendistribusiannya yang mudah menjadi alasan kuat untuk tetap menggunakannya. Pemanfaatannya tergolong serbaguna dan harganya pun lebih murah dibanding dengan sumber energi lain. Selain itu, penggunaan sumber energi fosil ini mengalami peningkatan selama dua dekade terakhir. Semenjak perang dunia kedua, energi fosil menjadi eksis dengan berbagai kelebihan yang dimilikinya. Dengan keadaan ini, pemerintah mempertimbangkan untuk tetap mempertahankan subsidi energi untuk menjaga daya beli masyarakat mengingat Tahun 2024, Pemerintah telah menetapkan target subsidi energi sebesar Rp186,9 triliun dengan rincian Rp113,3 triliun subsidi untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquified Petroleum Gas (LPG), serta Rp73,6 triliun untuk subsidi listrik (Kementrian ESDM, 2024).</p><p>Namun, penggunaaan fosil mempunyai efek samping seperti peningkatan polusi dan rusaknya eksosistem alam. Tidak hanya itu, sumber daya fosil ini juga dapat habis seiring berjalannya waktu. Ketersediaannya semakin lama akan habis karena ekspoitasi yang berlebihan. Dampaknya terhadap keberlangsungan lingkungan juga tidak main-main. Saat ini, di Indonesia terjadi penumpukan emisi gas dari dominasi kendaraan pribadi berbahan bakar fosil (Rofiqoh, 2023). Dengan demikian, keadaan tersebut menginisiasi transisi energi untuk segera dilakukan. Transisi energi dari fosil menjadi energi baru dan terbarukan (EBT) bukan lagi menjadi angan. Banyak sekali keuntungan yang bisa didapatkan dengan adanya transisi energi. Ketersediaan sumber EBT tidak perlu dikhawatirkan. Selain itu, EBT tidak terbatas pada geografisnya, seperti air, angin, dan cahaya matahari tersedia di mana pun kita berada. Walaupun demiikian, memang pengelolaan EBT ini masih dalam upaya. Sebab, teknologi yang digunakan pun memiliki standar yang tinggi. Adanya transisi energi ini perlu persiapan yang matang. Potensi pergeseran peran energi fosil akan memengaruhi tiga hal pokok seperti sistem energi dunia, hubungan kerjasama antar negara, dan politik tata kelola energi. Maka dari itu, transisi ini perlu didukung dengan banyak aspek yang ditujukan ntuk mempercepat program.Position paper ini disusun dalam rangka menanggapi fenomena penipisan sisa cadangan energi tidak terbarukan. Isu global mengenai perubahan iklim dunia akan berpengaruh terhadap kestabilan alam, salah satunya energi tidak terbarukan. Secara sadar, pemerintah perlu melakukan aksi dalam memitigasi adanya krisis energi. Proyeksi kegunaan energi untuk masa depan tentunya perlu disiapkan mulai dari sekarang. Sebab, setiap warga negara berhak menikmati potensi alam sesuai kegunaan.</p><p>Permasalahan yang sedang menjadi diskursus belakangan yaitu eksploitasi sumber daya alam tidak terbarukan secara besar-besaran. SDA merupakan komponen dalam menyediakan energi. Penggunaan energi fosil juga semakin mendorong pembenaran isu perubahan iklim dunia. Maka, dapat dikorelasikan dengan merujuk terjadinya krisis energi, maka cadangan tersebut diproyeksikan habis dalam kurun waktu yang lebih singkat.</p><p>Dengan berbagai pertimbangan, tentunya pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan yang mendukung transformasi energi baru dan terbarukan. Di Indonesia masih minim adanya energi ini. Padahal, dengan sumber daya alam yang memadai tentu dapat dengan mudah memproduksi EBT secara massal. Selain itu, sumber daya manusia juga dapat turut andil dalam mendukung penentuan kebijakan. Tidak terkecuali pemerintah sebagai <em>policy maker</em>. Dalam <em>paper </em>ini membahas secara khusus mengenai kementrian keuangan RI dalam menentukan alokasi subsidi untuk EBT.</p><p>2. <strong><em>Posisi Penulis</em></strong></p><p>Penulis menempatkan diri sebagai menteri keuangan. Hal ini dipilih karena beberapa alasan. Pertama, posisi KEMENKEU dinilai strategis karena dapat mengubah kebijakan secara langsung dengan pertimbangan APBN. Menteri keuangan bertanggungjawab secara penuh dalam mengelola keuangan negara. Kedua, hubungan mitigasi dengan APBN sangatlah kuat. Segala permasalahan ini dapat diselesaikan dengan mengalokasi dana ke program yang dicanangkan, yaitu subsidi energi baru dan terbarukan. Terakhir, terdapat pada pasal 4 poin 2 di peraturan menteri keuangan Republik Indonesia nomor 2 tahun 2024 tentang tata cara perhitungan persentase tertentu atas peningkatan belanja subsidi energi dan/atau kompensasi yang dikenakan terhadap kenaikan penerimaan negara bukan pajak sumber daya alam yang dibagihasilkan yang belum mencantumkan. (Kenaikan et al., 2024)<strong><em> </em></strong>Dengan demikian, sebagai menteri keuangan tentu dapat mengambil kendali dalam perencanaan program hingga menetapkan kebijakan baru.