<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0" xmlns:cc="http://cyber.law.harvard.edu/rss/creativeCommonsRssModule.html">
    <channel>
        <title><![CDATA[Stories by Kajian dan Aksi Strategis BEM FIA UI on Medium]]></title>
        <description><![CDATA[Stories by Kajian dan Aksi Strategis BEM FIA UI on Medium]]></description>
        <link>https://medium.com/@gardaoposisi?source=rss-243c37fee822------2</link>
        <image>
            <url>https://cdn-images-1.medium.com/fit/c/150/150/1*weksG64Ylxz8mWlodIwEJw.webp</url>
            <title>Stories by Kajian dan Aksi Strategis BEM FIA UI on Medium</title>
            <link>https://medium.com/@gardaoposisi?source=rss-243c37fee822------2</link>
        </image>
        <generator>Medium</generator>
        <lastBuildDate>Sun, 22 Nov 2026 22:57:01 GMT</lastBuildDate>
        <atom:link href="https://medium.com/@gardaoposisi/feed" rel="self" type="application/rss+xml"/>
        <webMaster><![CDATA[yourfriends@medium.com]]></webMaster>
        <atom:link href="http://medium.superfeedr.com/" rel="hub"/>
        <item>
            <title><![CDATA[Bayangkan Jika Prodi “TIDAK RELEVAN” Dihapus]]></title>
            <link>https://medium.com/@gardaoposisi/bayangkan-jika-prodi-tidak-relevan-dihapus-bf43998703ca?source=rss-243c37fee822------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/bf43998703ca</guid>
            <category><![CDATA[education]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Kajian dan Aksi Strategis BEM FIA UI]]></dc:creator>
            <pubDate>Sun, 10 May 2026 14:40:38 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-08-19T15:52:16.994Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>Beberapa waktu lalu, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) melalui Sekretaris Jenderal Munir Sukoco menyampaikan rencana untuk menutup sejumlah program studi (prodi) yang dinilai tidak relevan dengan kebutuhan industri. Kebijakan ini bertujuan untuk menekan kesenjangan antara lulusan kampus dan kompetensi yang dibutuhkan di dunia kerja. Kemendiktisaintek mencatat ada 1,9 juta sarjana yang dihasilkan kampus setiap tahunnya, yang dinilai berkontribusi terhadap kesulitan dalam mencari pekerjaan karena kebutuhan di lapangan sering kali tidak cocok dengan latar belakang pendidikan sarjana (Tempo, 2026).</p><p>Prioritas kebijakan ini menyasar prodi di bidang ilmu sosial dan kependidikan. Data Kemendiktisaintek menunjukkan adanya kelebihan pasokan (<em>oversupply</em>), khususnya prodi kependidikan, karena setiap tahun lulusan keguruan mencapai sekitar 490 ribu orang, sementara tenaga kerja di bidang tersebut hanya sekitar 20 ribu orang. Selain itu, prodi ilmu sosial juga mendominasi dengan proporsi sekitar 60% dari keseluruhan program studi di perguruan tinggi (Detik.com, 2026).</p><p>Namun, dalam perkembangannya, rencana penutupan prodi tersebut dibatalkan setelah mendapat banyak kritikan dari berbagai pihak. Pemerintah kemudian menegaskan bahwa langkah yang diambil adalah evaluasi, pengembangan, dan penataan menyeluruh prodi perguruan tinggi. Pertanyaannya, apa yang akan terjadi apabila prodi yang dianggap “tidak relevan” benar-benar ditutup?</p><h4><strong>Ilmu Pengetahuan dalam Histori</strong></h4><p>Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, perlu dipahami secara historis kemunculan prodi di Indonesia. Berangkat dari kebutuhan kolonial, pendidikan tinggi modern di Indonesia telah ada sejak abad ke-19, salah satunya melalui <strong>STOVIA</strong> (School tot Opleiding van Inlandsche Artsen) yang didirikan untuk memenuhi kebutuhan tenaga medis pemerintahan kolonial Belanda. Sejak awal, pembentukan bidang keilmuan berkaitan dengan kebutuhan praktis pasar yang dipengaruhi oleh sistem kekuasaan.