<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0" xmlns:cc="http://cyber.law.harvard.edu/rss/creativeCommonsRssModule.html">
    <channel>
        <title><![CDATA[Stories by FPCI Airlangga on Medium]]></title>
        <description><![CDATA[Stories by FPCI Airlangga on Medium]]></description>
        <link>https://medium.com/@fpciairlangga?source=rss-4038bd31388b------2</link>
        <image>
            <url>https://cdn-images-1.medium.com/fit/c/150/150/1*EQ_cMXsxLI8KlVi05Q7EgQ.jpeg</url>
            <title>Stories by FPCI Airlangga on Medium</title>
            <link>https://medium.com/@fpciairlangga?source=rss-4038bd31388b------2</link>
        </image>
        <generator>Medium</generator>
        <lastBuildDate>Tue, 17 Nov 2026 22:06:57 GMT</lastBuildDate>
        <atom:link href="https://medium.com/@fpciairlangga/feed" rel="self" type="application/rss+xml"/>
        <webMaster><![CDATA[yourfriends@medium.com]]></webMaster>
        <atom:link href="http://medium.superfeedr.com/" rel="hub"/>
        <item>
            <title><![CDATA[Menuju Pemilihan Presiden Prancis 2027: Peta Kekuatan Pasca-Pemilihan Lokal dan Peluang Sayap Kanan…]]></title>
            <link>https://fpciairlangga.medium.com/menuju-pemilihan-presiden-prancis-2027-peta-kekuatan-pasca-pemilihan-lokal-dan-peluang-sayap-kanan-5e495b3007f6?source=rss-4038bd31388b------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/5e495b3007f6</guid>
            <dc:creator><![CDATA[FPCI Airlangga]]></dc:creator>
            <pubDate>Wed, 19 Aug 2026 02:41:28 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-08-19T02:41:28.448Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<h3><strong>Menuju Pemilihan Presiden Prancis 2027: Peta Kekuatan Pasca-Pemilihan Lokal dan Peluang Sayap Kanan Ekstrem Menuju Kursi Kekuasaan</strong></h3><p><strong>Oleh: Nafis Wira</strong></p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*T9z-ZMAQgJ5FIUCPFqQG-w.png" /></figure><p>Pada pertengahan Maret lalu, Prancis menggelar pemilihan lokal atau bisa disebut dengan <em>municipal elections</em>. Pemilihan ini bertujuan untuk memilih <em>municipal council</em> — sebuah badan yang bertanggung jawab untuk mengelola urusan suatu <em>commune</em> (desa, kota kecil, atau kota besar) — yang secara tidak langsung juga memilih wali kota. Agenda ini digelar di lebih dari 35.000 <em>commune</em> dan diselenggarakan selama <a href="https://www.connexionfrance.com/news/how-do-frances-municipal-elections-work/777037">dua putaran pada 15 Maret dan 22 Maret</a> apabila tidak ada kandidat yang menerima suara 50% atau lebih.</p><p>Selain itu, wali kota yang menjadi bagian dari <em>municipal elections </em>merupakan <a href="https://www.rfi.fr/en/france/20250713-the-mayor-is-the-democratic-figure-in-whom-the-french-have-the-most-confidence">figur demokratik yang paling<em> </em>dipercaya</a> oleh pemilih karena dianggap paling dekat dengan permasalahan sehari-hari mereka. Dari sudut pandang yang lebih luas, <em>municipal elections </em>juga menjadi momentum nasional dan memetakan isu yang bergema dengan pemilih, terlebih lagi agenda ini dilakukan satu tahun sebelum pemilihan presiden yang akan diadakan pada April 2027. Selain itu, peningkatan popularitas partai sayap kanan ekstrem — Rassemblement National (RN) — membuat momentum dalam pemilihan lokal semakin penting. Dalam konteks ini, hasil voting juga menjadi tolok ukur kekuatan partai tersebut dan meningkatkan fragmentasi politik di Prancis saat ini.</p><p><strong>Hasil <em>Municipal Elections</em></strong></p><p>Sebenarnya, tidak ada partai mayoritas yang memenangkan <em>municipal elections</em>. Partai-partai seperti RN, Renaissance — partai pendukung Presiden Prancis Emmanuel Macron — serta Partai Sosialis memiliki basis massa yang tersebar di berbagai wilayah, baik di perkotaan maupun pedesaan. Partai Sosialis dan beberapa partai sayap kiri, contohnya, yang mendominasi di kota-kota besar, seperti Paris, Marseille, Lyon, dan Lille.</p><p>Di ibu kota Prancis, Partai Sosialis berhasil mempertahankan <a href="https://www.detroitnews.com/story/news/world/2026/03/23/gregoire-to-become-paris-mayor-extending-socialist-rule/89284456007/">status quo selama 25 tahun</a> setelah Emmanuel Grégoire mengalahkan politikus liberal-konservatif, Rachida Dati, dalam dua putaran. Selain itu, pertarungan sengit terjadi di Marseille — kota terbesar kedua di Prancis — antara Benoît Payan, petahana sekaligus kandidat independen berhaluan kiri yang didukung Partai Sosialis, dan Franck Allisio, kandidat dari RN sekaligus anggota parlemen Prancis.</p><p>Meskipun gagal untuk menguasai kota-kota besar, RN yang dipimpin oleh Jordan Bardella berhasil mendominasi di beberapa wilayah, seperti Nice, Perpignan, dan Carcassonne. Di Nice, Koalisi RN yang dipimpin Éric Ciotti mengalahkan petahana konservatif, Christian Estrosi, dalam dua putaran. Hasil yang kurang memuaskan terjadi di Toulon ketika <a href="https://www.lemonde.fr/en/les-decodeurs/article/2026/03/23/french-municipal-elections-the-second-round-results-in-key-races_6751709_8.html">kandidat RN, Laure Lavalette, dikalahkan</a> oleh petahana independen konservatif, Josée Massi, meskipun pada putaran pertama Lavalette unggul dengan perolehan suara sebesar 42,1 persen, sementara Massi hanya memperoleh 29,5 persen.</p><p>Di sisi lain, koalisi tengah atau sentris yang lekat dengan figur Emmanuel Macron mendapatkan beberapa kemenangan di kota-kota, seperti Toulouse, Bordeaux, dan Le Havre. Di Bordeaux, anggota Renaissance, Thomas Cazenave, berhasil meraih kemenangan setelah mengalahkan petahana dari Partai Hijau, Pierre Hurmic, dalam <a href="https://www.lemonde.fr/en/les-decodeurs/article/2026/03/23/french-municipal-elections-the-second-round-results-in-key-races_6751709_8.html">dua putaran dengan selisih suara yang sangat tipis</a>. Mantan perdana menteri periode 2017–2020, Édouard Philippe, juga meraih kemenangan di Le Havre setelah mengungguli kandidat dari Partai Komunis, Jean-Paul Lecoq, dalam dua putaran. Kemenangan ini juga mempertegas posisinya sebagai calon potensial dalam pemilihan presiden tahun depan melawan Jordan Bardella.</p><p>Ketiadaan dominasi satu partai dalam <em>municipal elections </em>membuat politik Prancis menjadi semakin terfragmentasi. Sebenarnya, La France Insoumise dan Les Républicains <a href="https://doi.org/10.64628/ab.ecur3hmvq">dalam beberapa kasus seakan melebur di putaran kedua</a> dengan partai-partai yang cukup sehaluan seperti Partai Sosialis dan Partai Hijau, atau setidaknya bisa dikompromikan dengan partai-partai liberal-konservatif dan konservatif. Meskipun bukan pengusung utama kandidat yang lolos ke putaran kedua, tidak menjadi masalah asalkan bukan berkoalisi dengan RN. Situasi ini membuat partai-partai berhaluan ekstrem terutama RN harus bekerja lebih keras untuk menuju ke Istana Élysée.</p><p><strong>Peluang RN Menuju Kursi Prancis Satu</strong></p><p>Pemilihan presiden 2027 memiliki dinamika yang berbeda, baik dari segi persaingan politik maupun kondisi domestik, yang membuka peluang bagi RN untuk meraih kemenangan perdana. Meski demikian, terdapat dua faktor yang perlu dikaji dan diperhitungkan kembali, seperti hambatan koalisi antara RN dan Les Républicains serta mekanisme Front Republik terutama jika berkaca pada hasil pemilihan lokal.</p><p>Pertama, RN mengalami hambatan untuk membuat koalisi dengan kandidat dari Les Républicains yang merupakan partai sayap kanan-tengah pada putaran kedua. Di Marseille, contohnya, Martine Vassal dari Les Républicains <a href="https://www.leparisien.fr/elections/municipales/municipales-2026-a-marseille-martine-vassal-dement-toute-alliance-avec-le-fake-national-et-qualifie-les-representants-du-rn-d-amateurs-03-12-2025-IHKC4OMP3BH2TOB6MJWL27IOUY.php">menolak berkoalisi</a> dengan Franck Allisio dan menyebutnya sebagai sosok yang “amatir” serta “tidak kompeten”. Situasi sedikit berbeda terjadi di Toulon ketika salah satu kandidat konservatif mengundurkan diri untuk mendukung Josée Massi pada putaran kedua. Hasilnya, Massi berhasil <a href="https://www.dailynewsegypt.com/2026/03/24/frances-far-right-claims-grassroots-victory-but-fails-to-crack-cities-setting-stage-for-2027/">mengalahkan Laure Lavalette</a> meskipun pada putaran pertama terdapat selisih suara yang cukup besar.</p><p>Dua contoh tersebut menunjukkan bahwa Les Républicains cenderung menolak berkoalisi dengan RN dan lebih memilih bekerja sama dengan partai-partai sentris hingga sayap kiri. Kondisi ini dalam politik Prancis disebut sebagai Front Republik — proses ketika para pemilih Prancis untuk sementara <a href="https://www.pbs.org/newshour/world/how-french-voters-formed-a-republican-front-to-block-the-far-rights-path-to-victory">mengesampingkan kesetiaan politik</a> mereka semata-mata untuk mencegah sayap kanan ekstrem berkuasa. Strategi serupa juga digunakan dalam pemilihan presiden 2017 dan 2022, serta pemilihan parlemen 2024.</p><p>Kedua, mekanisme Front Republik yang terus melemah selama beberapa tahun terakhir menimbulkan keraguan di kalangan politikus anti-RN tentang apakah mekanisme ini dapat mencegah kemenangan RN dalam pemilihan tahun depan. Kemenangan Éric Ciotti menimbulkan skeptisisme terhadap daya tahan Front Republik untuk mencegah RN memenangkan pemilihan. Éric Ciotti sebelumnya dikenal sebagai pemimpin Les Républicains, tetapi dikeluarkan dari partai setelah membuat keputusan kontroversial untuk berkoalisi dengan RN pada pemilu 2024. Hal yang selama ini menjadi <a href="https://www.politico.eu/article/france-conservatives-work-national-rally-le-pen-sarkozy-no-longer-unthinkable/">pantangan tak tertulis dalam Les Républicains</a> sebagai penerus politik Charles de Gaulle untuk berkoalisi dengan RN sebagai partai penerus simpatisan Nazi, meskipun efektivitasnya mulai dipertanyakan selama dua tahun belakangan.</p><p>Kasus Ciotti menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap garis politik tersebut dapat memberikan keuntungan elektoral. Lebih jauh, apakah langkah yang diambil Ciotti akan tetap menjadi pengecualian atau justru menjadi preseden bagi politisi kanan-tengah ambisius lainnya akan menjadi salah satu <a href="https://theconversation.com/local-election-results-show-the-hurdles-along-the-path-to-power-for-french-far-right-279016">dinamika penting yang patut dicermati</a> menjelang kontestasi pemilihan presiden 2027. Terlepas dari keterkaitan dengan hasil <em>municipal elections</em>, kepercayaan publik terhadap pemerintahan Emmanuel Macron juga berkontribusi dalam pelemahan mekanisme Front Republik.</p><p>Sebagai bagian dalam kubu Front Republik pada pemilihan parlemen 2024, pemerintahan Macron turut menghadapi konsekuensi dari meningkatnya ketidakpuasan publik. Kerusuhan yang terus berulang serta kekhawatiran berkepanjangan terhadap imigrasi ilegal telah memicu ketidakpuasan publik dan memperkuat daya tarik RN sebagai alternatif politik.</p><p><strong>Kemenangan Pertama atau Kekalahan untuk Kesekian Kalinya</strong></p><p>Keikutsertaan RN dalam pemilihan presiden bukanlah yang pertama kalinya. Partai nasionalis yang menekankan kebijakan imigrasi ketat dan ekonomi proteksionis tersebut telah mengikuti delapan kali pemilihan presiden sejak 1974, tetapi tidak ada satu pun yang menjadi kemenangan. RN setidaknya memiliki waktu tujuh bulan sebelum rangkaian pemilihan dimulai untuk mengonsolidasikan kekuatannya, terutama di kalangan kelompok konservatif yang masih resistan terhadap keberadaan partai tersebut.</p><p>Fragmentasi yang terjadi pada pemilihan lokal mencerminkan ketiadaan mayoritas pemenang dan ketidakpastian dalam lanskap perpolitikan Prancis saat ini. Partai-partai, baik dari spektrum kiri, tengah, kanan, sampai kanan ekstrem memiliki kantung suaranya tersendiri sehingga tidak ada dominasi atau <em>one-sided game</em> di antara mereka. Namun, hal yang perlu dicermati adalah apakah situasi yang terjadi pada Eric Ciotti akan terulang kembali pada pemilihan tahun depan.</p><p>Selain itu, skema dua putaran juga menjadi tantangan tersendiri bagi RN, mengingat mereka selalu mengalami kekalahan dalam skema tersebut. Pada akhirnya, peluang kemenangan bagi RN tetap terbuka, tetapi hal itu bergantung pada kemampuan mereka memaksimalkan situasi politik yang ada untuk meraih kemenangan perdana atau justru kembali mengalami kekalahan pada putaran kedua seperti yang mereka alami saat menghadapi Jacques Chirac pada 2002 serta Emmanuel Macron pada 2017 dan 2022.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=5e495b3007f6" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[EMPAT BULAN BANJIR DAN LONGSOR SUMATRA]]></title>
            <link>https://fpciairlangga.medium.com/empat-bulan-banjir-dan-longsor-sumatra-666a4a3553c4?source=rss-4038bd31388b------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/666a4a3553c4</guid>
            <category><![CDATA[sumatera]]></category>
            <category><![CDATA[longsor]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[FPCI Airlangga]]></dc:creator>
            <pubDate>Tue, 18 Aug 2026 07:05:40 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-08-18T07:05:40.543Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Penulis: Bagas Primantara, Javier Calvin Alfred Imanuelle Apituley, Muda Arrafif Sirait</strong></p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*y9iGsoTQ-Vis6BQ5vR1VgQ.png" /></figure><p><strong>Executive Summary</strong></p><p>Bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Sumatra pada 24–27 November 2025 mencatat 303 kematian, ratusan hilang, dan kerugian ekonomi sebesar Rp68,67 triliun (CELIOS, 2025). Kerusakan yang mencakup dari wilayah Aceh Utara hingga Tapanuli Selatan menjadikan peristiwa ini sebagai degradasi lingkungan terparah di Indonesia pada tahun 2025. Bencana ini bukan semata fenomena alam, tetapi merupakan hasil dari penebangan liar dan deforestasi berskala luas yang dibiarkan tanpa pengawasan memadai telah menciptakan kondisi ekologis yang rentan secara struktural (Greenbury, 2026). Menghadapi kegagalan struktural ini, <em>policy brief</em> ini merekomendasikan tiga rekomendasi kebijakan, yaitu revisi mekanisme penetapan status bencana nasional, pembangunan protokol penerimaan bantuan asing yang terstandar, pemulihan anggaran lembaga kebencanaan, penguatan sistem peringatan dini, penerapan dan peremajaan sistem yang berkiblat kepada Kerangka Kerja Sendai.</p><p><strong>Context/Problem Description</strong></p><p>Bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di Sumatra telah memberikan dampak secara masif dalam kurun waktu 24–27 November 2025. Menelisik kondisi bencana yang terjadi, berbagai daerah yang terkena meliputi Kota Sibolga, Kabupaten Agam, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Aceh Tamiang, dan area dengan korban jiwa terbanyak, Aceh Utara. Kejadian ini menciptakan degradasi lingkungan terparah di Indonesia pada tahun 2025 yang mana Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat korban sebanyak 1.207 korban jiwa, ratusan berstatus hilang, dan ratusan lainnya terhitung masih mengungsi (Geoportal Data Bencana Indonesia, 2025). Berbagai bantuan asing dari negara dan swasta ditolak oleh pemerintah pusat karena pandangan Prabowo Subianto dalam mengatasi bencana Sumatra tergolong masih dalam level “mumpuni” untuk ditangani.</p><p>Namun, terjadinya bencana ini tidak lepas dari adanya upaya deforestasi hutan secara ekspansif yang telah terjadi selama bertahun-tahun. Mengutip Greenbury (2026), deforestasi bencana Sumatra 2025 terjadi dengan skala destruktif tinggi yang merata di pedalaman dan area pedesaan beberapa provinsi. Hal ini menciptakan kerusakan serius yang menimbulkan kerugian besar dengan angka mencapai Rp68,67 triliun (CELIOS, 2025). Musibah ini menyebabkan masyarakat Indonesia fokus dalam melihat isu lingkungan sistematis yang ada di sekeliling, menciptakan kesadaran lebih mendalam untuk memperjuangkan hak demi kemaslahatan ruang hijau. Tragedi lingkungan ini tak hanya membawa perhatian para aktivis Indonesia untuk bersuara lebih lantang mengutamakan perlindungan hutan dari deforestasi, tetapi juga elemen-elemen sipil seperti siswa, akademisi, dan terutamanya elite politik yang harus terlibat turun menyuarakan isu yang sama. Hakikatnya, janji-janji konservasi lingkungan harus dipenuhi oleh pemerintah.</p><p>Selain itu, selang enam bulan Bencana Sumatra terjadi di November 2025. Kejadian bencana ekologis serupa terjadi di Aceh Utara pada Jumat, 22 Mei 2026 yang mana sumur bor di perkebunan sawit dan persawahan menyemburkan api setinggi 50 meter ke udara (Masriadi, 2026). Hal ini menyebabkan kerugian bagi warga Desa Blang Rubek, Aceh Utara, yang membakar tiga rumah lokal dan menyebabkan pengungsian massal. Pemerintah pusat kedua kalinya tak berhasil untuk menjalankan upaya preventif bagi masyarakat lokal Sumatra. Styawan (2026) menjabarkan bagaimana skala korban yang sangat masif dalam area Daerah Aliran Sungai (DAS) di wilayah hulu tergolong sebagai bencana ekologis <em>capitalogenic</em>, yakni dihasilkan oleh sistem kapitalisme sebagai tatanan historis yang mengorganisasikan hubungan manusia dengan alam demi akumulasi modal. Apabila pemerintahan Prabowo tak mampu atau enggan untuk menjalankan proses konkret demi menciptakan sistematika penanganan serta pasca-penanganan, akan timbul pola kegagalan yang serupa dan repetitif. Inkompetensi dengan ketidakhadiran instrumen yang jelas, non-transparansi, non-akuntabilitas, serta pengabaian sepenuhnya tanggung jawab konstitusional negara dalam menjamin serta melindungi preservasi lingkungan melalui kelalaian pemberian izin kepada koperasi dan juga penanggung jawab usaha swasta yang beroperasi di Sumatra merupakan faktor-faktor krusial dalam isu ini (YLBHI, 2026). Dengan musibah-musibah yang terjadi bagi warga Sumatra dalam runtutan beberapa bulan terakhir, dampak kerusakan ekologis yang didasari oleh rentannya pengamanan lingkungan dari negara mampu menggiring dan mengonfirmasi argumentasi seperti Greenbury (2026), YLBHI (2026), maupun Styawan (2026) bahwa pemerintahan Prabowo sama sekali tak membawa kebaikan berkepanjangan serta solusi konkret bagi rakyat tak berdaya di Sumatra.