</p><p><strong>C.</strong> <strong>Counter Arguments</strong></p><p>Pada pasal 4 poin 2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 2 tahun 2024 tentang tata cara perhitungan persentase tertentu atas peningkatan belanja subsidi energi dan/atau kompensasi yang dikenakan terhadap kenaikan penerimaan negara bukan pajak sumber daya alam yang dibagihasilkam belum memuat adanya subsidi untuk EBT.</p><p>Padahal, solusi ini dapat diandalkan untuk mendukung transformasi energi baru dan terbarukan di Indonesia. Adanya subsidi dapat mendorong masyarakat untuk lebih cepat beralih ke penggunaan EBT. Adanya subsidi dapat mendorong masyarakat untuk lebih cepat beralih ke penggunaan EBT karena dukungan finansial dari pemerintah dapat mengurangi beban biaya yang selama ini menjadi salah satu hambatan utama dalam adopsi teknologi energi terbarukan. Dengan subsidi ini, masyarakat akan lebih termotivasi untuk beralih ke energi yang lebih bersih dan berkelanjutan, sehingga percepatan transformasi energi di Indonesia dapat tercapai.</p><p><strong>D. Kesimpulan</strong></p><p>Dalam menghadapi isu perubahan iklim dan krisis energi global, Indonesia perlu segera mengantisipasi dampak penggunaan energi tidak terbarukan yang berlebihan. Saat ini, konsumsi energi fosil masih mendominasi kebutuhan nasional, walaupun ketersediaannya semakin menipis dan memiliki dampak negatif terhadap lingkungan. Pemerintah telah menetapkan target bauran energi baru terbarukan (EBT) sebesar 23% pada tahun 2025, yang memerlukan langkah konkret, termasuk kebijakan strategis di berbagai sektor. Salah satu kebijakan penting adalah perubahan alokasi subsidi energi untuk lebih mendukung pengembangan dan adopsi EBT. Penelitian ini menunjukkan bahwa transisi energi membutuhkan persiapan matang di berbagai aspek, seperti kesadaran masyarakat, dukungan teknologi, dan kebijakan yang mendukung program ini. Posisi strategis Kementerian Keuangan menjadi kunci dalam mendorong perubahan kebijakan subsidi, termasuk memasukkan komponen EBT dalam pengelolaan anggaran negara. Hal ini sejalan dengan peran Kementerian Keuangan sebagai pengelola APBN yang bertanggung jawab atas alokasi dana yang mendukung keberlanjutan energi. Transisi energi bukan hanya langkah untuk memenuhi komitmen global terhadap mitigasi perubahan iklim, tetapi juga untuk memastikan ketersediaan energi bagi generasi mendatang. Dengan potensi sumber daya alam yang melimpah, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pelopor dalam implementasi EBT. Dukungan kebijakan subsidi yang memadai, terutama untuk sektor energi baru terbarukan, dapat mempercepat adopsi teknologi ramah lingkungan dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam mewujudkan bauran energi yang lebih berkelanjutan. Pengurangan alokasi APBN terhadap subsidi BBM dan menggantinya dengan subsidi EBT. Atau bisa jadi menghapus subsidi BBM dan secara penuh dipindah ke EBT. Hal ini dilakukan untuk mendorong transisi energi serta mengantisipasi krisis energi dan isu global tentang perubahan iklim yang berdampak pada SDA tidak terbarukan. Peran pemerintah perlu ditekankan untuk mendorong perubahan kebiasaan masyarakat dalam penggunaan bahan bakar.</p><p><strong>D.</strong> <strong>Referensi</strong></p><p>Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. (n.d.). Pemerintah optimistis EBT 23% tahun 2025 tercapai. Diakses pada 03 November 2024, dari <a href="https://www.esdm.go.id/id/berita-unit/direktorat-jenderal%20ketenagalistrikan/pemerintah-optimistis-ebt-23-tahun-2025-tercapai">https://www.esdm.go.id/id/berita-unit/direktorat-jenderal ketenagalistrikan/pemerintah-optimistis-ebt-23-tahun-2025-tercapai</a></p><p>Kenaikan, T., Negara, P., Pajak, B., &amp; Daya, S. (2024). <a href="http://www.jdih.kemenkeu.go.id./"><em>www.jdih.kemenkeu.go.id</em>.</a> <em>2023</em>.</p><p>Pipit Muliyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, T. (2020). <em>Journal GEEJ</em>, <em>7</em>(2), 32–39.</p><p>Van de Graaf, T., &amp; Sovacool, B. K. (2020). Global Energy Politics Thijs Van de Graaf and. <em>John Wiley &amp; Sons</em>, <em>April</em>.</p><p><em>Jaga Daya Beli, Menteri ESDM Targetkan Alokasi Subsidi Energi 2024 Rp186,9 Triliun</em>. (2024, January 15). esdm.go.id. Retrieved December 6, 2024, from <a href="https://www.esdm.go.id/en/media-center/news-archives/jaga-daya-beli-menteri-esdm-targetkan-alokasi-subsidi-energi-2024-rp1869-triliun-">https://www.esdm.go.id/en/media-center/news-archives/jaga-daya-beli-menteri-esdm-targetkan-alokasi-subsidi-energi-2024-rp1869-triliun-</a></p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=e49070f3bc16" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Rancangan Konsultasi Bersama Dosen Pembimbing]]></title>
