<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0" xmlns:cc="http://cyber.law.harvard.edu/rss/creativeCommonsRssModule.html">
    <channel>
        <title><![CDATA[Stories by Forum Kampung Kota on Medium]]></title>
        <description><![CDATA[Stories by Forum Kampung Kota on Medium]]></description>
        <link>https://medium.com/@forumkampungkota?source=rss-ab2636155d6c------2</link>
        <image>
            <url>https://cdn-images-1.medium.com/fit/c/150/150/1*UsDmFkWkuhV2Ql8jDr3v4w.jpeg</url>
            <title>Stories by Forum Kampung Kota on Medium</title>
            <link>https://medium.com/@forumkampungkota?source=rss-ab2636155d6c------2</link>
        </image>
        <generator>Medium</generator>
        <lastBuildDate>Thu, 19 Nov 2026 07:02:58 GMT</lastBuildDate>
        <atom:link href="https://medium.com/@forumkampungkota/feed" rel="self" type="application/rss+xml"/>
        <webMaster><![CDATA[yourfriends@medium.com]]></webMaster>
        <atom:link href="http://medium.superfeedr.com/" rel="hub"/>
        <item>
            <title><![CDATA[Forum Kampung Kota Mengingatkan Anies-Sandi Akan Janjinya]]></title>
            <link>https://medium.com/@forumkampungkota/forum-kampung-kota-mengingatkan-anies-sandi-akan-janjinya-31f57aed0405?source=rss-ab2636155d6c------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/31f57aed0405</guid>
            <category><![CDATA[anies-baswedan]]></category>
            <category><![CDATA[normalisasikali]]></category>
            <category><![CDATA[kampung-kota]]></category>
            <category><![CDATA[jakarta]]></category>
            <category><![CDATA[penggusuran]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Forum Kampung Kota]]></dc:creator>
            <pubDate>Wed, 15 Nov 2017 09:08:45 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2017-11-18T06:37:50.171Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/800/1*2jPDEYTspZliXBLAn45GnQ.jpeg" /><figcaption>Anies Baswedan, saat itu kandidat gubernur Jakarta, diberi selendang oleh Ibu Sadiyah, warga Bukit Duri, Jakarta Selatan. Anies, sekarang gubernur Jakarta, berjanji mewujudkan penataan kampung yang emansipatif dan manusiawi. Foto: Ciliwung Merdeka</figcaption></figure><p>Banyak warga berharap Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno tidak mengulangi kesalahan kebijakan pendahulunya yang melanggar prinsip kota berkeadilan, lestari, dan manusiawi, juga sikap yang tanpa dialog dengan warga atau memahami duduk perkara secara saksama tetapi dengan cepat menyematkan label-label “liar”, “pelanggar aturan”. Kerap aturan sempadan sungai dibuat sepihak dan dengan motif politis, bukan dengan prinsip keadilan hukum, dengan demikian pemimpin DKI saat ini diharapkan lebih bijak.</p><p>Maka kami warga, aktivis, dan pakar yang tergabung dalam Forum Kampung Kota merasa perlu mengingatkan — menimbang rencana pemerintah provinsi DKI untuk melanjutkan betonisasi — untuk mencari alternatif lain dalam upaya mengurangi banjir di Jakarta dengan cara lestari, ampuh secara jangka panjang, dan lebih emansipatif dan manusiawi.</p><p>Sudah ada banyak data dan riset yang menunjukkan bahwa betonisasi (yang kerap secara salah disebut normalisasi) yang diterapkan dari hulu ke hilir adalah cara yang justru akan menimbulkan banyak masalah. Ini berbarengan dengan gencarnya pembangunan kawasan-kawasan komersial berikut prasarananya yang menciutkan kapasitas menyerap air dan menambah buangan ke sungai-sungai.</p><p>Pemerintah pusat memang meresepkan betonisasi untuk kota Jakarta dan banyak kota lainnya. Tetapi kami yakin Jakarta bisa menjadi pionir dalam hal mencari tata kelola air yang lebih melibatkan warga (bottom-up) dan lebih berkeadilan sosial. Kami ingin mengingatkan bahwa cara ini juga sejalan dengan janji Anies-Sandi sendiri ketika kampanye: Maju Kotanya, Bahagia Warganya.</p><p>Mencari cara lain dari betonisasi akan menunjukkan Jakarta maju beberapa langkah karena cara betonisasi yang menyeluruh telah mulai ditinggalkan di kota-kota negara-negara maju, yang mulai kembali ke ruang terbuka hijau. Peraturan dan perundangan pun mensyaratkan bahwa secara hukum justru cara-cara yang lebih melibatkan warga adalah cara yang disarankan, salah satunya oleh UU №30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan.</p><p>Kami dari Forum Kampung Kota telah mengumpulkan data, fakta, penelitian bahwa resep tunggal untuk tata kelola air bukanlah solusi tepat untuk sungai. Tidak semua kondisi sungai layak dibeton. Ada kondisi-kondisi yang memungkinkan untuk dijadikan ruang hijau dan ruang hidup warga.</p><p>Seharusnya proses pengerukan sungai ini dimanfaatkan untuk memperbaiki lingkungan hidup sungai dan bersama-sama meningkatkan ruang hidup dan kualitas ekonomi sosial dan budaya warga yang tinggal sepanjang sungai dan kali. Bahkan secara aturan, pemerintah pusat sendiri mensyaratkan pelibatan masyarakat dalam pelestarian sungai dan membuka kemungkinan warga yang tinggal di pinggir sungai sebagai penjaga kali.</p><p>Silakan lihat catatan kritis lengkap di bawah pernyataan ini untuk lebih jelas memahami masalah-masalah (lingkungan, sosial, ekonomi, hukum, dan budaya) yang ditimbulkan beton. Semua informasi didasari bukti kajian ilmiah.</p><p>Kami mengajak gubernur dan wakil gubernur untuk mengambil jalan lain untuk menanggulangi banjir, bukannya mengambil rumus betonisasi yang merupakan solusi cepat berpendekatan “proyek” yang juga terbukti tidak bisa menanggulangi banjir Jakarta secara keseluruhan. Surat ini juga kami tembuskan pada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.</p><p>Karena itu kami mengingatkan dan mengajak:</p><p>1. Pemerintah provinsi DKI agar mencari cara normalisasi yang tidak mengorbankan lingkungan hidup dan memperburuk keadaan</p><p>2. Mengupayakan drainase vertikal di berbagai tempat yang memungkinkan dengan penegakan hukum yang tegas pada para pelanggar</p><p>3. Memberanikan diri mengambil jalan yang mungkin lebih lama dan lebih sulit tetapi berkeadilan sosial dan lestari, bekerja sama dengan warga mengelola air demi Jakarta bebas banjir yang berkeadilan</p><p>4. Jika tetap memaksa mengambil jalan betonisasi, agar mengedepankan dialog dengan warga dan tidak terburu-buru menyimpulkan warga pinggir kali sebagai liar atau melanggar aturan (yang kerap dirancang dengan motif politis dan tidak berkeadilan). Proses tidak boleh memiskinkan dan meminggirkan warga yang sedang berupaya mandiri keluar dari lilitan kemiskinan.</p><p>Catatan kritis lingkungan, sosial, ekonomi, hukum, dan budaya atas betonisasi:</p><p>1. Betonisasi yang pada praktiknya juga membangun jalan inspeksi, menambah permukaan bumi yang tidak bisa dilalui air (impervious) sehingga mengurangi laju peresapan air ke dalam tanah, dan dengan demikian justru bertentangan dengan konsep “vertical drainage” yang diajukan oleh Anies-Sandi pada waktu kampanye. Dalam konsep “vertical drainage” dibayangkan air sebanyak mungkin diresapkan ke dalam tanah.</p><p>2. Betonisasi yang dalam kenyataannya juga adalah pembangunan tanggul, sudah terbukti dikritik dan ditinggalkan di berbagai kawasan/kota di dunia seperti di Sungai Po di Italia, Nijmegen di Belanda dan California di Amerika Serikat (laporan riset tersedia pada kami), terutama karena konsep tanggul yang tidak lestari. Konsep tanggul tidak lestari karena menimbulkan “efek penanggulan” di mana orang merasa aman tinggal di belakang tanggul, namun ketika tanggul jebol, justru akan menimbulkan dampak yang lebih besar, terutama karena keawasan orang sudah berkurang jika dibandingkan dengan sebelum adanya tanggul.</p><p>3. Betonisasi yang telah terjadi secara masif selama 4 tahun ke belakang telah terbukti menghilangkan vegetasi sepanjang sungai serta menggusur paksa ribuan keluarga. Konsep tanggul tidak lestari karena dapat mengganggu/memotong/menghentikan sirkulasi air antara sungai dengan air-tanah-dangkal di sekitar sungai juga memutus hubungan antara manusia juga hewan dan sungai. Betonisasi juga membuat DKI Jakarta tergantung penuh pada sistem pemompaan yang memakan biaya besar.</p><p>4. Betonisasi juga potret gagal memahami sejarah budaya Jakarta yang dari nama-nama tempatnya identik dengan pohon dan air, suatu kearifan lokal yang langsung mengisyaratkan masa depan Jakarta tidak ada lain kecuali menjadi kota biru dan atau kota hijau, bukan kota abu-abu yang aspal dan beton melulu.</p><p>5. Di masa lalu betonisasi dan jalan inspeksi terbukti memperparah ketimpangan dan melanggar keadilan sosial karena merebut hak tinggal, hak hidup, dan hak memperbaiki kehidupan ribuan keluarga yang telah berpuluh tahun tinggal dan membangun kampung kota.</p><p>6. Betonisasi identik dengan cara-cara top-down, cara-cara yang bukannya membuat warga bahagia (sesuai janji Anies-Sandi) malah membuat warga menderita. Ia adalah bukti praktik kekuasaan para teknokrat yang melakukan politik proyek pengadaan yang memaksakan solusi yang bisa jadi cepat, tetapi berbiaya besar dalam hal pemeliharaannya.</p><p>7. Pada kasus gugatan warga Bukit Duri terhadap penggusuran paksa yang dilakukan dalam rangka proyek normalisasi Kali Ciliwung, kami menemukan bahwa proyek normalisasi telah kedaluwarsa pada 5 Oktober 2015, tetapi proyek tetap dipaksakan. Ini menunjukkan pelanggaran UU №30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang melarang pemerintah melakukan tindakan faktual apabila tindakan hukum sudah habis masa berlakunya. Ini contoh preseden penyalahgunaan kekuasaan dalam betonisasi.</p><p>8. Ketika menentukan garis sempadan sungai untuk betonisasi pemerintah memutuskan sepihak menggunakan Permen PUPR №28/2015. Produk hukum ini produk yang jelas dibuat berdasar proses politik, tanpa keadilan, sebab tidak ada kejelasan tentang berapa meter dan pemerintah seenaknya menentukan. Pemerintah juga kerap tebang pilih, ketika yang berada di garis sempadan adalah warga kaya, mereka dibiarkan. Ini merupakan pelanggaran atas sila keadilan sosial pada Pancasila dan hak konstitusi warga (Pasal 1 (2) UUD NRI 1945. “kedaulatan berada di tangan rakyat” dan dilaksanakan melalui partisipasi masyarakat dalam setiap kebijakan (Pasal 5 UU №30/2014).</p><p>9. Kerap pemerintah secara sepihak memutuskan proyek plus plus dari “normalisasi”, yaitu jalan inspeksi. Dasar hukum dari pembangunan jalan inspeksi, juga dasar hukum pelaksanaan proyeknya masih lemah. Selain itu, terbukti banyak jalan inspeksi yang tidak berfungsi dengan baik, jarang dilewati, ada yang buntu, akibatnya ditempati lagi oleh warga miskin yang tak punya pilihan atau dijadikan parkir mobil liar.</p><p>Tembusan:</p><p>Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono</p><p>Forum Kampung Kota</p><p>Jakarta, 15 November 2017</p><ol><li>Sandyawan Sumardi (Ciliwung Merdeka)</li><li>Elisa Sutanudjaja (Rujak Center for Urban Studies)</li><li>JJ Rizal (Sejarawan)</li><li>Bosman Batubara (PhD candidate UNESCO-Institute for Water Education, Delft)</li><li>Rita Padawangi (Singapore University of Social Sciences)</li><li>Sri Palupi (ECOSOC Rights)</li><li>Amalinda Savirani (Dosen, Universitas Gadjah Mada)</li><li>Aryo Danusiri (Harvard University)</li><li>Muhammad Reza Sahib (KRUHA Indonesia)</li><li>Marthin Hadiwinata (DPP Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia)</li><li>Firdaus Cahyadi (Yayasan Satu Dunia)</li><li>Yu Sing, Studio Akanoma</li><li>Dian Tri Irawati, (Phd Student, UCLA)</li><li>Gugun Muhammad (Urban Poor Consortium)</li><li>Denny Tjakra</li><li>Kamil Muhammad (ASF-ID)</li><li>Wardah Hafidz (Urban Poor Consortium)</li><li>Fatchy Muhammad (Masyarakat Air Indonesia)</li><li>Sriprobo Sudarmo</li><li>Sudirman Asun (Ciliwung Institute)</li><li>Sukarno (PMII UI)</li><li>Suroto Ph (Koperasi Trisakti Bhakti Pertiwi)</li><li>Ariko Andikabina (Arsitek)</li><li>Iwan Setiawan (Koperasi Sama Media)</li><li>Dhyta Caturani (Gema Demokrasi)</li><li>Isnu Handono (Ciliwung Merdeka)</li><li>Budi Wardoyo (Politik Rakyat)</li><li>Rocky Gerung</li><li>Shinte Galeshka</li><li>Frans Ari Prasetyo</li><li>Anwar Sastro Maruf (KPRI)</li><li>Kristian Feran (Ciliwung Merdeka)</li><li>Syahar Banu (Kampung Kota Merekam)</li><li>Evi Mariani (Kampung Kota Merekam)</li><li>Muhammad Azka (Islam Bergerak)</li><li>Luviana</li><li>Herlily (Dosen)</li><li>Iwan Febriand Vegan (Institute for Democracy Education)</li><li>GM Nur Lintang Muhammad (Islam Bergerak)</li><li>Abdurrahman Syebubakar (Institute for Democracy Education-IDe)</li><li>Antonio Ismael (Urban Planning UC Berkeley &amp; MIT)</li><li>Damairia Pakpahan</li><li>Rusdi Marpaung</li><li>Dhihram Tenrisau</li><li>Inne SBR-Arsitek (Forum Permukiman Jakarta)</li><li>Bimo Hernowo (PhD. Utrecht University)</li><li>John Muhammad (Partai Hijau Indonesia)</li><li>Ahmad Rifai (Kota Kita)</li></ol><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=31f57aed0405" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[The Invisibility of the Poor]]></title>
            <link>https://medium.com/@forumkampungkota/the-invisibility-of-the-poor-83dc8cf18aa?source=rss-ab2636155d6c------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/83dc8cf18aa</guid>
            <category><![CDATA[jakarta]]></category>
            <category><![CDATA[ahok]]></category>
            <category><![CDATA[politics]]></category>
            <category><![CDATA[anies-baswedan]]></category>
            <category><![CDATA[indonesia]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Forum Kampung Kota]]></dc:creator>
            <pubDate>Mon, 01 May 2017 06:03:32 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2017-05-05T06:59:52.693Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>Rita Padawangi</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/901/1*gqr6IJEbw0TMaWXZo2gGGQ.png" /><figcaption>Fisherfolks of North Jakarta, with pressures of new developments present in the background. Source: Rita Padawangi, 2014</figcaption></figure><p>The over-attention to religious fundamentalism in Jakarta’s election coverage perpetuates the invisibility of the poor in the city.</p><p>Before voting in the second round of Jakarta’s election started, various national and international media as well as commentaries from local and international intellectuals had had much focus on the rise of Islamism in the nation’s capital as the eventual determinant of the result. The election was won by Anies Baswedan-Sandiaga Uno (Anies-Sandi), candidates backed by Gerindra and Partai Keadilan Sejahtera over the incumbent Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat (Ahok-Djarot), who were backed by ruling party Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, the political party of President Joko Widodo.</p><p>After the election result was out, reactions varied but were still consistently noting religion as the main factor: in my social media news feed, many expressed worries of rising religious fundamentalism. Worries that Jakarta would spread the religious flavour of elections to other parts of the country. Furthermore, some lamented “the death of pluralism”, “primordialism”, and expressed disgust on Anies’ opportunistic manoeuvre to embrace the Islam Defenders Front and Prabowo Subianto of Gerindra, who was clearly not in the same camp as him in the 2014 presidential election.</p><p>There were also prominent intellectuals voicing concerns over other intellectuals and activists who supported Anies. The Wall Street Journal headline was “Hard-Line Islamism Gains Ground with Vote in Jakarta”; The Jakarta Post “<a href="http://www.thejakartapost.com/news/2017/04/20/anies-rides-islamist-wave.html">Anies Rides Islamist Wave</a>”. “Prejudice over pluralism” was in a commentary on The Conversation. The ethnic and religious minority status of incumbent Ahok as an Indonesian Chinese Christian was often pointed as the reason why he lost the election in spite of relatively high percentage of Jakartans being satisfied of <a href="http://www.thejakartapost.com/news/2016/01/25/ahok-man-beat-next-year-s-jakarta-elections.html">his performance</a>.</p><p>Anxieties over creeping religious fundamentalism into electoral politics are not baseless. Jakarta’s election was clearly marred by debates over religious blasphemy, several “defend Islam” mass rallies and a plethora of writings exchanged on social media on the threat toward religion. Some of these social media posts also brought up ethnic divisions. Controversies over anti-Chinese banner arose closer to the final voting day. Furthermore, the memories of past riots and killings that remained unresolved and unrecognized fuelled the fear of rising intolerance and persecutions.