<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0" xmlns:cc="http://cyber.law.harvard.edu/rss/creativeCommonsRssModule.html">
    <channel>
        <title><![CDATA[Stories by Firhan Mahendra on Medium]]></title>
        <description><![CDATA[Stories by Firhan Mahendra on Medium]]></description>
        <link>https://medium.com/@fm3coy?source=rss-a31f8366e140------2</link>
        <image>
            <url>https://cdn-images-1.medium.com/fit/c/150/150/1*dmbNkD5D-u45r44go_cf0g.png</url>
            <title>Stories by Firhan Mahendra on Medium</title>
            <link>https://medium.com/@fm3coy?source=rss-a31f8366e140------2</link>
        </image>
        <generator>Medium</generator>
        <lastBuildDate>Sun, 22 Nov 2026 22:00:55 GMT</lastBuildDate>
        <atom:link href="https://medium.com/@fm3coy/feed" rel="self" type="application/rss+xml"/>
        <webMaster><![CDATA[yourfriends@medium.com]]></webMaster>
        <atom:link href="http://medium.superfeedr.com/" rel="hub"/>
        <item>
            <title><![CDATA[BUKAN BENCANA ALAM, MELAINKAN KEJAHATAN TERORGANISASI:
WAKTUNYA HUKUM KARHUTLA BERTINDAK RADIKAL]]></title>
            <link>https://medium.com/@fm3coy/bukan-bencana-alam-melainkan-kejahatan-terorganisasi-waktunya-hukum-karhutla-bertindak-radikal-ce6f170113d9?source=rss-a31f8366e140------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/ce6f170113d9</guid>
            <category><![CDATA[karhutla]]></category>
            <category><![CDATA[hukum]]></category>
            <category><![CDATA[radikal]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Firhan Mahendra]]></dc:creator>
            <pubDate>Sun, 15 Nov 2026 13:42:26 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-11-15T13:42:26.999Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*nivcfA3zbXAM-B1QegMkkA.jpeg" /></figure><p><strong>Oleh: Firhan Mahendra | Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Pamulang</strong></p><p>Setiap musim kemarau tiba, langit di Riau, Jambi, hingga Kalimantan kerap berubah warna menjadi pekat oleh kabut asap. Ribuan warga sesak napas. Namun, tragedi berulang ini bukanlah sekadar siklus cuaca ekstrem akibat El Niño, melainkan kejahatan lingkungan terorganisasi demi motif ekonomi. Publik tentu belum lupa pada kontroversi putusan Pengadilan Negeri Palembang (2015) yang sempat menolak gugatan perdata triliunan rupiah terhadap perusahaan pemasok bahan baku kertas, PT Bumi Mekar Hijau (BMH), dengan alasan absurd bahwa lahan yang terbakar “masih bisa ditanami lagi”. Meski di tingkat banding akhirnya dihukum, kasus ini dan rentetan vonis ringan terhadap korporasi sawit lainnya menjadi preseden buruk. Ironisnya, pedang hukum justru lebih sering menebas tajam ke bawah. Para petani kecil atau buruh harian yang menjadi “tangan yang terbakar” langsung dijebloskan ke penjara, sementara aktor intelektual yang meraup untung dari efisiensi biaya pembukaan lahan (land clearing) bersembunyi aman di balik tameng entitas bisnis. Kondisi ini menuntut perombakan radikal: hukum pidana harus bergeser dari fokus memenjarakan individu di lapangan ke arah pertanggungjawaban mutlak yang menyasar korporasi secara utuh.</p><p>Dalam hukum pidana klasik, terdapat anggapan bahwa korporasi tidak bisa memiliki niat jahat (mens rea). Namun, anggapan positivistik ini sudah usang. Membuktikan niat jahat dari sebuah entitas fiktif dalam kasus Karhutla memang sering menjadi celah lolosnya jerat hukum. Di sinilah doktrin tanggung jawab pengganti (vicarious liability) memegang peranan krusial. Doktrin ini berakar dari asas respondeat superior. Artinya, tanggung jawab pidana pekerja di lapangan dapat ditarik ke atas, tepat ke pangkuan korporasi. Dalam kejahatan Karhutla, perusahaan tidak perlu menerbitkan Surat Keputusan resmi untuk membakar lahan agar bisa dipidana. Bukti empiris di lapangan sudah cukup berbicara. Jika pembakaran tersebut terkait dengan lingkup kerja, menghemat biaya operasional, dan manajemen gagal melakukan pengawasan, maka korporasi harus bertanggung jawab. Kegagalan mencegah kebakaran ini bukan sekadar kelalaian administrasi. Itu adalah kejahatan korporasi yang dampaknya sama berbahayanya dengan tindakan kesengajaan.