            <link>https://medium.com/@farahdinasofianingrum/rancangan-konsultasi-bersama-dosen-pembimbing-b9f62b22f961?source=rss-1f80da2e2103------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/b9f62b22f961</guid>
            <dc:creator><![CDATA[Farahdina Sofianingrum]]></dc:creator>
            <pubDate>Thu, 05 Dec 2024 17:27:18 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2024-12-11T00:37:00.079Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>#PembelajaranMandiri #MingguKe-12 #PolicyTheoryAnalysis</p><p>Kegiatan pada minggu ini adalah membuat rancangan position paper yang disesuaikan dengan koreksi draft pertama. Dengan demikian, berikut beberapa catatan dari dosen mengenai apa saja yang perlu saya perbaiki:</p><ol><li>Di bagian pendahuluan ini, agar ditambahkan metodologi yang digunakan ! Metodologi ini digunakan secara konsisten dan disebutkan mulai dari pendahuluan hingga kesimpulan.</li><li>Dalam pembahasan, isu yang dianalisis harus dielaborasi lebih detail dan tajam.</li><li>Sejak dari pengantar/pendahuluan hingga ke pembahasan, konteks yang berkaitan dengan isu kebijakan harus sudah nampak.</li><li>Dalam pembahasan, isu yang dianalisis harus dielaborasi lebih detail dan tajam.</li><li>Agar tidak terkesan klaim, maka harus ada sumber informasi dan data yang digunakan, sehingga kebutuhan akan referensi menjadi penting.</li><li>Dalam kesimpulan harus jelas alternatif kebijakan baru yang diusulkan yang didasarkan pada counter argumen.</li><li>Harap disusun daftar referensi dan silabus individual (silabus individual memuat kegiatan yang kamu lakukan setiap minggu dalam menyusun position paper)</li></ol><p>Ketujuh poin tersebut saya gunakan sebagai acuan dalam merevisi position paper untuk dikumpulkan sebagai draft 3.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=b9f62b22f961" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Review Jurnal “Efektivitas Penerapan Kebijakan Subsidi Bahan Bakar Minyak”]]></title>
            <link>https://medium.com/@farahdinasofianingrum/review-jurnal-efektivitas-penerapan-kebijakan-subsidi-bahan-bakar-minyak-6f22762dc2d3?source=rss-1f80da2e2103------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/6f22762dc2d3</guid>
            <dc:creator><![CDATA[Farahdina Sofianingrum]]></dc:creator>
            <pubDate>Thu, 05 Dec 2024 17:00:32 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2024-12-11T00:37:22.542Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>#TinjauanPustaka #MingguKe-12 #PolicyTheoryAnalysis</p><p>Keputusan pemberian subsidi ditempatkan sebagai alternatif utama oleh pemeritah atas proses industrialisasi dalam negeri, khususnya di negara berkembang pengekspor bahan bakar minyak. (Sampe, 2023) Harapannya masyarakat golongan menengah ke bawah masih dapat menjangkau dan merasakan manfaatnya. Namun, kebijakan pemberian subsidi menuai beberapa pandangan yang berbeda. Terdapat sekelompok orang yang setuju karena urgensinya yang jelas. Sedangkan, kelompok masyarakat lain menilai poin ini banyak dimanfaatkan oleh pihak elit untuk melakukan kecurangan dalam mengupayakan kepentingan pribadi mereka.</p><p>Konsep subsidi ini mengedepankan kepentingan rakyat dalam memproduksi atau mengkonsumsi produk atau jasa untuk mencapai tujuan politik dan ekonomi tertentu. Berangkat dari sini, pemerintah membayar sebagian atau lebih biaya produksi untuk mengurangi beban yang akan dibayarkan oleh rakyat nantinya. Singkatnya, terdapat intervensi pemerintah terhadap pembayaran khususnya bahan bakar minyak yang beredar. Program ini dilaksanakan untuk mendukung proses berlangsungnya keseimbangan kehidupan di sebuah negara, seperti Indonesia.