</p><p>Painting Jakarta election’s final result as simply evidence of rising Islamism, however, is an oversimplification. Not only this view is also largely incomplete, it also perpetuates the division. First, rather than Islamic fundamentalism, social segregation among ethnic groups and religious groups deserves more serious attention. Pre-election surveys had consistently cited religion as an explanatory factor of voting decision and the official voting data from KPU website also proved the segregation of votes among districts along religious and ethnic lines. <a href="http://databoks.katadata.co.id/datablog/2017/04/10/benarkah-isu-agama-berpengaruh-di-pilkada-jakarta">Districts with Muslim population over 91% tended to vote for Anies-Sandi, while districts with Muslim population less than 83% tended to vote for Ahok-Djarot</a>. The segregation is even starker when plotted on the graph, as observed in Katadata. Therefore, religion is a determinant, but religion in this case is not only Islam. There is also a need to unpack what “religion” means to them. For example, those who voted for Anies to defend Islam does not necessarily mean they are religious fundamentalists. They may or may not be.</p><p>Second, which is the focus of this article, is the voices of the poor in Jakarta that are consistently missing from the headlines, reports and dominant voices of intellectuals that zeroed in on religion in explaining the votes. Litbang Kompas’ exit poll reported that consistently about 60%-70% from the lower and middle class population were voting for Anies-Sandi, while almost 60% from the upper economic class voted for Ahok-Djarot. Exit poll from Indikator Politik Indonesia also showed that <a href="/service/ttps://tirto.id/mayoritas-warga-miskin-jakarta-memilih-anies-sandiaga-cnce">52% from households earning less than Rp 2 million per month (less than USD 200) voted for Anies-Sandi</a>, while PolMark exit poll (note: this consultant was hired by Anies-Sandi) showed that 60% of the voters earning less than 6 million per month (less than USD 600) voted for Anies-Sandi.</p><p>Ahok-Djarot also consistently lost ground in <a href="https://tirto.id/si-raja-gusur-yang-tergusur-di-pilkada-jakarta-cncd">the rental flats for the poor</a>, places which were supposedly one of their <a href="http://megapolitan.kompas.com/read/2016/09/14/13522261/di.depan.dubes.swiss.dan.hongaria.ahok.banggakan.pembangunan.jakarta">pride projects</a> in the campaign as part of the effort to create an “orderly” Jakarta. This is also consistent with the fact that Ahok was officially the governor who evicted <a href="http://www.bantuanhukum.or.id/web/seperti-puing-laporan-penggusuran-paksa-di-wilayah-dki-jakarta-tahun-2016/">the most households in Jakarta</a>, mainly from the poor population, over their two-year reign. One week before the voting day, Ahok <a href="https://news.detik.com/berita/d-3473308/bagi-ahok-rusun-satu-satunya-solusi-hunian-di-jakarta">finally admitted</a> that the government could have paid more attention to the social side of things in the relocation process, but by that time the damage had been done. Ahok’s loss among the rental flat population has also been documented in the film “Epilog (Jakarta Unfair)” by WatchDoc, which was released on 20 April 2017.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/768/1*H44XG7D7E2LvWFS7wxwGjg.jpeg" /><figcaption>Poster of documentary Epilog by Watchdoc.</figcaption></figure><p>Also made invisible by the domination of religion narratives in explaining Pilkada DKI was the effort by the urban poor to organize, advocate and mobilize. On 8 April 2017, Jaringan Rakyat Miskin Kota (Urban Poor Network)-Urban Poor Consortium signed a political contract with Anies to demand five points: 1) Spatial planning change to support <em>kampung</em> (organic urban settlements); 2) Legalization of <em>kampung </em>lands; 3) Affordable housing for the poor; 4) Business permits for street vendors; and 5) Assistance for profession conversion for <em>pedicab</em> (becak) drivers. These five points were directly against urban policies and interventions under Ahok, labelled as <a href="https://tirto.id/hikayat-si-raja-gusur-EQy">“the Eviction King” (Raja Gusur</a>), who was alleged to be in cosy relationships with big developers, evicted pedicabs without consultation, forcefully relocated street vendors and deactivating a street vendor cooperative that resisted the relocation (Kompas, 2 December 2016).</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/540/1*yE7IyIiBHgObi_2HYTeUZw.jpeg" /><figcaption>Urban poor’s contract summary with Anies-Sandi</figcaption></figure><p>Ahok-Djarot also offered at least t<a href="http://megapolitan.kompas.com/read/2017/01/24/20294211/spanduk.kontrak.politik.ahok-djarot.dan.ppp.dipasang.di.tiang.listrik">wo political contracts earlier in their campaign</a>, but did not sign it with urban poor counterparts, unlike when Jokowi signed his <a href="http://megapolitan.kompas.com/read/2013/05/21/1145411/Ini.Isi.Kontrak.Politik.Jokowi.kepada.Warga.Waduk%20Ini%20Isi%20Kontrak%20Politik%20Jokowi%20kepada%20Warga%20Waduk">gubernatorial political contract in 2012</a>.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/656/1*jDzvLWEXNymQNF9uACwknQ.jpeg" /><figcaption>Basuki-Djarot’s political contract</figcaption></figure><p>Ahok’s persistence in defending developer-driven reclamation project in Jakarta Bay had also painted a stark contrast with the coastal population, particularly the <a href="http://geotimes.co.id/56369-2/%20Warga%20Pesisir%20Jakarta%20Tolak%20Dua%20Raperda%20Reklamasi">fisherfolk whose livelihoods were significantly affected by the project</a> and who were generally in the urban poor category. One year before the election, one of the members of the local parliament was <a href="https://m.tempo.co/read/news/2016/04/01/063759049/kronologi-penangkapan-sanusi-dan-bos-podomoro-oleh-kpk">caught red-handed</a> accepting bribe from Agung Podomoro Land, a developer with a subsidiary company Muara Wisesa Samudera that develops G islet in Jakarta Bay. By then, <a href="http://www.jawapos.com/read/2016/04/13/23847/separuh-warga-jakarta-tolak-reklamasi-elektabilitas-ahok-bisa-jeblok">media polls indicated that half of Jakarta residents rejected reclamation</a>. Coverage on the issue had subsided since then, especially after those involved in the corruption case were charged, but the plight of the fisherfolks continued. They were involved in lawsuits against the artificial islands. Although they had recently <a href="http://megapolitan.kompas.com/read/2017/03/17/06424971/.nelayan.sujud.syukur.karena.menang.gugatan.pulau.f.i.dan.k">won the case at PTUN</a> against islets F, I and K, their livelihoods were still in jeopardy. It did not help that during the final debate on 12 April Ahok promised to build “floating restaurant” in support of the fisherfolks’ economy, but still energetically defended land reclamation, which furthered his image from caring for the poor.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/243/1*2YhN5FwAfghYWyhQ9lSiQQ.jpeg" /><figcaption>Fisherfolks of North Jakarta, with pressures of new developments present in the background. Source: Rita Padawangi, 2014</figcaption></figure><p>It is true that Ahok is not the only governor whose policies marginalize the poor. Jakarta’s urban poor resistance to governors perceived to be against the poor is also not new. The urban poor have been openly expressing their resistance to anti-poor policies particularly after the 1998 Reform, not only during Ahok’s reign. In the case of Ahok, unhappiness among the urban poor with urban interventions was clear in JRMK’s words:</p><p>“The urban poor fully realize that a governor’s election in DKI Jakarta will bring direct impact on their livelihoods. Therefore, there is no option for <em>golput </em>(‘white category’ = no voting). Rather, the election momentum this year can be used to punish Ahok who had broken his promise, by not voting for him and hence stopping further evictions. By not voting for Ahok, the urban poor will send a message to all politicians and candidates that the people take note of what they do while in office and will remember those in the voting booths. On one hand, punishing Ahok by not voting for him, will of course benefit Anies-Sandi. On the other hand, Anies-Sandi also intensively communicated with the people, experts and JRMK-UPC. Therefore, JRMK-UPC offers a political contract to Anies-Sandi so that the support is not “free” and will not only benefit one side… If Anies-Sandi break the contract, the urban poor will be able to sue them in court. This differentiates the current contract from the one that Jokowi-Ahok signed in 2012.” (JRMK-UPC Press Release, 14 April 2017)</p><p>It is important to note that the urban poor’s preference to vote for Anies-Sandi should not be generalized as voting for a religious fundamentalist. In fact, none of the elements in the political contract had religious tone. The ability of the urban poor in organizing and mobilizing 32 kampungs in Jakarta, street vendor groups and <em>becak </em>drivers to push for the political contract is a movement against social and spatial inequalities.</p><p>The mainstream narratives of religion-fuelled election in various popular publications have perpetually overlooked social inequality in Jakarta. Apologists would say that the Gini coefficient — a signifier of economic inequality — declined in Jakarta under Ahok’s leadership (0.43 in 2015 to 0.41 in 2016) but the ratio remains one of the highest in Indonesia. While Ahok has been widely celebrated in these narratives as a representation of pluralism and diversity — based on his ethnic and religious identity –, the urban poor who joined the JRMK-UPC contract saw him as a traitor. <a href="http://www.newmandala.org/jakarta-inequality-poverty-elite-pluralism/">Ian Wilson’s piece</a> in New Mandala on the election day echoed this concern, by criticizing the ignorance of Jakarta’s neoliberal urban redevelopment and infrastructural improvement in the name of diversity as “elite pluralism”, through which “pluralism” may serve to undermine social inequality. What is alarming, amidst the spreading fear of religious intolerance and fundamentalism, is the invisibility of the poor.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/452/1*c-ThJCoyA1synv5MaZQUig.jpeg" /><figcaption>“I thought you were different” (Gue Kira Loe Beda), residents’ expression in Bukit Duri, in reference to Jokowi-Ahok’s gubernatorial campaign promise in 2012 to not evict them. (Source: Ciliwung Merdeka, 27 September 2016, the night before eviction)</figcaption></figure><blockquote>I do not intend to belittle the threat of religious fundamentalism. Nor do I want to celebrate Anies’ victory as the victory of the poor, because electoral politics on its own would never heal the plight of the poor in Jakarta. However, it is necessary to point out that the persistent ignorance of urban poor marginalization in Jakarta in the discussions about the election would only perpetuate the invisibility of the poor.</blockquote><p>Without seriously addressing social inequality on the ground, calls for pluralism would serve to make the poor more invisible. Addressing inequality also means more than distribution of cash and cards; rather, it is an acknowledgement that the poor exist in Jakarta and that the poor should have access to urban development decisions.</p><blockquote>Celebrating the person who has broken the political contract with the poor as an emblem of pluralism indirectly justifies the impacts of development policies and interventions that often legitimize treating the poor as necessary sacrifices or collateral damage.</blockquote><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=83dc8cf18aa" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Teman dijadikan musuh]]></title>
            <link>https://medium.com/@forumkampungkota/teman-dijadikan-musuh-466fb328f5db?source=rss-ab2636155d6c------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/466fb328f5db</guid>
            <category><![CDATA[jakarta]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Forum Kampung Kota]]></dc:creator>
            <pubDate>Thu, 03 Nov 2016 23:19:52 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2016-11-11T04:16:00.928Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*3dYx8Rt69mtbvRO3h9OqVw.jpeg" /><figcaption>Credit: Ian Wilson</figcaption></figure><p>Oleh: <a href="http://www.newmandala.org/author/ianw/">Ian Wilson</a></p><p>Sumber: <a href="http://www.newmandala.org/making-enemies-friends/">Making enemies out of friends</a>, diterjemahkan atas seizin penulis.</p><p>Rejim penggusuran Gubernur Jakarta Ahok justru telah menyediakan kesempatan besar bagi kelompok garis keras Islam, seperti diargumentasikan oleh Ian Wilson.</p><p>Di sebuah kota di mana demonstrasi menjadi bagian dari kegiatan sehari-hari, rencana aksi demonstrasi pada 4 November 2016 di Jakarta mestinya tidak terlalu istimewa.</p><p>Rencana aksi demonstrasi ini telah mendominasi pemberitaan media di minggu-minggu terakhir, khususnya yang terkait dengan kemungkinan meletusnya kekerasan selama aksi tersebut. Ini yang kemudian mendorong Presiden Joko Widodo mengunjungi Prabowo Subianto, mantan musuhnya saat pemilihan presiden 2014, dalam rangka mengurangi kemungkinan ketegangan yang bakal terjadi selama aksi. Foto mereka berdua berada di atas sadel kuda menjadi <em>headline</em> pemberitaan. Sementara itu, para tokoh senior TNI berspekulasi kemungkinan lahirnya “Arab Spring”, merujuk pada demonstrasi besar yang berlangsung di Timur Tengah yang mampu menurunkan rezim penguasa. Analis lain mengingatkan kemungkinan aksi ini disusupi oleh para simpatisan ISIS.</p><p>Diorganisir oleh FPI, bersama dengan kelompok garis keras Islam lain, demonstrasi tanggal 4 November 2016 ini akan menjadi demonstrasi kedua dalam beberapa bulan terakhir yang menuntut penangkapan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama, atau Ahok, yang konon dianggap telah menghina ayat suci Al Quran.</p><p>Nada retorika yang muncul di sekitar aksi demonstrasi sudah begitu sangat mengerikan. Tuduhan penistaan agama telah bertumpuk dengan pidato-pidato penuh kebencian dengan nada rasis. Gubernur merupakan keturunan Tionghoa beragama Kristen. Berbagai spanduk berisi materi kekerasan etnis telah terpasang di seluruh kota, seolah mengembalikan ingatan perih tentang kekerasan yang menimpa keturunan Tionghoa pada 1998. Pilkada gubernur pada Februari 2017 tahun depan tampaknya dipenuhi kampanye yang penuh sektarianisme.</p><p>FPI bukanlah pendatang baru dalam tipe politik seperti ini. Sepanjang 16 tahun terakhir, organisasi ini telah sangat menguasai dalam memanfaatkan beragam ketegangan sosial dan ekonomi, dan kemudian menginjeksinya dengan aroma sektarian.</p><p>Ancaman kekerasan terhadap kelompok minoritas lain seperti Ahmadiyah, kelompok Kristen Batak, LGBT, dan Muslim Syiah juga sudah lama berlangsung. Di tahun 2001, FPI memprotes pencalonan Presiden Megawati yang dianggap dilarang oleh ajaran Islam untuk menjadi presiden, karena ia seorang perempuan.</p><p>Campuran antara isu-isu berisi politik adu domba, dengan menggunakan moral sebagai alat pukul dan pemerasan, cara premanisme jalanan, dan bersamaan dengan itu “kegunaan” FPI bagi para elit politik, telah memungkinkan organisasi yang sebenarnya pinggiran (dibandingkan dengan organisasi Islam besar lain seperti NU dan Muhammadiyah) untuk meninju lebih kuat ketimbang kemampuan aslinya. Kehebohan yang mengiringi demo ini, terlepas dari apapun yang akan terjadi nanti, akan dilihat sebagai keberhasilan promosi yang tak ternilai bagi FPI.