</p><p><strong>Policy Options/Critique</strong></p><p>Dalam kebijakannya menghadapi dampak katastropik yang ditimbulkan bencana ini, Prabowo mengambil beberapa kebijakan yang cukup kontroversial dan menerima banyak kritikan. Misalnya dalam kebijakan penolakan bantuan asing, yang mana Prabowo dikritik lebih mementingkan citra Indonesia sebagai bangsa yang mampu menangani masalahnya sendiri ketimbang menerima bantuan dari negara lain (Armandhanu, 2025). Kritik ini juga sebetulnya relevan melihat dari sikap antipati yang ditunjukkan Prabowo selama masa pemerintahannya. Indikasi antipati ini ditunjukkan oleh BBC (2025), bahwa proses rekonstruksi dan rehabilitasi Bencana Sumatra 2025 berjalan sangat lambat dan diperkirakan bisa membutuhkan 30 tahun untuk mencapai titik pemulihan total bagi seluruh infrastruktur publik.</p><p>Penampikan Prabowo dalam menerima kritik konstruktif serta tanggapan-tanggapan baik dari negara-negara sekutu mampu menciptakan pandangan buruk bagi RI di mancanegara. Contohnya, Duta Besar Uni Emirat Arab (UEA) untuk Indonesia Abdulla Salem Al Dhaheri menyampaikan dukungan penuh secara material sekiranya Jakarta bersedia menerima bantuan tersebut. Presiden Iran, Masoud Pezeskhian, juga menyampaikan hal yang serupa. Republik Islam Iran bersedia memberikan bantuan kemanusiaan dan bantuan darurat yang komprehensif serta siap terlibat demi wilayah-wilayah yang terdampak di Sumatra (Tempo.co, 2025). Akan tetapi, gaya bersikukuh Prabowo dalam menegaskan kemampuan negara untuk menangani masalah domestik tetap teguh dan kuat. Alhasil, penolakan bantuan asing tersebut dinilai sebagai “mengabaikan masalah atau menyangkal kenyataan” yang ada. Padahal, Ketua Umum Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia, Avianto Amri, menggambarkan bahwa perbaikan kehidupan masyarakat-masyarakat yang terdampak pasca-bencana membutuhkan banyak sumber daya. Setidaknya ada tujuh bupati di Aceh yang telah menyatakan ketidakmampuan dalam menangani masalah bencana besar ini. Korban yang telah mencapai ratusan ribuan termasuk meninggal, hilang, dan mengungsi sejatinya harus menimbulkan <em>sense of crisis</em> (kepekaan terhadap situasi) yang tinggi bagi Jakarta (BBC, 2025).</p><p>Hal serupa pun juga terjadi dalam kebijakannya yang menolak untuk memberlakukan status darurat bencana nasional, yang mana ia dikritik karena sikap dan keputusannya yang seolah-olah tidak mengetahui kondisi riil yang terjadi di lapangan. Bahkan, penolakan pemberlakuan status darurat bencana nasional ini juga dapat ditimbang sebagai langkahnya untuk lebih memprioritaskan citra Indonesia yang relatif baik-baik saja. Beberapa Ulama Aceh dan Dewan Profesor Universitas Syiah Kuala mendesak pemerintah pusat pada 2025 untuk mengukuhkan sepenuhnya status bencana nasional. Berbagai desa yang terisolasi dan penanganan pasca-bencana sama sekali tak terkendali sehingga masyarakat-masyarakat lokal harus menerima konsekuensi terpuruk ini (BBC, 2025). Status bencana nasional sangat penting diberikan kepada situasi tersebut karenanya tindakan paling tepat dan langkah dalam membuktikan keberpihakan serta bukti nyata atensi pemerintahan Prabowo terhadap seluruh korban Bencana Sumatra 2025.</p><p><strong>Recommendations</strong></p><p>Hal pertama yang harus dilakukan oleh Kementerian Keuangan ialah menambah anggaran badan-badan yang berhubungan dengan bencana dan deteksi bencana. Hal ini disebabkan oleh pemotongan anggaran sebesar 1,4 Triliun yang dilakukan oleh pemerintah pada tahun 2025 (Rizky, 2025). Kepala BMKG, Teuku Faisal, mengatakan bahwa BMKG memerlukan anggaran dua triliun untuk peremajaan dan penambahan jumlah radar cuaca (Rizky, 2026). Peremajaan beserta penambahan satelit akan memperkuat kemampuan dalam memprediksi cuaca jangka sangat pendek, meningkatkan ketepatan peringatan dini terhadap cuaca ekstrem, serta mengoptimalkan validasi data cuaca yang diperoleh dari satelit, analisis berbasis kecerdasan buatan (AI), dan berbagai metode observasi lainnya.</p><p>Kedua, membangun protokol penerimaan bantuan asing secara lebih terstandar dan transparan. Penolakan bantuan dari Uni Emirat Arab dan Red Crescent selama Bencana Sumatra 2025 mencerminkan adanya ketiadaan prosedur yang jelas dalam penerimaan bantuan internasional. Sebagai perbandingan, saat Tsunami Aceh 2004, pemerintah Indonesia secara terbuka menerima lebih dari tujuh miliar dolar AS dari komunitas internasional, menjadikannya bantuan terbesar yang pernah diterima satu negara dalam sebuah bencana alam pada saat itu (ADST, 2019). Pemerintah perlu menetapkan regulasi teknis yang memungkinkan penerimaan bantuan asing, khususnya yang disalurkan melalui lembaga kemanusiaan multilateral tanpa harus melalui mekanisme pemerintah ke pemerintah (<em>government-to-government</em>) yang birokratis, sembari tetap menjaga kedaulatan negara. Langkah ini selaras dengan posisi Ketua PMI (Palang Merah Internasional) dan mantan Wakil Presiden Republik indonesia (RI) ke-12 Jusuf Kalla yang menegaskan bahwa bantuan dari lembaga sosial internasional, seperti jaringan Red Crescent UEA, seharusnya dapat masuk melalui mekanisme yang terbuka (VOI, 2025).</p><p>Ketiga, penerapan dan peremajaan sistem yang berkiblat kepada Kerangka Kerja Sendai,<em> Japanese Program on Handling Climate</em>, maupun <em>European Union Resilience</em>. Kerangka Kerja Sendai Untuk Pengurangan Risiko Bencana (2015–2030) merupakan struktur sistematis penanganan bencana yang terfokus ke dalam empat prioritas spesifik, yaitu (1) memahami risiko bencana; (2) memperkukuh tata kelola risiko untuk mengatasi bencana; (3) menginvestasi pengurangan risiko bencana demi resiliensi, dan; (4) memperkuat kesiapan antisipasi bencana untuk respon penanganan efektif melalui “Building Back Better” dalam pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi (UNDRR, 2015). Dengan adanya struktur ini dan jika diterapkan dalam kerangka operasional BNPB milik negara, pemerintah mampu menciptakan kesiapan terbaru serta penanggulangan bencana yang lebih baik.</p><p><strong>Referensi</strong></p><p>ADST (2019). “The U.S. Response to the 2004 Tsunami in Indonesia.”<a href="https://adst.org/2019/10/the-u-s-response-to-the-2004-tsunami-in-indonesia/"> https://adst.org/2019/10/the-u-s-response-to-the-2004-tsunami-in-indonesia/</a></p><p>Armandhanu, D. (2025). “Pakar pertanyakan Sikap Prabowo Yang Tolak Bantuan Asing Untuk Sumatra: Ini bukan perkara sanggup atau tidak.” CNA.id: Berita Indonesia, Asia dan Dunia. <a href="https://www.cna.id/indonesia/prabowo-tolak-bantuan-asing-bencana-sumatra-kritik-42186">https://www.cna.id/indonesia/prabowo-tolak-bantuan-asing-bencana-sumatra-kritik-42186</a></p><p>BBC. (2025). “Banjir sumatra: Pemerintah Tolak Bantuan Asing, pemulihan wilayah terdampak diprediksi butuh 30 tahun.” <a href="https://www.bbc.com/indonesia/articles/cly16g07r7ro">https://www.bbc.com/indonesia/articles/cly16g07r7ro</a></p><p>CELIOS. (2025, December). <em>Dampak Kerugian Ekonomi Bencana Banjir Sumatera</em>. <a href="https://celios.co.id/dampak-kerugian-ekonomi-bencana-banjir-sumatera/">https://celios.co.id/dampak-kerugian-ekonomi-bencana-banjir-sumatera/</a></p><p><em>Geoportal Data Bencana Indonesia</em>. (2025). Bnpb.Go.Id. <a href="https://gis.bnpb.go.id/bansorsumatera2025/">https://gis.bnpb.go.id/bansorsumatera2025/</a></p><p>Greenbury, A. (2026, January 15). <em>Opini: Bencana Sumatera 2025 dan Deforestasi, Mengapa Ini Harus Menjadi Titik Balik dan Harapan?</em> Mongabay.co.id. <a href="https://mongabay.co.id/2026/01/15/opini-bencana-sumatera-2025-dan-deforestasi-mengapa-ini-harus-menjadi-titik-balik-dan-harapan/">https://mongabay.co.id/2026/01/15/opini-bencana-sumatera-2025-dan-deforestasi-mengapa-ini-harus-menjadi-titik-balik-dan-harapan/</a></p><p>Masriadi. (2026, May 22). <em>Kronologi Sumur Bor Semburkan Api di Aceh Utara, Warga Panik dan Mengungsi</em>. KOMPAS.com. <a href="https://regional.kompas.com/read/2026/05/22/195904978/kronologi-sumur-bor-semburkan-api-di-aceh-utara-warga-panik-dan-mengungsi">https://regional.kompas.com/read/2026/05/22/195904978/kronologi-sumur-bor-semburkan-api-di-aceh-utara-warga-panik-dan-mengungsi</a></p><p>Styawan, Wahyu Eka. (2026, January 12). <em>Bencana ekologis sebagai krisis capitalogenic: Membaca dari sumatra</em>. WALHI. <a href="https://www.walhi.or.id/bencana-ekologis-sebagai-krisis-capitalogenic-membaca-dari-sumatra">https://www.walhi.or.id/bencana-ekologis-sebagai-krisis-capitalogenic-membaca-dari-sumatra</a></p><p>Rizky, Martyasari. (2025, February 12). <em>Anggaran BMKG Dipotong Rp 1,4 T, Layanan Masyarakat Ini Dihemat-Hemat</em>. CNBC Indonesia; cnbcindonesia.com. <a href="https://www.cnbcindonesia.com/news/20250212172028-4-610155/anggaran-bmkg-dipotong-rp-14-t-layanan-masyarakat-ini-dihemat-hemat">https://www.cnbcindonesia.com/news/20250212172028-4-610155/anggaran-bmkg-dipotong-rp-14-t-layanan-masyarakat-ini-dihemat-hemat</a></p><p>Rizky, Martyasari. (2026, January 28). <em>Kepala BMKG Akui Butuh Anggaran Rp2 Triliun, Ungkap Efek Dahsyatnya</em>. CNBC Indonesia; cnbcindonesia.com. <a href="https://www.cnbcindonesia.com/news/20260128140151-4-706038/kepala-bmkg-akui-butuh-anggaran-rp2-triliun-ungkap-efek-dahsyatnya">https://www.cnbcindonesia.com/news/20260128140151-4-706038/kepala-bmkg-akui-butuh-anggaran-rp2-triliun-ungkap-efek-dahsyatnya</a></p><p>Tempo.co. (2025, December 2). <em>Iran tawarkan Bantuan Ke RI Untuk Korban Banjir Sumatera</em>. PT Tempo Inti Media. Tempo. <a href="https://www.tempo.co/internasional/iran-tawarkan-bantuan-ke-ri-untuk-korban-banjir-sumatera-2094972">https://www.tempo.co/internasional/iran-tawarkan-bantuan-ke-ri-untuk-korban-banjir-sumatera-2094972</a></p><p>UNDRR (2015). “Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030.” <a href="http://www.undrr.org/publication/sendai-framework-disaster-risk-reduction-2015-2030">www.undrr.org/publication/sendai-framework-disaster-risk-reduction-2015-2030</a>.</p><p>VOI. (2025) “Jusuf Kalla Compares Current Disaster Handling with the 2004 Aceh Tsunami.” <a href="https://voi.id/en/news/545891">https://voi.id/en/news/545891</a></p><p>YLBHI. (2026, January 4). <em>40 Hari Bencana ekologis sumatera: Inkompetensi, anti science Dan Arogansi Pemerintahan Prabowo Dalam Penanganan Bencana</em>. <a href="https://ylbhi.or.id/bibliografi/kertas-posisi/40-hari-bencana-ekologis-sumatera-inkompetensi-anti-science-dan-arogansi-pemerintahan-prabowo-dalam-penanganan-bencana/">https://ylbhi.or.id/bibliografi/kertas-posisi/40-hari-bencana-ekologis-sumatera-inkompetensi-anti-science-dan-arogansi-pemerintahan-prabowo-dalam-penanganan-bencana/</a></p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=666a4a3553c4" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Dari Proses hingga Faktor Kegagalan Negosiasi Amerika Serikat dan Iran, Apa Selanjutnya?]]></title>
            <link>https://fpciairlangga.medium.com/dari-proses-hingga-faktor-kegagalan-negosiasi-amerika-serikat-dan-iran-apa-selanjutnya-eea3a8e11c33?source=rss-4038bd31388b------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/eea3a8e11c33</guid>
            <category><![CDATA[amerika]]></category>
            <category><![CDATA[ass]]></category>
            <category><![CDATA[iran]]></category>
            <category><![CDATA[negosiasi]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[FPCI Airlangga]]></dc:creator>
            <pubDate>Wed, 22 Jul 2026 16:27:06 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-07-22T16:27:06.844Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Oleh: Khumairok Nurisofwatin, Istiana Wahyu Dewi, Nafis Wira</strong></p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*oNfI1uaHvLYf8oYsmqqcxA.png" /></figure><p>Konflik yang berpusat di Iran dan pecah pada 28 Februari 2026 masih berlangsung. Berawal dari sebuah operasi bernama <a href="https://www.war.gov/Spotlights/Operation-Epic-Fury/"><em>Epic Fury</em></a> yang diprakarsai oleh Amerika Serikat (AS) dan Israel telah melancarkan kurang lebih 900 serangan waktu 12 jam. Serangan ini secara khusus <a href="https://www.csis.org/analysis/operation-epic-fury-and-remnants-irans-nuclear-program">menyasar</a> banyak titik strategis, seperti fasilitas rudal Iran, sistem pertahanan udara, infrastruktur militer, serta jajaran pimpinan negara tersebut. Sebagai respons, Iran juga melancarkan serangan dengan menggunakan rudal dan drone, menargetkan kedutaan besar AS, instalasi militer, serta infrastruktur minyak, termasuk kapal-kapal yang beroperasi di Selat Hormuz, di berbagai wilayah Timur Tengah.</p><p>Hasil dari gelombang serangan awal dilaporkan menewaskan 170 orang akibat rudal yang <a href="https://www.bbc.com/news/articles/c5yqqyly9n0o">menghantam</a> area sekolah yang berlokasi di dekat pangkalan angkatan laut di Minab, dekat Bandar Abbas. Selain itu, pemimpin tertinggi Iran, <a href="https://www.theguardian.com/us-news/2026/feb/28/khamenei-likely-killed-us-israel-iran-strikes">Ali Khamenei</a>, beserta puluhan pejabat lainnya juga tewas dalam operasi. Kini, total korban dari kedua belah pihak diperkirakan mencapai angka lebih dari 40.000 jiwa.</p><p><strong>Perundingan AS-Iran dan Kesepakatan Gencatan Senjata</strong></p><p>Melihat eskalasi konflik yang ada, baik AS maupun Iran telah beberapa kali melakukan perundingan untuk membahas upaya perdamaian. Pada 7 April 2026, AS dan Iran sepakat untuk menghentikan pertempuran selama dua minggu. Beberapa hari sebelum kesepakatan tersebut, Trump telah meningkatkan ancamannya terhadap Iran dengan berulang kali mengatakan akan menghancurkan pembangkit listrik dan infrastruktur sipil negara tersebut. Bahkan, beberapa jam sebelum pengumuman gencatan senjata, Trump menulis “Seluruh peradaban akan mati malam ini, dan tidak akan pernah bisa dihidupkan kembali” dalam <a href="https://www.nytimes.com/article/iran-ceasefire-us.html">media sosialnya</a>.</p><p>Dalam proses negosiasi, Pakistan juga berupaya menjadi mediator untuk AS dan Iran. Perdana Menteri Shehbaz Sharif <a href="https://www.nytimes.com/2026/04/07/world/middleeast/trump-iran-deadline.html">meminta</a> Trump untuk menghentikan perang selama dua minggu, meminta Iran untuk membuka Selat Hormuz selama periode tersebut, serta menyerukan kedua pihak mematuhi gencatan senjata. Negosiasi Pakistan pada akhirnya berhasil mencapai kesepakatan. Kendati persetujuan tersebut tidak mengakhiri perang, jeda dua minggu dapat memberi waktu bagi AS dan Iran untuk meraih kesepakatan jangka panjang berikutnya.</p><p>Namun, rencana tersebut tidak semulus dengan apa yang dibayangkan terutama dari sisi Iran. Kelompok garis keras sebagai salah satu pihak yang menentang gencatan senjata berpendapat bahwa Iran seharusnya <a href="https://www.bbc.com/indonesia/articles/cvg41ezzpemo">melanjutkan perang</a> karena berada di posisi unggul melawan AS dan Israel. Selain itu, milisi sukarelawan Basij yang di bawah kendali Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) berbaris menuju Kementerian Luar Negeri Iran untuk menentang keputusan perdamaian. Alasannya, gencatan senjata sama saja memberi kesempatan bagi AS dan Israel untuk mengisi kembali persenjataan dan melanjutkan perang di kemudian hari. Terlebih lagi, langkah negosiasi yang diambil menandai penyimpangan garis keras pada masa sebelumnya.</p><p>Meskipun gencatan senjata sempat diperpanjang pada akhir April, berbagai pelanggaran yang terjadi selama Mei dan Juni membuat kesepakatan tersebut semakin <a href="https://nypost.com/2026/07/11/world-news/us-unloads-military-might-on-iran-after-tehran-closes-strait-of-hormuz-now-they-pay/">rapuh</a>. Pada awal Juli 2026, kedua pihak kembali terlibat dalam serangan terbuka sehingga gencatan senjata secara efektif runtuh dan <a href="https://www.businessinsider.com/trump-iran-ceasefire-is-over-shooting-didnt-fully-stop-2026-7">negosiasi kembali menemui jalan buntu</a>. Ketidakpastian kesepakatan di tengah gencatan senjata yang dilakukan membuat perang ini memiliki peluang untuk menjadi <a href="https://www.aljazeera.com/news/2026/4/30/could-the-us-iran-war-become-a-protracted-frozen-conflict"><em>frozen conflict</em></a><em> </em>atau <em>endless war</em>. Analis, Mehran Kamrava, berargumen bahwa <a href="https://www.aljazeera.com/news/2026/4/30/could-the-us-iran-war-become-a-protracted-frozen-conflict">skenario tanpa perang dan tanpa kesepakatan</a> menimbulkan biaya yang terlalu tinggi bagi kedua belah pihak terutama bagi AS. Tekanan ekonomi yang terjadi menguji hubungan Washington dengan sekutu-sekutunya terutama negara-negara Teluk dan Eropa.</p><p>Terlebih lagi, AS akan mengadakan pemilihan sela pada akhir tahun untuk memilih kongres yang memaksa pemerintahan Trump sesegera mungkin mengambil keputusan akhir demi kepentingan politik domestik. Selain itu, pernyataan tajam datang dari Perdana Menteri Jerman Friedrich Merz yang mengatakan bahwa <a href="https://www.middleeastmonitor.com/20260427-germanys-merz-says-us-has-no-exit-strategy-in-iran-war-calls-tehran-skilled-negotiator/">AS tidak memiliki <em>exit strategy</em></a><em> </em>terutama dalam negosiasi dan mencontohkan apa yang terjadi di Afghanistan dan Irak.</p><p><strong>Kompleksitas Negosiasi</strong></p><p>Setidaknya terdapat beberapa faktor yang membuat negosiasi di antara kedua negara sulit mencapai kata sepakat. Pertama, perbedaan tuntutan yang sangat tajam di antara kedua negara terutama program nuklir Iran. AS <a href="https://www.dw.com/id/gencatan-senjata-iran-diperpanjang-apa-langkah-selanjutnya/a-76919033">menuntut penghentian program</a> selama 20 tahun tanpa pengayaan uranium, sedangkan Iran hanya bersedia melakukannya selama lima tahun. Kedua, posisi domestik Donald Trump mulai mengalami guncangan karena bahan pokok dan energi mengalami kenaikan di seluruh negeri. MAGA sebagai pendukung garis kerasnya juga <a href="https://www.dw.com/id/gencatan-senjata-iran-diperpanjang-apa-langkah-selanjutnya/a-76919033">mulai menjaga jarak</a> karena ia dinilai melanggar janji untuk tidak membawa AS ke dalam operasi militer luar negeri yang panjang dan mahal.</p><p>Hal ini nampak jelas pada keputusan Senat pada tanggal 4 Juni lalu. Dalam Kongres, baik pihak Republikan maupun Demokrat, menyetujui resolusi untuk menghentikan perang tiga bulan. Resolusi ini ditujukan untuk menghentikan aksi militer terhadap Iran. Namun, dalam cuitannya, Trump sebagai panglima tertinggi <a href="https://www.youtube.com/watch?v=71R6pj3sJMU">menolak</a> untuk menarik pasukan dari Iran.