</p><p>Adanya program subsidi BBM di mulai sejak pemerintahan Soeharto yang berjalan sangat baik pada saat itu. Sebab, Indonesia masih menjadi pengekspor minyak mentah sehingga berperan dalam menstabilkan harga pasar minyak dunia. Namun, sejak tahun 2003 tidak lagi menjadi eksportir aktif yang mengharuskan Indonesia melakukan penyesuaian bentuk subsidi. Pertamina, yang awalnya dikenal sebagai produsen tunggal minyak bumi di Indonesia, pernah memegang peran strategis dalam memonopoli pasokan dan distribusi minyak bumi di dalam negeri. Bahkan, di masa kejayaannya, Pertamina tidak hanya memenuhi kebutuhan domestik tetapi juga menguasai pasar ekspor minyak bumi dunia. Prestasi ini membawa Indonesia ke puncak kepemimpinan sebagai Ketua Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC). Cikal bakal perusahaan ini telah dimulai sejak tahun 1950-an dan secara resmi bertransformasi menjadi perusahaan nasional seperti yang dikenal saat ini pada tahun 1968. Namun, dinamika industri minyak bumi dan perubahan kebutuhan energi global telah mengubah peran Pertamina secara signifikan sejak awal tahun 2000-an. Posisi Indonesia sebagai pengekspor minyak bumi mulai surut seiring dengan menurunnya cadangan minyak di dalam negeri dan meningkatnya konsumsi energi domestik. Pertamina, yang dahulu menjadi simbol kekuatan ekspor Indonesia, kini harus beralih menjadi pengimpor minyak bumi untuk memenuhi kebutuhan energi nasional yang terus meningkat. Dalam kondisi ini, Pertamina menghadapi tantangan besar untuk menjaga ketersediaan produksi minyak bumi di pasar domestik sekaligus memastikan stabilitas pasokan energi. Langkah-langkah seperti peningkatan efisiensi operasional, eksplorasi sumber energi baru, serta diversifikasi energi menjadi prioritas utama bagi perusahaan ini. Transformasi Pertamina juga menegaskan pentingnya adaptasi terhadap perubahan pasar energi global agar tetap relevan dan mendukung kemandirian energi Indonesia.</p><p>Dilihat dari sisi efek subsidi terhadap konsumen, banyaknya ketidaktepatan sasaran di masyarakat. Banyak konsumen merupakan golongan menengah atas memanfaatkan subsidi BBM ini sebagai ladang empuk untuk mendukung bisnisnya. Selain itu, gaya hidup hedonism mereka juga kebanyakan menggunakan BBM subsidi ini, contohnya penggunaan <em>waterheater dan air conditioner.</em> Sedangkan, masyarakat menengah ke bawah hanya memanfaatkannya sebagai energi untuk memasak dan menyelaakan lentera. Selanjutnya, terjadinya kelangkaan stok minyak bumi di pasar domestik. Hal ini terjadi karena dilakukannya penimbunan. Fenomena yang memanfaatkan adanya subsidi yang menyebabkan harga rendah dalam negeri sehingga BBM dijual secara illegal ke luar negeri dengan harga normal atau bahkan lebih tinggi. Buntutnya, dimungkinkan terjadi kelangkaan stok minyak bumi di pasar domestik menyebabkan kenaikan harga BBM, yang membuat kebijakan subsidi BBM tidak lagi efektif untuk membantu konsumen, terutama masyarakat miskin. Subsidi ini justru lebih menguntungkan produsen dan membebani anggaran pemerintah. Seperti yang diungkapkan Dawe (1993), intervensi pemerintah untuk menstabilkan harga sering kali gagal, sehingga subsidi BBM dapat membawa dampak negatif bagi masyarakat yang seharusnya menjadi prioritas.</p><p>Referensi</p><p>Sampe, S. (2023). Efektivitas Penerapan Kebijakan Subsidi Bahan Bakar Minyak. <em>Jurnal Administrasi Bisnis</em>, <em>13</em>(1), 43–49. <a href="https://doi.org/10.35797/jab.13.1.43-49">https://doi.org/10.35797/jab.13.1.43-49</a></p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=6f22762dc2d3" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Pentingnya Kesepakatan Global dalam Isu Lingkungan dan Perubahan Iklim]]></title>
            <link>https://medium.com/@farahdinasofianingrum/diskusi-mengenai-pentingnya-kesepakatan-global-9179d20a5da5?source=rss-1f80da2e2103------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/9179d20a5da5</guid>
            <dc:creator><![CDATA[Farahdina Sofianingrum]]></dc:creator>
            <pubDate>Wed, 04 Dec 2024 22:41:04 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2024-12-11T00:37:38.734Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>#PembelajaranMandiri #MingguKe-11 #PolicyTheoryAnalysis</p><p>Pada sesi ini, saya melakukan pembelajaran mandiri dengan mengikuti sesi diskusi yang mengangkat topik linear dengan isu position paper. Membahsan mengenai norma global, isu lingkungan, dan perubahan iklim.