</p><p>Tetapi, apa yang dapat menjelaskan meningkatnya jumlah warga miskin dan kelas pekerja di Jakarta yang bergabung dalam aksi jalanan yang diorganisir oleh FPI demi melawan gubernur? Beberapa <a href="https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/why-indonesian-extremists-are-gaining-ground">analis</a> mengargumentasikan ini disebabkan karena telah meningkatnya intoleransi dan ekstrimisme agama yang dibiarkan merajalela oleh pemerintah, dengan asumsi ketakutan akan “Islamic backlash” (pukulan balik dari kekuatan Islam). Atau sebagaimana yang diargumentasikan oleh <a href="http://www.kompasiana.com/imamprasetyo7/ada-bayaran-untuk-peserta-demo-yang-bersorban-dan-berbaju-koko-tanggal-4-november-2016_580eb7d8bb22bdd93fe1acfd">ahli</a> lain, aksi demonstrasi ini hanyalah kasus elit politik yang memobilisasi massa sebagai bagian dari strategi menjelang Pilkada Februari 2017 mendatang.</p><p>Kedua argumen besar di atas tidak bisa sepenuhnya diabaikan. Namun demikian, perlu mempertimbangkan konteks-konteks Jakarta yang spesifik yang dapat menjelaskan aksi demonstrasi ini. Sejak 2014, saat Ahok menjadi gubernur, sampai saat ini, dia telah melakukan penggusuran paling massif dalam sejarah modern kota Jakarta. Data statistik yang dapat dipercaya menyebutkan angka korban yang tak bisa diabaikan. Data yang dikumpulkan oleh LBH Jakarta memperkirakan lebih dari 16.000 warga miskin dan kelas pekerja beserta keluarga mereka yang tergusur dalam dua tahun terakhir. Hanya 30% telah mendapat rumah pengganti yang disediakan oleh pemerintah provinsi. Selain itu, dampak sosial dan ekonomi penggusuran sangat buruk bagi warga miskin dan kelas pekerja Jakarta.</p><p>Kebijakan penggusuran ini sangat populer di kalangan kelas menengah Jakarta. Mereka menilai kebijakan ini sebagai upaya yang tak bisa ditawar lagi dalam menanggulangi banjir, kemacetan, dan ketakpatuhan warga miskin terhadap hukum.</p><p>Apa yang gagal dilihat oleh publik, atau mungkin diabaikan, adalah kemarahan dan kekecewaan yang dihasilkan dari pelaksanaan rejim kebijakan ini.<strong> </strong>Kemarahan ini telah menyebar melampaui para korban, keluarga besar mereka, teman, komunitas, dan jaringan sosial dan kultural<strong>.</strong></p><p>Tidak mengejutkan, kemarahan ini membutuhkan saluran pelampiasan.</p><p>Ketika Ahok turun ke lapangan, di Penjaringan, Jakarta Utara, ia dilawan oleh <a href="https://news.detik.com/berita/3240785/dihadang-massa-di-rptra-penjaringan-ahok-warga-sini-tak-tolak-saya">ratusan anak muda yang melempar batu</a>. Beberapa mereka berteriak “Allahu Akbar”, tapi sentimen yang muncul dari teriakan itu bukanlah ekstrimisme agama. Teriakan itu merupakan bentuk solidaritas terhadap teman dan tetangga yang telah kehilangan rumah akibat penggusuran. Seorang remaja menjelaskan apa yang ia lakukan pada saya: “Saya termotivasi (melempar batu) karena separuh dari teman kelas saya tidak punya rumah lagi gara-gara Ahok. Oleh karena itu Ahok tidak bisa kami terima di sini.”</p><p>Anak-anak muda yang sama yang datang pada demonstrasi bulan Oktober 2016 tersebut, dan menuntut Ahok ditangkap, akan mungkin datang ke demonstrasi 4 November 2016.</p><p>Beberapa kelompok warga sekarang turun ke jalan melawan gubernur dengan menggunakan spanduk yang disediakan oleh FPI dan kelompok Islam garis keras lain. Mereka adalah warga yang dua tahun sebelumnya adalah para pendukung gubernur. Mereka juga lah yang menjadi korban penggusuran paksa.</p><p>Kelompok-kelompok agama garis keras dan kelompok reaksioner lain makin dekat satu sama lain, dan telah membentuk kelompok oposisi melawan Ahok, khususnya di kalangan warga miskin dan kelas pekerja Jakarta. Menguatnya relasi mereka disebabkan juga karena tidak ada saluran alternatif yang tersedia bagi warga miskin dan kelas pekerja (untuk menyalurkan kemarahan mereka).</p><p>Sejak Jokowi menjadi presiden, intelektual publik dan aktivis kelas menengah mengabaikan perjuangan warga miskin Jakarta. Organisasi keagamaan besar yang dikenal seperti NU juga lebih banyak berdiam diri, lepas dari keanggotaannya yang sangat besar di Jakarta Utara, khususnya di kalangan warga korban penggusuran.</p><p>Harapan terakhir bagi banyak warga kampung adalah partai yang mengklaim diri sebagai partainya orang kecil, yakni PDI Perjuangan. Ketika partai ini justru mendeklarasikan dukungan pada Ahok, kekecewaan dan frustrasi warga kampung makin menguat.</p><p>Kesan impunitas gubernur, sebagaimana yang ia lakukan dalam mengabaikan status <a href="http://jakartaglobe.id/news/forced-eviction-starts-bukit-duri/">hukum korban penggusuran Bukit Duri</a>, telah memperbesar persepsi bahwa gubernur adalah hukum itu sendiri. Dalam konteks ini, teori konspirasi tentang keterlibatan sekelompok kecil pengembang (<em>developer</em>) keturunan Tionghoa dalam beragam proyek di Jakarta seperti menemukan lahan subur untuk tumbuh. Kabar tentang tindakan gubernur yang konon menghina Al Quran, adalah hal terakhir yang tak dapat lagi ditoleransi.</p><p>Tanpa suara dan tanpa organisasi warga yang kuat untuk warga yang terpinggirkan akibat kebijakan Ahok, pintu telah terbuka lebar bagi kelompok Islam garis keras. Dan kelompok garis keras ini telah memanfaatkan kesempatan ini.</p><p>Bagi para konsultan politik di belakang Ahok, ini semua tampak sebagai tindakan “radikalisasi” melawan Ahok. Bagi mereka, apa yang akan berlangsung pada 4 November bukan sesuatu yang buruk. Momentum ini seolah membuktikan pada kalangan kelas menengah bahwa mereka yang beroposisi pada Ahok dilatari semangat sektarian, bukan pada kepedulian yang mendalam atas dampak kebijakan Ahok. Selain itu, aksi 4 November seperti mengkonfirmasi bahwa warga miskin dan kelas pekerja Jakarta adalah kelompok yang berbahaya dan berwatak tidak liberal</p><p>Debat publik tentang dampak kebijakan penggusuran atau aspek legal dari proyek reklamasi Teluk Jakarta telah, selama beberapa saat, menghilang sepenuhnya. Manajer kampanye Ahok, Ruhut Sitompul, yang juga merupakan tokoh senior organisasi preman Pemuda Pancasila bahkan menyatakan bahwa para demonstran yang melakukan aksi penistaan agama, adalah “<a href="http://megapolitan.kompas.com/read/2016/10/15/18544321/ruhut.itu.tim.sukses.kami.yang.demo.ahok.kemarin">tim sukses” Ahok.</a></p><p>Apapun yang muncul dari demonstrasi 4 November, kemarahan warga miskin ibukota dan pelabelan buruk terhadap mereka, akan tetap ada. Perlunya ada kesediaan untuk mendengar mereka</p><p><em>Ian Wilson adalah dosen politik dan kajian keamanan, juga peneliti di Asia Research Centre, Universitas Murdoch, Australia</em></p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=466fb328f5db" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Stigmatisasi, justifikasi, hancurkan!]]></title>
            <link>https://medium.com/@forumkampungkota/stigmatisasi-justifikasi-hancurkan-f8b956bc6f9c?source=rss-ab2636155d6c------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/f8b956bc6f9c</guid>
            <category><![CDATA[penggusuran]]></category>
            <category><![CDATA[jakarta]]></category>
            <category><![CDATA[urbanism]]></category>
            <category><![CDATA[human-rights]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Forum Kampung Kota]]></dc:creator>
            <pubDate>Tue, 25 Oct 2016 15:30:01 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2016-10-25T15:30:01.997Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<h4>Pola sistematik peminggiran warga miskin kota Jakarta 2015–2016</h4><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*1cLS4sB8hXL9nqxcKjv9Ug.jpeg" /><figcaption>Hancur tergusur di Bukit Duri, September 2016. Credit: Ucu Agustin dan Widya Narsi</figcaption></figure><p>Setiap tahun di DKI Jakarta pasti ada penggusuran, entah terhadap rumah atau pedagang kaki lima. Terkadang penggusuran luput dari pemberitaan, tapi ada beberapa yang jadi perbincangan hingga berbulan-bulan, biasanya karena warganya melakukan perlawanan sengit.</p><p>Sejak penggusuran Kampung Pulo di Jakarta Timur di Agustus 2015, di bawah pemerintahan Gubernur Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama, penggusuran mengalami eskalasi, baik dari segi jumlah maupun kebrutalannya. Forum Kampung Kota menengarai ada pola sistematik yang diterapkan untuk “memutihkan” penggusuran, seolah-olah ia adalah hal yang mulia dengan demikian layak dirayakan. Beberapa hasil survey menjelang pilkada menunjukkan lebih dari 60 persen warga Jakarta mendukung penggusuran, padahal jelas-jelas melanggar Kovenan Internasional PBB mengenai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, yang telah diratifikasi Indonesia menjadi UU №11/2005.</p><p>Berikut adalah pola sistematik Pemprov DKI dalam melakukan penggusuran paksa, yang ditulis berdasarkan pengamatan dan analisis terhadap peristiwa penggusuran paksa di Kampung Pulo, Kalijodo, Kampung Aquarium Luar Batang, dan Bukit Duri, Jakarta 2015–2016.</p><h4>Stigmatisasi</h4><p>Gubernur DKI didukung media mainstream dan industri-industri media akan membuat pernyataan publik bahwa daerah di mana warga yang dianggap miskin dan kumuh itu sebagai tanah negara. Media tidak mengecek kebenaran klaim ini meski pada kenyataannya banyak warga yang memiliki bukti surat kepemilikan tanah yang diakui negara: verponding Indonesia, girik, AJB, petuk pajak bumi, bahkan banyak yang sudah ditingkatkan melalui program Prona dan Larasita, menjadi sertifikat penuh.</p><p>Selanjutnya, Gubernur DKI akan menyematkan stigma: <a href="http://megapolitan.kompas.com/read/2015/05/27/08593151/Ini.Kata.Ahok.soal.Penyerbuan.Warga.ke.Rumahnya">pemukim liar</a> dan ilegal. Bahkan tak jarang komunitas warga dan wilayah yang akan digusur, dikepung dulu dengan stigma-stigma sosial negatif seperti: “daerah narkoba”, “<a href="http://news.liputan6.com/read/2436344/ahok-tak-gentar-hadapi-preman-kalijodo">daerah preman</a>”, “<a href="http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160211101917-20-110278/ahok-siapkan-ongkos-pulang-kampung-pelacur-kalijodo/">daerah pelacuran</a>”, “pengokupasi sungai”, “<a href="http://megapolitan.kompas.com/read/2016/03/03/15042081/Ahok.Reklamasi.Laut.Diprotes.Reklamasi.Sungai.Kamu.Enggak.Protes.">pereklamasi sungai</a>”, “penyebab banjir Jakarta”, “<a href="http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/16/04/11/o5g9ak335-tbc-jadi-alasan-ahok-gusur-warga-pasar-ikan">tempat TBC</a>”, “karena melawan kepentingan umum maka pelanggar HAM”, atau “pelanggar tata ruang.” Stigma ini bisa menjustifikasi mengapa Gubernur DKI pada 2015, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengatakan akan membunuh 2.000 orang demi menyelamatkan 10 juta orang.</p><p>Stigma ini kerap kali tidak benar. Misalnya tidak semua di Kalijodo preman dan pelacur (preman dan pelacur pun punya hak). Dalam membuat pernyataan pun Gubernur DKI jarang sekali menyediakan data atau rujukan. Misalnya ketika mengatakan warga mereklamasi sungai yang tadinya 50 meter ia tidak pernah menyediakan peta lama atau minimal rujukan sejarahnya. Juga ketika menstigma Pasar Ikan sebagai sarang TBC, gubernur tidak menyediakan data kesehatan di sana.</p><p>Media juga gagal memahami bahwa tata ruang yang dijadikan dasar oleh Pemprov DKI kerap disusun secara sepihak, tanpa ada konsultasi dengan warga yang telah bertahun-tahun, bahkan dalam beberapa kasus, puluhan tahun, tinggal di kampung itu. Selain itu banyak warga tidak punya sertifikat bukan karena tidak berhak atau maling tanah melainkan karena gagalnya proses sertifikasi negara. Buktinya, data pemerintah mengatakan bahwa baru <a href="http://nasional.kompas.com/read/2016/10/16/12474581/jokowi.prona.sudah.35.tahun.baru.44.persen.tanah.warga.bersertifikat">44 persen tanah disertifikasi</a>. Bahkan <a href="http://jakarta.bisnis.com/read/20160722/384/568175/2.800-bidang-tanah-aset-dki-belum-bersertifikat">2.800 bidang tanah aset</a> DKI sendiri pun belum bersertifikat.</p><p>Pada kenyataannya beberapa kampung bukan saja tidak liar tapi juga memenangkan sayembara yang dilaksanakan pemerintah sendiri. Kampung tergusur di Pinangsia yang oleh Ahok disebut <a href="http://megapolitan.kompas.com/read/2015/05/27/08593151/Ini.Kata.Ahok.soal.Penyerbuan.Warga.ke.Rumahnya">pemukiman liar</a>, misalnya, adalah pemenang sayembara Green and Clean dari Pemprov DKI sendiri dan Bukit Duri adalah pemenang sayembara City Changer dari Kemenpupera.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/640/1*SjybfyocPltUyXDfxL9qoQ.jpeg" /><figcaption>Sertifikat Green and Clean yang diraih Pinangsia yang distigma pemukiman liar dan sekarang telah rata dengan tanah. Perhatikan logo Pemprov DKI di pojok kanan. Credit: Warga Pinangsia</figcaption></figure><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/720/1*Rh_njJVrSNYpUwcOwC5Urg.jpeg" /><figcaption>Ciliwung Merdeka yang berbasis di Bukit Duri, juga membantu advokasi warga Kampung Pulo, mendapatkan pengharagaan dari pemerintah. Kini Sanggar Ciliwung Merdeka telah rata dengan tanah. Credit: Ciliwung Merdeka</figcaption></figure><h4>Justifikasi</h4><p>Pada saat yang sama biasanya akan dikemukakan tujuan pembangunan atau ideologi pembangunannya: demi kepentingan umum, demi narasi besar kepentingan bangsa dan negara, misalnya proyek “normalisasi”, pengendalian banjir, ruang terbuka hijau, perbaikan tanggul, penertiban. Di sini juga media sosial dan media mainstream dijejali narasi “kepentingan publik” yang ternyata jika dikritisi bukanlah satu proyek yang layak dibanggakan.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*6Yl103aG1igPTGdSLEIFig.jpeg" /><figcaption>Desain tanggul dan jalan inspeksi yang lebih tinggi dari perkampungan membuat Kampung Pulo tergantung pada pompa jika hujan lokal seperti pada 21 April 2016. Limbah cair warga pun terjebak dan mengalir balik ke kampung, padahal dulu bisa langsung mengalir ke sungai. Credit: Ciliwung Institute</figcaption></figure><p>Proyek normalisasi Ciliwung oleh Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane misalnya telah dikritik banyak ilmuwan karena membeton bantaran, alih-alih membiarkannya alami sebagai resapan. Desain beton di Kampung Pulo juga tidak disertai saluran air yang memadai sehingga kampung tersebut tergenang saat hujan lokal dan kini bergantung pada pompa untuk menyedot air banjir ke dalam sungai.</p><p>Perhatikan foto dari Ciliwung Institute di sebelah kiri. Air hujan lokal membanjiri kampung dan harus disedot pompa. Dulu Kampung Pulo tidak banjir jika hujannya hanya hujan lokal. Banjir besar terjadi jika ada hujan kiriman. Menurut investigasi Ciliwung Institute genangan air setiap kali hujan lokal juga limbah cair warga yang tertahan jalan inspeksi telah menciptakan sarang-sarang nyamuk. Nyamuk bertambah banyak, menurut wawancara Ciliwung Institute dengan beberapa warga Kampung Pulo.</p><p>Selain justifikasi ideologi, disebarkan juga justifikasi mengapa pemda DKI menolak dialog. Dialog dianggap memakan waktu sementara ada alasan kemendesakan, proyek harus segera jalan, karena tidak bisa melampaui tahun anggaran 2016.</p><p>Justifikasi lain adalah bahwa ini proyek untuk membuat warga kumuh menjadi beradab dan manusiawi. Rusunawa dipromosikan di berbagai media juga media sosial sebagai sesuatu yang memanusiakan. Bahkan didengung-dengungkan bahwa rusunawa adalah program baru, program Ahok. Pada kenyataannya, dari puluhan rusunawa di Jakarta, sebagian besar dibangun di zaman Sutiyoso dan Fauzi Bowo. Rusunawa di zaman Jokowi dan Ahok pun menggunakan desain yang sama yang sudah ada di tangan birokrasi bermental Orde Baru sejak dulu. Kebanyakan rusunawa juga berasa di lokasi pinggiran yang sulit dijangkau.</p><p>Meskipun berada di lokasi yang jauh, rusunawa ini dipaksakan sebagai satu-satunya pilihan bagi warga. Warga yang menolak tidak kebagian apapun sehingga banyak yang terpaksa menerima. Warga yang seperti ini dipotret media sebagai sukarela bahkan berbahagia dan bersyukur karena mendapat rusunawa. Beberapa memang pada akhirnya memilih rusunawa juga karena diiming-imingi segala macam fasilitas: busway gratis, klinik kesehatan, tempat usaha, pasar, bantuan mengurus pindah sekolah. Kenyataannya, tidak semua janji dipenuhi.</p><p>Sejatinya, pembangunan infrastruktur fisik ini tidaklah diikuti dengan pembangunan infrastuktur ekonomi, sosial dan budaya yang seimbang dan memadai. Alih-alih memadai dan seimbang, justru sebaliknya: Pemprov DKI cenderung sedang menghancurkan infrastruktur ekonomi, sosial dan budaya warga sektor informal di kampung kota yang punya sejarah berpuluh tahun pembangunan “survival system”-nya.