</p><p>Perang yang terjadi diprediksi akan memengaruhi hasil pemilu sela pada November tahun ini dan posisi Trump akan terancam apabila Partai Republik kehilangan mayoritas dari Partai Demokrat di kongres. Sebaliknya, Mojtaba Khamenei sebagai pemimpin tertinggi baru Iran tidak mengalami tekanan waktu yang sama terlepas adanya blokade ekonomi yang dilakukan AS. Namun, situasi ini tidak sepenuhnya berlaku bagi IRGC, yang oleh para ahli disebut sebagai negara dalam negara dan pengaruhnya justru semakin besar akibat konflik. Kelompok ini dinilai <a href="https://www.dw.com/id/gencatan-senjata-iran-diperpanjang-apa-langkah-selanjutnya/a-76919033">lebih fokus pada kekuasaan</a> daripada de-eskalasi. Ketimpangan tujuan yang sangat tajam antara AS dan Iran membuat negosiasi sulit mencapai titik temu.</p><p>Di sisi lain, terdapat beberapa hal penting yang dipertaruhkan oleh kedua belah pihak apabila perang ini terus berjalan tanpa ada kepastian mengenai kapan konflik akan berakhir. Bagi <a href="https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/how-accomplish-us-objectives-iran">AS</a>, penghentian perang bukan hanya berkaitan dengan keamanan regional, tetapi juga dengan upaya membatasi program nuklir Iran, menjaga kebebasan pelayaran di <a href="https://www.csis.org/analysis/irans-strait-hormuz-gambit-and-limits-us-military-power">Selat Hormuz</a>, mempertahankan kredibilitas komitmen keamanan terhadap sekutu-sekutunya di Timur Tengah, serta menghindari dampak politik dan ekonomi yang semakin besar di dalam negeri. Sebaliknya, bagi <a href="https://www.aljazeera.com/news/2026/1/29/iran-us-tensions-soar-what-do-both-sides-want">Iran</a>, perang menyangkut kelangsungan rezim, kemampuan mempertahankan hak atas pengayaan uranium, pengurangan tekanan sanksi ekonomi, serta posisi strategisnya sebagai salah satu kekuatan utama di kawasan. Dengan kata lain, kedua negara tidak hanya sedang memperjuangkan kepentingan keamanan, tetapi juga legitimasi politik, pengaruh regional, dan kredibilitas masing-masing di hadapan audiens domestik maupun internasional.</p><p>Perbedaan kepentingan tersebut menjelaskan mengapa ruang kompromi menjadi sangat sempit. Tuntutan AS agar Iran menghentikan program nuklirnya selama dua puluh tahun tanpa pengayaan uranium dipandang Teheran sebagai <a href="https://www.middleeastmonitor.com/20260427-germanys-merz-says-us-has-no-exit-strategy-in-iran-war-calls-tehran-skilled-negotiator/%5C">ancaman</a> terhadap kedaulatan nasional. Sebaliknya, usulan Iran untuk membatasi program tersebut selama lima tahun dianggap Washington belum cukup untuk menjamin keamanan jangka panjang. Ketika kedua pihak mempertahankan posisi maksimal (<em>maximalist demands</em>), setiap bentuk konsesi berpotensi dipersepsikan sebagai kekalahan politik. Akibatnya, negosiasi lebih banyak berfungsi sebagai sarana mengelola eskalasi konflik daripada menghasilkan penyelesaian yang benar-benar dapat diterima oleh kedua belah pihak.</p><p>Kondisi tersebut semakin diperumit oleh dinamika politik domestik. Di AS, pemerintahan Donald Trump menghadapi tekanan menjelang pemilihan sela Kongres, meningkatnya <a href="https://www.reuters.com/business/energy/us-pain-pump-worsens-after-more-us-iran-fighting-lifts-oil-prices-2026-07-10/">harga energi</a>, serta meningkatnya kritik dari sebagian kelompok pendukung <em>America First</em> yang memandang eskalasi militer berkepanjangan <a href="https://www.dw.com/en/trumps-maga-base-seems-increasingly-divided-over-iran-war/video-76294825">tidak sejalan</a> dengan agenda non-intervensi yang selama ini dikampanyekan Trump. Di sisi lain, kepemimpinan baru Iran juga menghadapi <a href="https://www.aljazeera.com/news/2026/6/16/hardliners-and-moderates-what-do-irans-factions-think-of-deal-with-us">tekanan</a> dari kelompok garis keras dan Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) yang menolak kompromi dengan Washington karena dianggap hanya akan memberi kesempatan bagi AS dan Israel untuk memperkuat kembali kemampuan militernya. Dengan demikian, baik Washington maupun Teheran sama-sama memiliki ruang politik yang terbatas untuk menawarkan konsesi yang berarti.</p><p><strong>Simpulan dan Prospek Masa Depan</strong></p><p>Proses negosiasi antara Washington dan Teheran terus berlangsung, tapi per artikel ini diterbitkan, belum ada kesepakatan yang mengakhiri perang secara permanen. Di satu sisi, pada 3 Juni 2026, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio <a href="https://www.france24.com/en/live-news/20260603-iran-war-is-over-rubio-says-as-strikes-continue">mengatakan</a> perang Iran telah berakhir dan AS telah meraih kemenangan. Menurutnya, kemenangan didefinisikan sebagai penghancuran basis industri pertahanan dan pengurangan signifikan jumlah peluncur rudal serta drone Iran. Atas dasar tersebut, operasi Epic Fury telah mencapai tujuannya. Namun, klaim ini <a href="https://www.france24.com/en/live-news/20260603-iran-war-is-over-rubio-says-as-strikes-continue">ditolak</a> oleh Partai Demokrat mengingat fakta bahwa Selat Hormuz masih ditutup dan pasukan AS masih dalam bahaya. Fakta lapangan juga menunjukkan masih terjadinya baku tembak di sejumlah wilayah, termasuk Lebanon dan Kuwait.</p><p>Konflik skala rendah hingga menengah yang terus terjadi serta buntunya proses negosiasi antara kedua belah pihak menimbulkan pertanyaan tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Berbagai skenario mungkin terjadi, tetapi dari pola yang berlangsung hingga saat ini, perundingan tampaknya akan terus berlarut-larut tanpa batas waktu. Biaya dan risiko yang dikeluarkan untuk terus berperang sangat besar, tetapi baik AS maupun Iran tetap bersikeras pada posisinya sehingga kompromi sulit dicapai. <a href="https://www.bbc.com/indonesia/articles/cvg41ezzpemo">Negosiasi</a>, dengan demikian, hanya berfungsi untuk memberi jeda pada konflik skala besar dan meredam ketegangan, bukan mengakhiri perang dan mencapai kesepakatan damai permanen.</p><p>Hingga pertengahan Juli 2026, belum terdapat kesepakatan damai permanen antara kedua negara. Setelah beberapa bulan diwarnai <a href="https://www.dw.com/id/gencatan-senjata-iran-diperpanjang-apa-langkah-selanjutnya/a-76919033">gencatan senjata</a> yang berulang kali dilanggar, konflik kembali meningkat dengan serangan terhadap pelayaran di Selat Hormuz yang diikuti operasi militer balasan AS terhadap berbagai target di Iran. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa kedua pihak masih memandang instrumen militer sebagai alat utama untuk meningkatkan posisi tawar dalam negosiasi, sementara penyelesaian politik jangka panjang masih belum terlihat.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=eea3a8e11c33" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Menguji Relevansi KTT ASEAN Ke-48 dan Ketahanan Energi ASEAN di Tengah Melemahnya Rupiah]]></title>
            <link>https://fpciairlangga.medium.com/menguji-relevansi-ktt-asean-ke-48-dan-ketahanan-energi-asean-di-tengah-melemahnya-rupiah-15adc6a777b4?source=rss-4038bd31388b------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/15adc6a777b4</guid>
            <category><![CDATA[asean]]></category>
            <category><![CDATA[rupiah]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[FPCI Airlangga]]></dc:creator>
            <pubDate>Sun, 14 Jun 2026 18:06:13 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-06-14T18:06:13.124Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>Oleh: Fiona Xaveria Yuniardi</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/828/1*NqsJbd8SyFWv7xv63B0Tbg.png" /></figure><p>KTT ASEAN ke-48 telah dilaksanakan pada 7–8 Mei di Cebu, Filipina. Dengan mengangkat tema <em>“Navigating Our Future Together”, </em>konferensi ini didatangi oleh ke-11 kepala negara ASEAN, termasuk mempertemukan Perdana Menteri Thailand dengan Perdana Menteri Kamboja di tengah <a href="https://www.csis.org/blogs/latest-southeast-asia/latest-southeast-asia-48th-annual-asean-summit-outcomes"><em>frozen conflict</em></a><em> </em>yang dihadapi kedua negara selama 6 bulan. KTT ASEAN pertama di tahun ini tidak lagi terjebak pada retorika normatif isu Laut Cina Selatan, melainkan bergeser pada eskalasi konflik di Timur Tengah. Perang Iran telah berdampak langsung pada guncangan pasokan energi global. <a href="https://foreignpolicy.com/2026/05/12/southeast-asia-fuel-crisis-asean-cebu-summit/">Krisis bahan bakar</a> mendominasi agenda KTT ASEAN ke-48 ini, yang menunjukkan rapuhnya perekonomian ASEAN terhadap perubahan tatanan internasional dan perekonomian global. Bagi ASEAN yang mayoritas anggotanya adalah negara importir bersih <em>(net importer), </em>konflik ini telah memicu ketakutan terbesar kawasan ini akan <a href="https://www.cnbcindonesia.com/opini/20260420164126-14-728270/tatanan-baru-selat-hormuz-dan-harga-minyak-dunia">krisis energi</a> jangka panjang. Dalam memitigasi konflik ini, Ferdinand Marcos Jr selaku ketua ASEAN 2026 menekankan pentingnya <a href="https://asean.bernama.com/news.php?id=2554369">kerja sama berkesinambungan</a> antarnegara di kawasan.</p><p><strong><em>Keynotes Takeways </em>dari KTT ASEAN Ke-48</strong></p><p>Dr. Kao Kim Hourn, Sekretaris Jenderal ASEAN menyampaikan <a href="https://rri.co.id/en/international/2408309/secretary-general-of-asean-highlights-key-outcomes-of-the-48th-asean-summit">tiga fokus utama</a> kawasan saat ini, yaitu ketahanan energi, stabilitas pangan, dan keamanan wilayah. Menanggapi situasi ini, KTT ke-48 melahirkan <a href="https://fulcrum.sg/aseanfocus/aseans-collective-resilience-agenda-can-it-deliver-under-pressure/">dua kesepakatan besar</a>: dorongan ratifikasi ASEAN Framework Agreement on Petroleum Security (APSA) serta percepatan ASEAN Power Grid (APG) untuk interkoneksi listrik 11 negara. Meskipun terdengar menjanjikan, mekanisme ini terbatas pada rencana jangka panjang saja, bukan respon krisis. Padahal, di tengah krisis saat ini, ASEAN memerlukan solusi operasional segera.</p><p>Skema ambisius APSA, contohnya, gagasan utamanya adalah untuk membangun persediaan bahan bakar regional <em>(regional stockpiles) </em>yang dapat digunakan bersama ketika krisis energi. Masalahnya, skema APSA berangkat dari asumsi ketika satu negara ASEAN mengalami krisis, negara lain yang surplus dapat membantu. Padahal, realitas lapangan menunjukkan negara-negara ASEAN tengah mengalami <a href="https://foreignpolicy.com/2026/05/12/southeast-asia-fuel-crisis-asean-cebu-summit/">krisis energi dan bahan bakar</a> secara bersamaan. Singapura, Filipina, Thailand, dan Indonesia kompak saling berebut pasokan minyak. Dalam kondisi <em>survival </em>ini, solidaritas regional ASEAN cenderung memudar. Buktinya, sejak awal krisis berlangsung, mayoritas perjanjian bahan bakar di kawasan ASEAN disepakati secara <a href="https://www.csis.org/blogs/latest-southeast-asia/latest-southeast-asia-48th-annual-asean-summit-outcomes">bilateral</a>, bukan multilateral.</p><p>Dokumen kesepakatan APSA juga tidak memiliki petunjuk teknis yang jelas sehingga meninggalkan berbagai pertanyaan yang tidak terjawab. Mekanisme APSA tidak menyertakan pihak-pihak mana yang akan mendanai cadangan bersama ini, lokasi <em>stockpiles </em>juga tidak tercantum. Kemudian, yang paling krusial adalah <a href="https://foreignpolicy.com/2026/05/12/southeast-asia-fuel-crisis-asean-cebu-summit/">tidak adanya linimasa</a> dalam proses implementasinya. Ketidakpastian APSA juga semakin ditunjukkan oleh respons kikuk tuan rumah, Ferdinand Marcos, ketika didesak wartawan soal implementasi detail APSA. Alih-alih menjawab dengan jelas, Marcos justru melempar balik pertanyaan dengan mengatakan <a href="https://pco.gov.ph/presidential-speech/press-conference-of-his-excellency-ferdinand-r-marcos-jr-president-of-the-republic-of-the-philippines-for-the-48th-asean-summit-and-related-meetings/">“<em>if you have a suggestion to make it faster, please tell us”</em></a><em>. </em>Pernyataan ini justru menegaskan lemahnya kapasitas ASEAN dalam menyediakan mekanisme eksekusi untuk menghadapi krisis global.</p><p><strong>Kerentanan Domestik dan Relevansi KTT ASEAN bagi Indonesia</strong></p><p>Keterbatasan mekanisme ASEAN di Cebu menempatkan Indonesia dalam posisi yang sangat rentan. Bagi Indonesia, krisis global tidak hanya tampilan statistik semata, mengingat dampaknya yang instan dan destruktif. Dalam situasi ini, relevansi KTT ASEAN ke-48 bagi Indonesia harus dibedah secara kritis. Indonesia menghadapi kerentanan energi yang signifikan, dengan <a href="https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20260409045114-85-1345827/esdm-ungkap-59-persen-kebutuhan-bensin-ri-dipenuhi-oleh-impor">50–60% impor</a> minyak mentah dan BBM untuk porsi konsumsi domestik. Posisi ini diperparah dengan transaksi minyak internasional yang menggunakan mata uang Dollar AS. Ketika harga minyak naik, tetapi kekuatan rupiah justru menurun <a href="https://www.google.com/finance/beta/quote/IDR-USD?sa=X&amp;sqi=2&amp;ved=2ahUKEwiyxMuXu-yUAxVi1TgGHVcqHG4QmY0JegQIDRA0">hingga Rp18.000,00 (per 4 Juni)</a>, biaya pengadaan energi akan meningkat secara drastis. Kombinasi ini pun menciptakan disrupsi hebat bagi kapasitas fiskal Indonesia.</p><p>Krisis energi dan pelemahan Rupiah menciptakan <em>policy dilemma </em>bagi pemerintahan Prabowo-Gibran. Pemerintah terjebak pada <a href="https://www.youtube.com/watch?v=NyTZJc2qXxE">dua pilihan kebijakan</a> yang sama-sama berisiko bagi perekonomian nasional, antara meningkatkan harga BBM atau melipatgandakan subsidi bahan bakar. Pilihan pertama bertujuan untuk menyelamatkan fiskal lewat pemangkasan subsidi BBM. Namun, kebijakan ini dapat berdampak pada meningkatnya inflasi, dropnya daya beli masyarakat, serta perlambatan pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, pilihan kedua bisa memberikan bantalan kebutuhan masyarakat, tetapi dengan mengorbankan kondisi fiskal nasional. Konsekuensinya adalah potensi defisit anggaran serta terhambatnya realisasi program strategis pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).</p><p>Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, mencoba mendefinisikan ulang arti ketahanan dalam pidatonya di KTT ASEAN. Tidak hanya energi, Prabowo mengingatkan bahwa konsep ketahanan kawasan tidak boleh lepas dari aspek konektivitas yang lebih luas, yaitu untuk <a href="https://voi.id/en/news/574486">menjaga jalur logistik kawasan</a> melalui rute distribusi dan perdagangan. Prabowo menekankan di tengah krisis energi saat ini, ASEAN harus menjaga persatuan dan stabilitas agar jalur perdagangan laut tetap aman dari disrupsi geopolitik di tengah perang Timur Tengah.</p><p><strong>Rekomendasi Alternatif Strategi Indonesia Di Tengah Kekosongan ASEAN</strong></p><p>Dalam menghadapi krisis ini, setidaknya terdapat dua strategi operasional yang dapat dilakukan Indonesia untuk mengisi kekosongan solusi KTT Cebu. Indonesia dapat mendorong <a href="https://journal.appihi.or.id/index.php/Aliansi/article/download/1515/1495/8049">penggunaan mata uang lokal</a> (<em>Local Currency Transaction) </em>dengan sesama produsen atau distributor di kawasan Asia Tenggara, seperti dengan Malaysia contohnya. Penggunaan mata uang lokal dapat mengurangi tekanan terhadap Dollar AS serta melonggarkan depresiasi Rupiah.</p><p>Menindaklanjuti pidato Presiden Prabowo, kekuatan maritim Indonesia juga harus dimaksimalkan. Ketika jalur Timur Tengah terganggu, rute alternatif distribusi energi global otomatis akan bergeser ke perairan di Asia Tenggara. Pengalihan rute ini akan memicu peningkatan volume lalu lintas kapal tanker di <em>chokepoints </em>Indonesia, yang jika tidak dikelola, rawan menimbulkan kemacetan jalur laut, meningkatkan risiko pembajakan, sampai pembengkakan asuransi pelayaran. Mengingat Indonesia punya kontrol terhadap Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, dan Selat Makasar yang menjadi jalur distribusi energi ke Australia dan Asia Timur, <a href="https://www.antaranews.com/berita/4923597/mengantisipasi-ancaman-energi-di-tengah-krisis-timur-tengah?page=all">proyeksi kekuatan maritim</a> untuk mengamankan perairan strategis ini menjadi krusial.</p><p>Dengan menjamin keamanan selat strategis di tengah disrupsi ini, Indonesia sama dengan mengamankan efisiensi perkapalan. Langkah ini tidak hanya memotong pembengkakan biaya logistik impor migas akibat risiko eksternal, tetapi juga menjadi <a href="https://fulcrum.sg/aseanfocus/aseans-collective-resilience-agenda-can-it-deliver-under-pressure/"><em>bargaining chip</em></a><em> </em>yang kuat bagi konsumen besar di Asia Timur yang sangat bergantung pada keterbukaan selat-selat ini. Posisi ini harus dioptimalkan untuk menegosiasikan <em>bilateral currency swap </em>yang dapat membantu menstabilkan nilai Rupiah di tengah krisis ini.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=15adc6a777b4" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[“Pembersihan Militer” Tiongkok dan Implikasinya terhadap Taiwan]]></title>
            <link>https://fpciairlangga.medium.com/pembersihan-militer-tiongkok-dan-implikasinya-terhadap-taiwan-dd2a741cd045?source=rss-4038bd31388b------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/dd2a741cd045</guid>
            <category><![CDATA[militer]]></category>
            <category><![CDATA[tiongkok]]></category>
            <category><![CDATA[taiwan]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[FPCI Airlangga]]></dc:creator>
