<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0" xmlns:cc="http://cyber.law.harvard.edu/rss/creativeCommonsRssModule.html">
    <channel>
        <title><![CDATA[Stories by M Dikri Fauzi on Medium]]></title>
        <description><![CDATA[Stories by M Dikri Fauzi on Medium]]></description>
        <link>https://medium.com/@fdikri102?source=rss-58c0d03da53a------2</link>
        <image>
            <url>https://cdn-images-1.medium.com/fit/c/150/150/1*LDJ3fJxchAn-UjN6ExjV-w.png</url>
            <title>Stories by M Dikri Fauzi on Medium</title>
            <link>https://medium.com/@fdikri102?source=rss-58c0d03da53a------2</link>
        </image>
        <generator>Medium</generator>
        <lastBuildDate>Sun, 22 Nov 2026 16:41:27 GMT</lastBuildDate>
        <atom:link href="https://medium.com/@fdikri102/feed" rel="self" type="application/rss+xml"/>
        <webMaster><![CDATA[yourfriends@medium.com]]></webMaster>
        <atom:link href="http://medium.superfeedr.com/" rel="hub"/>
        <item>
            <title><![CDATA[Kini Siuman, Penjaga Konstitusi.]]></title>
            <link>https://medium.com/@fdikri102/kini-siuman-penjaga-konstitusi-7e67e883f0b9?source=rss-58c0d03da53a------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/7e67e883f0b9</guid>
            <category><![CDATA[konstitusi]]></category>
            <category><![CDATA[pikiran]]></category>
            <category><![CDATA[reformasi]]></category>
            <category><![CDATA[politik]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[M Dikri Fauzi]]></dc:creator>
            <pubDate>Sat, 11 Jan 2025 14:24:42 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2025-01-11T14:24:42.533Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p><em>Pucuk dicinta ulam pun tiba.</em></p><p>Sebuah peribahasa yang rasanya tepat digunakan untuk mengulas soal kondisi demokrasi Indonesia hari ini. Setelah sempat digegerkan oleh isu kenaikan PPN menjadi 12 persen, rakyat Indonesia dapat bernapas lega berkat keseriusan setiap individu yang dengan lantang menolak kenaikan pajak. Kementerian Keuangan dibawah pimpinan Bu Sri Mulyani, memutuskan untuk menunda kenaikan pajak dan hanya menerapkan kenaikannya pada barang mewah saja. Tidak sedikit pihak yang skeptis terhadap sikap pemerintah, menduga bahwa ini adalah upaya membuat masyarakat “merasa menang” dan meredam amarah masyarakat.</p><p>Kemudian sampailah kita pada kenyataan itu, bahwa kini Presidential Threshold yang selama ini membuat kita tersisih sebagai rakyat Indonesia, sirna ketika palu Hakim Konstitusi menyentuh alasnya dan menetapkan bahwa <strong>Presidential Threshold bertentangan dengan Konstitusi, inkrah.</strong> Hari bersejarah bagi demokrasi yang ada di negeri ini, 2 Januari 2025 adalah hari baru. Hari ketika kita bisa melihat ragam wajah dari putra-putri terbaik bangsa. Rakyat bebas memilih dan boleh punya preferensi. Kini, masyarakat tidak lagi harus memilih pasangan hasil kawin paksa dari partai dan elit negara.</p><p>Pasca kejatuhan Soeharto, bapak pembangunan, berturut-turut Presiden Republik Indonesia dipilih melalui perwakilan rakyat di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Sidang MPR dahulu sempat dianggap “mewakili” rakyat walau pada praktiknya perlu disadari banyaknya lobi-lobi dibalik layar. Lantas setelah Presiden ke-5, Megawati Soekarnoputri, kita akhirnya menghadapi Pemilihan Umum yang Langsung di tahun 2003. Namun, para anggota dewan kala itu masih terlalu muda membaca kebutuhan Republik ini, mereka memutuskan untuk membatasi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden berdasarkan perolehan suara di Legislatif.