<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0" xmlns:cc="http://cyber.law.harvard.edu/rss/creativeCommonsRssModule.html">
    <channel>
        <title><![CDATA[Stories by Khairul Fikri on Medium]]></title>
        <description><![CDATA[Stories by Khairul Fikri on Medium]]></description>
        <link>https://medium.com/@fikri.qii?source=rss-052007f7aefd------2</link>
        <image>
            <url>https://cdn-images-1.medium.com/fit/c/150/150/1*xiALR177gnkEfVKkiyB-LQ.png</url>
            <title>Stories by Khairul Fikri on Medium</title>
            <link>https://medium.com/@fikri.qii?source=rss-052007f7aefd------2</link>
        </image>
        <generator>Medium</generator>
        <lastBuildDate>Sun, 22 Nov 2026 23:02:33 GMT</lastBuildDate>
        <atom:link href="https://medium.com/@fikri.qii/feed" rel="self" type="application/rss+xml"/>
        <webMaster><![CDATA[yourfriends@medium.com]]></webMaster>
        <atom:link href="http://medium.superfeedr.com/" rel="hub"/>
        <item>
            <title><![CDATA[Membaca Bencana Ekologis dan Kekuasaan melalui QS. An-Nahl ayat 112]]></title>
            <link>https://medium.com/@fikri.qii/membaca-bencana-ekologis-dan-kekuasaan-melalui-qs-an-nahl-ayat-112-20ff949d974d?source=rss-052007f7aefd------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/20ff949d974d</guid>
            <dc:creator><![CDATA[Khairul Fikri]]></dc:creator>
            <pubDate>Tue, 15 Sep 2026 07:22:25 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-09-15T07:22:25.199Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>Bencana ekologis sering kali dipahami sebagai peristiwa alam yang datang secara tiba-tiba dan berada di luar kendali manusia. Misalnya, banjir disebut sebagai akibat hujan yang berlebihan, kebakaran hutan dianggap sebagai musibah, kekeringan dipahami sebagai siklus alam, sementara berbagai kerusakan ekologis lainnya kerap ditempatkan sebagai konsekuensi dari perubahan alam semata. Cara pandang demikian tidak sepenuhnya salah, tetapi kurang memadai ketika bencana terjadi dalam ruang yang pada saat yang sama telah mengalami kerusakan akibat keputusan manusia. Misalnya juga saat hutan ditebang, daerah resapan dialihfungsikan, sungai tercemar, ruang hidup masyarakat dipersempit, dan tata kelola lingkungan berjalan tanpa mempertimbangkan daya dukung ekologis, maka bencana tidak lagi dapat dibaca hanya sebagai persoalan alam, sebab di dalamnya terdapat keputusan manusia, kepentingan ekonomi, kebijakan politik, serta relasi kekuasaan yang ikut membentuk tingkat kerentanan sebuah masyarakat.</p><p>Dalam perspektif Al-Qur’an, persoalan tersebut dapat dibaca melalui QS. An-Nahl ayat 112. Allah memberikan perumpamaan tentang sebuah negeri yang sebelumnya berada dalam keadaan aman dan tenteram, dengan rezeki yang datang kepadanya secara melimpah dari berbagai penjuru. Namun, penduduk negeri tersebut mengingkari nikmat Allah, sehingga mereka kemudian merasakan kelaparan dan ketakutan sebagai konsekuensi dari apa yang mereka perbuat. Ayat ini tidak semestinya dipahami sebagai ramalan mengenai kehancuran suatu negara, terlebih sebagai legitimasi untuk memastikan bahwa setiap bencana tertentu merupakan azab Tuhan. Sebabnya, Al-Qur’an tidak memberikan manusia pengetahuan untuk menetapkan secara pasti maksud Tuhan di balik setiap peristiwa. Akan tetapi, ayat tersebut memberikan sebuah kerangka moral yang penting, bahwasanya terdapat hubungan antara bagaimana manusia memperlakukan nikmat, bagaimana mereka bertindak, dan konsekuensi yang kemudian dirasakan oleh sebuah negeri. Dengan demikian, QS. An-Nahl ayat 112 dapat dibaca sebagai sebuah lensa Qur’ani untuk melihat bagaimana tindakan manusia terhadap nikmat Tuhan dapat berimplikasi terhadap keamanan, ketenteraman, dan kesejahteraan sebuah masyarakat.