            <pubDate>Sat, 21 Mar 2026 02:27:14 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-03-21T02:27:14.771Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>Oleh: Hanifiyah Syifa Nadifah, Istiana Wahyu Dewi, Katarina Nitya Arundati Doy</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/828/1*QUTkw8klv60bAm9FkCn8Qw.png" /></figure><p>Pada tanggal 24 Januari 2025, Kementerian Pertahanan Nasional Tiongkok mengumumkan penyelidikan terhadap dua anggota senior badan militer tertinggi Tiongkok: Komisi Militer Pusat atau Central Military Commission (CMC). Jenderal Zhang Youxia, wakil ketua CMC, dan Jenderal Liu Zhenli, kepala Staf Gabungan CMC, diperiksa atas dugaan “pelanggaran terhadap aturan partai dan hukum”. Walaupun tuduhan lebih spesifik belum diterbitkan oleh Kementerian Pertahanan, pelanggaran yang dimaksud cenderung merupakan rujukan implisit di bawah pemerintahan Xi untuk dugaan korupsi (<a href="https://www.foreignaffairs.com/china/unsettling-implications-xis-military-purge">Johnson, 2026</a>). Kemudian, sebuah editorial oleh koran resmi People’s Liberation Army (PLA), PLA Daily, mempertegas tuduhan tersebut dengan menuding kedua jenderal tersebut mengesampingkan otoritas CMC sekaligus menegaskan pendekatan “<em>zero tolerance</em>” dalam menangani korupsi, terlepas dari kedudukan pelaku (<a href="https://www.bbc.com/news/articles/c8d0l0g8yz5o">McDonell, 2026</a>).</p><p>Pengeluaran petinggi militer bukan suatu hal yang baru di bawah administrasi Xi, di mana militer menjadi salah satu sasaran dari kampanye pembersihan korupsi. Sejak penetapan keanggotaannya pada tahun 2023 hingga bulan Oktober 2025, CMC yang awalnya beranggotakan tujuh pun berkurang menjadi empat dengan dikeluarkannya Li Shangfu, Jenderal He Weidong, dan Miao Hua atas dugaan yang serupa dengan Zhang dan Liu (<a href="https://www.straitstimes.com/asia/east-asia/xis-top-general-under-probe-in-chinas-deepest-military-purge-yet">Tian, 2026</a>). Namun, kedekatan Zhang dengan Xi menyebabkan pengeluaran Zhang dari CMC menjadi sesuatu yang mengejutkan karena hal tersebut menandakan bahwa orang-orang terdekat Xi pun tidak kebal dari pembersihan korupsi. Spekulasi mengenai konflik internal dalam CMC yang timbul dari pengeluaran Zhang juga dibersamai dengan ketidakpastian akan masa depan CMC setelah penyusutan anggota yang signifikan.</p><p>Pengerucutan keanggotaan CMC tentunya bisa berdampak pada kapasitas dan kinerja militer Tiongkok. Selain itu, hal tersebut juga dapat menjadi sebuah masalah bagi aktor-aktor internasional lain dalam memprediksi langkah militer Tiongkok berikutnya. Salah satunya adalah Taiwan yang pada tahun 2025 menghadapi peningkatan aktivitas militer Tiongkok di perairannya, meliputi peluncuran roket dan kegiatan tembak langsung (<a href="https://edition.cnn.com/2025/12/28/china/china-taiwan-military-drills-hnk-intl">McCarthy et al., 2026)</a>. Perubahan drastis dari struktur komando militer Tiongkok dapat menimbulkan ambiguitas strategis bagi Taiwan.</p><p><strong>Perlukah Taiwan Khawatir?</strong></p><p>Upaya bersih-bersih oleh Xi tidak hanya berdampak pada kondisi politik domestik Tiongkok, tetapi juga berpotensi untuk mengubah kalkulasi risiko strategis bagi Taiwan. <a href="https://www.reuters.com/world/china/taiwan-monitoring-abnormal-china-military-leadership-changes-after-top-general-2026-01-26/">Reuters (2026)</a> melaporkan bahwa Taiwan tengah mengamati perubahan abnormal di jajaran komando militer Tiongkok setelah pengumuman penyelidikan terhadap Zhang dan Liu. Ketidakhadiran komando senior dari jajaran militer Tiongkok dapat melemahkan potensi militer jangka pendek Tiongkok terhadap Taiwan, tetapi pada saat yang sama menimbulkan ketidakpastian dalam pengambilan keputusan Beijing. Penghapusan beberapa perwira senior juga menciptakan vakum kepemimpinan yang pada akhirnya berpengaruh terhadap kesiapan operasional PLA, terutama untuk operasi besar seperti invasi atau blokade <a href="https://www.csis.org/analysis/assessing-xis-unprecedented-purges-chinas-military-key-developments-and-potential">(Lin et al., 2026)</a>.</p><p>Ketidakpastian struktural ini memberikan sinyal krusial bagi Taiwan guna mengorientasikan ulang pendekatan penilaian risikonya. Kini, evaluasi Taiwan terhadap ancaman militer Tiongkok tidak bisa hanya terbatas pada dimensi kapabilitas kuantitatif, tetapi mesti mencakup analisis mendalam terkait kerentanan proses pengambilan keputusan terhadap intervensi politik domestik. Meskipun Tiongkok telah melancarkan tindakan intimidasi seperti latihan militer di perairan Taiwan pada tahun-tahun sebelumnya, upaya pembersihan oleh Xi kini melahirkan risiko dari dua arah. Taiwan harus mengantisipasi potensi inkonsistensi operasional PLA dan peningkatan agresivitas akibat perubahan komando baru di fase transisi yang tidak menentu <a href="https://www.reuters.com/world/china/china-investigating-senior-military-officials-zhang-youxia-liu-zhenli-says-2026-01-24/">(Reuters, 2026a)</a>.</p><p>Pembersihan militer pada tahun 2025 bukanlah fenomena yang baru dalam dinamika politik domestik Tiongkok, melainkan kelanjutan dari pola konsolidasi kekuasaan yang telah berlangsung lebih dari satu dekade di bawah administrasi Xi. Sejak masa kepemimpinannya dimulai, Xi telah menargetkan elite militer senior dalam agenda pembersihan. Pada tahun 2014–2015, dua mantan wakil ketua CMC, yakni Xu Caihou dan Guo Boxiong, menjadi sasaran penyelidikan tuduhan korupsi massal. Langkah tersebut dinilai sebagai reformasi militer paling radikal sejak era Deng Xiaoping (<a href="https://www.wsj.com/articles/retired-chinese-general-sentenced-to-life-in-prison-for-corruption-1469451107">Chin, 2016</a>; <a href="https://thediplomat.com/2015/03/the-rise-and-fall-of-xu-caihou-chinas-corrupt-general/">Zhiyue, 2015</a>). Gelombang pembersihan selanjutnya muncul pada tahun 2023, ketika Menteri Pertahanan Li Shangfu lenyap dari sorotan publik hingga akhirnya dicopot jabatannya. Penghilangan figur kunci ini memicu spekulasi internasional tentang kohesi internal PLA serta konsistensi dalam mekanisme pengambilan keputusan di Beijing (<a href="https://www.bbc.com/news/world-asia-china-67207353">Wright, 2023</a>).</p><p>Dalam konteks tersebut, investigasi terhadap anggota CMC pada tahun 2025 mengonfirmasi kerentanan pembersihan, bahkan terhadap pejabat paling dekat dengan Xi. Bagi Taiwan, pola ini menyiratkan pesan bahwa pembersihan tersebut mencerminkan upaya Xi mewujudkan loyalitas mutlak di jajaran militer (Kuo, 2026), tetapi frekuensi dan intensitasnya justru memunculkan ketidakpastian mengenai kesinambungan komando serta kestabilan perumusan doktrin strategis. Oleh karena itu, dinamika militer ini bukan lagi sekadar urusan domestik Tiongkok, melainkan variabel krusial yang mengharuskan Taiwan merevisi ulang asesmen risiko dan interpretasi niat strategis Beijing <a href="https://www.reuters.com/world/china/china-investigating-senior-military-officials-zhang-youxia-liu-zhenli-says-2026-01-24/">(Reuters, 2026a)</a>.</p><p><strong>Anggapan Kontinuitas Versus Perubahan</strong></p><p>Sama seperti sebelumnya, keterbatasan informasi mengenai penyebab maupun latar belakang pembersihan membuka ruang bagi beragam interpretasi terhadap situasi yang berkembang. Di antara narasi tersebut, dinamika ini kerap dikaitkan dengan isu Taiwan sebagai fokus utamanya (<a href="https://inss.ndu.edu/Media/News/Article/4418691/why-is-xi-still-purging-his-generals/">Wuthnow, 2026</a>). Namun, hubungan tersebut tidak selalu bersifat langsung, bahkan dalam beberapa kasus cenderung dilebih-lebihkan. Secara historis, terdapat sebuah pola yang menunjukkan bahwa misi utama PLA berorientasi pada perlindungan stabilitas rezim dan keberlangsungan kekuasaan Partai Komunis Tiongkok. Artinya, prioritas di balik pembersihan kali ini tak jauh berbeda dari itu, sementara tujuan lain seperti reunifikasi dengan Taiwan cenderung menempati prioritas berikutnya (<a href="https://thediplomat.com/2026/02/chinas-military-purges-wont-change-its-taiwan-calculus/">Cunningham, 2026</a>).</p><p>Dalam kerangka ini, keputusan Beijing untuk menggunakan kekuatan militer terhadap Taiwan sering dipahami sebagai fungsi dari tingkat kesiapan operasional militernya. Akan tetapi, pengalaman historis menunjukkan bahwa asumsi tersebut tidak sepenuhnya akurat. Sejumlah studi mengenai intervensi militer Tiongkok di masa lalu memperlihatkan pola bahwa keputusan untuk menggunakan kekuatan lebih sering dipengaruhi oleh persepsi kebutuhan politik yang mendesak dibandingkan oleh evaluasi teknis mengenai kesiapan militer semata (<a href="https://www.foreignaffairs.com/china/chinas-military-ready-war-xi-jinping-taylor-fravel">Fravel, 2025</a>). Dengan kata lain, kalkulasi politik domestik kerap memainkan peran yang lebih menentukan dalam mendorong pengerahan kekuatan militer.</p><p>Pembersihan internal di tubuh militer lebih tepat dipahami sebagai bagian dari upaya Beijing untuk memastikan kohesi organisasi, loyalitas politik, serta kontrol yang lebih ketat atas institusi militer. Meski demikian, dinamika ini tetap memiliki implikasi strategis bagi Taiwan. Perubahan mendadak dalam struktur komando militer Tiongkok dapat memengaruhi konsistensi proses pengambilan keputusan serta koordinasi operasional di tingkat elit PLA. Oleh karenanya, alih-alih menjadi indikator langsung peningkatan ancaman militer, perkembangan ini lebih tepat dilihat sebagai sumber ketidakpastian strategis yang mengharuskan Taiwan untuk terus memantau dinamika internal PLA dan menyesuaikan kembali asesmen risikonya secara hati-hati.</p><p><strong>Simpulan</strong></p><p>Meski arah masa depan CMC masih kabur, aksi bersih-bersih ini tidak dapat diabaikan hanya sebagai sinyal ketidakstabilan domestik. Taiwan khususnya tidak dapat lengah dalam menyikapi pembersihan ini karena setiap perubahan drastis dari militer Tiongkok <strong>berpotensi</strong> menjadi suatu ancaman. Aktivitas militer Tiongkok yang meningkat di perairan Taiwan sudah menimbulkan kekhawatiran terkait tindakan lanjut dari Tiongkok. Ketidakpastian dari pembersihan internal Tiongkok dapat memperparah rasa kekhawatiran tersebut. Meskipun kapasitas PLA untuk melakukan tindakan militer signifikan terhadap Taiwan saat ini berkurang dengan hilangnya dua jenderal dengan pengalaman militer yang substansial, kekosongan kepemimpinan kini menciptakan suasana ketidakpastian tentang langkah lanjutan Tiongkok dan manifestasinya.</p><p>Akan tetapi, Taiwan harus menanggapi situasi ini dengan jernih. Meskipun pembersihan PLA menimbulkan ketidakpastian, tujuannya lebih berorientasi ke penguatan rezim ketimbang persiapan operasi militer kepada Taiwan. Dengan demikian, pembersihan militer di tubuh PLA tidak serta-merta menandakan persiapan langsung untuk konfrontasi militer terhadap Taiwan. Sebaliknya, dinamika tersebut lebih mencerminkan prioritas Beijing dalam menjaga kohesi militer dan stabilitas rezim domestik. Meski begitu, ketidakpastian yang dihasilkan dari perubahan struktur komando tetap menjadikan hal ini sebagai variabel penting dalam kalkulasi strategis Taiwan ke depan.</p><p><strong>Referensi</strong></p><p>BBC World Service. (2026, January 27). <em>China’s extraordinary purge of military leaders — Asia Specific podcast, BBC World Service</em>. YouTube. <a href="https://www.youtube.com/watch?v=1_rEwv7uPag">https://www.youtube.com/watch?v=1_rEwv7uPag</a></p><p>Chin, J. (2016, July 25). <em>Retired Chinese General Sentenced to Life in Prison for Corruption</em>. Wall Street Journal. <a href="https://www.wsj.com/articles/retired-chinese-general-sentenced-to-life-in-prison-for-corruption-1469451107">https://www.wsj.com/articles/retired-chinese-general-sentenced-to-life-in-prison-for-corruption-1469451107</a></p><p>Cunningham, M. (2026, February 19).<em> China’s Military Purges Won’t Change Its Taiwan Calculus.</em> The Diplomat. <a href="https://thediplomat.com/2026/02/chinas-military-purges-wont-change-its-taiwan-calculus/">https://thediplomat.com/2026/02/chinas-military-purges-wont-change-its-taiwan-calculus/</a></p><p>Fravel, T.M. (2025, July 18).<em> Is China’s Military Ready for War?</em> Foreign Affairs. <a href="https://www.foreignaffairs.com/china/chinas-military-ready-war-xi-jinping-taylor-fravel">https://www.foreignaffairs.com/china/chinas-military-ready-war-xi-jinping-taylor-fravel</a></p><p>Johnson, C. (2026, January 30). <em>The Unsettling Implications of Xi’s Military Purge</em>. Foreign Affairs. <a href="https://www.foreignaffairs.com/china/unsettling-implications-xis-military-purge">https://www.foreignaffairs.com/china/unsettling-implications-xis-military-purge</a></p><p>Kuo, L. (2026, February 16). <em>In Xi’s Purge of the Military, a Search for Absolute Loyalty. </em>The New York Times. <a href="https://www.nytimes.com/2026/02/16/world/asia/xi-military-zhang-youxia-mao.html">https://www.nytimes.com/2026/02/16/world/asia/xi-military-zhang-youxia-mao.html</a></p><p>Lin, B., Hart, B., Christensen, T. J., Culver, J., Czin, J. A., Desai, S., Fravel, M. T., Matthias, A., &amp; Wuthnow, J. (2026). <em>Assessing Xi’s Unprecedented Purges of China’s Military: Key Developments and Potential Implications</em>. Csis.org. <a href="https://www.csis.org/analysis/assessing-xis-unprecedented-purges-chinas-military-key-developments-and-potential">https://www.csis.org/analysis/assessing-xis-unprecedented-purges-chinas-military-key-developments-and-potential</a></p><p>McCarthy, S., Chang, W., Xiong, Y., &amp; Sharman, L. (2025, December 29). <em>China stages war games around Taiwan after hitting out at major US arms deal</em>. CNN. <a href="https://edition.cnn.com/2025/12/28/china/china-taiwan-military-drills-hnk-intl">https://edition.cnn.com/2025/12/28/china/china-taiwan-military-drills-hnk-intl</a></p><p>McDonnel, S. (2026, January 26). <em>Zhang Youxia: Purge of China’s top general leaves military in crisis</em>. BBC. <a href="https://www.bbc.com/news/articles/c8d0l0g8yz5o">https://www.bbc.com/news/articles/c8d0l0g8yz5o</a></p><p>Reuters. (2026, January 26). Taiwan monitoring “abnormal” China military leadership changes after top general put under investigation. <em>Reuters</em>. <a href="https://www.reuters.com/world/china/taiwan-monitoring-abnormal-china-military-leadership-changes-after-top-general-2026-01-26/">https://www.reuters.com/world/china/taiwan-monitoring-abnormal-china-military-leadership-changes-after-top-general-2026-01-26/</a></p><p>Reuters. (2026a, January 24). China investigating senior military officials Zhang Youxia, Liu Zhenli, says defence ministry. <em>Reuters</em>. <a href="https://www.reuters.com/world/china/china-investigating-senior-military-officials-zhang-youxia-liu-zhenli-says-2026-01-24/">https://www.reuters.com/world/china/china-investigating-senior-military-officials-zhang-youxia-liu-zhenli-says-2026-01-24/</a></p><p>Tian, Y. L. (2026, January 24). <em>Xi’s top general under probe in China’s deepest military purge yet</em>. The Straits Times. <a href="https://www.straitstimes.com/asia/east-asia/xis-top-general-under-probe-in-chinas-deepest-military-purge-yet">https://www.straitstimes.com/asia/east-asia/xis-top-general-under-probe-in-chinas-deepest-military-purge-yet</a></p><p>Wright, G. (2023, October 24). <em>Li Shangfu: Chinese defence minister sacked</em>. BBC. <a href="https://www.bbc.com/news/world-asia-china-67207353">https://www.bbc.com/news/world-asia-china-67207353</a></p><p>Zhiyue, B. (2015, March 18). <em>The Rise and Fall of Xu Caihou, China’s Corrupt General</em>. The Diplomat. <a href="https://thediplomat.com/2015/03/the-rise-and-fall-of-xu-caihou-chinas-corrupt-general/">https://thediplomat.com/2015/03/the-rise-and-fall-of-xu-caihou-chinas-corrupt-general/</a></p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=dd2a741cd045" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Dukungan Indonesia terhadap “Perdamaian” bersama Para Penindas]]></title>
            <link>https://fpciairlangga.medium.com/dukungan-indonesia-terhadap-perdamaian-bersama-para-penindas-1b8d88f7af3a?source=rss-4038bd31388b------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/1b8d88f7af3a</guid>
            <category><![CDATA[board-of-peace]]></category>
            <category><![CDATA[indonesia]]></category>
            <category><![CDATA[davos]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[FPCI Airlangga]]></dc:creator>