</p><p>Sementara itu nilai ekonomi tanah tergusur semakin meningkat, rumah dan properti sekitar tanah tergusur mereka naik harganya juga semakin indah, tapi yang tergusur ada di pinggiran kota dan tidak bisa menikmati pembangunannya, malah mengalami proses peminggiran dan pemiskinan.</p><h4>Hancurkan!</h4><p>Pada akhirnya, hancurkan! <br>Pemprov DKI selain menyiagakan landasan hukum sekenanya untuk alasan pembenar kebijakan penggusuran, entah berdasarkan Pergub/Perda/UU mengenai tata ruang atau lingkungan, tapi akhirnya inti dari dasar hukum adalah Undang-undang Ketertiban Umum (Tibum), yaitu masalah kepemilikan IMB, dan “diskresi”. <br>Kalau toh warga yang tinggal di wilayah yang akan/sedang digusur sedang/masih mengajukan gugatan (proses) hukum yang sah di pengadilan negeri atau PTUN seperti pada kasus Bukit Duri, Pemprov DKI dan Kemenpupera tidak menghormati hukum yang sedang “status quo”, selalu dengan alasan yang dipaksa untuk dipercayai/dikatakan oleh aparat penggusur serta media-media mainstream di lapangan, bahwa tidak apa-apa digusur saja, toh belum ada putusan mengikat dari pengadilan.</p><p>Pemprov DKI akan membiayai (dengan APBD atau dana non budgeter dari kewajiban pengembang) dan mengerahkan ribuan pasukan aparat gabungan Satpol PP, Polri, dan TNI dan alat berat beko (backhoe) untuk melakukan penggusuran paksa, tanpa peduli bahwa tindakan ini jelas melanggar hukum dan moral etika publik, menabrak prinsip-prinsip “good governance”.</p><h4>Gambaran besar peminggiran</h4><p>Dapat dikatakan penggusuran baru dilakukan Pemprov DKI setelah pemerintah sudah melakukan deal-deal/kesepakatan dengan para pengembang dan kontraktor tentang rencana pembangunan monumen infrastruktur fisik yang senantiasa dikatakan demi kepentingan umum/masyarakat Jakarta: proyek normalisasi sungai, proyek ruang terbuka hijau, proyek pembangunan rumah susun sewa, dan yang paling besar adalah proyek reklamasi (banyak rusunawa di masa Jokowi dan Ahok dibangun oleh pengembang untuk mendapatkan izin reklamasi, di antaranya Muara Baru dan Pesakih).</p><p>Proyek-proyek pembangunan kota neo-developmentalis ini dipaksakan tidak peduli apakah ia ada alas hukum atau tidak, bahkan melanggar hukum/kovenan internasional PBB. Ketiadaaan alas hukum bisa ditutup dengan “diskresi gubernur” yang bisa mengalahkan peraturan/undang-undang/hukum yang menghadang/menghalanginya. Dan proyek-proyek monumen infrastruktur fisik ini banyak yang tidak dibiayai dengan APBD, melainkan dengan dana non-budgeter seperti dana kontribusi tambahan pengembang berkait reklamasi, CSR (Corporate Social Responsibility), kewajiban fasos fasum pengembang, atau kompensasi pelampauan koefisien luas bangunan (KLB).</p><p>Pada dasarnya penggusuran bukanlah semata untuk memperindah atau memajukan kota dengan meminggirkan “warga tak taat hukum” atau “the great unwashed”, atau menggusur perkampungan yang dianggap kumuh. <br>Segala upaya dibalik kebijakan penggusuran pada dasarnya adalah politik tanah, yaitu Pemprov DKI mengambil alih lahan yang digarap (dijadikan rumah dan tempat usaha) oleh rakyat biasa, demi perputaran modal, demi surplus dari akumulasi kapital.</p><p>Ia selalu merupakan upaya “pembersihan” yang akan diikuti oleh harga properti di sekitarnya yang akan naik, dan semakin harga di situ naik, semakin kecil kesempatan warga miskin untuk bertahan di wilayah strategis di kota. Ia juga upaya meningkatkan ruang terbuka hijau yang telah habis disulap <a href="http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/13563475.2015.1008723">menjadi wilayah komersil (Senayan dan Pluit), perumahan developer (Kelapa Gading dan Sunter)</a>, atau daerah wisata (Pasar Ikan). Ia bukan upaya membangun kota yang adil, melainkan upaya peminggiran, atau yang disebut oleh David Harvey sebagai “dispossesion”.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/960/1*qan_LQkMWMVS6UOvBxXBmw.jpeg" /><figcaption>Warga Bukit Duri dan simpatisan di hari penggusuran akhir September 2016. Credit: Ciliwung Merdeka</figcaption></figure><h4>Tak ada pembenar penggusuran paksa di zaman demokrasi modern</h4><p>Menurut standar HAM warga yang digusur berhak memperoleh pemulihan hak yang tidak hanya terbatas pada hak atas perumahan yang layak, tapi juga mencakup pemulihan hak-hak lainnya, seperti akses pada nafkah dan pekerjaan, pendidikan anak-anaknya, (termasuk transportasi), dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya di komunitas. Kualitas kehidupan warga tidak boleh menjadi lebih rentan atau merosot, bila dibandingkan kehidupan sebelum penggusuran dan kehidupan sesudah penggusuran.</p><p>Meskipun tidak memiliki/menguasai tanah melalui berbagai macam surat bukti kepemilikan tanah, warga yang digusur berhak untuk memperoleh jaminan hukum penguasaan tanah (legal tenure). Perlindungan “legal tenure” ini justru harus diutamakan bagi warga yang paling miskin. Penataan kampung (bukan penggusuran) harus menjadi bagian dari strategi penanggulangan kemiskinan.</p><p>Warga berhak untuk membuat pilihan-pilihan otonom ketika ia terkena dampak pembangunan. Karena itu rusunawa hanyalah salah satu pilihan bagi warga, bukan satu-satunya pilihan. Warga yang hendak digusur harus dilibatkan dalam konsultasi dan suara mereka didengar sejak tahap awal perencanaan dan penyusunan kebijakan penggusuran. Pembangunan harus bisa mereka nikmati juga.</p><p>Penggusuran paksa dan pembangunan infrastruktur fisik monumental ini telah menghancurkan ikatan batin warga kampung kota dengan tanah, ruang, lingkungan, alam dan melahirkan segregasi sosial ekonomi dan budaya yang semakin parah di kota Jakarta ini. Ia mengikis budaya solidaritas warga kampung kota, serta telah meniadakan ikhtiar-ilhtiar otentik mandiri pola pendekatan pembangunan partisipatif, yang pada umumnya lahir sebagai “local genius”, yang dilakukan oleh komunitas-komunitas masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan berbagai unsur masyarat sipil terhadap upaya-upaya peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup komunitas warga miskin kota, melalui berbagai macam stigma sebagai provokator, penghasut masyarakat.</p><p>Seorang profesor kebijakan perkotaan dan kesehatan yang juga seorang psikiater di Amerika Serikat , Dr. Mindi Fullilove, menulis buku berjudul “Root Shock” yang mempelajari bagaimana warga Amerika yang mengalami “dispossesssion” atau perampasan kampung (neighborhood) mereka mengalami trauma psikologis.</p><p>“Dampak jangka pendeknya cukup parah, termasuk kehilangan uang, kehilangan organisasi sosial, dan trauma psikologis. Dampak jangka panjang mencakup perampasan yang melumpuhkan secara sosial, dan yang paling penting, hilangnya kekuatan politik warga. Implikasinya serius bagi kesejahteraan warga kulit hitam di Amerika. Ia juga mndorong pertanyaan mengenai ekuatan dan kualitas dan demokorasi di Amerika.” —Abstrak dari buku <a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3456198/"><em>Root Shock: How Tearing Up City Neighborhoods Hurts America, and What We Can Do About It</em></a><em>, Mindy Fullilove, 2005</em></p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/960/1*fN9hHGvwynuWQi4bOSTIvQ.jpeg" /><figcaption>Ikatan sosial di kampung kota kuat dan dibangun puluhan tahun. Credit: Ciliwung Merdeka</figcaption></figure><h4>Mengingatkan yang dilupakan: Rakyat punya hak</h4><p>Pada hakekatnya hak-hak dasar rakyat itu sudah dijamin oleh konstitusi UUD 1945. Hak rakyat untuk mengakses tanah, misalnya, itu dijamin oleh pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Hak rakyat untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan layak diatur dalam pasal 27 ayat (2) UUD 1945. Hak rakyat untuk mendapat tempat tinggal dan lingkungan yang baik diatur dalam pasal Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945.</p><p><strong>Undang-Undang Dasar 1945</strong><br>Pasal 28H ayat (1), “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”</p><p><strong>UU №1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman</strong><br>Pasal 5 ayat 1<br>Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah.<br>Pasal 19 ayat 1<br>Penyelenggaraan rumah dan perumahan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia bagi peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat.<br>Pasal 19 ayat 2<br>Penyelenggaraan rumah dan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau setiap orang untuk menjamin hak setiap warga negara untuk menempati, menikmati, dan/atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur.<br>Pasal 129<br>Dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, setiap orang berhak:<br>a. Menempati, menikmati, dan/atau memiliki/memperoleh rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur;<br>b. Melakukan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;<br>c. Memperoleh informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;<br>d. Memperoleh manfaat dari penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;<br>e. Memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang dialami secara langsung sebagai akibat penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman; dan<br>f. Mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan terhadap penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang merugikan masyarakat.</p><p><strong>UU №2/2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum<br></strong>Pasal 9 ayat 2<br>Pada dasarnya pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan dengan pemberian ganti kerugian yang layak dan adil.</p><p>Penetapan besarnya nilai ganti kerugian dilakukan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah berdasarkan hasil penilaian jasa penilai atau penilai publik tersebut (Pasal 63 Peraturan Presiden №71/2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum).</p><p><strong>UU №39/1999 tentang HAM</strong><br>Pasal 40<br>Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak.</p><p><strong>UU №11/2005 tentang Hak Ekonomi Sosial Budaya (Ratifikasi Kovenan Internasional Tentang Hak Ekonomi Sosial Budaya)</strong><br>Pasal 11 ayat (1)<br>Negara mengakui hak setiap orang atas standar kehidupan yang layak bagi keluarganya, termasuk cukup pangan, sandang dan papan yang layak, dan atas perbaikan kondisi yang berkelanjutan….</p><p><strong>UU №39/1999 tentang Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia</strong><br>Pasal 25 ayat (1)<br>Setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda/duda, mencapai usia lanjut atau keadaan lainnya yang mengakibatkannya kekurangan nafkah, yang berada di luar kekuasaannya.</p><p>Karena ternyata hampir semua pokok perkara sehubungan dengan hak warga negara untuk memperoleh tempat tinggal telah diatur oleh konstitusi, maka pemenuhan hak-hak dasar rakyat itu menjadi kewajiban negara. Jika negara, dalam hal ini pemerintah, tidak memenuhi tugas konstitusional tersebut, berarti mereka telah mengkhianati konstitusi.</p><p>Jakarta, 19 Oktober 2016<br>I. Sandyawan Sumardi</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=f8b956bc6f9c" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Catatan Bukit Duri]]></title>
            <link>https://medium.com/@forumkampungkota/catatan-bukit-duri-f58bd3bb62e2?source=rss-ab2636155d6c------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/f58bd3bb62e2</guid>
            <category><![CDATA[jakarta]]></category>
            <category><![CDATA[penggusuran]]></category>
            <category><![CDATA[spatialjustice]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Forum Kampung Kota]]></dc:creator>
            <pubDate>Thu, 20 Oct 2016 06:56:23 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2016-10-20T09:59:25.265Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>Oleh Ramdan Malik</em></strong></p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*iqjAApl7IOgQvnF9b-vStw.jpeg" /><figcaption>Anak-anak pinggir kali Ciliwung berlatih balet di Sanggar Ciliwung Merdeka di Bukit Duri. Mereka tampil bersama West Australian Ballet group dan Indonesian Youth Ensemble di Teater Jakarta TIM setelah berlatih bersama penari balet Australia Juliet Burnette. Kini sanggar telah hancur dan rata dengan tanah. Credit: Ciliwung Merdeka</figcaption></figure><p>“Aku baru turun di Stasiun Tebet, mau <em>nginap</em> di Bukit Duri bikin liputan,” demikian pesan Whatsapp (WA) Ardi Bramantyo (Bram), mantan wartawan majalah Forum Keadilan, sesampai saya di Stasiun Pondok Cina, pada Selasa, 27 September 2016, jam 10 malam lalu.</p><p>Aku capek sekali sehabis kerja dari kantor, lalu kubalas WA-nya setiba di rumah, “Kalau <em>gak</em> tengah malam nanti, awak datang besok subuh.” Sementara WA Group (WAG) Forum Kampung Kota (FKK) — yang beranggota sekitar 250 arsitek, ahli perkotaan, dosen/guru, pengacara, aktivis, wartawan, seniman dll — terus ramai berbincang tentang aparat banyak berdatangan jelang penggusuran Bukit Duri esok pagi, sepekan pasca Surat Peringatan Ketiga (SP3) dilayangkan.</p><p>Usai mandi, saya membaca novel <em>Mangun</em> — Sergius Sutanto yang prolognya menggetarkan: kisah mendiang Romo Mangunwijaya yang diancam ditembak mati kalau tidak meninggalkan Kedung Ombo, Jawa Tengah yang akan dibangun bendungan pada 1989. Tiga tahun sebelumnya rohaniawan, arsitek, pendidik, sekaligus sastrawan hebat itu mengancam mogok makan, bila permukiman tepi Kali Code di Yogyakarta yang dibangunnya akan digusur. “Jika langkah tanpa kekerasan ini masih juga dianggap salah, maka saya sudah siap untuk masuk penjara atau mati sekalipun,” tekad Romo Mangun itu mengantar tidurku.</p><p>Pukul 4 subuh, Rabu, 28 September 2016, saya terbangun dengan dua lampu kamar masih menyala dan novel <em>Mangun</em> tergolek di sebelah bantal. Saya langsung mandi serta berpakaian, kemudian naik taksi dari Jl. Juanda, Depok menuju Stasiun Pondok Cina. Setengah jam kemudian kereta pertama ke Stasiun Jatinegara awak naiki. Di Stasiun Tebet saya turun, lantas berjalan kaki ke arah Bukit Duri. Sebuah gang yang kumasuki di depan SMAN 8 — sekolahku dulu — masih sepi sekali.</p><p>Begitu keluar gang saya bertemu Ahmad Taufik, wartawan Tempo yang pernah dipenjara Orde Baru (Orba) karena menerbitkan majalah bawah tanah, Suara Independen, setelah majalah Tempo dan Editor serta tabloid Detik dibredel pada 1994. Ia sempat mendaftar sebagai calon gubernur independen DKI 2017, tapi jumlah KTP yang mendukungnya kurang dari 500 ribu, sehingga ditolak KPUD Jakarta. Sesudah ngobrol sebentar dengan Ucu Agustin, pembuat film dokumenter yang sedang sarapan lontong sayur, saya akhirnya jumpa Bram yang semalam menginap di Sanggar Ciliwung Merdeka.</p><p>Awak terus berjalan menyusuri permukiman tepi kali yang akan digusur. Kehidupan sudah bergerak seperti hari-hari biasa. Pedagang sayur dan ayam potong telah siap berjualan, walau hari masih gelap. Sambil sarapan bubur ayam Priangan yang menggoyang lidah, saya lihat sebuah alat berat (beko) parkir di Jembatan Tongtek, depan pasar Jatinegara. Lampu-lampu pinggir jalan berpendaran di sepanjang aliran sungai. Kuteringat beberapa larik dari sebuah sajak almarhum W.S. Rendra:</p><p><em>Ciliwung yang Manis</em></p><p><em>Ciliwung mengalir<br>dan menyindir gedung-gedung kota Jakarta<br>[…]</em></p><p><em>Ciliwung bagai lidah terjulur<br>Ciliwung yang manis tunjukkan lenggoknya</em></p><p><em>[…]</em></p><p><em>Teman segala orang miskin<br>timbunan rindu yang terperam<br>[…]<br>Begitu kali bernyanyi meliuk-liuk<br>dan Jakarta disinggung dengan pantatnya</em></p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/425/1*YBUup1hQHxxcZubLtiBoIg.jpeg" /><figcaption>Aksi Budaya menjelang penggusuran September 2016. Credit: Ciliwung Merdeka</figcaption></figure><p>Jelang jam 6 pagi saya kembali berjalan ke depan sanggar. Anak-anak muda sedang mempersiapkan aksi budaya dengan sebuah sepeda motor yang menghela bak beroda. Tempat bensinnya mengingatkanku kepada botol infus yang berselang di rumah sakit. Mereka memakai kaos putih bergambar dan bertuliskan hitam, <em>Bukit Duri Menggugat</em>, yang dibuat pelukis Yayak Yatmaka (Pak Yayak). Pita merah putih mereka bagikan, saya mengikatnya di leher. Pengusaha jamu, komponis, serta budayawan, Jaya Suprana (Pak Jaya), yang datang dengan kursi rodanya, mengikat pita itu di kepalanya yang botak mirip biksu Buddha.</p><p>Tak lama setelah pemimpin Sanggar Ciliwung Merdeka, Sandyawan Sumardi (Romo Sandy), muncul, pawai budaya pun dimulai. Gitar dan perkusi dimainkan, lagu dengan seruan <em>Allahu Akbar</em> dinyanyikan. Sekitar seratus orang berjalan menuju mulut jalan depan jembatan Tongtek sambil membawa poster yang antara lain bertuliskan Ciliwung Nyawa Kita. Beberapa ibu pun tak kuasa menahan air mata.