</p><p>Secara regulasi, perundang-undangan di Indonesia sebenarnya sudah memiliki taring. Sayangnya, eksekusi di lapangan kerap kali tambal sulam. Undang-Undang Kehutanan (UU №41/1999) telah tegas melarang pembakaran hutan dengan ancaman sanksi berat. Namun, fokus regulasi ini masih sempit karena hanya membidik perorangan di lapangan. Celah “lepas tangan” ini kemudian ditutup oleh UU Perkebunan (UU №39/2014). Aturan ini mewajibkan setiap perusahaan memiliki fasilitas pencegahan kebakaran yang memadai. Jika fasilitas ini tidak ada atau dibiarkan tak berfungsi, hal tersebut tak lagi dihitung sebagai kelalaian teknis, melainkan bukti utuh pelanggaran hukum korporasi.</p><p>Penguatan paling menohok hadir lewat UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU №32/2009). Regulasi ini berani mengusung prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability). Meski awalnya berakar kuat di ranah perdata, semangat perlindungan ini merembet ke hukum pidana korporasi melalui Pasal 116. Dampaknya sangat jelas. Kejahatan lingkungan yang dilakukan demi kelancaran bisnis tidak hanya akan menjerat jajaran direksi. Entitas perusahaannya pun secara sah bisa diseret ke kursi pesakitan.</p><p>Meskipun kerangka regulasinya tampak progresif, realitas di meja peradilan menunjukkan perdebatan ideologis yang tak kunjung usai. Di ranah perdata, pengadilan memang telah menorehkan sejarah lewat penerapan strict liability dengan menghukum korporasi ganti rugi pemulihan bernilai fantastis. Namun, ceritanya sangat berbeda di ranah pidana. Upaya memenjarakan petinggi atau menyita aset perusahaan sering kandas. Hakim pidana kerap kali bersikukuh mencari bukti konvensional berupa “niat jahat” selayaknya menangani kasus kejahatan jalanan biasa. Para hakim sudah seyogyanya memikul keberanian moral untuk mengubah paradigma. Asas in dubio pro reo (jika ragu, menangkan terdakwa) harus digeser menjadi in dubio pro natura. Artinya, jika berada dalam kondisi keraguan, putusan hakim haruslah yang paling berpihak pada kelestarian lingkungan.</p><p>Pada akhirnya, pemberantasan impunitas korporasi sangat bergantung pada sinergi dan keberanian sistemik antar-lembaga penegak hukum. Penyelidikan harus memposisikan korporasi sebagai tersangka utama sejak hari pertama kasus bergulir. Untuk mewujudkan hal ini, Kepolisian dan Kejaksaan wajib menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Kolaborasi ini krusial untuk menelusuri aliran dana dan mengejar keuntungan kotor (illicit enrichment) dari efisiensi pembakaran lahan.</p><p>Selain itu, Mahkamah Agung (MA) memegang peranan sangat vital di tingkat kebijakan yudisial. MA perlu segera menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) terkait pedoman pemidanaan korporasi yang spesifik untuk kejahatan lingkungan. Pedoman ini penting agar tuntutan dan vonis tidak hanya berhenti pada denda finansial — yang oleh perusahaan kerap diremehkan sebagai sekadar biaya operasional bulanan. Sanksi pidana harus diperluas. Mulai dari perampasan aset operasional, kewajiban pemulihan ekosistem, hingga sanksi terberat berupa pencabutan izin bisnis dan pembubaran korporasi bagi residivis kejahatan ekologis. Hanya melalui intervensi radikal inilah hukum memiliki wibawa, memastikan pedang keadilan tidak hanya tajam menebas ke bawah, tetapi juga ampuh menebas akar oligarki yang merusak tanah air.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=ce6f170113d9" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
    </channel>
</rss>