            <pubDate>Sat, 07 Mar 2026 22:04:25 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-03-07T22:04:25.992Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>Penulis: <strong>Nafis Wira, Bagas Primantara, Geraldo Ariel Natara</strong></p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/828/1*Y3S9GXDY618S2npwA8t3TQ.png" /></figure><p>Pada Kamis, 22 Januari 2026, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Republik Indonesia menyatakan secara formal penerimaan undangan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk bergabung dengan Board of Peace atau Dewan Perdamaian miliknya dalam pertemuan Forum Ekonomi Dunia, Davos, Swis. Dewan ini berisikan visi misi Trump untuk mewujudkan ‘kedamaian’ di berbagai area konflik dunia yang dimulai dengan melaksanakan rencana ‘pemulihan’ di Gaza, Palestina (Minister of Foreign Affairs Indonesia, 2026). Keputusan luar negeri yang ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto ini menemui kecaman keras dari berbagai pihak, terutamanya rencana jangka panjang dalam kerangka dewan tersebut.<br>Pembentukan Dewan Perdamaian ini sendiri digagas oleh Trump sebagai upaya AS untuk menjalankan rekonsiliasi dan rekonstruksi pasca gencatan senjata dari Israeli Defense Forces (IDF) beserta kelompok pembebasan Hamas. Struktur kepemimpinan organisasi terbaru yang kerap diposisikan sebagai tandingan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) ini mengukuhkan Trump sebagai ketua (chairman) dengan kewenangan kekuatan politis hierarkis dalam Piagam Dewan Perdamaian (Cook, 2026).<br>Keputusan politik internasional yang dilakukan pemerintahan Prabowo tentu melahirkan berbagai pertanyaan penting untuk menjawab komitmen Indonesia dalam menjaga, mengawasi, dan mendukung penentuan hak serta nasib pembentukan kemerdekaan Palestina. Proyeksi pemerintahan Prabowo dalam bergabung Dewan Perdamaian Trump bukanlah hal yang mengejutkan. Pasalnya, Prabowo memiliki kedekatan dengan kepentingan nasional AS dan Israel dalam melihat isu Gaza melalui resolusi konflik solusi dua negara (Jayanty, 2026).<br>Sejak awal masa kepresidenannya, posisi perpolitikan internasional Prabowo membuktikan kedekatannya dengan berbagai pemimpin dunia bersayap-kanan, seperti Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban, Perdana Menteri India Narendra Modi, dan Presiden Argentina Javier Milei yang merupakan aktor-aktor ramah bagi kepentingan Israel serta AS. Prabowo mengukuhkan arah kebijakan luar negeri Indonesia sebagai penentang orde liberal modern terlepas maksud dan tujuannya dalam mengakui kedaulatan Palestina sebagai pendukung solusi dua negara (Irfani, 2025).<br>Sementara Indonesia bergabung ke dalam Dewan Perdamaian Trump, serangan-serangan udara Israel tetap berlanjut menjatuhi Gaza. Neo-imperialisme AS yang ekspansionis berlanjut melalui kepentingan Trump dan kroninya. Rencana induk Jared Kushner, investor AS dan menantu Trump, untuk Gaza sama sekali problematik karena Palestina tidak dilibatkan dalam proses dialog (Uddin, 2026).</p><p>Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengonfirmasi keanggotaannya di dalam organisasi tersebut (Tondo, 2026). Kontribusi dan kapabilitas Prabowo dalam menjamin kedaulatan Palestina dipertanyakan sekiranya Indonesia berada dalam barisan yang sama dengan Israel dan sekutu-sekutu penting dari Zionisme. Selain itu, proses status keanggotaan Dewan Perdamaian diwajibkan untuk membayar nominal setara Rp16,9 triliun atau US$1 miliar untuk mendapatkan kursi keanggotaan tetap.</p><p>Persiapan Indonesia untuk bergabung ke dalam Dewan Perdamaian terkesan sembrono, ceroboh, dan gegabah. Pasalnya, keputusan Prabowo dalam haluan kebijakan luar negeri Indonesia bukanlah tindakan yang tepat bagi solidaritas Palestina. Terlebih lagi, posisi Indonesia menunjukkan keragu-raguan, yang terlihat melalui inkonsistensi komunikasi internal elite politik Indonesia terkait iuran untuk Dewan Perdamaian. Pada awalnya, Menteri Keuangan Purbaya mengindikasikan penyiapan dana untuk iuran yang tergesa-gesa. “Kalau cuma Rp 16 triliun saja enggak terlalu masalah,” katanya sesuai menghadiri Indonesia Economic Summit pada Selasa 3 Februari 2026 (Yuantisa &amp; Amirullah, 2026). Namun, pernyataan Menlu Sugiono selanjutnya sangat kontras dengan pernyataan tersebut. “Dari awal saya bilang ini yang namanya itu bukan iuran keanggotaan. Bukan syarat keanggotaan, tidak. Kita sekarang sudah anggota, enggak perlu bayar juga enggak apa-apa,” ujarnya saat di Washington DC pada Jumat 20 Februari 2026 (CNN Indonesia, 2026). <br>Kontradiksi Indonesia dalam menegaskan posisinya di dunia internasional sama sekali tidak membuahkan citra yang positif. Indonesia dan arah Dewan Perdamaian membawa “kedamaian” di Gaza, Palestina hanya menciptakan imaji serta prestise Merah Putih yang semakin terpojokkan karena segala upayanya akan lebih dianggap sebagai hasil upaya Trump. Namun, menjadi pasif di dalam Dewan ini pun hanya akan membawa cacat bagi komitmen Indonesia sedari awal. Posisi dasar Indonesia seharusnya dan sejatinya memenuhi kewajiban moral untuk sepenuhnya mendukung keselamatan masyarakat sipil Gaza dan Palestina.</p><p><strong>Pemilihan Identitas “Bebas Aktif” yang Ironis<br></strong> Pendekatan “Konstruktivisme Masyarakat” yang dikembangkan oleh Ted Hopf (2002) membantu menjelaskan keputusan Indonesia yang mengejutkan bagi kalangan masyarakat. Dalam observasi Hopf terhadap kebijakan luar negeri Rusia dan Soviet, ia mengemukakan bahwa identitas domestik suatu negara memiliki efek yang besar terhadap kebijakan luar negerinya. Identitas bukanlah sesuatu yang tunggal dan saklek, ia merupakan ajang kontestasi wacana berbagai aktor. <br>Keberagaman identitas muncul dari masyarakat domestik dan bisa jadi dari kondisi internasional (Hopf, 2002). Diskursus domestik memberikan berbagai opsi layaknya menu bagi elite politik, sedangkan norma dan pengakuan internasional membentuk ketersediaan identitas yang bisa dipilih untuk merepresentasikan negara. Elite politik Indonesia pun harus memilih dan “memenangkan” suatu identitas ketika berhadapan dengan Dewan Perdamaian.<br>Identitas Indonesia yang tidak pernah absen dalam ruang wacana masyarakat domestik adalah politik luar negeri “bebas-aktif”. Sebagaimana disebutkan oleh Wakil Menteri Luar Negeri RI Arif Havas Oegroseno, “bebas-aktif” tidak bisa disamakan dengan netralitas atau ketidakberpihakan (Octavia, 2025). “Bebas-aktif” berarti bebas untuk menentukan kebijakan negara tanpa tekanan dari negara lain, serta aktif berkontribusi terhadap perkembangan di dunia, menciptakan perdamaian, juga secara aktif melakukan kegiatan politik luar negeri yang berkaitan dengan kepentingan di dalam negeri. <br>Pemahaman Oegroseno cukup selaras dengan yang dimaksudkan Mohammad Hatta (1953), setelah Indonesia lahir menjadi negara merdeka dengan hasrat tinggi terhadap perdamaian. Perdamaian yang dimaksud tentu saja berbeda dengan “Perdamaian” dalam Dewan karena perdamaian dalam identitas “bebas-aktif” tidaklah mengekor klub penindas atas justifikasi apapun. Hatta (1953) justru mencanangkan bahwa Indonesia harus menjunjung prinsip hukum internasional dan membantu mencapai keadilan sosial, terutama terkait orang-orang yang masih hidup di bawah sistem kolonial untuk mencapai kemerdekaan sebagaimana tertuang dalam Piagam PBB Pasal 1, 2, dan 5. Lebih-lebih, menjadi ironis bagi Indonesia untuk memilih bergabung dengan Dewan Perdamaian, yang berkontestasi dengan PBB, bersama Israel (agresor utama) dan AS (aktor neo-imperialis) tanpa melibatkan Palestina (korban utama).</p><p><strong>Sengketa Kedaulatan Wilayah Lain sebagai Perbandingan Empiris<br></strong> Masalah kedaulatan yang terjadi di Palestina juga pernah terjadi wilayah-wilayah lainnya, ketika kedaulatan sebuah negara dilanggar demi mewujudkan stabilitas semu yang diharapkan oleh negara-negara great power. Sengketa Kosovo, misalnya, AS melalui North Atlantic Treaty Organization (NATO) mengintervensi secara langsung wilayah yang ingin memisahkan dari Serbia tersebut. <br>Tindakan AS dan NATO tersebut dinilai melanggar kedaulatan Serbia sebagai negara induk dari Kosovo. Terlebih lagi, deklarasi kemerdekaan secara sepihak oleh Kosovo pada 17 Januari 2008 menambah rumit sengketa yang terjadi. Isu Kosovo sendiri berakar dari perseteruan antara etnis Albania yang beragama Islam dan kalangan nasionalis Serbia selama beberapa dekade yang telah menewaskan 10.000 orang dan menyebabkan 1 juta orang lebih kehilangan tempat tinggal (VOA, 2023). <br>Sengketa Kosovo menjadi bukti prinsip kedaulatan diterapkan secara kolektif dalam komunitas internasional. Lebih lanjut, deklarasi kemerdekaan secara sepihak oleh Kosovo pada 2008 yang kemudian mendapatkan pengakuan secara luas oleh mayoritas negara barat, meskipun secara hukum internasional, kedaulatan Kosovo masih diperdebatkan (Kemlu, 2019). Dalam kasus ini, kedaulatan Kosovo tidak didapatkan melalui kesepakatan bersama, melainkan dari dukungan politik negara-negara great power.<br>Pengupayaan resolusi tersebut berbanding terbalik dengan sengketa Palestina yang justru mengalami kesulitan, bahkan kegagalan dalam pengakuan hak kedaulatannya. Pada Kosovo, hak kedaulatan seolah dapat ‘dipercepat’ meski melanggar kedaulatan Serbia. Sebaliknya, pada Palestina, hak yang sama justru ‘ditangguhkan’, walaupun pendudukan Israel berulang kali dinyatakan bertentangan dengan hukum internasional. Perbedaan ini menunjukkan adanya standar ganda dalam penegakan hak kedaulatan sebuah negara.</p><p><strong>Kesimpulan</strong><br>Masalah Dewan Perdamaian bukanlah sesuatu yang benar-benar baru. Ia juga mewujud dalam berbagai upaya penyelesaian sengketa kedaulatan terdahulu yang sangat kompleks. Dalam konteks ini, Dewan Perdamaian secara tidak langsung menunjukkan praktik neo-imperialisme. Praktik ini terjadi karena negara great power secara aktif membentuk, menafsirkan, dan memanfaatkan norma internasional demi kepentingan strategisnya. Namun, Indonesia tidak serta merta harus mengekor dan mendukung aktor-aktor neo-imperialis. Elite politik Indonesia, terutama Prabowo sebagai presiden, harus menegaskan identitas Indonesia yang bebas menentukan pilihan dan aktif berpartisipasi untuk mewujudkan kepentingan nasional serta perdamaian dunia. Syarat terpenting yang tidak boleh dilupakan adalah keberpihakan terhadap mereka yang ditindas oleh penjajahan, pastinya tidak melibatkan keterlibatan dengan para pelaku.</p><p><strong>Referensi</strong><br>CNN Indonesia. (2026, February 21). Menlu: Indonesia jadi Anggota BoP Tanpa Setor 1 Miliar Dolar AS. Internasional; cnnindonesia.com. <a href="https://www.cnnindonesia.com/internasional/20260221092102-106-1330256/menlu-indonesia-jadi-anggota-bop-tanpa-setor-1-miliar-dolar-as">https://www.cnnindonesia.com/internasional/20260221092102-106-1330256/menlu-indonesia-jadi-anggota-bop-tanpa-setor-1-miliar-dolar-as</a><br>Cook, J. (Ed.). (2026). Trump’s “Board of Peace” is the nail in Gaza’s coffin. Middle East Eye. <a href="https://www.middleeasteye.net/opinion/trumps-board-peace-nail-gazas-coffin">https://www.middleeasteye.net/opinion/trumps-board-peace-nail-gazas-coffin</a><br>Hatta, M. (1953). Indonesia’s Foreign Policy. Foreign Affairs, 31(3), 441–452. <a href="https://doi.org/10.2307/20030977">https://doi.org/10.2307/20030977</a><br>Hopf, T. (2002). Social construction of international politics : identities &amp; foreign policies, Moscow, 1955 and 1999. Cornell University Press.<br>Irfani, F. (Ed.). (2025, June 5). Ada apa di balik retorika anti-asing Prabowo? BBC News Indonesia. <a href="https://www.bbc.com/indonesia/articles/cgq3k5gxy21o">https://www.bbc.com/indonesia/articles/cgq3k5gxy21o</a><br>Jayanty Nada Shofa. (2026, January 22). Indonesia Joins Trump’s Board of Peace for Gaza. Jakarta Globe; Jakartaglobe.id. <a href="https://jakartaglobe.id/news/indonesia-joins-trumps-board-of-peace-for-gaza#google_vignette">https://jakartaglobe.id/news/indonesia-joins-trumps-board-of-peace-for-gaza#google_vignette</a><br>Kemlu. (2019, November 15). Isu Kosovo. Kemlu.go.id. <a href="https://kemlu.go.id/kebijakan/isu-khusus/isu-kosovo?type=publication">https://kemlu.go.id/kebijakan/isu-khusus/isu-kosovo?type=publication</a> <br>Minister of Foreign Affairs Indonesia. (2026). X (Formerly Twitter). <a href="https://x.com/Kemlu_RI/status/2014513301338886642">https://x.com/Kemlu_RI/status/2014513301338886642</a><br>Mutia Yuantisya, &amp; Amirullah. (2026, February 3). Kata Purbaya soal Iuran Dewan Perdamaian Rp 16 Triliun. Tempo; PT Tempo Inti Media. <a href="https://www.tempo.co/ekonomi/kata-purbaya-soal-iuran-dewan-perdamaian-rp-16-triliun-2112378">https://www.tempo.co/ekonomi/kata-purbaya-soal-iuran-dewan-perdamaian-rp-16-triliun-2112378</a><br>Octavia, C. F. (2025, July 20). Politik luar negeri bebas aktif tidak sama dengan netral. ANTARA News Megapolitan. <a href="https://megapolitan.antaranews.com/berita/413449/politik-luar-negeri-bebas-aktif-tidak-sama-dengan-netral">https://megapolitan.antaranews.com/berita/413449/politik-luar-negeri-bebas-aktif-tidak-sama-dengan-netral</a><br>Tondo, L. (2026, January 21). Netanyahu to join Trump “board of peace” despite previous objections. The Guardian; The Guardian. <a href="https://www.theguardian.com/world/2026/jan/21/benjamin-netanyahu-to-join-trump-board-of-peace-despite-previous-israel-objections">https://www.theguardian.com/world/2026/jan/21/benjamin-netanyahu-to-join-trump-board-of-peace-despite-previous-israel-objections</a><br>Uddin, R. (2026). How Jared Kushner’s Gaza plan would erase Palestinian culture. Middle East Eye. <a href="https://www.middleeasteye.net/news/kushner-gaza-plan-erase-palestinian-culture">https://www.middleeasteye.net/news/kushner-gaza-plan-erase-palestinian-culture</a><br>VOA. (2023, September 26). Apa yang Berada di Balik Konflik Terbaru antara Serbia dan Kosovo? VOA Indonesia. <a href="https://www.voaindonesia.com/a/apa-yang-berada-di-balik-konflik-terbaru-antara-serbia-dan-kosovo-/7284067.html">https://www.voaindonesia.com/a/apa-yang-berada-di-balik-konflik-terbaru-antara-serbia-dan-kosovo-/7284067.html</a></p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=1b8d88f7af3a" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Jejak Denmark dalam Strategi Kebijakan Imigrasi Inggris]]></title>
            <link>https://fpciairlangga.medium.com/jejak-denmark-dalam-strategi-kebijakan-imigrasi-inggris-c1ae0eeda2aa?source=rss-4038bd31388b------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/c1ae0eeda2aa</guid>
            <category><![CDATA[inggris]]></category>
            <category><![CDATA[denmark]]></category>
            <category><![CDATA[imigrasi-inggris]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[FPCI Airlangga]]></dc:creator>
            <pubDate>Wed, 04 Feb 2026 03:24:09 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-02-04T03:28:13.318Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<h4>Penulis: Fiona Xaveria Yuniardi, Hanifiyah Syifa Nadifah, Tsabita Fatimah Arif</h4><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/828/1*yswdD_ZOB3NM7lzQmEH1gQ.png" /></figure><p>Pemerintah Kerajaan Inggris mengeluarkan <em>white paper </em>terkait kebijakan imigrasi berjudul “<em>Restoring Control Over the Immigration System” </em>pada Senin, 12 Mei 2025. Kebijakan tersebut kemudian disahkan pada 17 November 2025 melalui dokumen <em>Asylum and Returns Policy Statement. </em>Dokumen ini memuat beberapa poin pengetatan kebijakan imigrasi, termasuk menyoroti aktivitas <em>“small-boat crossings” </em>oleh migran ilegal di Selat Inggris (Home Office, 2025). Melalui kebijakan pengetatan, pemerintah Inggris menyatakan upayanya untuk menciptakan sistem imigrasi yang terkendali, selektif, dan adil.</p><p>Pemerintah menilai kebijakan imigrasi saat ini terlalu longgar dan membebani masyarakat. Kebijakan ini memuat perpanjangan waktu tunggu bagi pengungsi untuk mendapatkan izin tinggal permanen yang sebelumnya lima tahun menjadi 20 tahun. Pemerintah juga mencabut status permanen pengungsi. Dalam sebuah sesi pers, Shabana Mahmood (2025), Menteri Dalam Negeri Inggris menyebut kebijakan ini didesain untuk mengembalikan kontrol dan keadilan pada sistem imigrasi Inggris. Menurutnya, untuk mendapat izin tinggal di Inggris adalah sebuah <em>privilege</em>. Dengan demikian, para imigran harus dapat berkontribusi bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.</p><p>Pembaruan kebijakan imigrasi ini mengadopsi pengetatan serupa yang dilakukan oleh pemerintah Denmark–salah satu regulatori imigrasi terketat di dunia. Strategi ini bertujuan untuk membuat Inggris menjadi destinasi yang kurang menarik di mata imigran. Pendekatan Denmark dalam kebijakan imigrasinya dinilai efektif dalam mengurangi jumlah imigran secara signifikan, sebuah langkah yang diharapkan dapat ditiru oleh Inggris. Banyak pengamat mengkritik kebijakan ini bertentangan dengan pendekatan multikultural dan diversitas Inggris (Kozul-Wright &amp; News Agencies, 2025). Para aktivis kemanusiaan, seperti Amnesti Internasional dan Partai Buruh telah vokal menyampaikan kekhawatirannya terhadap dampak kebijakan ini bagi kelompok rentan.</p><p><strong>Latar Belakang dan Faktor Politik di Balik Kebijakan Migrasi Inggris</strong></p><p>Sebagai negara yang memiliki kewajiban internasional di bidang kemanusiaan, termasuk yang tercantum dalam <em>Refugee Convention 1951</em> dan <em>European Convention on Human Rights</em>, Inggris berkewajiban memberikan perlindungan bagi para pengungsi sesuai komitmennya terhadap hukum internasional. Untuk memenuhi komitmen tersebut, Inggris menerapkan sejumlah kebijakan, salah satunya adalah <em>New Plan for Immigration</em> melalui <em>Nationality and Borders Act 2022</em>, sebagai upaya merespons dinamika kontemporer mengenai isu pengungsi. Kebijakan ini memungkinkan pengungsi yang memenuhi syarat untuk mendapatkan status perlindungan kemanusiaan, untuk tinggal selama lima tahun di Inggris. Setelah periode lima tahun dipenuhi, para pengungsi diperbolehkan mengajukan Indefinite Leave to Remain (ILR), yakni izin tinggal permanen di Inggris selama persyaratan dari Home Office terpenuhi (GOV.UK, 2022).</p><p>Meskipun demikian, kebijakan ini berencana diubah kembali oleh Menteri Dalam Negeri Inggris, Shabana Mahmood, yang mengumumkan rencana besar reformasi pengungsi pada 17 November 2025. Masa perlindungan akan dipersingkat selama 30 bulan yang ditinjau secara berkala, serta pemulangan apabila individu dinilai sudah aman untuk kembali ke negara asalnya (Francis, 2025). Lebih lanjut, apabila seseorang ingin tinggal secara permanen, status perlindungan selama 30 bulan tersebut, harus terus diperpanjang hingga total 20 tahun sebelum seseorang dapat mengajukan ILR (Francis, 2025). Selain itu, perubahan besar juga ditetapkan terkait kewajiban hukum untuk memberi dukungan dan bantuan untuk para pencari suaka, seperti akomodasi dan tunjangan keuangan, yang kini bersifat opsional. Artinya, pemerintah dapat menolak pemberian dukungan, apabila pencari suaka dinilai mampu bekerja atau memenuhi kebutuhan dirinya secara mandiri (Uras dan News Agencies, 2025).</p><p>Berdasarkan Sharma (2025), langkah reformasi suaka diambil karena adanya tekanan politik dan opini publik terkait meningkatnya pengungsi dan pencari suaka yang menyeberangi Selat Inggris dari Prancis menggunakan perahu kecil. Pada tahun 2025, tercatat 39.000 pengungsi melakukan perjalanan berbahaya tersebut, jumlah yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Pemerintah Inggris berargumen bahwa reformasi kebijakan ini merupakan langkah yang diperlukan guna mengurangi daya tarik Inggris bagi pengungsi dan pencari suaka. Hingga Maret 2025, terdapat sekitar 109.343 orang yang mengajukan permohonan suaka di Inggris, angka yang menandakan peningkatan sebesar 17% dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ini bahkan melampaui catatan tertinggi sebelumnya pada tahun 2002, ketika terdapat 103.081 permohonan suaka (Sharma, 2025).</p><p>Perubahan kebijakan Inggris tidak dapat dilepaskan dari pengaruh Denmark yang dikenal sebagai negara dengan kebijakan migrasi suaka yang ketat. Reformasi kebijakan pengungsi yang kini direncanakan Inggris, khususnya terkait mekanisme pembaruan status dan perpanjangan waktu menuju ILR, mengadopsi sebagian gagasan kebijakannya dari Denmark. Denmark menerapkan sistem di mana status pengungsi harus terus diperbarui setiap dua tahun dan baru dapat mengajukan permohonan izin untuk bertempat tinggal secara permanen setelah menunggu selama delapan tahun (Financial Times, 2025). Selain itu, selaras dengan praktik Denmark yang bertujuan untuk mencapai kondisi <em>zero asylum seekers</em> atau nol pencari suaka di negaranya, Inggris juga memperketat prosedur reunifikasi keluarga sebagai bagian dari reformasi suaka. Dengan demikian, penerapan kebijakan ini mencerminkan upaya inggris untuk mengurangi arus pencari suaka ke negaranya agar tidak lagi menjadi destinasi utama bagi para pencari suaka (Sharma, 2025).