</p><p>Di muka pos polisi, pukul 7 pagi, salah seorang pengurus sanggar, Isnu Handono, mulai berorasi. “Penggusuran adalah penghilangan alat bukti!” serunya. Yah, sejak 7 Juni 2016, gugatan <em>class action </em>warga Bukit Duri telah disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mereka menggugat 133 rumah yang sudah dihancurkan beberapa bulan sebelumnya seluas 7.110 meter persegi dan 440 rumah yang akan digusur seluas 17.067 meter persegi, tanpa ganti rugi sepeser pun. Dua hari setelah mengajukan gugatan, mereka mengadakan konperensi pers di sanggar pada 12 Mei 2016. Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang pernah menjabat Menteri Pertahanan serta Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, hadir dan mendukung gugatan tersebut.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/400/1*K-g9VmjFvC_CK9PWzrulVw.jpeg" /><figcaption>Ciliwung di Meester Cornelis tempo dulu. Credit: KITLV</figcaption></figure><p>Dalam jumpa pers itu pula dibeberkan hasil studi seorang sarjana sejarah Universitas Indonesia, Ibrahim Sukarno (Ano), yang bekerja di Sanggar Ciliwung Merdeka. Ternyata penduduk pribumi sudah tinggal turun-temurun di Bukit Duri sejak 1656. Lalu tanah di sekitar Jatinegara, termasuk Bukit Duri yang berada di tepi kali Ciliwung, dibeli Meester Cornelis Senen, seorang kaya asal Banda, Maluku. Karena itu wilayah tersebut terkenal sebagai Mester yang merupakan tanah partikelir. Pada 1905–1936, Mester menjadi <em>Stadsgemeente</em> (kota) tersendiri yang lalu bergabung dengan Batavia. Penjajah Belanda memungut pajak bumi yang disebut <em>verponding</em> kepada penduduk pribumi.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/709/1*Pf22m5DyneWa-leePBcaew.jpeg" /><figcaption>Basuki Tjahaja Purnama di Sanggar Ciliwung di Bukit Duri tahun 2012. Credit: Ciliwung Merdeka</figcaption></figure><p>Buat awak sendiri, kenangan tentang Bukit Duri menyeruak dari masa kanak ketika masih tinggal dengan orangtua di Kebon Baru, Tebet. Tanganku biasa digandeng almarhum ayah turun dari Metro Mini S 60 yang kami naiki dari Pasar Tebet Timur (PSPT) ke Pasar Jatinegara. Di jembatan Tongtek saya selalu merasa seram bila melihat sebuah bangunan yang berkesan angker: Penjara Wanita Bukit Duri. Belakangan aku tahu, bui itulah yang pada 1968–1984 dipakai untuk memenjarakan tokoh-tokoh perempuan Partai Komunis Indonesia (PKI), terutama dari Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani), termasuk istri Ketua Umum <em>Comite Central</em> PKI, Dipa Nusantara Aidit, yang seorang dokter. Ibu Utari dan Mudjiati, dua anggota Paduan Suara Dialita (Di Atas Lima Puluh Tahun) yang pernah ditahan di penjara ini sempat mengumpulkan lagu-lagu selama dibui, di antaranya <em>Ujian</em> gubahan Ibu Siti Jus Djubariah yang diaransemen musisi muda Yogya, Frau, dalam album <em>Dunia Milik Kita</em>.</p><p>Orasi terus berlangsung. Bram mengajakku melihat ratusan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan polisi yang sedang apel di depan SMAN 8. Penjual siomay langgananku dulu tak terlihat di depan gerbang sekolah, malah polisi-polisi yang awak lihat berjalan keluar dari SMAN 8. Terakhir saya menyaksikan “pasukan” sebanyak itu — tentara, polisi, dan satpol pp yang mencapai sekitar 6.000 personil — adalah sehari sebelum penggusuran Kalijodo di perbatasan Jakarta Utara dan Barat, pada 29 Februari 2016.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/283/1*fXocZ-2YOPjTJEYSqqXITQ.jpeg" /><figcaption>Romo Sandy berpidato dan menyanyi. Credit: Ciliwung Merdeka</figcaption></figure><p>Jalanan macet, orang-orang berkerumun, Bram raib. Awak kembali berjalan ke depan pos polisi dekat jembatan Tongtek. Romo Sandy — saya tetap memanggilnya demikian walau tak lagi menjadi pastor, seperti 20 tahun lalu saat pertama kali mewawancarainya, usai divonis bebas hakim Pengadilan Negeri Bekasi karena menyembunyikan Budiman Sudjatmiko dan rekan-rekannya dari Partai Rakyat Demokratik (PRD) yang dikambinghitamkan Orba sebagai dalang Kerusuhan 27 Juli 1996 di rumah abangnya, Pak Beni — menyanyikan sebuah lagu karyanya sendiri yang ujung liriknya begitu menyayat:</p><p><em>Tanah air<br>tumpah darah<br>Kenapa mesti kami menjadi<br>pengungsi di negeri sendiri?”</em></p><p>Setelah bertemu sejarawan muda, JJ Rizal, kulihat ratusan polisi dan Satpol PP mulai bergerak ke tempat kejadian perkara. Komandan mereka mengajak Romo Sandy bicara di pos polisi. Sambil berjalan dan memegang tangan Pak Jaya yang nyaris jatuh, awak tanya Romo Sandy, “Apa yang mereka katakan di dalam tadi, Mo?”</p><p>“Yah, mereka bilang, cuma menjalankan perintah atasan,” jawab Romo Sandy.</p><p>“Klise!” sahutku yang disahut ketawa getir Pak Jaya.</p><p>Rumah-rumah pun mulai dibuldozer. Himbauan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Didiek Riyono, pada sidang 6 September 2016 lalu, agar pemerintah jangan main kuasa dengan menggusur, tak diindahkan. Ia malah dipindahtugaskan ke Sumatera pada 22 September 2016.</p><p>Permohonan terakhir Pak Jaya saat orasi, supaya Pemda menaruh belas kasihan kepada warga Bukit Duri sampai keluar putusan hakim atas perkara tersebut, tak diindahkan pula. Vera Soemarwi (Mbak Vera), dosen hukum yang menjadi pengacara warga Bukit Duri dalam perkara itu, meminta ibu-ibu dan anak-anak segera keluar rumah sebelum digusur.</p><p>Opung Regar yang rumahnya di depan sanggar berucap pahit dengan logat Bataknya yang kental ketika diminta Mbak Vera menyelamatkan diri, “Aku sudah pasrah. Banyak uang yang kukumpulkan sedikit demi sedikit untuk membangun rumah ini. Mau mati pun jadilah. Aku di rumah ini saja.”</p><p>Mbak Vera sempat memperingatkan pejabat-pejabat yang memimpin penggusuran agar menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Sehari pasca Surat Peringatan Pertama (SP1) dikeluarkan, ia langsung menggugat pula ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.</p><p>Karena tak kuat menyaksikan penggusuran, saya memilih memasuki sanggar. Vitamin, buku, DVD, serta alat musik berceceran di lantai atas. Kupungut tiga DVD: <em>Bad Teacher</em> — Cameron Diaz dan Justin Timberlake, <em>Anna Karenina </em>— Keira Knightley dan Jude Law, serta <em>The Happening </em>— Night Shyamalan dan Mark Wahlberg. Pun dua novel: <em>Menentang Bahaya</em> — Astrid Lindgren serta <em>The Kitchen God’s Wife</em> — Amy Tan.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/960/1*RIlaEyChJwF1uexGGgtKQQ.jpeg" /><figcaption>Warga dan simpatisan membunyikan apa saja yang bisa dibunyikan ketika penggusuran di Bukit Duri September 2016. Credit: Ciliwung Merdeka</figcaption></figure><p>Beberapa menit sebelum beko menghancurkan bangunan berusia 16 tahun itu, awak angkat alat musik bambu seperti calung. Pak Yayak dan teman-teman sanggar juga membawa kaleng, penggorengan, kayu, bambu dsb. Dengan “alat musik” tersebut, “konser” dadakan pun berlangsung. Tetabuhan bertalu-talu mengiringi tangis ibu-ibu dan pemuda-pemuda sanggar yang menyaksikan tempatnya belajar, berobat, berkesenian, membuat kompos dll hancur dalam sekejap. Dengan mata berkaca-kaca Romo Sandy memeluk Mbak Santi, Ano dkk. Debu beterbangan, hidungku yang sinus mampet. Saya pamit kepada Mbak Vera, setelah akhirnya tak tahan teriak, “Bangsat!”</p><p>Jam tanganku telah menunjukkan pukul 10 tepat, awak harus ke kantor. Kulewati jembatan Tongtek. Dari seberang kali, kupotret Bukit Duri yang tinggal puing dengan kamera saku. Di trotoar jalan, orang-orang ramai menonton penggusuran. Saya senandungkan dalam hati sebuah lagu Leo Kristi.</p><p><em>Sayang Disayang O Jakarta</em></p><p><em>Bulan, bintang, matahari di kotak-kotak suara<br>sepanjang tepi Ciliwung<br>Mawar perak di menara bangun negeri<br>koran pagi</em></p><p>Yah, penghuni rumah-rumah tepi sungai hanya mimpi setinggi bulan, bintang, dan matahari di langit untuk diperlakukan manusiawi. Suara mereka hanya dibutuhkan ketika pemilu atau pilkada. Sementara penguasa terus “membangun” dengan menumbalkan rakyat kecil, begitu kira-kira berita koran esok pagi.</p><p>Sehari setelah memenangkan pilkada Jakarta, Gubernur DKI, Joko Widodo, mendatangi Bukit Duri, pada 6 Oktober 2012.</p><iframe src="https://cdn.embedly.com/widgets/media.html?src=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fembed%2Fd22cY08zNFU%3Ffeature%3Doembed&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dd22cY08zNFU&amp;image=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2Fd22cY08zNFU%2Fhqdefault.jpg&amp;key=d04bfffea46d4aeda930ec88cc64b87c&amp;type=text%2Fhtml&amp;schema=youtube" width="640" height="480" frameborder="0" scrolling="no"><a href="https://medium.com/media/dbe9ef7e339f9263054e345251702cd8/href">https://medium.com/media/dbe9ef7e339f9263054e345251702cd8/href</a></iframe><p>Pada masa kampanye, Jokowi pun menandatangani kontrak politik yang isinya antara lain akan menata kampung dan mensertifikasi tanah yang telah dihuni selama 20 tahun dengan syarat tidak dalam sengketa</p><iframe src="https://cdn.embedly.com/widgets/media.html?src=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fembed%2F2FnBczoj2AQ%3Ffeature%3Doembed&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D2FnBczoj2AQ&amp;image=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2F2FnBczoj2AQ%2Fhqdefault.jpg&amp;key=d04bfffea46d4aeda930ec88cc64b87c&amp;type=text%2Fhtml&amp;schema=youtube" width="640" height="480" frameborder="0" scrolling="no"><a href="https://medium.com/media/496f229e3b777fe0f8b1c2ba915983f0/href">https://medium.com/media/496f229e3b777fe0f8b1c2ba915983f0/href</a></iframe><p>Waktu itu Jokowi bilang geser, bukan gusur permukiman kumuh. Perbaikan atau revitalisasi kampung dicanangkan dengan rencana membuat kampung deret atau susun. Konsep serta desainnya dirancang arsitek komunitas secara <em>pro bono</em>.</p><p>Contohnya adalah <a href="https://medium.com/forumkampungkota/kampung-susun-manusiawi-kampung-pulo-4eb363c74b31#.8avh1klcs">Kampung Susun Manusiawi Kampung Pulo</a> dan <a href="https://medium.com/forumkampungkota/membangun-bukit-duri-dc5567a6b625#.2uvsp54ha">Kampung Susun Manusiawi Bukit Duri</a>. Kampung Pulo dan Bukit Duri yang wilayahnya berdekatan akan menjadi <em>pilot project</em>, sesudahnya bakal dibangun di 27 titik.</p><p>Kopaja 502 yang awak naiki dari Jatinegara berpacu menuju kantor di Kebon Sirih. <em>Ngebut</em> seperti Jokowi yang dua tahun kemudian terpilih sebagai presiden saat menjabat Gubernur DKI Jakarta, setelah sebelumnya menjabatnya Walikota Solo.</p><p>FKK sempat bertemu pengganti Jokowi, Basuki Tjahaja Purnama, untuk membicarakan nasib kampung susun/deret di Balaikota pada 18 September 2015.</p><iframe src="https://cdn.embedly.com/widgets/media.html?src=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fembed%2FvPce5_zNXAY%3Ffeature%3Doembed&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DvPce5_zNXAY&amp;image=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FvPce5_zNXAY%2Fhqdefault.jpg&amp;key=d04bfffea46d4aeda930ec88cc64b87c&amp;type=text%2Fhtml&amp;schema=youtube" width="854" height="480" frameborder="0" scrolling="no"><a href="https://medium.com/media/b005a6b8490d1b2c20c2a7d2d48ae461/href">https://medium.com/media/b005a6b8490d1b2c20c2a7d2d48ae461/href</a></iframe><p>Saat itu Ahok pun mengagumi konsep Yu Sing dkk, tapi malah di<em>-follow up</em> dengan penggusuran Kampung Pulo dan Bukit Duri beberapa bulan kemudian. Dalam pertemuan warga dengan birokrat pemda beberapa bulan sebelum penggusuran di Kelurahan Bukit Duri, para pejabat itu berdalih temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bahwa pembangunan kampung deret di atas tanah negara. Padahal, saat ditanya pers, <a href="http://wartakota.tribunnews.com/2014/07/07/ahok-tak-masalah-bangun-kampung-deret-di-tanah-negara">Ahok tidak mempermasalahkan temuan BPK itu</a>.</p><p>Anehnya, inkonsistensi itu terasa kian ironis sewaktu Romo Sandy bercerita di WAG FKK, sekitar jam 2 siang ditelepon seseorang dari istana yang baru tahu penggusuran Bukit Duri lalu menyesalkannya.</p><p>“Klise lagi!” kataku dalam hati. Penggusuran bahkan terus berlanjut pada Sabtu, 1 Oktober 2016. Tepat pada Hari Kesaktian Pancasila, rumah Pak Mulyadi yang bertahun-tahun menjadi Ketua Rukun Tetangga (RT) dibuldozer. Sehabis piket di kantor, saya menemuinya pada sore hari. Awak tak tega melihat duka di wajahnya, hanya bisa menitipkan uang yang ada di dompetku untuk rumah kontrakannya bersama 20 keluarga korban penggusuran di Poncol, dekat Kampung Melayu.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/567/1*LECyLaF2nDEpINYkHk790Q.jpeg" /><figcaption>Opung Regar di muka rumahnya yang dia bangun dengan jerih payah bekerja keras bertahun-tahun sejak merantau dari Tarutung ke Bukit Duri pada tahun 1960an. Credit: Ciliwung Merdeka</figcaption></figure><p>Saat berjalan kaki pulang dengan anak semata wayangku, Ais, saya berjumpa Opung Regar yang dikunjungi beberapa kerabatnya usai ibadah di gereja. “Sejak merantau dari Tarutung tahun 1960-an aku tinggal di sini, Senin lusa rumahku mau digusur katanya,” ujarnya lirih.</p><p>Benar, Senin pagi, 3 Oktober 2016, giliran deretan rumah-rumah di depan sanggar yang dibuldozer. Baru siang saya sempat ke Bukit Duri dari kantor, bertemu dengan Pak Semo yang rumahnya digusur, sesudah tempat usaha ayam potongnya dihancurkan lima hari lalu. Kemarahannya tumpah, awak cuma bisa menenangkannya dengan memegang bahunya. Rumah Opung Regar pun telah rata dengan tanah. Beberapa anggota tim penggusur dan Lurah Bukit Duri berdebat dengan sejumlah warga tentang luas areal kediamannya yang akan digusur. Peta bidang mereka pelototi lagi, karena banyak yang tak sesuai dengan hasil pengukuran sebelumnya.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/600/1*iM37rUCfLEt1eO-OJ8ANiQ.jpeg" /><figcaption>Rumah kontrakan di Poncol dihuni sekitar 20 keluarga korban penggusuran Bukit Duri. Credit: Ciliwung Merdeka</figcaption></figure><p>Membonceng sepeda motor Angga, keponakan Romo Sandy — putra bungsu Pak Beni yang menyembunyikan Budiman Sudjatmiko dalam rumahnya di Bekasi pada 1996 — saya mampir ke Poncol. Dengan uang berkoperasi, 20 keluarga korban penggusuran Bukit Duri mengontrak rumah bekas penampungan tenaga kerja Indonesia. Ruang disekat triplek yang salah satunya dilukis apik. Seorang pria membobok tembok untuk membuat pintu kamar mandi bersama. Penghuni lain <em>ngeriung</em> di lantai. Angga ngobrol di tangga dengan dua arsitek muda, Sri Suryani dan Ivana Lee, yang ikut mendesain kampung susun Bukit Duri.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/768/1*GWLXEBkQmcBey0h6xYiocQ.jpeg" /><figcaption>Atas nama pembangunan. Credit: Ciliwung Merdeka</figcaption></figure><p>Awak memandang keluar. Di kejauhan, puing-puing reruntuhan Bukit Duri. Di seberang kali, Rumah Susun Sewa (Rusunawa) Jatinegara Barat berdiri. Aku terbayang surat peringatan Kepala Rusunawa itu kepada sekitar 150 penghuni yang menunggak uang sewa. Mereka merupakan korban penggusuran Kampung Pulo yang terancam digusur untuk kedua kali. Ironis, mengingat ucapan Ahok yang dengan enteng menjamin penghuni rusunawa bisa tinggal sampai tujuh turunan, padahal izin menghuni hanya dua tahun.</p><p>Ongkos sewa yang Rp 300 ribu sebulan jika bersama tagihan air, gas, dan listrik bisa mencapai pengeluaran total Rp 600 ribu per bulan. Tentu tidak berat buat kelas menengah kota yang kerap menuding penghuni bantaran sungai sebagai penyebab banjir ibukota, tanpa mengindahkan pembangunan vila-vila di hulu Ciliwung dsb. Tapi berat bagi <em>wong cilik</em> yang kebanyakan hidup dari sektor informal tak jauh dari kali. Jika mereka “direlokasi” — eufemisme “penggusuran” — ke Rusunawa Rawa Bebek nun jauh di Cakung, Jakarta Timur seperti warga Bukit Duri, tak terbayang betapa tercerabut nafkah hidup mereka. Bus gratis memang tersedia, walau tak banyak. Tapi apa mungkin gerobak sayur atau ayam potong Pak Semo diangkut masuk ke dalam bus?</p><p>Ketidakadilan ruang terjadi. Yang miskin diusir ke pinggiran Jakarta. Sementara rumah susun di tengah kota dihancurkan lalu dibangun apartemen mewah seperti di Pulo Mas. Gedung-gedung pencakar langit, taman-taman memang membuat nyaman mata <em>wong sugih</em>. Tak ada tempat buat penghuni bantaran kali, seperti permukiman orang-orang miskin yang dibangun mendiang Romo Mangun di tepi Kali Code, Yogyakarta pada 1989.</p><p>Rabu malam, 5 Oktober 2016, sekitar seratus warga Bukit Duri memperingati sepekan penggusuran. Perlawanan budaya tanpa kekerasan dilanjutkan di bekas bangunan sanggar. Puisi dibacakan, lagu-lagu dinyanyikan, ditingkahi joged bocah-bocah. Mereka merindukan tempat belajar dan berkeseniannya yang membuat mereka sempat tampil di panggung Taman Ismail Marzuki dengan teater musikal <em>Ciliwung Larung</em> atau tarian balet di Tugu Kunstkring.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*vzN1WbFwn1ynWTA7MjFCag.jpeg" /><figcaption>Marjinal tampil pada malam solidaritas terhadap korban penggusuran. Credit: Ciliwung Merdeka</figcaption></figure><p>Kelompok musik Marjinal tampil malam itu sebagai <em>band</em> tamu dengan akordeon-nya yang <em>ngelangut</em>, gitar, ukulele, serta riuh perkusi. Diterangi nyala obor, mereka membawakan <em>Darah Juang</em>, sebuah lagu perjuangan yang sering dinyanyikan saat unjuk rasa jelang Soeharto <em>lengser</em>. Delapan belas tahun sudah reformasi, tapi tak banyak yang berubah. Rezim <em>developmentalism</em> terus berkuasa, yang berganti cuma aktornya. Populisme laku keras sebagai dagangan masa kampanye, namun kehidupan rakyat kecil tetap sengsara.</p><p><em>Mereka dirampas haknya<br>tergusur dan lapar<br>Bunda relakan darah juang kami<br>padamu kami berjanji</em></p><p><strong><em>Jakarta, Oktober 2016</em></strong></p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=f58bd3bb62e2" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[FAQ masalah hukum penggusuran]]></title>