</p><p>Lingkungan dalam perubahan iklim merupakan isu yang menjadi perhatian seluruh dunia. Semuanya memiliki tanggung jawab yang sama dalam mengatasi permasalahan ini. Aksi nyata dapat diwujudkan melalui kerjasama. Contohnya, diadakannya praktik koordinasi kebijakan dan tindakan yang dilakukan oleh beberapa negara dengan didasarkan pada prinsip-prinsip inklusivitas, kesetraan, dan perasaan tanggungjawab. Nantinya, peran yang dijalankan tentu saja berbeda sesuai dengan kemampuan kontribusi (kapasitas) masing-masing dalam merespon. Hal ini dinilai efektif untuk menyelesaikan tantangan secara berkeadilan. Penetapan kesepakatan dapat berbentuk kegiatan formal maupun informal fokus dengan struktur global maupun regional. Kesepakatan global ini diharapkan dapat menjadi suatu perjanjian yang mengikat sehingga menghasilkan kerangka kerja yang dapat dilembagakan melalui aturan dan tanggung jawab bersama.</p><p>Output yang diharapkan dari kegiatan di atas adalah adanya kesepakatan global. Kesepakatan global menjadi penting karena perubahan iklim tidak mengenal batas negara. Gas rumah kaca yang dilepaskan di satu wilayah akan berdampak ke seluruh dunia. Negara-negara maju, yang secara historis berkontribusi lebih besar terhadap emisi karbon, memiliki tanggung jawab moral untuk mendukung negara berkembang dalam transisi ke energi bersih dan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim. Tanpa solidaritas dan komitmen bersama, upaya individual dari negara-negara tidak akan cukup untuk mencapai target global. Selain itu, urgensi kesepakatan global juga terletak pada kebutuhan untuk memastikan keadilan iklim. Negara-negara kecil dan berkembang sering kali menjadi yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim, meskipun kontribusi mereka terhadap emisi global relatif kecil. Dengan adanya kesepakatan global, sumber daya dapat dialokasikan secara adil untuk mendukung mereka yang paling terdampak. Hal ini tidak hanya menjadi langkah etis, tetapi juga strategis untuk menjaga stabilitas sosial, ekonomi, dan politik dunia di tengah ancaman perubahan iklim yang semakin nyata.</p><p>Kesepakatan tersebut dapat berupa mekanisme regulatori yang diatur oleh negara, bersifat mandatori dan merupakan peraturan mengikat. Ataupun kebijakan dengan mekanisme governance yang diatur dengan multistakeholder terkait, misal perusahaan, NGO, pemerintah daerah dengan menjunjung sifat volunteri dengan risiko yang telah diketahui masing-masing.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=9179d20a5da5" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Menelisik Bacaan Institusionalime dalam Buku “Theory and Methods in Political Science”]]></title>
            <link>https://medium.com/@farahdinasofianingrum/menelaah-macam-institusionalime-1c766487b413?source=rss-1f80da2e2103------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/1c766487b413</guid>
            <dc:creator><![CDATA[Farahdina Sofianingrum]]></dc:creator>
            <pubDate>Wed, 04 Dec 2024 12:48:43 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2024-12-11T00:38:01.107Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>#TinjauanPustaka #MingguKe-11 #PolicyTheoryAnalysis</p><p>Pada akhir tahun 1980 institusionalisme muncul sebagai wajah baru yang mengupas keterbatasan internal dan pendekatannya menjadi lebih jelas. Setelah sempat menjadi kabar burung di tahun 1950 lalu. Institusionalisme tradisional dianggap memeiliki keterbatasan dalam hal ruang lingkup dan metode yang erat kaitannya dengan lembaga pemerintahan.</p><p>Dalam pendekatan ini, institusi dipahami sebagai perilaku dinamis yang membentuk suatu pola. Institusionalisme modern melihat negara sebagai bahan kajian yang penting. Para tokohnya tidak hanya terpaku pada konstitusi secara formal tetapi juga memerhatikan hubungan institusi terhadap individu. Hubungan tersebut dapat diartikan sebagai intekasi timbal balik antara keduanya. Singkatnya, institusionalisme merupakan sepaket gagasan mengenai hubungan antara karakteristik kelembagaan dengan agensi politik, kinerja, dan perubahan. Mengedepankan peran institusi dalam menjelaskan politik itu sendiri tentang bagaimana lembaga membentuk perilaku dan hasil politik.</p><p>Teori ini memiliki tiga pembagian yaitu institusionalisme normatif, pilihan rasional, dan historis. Ketiganya memiliki makna yang berbeda menurut benang merah masing-masing. Pertama, institusionalisme normatif yang fokus pada perilaku politik yang dipengaruhi oleh norma dalam lembaga-lembaga politik. Selanjutnya, pilihan rasional merupakan tindakan politik yang didasarkan pada kalkulasi risiko paling sedikit atas konsekuensi yang dia dapatkan. Dapat disimpulkan bahwa aktor menginginkan keuntungan yang maksimal. Terakhir, institusionalisme historis yaitu tindakan yang dilakukan atas dasar kesejarahan di masa lalu. Pola kelembagaan ini biasanya akan terus berulang di masa yang akan datang. (Lowndes et al., 2018)</p><p>Referensi</p><p>Lowndes, V., Marsh, D., Stoker, G., Editors, S., Peters, B. G., Pierre, J., &amp; Stoker, G. (2018). <em>Political Analysis 4th Edition</em>. 125–141.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=1c766487b413" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Energi berperan sebagai Socio- technical system]]></title>