</p><p>Demokrasi Indonesia — Perjuangan, Golongan Karya, dan Persatuan Pembangunan. Ketiganya adalah Partai dengan perolehan kursi mayoritas, masing-masing dengan perolehan 152 kursi, 120 kursi dan 58 kursi per 462 kursi yang tersedia. Keseluruhan Koalisi mencapai persentase suara 71,64% akan sangat mudah menetapkan sesuatu tanpa perlu babibu. Saat itulah Presidential Threshold (PT), lahir sebagai upaya menghadirkan rasa paripurna sebagai pemenang pemilu legislatif, memastikan tak ada yang boleh mengalahkan ketiganya. Alasannya sederhana, agar tidak ada “terlalu” banyak pasangan calon.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*eptHNkhil95BBKe2UvfY3Q.png" /><figcaption>POV: Melawan Bos Besar, anak Bung Karno.</figcaption></figure><p>Naas, bukannya mendapatkan keuntungan dari penerapan PT ini. PDI-Perjuangan justru harus menelan pil pahit yang terjadi di tahun setelahnya. Megawati Soekranoputri telak terkena <em>uppercut</em> dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang kala itu menjabat sebagai eks-Menkopolhukam. Sesudahnya ada banyak sekali korban dari PT ini, Rizal Ramli misalnya, ia adalah Menteri Koordinator Maritim dan Investasi 2015/2016. Dirinya didukung oleh 12 Partai Politik yang mendeklarasikan diri sebagai Blok Perubahan. Tetapi sayang, tak sampai suara yang dibawa, hanya membawa 11,88% suara sedangkan keinginan ini terbentur standar yang kala itu masih harus memenuhi setidaknya 20% suara sah nasional.</p><p>Kembali pada konteks hari ini, akhirnya setelah 30 kali percobaan untuk banding ke Mahkamah Konstitusi (MK), gelanggang politik Indonesia menjadi memiliki warna yang sangat berbeda. Beberapa mungkin menyanjung kawan-kawan dari UIN sebagai bentuk rasa hormat dan syukur atas putusan MK. Akan tetapi, lebih jauh dapat kita refleksikan momentum ini sebagai titik balik reformasi. Perlu diingat, <strong>#ReformasiDiKorupsi</strong> yang pernah santer pada 2019 silam setidaknya dapat diklaim sebagai <strong>vaksin </strong>dari kekosongan ide dalam alam pikir mahasiswa.</p><p>Sejatinya, secara kronologis Presidential Threshold mengalami beberapa masa perubahan dan penyesuaian. Seringkali sesuai selera penguasa, jangan heran bila kepentingan politik tidak terakomodasi, lantas digonta-ganti sesuai kebutuhan terbaru para kuasa — yang juga baru — untuk menghadirkan “barang” baru. Setidaknya peraturan terkait PT berganti 3 kali karena alasan yang berbeda-beda.</p><ul><li>Pertama, Penetapan PT untuk Pemilu 2004, <br><em>Formasi DPR 3 terbesar: PDI-P (152/462| 33,12%), Golkar (120/462| 25,97%), PPP (58/462| 12,55%).</em><br><em>“Pasangan calon presiden dan wakil presiden, hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, yang memperoleh sekurang-kurangnya 15 persen jumlah kursi DPR atau 20 persen dari perolehan suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR,” <br></em>Pasal 5 Ayat (4) UU Nomor 23 Tahun 2003. tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.</li><li>Kedua, Pemilu 2009.<br><em>Pasangan calon presiden dan wakil presiden dapat diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki sekurang-kurangnya 25 persen kursi di DPR atau 20 persen suara sah nasional dalam Pemilu Legislatif.</em> <strong>Revisi Pertama, UU Nomor 42 Tahun 2008.</strong><br>Pada masa inilah Rizal Ramli gagal berkontestasi menjadi Calon Presiden.</li><li>Ketiga, Pemilu 2014. <br>Para penguasa memilih untuk masih mengacu ke UU Nomor 42 Tahun 2008.</li><li>Keempat, Pemilu 2019.<br><em>Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu Anggota DPR periode sebelumnya. </em><strong>Revisi Kedua, Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.