</p><p><strong>Kritik dan Kontroversi Kebijakan Migrasi Inggris</strong></p><p>Kebijakan imigrasi ketat ala Denmark yang ingin diadopsi oleh Inggris menuai kritik luas karena dianggap tidak hanya problematis secara moral, tetapi juga tidak efektif secara praktis. Secara keseluruhan, model Denmark yang sering dipuji karena “mengendalikan angka migrasi”, sebenarnya dibangun atas pendekatan yang cenderung eksklusif, berorientasi pada pengetatan akses, dan menormalisasi budaya punitif negara terhadap pencari suaka. Dalam konteks Inggris, kebijakan ini dilihat sebagai langkah yang dapat semakin memperburuk kondisi sistem suaka yang sejatinya menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait <em>backlog </em>kasus, fasilitas penampungan, hingga integrasi sosial pendatang baru (Al Jazeera, 2025; The Guardian, 2025).</p><p>Para analis menyoroti berbagai kelemahan dalam kebijakan Denmark yang membuatnya menjadi “ide buruk” jika diimpor mentah-mentah ke Inggris. Mengutip The Guardian (2025), Denmark dikenal menerapkan kebijakan seperti pencabutan hak tinggal sementara bagi pengungsi Suriah, penyitaan barang berharga milik pencari suaka, hingga rencana relokasi proses suaka ke Rwanda. Kebijakan tersebut menuai kritik global karena dianggap bertentangan dengan hukum internasional. Selain itu, Denmark memiliki konteks demografis, politik, dan kapasitas institusional yang sangat berbeda dengan Inggris. Model Denmark hanya berhasil menurunkan angka pencari suaka karena sebelumnya jumlahnya memang relatif kecil, sementara Inggris menghadapi volume migrasi yang jauh lebih besar dan kompleks. Keputusan untuk meniru model Denmark tidak menyelesaikan persoalan struktural Inggris seperti kekurangan staf pemroses kasus, inefisiensi Home Office, dan ketergantungan ekonomi pada tenaga kerja migran (Al Jazeera, 2025; VisaHQ News, 2025). Dengan demikian, kebijakan ini dipandang lebih sebagai simbol politik daripada solusi substantif.</p><p>Kritik semakin keras dengan banyaknya pihak yang menilai bahwa adopsi model Denmark justru berisiko memperkuat diskriminasi rasial dan xenofobia. Kebijakan Denmark telah lama dikritik oleh Amnesty International dan lembaga hak asasi lainnya sebagai kebijakan yang menciptakan sistem dua tingkat yang merugikan kelompok etnis dan migran tertentu (The Guardian, 2025). Ketika Inggris–terutama di bawah pemerintahan Partai Buruh–meniru kebijakan tersebut, muncul pertanyaan moral dan politik: bagaimana mungkin partai yang dikenal berhaluan kiri-sentris justru mengadopsi model yang sejalan dengan agenda kelompok sayap kanan yang anti-imigran? Langkah ini menunjukkan pergeseran politik yang signifikan, di mana partai arus utama tersebut rela mengadopsi retorika dan kebijakan yang sebelumnya hanya ditemukan dalam arena sayap kanan. Akibatnya, wacana publik tentang migrasi menjadi semakin terpolarisasi dan terasosiasi dengan ancaman, kriminalitas, dan beban sosial, alih-alih dengan solidaritas atau ekonomi. Ghafouri et al., (2025) menilai bahwa wacana migrasi di parlemen Inggris juga menunjukkan peningkatan signifikan narasi sekuritisasi hingga dehumanisasi terhadap pencari suaka, sehingga adopsi kebijakan Denmark dikhawatirkan akan memperkuat tren tersebut.</p><p>Secara keseluruhan, kritik terhadap upaya Inggris meniru kebijakan imigrasi Denmark menggarisbawahi bahwa kebijakan tersebut tidak hanya lemah secara efektivitas, tetapi juga berbahaya secara sosial dan politis. Mengimitasi model Denmark berpotensi mempertinggi diskriminasi, merusak komitmen moral Inggris terhadap perlindungan pengungsi, serta mendorong normalisasi perspektif anti-imigran dalam dinamika perpolitikan. Kritik-kritik tersebut menegaskan bahwa kebijakan migrasi tidak dapat diimpor secara mekanis dari satu negara ke negara lain–terutama ketika konteks sosial, ekonomi, dan institusional berbeda secara drastis–tanpa menimbulkan konsekuensi serius bagi hak asasi manusia.</p><p><strong>Referensi</strong></p><p>Amnesty International UK. (2025). UK: Government’s ‘failure’ to open safe and legal routes is critical factor in tragic deaths in the Channel. <a href="https://www.amnesty.org.uk/press-releases/uk-governments-failure-open-safe-and-legal-routes-critical-factor-tragic-deaths">https://www.amnesty.org.uk/press-releases/uk-governments-failure-open-safe-and-legal-routes-critical-factor-tragic-deaths</a></p><p>Bryant, M. (2025, November 14). <em>The UK wants to emulate Denmark’s hardline asylum model — but what does it actually look like?</em> The Guardian; The Guardian. <a href="https://www.theguardian.com/world/2025/nov/14/the-uk-wants-to-emulate-denmarks-hardline-asylum-model-but-what-does-it-actually-look-like">https://www.theguardian.com/world/2025/nov/14/the-uk-wants-to-emulate-denmarks-hardline-asylum-model-but-what-does-it-actually-look-like</a></p><p>Financial Times. (2025). <em>How Britain’s migration crackdown compares with Danish model</em>.<a href="https://www.ft.com/content/b5c0a4f1-56a5-44e2-a5f1-e52221215e7b"> https://www.ft.com/content/b5c0a4f1-56a5-44e2-a5f1-e52221215e7b</a></p><p>Francis, S. (2025). <em>Key takeaways: What are the proposed asylum system reforms?</em> BBC News.<a href="https://www.bbc.com/news/articles/c3eplk4047do"> https://www.bbc.com/news/articles/c3eplk4047do</a></p><p>GOV.UK. (2022). <em>Refugee leave</em>.<a href="https://www.gov.uk/government/publications/asylum-under-immigration-rule-334-process/refugee-leave-accessible"> https://www.gov.uk/government/publications/asylum-under-immigration-rule-334-process/refugee-leave-accessible</a></p><p>Home Office. (2025, May 12). Restoring control over the immigration system (accessible). GOV.UK. <a href="https://www.gov.uk/government/publications/restoring-control-over-the-immigration-system-white-paper/restoring-control-over-the-immigration-system-accessible">https://www.gov.uk/government/publications/restoring-control-over-the-immigration-system-white-paper/restoring-control-over-the-immigration-system-accessible</a></p><p>Kozul-Wright, A., &amp; News Agencies. (2025, November 17). UK’s sweeping asylum law changes: How will they impact refugees? Al Jazeera. <a href="https://www.aljazeera.com/news/2025/11/17/uks-sweeping-asylum-law-changes-how-will-they-impact-refugees">https://www.aljazeera.com/news/2025/11/17/uks-sweeping-asylum-law-changes-how-will-they-impact-refugees</a></p><p>Jazeera, A. (2025, September). <em>UK drops refugee family reunion applications amid anti-immigration protests</em>. Al Jazeera. <a href="https://www.aljazeera.com/news/2025/9/1/uk-drops-refugee-family-reunion-applications-amid-anti-immigration-protests">https://www.aljazeera.com/news/2025/9/1/uk-drops-refugee-family-reunion-applications-amid-anti-immigration-protests</a></p><p>Prosser, R. (2025, November 21). <em>What the new UK government immigration rules actually mean</em>. Metro. <a href="https://metro.co.uk/2025/11/21/britains-new-immigration-rules-actually-mean-24770067/">https://metro.co.uk/2025/11/21/britains-new-immigration-rules-actually-mean-24770067/</a></p><p>Sharma, Y. (2025). <em>Why does the UK want to copy Denmark’s stringent immigration policies?</em> Al Jazeera.<a href="https://www.aljazeera.com/news/2025/11/9/why-does-the-uk-want-to-copy-denmarks-stringent-immigration-policies?utm_source=chatgpt.com"> https://www.aljazeera.com/news/2025/11/9/why-does-the-uk-want-to-copy-denmarks-stringent-immigration-policies</a></p><p>UK. (2025, November 10). <em>UK looks to Denmark’s asylum model as Labour seeks tougher migration controls</em>. VisaHQ. <a href="https://www.visahq.com/news/2025-11-09/gb/uk-looks-to-denmarks-asylum-model-as-labour-seeks-tougher-migration-controls/">https://www.visahq.com/news/2025-11-09/gb/uk-looks-to-denmarks-asylum-model-as-labour-seeks-tougher-migration-controls/</a></p><p>Uras, U., &amp; News Agencies. (2025). <em>UK to end ‘golden ticket’ for asylum seekers in huge policy overhaul</em>. Al Jazeera.<a href="https://www.aljazeera.com/news/2025/11/16/uk-to-end-golden-ticket-for-asylum-seekers-in-huge-policy-overhaul"> https://www.aljazeera.com/news/2025/11/16/uk-to-end-golden-ticket-for-asylum-seekers-in-huge-policy-overhaul</a></p><p>Vahid, G., McNeil, R., Yankov, T., Sumption, M., Rocher, L., Hale, S. A., &amp; Mahdi, A. (2025). <em>Framing Migration: A Computational Analysis of UK Parliamentary Discourse</em>. <a href="https://arxiv.org/pdf/2509.14197">https://arxiv.org/pdf/2509.14197</a></p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=c1ae0eeda2aa" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[UEA Dengan Kapital dan Kekuasaannya dalam Genosida Sudan]]></title>
            <link>https://fpciairlangga.medium.com/uea-dengan-kapital-dan-kekuasaannya-dalam-genosida-sudan-def6e2611557?source=rss-4038bd31388b------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/def6e2611557</guid>
            <dc:creator><![CDATA[FPCI Airlangga]]></dc:creator>
            <pubDate>Wed, 21 Jan 2026 06:30:24 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-01-21T06:30:24.315Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Oleh: Banyu Bening Winasis, Nafis Wira, Javier Calvin</strong></p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/828/1*SRB-3XLcopCl_qmhR5z9Rg.jpeg" /></figure><p>Beberapa waktu terakhir, lini masa dunia dikejutkan oleh peristiwa krisis kemanusiaan yang terjadi di Sudan. Selama beberapa dekade, Sudan telah dilanda perang saudara yang terjadi antara Sudanese Armed Forces (SAF) dan Rapid Support Forces (RSF). Menariknya, RSF menerima dukungan dari negara lainnya, yaitu dari Uni Emirat Arab (UEA). Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat aktor eksternal yang turut berperan dalam memperkeruh situasi yang terjadi di Sudan.</p><p>Pasalnya, apa yang terjadi di Sudan bukanlah sekadar peristiwa kemanusiaan biasa, tetapi genosida sistematis yang dilakukan atas dasar kepentingan politis. Terlebih lagi, keterlibatan UEA terhadap eskalasi konflik di Sudan ini tentu mengindikasikan adanya kepentingan terselubung yang layak untuk dilihat dari sudut pandang dan dimensi yang berbeda, tanpa terpaku pada kacamata geopolitik semata. Dukungan UEA terhadap RSF ini tentu berkaitan erat dengan kepentingan negara tersebut terhadap sumber daya yang melimpah di Sudan.</p><p>Lebih lanjut, beberapa perusahaan kapital dari UEA dilaporkan menguasai ribuan hektar tanah di Sudan yang digunakan untuk kepentingan proyek pertanian (Rinaldi, 2024). Apabila dilihat dari berbagai bukti ini, dapat diasumsikan bahwa arah kebijakan luar negeri UEA di Sudan ini tentu adalah untuk melayani kepentingan kapital yang ditandai dengan keterlibatan perusahaan-perusahaan investasi yang didanai oleh para oligarki.</p><p><strong>Kapitalisme dalam Politik</strong></p><p>Keterlibatan UEA dalam persoalan internal Sudan ini pastinya bukan suatu hal yang dapat dikesampingkan. Sebab, tindakan UEA dapat dikategorikan sebagai tindakan pelanggaran norma dan hukum internasional. Dengan begitu, keterlibatan UEA ini membuat adanya pertanyaan besar terkait korelasi peran mereka dengan krisis kemanusiaan atau genosida yang terjadi di Sudan.</p><p>Terdapat beberapa konsep dan kerangka teori yang membantu penulis dalam menjelaskan keterlibatan UEA dalam peristiwa ini, yaitu kapitalisme politik, <em>state-business nexus</em>, dan <em>commercial diplomacy</em>. Kapitalisme politik merupakan konsep yang mendeskripsikan adanya pengaruh kekuatan modal atau kelompok elit yang mampu memengaruhi arah kebijakan suatu negara. Sementara itu,<em>state-business nexus</em> merujuk pada adanya koneksi antara pejabat negara dengan para pelaku bisnis (OHCHR, 2021). Terakhir ialah <em>commercial diplomacy</em>, di mana ini merupakan praktik diplomasi yang bertujuan untuk mempromosikan dan melindungi kepentingan ekonomi suatu negara di pasar global (Diplo, 2021). Keempat konsep inilah yang menjadi kerangka berpikir yang membantu menjelaskan studi kasus UEA-Sudan yang akan dibahas di bagian-bagian berikutnya.</p><p>Dalam studi kasus ini, para pemilik kapital memiliki peranan penting dalam memulai efek sebab-akibat yang akan memengaruhi kebijakan negara ini. Tentunya para pemilik modal ini memiliki keterbatasan dalam usaha untuk mewujudkan kepentingannya. Itu sebabnya, mereka menggunakan negara beserta berbagai instrumen yang dimilikinya demi mengatasi keterbatasan tersebut.</p><p>Sheikh Mansour, misalnya, konglomerat elite UEA sekaligus pemilik City Football Group — grup yang mengelola 13 klub sepak bola termasuk Manchester City — ikut andil dalam mensponsori beberapa panglima perang dan penguasa di Sudan demi memenuhi ambisi negara tersebut untuk menguasai akses pelabuhan dan mineral strategis Sudan (Plaut, 2025). Hal ini mengindikasikan bahwa kepentingan kapital memegang peranan sentral dalam menentukan arah kebijakan suatu negara bahkan dalam lingkup internasional.</p><p><strong>Figur dan Pengaruh</strong></p><p>Lebih lanjut, sejak Arab Spring pada 2011, UEA terus menggunakan <em>hard </em>dan <em>soft power </em>mereka untuk membentuk kendali keamanan kawasan Timur Tengah. Bantuan UEA kepada RSF tidak terlepas dari dukungan beberapa perusahaan yang terafiliasi dengan Abu Dhabi. Dikutip dari U.S. Department of the Treasury (2025), setidaknya terdapat tujuh perusahaan yang teridentifikasi memberikan suplai kepada RSF dan terkena sanksi dari departemen Amerika Serikat (AS) tersebut. Tujuh perusahaan tersebut, yaitu Capital Tap Holding, Capital Tap Management, Capital Tap General, Creative Python, AZ Gold, Al Jil Al Qadem, dan Horizon Advanced Solutions. Uniknya, ketujuh perusahaan dikelola oleh satu orang yang sama, yaitu Abu Dharr Abdul Nabi Habiballa Ahmmed (Abu Dharr). Abu Dharr memiliki kerja sama dengan pemimpin RSF, Mohammad Hamdan Dagalo Mousa (Hemedti), melalui ketujuh perusahaan tersebut (U.S. Department of the Treasury, 2025).</p><p>Capital Tap Holding, misalnya, yang mengelola 50 perusahaan yang tersebar di 10 negara telah menyediakan dana dan peralatan militer kepada RSF. Selain itu, AZ Gold yang merupakan perusahaan pembelian emas yang berbasis di UEA telah membeli emas dari Sudan yang ditujukan untuk kepentingan RSF. Emas-emas tersebut diangkut ke Abu Dhabi dan rekening bank AZ Gold yang menyimpan jutaan dolar dapat diakses oleh Direktur Pengadaan RSF sekaligus saudara dari Hemedti, Algoney Hamdan Daglo Musa (Algoney).</p><p>Seperti yang telah disinggung, U.S. Department of Treasury melalui Office of Foreign Assets Control (OFAC) telah menjatuhkan sanksi kepada tujuh perusahaan dan Hemedti atas genosida yang dilakukan di wilayah Darfur yang menyebabkan jutaan orang mengungsi. Di luar pembahasan terkait perusahaan yang menyokong RSF, keterlibatan UEA dalam perang di Sudan bukan tanpa alasan. Andreas Krieg, spesialis keamanan Timur Tengah dari King’s College London, dalam France 24 (2025) menyatakan bahwa tujuan utama UEA di Sudan adalah untuk memperluas pengaruh politik di negara yang secara strategis sangat penting.</p><p>Masih dari sumber yang sama, peneliti Sudan, Hamid Khalafallah mengatakan bahwa UEA yang merupakan negara gurun, tertarik pada sumber daya alam yang tidak dimilikinya, termasuk mineral dan lahan pertanian. Selain itu, UEA yang merupakan pusat perdagangan emas adalah pembeli terbesar logam mulia tersebut dari Sudan, sektor yang sebagian besar dikendalikan oleh Hemedti. Untuk mencapai tujuan tersebut, UEA juga bekerja sama dengan paramiliter di negara lain, seperti Libya dan Somalia, yang pada akhirnya membentuk sebuah jaringan logistik untuk menyuplai persenjataan.</p><p>Tester (2025) menyatakan bahwa UEA menyuplai RSF dengan senjata melalui jaringan pasokan yang kompleks dan aliansi di seluruh Libya, Chad, Uganda, dan wilayah-wilayah yang memisahkan diri dari Somalia. Intervensi UEA di Sudan juga memicu pembahasan di luar <em>hard power</em> negara tersebut. Salah satunya adalah seruan untuk memboikot Emirates Airlines — maskapai komersial yang dimiliki oleh pemerintah UEA. Hal ini dibuktikan dengan ajakan untuk menarik diri dari Emirates Airline Festival of Literature 2026 — festival literasi terbesar di dunia Arab yang didukung dan disponsori oleh Emirates Literary Foundation — yang sudah dilakukan oleh novelis terkenal, R.F. Kuang (Allen, 2025). Protes juga dilakukan terhadap klub sepak bola Manchester City pada awal November lalu ketika menjamu Liverpool (Nalton, 2025). Aktivis kemanusiaan dan protestor menyerukan boikot terhadap UEA karena aktivitasnya di Sudan. Seperti disebutkan di awal, bahwa Manchester City dimiliki oleh Sheikh Mansour — anggota keluarga Abu Dhabi — dan dikelola oleh City Football Group. Seruan ini dilakukan karena kedua perusahaan tersebut dianggap secara tidak langsung mendanai genosida di Sudan.</p><p>Hubungan UEA dengan RSF tidak sebatas kepentingan ekonomi saja, tetapi juga hubungan ideologis. Abu Dhabi berusaha menyaingi pengaruh Arab Saudi di Sudan dan mencegah penyebaran gerakan politik Islam yang dianggap sebagai ancaman bagi keamanan UEA sejak era mantan diktator Omar al-Bashir (France 24, 2025). Dalam hal ini, RSF bersedia untuk mengendalikan gerakan yang telah dilarang oleh negara-negara teluk tersebut.</p><p><strong>Bagaimana Mereka Bekerja?</strong></p><p>Dalam praktiknya, kepentingan kapital UEA di Sudan tidak semata dijalankan melalui pernyataan diplomatik resmi. Melainkan, praktiknya dilakukan melalui saluran formal dan informal yang melekat pada relasi negara-bisnis. Strange (1988) berargumen bahwa kekuasaan struktural negara dalam ekonomi politik internasional sering kali dijalankan melalui kontrol atas produksi, keuangan, dan keamanan. Sehingga, pada akhirnya kebijakan luar negeri tidak hanya berdiri atas kepentingan nasional, melainkan terikat pada kepentingan aktor pemilik modal yang menguasai struktur tersebut.</p><p>Laporan Middle East Eye (2024) mencatat bahwa perusahaan-perusahaan UEA telah menguasai lahan pertanian strategis di Sudan dan menjadikan RSF sebagai mitra de facto dalam menjamin keamanan proyek tersebut. Di sisi lain, saluran informal bekerja melalui perusahaan swasta dan entitas komersial lintas negara yang berfungsi sebagai perantara pendanaan dan logistik. Hal ini kemudian membuka jalan bagi mekanisme lanjutan berupa re-export persenjataan dan jaringan logistik regional sebagai praktik militeristik.