            <link>https://medium.com/@farahdinasofianingrum/energi-berperan-sebagai-socio-technical-system-3fdfe6f0f2e5?source=rss-1f80da2e2103------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/3fdfe6f0f2e5</guid>
            <dc:creator><![CDATA[Farahdina Sofianingrum]]></dc:creator>
            <pubDate>Sun, 17 Nov 2024 04:51:32 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2024-12-11T00:38:31.790Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>#PembelajaranMandiri #MingguKe-10 #PolicyTheoryAnalysis</p><p>Kelas politik energi kali ini membahas mengenai energi sebagai sistem, yaitu suatu kesatuan yang saling menghubungkan berbagai sektor. Komponen tersebut saling berkaitan dan membentuk suatu pola. Contoh konkretnya dapat dilihat dari kehidupan masa Kerajaan Majapahit, seluruh aktivitas transportasinya tidak ada yang menggunakan energi sehingga letak kerajaannya berada di pinggir sungai untuk memudahkan aktivitas melalui perahu. Namun, seiring berjalannya waktu, masa itu telah tergantikan dengan adanya kemajuan teknologi dalam mengolah energi seperti pemakaian kereta uap. Contoh selanjutnya yaitu kebebasan setiap orang untuk bekerja atau bersekolah dengan jarak yang jauh dari rumah. Berbeda dengan jaman dahulu yang semua aktivitas hanya bisa dilakukan di sekitar rumah. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa energi dapat menentukan sebuah praktek sosial.</p><p>Dosen menjelaskan mengenai energi sebagai sebuah sistem kompleks. Singkatnya, energi dapat ditelisik lebih rinci menjadi infrastruktur sosial, infrastruktur permintaan, dan infrastruktur suplai. Ketiganya memiliki penjabaran masing-masing. Dimulai dari infrastruktur sosial yang mana energi ditempatkan sebagai model pertumbuhan ekonomi dan standar hidup. Semakin banyak energi digunakan, maka kualitas hidup mereka juga bertambah. Analoginya seperti manusia yang perlu makan, semakin banyak manusia makan dengan gizi yang baik maka kesehatan mereka terjamin. Selanjutnya, energi juga berperan dalam melahirkan hukum atau aturan main, serta regulasi yang bisa mengatur seluruh proses produksi hingga distribusi energi. Selanjutnya, mengenai infrastruktur suplai, membahasa mengenai sumber energi uatam (bagaimana energi tersebut dapat dipakai nantinya), serta menelaaah sistem konversi dan transportasinya. Terakhir mengenai insfrastruktur permintaan mengengai energi sebagai penggerak utama, membentuk populasi lingkungan dan menarik konsumen. Secara garis besar, energi berperan sebagai Socio- technical system: sistem energi bukan semata-mata teknologi semata tapi juga melibatkan aspek sosial yang kompleks.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=3fdfe6f0f2e5" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Mengulik Makna Energi Beserta Wacana Transisinya]]></title>
            <link>https://medium.com/@farahdinasofianingrum/mengulik-makna-energi-beserta-wacana-transisinya-dc32d0d4da6f?source=rss-1f80da2e2103------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/dc32d0d4da6f</guid>
            <dc:creator><![CDATA[Farahdina Sofianingrum]]></dc:creator>
            <pubDate>Sat, 16 Nov 2024 09:17:42 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2024-12-11T00:38:50.070Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>Mengulik Makna Energi Beserta Wacana Transisinya</p><p>#TinjauanPustaka #Minggu Ke-10 #PolicyTheoryAnalysis</p><p>Energi merupakan komponen utama yang dibutuhkan manusia dalam proses melakukan aktivitas. Seluruh kegiatan mereka pasti membutuhkan energi sebagai sumber utamanya. Lalu, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan energi?</p><p>Selama ini, energi ditafsirkan sebagai minyak dan bahan bakar. Padahal definisi energi lebih luas daripada sekadar satu atau dua kata. Energi berasal dari Bahasa Yunani kuno yang dikembangkan oleh filsuf Aristoteles. Dalam teorinya, energi berarti aktivitas dalam pekerjaan. Istilah ini memvisualkan proses yang menghasilkan perubahan seperti gerak, perputaran dan korpus dalam sistem yang terpengaruh. Proses tersebut dapat dicontohkan dalam kegiatan angin meniup layar, atau minyak menghangatkan rumah. Pada umumnya, energi digunakan untuk berpindah tempat, menghasilkan cahaya, dan mengubah bentuk. (Van de Graaf, T., &amp; Sovacool, B. K. (2020).