</strong></li></ul><p>Perlu digarisbawahi, pada Revisi Kedua ini terdapat signifikansi yaitu jika selama ini UU yang mengatur tentang Pemilihan Umum mengacu pada nomenklatur “Pemilu Legislatif” akan tetapi pada Pemilu 2019 telah ditetapkan bahwa ada pemilihan serentak antara DPR, DPRD, DPD dan Presiden. Alhasil, Pemilihan Presiden tidak didahului Pemilihan Legislatif dan yang membuat semakin rumit karena potensi kejahatan demokrasi semakin terbuka lebar. Sebut saja, suap yang dapat dibuatkan “paket hemat” agar dapat diterima dengan arahan lengkap dari tingkat DPRD tingkat II, tingkat I, DPD hingga Presiden. Penggunaan alat negara yang jadi sangat lumrah hingga “siraman” ke daerah kering bantuan. Rasanya masih berjejer potensi kecurangan yang dapat dilancarkan sepanjang masa pra kampanye, hari H kampanye hingga pasca kampanye.</p><p>Hemat saya, momen 2 Januari kemarin menandakan bahwa ada setitik harapan baru untuk demokrasi — setidaknya, sebelum politisi yang berjubah hitam atau menggunakan pin garuda sadar — di masa depan. Kita sebagai mahasiswa menjadi suatu keniscayaan untuk mengawal isu ini. Napas panjang harus dipertahankan, hingga setidaknya kaki dan jiwa ini sampai di tahun 2029. Merasa 5 tahun sebentar? Jangan ya, itu adalah waktu yang cukup lama untuk mengorkestrasi kecurangan selama 5 tahun berikutnya lagi, sudah pernah ada bukti nyatanya.</p><p>Hari ini, melalui skenario indah, aktornya adalah rekan-rekan UIN Sunan Kalijaga. Tetapi yang memegang palu konstitusi ada di tangan para hakim. Ingat, <em>Ne Bis In Dem </em>tidak jarang dilontarkan oleh jajaran hakim MK. Tapi ingat, selama bukan kita yang memiliki kuasa, selama bukan orang baik yang menjaga nilai, selama bukan gagasan dan ide luhur serta kemurnian integritas yang jadi nahkodanya. Jangan harap negara melalui segala instrumennya dan aktornya akan membuang jauh transaksi kepentingan di bawah setiap meja mereka.</p><p>Rasanya tidak berlebihan bila kita perlu beri setitik apresiasi pada jajaran hakim, meski demikian tetap harus kritis dalam setiap sikap yang diambil oleh MK. Mengingat bahwa MK secara fungsi adalah negative legislator, ia bukan inisiator merumuskan produk hukum, sebaliknya ia adalah auditor dari luaran yang dihasilkan oleh DPR di Senayan sana. Setelah bertahun lamanya MK menjadi stempel pemerintah, ketika bahkan Ketua MK menikahi keluarga Presiden, tak berhenti disana bahkan sampai harus diselenggarakannya MKMK atau ketika kemarin sering jadi bahan pembicaraan yaitu Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.</p><p>Hakim MK sudah mencoreng marwahnya sendiri, Sapta Marga Hutama hanyalah slogan kosong belaka, ia hanya bertengger di mural dan sudut-sudut tembok kantor MK. Kepercayaan publik merosot, tak lagi peduli siapa yang jadi backingannya.</p><p>Terakhir, sebelum melebar kesana-kemari.</p><p>Demokrasi bukan rumah yang memiliki robot pembersih. Mengerjakan pel dan sapu tanpa instruksi, tertib melakukan pembersihan berkala, hingga akan mencari tenaga ketika energi sudah hampir habis. Saya merasa lebih cocok analoginya Demokrasi di dalam negara adalah tumbuhan di dalam kebun. Ia harus terus dipantau berkala, dipotong durinya, dibersihkan gulma yang melekat padanya. Terakhir, dicintai apa adanya.</p><blockquote>Kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun tidak jujur sulit diperbaiki — Mohammad Hatta</blockquote><p>Vini, vidi, vici.<br> — M Dikri Fauzi | Pengamat Demokrasi Kampus.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=7e67e883f0b9" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
    </channel>
</rss>