            <link>https://medium.com/forumkampungkota/faq-masalah-hukum-penggusuran-dda003d430ea?source=rss-ab2636155d6c------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/dda003d430ea</guid>
            <dc:creator><![CDATA[Forum Kampung Kota]]></dc:creator>
            <pubDate>Thu, 13 Oct 2016 16:37:45 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2016-10-20T04:52:02.887Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<h4>Siapa yang melanggar hukum? Korban gusuran atau pemerintah penggusur? Dua ahli hukum menjawab.</h4><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*gnPi6oeVceCqyZxpKS2oEw.jpeg" /><figcaption>Liarkah mereka? Maling tanah negarakah orang tua mereka yang mewarisi tanah dari orang tua mereka sendiri zaman dulu? Pentas teater musikal Ciliwung Merdeka, yang mementaskan “Ciliwung Larung” di Graha Bhakti Budaya, Taman Ismail Marzuki, Jakarta, tanggal 4–5–6 Juli 2011. Sekitar 150 warga Bukit Duri terlibat dalam produksi ini dan 120 naik ke atas panggung. Credit: Ciliwung Merdeka</figcaption></figure><p><strong><em>Tanya: Penggusuran adalah bentuk penegakan hukum yang sudah seharusnya dilakukan setelah pengabaian hukum bertahun-tahun oleh pemimpin sebelumnya. Yang digusur telah menyerobot tanah yang bukan hak mereka. Mereka liar dan ilegal dan layak digusur kan?</em></strong></p><p><strong>Jawaban Vera Soemarwi</strong>:</p><p>Tiga alasan yang sering digunakan oleh pemerintah dalam menggusur suatu pemukiman warga:</p><p><strong>Pertama, penggusuran yang disebabkan oleh sengketa kepemilikan hak atas tanah maupun rumah.</strong></p><p>Para pihak yang bersengketa membawa penyelesaian kasusnya ke pengadilan negeri. Setelah pengadilan memutuskan tanah maupun rumah dimenangkan oleh salah satu pihak dan putusan itu sudah berkekuatan hukum tetap kemudian pemenang diberi hak untuk memohon eksekusi. Permohonan eksekusi berisi permintaan kepada ketua pengadilan negeri, panitera, jurusita, dan meminta bantuan kepada walikota/bupati setempat, Satpol PP, polisi dan militer untuk mengeksekusi atau mengusir paksa pihak yang menguasai rumah dan tanah. Seluruh biaya yang timbul untuk menggusur akan dibebankan kepada pemohon eksekusi.</p><p><strong>Kedua, penggusuran yang disebabkan oleh perubahan tata ruang.</strong></p><p>Alasan ini sering digunakan oleh pemerintah. Dampak yang dirasakan oleh warga: Pertama, warga dituduh sebagai pelanggar aturan tata ruang. Kedua, dituduh penghuni liar atau warga liar atau penghuni/penjarah tanah negara. Stigma-stigma negatif berdampak sangat buruk bagi warga. Warga akan kehilangan haknya untuk mendapat ganti rugi dan hinaan dilontarkan kepada warga dari pihak lain seperti masyarakat dan media.</p><p>UU Tata Ruang (UU No. 26/2007) mengatur beberapa hak warga terdampak. Hak-hak seperti:</p><ol><li>mengetahui rencana tata ruang [Pasal 60 huruf a].</li><li>berpartisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang; pemanfaatan ruang; dan pengendalian pemanfaatan ruang [Pasal 65 ayat (1) dan (2)]</li><li>masyarakat berperan aktif dalam perumusan konsepsi rencana konsepsi rencana tata ruang termasuk dalam prosedur penyusunan rencana tata ruang [PP No. 15/2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Pasal 7 (4), Pasal 20, dan Pasal 27 (1)].</li><li>Masyarakat yang dirugikan akibat penyelenggaraan penataan ruang dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan [UU Tata Ruang Pasal 66 (1)]. Masyarakat berhak untuk mendapatkan ganti rugi bila di lokasi tanah dan rumahnya ada perubahan penataan ruang.</li></ol><blockquote>Secara singkat disimpulkan bahwa bila pemerintah akan mengubah tata ruang di suatu wilayah menurut UU Tata Ruang, pemerintah diwajibkan untuk meminta persetujuan dari warga terdampak. Bila warga menyetujui perubahan ruang maka pemerintah harus memberikan ganti untung yang pantas untuk warga selaku pemilik tanah.</blockquote><p>Kewajiban untuk membeli tanah dan rumah warganya seringkali diabaikan oleh pemerintah dalam mengubah tata ruang di wilayahnya. Contoh kasus: Kalijodo, Aquarium atau Pasar Ikan, Klender.</p><p><strong>Ketiga, penggusuran karena pembangunan jalan raya, jalan tol, normalisasi kali, pembangunan waduk, atau bandara.</strong></p><p>Pembangunan tersebut dalam bahasa undang-undang sering disebut pembangunan bagi kepentingan umum. Kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum dilakukan sesuai dengan UU Pengadaan Tanah (UU No. 2/2012). Pelaksanaan pembebasan tanah dan bangunan untuk pelaksanaan proyek harus mengacu pada Peraturan Presiden No. 71/2012. Tahap-tahapnya adalah:</p><ol><li>Sebelum pembangunan proyek ditetapkan pemerintah harus berkonsultasi dengan masyarakat pemilik tanah dan rumah.</li><li>Bila warga menolak maka pemerintah tidak bisa melanjutkan proyek tersebut.</li><li>Bila warga setuju maka ditetapkan berapa nilai ganti untung yang layak bagi tanah dan bangunan warga. Penetapan harga ini harus disetujui oleh kedua belah pihak. Bila warga tidak setuju dengan harga yang ditetapkan oleh panitia penetap harga, maka warga diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan penetapan harga ke pengadilan negeri. Bila ketidaksesuaian harga berlarut-larut maka pemerintah dapat menitipkan harga tanah ke pengadilan (sering disebut dengan istilah konsinyasi).</li><li>Sebelum nilai yang disepakati itu diterima di rekening warga, maka pemerintah tidak bisa menggusur warga dari rumah dan tanahnya.</li></ol><p>Dalam kasus normalisasi Kali Ciliwung seharusnya Pemerintah DKI Jakarta dan BBWSCC harus melalui langkah-langkah tersebut di atas. Tapi Pemerintah DKI Jakarta justru menyalahkan warga di pinggiran bantaran kali sebagai warga penghuni liar, warga penjarah tanah negara, warga miskin yang mereklamasi sungai, dan segala cap negatif diberikan kepada warga agar Pemerintah DKI Jakarta tidak perlu memberikan ganti rugi yang layak. Warga hanya pantas diberikan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) di Rawabebek, di suatu tempat yang secara ekonomi tidak strategis.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*1cLS4sB8hXL9nqxcKjv9Ug.jpeg" /><figcaption>Penggusuran Bukit Duri September 2016. Credit: Ucu Agustin/Widya Narsi</figcaption></figure><p><strong>Jawaban Alldo Fellix Januardy:</strong></p><p>Menurut<strong> </strong>Pasal 19 UU No. 5/1960 tentang Aturan Dasar Pokok Agraria, setiap hak atas tanah wajib didaftarkan dan disertifikatkan pada Badan Pertanahan Nasional. Prosedur ini perlu dilakukan baik oleh setiap warga negara ataupun pemerintah yang ingin mengklaim suatu hak atas tanah.</p><p>Namun, dalam kasus penggusuran, sukar sekali memberikan stigma “liar” bagi hunian informal yang menduduki suatu tanah. Hal tersebut karena baik pemerintah yang melakukan penggusuran ataupun warga yang menduduki tanah tersebut, sama-sama memiliki basis klaim:</p><p><strong>Pemerintah</strong> diwajibkan untuk melakukan pendaftaran dan sertifikasi asetnya berupa tanah berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara. Tetapi dalam banyak kasus penggusuran, pemerintah kerap kali tidak dapat menunjukkan alas hak tersebut dikarenakan <a href="http://nasional.kompas.com/read/2016/07/22/17152021/2.800.lahan.milik.pemprov.dki.belum.bersertifikat">buruknya inventarisasi aset pemerintah</a>.</p><p><strong>Warga</strong> yang telah menduduki suatu tanah dengan <strong>itikad baik</strong><em> </em>(<em>rechtsverwerking</em>) (itikad baik, salah satu contohnya, dapat dimaknai dengan membayar PBB, persis seperti kondisi hunian informal di berbagai wilayah di ibukota yang sertifikatnya tidak terbit, tetapi rutin membayar PBB) selama minimal 20 tahun juga dilindungi ketentuan Pasal 1963 dan Pasal 1967 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) PP No. 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah. Ketentuan tersebut memberikan hak bagi warga yang menduduki tanah tersebut untuk mendaftarkan tanahnya, dan apabila masa pendudukan telah melampaui 30 tahun, hak atas tanah tersebut mutlak tidak dapat dituntut pihak ketiga. Namun, mekanisme pendaftaran dan sertifikasi tanah warga atas dasar ketentuan tersebut lazim mengalami hambatan akibat <a href="http://www.rappler.com/indonesia/118846-kasus-tanah-penggusuran-kampung-pulo-dan-bukit-duri?utm_source=twitter&amp;utm_medium=referral&amp;utm_medium=share_bar">maraknya praktik korupsi di bidang pendaftaran tanah</a>.</p><p>Dengan memahami aspek politik hukum dan carut marutnya penegakan hukum pertanahan sebagaimana telah diuraikan di atas, sukar sekali mendefinisikan apakah pendudukan suatu tanah oleh warga dapat secara sederhana dikategorikan sebagai “pendudukan liar”. Sehingga, idealnya, pembuktian legalitas hunian informal yang diklaim oleh pemerintah wajib terlebih dahulu melalui proses peradilan.</p><p><strong><em>Tanya: Ada argumen yang mengatakan tanah negara boleh untuk rakyat. Apa maksudnya? Bukankah pemerintah baik pusat dan daerah lebih berhak memanfaatkan tanah negara tinimbang rakyatnya?</em></strong></p><p><strong>Jawaban Vera Soemarwi:</strong></p><p>Dengan dasar bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” [Pasal 33 (3) UUD 1945 jo UU No. 5/1960 UUPA Pasal 1 (2)].</p><p>Terantum dalam UUPA Pasal 2 ayat (2), hak menguasai negara memberikan wewenang untuk:</p><ol><li>Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut.</li><li>Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang-angkasa.</li><li>Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.</li></ol><p>Wewenang negara untuk menguasai bumi, air dan ruang angkasa untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat tercantum dalam UUPA Pasal 2 ayat (3). Hak menguasai negara dapat dikuasakan kepada daerah dan masyarakat menurut UUPA Pasal 2 ayat (4).</p><p>UU telah memberikan hak kuasa negara kepada pemerintah dan masyarakat. Negara harus mendistribusikan dan memberikan hak atas tanah kepada masyarakatnya. Tujuan pemberian hak menguasai atas tanah kepada masyarakat agar masyarakat dapat sejahtera dan makmur dalam menggunakan tanahnya. Sejauh penggunaan tanah tidak bertentangan dengan UU dan kepentingan umum.</p><p>Bila masyarakat telah menguasai tanah selama 20 tahun dan tanah tersebut tidak dalam sengketa (tanah dalam keadaan bebas) maka pemerintah wajib memberikan hak atas tanah kepada masyarakat itu [<a href="http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/11693/nprt/677/pp-no-24-tahun-1997-pendaftaran-tanah">PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah</a> Pasal 24 ayat 2]:</p><p>“<em>Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu pendahulunya, dengan syarat :</em></p><p><em>a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya.</em></p><p><em>b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.</em>”</p><p>Pemerintah tidak berhak menguasai seluruh tanah-tanah di Indonesia. Pemerintah selaku pelaksana UU harus menjalankan UU. Pemerintah berdasarkan UU berkewajiban untuk memberikan tanah-tanah di Indonesia demi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/673/1*Gm0jIPYGdT_hqS6Tq8x-tw.jpeg" /><figcaption>Penggusuran warga Rawajati, Jakarta Selatan, 1 September 2016. Credit: <a href="http://photo.liputan6.com/news/tolak-penggusuran-di-rawajati-ibu-ini-nekat-hadang-satpol-pp-2591336">Liputan6.com/Immanuel Antonius</a></figcaption></figure><p><strong>Jawaban Alldo Fellix Januardy:</strong></p><p>Terminologi “tanah negara” yang kerap dijadikan landasan mutlak bagi pemerintah untuk memperoleh kepemilikan dari suatu tanah yang sedang diduduki oleh warga sesungguhnya sama sekali tidak dikenal di dalam hukum agraria.</p><p>Pasal 2 ayat (1), (2), dan (3) UU No. 5/1960 tentang Aturan Dasar Pokok-Pokok Agraria hanya mengatur tentang “hak menguasai negara”, yaitu negara diposisikan sebagai pemberi wewenang untuk:</p><ol><li>Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut.</li><li>Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.</li><li>Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.</li></ol><p>Seluruh pelaksanaannya diatur di dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang agraria. Tetapi, negara tidak memiliki hak mutlak untuk mengklaim sebuah tanah tanpa prosedur yang sah.</p><p>Klaim pemerintah atas tanah nirsertifikat sebagai “tanah negara” sesungguhnya didasarkan pada hukum kolonial <strong>yang sudah tidak berlaku lagi</strong>, yaitu konsep <em>Domein Verklaring</em> pada ketentuan <em>Agrarisch Wet/Besluit 1870</em> (AB 1870). Ketentuan ini dahulu memberikan wewenang bagi Gubernur Jenderal di bawah pemerintahan kolonial untuk secara sepihak merampas tanah yang diduduki oleh warga dengan alasan ilegal.</p><p>Prof. Boedi Harsono (Alm.), Guru Besar Hukum Agraria Universitas Trisakti, dalam <em>Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya</em> mengutarakan bahwa pasal <em>Domein Verklaring</em> sesungguhnya “merampas hak-hak masyarakat” sehingga hendaknya tidak diterapkan lagi pada hukum agraria modern.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/700/1*Hr4ZMYA8frDRsH4Ey3AUAA.jpeg" /><figcaption>Penggusuran di Pasar Ikan, April 2016. Credit: <a href="http://www.tribunnews.com/metropolitan/2016/04/11/berita-foto-tangis-dan-doa-korban-penggusuran-pasar-ikan">Tribunnews.com/Irwan Rismawan</a></figcaption></figure><p><strong><em>Tanya: Warga yang digusur ada yang mengaku punya sertifikat atau dokumen lainnya. Tapi tetap digusur. Apa dasar hukum pemerintah melakukannya?</em></strong></p><p><strong>Jawaban Vera Soemarwi:</strong></p><p>Bila melihat pada ketiga alasan penggusuran yaitu: sengketa kepemilikan, perubahan tata ruang, pembangunan untuk kepentingan umum maka masyarakat selaku pemilik tanah yang mempunyai sertifikat tetap bisa digusur.</p><p>Bila pemilik sertifikat digusur dengan alasan kalah di pengadilan maka pemilik sertifikat harus rela memberikan tanah dan bangunannya tanpa ada ganti rugi.</p><p>Bila pemilik sertifikat digusur karena perubahan tata ruang dan pembangunan untuk kepentingan umum maka pemilik sertifikat berhak untuk mendapatkan ganti untung. Penetapan harga tanah ditentukan oleh tim penilai tanah dengan ketentuan harga pasar. Pemilik sertifikat atas tanahpun mungkin bisa digusur dengan alasan-alasan tersebut karena tanah-tanah di Indonesia mempunyai fungsi sosial.</p><p><strong>Jawaban Alldo Fellix Januardy:</strong></p><p>Tidak ada satupun ketentuan hukum yang membenarkan penggusuran atas tanah yang memiliki alas hak, kecuali dilakukan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang patut melewati serangkaian syarat ketat sebagaimana diatur di dalam ketentuan UU No. 2/2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang mewajibkan adanya musyawarah dan mekanisme penilaian independen terkait dengan harga tanah tersebut agar diberikan ganti rugi sesuai dengan harga pasar.