</p><p>Fosil termasuk dalam menyumbang energi terbesar yang paling banyak dikenal. Hal ini karena fosil telah menjadi klaster utama dalam sektor kekayaan, kenyamanan, dan kemudahan akses hingga saat ini. Pendistribusiannya yang mudah menjadi alasan kuat untuk tetap menggunakannya. Pemanfaatannya tergolong serbaguna dan harganya pun lebih murah dibanding dengan sumber energi lain. Selain itu, penggunaan sumber energi fosil ini mengalami peningkatan selama dua dekade terakhir. Semenjak perang dunia kedua, energi fosil menjadi eksis dengan berbagai kelebihan yang dimilikinya. Namun, penggunaaan fosil mempunyai efek samping seperti peningkatan polusi dan rusaknya eksosistem alam. Tidak hanya itu, sumber daya fosil ini juga dapat habis seiring berjalannya waktu. Ketersediaannya semakin lama akan habis karena ekspoitasi yang berlebihan. Dampaknya terhadap keberlangsungan lingkungan juga tidak main-main. Dengan demikian, keadaan tersebut menginisiasi transisi energi untuk segera dilakukan.</p><p>Transisi energi dari fosil menjadi energi baru dan terbarukan (EBT) bukan lagi menjadi angan. Banyak sekali keuntungan yang bisa didapatkan dengan adanya transisi energi. Ketersediaan sumber EBT tidak perlu dikhawatirkan. Selain itu, EBT tidak terbatas pada geografisnya, seperti air, angin, dan cahaya matahari tersedia di mana pun kita berada. Walaupun demiikian, memang pengelolaan EBT ini masih dalam upaya. Sebab, teknologi yang digunakan pun memiliki standar yang tinggi.</p><p>Adanya transisi energi ini perlu persiapan yang matang. Potensi pergeseran peran energi fosil akan memengaruhi tiga hal pokok seperti sistem energi dunia, hubungan kerjasama antar negara, dan politik tata kelola energi. Maka dari itu, transisi ini perlu didukung dengan banyak aspek yang ditujukan untuk mempercepat program.</p><p>Referensi :</p><p>Van de Graaf, T., &amp; Sovacool, B. K. (2020). Global Energy Politics Thijs Van de Graaf and. <em>John Wiley &amp; Sons</em>, <em>April</em>.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=dc32d0d4da6f" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Silabus dan Position Paper]]></title>
            <link>https://medium.com/@farahdinasofianingrum/position-paper-1989f7041def?source=rss-1f80da2e2103------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/1989f7041def</guid>
            <dc:creator><![CDATA[Farahdina Sofianingrum]]></dc:creator>
            <pubDate>Sun, 03 Nov 2024 13:55:55 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2024-12-11T00:39:07.586Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Pergeseran Subsidi dalam Negeri untuk Mendukung Transisi Energi Baru dan Terbarukan</strong></p><p>#PolicyTheoryAnalysis</p><p>Analisis <strong>untuk</strong> pasal 4 poin 2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 2 tahun 2024 tentang tata cara perhitungan persentase tertentu atas peningkatan belanja subsidi energi dan/atau kompensasi yang dikenakan terhadap kenaikan penerimaan negara bukan pajak sumber daya alam yang dibagihasilkan.</p><p><strong>A.</strong> <strong>Pendahuluan</strong></p><p>Dalam rangka menanggapi isu perubahan iklim dunia, pemerintah harus mencari solusi untuk mengantisipasi terjadinya krisis energi, khususnya energi tidak terbarukan. Energi merupakan elemen terbesar kebutuhan manusia yang harus dipenuhi. Setiap aktivitas pasti membutuhkan energi untuk bergerak dan berpindah tempat, baik untuk bekerja, bersekolah, maupun lainnya. Namun, saat ini Indonesia masih menggunakan energi tidak terbarukan seperti bahan bakar yang berasal atau diolah dari minyak bumi. Hal ini tentu tidak sejalan dengan target pencapaian bauran energi nasional dari Energi Baru Terbarukan (EBT) sebesar 23% pada tahun 2025.