</p><p>Kata “negeri” dalam ayat tersebut sangat penting ketika dibawa ke dalam konteks kehidupan bernegara. Sebab, sebuah negeri tidak berdiri hanya dari tanah dan batas wilayah, melainkan dibentuk oleh manusia, sumber daya, institusi, kebijakan, ekonomi, dan kekuasaan yang menentukan arah kehidupan bersama. Allah memberikan manusia berbagai nikmat berupa tanah, hutan, air, laut, mineral, pangan, serta kemampuan akal untuk mengelolanya. Manusia kemudian diberikan kedudukan sebagai khalifah di bumi sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Baqarah ayat 30. Dalam ayat tersebut, konsep khalifah tidak seharusnya dipahami sebagai legitimasi bagi manusia untuk menguasai alam secara mutlak, melainkan sebagai amanah untuk mengelola kehidupan secara bertanggung jawab. Karena itu, relasi manusia dengan alam tidak berhenti pada persoalan pemanfaatan, tetapi juga menyangkut pertanggungjawaban moral atas cara pemanfaatan tersebut.</p><p>Dalam konteks ini, kerusakan ekologis tidak dapat dipisahkan dari persoalan amanah. Sebab ketika hutan diperlakukan hanya sebagai komoditas, sungai hanya dilihat sebagai saluran pembuangan, tanah hanya dinilai berdasarkan nilai ekonominya, dan sumber daya alam dieksploitasi tanpa memperhitungkan keberlanjutan kehidupan, maka yang dipertaruhkan bukan sekadar kelestarian lingkungan, melainkan kemampuan manusia dalam menjalankan amanah yang diberikan kepadanya. Al-Qur’an bahkan memberikan peringatan yang lebih eksplisit dalam QS. Ar-Rum ayat 41 bahwa telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. Ayat tersebut menunjukkan bahwa kerusakan di bumi tidak selalu dapat dilepaskan dari tindakan manusia. Tentunya, manusia bukan hanya makhluk yang menerima dampak dari kerusakan, tetapi juga dapat menjadi aktor yang memproduksi kerusakan tersebut.</p><p>Namun, persoalan ekologis terlihat kompleks ketika dibaca dalam kerangka negara modern. Semua manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga bumi, tetapi tidak semua manusia mempunyai kapasitas yang sama untuk menentukan arah pengelolaan bumi. Ibaratnya seorang warga memiliki kewajiban untuk menjaga kebersihan lingkungan, tetapi seorang pemerintah memiliki kewenangan untuk menentukan tata ruang, memberikan izin pemanfaatan lahan, menetapkan kawasan konservasi, mengatur aktivitas industri, menyusun anggaran mitigasi, serta menentukan arah pembangunan. Karena itu, kesamaan tanggung jawab moral manusia tidak berarti kesamaan kapasitas struktural. Semakin besar kekuasaan seseorang dalam menentukan kehidupan orang lain, semakin besar pula tanggung jawab yang melekat pada kekuasaan tersebut.</p><p>Dan disinilah pemerintah menempati posisi yang sangat penting dalam pembacaan QS. An-Nahl ayat 112. Pemerintah bukan penyebab seluruh fenomena alam, tetapi pemerintah memiliki kemampuan besar dalam menentukan tingkat kerentanan masyarakat terhadap bencana. Contohnya, hujan ekstrem merupakan fenomena alam, tetapi dampaknya dapat diperbesar oleh tata ruang yang buruk, hilangnya daerah resapan, deforestasi, lemahnya sistem drainase, pembangunan di kawasan rawan, dan buruknya mitigasi. Contohnya juga, Kebakaran dapat dipengaruhi oleh kondisi iklim dan faktor alam, tetapi tata kelola lahan, konsesi, pembukaan kawasan, pengawasan, dan penegakan hukum dapat menentukan seberapa besar kerusakan yang terjadi. Karena itu, pertanyaan yang lebih relevan bukanlah apakah pemerintah menyebabkan hujan atau menciptakan api, melainkan bagaimana pemerintah mengelola kondisi sosial dan ekologis yang berada dalam kewenangannya sehingga masyarakat menjadi lebih aman atau justru semakin rentan.