</p><p>Penggusuran yang dilakukan terhadap tanah bersertifikat tanpa melalui mekanisme tersebut justru dapat dikenakan sanksi pidana, misalnya Pasal 167 ayat (1) KUHP (memasuki pekarangan rumah orang lain tanpa izin) atau Pasal 170 ayat (1) KUHP (pengrusakan barang).</p><p><strong><em>Tanya: Dalam kasus Bukit Duri di Jakarta Selatan pemerintah daerah DKI Jakarta tetap menggusur meski sedang ada gugatan di PN Jakarta Pusat. Apakah tindakan pemerintah DKI bisa dibenarkan? Toh kebanyakan warga Bukit Duri sudah pindah sukarela. Mengapa harus mendengarkan yang hanya sekian puluh keluarga jika yang ratusan sudah pindah?</em></strong></p><p><strong>Jawaban Vera Soemarwi:</strong></p><p>Tindakan Pemerintah DKI Jakarta dalam melakukan penggusuran di Bukit Duri jelas melanggar UUD 1945 Pasal 1 (3) yang menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Setiap tindakan pemerintah (UU Administrasi Pemerintahan/UU No. 30/2014) harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, tidak melanggar hak asasi warga negaranya dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik.</p><p>Tindakan Pemerintah DKI Jakarta dalam menggusur warga Bukit Duri di mana kasus normalisasi sedang diperiksa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tata Usaha Negara jelas melanggar UUD 1945 dan UU Administrasi Pemerintah. Ketua Majelis Hakim di PN Jakarta Pusat dan PTUN menghimbau agar Pemerintah DKI tidak menggunakan kekuasaannya secara semena-mena untuk menggusur warga Bukit Duri. Penggusuran itu harus menunggu sampai proses pemeriksaan di kedua pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.</p><p>Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 16/1984 jelas memerintahkan kepada gubernur untuk tidak melakukan sesuatu apapun terhadap tanah dan rumah (status quo) yang sedang berproses di pengadilan sampai ada keputusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.</p><p>Meskipun hanya ada satu orang yang keberatan terhadap kebijakan pemerintah, maka pemerintah tidak dapat melanjutkan kebijakan tersebut. Hak satu orang tidak bisa dikorbankan untuk hak yang lebih banyak.</p><iframe src="https://cdn.embedly.com/widgets/media.html?src=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fembed%2FWYINQ3cNGwk%3Ffeature%3Doembed&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DWYINQ3cNGwk&amp;image=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FWYINQ3cNGwk%2Fhqdefault.jpg&amp;key=d04bfffea46d4aeda930ec88cc64b87c&amp;type=text%2Fhtml&amp;schema=youtube" width="854" height="480" frameborder="0" scrolling="no"><a href="https://medium.com/media/89f96e8d489148cfcfb3254cebe8d612/href">https://medium.com/media/89f96e8d489148cfcfb3254cebe8d612/href</a></iframe><p><strong><em>Tanya: Akhir-akhir ini ada wacana geser bukan gusur, penataan bukan perataan. Bukankah hal itu seperti memberi angin bagi para pelanggar hukum? Bukannya dihukum kok malah dilegalkan? Jakarta akan makin kacau dong.</em></strong></p><p><strong>Jawaban Alldo Fellix Januardy:</strong></p><p>Melakukan penataan partisipatif bersama warga yang menduduki hunian informal justru sejalan dengan semangat Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia berdasarkan UU No. 11/2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.</p><p>Pasal 11 Kovenan Ekosob (dan Komentar Umum No. 7/1997 tentang Penggusuran Paksa) mengatur bahwa penggusuran hendaknya dijadikan solusi yang benar-benar terakhir terhadap masalah perkotaan karena berpotensi melanggar hak-hak dasar warga, seperti hak atas tempat tinggal, hak atas rasa aman, hak atas perlindungan harta benda, kesamaan di hadapan hukum, hak atas pendidikan bagi anak-anak warga terdampak, dan sebagainya. Terlebih, resolusi Komisi HAM PBB No. 2004/28 menyatakan bahwa penggusuran paksa termasuk dalam kategori pelanggaran HAM berat.</p><p>Namun, apabila penggusuran benar-benar harus dilaksanakan karena tidak ada jalan lain, mekanismenya pun harus memenuhi serangkaian syarat ketat sebagai berikut:</p><p>Pra Penggusuran:</p><ol><li>Pemerintah wajib menjelajahi semua kemungkinan alternatif selain pelaksanaan penggusuran.</li><li>Melakukan konsultasi, audiensi, dan musyawarah yang tulus kepada publik, beserta masyarakat yang akan terkena dampak.</li><li>Melakukan penilaian terhadap dampak penggusuran secara holistik dan komprehensif, dan memperhitungkan dampak kerugian materil dan immateril yang akan dialami oleh warga terdampak.</li><li>Membuktikan bahwa mekanisme penggusuran sudah tidak bisa dihindarkan lagi.</li><li>Memberikan surat pemberitahuan dalam bentuk tertulis dengan lengkap dengan menguraikan alasan-alasan yang rasional tentang rencana penggusuran</li><li>Memastikan bahwa tidak ada orang yang akan kehilangan tempat tinggal.</li><li>Menjamin terlebih dahulu akan adanya alternatif tempat tinggal yang memadai, yakni tempat tinggal yang dekat dengan lingkungan tempat warga terdampak bermata pencaharian.</li></ol><p>Saat Penggusuran:</p><ol><li>Memberikan surat pemberitahuan dalam bentuk tertulis dengan lengkap dengan menguraikan alasan-alasan yang rasional tentang rencana penggusuran.</li><li>Memastikan bahwa tidak ada orang yang akan kehilangan tempat tinggal.</li><li>Menjamin terlebih dahulu akan adanya alternatif tempat tinggal yang memadai, yakni tempat tinggal yang dekat dengan lingkungan tempat warga terdampak bermata pencaharian.</li></ol><p>Pasca Penggusuran:</p><ol><li>Ada alternatif solusi pindah ke tempat tinggal baru yang menjamin kualitas hidup yang setidaknya sama baiknya, atau lebih baik, dari tempat tinggal warga terdampak sebelumnya.</li><li>Ada pemulihan sesuai dengan ketentuan hukum bagi warga terdampak.</li><li>Ada bantuan hukum yang disediakan bagi warga yang ingin menuntut kompensasi setelah penggusuran dilaksanakan.</li><li>Warga terdampak yang sedang sakit atau terluka harus mendapatkan penanganan kesehatan terbaik yang disediakan oleh pemerintah.</li><li>Tempat tinggal baru harus sesuai dengan standar HAM, yaitu: (1) kepastian hukum mengenai status kepemilikan (ada sertifikat); (2) sarana prasarana (sanitasi, listrik, air) yang memadai; (3) harga rumah yang terjangkau; (4) tempat yang patut untuk ditinggali (ruang cukup menampung keluarga, dapat melindungi dari dingin/panas/hujan/angin, bebas dari wabah penyakit, aman dan nyaman; (5) aksesibel dan aman, termasuk bagi kelompok rentan (disabilitas, perempuan, anak); (6) akses terhadap lapangan pekerjaan, pelayanan kesehatan, sekolah, tempat bermain anak, dan fasilitas sosial lain; (7) memenuhi kelayakan budaya (misal: ciri khusus desain, cukup tempat untuk melaksanakan ritual adat.)</li></ol><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/673/1*6-HiqfbIFGklqZgWf15gDA.jpeg" /><figcaption>Suasana Rusun Komaruddin di Cakung, Jakarta Timur pada Oktober 2015. Rusunawa di Kelurahan Penggilingan ini banyak ditinggalkan warga karena hampir roboh dan tidak terawat. Credit: <a href="http://photo.liputan6.com/news/miris-rusun-komarudin-terancam-roboh-2347619?photo=1030600">Liputan6.com/Gempur Surya</a></figcaption></figure><p>Berdasarkan <a href="http://www.bantuanhukum.or.id/web/wp-content/uploads/2016/02/Laporan-Penggusuran-2015_LBHJ_web.pdf">laporan LBH Jakarta tahun 2015</a>, mayoritas penggusuran yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara nyata melanggar syarat-syarat tersebut karena tidak dilakukan dengan musyawarah (84%), melibatkan aparat yang tidak berwenang seperti TNI (67%), dan tidak memberikan solusi apapun kepada warga terdampak (67%).</p><p>Menurut penelitian dari Deden Rukmana yang berjudul <a href="http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/13563475.2015.1008723?needAccess=true"><em>The Change and Transformation of Indonesian Spatial Planning after Suharto’s New Order Regime: The Case of the Jakarta Metropolitan Area</em></a><em> </em>“kekacauan” tata ruang yang terjadi di wilayah ibukota justru lebih disebabkan karena penyalahgunaan tata ruang untuk pembangunan mal dan apartemen (penelitian mencatat setidaknya 9.701 acre atau 3.925 hektar daerah hijau disalahgunakan sepanjang tahun 1985–2005, belum termasuk bila menghitung pelanggaran pada tahun-tahun berikutnya). Padahal, menurut Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Tata Ruang, wilayah kota diwajibkan memiliki minimal 30 persen ruang terbuka hijau.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/673/1*wXE8MHeWZBG-JHeM4ddjsQ.jpeg" /><figcaption>Daftar perubahan tata ruang dari ruang hijau ke properti komersil. Sumber: <a href="http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/13563475.2015.1008723?needAccess=true">Deden Rukmana, 2015</a></figcaption></figure><p>Korban penggusuran yang dituduh sebagai “ilegal” dan “penyebab banjir” sesungguhnya adalah korban nyata dari ketidakadilan tata ruang di ibukota. Memperlakukan mereka dengan tidak manusiawi, seperti menggunakan pendekatan penggusuran paksa, adalah cerminan kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat miskin kota.</p><p><em>Vera Soemarwi adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan kuasa hukum warga Bukit Duri.</em></p><p><em>Alldo Fellix Januardy adalah pengacara publik di Lembaga Bantuan Hukum Jakarta.</em></p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=dda003d430ea" width="1" height="1" alt=""><hr><p><a href="https://medium.com/forumkampungkota/faq-masalah-hukum-penggusuran-dda003d430ea">FAQ masalah hukum penggusuran</a> was originally published in <a href="https://medium.com/forumkampungkota">Forum Kampung Kota</a> on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.</p>]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Ciliwung Merdeka menjawab tuduhan Pak Ahok]]></title>
            <link>https://medium.com/forumkampungkota/ciliwung-merdeka-menjawab-tuduhan-pak-ahok-91032e96db6?source=rss-ab2636155d6c------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/91032e96db6</guid>
            <category><![CDATA[jakarta]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Forum Kampung Kota]]></dc:creator>
            <pubDate>Sat, 08 Oct 2016 09:49:42 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2016-10-13T05:28:58.793Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/780/1*gDHKy_-GZpz2EVCNtkS3lQ.jpeg" /><figcaption>Credit: Ciliwung Merdeka</figcaption></figure><p>Berikut adalah jawaban atas tuduhan bahwa Ciliwung Merdeka tidak didukung warga Bukit Duri. Juga macam-macam fitnah lain yang bahkan menyerang pribadi.</p><p>Di website Ciliwung Merdeka sendiri sudah ada jawaban lengkap tentang dukungan warga di tautan <a href="https://ciliwungmerdeka.org/pernyataan-dan-kesepakatan-bersama-warga-bukit-duri-untuk-membangun-kampung-susun-manusiawi-bukit-duri/">ini</a>, namun tulisan ini bermaksud memberi penjelasan lain, mengenai kronologinya agar dipahami bersama bahwa upaya alternatif sebenarnya sangatlah mungkin kalau saja mendapatkan dukungan sungguh-sungguh, bukan hanya lip service apalagi hanya sekedar pernyataan yang belakangan dipakai untuk menyerang warga.</p><p>Forum Kampung Kota merasa berkepentingan menjawab dan menjelaskan duduk perkara sesungguhnya atas dua alasan ini.</p><p>Pertama, tuduhan yang didasarkan informasi sepihak tersebut telah menutup diskusi akan gagasan solusi alternatif penataan kampung. Dengan mengatakan Ciliwung Merdeka gagal mendapatkan dukungan warga, maka seolah penggusuran paksa menjadi solusi terbaik. Pemikiran sempit dan tidak kreatif inilah yang hendak kami lawan dengan bukti bahwa dengan sedikit kreatifitas, kesabaran, dan penghormatan pada orang lain, maka penataan kampung manusiawi sangatlah mungkin.</p><p>Alasan kedua lebih sederhana. Tuduhan tersebut tidak benar karena tidak berdasarkan fakta maka perlu diluruskan.</p><p>Sandyawan dan salah satu arsitek Kampung Susun Manusiawi Kampung Pulo, Yu Sing, telah mencoba menjelaskan duduk perkaranya di berbagai platform media sosial, dan di bawah ini adalah rangkumannya.</p><p><strong><em>Sandyawan Sumardi, 17 September 2016:</em></strong></p><p>Perlu dibedakan konsep design “Kampung Susun Bukit Duri” (KSBD), dan “Kampung Susun Kampung Pulo” (KSKP).</p><p>KSBD disetujui Jokowi dalam kunjungannya sehari sesudah diinagurasi sebagai gubernur DKI, bersama walikota, para kepala dinas, camat dan lurah tanggal 16 Oktober 2012.</p><p>Ahok mengakui pernah menyetujui KSBD, tapi tidak disetujui Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC), di depan 10 perwakilan warga Kampung Pulo yang didampingi CM di Balai Kota pada tanggal 4 Agustus 2015 (ada videonya di YouTube). <br>Sesudah itu, sampai detik ini, sama sekali belum pernah ada pertemuan dan pembicaraan dengan pihak gubernur soal KSBD. Karena beliau menolak berdialog.</p><p>Design konsep KSKP diajukan sebagai solusi alternatif oleh CM dan Mitra, dengan tujuan agar warga Kampung Pulo tidak kehilangan hak kepemilikannya atas tanah dan rumah mereka sehubungan dengan adanya Perda 1 tahun 2014.</p><p>Soal KSKP, di Balai Kota pada tgl 18 September 2015, CM dan Mitra (Forum Kampung Kota atau FKK) ditawari dan diundang oleh gubernur melalui Sunny [Tanuwidjaja], untuk mempresentasikan konsep design “Kampung Susun Berbasiskan Komunitas sebagai Situs Budaya Keanekaragaman Warga Jakarta di Kampung Pulo”.<br>Gubernur sangat kagum, bahkan meminta dibuatkan konsep design serupa untuk tiga kampung lain di Jakarta, namum partisipasi warga dan keterlibatan CM dan arsitek-arsitek FKK ditolak.<br>Yang akan mengerjakan JakPro dan dananya kata gubernur bukan dari APBD tapi dari kewajiban pengembang.<br>Rencananya groundbreaking 1 Januari 2016. <br>Diperintahkan Ibu Ika Lestari Kepala Dinas Perumahan DKI, untuk menindaklanjuti. (Lihat YouTube pertemuan Komunitas Ciliwung Merdeka dengan Gubernur DKI, tanggal 18 September 2015).</p><p>Kemudian hanya dua kali ada pertemuan dengan Dinas Perumahan. Tidak ada hasil/keputusan apa-apa, karena justru internal Pemprov DKI sebagian besar tidak faham dengan apa yang dimaui gubernur.</p><p>Dua bulan kemudian datang utusan gubernur, bernama Fahmi Idris, yang mengatakan bahwa soal rencana konsep design KSKP, gubernur memang telah mengeluarkan visi besarnya. Tetapi aparat pelaksana Pemprov DKI dibawahnya tidak berani melaksanakannya karena belum ada alas regulasinya.<br>Kemudian CM diminta membuat draft konsep Pergub Khusus pembangunan Kampung Susun Kampung Pulo. Disusun/dibuat oleh para lawyer CM. <br>Tapi de facto sampai sekarang tidak terjadi apa-apa, dengan rencana pembangunan KSKP. Justru berita dan fitnah yang simpang siur dikembangkan.</p><p>Baca: <a href="http://megapolitan.kompas.com/read/2016/05/18/14135611/ahok.sebut.lsm.pendukung.warga.kampung.pulo.kini.kabur.ke.bukit.duri">http://megapolitan.kompas.com/read/2016/05/18/14135611/ahok.sebut.lsm.pendukung.warga.kampung.pulo.kini.kabur.ke.bukit.duri</a><br>Dan: <a href="http://m.news.viva.co.id/news/read/821808-ahok-tuding-romo-sandyawan-penghasut-warga-bukit-duri">http://m.news.viva.co.id/news/read/821808-ahok-tuding-romo-sandyawan-penghasut-warga-bukit-duri</a></p><p>Sandyawan Sumardi sebagai pekerja kemanusiaan mendirikan Sanggar Ciliwung Merdeka di RT 06 RW 12 Bukit Duri, dan tinggal berumah di situ sejak tanggal 13 Agustus 2000. Ciliwung Merdeka adalah sebuah NGO resmi beraktenotaris, dan mempekerjakan beberapa arsitek, lawyer, ekonom, dan sebagainya.<br>Pengacara-pengacara Ciliwung Merdeka menjadi kuasa hukum resmi warga Kampung Pulo, bahkan sampai sekarang.<br>Entah apa tujuan gubernur mengarang cerita serupa itu, yang sepertinya justru agar Ciliwung Merdeka dan Sandyawan Sumardi ditolak, baik oleh warga Kampung Pulo, maupun oleh warga Bukit Duri sendiri.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/780/1*oa7TWl2LJ2vBl1846Z2yFQ.jpeg" /></figure><p><strong><em>Dari Yu Sing, 17 September 2016:</em></strong></p><p>Prosedur yg disepakati mestinya Pemda turun ke warga menjelaskan soal Perda No. 1/2014 yang menggambarkan sodetan sungai Ciliwung sehingga warga Kampung Pulo keseluruhan perlu ditata (tidak hanya 1.040 keluarga tapi lebih dari 3.000 keluarga).</p><p>Karena memang itu tugas Pemda. Tidak bisa diwakilkan CM apalagi karena adu-domba warga dan fitnah-fitnah seolah-olah Perda No. 1/2014 tentang perubahan Rencana Detail Tatar Ruang di Kampung Pulo dan perubahan peruntukan serta rencana sodetan kali Ciliwung itu buatan CM beredar di lapangan, entah siapa menyebar fitnah tersebut.