</p><p>Pemerintah harus segera mengambil langkah konkret dalam mengantisipasi krisis energi dan mendukung bauran EBT. Upaya yang dapat dilakukan untuk permasalahan ini seperti penugasan kepada beberapa segmen kementerian sesuai bidangnya. Salah satunya kementerian keuangan yang perlu mengubah kebijakan terkait penggunaan APBN untuk subsidi energi. Tercantum dalam pasal 4 poin 2 peraturan menteri keuangan Republik Indonesia nomor 2 tahun 2024 tentang tata cara perhitungan persentase tertentu atas peningkatan belanja subsidi energi dan/atau kompensasi yang dikenakan terhadap kenaikan penerimaan negara bukan pajak sumber daya alam yang dibagihasilkan yang berbunyi subsidi energi dan/ atau kompensasi energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: subsidi Jenis BBM Tertentu; subsidi LPG Tabung 3 Kg; subsidi Listrik; kompensasi BBM; dan kompensasi Listrik. Pasal tersebut menjelaskan bahwa subsidi diberikan untuk bahan bakar minyak (BBM). Padahal, energi ini tidak memiliki cadangan yang cukup untuk kehidupan di masa yang akan datang. Dengan adanya isu krisis energi, maka diharapkan Indonesia segera menetapkan kebijakan yang mendukung transformasi energi baru dan terbarukan. Maka, solusi yang dapat dipilih yaitu mengubah kebijakan mengenai subsidi dengan menambah komponen energi baru dan terbarukan dalam pasal di atas. Hal ini diharapkan turut mendukung pencapaian kesepakatan global nantinya.</p><p><strong>B.</strong> <strong>Pembahasan</strong></p><p>1. <strong><em>Latar Belakang</em></strong></p><p>Position paper ini disusun dalam rangka menanggapi fenomena penipisan sisa cadangan energi tidak terbarukan. Isu global mengenai perubahan iklim dunia akan berpengaruh terhadap kestabilan alam, salah satunya energi tidak terbarukan. Secara sadar, pemerintah perlu melakukan aksi dalam memitigasi adanya krisis energi. Proyeksi kegunaan energi untuk masa depan tentunya perlu disiapkan mulai dari sekarang. Sebab, setiap warga negara berhak menikmati potensi alam sesuai kegunaan.</p><p>Permasalahan yang sedang menjadi diskursus belakangan yaitu eksploitasi sumber daya alam tidak terbarukan secara besar-besaran. SDA merupakan komponen dalam menyediakan energi. Penggunaan energi fosil juga semakin mendorong pembenaran isu perubahan iklim dunia. Maka, dapat dikorelasikan dengan merujuk terjadinya krisis energi, maka cadangan tersebut diproyeksikan habis dalam kurun waktu yang lebih singkat.</p><p>Dengan berbagai pertimbangan, tentunya pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan yang mendukung transformasi energi baru dan terbarukan. Di Indonesia masih minim adanya energi ini. Padahal, dengan sumber daya alam yang memadai tentu dapat dengan mudah memproduksi EBT secara massal. Selain itu, sumber daya manusia juga dapat turut andil dalam mendukung penentuan kebijakan. Tidak terkecuali pemerintah sebagai <em>policy maker</em>. Dalam <em>paper </em>ini membahas secara khusus mengenai kementrian keuangan RI dalam menentukan alokasi subsidi untuk EBT.</p><p>2. <strong><em>Posisi Penulis</em></strong></p><p>Penulis menempatkan diri sebagai menteri keuangan. Hal ini dipilih karena beberapa alasan. Pertama, posisi KEMENKEU dinilai strategis karena dapat mengubah kebijakan secara langsung dengan pertimbangan APBN. Menteri keuangan bertanggungjawab secara penuh dalam mengelola keuangan negara. Kedua, hubungan mitigasi dengan APBN sangatlah kuat. Segala permasalahan ini dapat diselesaikan dengan mengalokasi dana ke program yang dicanangkan, yaitu subsidi energi baru dan terbarukan. Terakhir, terdapat pada pasal 4 poin 2 di peraturan menteri keuangan Republik Indonesia nomor 2 tahun 2024 tentang tata cara perhitungan persentase tertentu atas peningkatan belanja subsidi energi dan/atau kompensasi yang dikenakan terhadap kenaikan penerimaan negara bukan pajak sumber daya alam yang dibagihasilkan yang belum mencantumkan Dengan demikian, sebagai menteri keuangan tentu dapat mengambil kendali dalam perencanaan program hingga menetapkan kebijakan baru.</p><p><strong>C.</strong> <strong>Counter Arguments</strong></p><p>Pada kebijakan tersebut belum memuat adanya subsidi untuk EBT. Padahal, solusi ini dapat diandalkan untuk mendukung transformasi energi baru dan terbarukan di Indonesia. Adanya subsidi dapat mendorong masyarakat untuk lebih cepat beralih ke penggunaan EBT.</p><p><strong>D. Kesimpulan</strong></p><p>Pengurangan alokasi APBN terhadap subsidi BBM dan menggantinya dengan subsidi EBT. Atau bisa jadi menghapus subsidi BBM dan secara penuh dipindah ke EBT. Hal ini dilakukan untuk mendorong transisi energi serta mengantisipasi krisis energi dan isu global tentang perubahan iklim yang berdampak pada SDA tidak terbarukan.</p><p>E. Link Silabus</p><p><a href="https://docs.google.com/document/d/1ck53SSMI-x7AmmV-usNy1-ZuUAeXrXhTBOshgREJMmk/edit?pli=1&amp;tab=t.0">https://docs.google.com/document/d/1ck53SSMI-x7AmmV-usNy1-ZuUAeXrXhTBOshgREJMmk/edit?pli=1&amp;tab=t.0</a></p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=1989f7041def" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
    </channel>
</rss>