</p><p>Selain itu, paradoks paling nyata terlihat pada kepemilikan aset olahraga seperti Manchester City oleh Sheikh Mansour yang berfungsi sebagai instrumen reputasi yang memperkuat legitimasi global Abu Dhabi. Grix et al (2023) menyebut fenomena seperti ini sebagai <em>sportwashing</em> — praktik yang menggunakan olahraga internasional dan berfungsi sebagai strategi politik untuk membangun legitimasi sekaligus mengalihkan perhatian dari praktik kebijakan luar negeri yang kontroversial.</p><p>Penulis juga menyoroti bagaimana kemudian reputasi global yang dibangun berfungsi sebagai “tongkat sihir politik” yang mengubah aktor bermasalah menjadi mitra sah dalam tata kelola global. Prelec (2022) menjelaskan bahwa praktik seperti ini dapat membuat pelakunya memiliki celah untuk bebas dari tuduhan kekerasan atau pelanggaran HAM karena citra baik tercurah dari dalam pribadi atau kelompok tertentu itu.</p><p>Dalam hal ini, investasi ini tidak dapat secara hukum disamakan dengan pendanaan konflik. Namun, penulis menegaskan bahwa secara politis-ekonomis, praktik ini tetap berfungsi sebagai tameng reputasi yang mengalihkan perhatian dari praktik kebijakan luar negeri yang problematik. Pada titik inilah penulis menyoroti bagaimana kapital bekerja bukan hanya sebagai alat akumulasi, tetapi juga sebagai instrumen normalisasi. Selama kepentingan kapital terus diberi ruang tanpa mekanisme akuntabilitas yang tegas, kekerasan akan tetap menjadi eksternalitas yang diterima dalam kalkulasi kebijakan luar negeri.</p><p>Lantas, bagaimana dengan konsekuensinya? Penulis memproyeksikan masalah ini memiliki konsekuensi serius terhadap tatanan internasional. Pertama, skema ini telah melemahkan norma non-intervensi dan akuntabilitas dengan menciptakan preseden dukungan tidak langsung terhadap aktor bersenjata non-negara. Kedua, dukungan semacam ini berpotensi memperpanjang konflik Sudan dengan memperkuat kapasitas militer RSF. Ketiga, implikasinya tidak hanya akan berada di Sudan melainkan juga mengancam stabilitas Laut Merah serta kredibilitas rezim kemanusiaan internasional di Afrika Utara dan Timur Tengah.</p><p><strong>Simpulan</strong></p><p>Dengan demikian, penulis dapat menyimpulkan bahwa keterlibatan UEA dalam konflik Sudan tidak dapat dipahami sebagai dinamika keamanan regional atau rivalitas geopolitik Timur Tengah-Afrika belaka. Artikel ini menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri UEA dibentuk oleh konfigurasi kepentingan kapital yang terinstitusionalisasi melalui relasi erat antara elite politik, pemilik modal, dan instrumen negara. Dalam konteks ini, dukungan terhadap RSF bukanlah keanehan, melainkan konsekuensi logis dari praktik kapitalisme politik yang menempatkan akses sumber daya, jalur logistik, dan pengaruh strategis di atas pertimbangan kemanusiaan.</p><p>Lebih lanjut, mekanisme seperti kontrak investasi, jaringan perusahaan swasta, re-export persenjataan, hingga pencitraan global menjadi praktik yang layak untuk disoroti. Bahkan, praktik yang unik seperti investasi budaya dan olahraga menunjukkan bagaimana kekuasaan ekonomi dapat mengaburkan akuntabilitas politik. Praktik ini tidak hanya memperpanjang konflik Sudan, tetapi juga merusak norma internasional tanggung jawab negara terhadap pelanggaran HAM berat.</p><p>Pada akhirnya, kasus Sudan menjadi cermin kegagalan tata kelola global dalam mengendalikan ekspansi kapital yang beroperasi lintas batas tanpa pengawasan efektif. Selama kepentingan ekonomi kapitalistik yang diamini oleh negara terus diberi ruang untuk mendikte kebijakan luar negeri tanpa konsekuensi hukum dan politik yang tegas, kekerasan akan tetap menjadi biaya yang ditanggung oleh mereka yang paling rentan. Sementara itu, para pemegang kapital semakin aman berlindung di balik legitimasi investasi dan diplomasi.</p><p><strong>Referensi:</strong></p><p>Allen, B. (2025, December 3). <em>Author R.F. Kuang has dropped out of a UAE literary festival, citing the BDS boycott.</em> Literary Hub. <a href="https://lithub.com/author-r-f-kuang-has-dropped-out-of-a-uae-literary-festival-citing-the-bds-boycott/">https://lithub.com/author-r-f-kuang-has-dropped-out-of-a-uae-literary-festival-citing-the-bds-boycott/</a></p><p>Diplo. (2021). <em>Commercial diplomacy — Diplo</em>. Diplo. <a href="https://www.diplomacy.edu/topics/commercial-diplomacy/">https://www.diplomacy.edu/topics/commercial-diplomacy/</a></p><p>France 24. (2025, March 8). <em>What is the UAE’s involvement in war-torn Sudan?</em> France 24; FRANCE 24. <a href="https://www.france24.com/en/live-news/20250308-what-is-the-uae-s-involvement-in-war-torn-sudan">https://www.france24.com/en/live-news/20250308-what-is-the-uae-s-involvement-in-war-torn-sudan</a></p><p>Grix, J., Dinsmore, A., &amp; Brannagan, P. M. (2023). Unpacking the Politics of “Sportswashing”: It Takes Two to Tango. Politics, 45(3). <a href="https://doi.org/10.1177/02633957231207387">https://doi.org/10.1177/02633957231207387</a></p><p>del Mercado, Guillermo Vázquez. (2022). <em>Arms Trafficking and Organized Crime: Global Trade, Local Impacts</em>. Global Initiative on Transnational Organized Crime.</p><p>Nalton, J. (2025, November 14). <em>Manchester City Sudan protests highlight football’s links to humanitarian crisis</em>. Morning Star. <a href="https://morningstaronline.co.uk/article/manchester-city-sudan-protests-highlight-footballs-links-humanitarian-crisis">https://morningstaronline.co.uk/article/manchester-city-sudan-protests-highlight-footballs-links-humanitarian-crisis</a></p><p>OHCHR. (2021). IGF 2021: Protecting human rights in the State-business nexus. In <em>OHCHR</em> (pp. 1–3). <a href="https://www.ohchr.org/sites/default/files/2022-02/IGF_2021_State_Business_nexus_PPPs.pdf">https://www.ohchr.org/sites/default/files/2022-02/IGF_2021_State_Business_nexus_PPPs.pdf</a></p><p>Plaut, M. (2025, July). <em>The New York Times unveils the role of UAE in backing Ethiopia’s PM Abiy, Sudan’s RSF, Libya’s Khalifa Hifter while buying up Manchester City football club</em>. Martin Plaut. <a href="https://martinplaut.com/2025/07/01/the-new-york-times-unveils-the-role-of-uae-in-backing-ethiopias-pm-abiy-sudans-rsf-libyas-khalifa-hifter-while-buying-up-manchester-city-football-club/">https://martinplaut.com/2025/07/01/the-new-york-times-unveils-the-role-of-uae-in-backing-ethiopias-pm-abiy-sudans-rsf-libyas-khalifa-hifter-while-buying-up-manchester-city-football-club/</a></p><p>Prelec, T. (2022). <em>The Magic W j998and of Reputation Laundering: Turning Kleptocrats into ‘Engaged Global Citizens’</em>. Global Insights Series.</p><p>Rinaldi, A. S. (2024, September 1). <em>How Sudan’s RSF became a key ally for the UAE’s logistical and corporate interests</em>. Middle East Eye. <a href="https://www.middleeasteye.net/news/sudan-rsf-key-ally-uae-logistical-and-corporate-interests">https://www.middleeasteye.net/news/sudan-rsf-key-ally-uae-logistical-and-corporate-interests</a></p><p>Strange, S. (1988). States and Markets: An Introduction to International Political Economy. Pinter.</p><p>Tester, D. (2025, November 4). <em>Why is the UAE involved in Sudan’s bloody civil war?</em> Middle East Eye. <a href="https://www.middleeasteye.net/explainers/why-uae-involved-sudans-bloody-civil-war">https://www.middleeasteye.net/explainers/why-uae-involved-sudans-bloody-civil-war</a></p><p>United Nations on Drugs and Crime. (2020). Global Study on Firearms Trafficking 2020. United Nations.</p><p>U.S. Department of the Treasury. (2025, January 7). <em>Treasury Sanctions Sudanese Paramilitary Leader, Weapons Supplier, and Related Companies</em>. U.S. Department of the Treasury. <a href="https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2772">https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2772</a></p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=def6e2611557" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Antara Perang Rusia-Ukraina dan Genosida Israel di Palestina: Mendefinisikan Kembali Bebas Aktif di…]]></title>
            <link>https://fpciairlangga.medium.com/antara-perang-rusia-ukraina-dan-genosida-israel-di-palestina-mendefinisikan-kembali-bebas-aktif-di-3b976821a34c?source=rss-4038bd31388b------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/3b976821a34c</guid>
            <dc:creator><![CDATA[FPCI Airlangga]]></dc:creator>
            <pubDate>Wed, 11 Jun 2025 05:18:10 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2025-06-11T05:18:10.646Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<h3>Antara Perang Rusia-Ukraina dan Genosida Israel di Palestina: Mendefinisikan Kembali Bebas Aktif di Era Kontemporer</h3><h4>Penulis: Ahmad Muhajir, Sebastian Jonathan, Muhammad Ahid</h4><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/414/1*vumvryHRVQzAAGFXAhvFzg@2x.jpeg" /></figure><p><strong>Executive Summary</strong></p><p>Sebagai suatu gagasan yang melatarbelakangi kebijakan luar negeri (KLN) Indonesia, Doktrin Bebas Aktif menempati posisi penting sebagai tolak ukur keberhasilan politik luar negeri Indonesia. Konsepsi Mohammad Hatta bahwa KLN Indonesia harus dilandasi pertimbangan politik yang pragmatis dan rasional tanpa mengurangi kesetiaannya terhadap prinsip kedaulatan semua bangsa dan penyelesaian masalah secara kekeluargaan menjadi tonggak dasar penyelenggaraan KLN Indonesia. Meskipun begitu, di era kontemporer, pertentangan antara teori dan praktik Bebas Aktif mewarnai penyelenggaraan KLN. Kasus Perang Rusia-Ukraina dan Genosida Israel di Palestina memperlihatkan bagaimana dalam menghadapi kedua konflik tersebut, KLN Indonesia mengambil posisi yang inkonsisten dan tidak sesuai dengan Doktrin Bebas Aktif sebagaimana dicanangkan Hatta. Tim penulis mengidentifikasi inkoherensi pemaknaan Bebas Aktif di tingkat masyarakat umum sebagai akar permasalahan inkonsistensi KLN Indonesia. Adapun, tiga solusi mengenai permasalahan ini ditawarkan, yaitu: (1) pengembalian konsep Bebas Aktif pada akarnya, (2) pengenalan kembali konsep Bebas Aktif pada masyarakat awam, dan (3) pengupayaan merangkul media massa sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat.</p><p><strong>Latar Belakang</strong></p><p>Doktrin Bebas Aktif merupakan gagasan filosofis yang melandasi politik luar negeri Indonesia. Dua tujuan utama KLN Indonesia tertuang dalam doktrin ini: mencapai kepentingan nasional Indonesia dan menjaga perdamaian serta kestabilan dunia. Adapun, gagasan anti-imperialisme yang dilandasi Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menginspirasi KLN Indonesia untuk terus menentang praktik penjajahan dan selalu berpihak pada bangsa-bangsa tertindas. Meskipun demikian, praktik KLN Indonesia dalam menghadapi Perang Rusia-Ukraina dan Genosida Israel di Palestina menunjukkan inkonsistensi sikap Indonesia yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Bebas Aktif. Dalam kasus Genosida Israel di Palestina, Indonesia dapat dikatakan telah mengimplementasikan Bebas Aktif yang memihak kepentingan Indonesia tanpa mengorbankan prinsip anti-imperialisme. Hal ini ditunjukkan terutama melalui konsistensi sikap Indonesia mendukung kedaulatan Palestina.</p><p>Sayangnya, sikap anti-imperialis non-kompromis ini tidak berlaku ketika Indonesia dihadapkan dengan perang antara Rusia dan Ukraina. Dalam menyikapi isu ini, instansi resmi Indonesia, meski mengakui Rusia sebagai agresor dalam perang antara keduanya, tidak serta merta mengambil posisi tegas mendukung kedaulatan Ukraina. Salah satu contoh nyata dari ambiguitas sikap Indonesia ini adalah unggahan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) pada 11 Juli 2024 lalu yang tidak secara eksplisit menyebut Rusia sebagai aktor dalam serangan terhadap infrastruktur sipil di Ukraina. Adapun, berbeda dengan opini publik yang bulat mendukung Palestina dalam kasus sebelumnya, opini publik dalam kasus Perang Rusia-Ukraina cenderung terpecah antara mereka yang mendukung penuh serangan Rusia dan mereka yang mendukung kedaulatan Ukraina. Perbedaan KLN Indonesia dalam menyikapi kedua konflik ini menunjukkan adanya suatu permasalahan inheren pada KLN Indonesia yang dilandasi Doktrin Bebas Aktif. Suatu penelaahan kembali Bebas Aktif di era kontemporer, dengan demikian, merupakan sesuatu yang diperlukan.</p><p><strong>Bebas Aktif dalam Teori: Landasan Idiil dan Konstitusional Bebas Aktif</strong></p><p>Sebagai suatu gagasan, Doktrin Bebas Aktif dapat ditelusuri dari pidato “Mendayung Antara Dua Karang” yang disampaikan Mohammad Hatta di hadapan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat (BPKNP) pada tahun 1948. Dalam pidato tersebut, Hatta menerangkan bahwa KLN Indonesia harus berdasarkan pendirian Indonesia sebagai subjek yang berhak menentukan sikapnya sendiri alih-alih sebatas menjadi objek dalam pertarungan politik internasional. Tujuan kebijakan luar negeri, menurut Hatta, hanya dapat dicapai apabila Indonesia mendasari politik internasionalnya pada realita dan logika yang rasional (realpolitik) serta mempergunakan pertentangan internasional untuk mencapai kepentingan nasionalnya.</p><p>Pada perkembangannya, KLN Indonesia tidak hanya ditujukan pada pencapaian kemerdekaan Indonesia seluruhnya. Hatta (1953) dalam artikelnya untuk majalah Foreign Affairs berjudul “Indonesia’s Foreign Policy” memperluas tujuan KLN Indonesia menjadi enam. Dua di antaranya menjadi penting di sini, yaitu: (1) memperkuat prinsip-prinsip hukum internasional dan upaya pencapaian keadilan sosial dalam skala internasional, khususnya dengan berusaha membantu orang-orang yang masih hidup dalam sistem kolonial untuk mencapai kebebasan dalam kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan (2) membangun persaudaraan antar bangsa melalui perwujudan cita-cita yang tercantum dalam Pancasila. Dengan keenam tujuan ini sebagai idealisme yang akan direalisasikan melalui Bebas Aktif, dapat ditemukan gambaran yang lebih lengkap mengenai KLN berprinsip Bebas Aktif. “Bebas” menurut Hatta berarti KLN Indonesia tidak bermain favorit dengan salah satu blok serta mengikuti jalannya sendiri dalam menavigasi permasalahan-permasalahan internasional. Adapun, “aktif” berarti KLN Indonesia selalu mengupayakan pemeliharaan perdamaian dunia dan penurunan ketegangan antara kedua blok melalui kerangka PBB.</p><p><strong>Bebas Aktif Dalam Praktik: Interpretasi dan Implementasi Bebas Aktif Kontemporer</strong></p><p>Dalam praktiknya, implementasi Doktrin Bebas Aktif dalam KLN Indonesia mengalami pasang surut sesuai dengan konteks historis dan interpretasi Bebas Aktif yang berbeda dari satu masa kepemimpinan ke masa kepemimpinan lainnya. Adapun, proses interpretasi dan reinterpretasi ini turut memengaruhi bagaimana Doktrin Bebas Aktif diimplementasikan dalam menghadapi Perang Rusia-Ukraina dan Genosida Israel di Palestina.</p><p><em>Doktrin Bebas Aktif dan Perang Rusia-Ukraina</em></p><p>Posisi Indonesia yang mengecam invasi Rusia tapi tidak secara tegas mendukung Ukraina menunjukkan bagaimana nilai anti-imperialisme dalam Doktrin Bebas Aktif mengalami reinterpretasi sebagai anti-westernisme atas dasar kedekatan historis Indonesia dengan Rusia, kesenjangan antara negara-negara maju dan berkembang, serta persepsi akan kemunafikan negara-negara Barat. Prevalensi sentimen anti-barat ditunjukkan misal dari strategi multialignment dan retorika Presiden RI Prabowo Subianto, dukungan pengguna media sosial terhadap Rusia, serta penggunaan pendekatan neorealis oleh analis KLN yang menjustifikasi invasi Rusia sebagai tanggapan rasional atas ekspansi North Atlantic Treaty Organization (NATO) (Dharmaputra, 2023; Saputra, 2024; Strangio, 2022). Hal ini berimplikasi pada pengambilan kebijakan yang transaksional dalam kaitannya dengan Perang Rusia-Ukraina, menempatkan kepentingan ekonomi Indonesia di atas prinsip solidaritas dengan negara-negara Selatan Global (Sebastian dan Priamarizki, 2024). Adapun, kontradiksi antara prinsip penghormatan akan kedaulatan negara-negara dan kewajiban Indonesia sebagai anggota masyarakat internasional untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan menghasilkan suatu kebingungan mengimplementasikan Doktrin Bebas Aktif dalam menghadapi Perang Rusia-Ukraina (Wardhani dan Dharmaputra, 2024).</p><p><em>Doktrin Bebas Aktif dan Genosida Israel di Palestina</em></p><p>Berbeda dengan KLN Indonesia dalam kasus Perang Rusia-Ukraina yang cenderung bersifat ambivalen dan transaksional, komitmen Indonesia terhadap Palestina mencerminkan implementasi Doktrin Bebas Aktif yang lebih dekat dengan visi Hatta. Dalam interpretasi ini, Bebas Aktif, meski menekankan pertimbangan pragmatis sebagai landasan KLN Indonesia, bukan berarti KLN Indonesia tidak berprinsip. Prinsip ini, apabila merujuk kembali pada Hatta, dapat dirangkum sebagai pengakuan terhadap kedaulatan yang adil bagi setiap bangsa dan penyelesaian masalah secara kekeluargaan. Meskipun dalam berbagai hal pelaksanaan kedua prinsip ini masih mengalami hambatan teknis, KLN Indonesia menghadapi Genosida Israel di Palestina mengupayakan terwujudnya cita-cita politik luar negeri Indonesia sebagaimana dicanangkan Hatta dalam pidato “Mendayung Antara Dua Karang” — menunjukkan relevansi Bebas Aktif dalam penyusunan KLN Indonesia bahkan hingga masa kini.</p><p><strong>Hambatan Implementasi Bebas Aktif</strong></p><p>Beberapa hambatan dalam implementasi Doktrin Bebas Aktif sebagaimana dikemukakan Hatta dapat diuraikan sebagai berikut:</p><p>Pertama, ketidakadaan suatu kerangka definitif mengenai aspek anti-imperialisme dan anti-kolonialisme dalam Doktrin Bebas Aktif. Pemikiran Hatta serta falsafah Pancasila yang melandasi Doktrin Bebas Aktif secara eksplisit mengarahkan KLN yang berbasis Bebas Aktif untuk mencapai tujuan pengentasan penjajahan di atas muka dunia. Meskipun begitu, baik dalam kasus Perang Rusia-Ukraina maupun Genosida Israel di Palestina, anti-imperialisme digunakan sebagai justifikasi untuk mendukung satu pihak dan mendiskreditkan pihak yang lain. Batasan yang kabur antara pihak agresor dan pihak korban dari kedua perang tersebut di mata masyarakat dan pembuat kebijakan membuat KLN Indonesia terkesan “bingung” dan inkonsisten dalam menghadapi dua permasalahan yang berbeda.