</p><p>Ahok tidak mau sosialisasi langsung pada warga dan jawabnya hanya: Silakan saja putar video pertemuan 24 Juli itu kepada warga. CM minta tetap mesti ada Pemda. Ditugasi Dinas Perumahan utk jelaskan aturan main dan janji gubernur soal ganti unit rusun dll. Sampai akhir beberapa kali rapat dengan Dinas Perumahan, mereka tidak pernah mau datang kepada warga.</p><p>Urusan desain terus diproses. Dan dalam kondisi tidak pasti begitu, CM masih mengadakan workshop desain utk Kampung Pulo.</p><p>Waktu itu kami tim desain mencoba mundur sejenak dan mengevaluasi sendiri desain yang dipresentasikan ke gubernur yang telah disetujui itu. Ternyata biaya konstruksi sangat mahal. Karena terjebak pola rusun yang mesti jadi bangunan tinggi. <br>Bila dilanjutkan juga biaya listrik dan air dan perawatan gedung akan membebani warga.</p><p>Karena itu tim desain mencoba tes desain per RT dengan ketinggian maksimum 6 lantai. Tanpa elevator. Dan ternyata bisa mencukupi kebutuhan yang ada. <br>Desain kasar itu dikerjakan beberapa tim.</p><p>Kami sudah usulkan agar rencana sodetan dibatalkan. Karena resiko tanggul jebol dan debit air yang jadi makin cepat ke hilir.<br>Gantinya sejak awal kami usulkan seluruh area Kampung Pulo sebagai lahan pasang surut/lahan banjir surut. Bangunan-bangunan di atas lahan itu seperti panggung.</p><p>Dan Pak Ahok sebetulnya setuju dan sempat bilang ke bawahannya di rapat itu agar sodetan bisa dibatalkan. Tapi tidak ada kelanjutannya.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/480/1*YcpqIcnnqJZbxsJZ6SRodQ.jpeg" /><figcaption>“Meskipun ada perbedaan kami memiliki satu harapan untuk hidup lebih baik.” Mural di rumah Pak Sur di Bukit Duri yang nyaris tergusur. Credit: Rita Padawangi</figcaption></figure><p><strong><em>Sandyawan Sumardi, 7 Oktober 2016, menanggap bahan kampanye tim #FaktaAhok yang menuduh CM tidak bisa kumpulkan tanda tangan warga Bukit Duri:</em></strong></p><p>Hem, bohong lagi, bohong lagi.</p><p>Coba tolong tunjukkan, kapan dan di mana berupa bukti dalam bentuk video/YouTube, atau tulisan laporan di media massa dengan tanggal/bulan/tahunnya, bahwa Gubernur BTP pernah meminta Ciliwung Merdeka untuk meminta bukti tanda tangan dukungan warga untuk rencana pendirian Kampung Susun Manusiawi Bukit Duri yang telah disetujui gubernur Jokowi pada tanggal 16 Oktober 2012?</p><p>Tiga kali kami bertemu Gubernur BTP hanya itu dalam rangka usulan pembangunan Kampung Susun di Kampung Pulo, belum pernah soal Bukit Duri. Kami sama sekali belum pernah sekalipun diberi kesempatan bertemu gubernur untuk mendialogkan usulan pendirian Kampung Susun Manusiawi Bukit Duri.</p><p>Sekali lagi, kalau memang ada bukti berupa video/YouTube atau bukti tertulis, bahwa kami pernah mempresentasikan konsep design Kampung Susun Manusiawi Bukit Duri, tolong saya ditunjukkan.</p><p>Meski begitu akan kami tunjukkan, bukti berupa dukungan ratusan warga atas rencana pendirian Kampung Susun Manusiawi Bukit Duri.<br>Sekali lagi, untuk kasus Bukit Duri, kami warga Bukit Duri belum pernah diajak bertemu apalagi berdialog sama sekali.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/540/1*1QWjKf52N4hBXiTYizFaWw.jpeg" /><figcaption>Tanda tangan dukungan atas pendirian Kampung Susun Bukit Duri. Credit: Ciliwung Merdeka</figcaption></figure><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/540/1*GzxhkLGv_1bd3Tvecsz7MA.jpeg" /><figcaption>Tanda tangan dukungan atas pendirian Kampung Susun Bukit Duri. Credit: Ciliwung Merdeka</figcaption></figure><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/540/1*7JhKBf-XaqVgp2fwmzn0HQ.jpeg" /><figcaption>Tanda tangan dukungan atas pendirian Kampung Susun Bukit Duri. Credit: Ciliwung Merdeka</figcaption></figure><p>Gubernur mencampuradukkan kasus Kampung Pulo dan kasus Bukit Duri.<br>Untuk kasus Kampung Pulo, sudah tiga kali CM bertemu dengan gubernur DKI di Balai Kota, yaitu 24 Juli 2015, 4 Agustus 2015 dan 18 September 2015. Namum hingga saat ini tak ada kelanjutan yang berarti.<br>(Silahkan dicek di YouTube).</p><p><strong><em>Catatan redaksi Forum Kampung Kota:</em></strong></p><p>Bagi kami penyebaran fitnah yang sedemikian masif di media sosial bukanlah masalah Pak Ahok vs Pak Sandyawan/CM tapi isu yang lebih serius dari itu. Fitnah ini disebar demi memenangkan satu orang dalam politik elektoral, suatu tujuan sempit jangka pendek dan tidak ada kemuliaan di sana.</p><p>Menjawab fitnah dan memahami duduk perkara sebenarnya melampaui nafsu politik. Ia adalah upaya membuka paradigma pembangunan yang tanpa tumbal dan upaya meninggalkan paradigma pembangunan a la Orde Baru yang “membunuh 2.000 di hadapan Anda demi keselamatan 10 juta orang.”</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=91032e96db6" width="1" height="1" alt=""><hr><p><a href="https://medium.com/forumkampungkota/ciliwung-merdeka-menjawab-tuduhan-pak-ahok-91032e96db6">Ciliwung Merdeka menjawab tuduhan Pak Ahok</a> was originally published in <a href="https://medium.com/forumkampungkota">Forum Kampung Kota</a> on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.</p>]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Kampung Susun Manusiawi Kampung Pulo]]></title>
            <link>https://medium.com/forumkampungkota/kampung-susun-manusiawi-kampung-pulo-4eb363c74b31?source=rss-ab2636155d6c------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/4eb363c74b31</guid>
            <dc:creator><![CDATA[Forum Kampung Kota]]></dc:creator>
            <pubDate>Mon, 19 Sep 2016 03:13:10 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2016-09-19T03:13:10.590Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/720/1*5o9OYBZgvwJ8CWaT5bpMXQ.jpeg" /><figcaption>Salah satu image dari konsep Kampung Susun Manusiawi Kampung Pulo. Jendela warna warni beragam ukuran berasal dari jendela daur ulang milik warga sendiri. Tiap unit dirancang untuk bisa dijadikan khas selera masing-masing. Credit: Yu Sing</figcaption></figure><p>Konsep Kampung Susun Manusiawi Kampung Pulo telah mengalami jatuh bangun selama pengembangannya beberapa tahun ini: Diterima, ditolak, diterima lagi, dan terakhir digantung oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta.</p><p>Meski nasib belum sungguh jelas, sementara sebagian Kampung Pulo sudah digusur tahun lalu, Yu Sing, tetap membantu warga setempat dan Ciliwung Merdeka pimpinan Pak Sandyawan Sumardi, biasa disapa Romo Sandy, untuk menggodok konsep yang paling pas untuk peremajaan kampung yang sifatnya “on-site”, di mana warga tidak dipindahkan jauh dari tempat semula, juga sedapat mungkin ikatan sosial tidak dipecah. Tetangga tetap bisa jadi tetangga di tempat baru.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/720/1*joYT5gg8IiOTyOO5ro9y2A.jpeg" /><figcaption>Tampak atas dari konsep Kampung Susun Manusiawi Kampung Pulo di Jakarta Timur, di tepian Sungai Ciliwung. Yu Sing sengaja membuat image hijau di sepanjang kali, meski pada kenyataannya yang tadinya hijau sudah menjadi beton. Yu Sing mengatakan: Ini semacam protes kecil atas betonisasi sungai. Credit: Yu Sing</figcaption></figure><p>Dalam presentasinya mengenai kampung susun, Yu Sing mengutip keterangan tentang kampung:</p><blockquote>Kampung mendominasi peruntukan lahan di kota-kota di Indonesia (sekitar 70 persen), kampung menjadi tumpuan perumahan 70 sampai 85 persen penduduk kota (Kementrian Perumahan Rakyat, 2009). Sementara itu, penyediaan perumahan melalui jalur formal oleh sektor swasta dan pemerintah hanya mampu menyediakan sekitar 15 persen dari total kebutuhan rumah di perkotaan. (Sumber: kampungnesia.org)</blockquote><p>Data dan fakta menunjukkan bahwa swadaya warga adalah pemasok perumahan yang paling banyak. Dan warga kampung baik urban maupun rural, membangun rumah tanpa utang bank. Mengutip salah satu korban gusuran di Pasar Ikan, Jakarta Utara: Paku saja kami beli.</p><p>Yu Sing juga mengatakan setelah mempelajari kampung, ia menyadari betapa kampung, yang tidak direncanakan, telah menjadi “<em>compact city</em>.” “Banyak ruang-ruang jenius yang tak akan bisa didesain oleh arsitek,” ujar Yu Sing dalam presentasinya bulan September 2016.</p><p>Mengutip Dr. M. Sani Rochmansyah, arsitek muda dari Bandung ini mengatakan bahwa kampung mengikuti prinsip <em>compact city </em>dengan pola guna lahan campuran/<em>mixed uses.</em></p><p>“Kampung menjadi semacam kolase mini warga kota yang memungkinkan mereka untuk terus mengembangkan prinsip-prinsip keragaman, toleransi, dan kesetiakawanan,” lanjut Yu Sing, mengutip Patrick Guiness, yang menulis buku <em>Harmony and Hierarchy in a Javanese Kampung</em>, 1986.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/617/1*8nmc8TrHaGgPedruIXZqew.jpeg" /><figcaption>Mixed use. Satu ruang digunakan untuk berbagai kebutuhan, seperti jalanan di perkampungan yang digunakan untuk kendaraan lewat, bermain, nongkrong, sampai mencari nafkah. Credit: Yu Sing</figcaption></figure><p>Yu Sing mengatakan dalam konsep awal tim desain merancang kampung susun untuk lebih dari 3,000 keluarga. Tapi setelah ditelaah lagi, tim menemukan akan lebih murah dan “compact” jika setiap RT dibangunkan satu bangunan kampung susun.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/616/1*OV3USu0DawNsa7SvRQuWHg.jpeg" /><figcaption>Tim membahas konsep penataan yang paling tepat. Hunian vertikal bagi warga berpenghasilan rendah dan menengah tidak boleh terlalu tinggi karena biaya pemeliharaan akan semakin tinggi. Credit: Yu Sing</figcaption></figure><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/721/1*ivvIQYDas-5eOvE0p18Kgw.jpeg" /><figcaption>Sirkulasi udara sekaligus ruang bermain. Credit: Yu Sing</figcaption></figure><p>“Seluruh rumah dalam satu RT didesain menjadi satu bangunan kampung susun. Jumlah rumah disediakan sejumlah kepala keluarga, bukan sejumlah rumah eksisting (dalam satu rumah eksisting dapat terdiri dari beberapa KK), sehingga rumah lebih nyaman. Antar blok bangunan dihubungkan oleh jembatan-jembatan dengan material <em>expanded metal</em> agar tidak menghalangi aliran udara dan cahaya matahari ke ruang-ruang di bawahnya. Jaringan jalan dan jembatan itu merupakan representasi jalan kampung yang menyatu dengan ruang-ruang sosial di semua lantai,” demikian keterangan Yu Sing.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/720/1*MIKzehWNVMGqwTWPMGsOIA.jpeg" /><figcaption>Konektivitas antar gedung disediakan oleh jembatan-jembatan penghubung. Bagi warga kampung kota ikatan sosial yang melekat di pemukiman sangat penting. Meski pemukiman menjadi bertingkat, desain mengupayakan keterhubungan. Credit: Yu Sing</figcaption></figure><p>Konsep kampung susun mendukung perbaikan Sungai Ciliwung bahkan juga bisa mengakomodasi jalan inspeksi dengan cara warga mundur beberapa meter dari pinggir kali. Namun, para ahli air yang membantu pematangan konsep telah mengatakan ada yang jauh lebih baik dari betonisasi dan sodetan dan jalan inspeksi. Dengan konsep pasang surut, di mana jika musim hujan warga merelakan bagian bawah kampung susun terendam, maka air yang bisa ditampung di wilayah Kampung Pulo bisa lebih banyak, dan mengurangi beban di hilir atau di utara Jakarta.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/615/1*mpoEtMx_0SzGmFBZCynP0w.jpeg" /><figcaption>Gambar kiri atas adalah rencana pemerintah daerah Jakarta, dengan membangun sodetan (warna biru) dan menguruk sungai yang berkelok. Namun konsep kampung susun mengharapkan pemerintah daerah dan pusat untuk menggunakan konsep yang lebih mutakhir. Di Belanda sedang ada satu gerakan penataan air baru, yang disebut sebagai Room for the River, atau ruang untuk air. Credit: Yu Sing</figcaption></figure><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/720/1*Jy_My_HiWYOjVOQ9TqdXlQ.jpeg" /><figcaption>Kehidupan sungai Ciliwung tempo dulu. “Vrouwen doen de was in een rivier in Meester Cornelis te Batavia”, tahun 1930an.<br> Sumber: <a href="http://media-kitlv.nl/image/531caf00-65ab-438b-e3a7-e3bdd2cd3ebc">http://media-kitlv.nl/image/531caf00-65ab-438b-e3a7-e3bdd2cd3ebc</a></figcaption></figure><p>Kampung susun tentu tidak melupakan hal terpenting bagi warga yaitu bagaimana tempat tinggal bisa menyejahterakan dengan memberi ruang pada ekonomi informal. Kampung susun akan memiliki “ramp” untuk mempermudah warga yang berdagang untuk memasukkan gerobak ke tempat aman.</p><p>Tim konsep juga memberi ruang untuk urban farming kecil-kecilan sehingga warga bisa memproduksi makanan mereka sendiri. Kalau panen baik mungkin bisa dijual.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/720/1*jyIhXorRcHFhOY2Fxq53KQ.jpeg" /><figcaption>Selain bercocok tanam di wilayah kampung susun, warga juga bisa melanjutkan bisnis mereka. Credit: Yu Sing</figcaption></figure><p>Gagasan ini tentu saja terus berkembang dan warga juga dilibatkan dalam konsepnya. Warga juga telah mengungkapkan mereka tidak keberatan mencicil asal unit di kampung susun bisa menjadi milik, bukan sewa.</p><p>Masih ada harapan bagi warga. Semoga jalan terbuka bagi mereka sehingga warga bisa ikut aktif membangun kota Jakarta yang bersih, sehat, dan makmur bagi semuanya.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/720/1*9uqOS981R60bv4jsERPQsg.jpeg" /><figcaption>Maket ini dipamerkan di pameran arsitektur indonesialand di Selasar Sunaryo mulai 2 September hingga 2 Oktober 2016. Credit: Yu Sing</figcaption></figure><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=4eb363c74b31" width="1" height="1" alt=""><hr><p><a href="https://medium.com/forumkampungkota/kampung-susun-manusiawi-kampung-pulo-4eb363c74b31">Kampung Susun Manusiawi Kampung Pulo</a> was originally published in <a href="https://medium.com/forumkampungkota">Forum Kampung Kota</a> on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.</p>]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Forum Kampung Kota: Perkenalan]]></title>
            <link>https://medium.com/forumkampungkota/forum-kampung-kota-perkenalan-880dc65736f3?source=rss-ab2636155d6c------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/880dc65736f3</guid>
            <category><![CDATA[urbanism]]></category>
            <category><![CDATA[indonesia]]></category>
            <category><![CDATA[jakarta]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Forum Kampung Kota]]></dc:creator>
            <pubDate>Sun, 18 Sep 2016 08:47:52 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2016-09-18T14:56:40.879Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>Forum Kampung Kota adalah satu komunitas yang terdiri dari beragam latar belakang. Ada dosen, peneliti, arsitek, aktivis, wartawan, penulis, pedagang, karyawan swasta, pengusaha, guru, dan masih banyak lagi.</p><p>Latar belakang terbentuknya forum ini adalah keprihatinan akan penggusuran di Jakarta. Namun sejalan dengan waktu, ada juga kawan dari Bandung dan Surabaya, juga kota-kota lainnya bergabung.</p><p>Kami kerap berdebat di forum virtual kami. Tapi satu yang kami sepakati, bahwa pembangunan kota harus mengedepankan manusianya. Juga menimbang keadilan serta keberagaman.</p><p>Setelah hampir setahun bersama, berdiskusi dan berdebat, kami memutuskan untuk mengumpulkan semua sumber dan kreasi teman-teman, baik di dalam forum maupun sumbangan luar forum mengenai kota yang manusiawi, adil, dan beragam, dibangun dengan prinsip demokrasi dan partisipasi warganya.</p><p>Publikasi di medium.com ini dimaksudkan untuk menjadi satu wadah bersama untuk mengedepankan ide pembangunan di mana warga yang menjadi pemeran utama dan menawarkan solusinya, alih-alih meneruskan model sekarang di beberapa kota di Indonesia yang mengedepankan pemaksaan birokrat terhadap warga.</p><p>Bagi Anda yang ingin membantu memperbanyak ide, silakan kirim tulisan ke forumkampungkota@gmail.com dan bagi yang ingin membantu membagikan ide baik, silakan share dan klik gambar hati di tulisan-tulisan kami.</p><p>Salam.</p><p>Redaksi Forum Kampung Kota</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=880dc65736f3" width="1" height="1" alt=""><hr><p><a href="https://medium.com/forumkampungkota/forum-kampung-kota-perkenalan-880dc65736f3">Forum Kampung Kota: Perkenalan</a> was originally published in <a href="https://medium.com/forumkampungkota">Forum Kampung Kota</a> on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.</p>]]></content:encoded>
        </item>
    </channel>
</rss>