</p><p>Dan disini bencana ekologis dapat dibaca sebagai persoalan politik. Sebab, bencana tidak hanya mempertemukan manusia dengan alam, tetapi juga memperlihatkan bagaimana kekuasaan bekerja terhadap alam dan bagaimana hasil dari pengelolaan tersebut didistribusikan kepada masyarakat. Misalnya ketika kebijakan pembangunan menghasilkan keuntungan ekonomi bagi sebagian pihak, sementara kerusakan ekologis dan biaya sosialnya ditanggung oleh masyarakat luas, maka muncullah persoalan keadilan. Keuntungan dapat terkonsentrasi, sedangkan risiko didistribusikan. Sumber daya dapat dinikmati oleh kelompok tertentu, sementara masyarakat yang hidup di sekitar wilayah eksploitasi justru kehilangan ruang hidup, mengalami pencemaran, menghadapi bencana, dan menanggung biaya pemulihan.</p><p>Karena itu, pembicaraan mengenai oligarki dan relasi antara pemerintah dengan kepentingan ekonomi tidak cukup berhenti pada tuduhan bahwa para elite bersikap rakus. Kritik yang lebih serius harus melihat bagaimana kepentingan tersebut bekerja dalam struktur kebijakan. Siapa yang memiliki akses terhadap pengambilan keputusan, siapa yang memperoleh izin, siapa yang mendapatkan keuntungan, siapa yang kehilangan ruang hidup, dan siapa yang menanggung risiko ketika kerusakan terjadi. Apabila terdapat pola yang menunjukkan bahwa keuntungan ekonomi terkonsentrasi pada kelompok tertentu sementara kerugian ekologis dan sosial dibebankan kepada masyarakat luas, maka persoalan tersebut tidak lagi hanya dapat disebut sebagai kegagalan individu, melainkan telah menjadi persoalan struktural dalam tata kelola kekuasaan.</p><p>Di sinilah juga konsep “pengingkaran nikmat” dalam QS. An-Nahl ayat 112 dapat diperluas sebagai kerangka analitis, meskipun tidak boleh disamakan begitu saja dengan makna literal kufr al-ni’mah dalam konteks teologis ayat. Pengingkaran terhadap nikmat tidak hanya perlu dilihat dari hubungan batin manusia dengan Tuhan, tetapi dapat direfleksikan melalui bagaimana manusia memperlakukan nikmat yang telah diberikan. Ibaratnya sebuah negeri yang memiliki hutan, laut, tanah, air, dan sumber daya yang melimpah seharusnya memiliki potensi untuk membangun kehidupan yang aman dan tenteram. Namun, apabila sumber daya tersebut dikelola secara eksploitatif, tidak adil, dan mengabaikan keberlanjutan, maka nikmat yang seharusnya menjadi sumber kesejahteraan justru dapat berubah menjadi sumber kerentanan.</p><p>Dengan itu, kausalitas yang dapat dibaca dari QS. An-Nahl ayat 112 bukanlah kausalitas sederhana bahwa satu dosa tertentu akan menghasilkan satu bencana tertentu. Lebih tepatnya dipahami sebagai hubungan antara tindakan manusia dan kondisi kehidupan sebuah negeri. “Sebuah negeri memiliki nikmat dan potensi kesejahteraan, manusia kemudian menentukan bagaimana nikmat tersebut dikelola, lalu pengelolaan tersebut menghasilkan konsekuensi sosial dan ekologis, dan konsekuensi tersebut pada akhirnya menentukan apakah masyarakat dapat hidup dalam keamanan dan ketenteraman atau justru berada dalam ketakutan dan kesulitan.” Dan dari sinilah pula kita dapat membaca kebijakan tanpa harus mengklaim mengetahui keputusan Tuhan di balik sebuah bencana.</p><p>Pada saat yang sama, hal tersebut tidak boleh membuat rakyat ditempatkan semata-mata sebagai objek yang tidak mempunyai tanggung jawab. Jika pemerintah memiliki amanah kekuasaan, rakyat juga memiliki amanah akal. Sebab kita tahu betul bahwa Allah tidak hanya memberikan manusia bumi untuk dikelola, tetapi juga memberikan kemampuan untuk berpikir, mempertimbangkan, dan memilih. Karena itu, ketika masyarakat mengetahui adanya kebijakan yang berpotensi menimbulkan kerusakan, menggunakan akal untuk memahami persoalan, menyampaikan kritik, melakukan pengawasan, serta mendorong perubahan kebijakan merupakan bagian dari tanggung jawab moral manusia. Kritik terhadap pemerintah dalam konteks ini tidak harus dipandang sebagai kebencian terhadap negara. Justru kritik dapat menjadi bentuk kepedulian terhadap negara ketika ia dilakukan untuk mencegah kerusakan yang lebih besar.