</p><p>Kedua, keberadaan sentimen anti-barat yang kuat baik di antara jajaran pembuat kebijakan maupun di kalangan masyarakat umum. Meskipun Doktrin Bebas Aktif secara tegas menyatakan penolakannya terhadap segala bentuk penjajahan di atas muka bumi, konotasi kuat “Barat” sebagai kekuatan imperialis yang menindas negara-negara non-barat seperti Indonesia mengaburkan batasan antara nilai anti-imperialisme dan sentimen anti-barat dalam menginterpretasikan Doktrin Bebas Aktif. Prevalensi narasi bahwa menentang imperialisme sama dengan menentang negara-negara Barat mengarahkan pembuat kebijakan di Indonesia pada penyelenggaraan KLN yang “sempit”. Sebagai akibatnya, dalam hubungan berbeda dengan negara yang berbeda pula, sentimen anti-barat ini akan diperlihatkan semisal dari perilaku kompromis dan ambivalen di satu keadaan dan perilaku non-kompromis dalam keadaan lainnya.</p><p><strong>Kesimpulan</strong></p><p>Berdasarkan paparan di atas, dapat ditemukan bahwa implementasi Bebas Aktif kontemporer dalam KLN Indonesia sangat dipengaruhi pemaknaan masyarakat sipil mengenai apa yang menjadi batasan dan tujuan dari politik luar negeri Indonesia. Dengan pemahaman seadanya mengenai politik luar negeri dan posisi Indonesia dalam perpolitikan internasional, berbagai golongan masyarakat berbeda dapat berpartisipasi dalam diskursus Bebas Aktif dan memberikan definisi berbeda mengenai makna Bebas Aktif bagi KLN Indonesia. Di satu sisi, kedekatan historis dan perasaan senasib dapat mengarahkan pada interpretasi Bebas Aktif yang sejalan dengan visi-misi Bebas Aktif menurut Hatta sebagaimana ditunjukkan dalam kasus KLN Indonesia menghadapi Genosida Israel di Palestina. Di sisi lain, narasi yang beredar dan terus direproduksi bahwa salah satu pihak merepresentasikan perjuangan “anti-imperialisme” seperti ditunjukkan dalam kasus Perang Rusia-Ukraina memastikan dukungan populer terhadap Rusia di tingkat akar rumput, menyebabkan kebingungan dan pengambilan kebijakan yang ambivalen di tingkat pemerintahan. Interpretasi Bebas Aktif yang inkoheren di tingkat masyarakat, dengan demikian, dapat ditelusuri sebagai akar permasalahan inkonsistensi KLN Indonesia kontemporer.</p><p><strong>Rekomendasi</strong></p><p>Tiga upaya dapat dilakukan Indonesia untuk menjawab tantangan terhadap Doktrin Bebas Aktif di era kontemporer, yaitu:</p><p>Pertama, mengupayakan pengembalian konsep Bebas Aktif kepada akarnya. Definisi Bebas Aktif yang digunakan oleh pemerintah Indonesia kontemporer cenderung jauh dari cita-cita mencapai ketertiban dunia dengan melindungi kedaulatan negara-negara di dunia. Oleh karena itu, penelaahan dan penyesuaian kembali KLN Indonesia dengan Bebas Aktif sebagaimana dikonsepsikan Hatta perlu dilakukan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah berkolaborasi kembali dengan para akademisi demi mengkaji kembali konsep Bebas Aktif dan menerima kritik maupun saran dalam membentuk kebijakan dengan dasar yang lebih kokoh.</p><p>Kedua, merekognisi dan memberdayakan kembali usaha mengenalkan konsep Bebas Aktif pada masyarakat awam. Pengembalian konsep Bebas Aktif pada akarnya memerlukan upaya yang sama besarnya untuk menyeragamkan persepsi Bebas Aktif di tingkat masyarakat awam. Pemerintah dapat menggandeng organisasi-organisasi sipil guna memberi sosialisasi, mengadakan pengayaan, serta melaksanakan diskusi-diskusi akar rumput terkait Doktrin Bebas Aktif.</p><p>Ketiga, merangkul media massa sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat. Dengan menggandeng media sebagai mitra pemerintah, pemerintah dapat menciptakan opini publik yang sejalan dengan pemerintah, memudahkan diseminasi dan penyelarasan konsepsi Bebas Aktif pada masyarakat awam.</p><p><strong>Referensi</strong></p><p>Dharmaputra, Radityo. 2023. “Non-Western Responses to Russia’s War in Ukraine: Learning from Indonesia.” Journal of Regional Security 18 (1): 59 — 68. https://doi.org/10.5937/jrs18-41779.</p><p>Hatta, Mohammad. 1953. “Indonesia’s Foreign Policy.” Foreign Affairs 31 (3): 441 — 52. https://doi.org/10.2307/20030977.</p><p>— — — . 1988. Mendayung Antara Dua Karang. Bulan Bintang.</p><p>Saputra, Allan D. 2024. “Prabowo’s ‘Anti-Western’ Rhetoric: Decoding Indonesia’s Multi-Alignment Strategy.” Modern Diplomacy. November 11, 2024. https://moderndiplomacy.eu/2024/11/11/prabowos-anti-western-rhetoric-decoding-indonesias-multi-alignment-strategy/.</p><p>Sebastian, Leonard C, and Adhi Priamarizki. 2024. “Indonesia’s Russia‐Ukraine War Stance and the Global South: Between Solidarity and Transactionalism.” Global Policy 15 (4): 783 — 88. https://doi.org/10.1111/1758-5899.13380.</p><p>Strangio, Sebastian. 2022. “Why Are Indonesian Netizens Expressing Support for Russia’s Invasion of Ukraine?” The Diplomat. March 9, 2022. https://thediplomat.com/2022/03/why-are-indonesian-netizens-expressing-support-for-russias-invasion-of-ukraine/.</p><p>Wardhani, Baiq, and Radityo Dharmaputra. 2024. “Indonesia’s Ambivalence in the Russia-Ukraine War: Balancing Equal Sovereignty Norms with a Familial Approach.” Contemporary Security Policy 45 (4): 1 — 16. https://doi.org/10.1080/13523260.2024.2397926.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=3b976821a34c" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Diplomasi dengan Memori: What to Do and What Not to Do]]></title>
            <link>https://fpciairlangga.medium.com/diplomasi-dengan-memori-what-to-do-and-what-not-to-do-adc37e7ed681?source=rss-4038bd31388b------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/adc37e7ed681</guid>
            <dc:creator><![CDATA[FPCI Airlangga]]></dc:creator>
            <pubDate>Sun, 01 Jun 2025 08:10:27 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2025-06-01T08:10:27.934Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<h4>Penulis: Akbar Assagung</h4><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/414/1*91ViHmkiRrBT1xKHsPT6gg@2x.jpeg" /></figure><p>Diplomasi merupakan kunci dalam membangun kerja sama dan hubungan internasional. Untuk menjaga kesinambungan diplomasi, dibutuhkan memori institusional — pengalaman dan pengetahuan yang diwariskan antar generasi birokrat. Sayangnya, insiden pembatalan sepihak pertemuan Presiden Prabowo dengan PM Malaysia, Anwar Ibrahim menunjukkan lemahnya koordinasi dan pemahaman konteks hubungan bilateral. Hal ini menimbulkan pertanyaan publik dan mencerminkan kurangnya sistem memori institusional yang kuat(Black &amp; Bryant, 2010). Oleh karena itu, tulisan ini akan berfokus pada: 1) urgensitas memori institusional dalam menjaga kesinambungan dan kredibilitas daya diplomasi antar negara pada masa transisi kekuasaan, 2) analisis mendalam tentang praktik diplomasi yang menerapkan memori institusional pada kasus NATO dan FCDO Inggris sebagai contoh yang dapat direplikasi dan bergantung pada kemampuan transfer memori antar generasi diplomat, dan. 3) rekomendasi strategis untuk memperkuat sistem memori institusional diplomatik melalui reformasi seleksi SDM, mekanisme transfer memori antar generasi dan dokumentasi kebijakan yang berkelanjutan. Dalam cairnya lanskap politik di kawasan, bagaimana mungkin dua negara sahabat sekaligus jiran terdekat memberi dua narasi yang berbeda tentang satu summit yang penting? Inilah yang terjadi dalam hubungan bilateral Indonesia dengan Malaysia pada penutup tahun 2024.</p><p><strong>Ruang yang Tidak Berjumpa: Diplomasi dan Ketiadaan Memori</strong></p><p>Presiden Prabowo dijadwalkan bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Langkawi usai menghadiri KTT D-8 di Mesir. Namun, pertemuan ini dibatalkan dengan alasan kesehatan, sebagaimana cuitan PM Anwar:</p><p>“Malam tadi beliau mohon menangguhkan pertemuan untuk beberapa hari kerana demam. Mendoakan agar presiden Prabowo diberi kesembuhan sesegera mungkin sekaligus menyambung rencana pertemuan dua negara.” (CNN Indonesia, 2024).</p><p>Di sisi lain, Pernyataan ini menimbulkan pertanyaan ketika Menteri Sekretaris Kabinet, Teddy Wijaya, memberikan keterangan yang kontradiktif:</p><p>“Well, he is not (unwell). As soon as he set foot (in Jakarta), Prabowo immediately held meetings with several ministers. You can see the video of him arriving and holding meetings. There was an urgent matter in Jakarta so Mr. Prabowo had to fly back home as soon as possible.” (Hapsari, 2024).</p><p>Akibatnya, pernyataan kontradiktif ini menimbulkan sorotan publik dan mengindikasikan ketiadaan koordinasi serta kurangnya pemahaman konteks relasi bilateral(Sposito, 2023). Hal ini terjadi karena pejabat terkait tidak memiliki memori institusional yang berisikan rekam jejak pengalaman diplomasi yang diwariskan antar generasi birokrat(Malis, 2021). Keberlangsungan diplomasi memerlukan kesinambungan informasi, preseden, serta sensitivitas historis terhadap hubungan antarnegara. Tanpa dasar itu, pengambilan keputusan dapat terlepas dari konteks dan berpotensi menciptakan kesalahan dalam tataran strategi. Dalam studi kasus ini inisiator kesalahpahaman diplomasi bukanlah dari pihak Kementerian Luar Negeri, namun dari circle terdekat Prabowo yang menemaninya dalam lawatan(The Jakarta Post, 2024). Walaupun pertemuan ini akhirnya dilaksanakan pada 9 Januari 2025 sebagai pertemuan balasan, namun jejak berkas miskomunikasi yang permanen di benak masyarakat menjadi noktah hitam pada 100 hari pertama kinerja Kabinet Merah Putih</p><p>Brownlie (2016) menjelaskan bahwa memori institusional membentuk formasi kognitif sosial yang mengarahkan langkah dan memperkaya pengalaman diplomasi. Ketika menteri diangkat dari jalur non-karir tanpa pemahaman atau akses terhadap warisan kebijakan, tindakan mereka kerap lepas dari kerangka historis kelembagaan. Studi yang dilakukan oleh Haas (1990) menunjukkan bahwa pelajaran masa lalu. ‘lesson learned’ dalam diplomasi dibentuk melalui institusi, bukan peran individu semata. Tanpa memori ini, instansi menghadapi kehampaan informasi strategis yang meningkatkan risiko diplomatik. Lipshitz et al. (2007) menyatakan bahwa kebijakan yang efektif perlu berbasis pada data empiris dan bukti historis, bukan hanya intuisi atau pendekatan ad hoc. Hardt (2016) menambahkan bahwa pewarisan memori terjadi secara informal melalui komunikasi interpersonal, memo pribadi, dan simulasi krisis. Simulasi ini melatih aktor birokrasi dalam menghadapi tekanan diplomatik secara nyata.</p><p><strong>Memumpun Memori Institusi: Pelajaran dari NATO dan Inggris.</strong></p><p>Kasus NATO menjadi pelajaran yang berharga. Setelah kegagalan operasional di Libya dan Kosovo yang merenggut korban sipil dalam jumlah yang tidak sedikit, NATO mulai membangun memori kelembagaan yang kuat. Dalam menanggulangi hal tersebut, berbagai langkah dilakukan seperti; simulasi krisis, evaluasi mendalam, dan sistem berbasis kompetensi menjadi pondasi yang kokoh untuk mencegah pengulangan kesalahan (Daalder &amp; O’Hanlon, 1999). Dalam praktik yang serupa, Djalal (2023) menekankan pentingnya pemahaman sejarah dalam diplomasi Indonesia agar setiap pejabat tahu ‘what to do and what not to do’. Jika pelajaran masa lalu diabaikan maka upaya diplomasi akan berulang pada tempat yang sama.</p><p>Selain itu, pengalaman yang ditunjukkan oleh Pemerintahan Inggris menunjukkan pentingnya memori institusional dalam masa transisi diplomatik. Laporan The World in 2040 merekomendasikan briefing mendalam dan dokumentasi strategis untuk menjaga kesinambungan kebijakan luar negeri (Fletcher et al., 2024). Di Foreign, Commonwealth &amp; Development Office (FCDO), arsip seperti confidential reports dan policy pamphlets digunakan sebagai materi taklimat bagi menteri baru, terutama yang non-karir. Praktik ini membantu ingatan kolektif kelembagaan yang tidak bergantung pada individu, melainkan pada sistem dokumentasi yang memungkinkan pembelajaran lintas generasi secara selaras. Meski tidak semua pejabat non-karir gagal dalam peran diplomatik, mereka tetap memerlukan akses dan dukungan terhadap memori institusional agar pengambilan kebijakan tetap dalam koridor historis dan strategis. Pengalaman dapat diwariskan melalui mekanisme internal yang terstruktur dan budaya kerja yang kolaboratif. Tentu saja mungkin sebagian pihak berpendapat bahwa pembaruan jajaran birokrasi penting untuk membawa energi baru. Namun, tanpa kultivasi nilai dan memori institusional, energi tersebut dapat berubah menjadi disrupsi. Menurut Stark (2018), proses konservasi pengetahuan birokratik menjadi bagian vital dari kesinambungan institusi. Kehilangan memori ini sama artinya dengan kehilangan orbital yang strategis.</p><p>Oleh karena itu, solusi yang dapat ditawarkan mencakup tiga hal. Pertama, seleksi diplomat dan staf kementerian harus dilakukan berbasis kualifikasi, bukan koneksi. ‘Yes Man’ hanya akan melemahkan ketahanan institusi dan menghambat sirkulasi Lesson Learned. Sebagaimana yang dilakukan oleh NATO, sistem yang berbasis kinerja memastikan kualitas dan kesinambungan memori yang diterapkan pada berbagai lembaga internasional (Kürüm, 2021). Langkah kedua adalah adanya forum antara pejabat baru dan menteri terdahulu seperti Town Hall Meetings yang dapat menjadi medium transfer memori. Natalegawa (2024) menyebut ini sebagai strategi untuk membangun konektivitas antara generasi birokrat melalui Historical Storytelling yang berisikan narasi pengalaman termasuk kegagalan. Langkah ketiga adalah setiap keputusan penting harus terdokumentasi dengan rapi agar dapat menjadi bahan pembelajaran bagi generasi selanjutnya. Ini juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan kebijakan luar negeri.</p><p><strong>Kesimpulan</strong></p><p>Untuk memastikan memori institusional tetap hidup, Indonesia perlu mengimplementasikan pelatihan krisis berbasis simulasi, penyusunan memo strategis yang terdokumentasi, dan forum lintas generasi seperti Town Hall antara diplomat muda dan senior. Pendekatan ini terbukti efektif dalam kasus NATO dan praktik FCDO di Inggris dimana pengetahuan institusional ditransmisikan secara sistematis dan tidak bergantung pada individu semata. Prinsip-prinsip yang diterapkan oleh NATO bersifat universal dan dapat disesuaikan dengan birokrasi Indonesia, khususnya pelatihan internal dan reformasi SDM. Dengan mengadaptasi praktik ini secara kontekstual ke dalam sistem kepegawaian diplomasi Indonesia, kesinambungan memori institusional dapat dibangun secara berkelanjutan.</p><p>Pelajaran dari masa lalu bukan sekadar catatan, melainkan orbital yang strategis. Indonesia tidak bisa terus bergantung pada improvisasi dan intuisi semata dalam mempertahankan hubungan luar negeri. Tanpa arah yang dibersamai oleh memori, diplomasi akan berjalan limbung, kehilangan sikap dan kredibilitas. Masa depan diplomasi Indonesia menuntut kebijakan yang bukan hanya reaktif tetapi juga reflektif yang berpijak pada pengalaman dan sadar akan akar sejarahnya sendiri. Di tengah pesatnya dinamika global, memori institusional adalah jangkar yang menjaga Indonesia tetap kokoh di tengah derasnya arus globalisasi.</p><p><strong>Daftar Pustaka</strong></p><p>Black, A., &amp; Bryant, A. (2010). Knowledge management and diplomacy: Reflections on the demise of the valedictory despatch in the context of an informational history of the British Diplomatic Service. First Monday, 16(1). https://doi.org/10.5210/fm.v16i1.3339</p><p>Brownlie, S. (2016). Institutional Memory. In Mapping Memory in Translation (p. 151). https://doi.org/10.1057/9781137408952</p><p>CNN Indonesia. (2024, 12 23). PM Malaysia Anwar Ibrahim Ungkap Batal Temu Prabowo: Beliau Demam. https://www.cnnindonesia.com/internasional/20241223114441-106-1180217/pm-malaysia-anwar-ibrahim-ungkap-batal-temu-prabowo-beliau-demam. (Accessed: 29 May 2025)</p><p>Daalder, I. H., &amp; O’Hanlon, M. E. (1999). Unlearning the Lessons of Kosovo. Foreign Policy, (116). https://doi.org/10.2307/1149651</p><p>Djalal, D. P. (2023, 11 8). Obat Permusuhan Bangsa-Bangsa [Youtube]. Indonesia. https://youtu.be/3wCuoHKkmiw?si=JuWSZX9DSNFMHLwB. (Accessed: 29 May 2025).</p><p>Fletcher, T., Malik, M., &amp; Sedwill, T. L. (2024, 4 8). The World in 2040: Renewing the UK’s Approach to International Affairs. UCL Policy Lab. https://www.ucl.ac.uk/policy-lab/sites/policy_lab/files/the_world_in_2040-_renewing_the_uks_approach_to_international_affairs.pdf</p><p>Haas, E. (1990). When Knowledge is Power. University of California Press. https://doi.org/10.2307/1963187</p><p>Hapsari, M. A. (2024, December 24). Cabinet Secretary Denies Prabowo Being Unwell. Jakarta Globe. https://jakartaglobe.id/news/cabinet-secretary-denies-prabowo-being-unwell</p><p>Hardt, H. (2016, 12 14). How NATO remembers: explaining institutional memory in NATO crisis management. European Security. https://doi.org/10.1080/09662839.2016.1263944</p><p>Kürüm, R. S. (2021, 11). The Sociology of Diplomats and Foreign Policy Sector: The Role of Cliques on the Policy-Making Process. Political Studies Review, 19(4), 558–573. https://doi.org/10.1177/1478929920901954</p><p>Lipshitz, R., Popper, M., &amp; Friedman, V. (2007). Demystifying Organizational Learning. https://doi.org/10.4135/9781452204239</p><p>Malis, M. (2021). Cooperation, and Delegated Diplomacy. International Organization, 75(4), 1018–1057. doi:10.1017/S0020818321000102.</p><p>Natalegawa, M. (2024). CIFP 2024-Livestream. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=YLA4hw3RERA&amp;t=31224s. (Accessed: 29 May 2025).</p><p>Stark, A. (2018, 9 2). Explaining institutional amnesia in government. Governance: An International Journal of Policy, Administration, And Institutions. https://doi.org/10.1111/gove.12364</p><p>Sposito, I. (2023). The effects of presidential breakdowns on foreign policy in Latin America. Latin American Policy, 14, 510–533. 10.1111/lamp.12315.</p><p>Post, The Jakarta. (2024) Prabowo bows out of talks due to fever, Malaysia’s Anwar says — politics, The Jakarta Post. Available at: https://www.thejakartapost.com/indonesia/2024/12/23/prabowo-bows-out-of-talks-due-to-fever-malaysias-anwar-says.html (Accessed: 29 May 2025).</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=adc37e7ed681" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
    </channel>
</rss>