</p><p>Akan tetapi, tanggung jawab rakyat tetap harus ditempatkan secara proporsional. Masyarakat memang memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan, tetapi tidak berarti masyarakat mempunyai kekuasaan yang sama dengan pemerintah atau korporasi besar. Kesalahan seorang individu yang membuang sampah sembarangan tidak dapat begitu saja disamakan dengan keputusan institusional yang mengubah tata ruang sebuah wilayah. Karena itu juga, ketika kita membicarakan tanggung jawab ekologis, kita harus membedakan antara tanggung jawab personal dan tanggung jawab struktural. Semua manusia memiliki kewajiban moral, tetapi mereka yang memiliki kemampuan lebih besar untuk mengubah keadaan memiliki tanggung jawab yang lebih besar pula.</p><p>Dan dengan itu, QS. An-Nahl ayat 112 dapat dibaca sebagai sebuah cermin untuk melihat hubungan antara kekuasaan, sumber daya, lingkungan, dan kehidupan rakyat. Juga ayat tersebut mengajarkan bahwa sebuah negeri tidak cukup diukur dari seberapa banyak sumber daya yang dimilikinya, seberapa tinggi pertumbuhan ekonominya, atau seberapa banyak pembangunan fisik yang berhasil dilakukan. Ada ukuran yang lebih mendasar, “apakah rakyat hidup dalam keamanan dan ketenteraman?, apakah rezeki terdistribusi secara adil?, dan apakah sumber daya yang diberikan Tuhan dikelola sebagai amanah atau justru dieksploitasi untuk kepentingan segelintir pihak?.”</p><p>Karena itu, pertanyaan kita tidak seharusnya berhenti pada “mengapa Tuhan menurunkan bencana?”. Tapi lertanyaan tersebut perlu dilanjutkan dengan pertanyaan yang lebih kompleks, “apa yang telah manusia lakukan terhadap nikmat yang diberikan Tuhan? Apa yang telah dilakukan pemerintah melalui kebijakannya? Apa yang telah dilakukan oleh para pemilik modal melalui kepentingannya? Dan apa yang telah dilakukan masyarakat melalui diamnya mereka?”</p><p>Karena mungkin persoalan kita bukan karena negeri ini kekurangan nikmat. Kita justru hidup di negeri yang dianugerahi kekayaan alam yang begitu besar. Persoalannya adalah bagaimana nikmat tersebut dikelola. Misal ketika kekuasaan menjadikan alam sekadar komoditas, dan kepentingan ekonomi mengalahkan keberlanjutan kehidupan, juga masyarakat dipaksa menanggung risiko dari keputusan yang tidak pernah mereka buat, maka yang sedang dipertaruhkan bukan hanya hutan, sungai, tanah, atau laut. Yang sedang dipertaruhkan adalah amanah manusia terhadap Tuhan.</p><p>QS. An-Nahl ayat 112 tidak perlu dijadikan ramalan tentang kehancuran sebuah negara. Hanyasaja cukup menjadi cermin untuk membaca hubungan antara tindakan dan akibat. Sebuah negeri dapat memiliki kekayaan tetapi kehilangan ketenteraman, dapat memiliki pembangunan tetapi kehilangan keamanan, dapat memiliki pertumbuhan ekonomi tetapi kehilangan keadilan, dan ketika itu terjadi, kita perlu berani melihat bahwa bencana ekologis tidak selalu berhenti sebagai persoalan alam. Sebab didalamnya dapat tersimpan jejak keputusan manusia, jejak kebijakan, jejak kepentingan, dan jejak kekuasaan.</p><p>Dan pada akhirnya, pertanyaan terbesar bukan sekadar apakah Tuhan masih memberikan nikmat kepada negeri ini. Barangkali pertanyaan yang lebih penting adalah “apakah kita masih mampu memperlakukan nikmat tersebut sebagai amanah?”</p><p>Sebab bumi tidak pernah benar-benar berbicara dengan bahasa manusia. Tetapi ketika hutan kebakaran, sungai meluap, tanah terbakar, dan masyarakat kehilangan ruang hidupnya, mungkin alam sedang memperlihatkan kepada kita konsekuensi dari cara kita memperlakukannya.</p><p>Dan pada saat itu, kita tidak cukup hanya menengadah kepada langit.</p><p>Kita juga harus berani melihat apa yang telah kita lakukan di bumi.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=20ff949d974d" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
    </channel>
</rss>