</p><p>Setelah kemerdekaan, orientasi ini bergeser ke arah pembangunan negara. Berbagai prodi seperti hukum, ekonomi, pendidikan, dan ilmu sosial dikembangkan untuk membentuk birokrasi, tenaga profesional, serta intelektual nasional. Dalam kerangka ini, sosiolog pendidikan Burton R. Clark menegaskan bahwa sistem pendidikan tinggi tidak pernah berdiri di ruang netral, tetapi selalu dibentuk oleh relasi antara negara, pasar, dan masyarakat. Arah pengembangan keilmuan mencerminkan kepentingan sosial dan politik yang lebih luas (The Higher Education System, 1983).</p><p>Pendidikan tinggi di Indonesia kemudian mengalami ekspansi signifikan, baik dari segi jumlah institusi maupun program studi. Sejak era reformasi, terjadi peningkatan jumlah perguruan tinggi dan lulusan secara konsisten yang disertai diversifikasi bidang keilmuan (Kemdikbud, 2019). Dalam konteks ini, munculnya prodi ilmu murni seperti matematika, fisika, biologi, dan filsafat bukan semata-mata didorong oleh kebutuhan industri jangka pendek, melainkan sebagai bagian dari pengembangan ilmu pengetahuan. Ilmu murni menjadi fondasi penting bagi pengembangan ilmu terapan dan inovasi di masa depan (UNESCO, 2015). Oleh karena itu, signifikansi ilmu murni menjadi krusial dan kebijakan untuk meniadakannya patut dipertanyakan. Mengutip laporan Tempo, penghapusan program studi bukan sekadar keputusan administratif, melainkan juga menyangkut pilihan hidup, ruang ekspresi intelektual, serta keragaman cara berpikir di dalam masyarakat.</p><p>Secara global, banyak inovasi besar lahir dari riset dasar yang berorientasi pada ilmu murni. Ekonom Mariana Mazzucato menekankan bahwa negara memiliki peran kunci dalam mendanai riset dasar karena sektor swasta cenderung menghindari investasi pada bidang berisiko tinggi (The Entrepreneurial State, 2013). Hal ini diperkuat laporan OECD (2018) yang menunjukkan bahwa negara maju menempatkan investasi ilmu dasar sebagai fondasi inovasi jangka panjang.</p><h4>Kondisi Hari Ini di Indonesia</h4><p>Kondisi industri di Indonesia saat ini menunjukkan keterbatasan dalam menyerap lulusan, terutama dari bidang ilmu murni dan kependidikan. Struktur ekonomi nasional masih didominasi sektor berteknologi rendah hingga menengah dengan penyerapan tenaga kerja terbesar pada industri padat karya. Di sisi lain, industri berbasis riset masih terbatas; belanja riset nasional 2025 hanya sekitar 0,23% dari PDB. Laporan IDN Times (2026) mencatat tingkat pengangguran sarjana meningkat sekitar 12,5% pada 2025. Data ini menunjukkan bahwa persoalan utama terletak pada keterbatasan daya serap industri secara struktural, bukan sekadar relevansi prodi.</p><p>Realitas menunjukkan adanya ketimpangan antara produksi tenaga kerja terdidik dan kebutuhan riil. Ketika industri dijadikan tolok ukur utama arah pendidikan tinggi, pemerintah berpotensi menyederhanakan permasalahan utama, yakni terbatasnya lapangan pekerjaan yang relevan. Menurut Anies Baswedan, pendidikan tidak semata-mata ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja jangka pendek, tetapi juga untuk membentuk kapasitas berpikir, karakter, dan kemampuan adaptif jangka panjang.</p><h4>Wacana Cacat Logika</h4><p>Salah satu logika yang paling bermasalah dalam wacana ini adalah cara berpikir pemerintah — yang seolah-olah ketika jumlah lulusan dalam suatu prodi tidak sebanding dengan kebutuhan industri, maka solusinya adalah menghapus prodinya. Lompatan logika ini sangat keliru dan berbahaya. Masalah kuantitas dan kurikulum justru dipaksakan dengan penyelesaian mengorbankan eksistensi keilmuan.</p><p>Pemerintah menggunakan data yang sangat kuat berdasarkan Kompas (2025) yakni setiap tahunnya Indonesia meluluskan sekitar 490.000 lulusan kependidikan, sementara kebutuhan tenaga guru dan fasilitator hanya sekitar 20.000. Namun, di balik mencoloknya angka-angka tersebut, yang seharusnya menjadi pertanyaan adalah: mengapa tidak ekosistem pembangunan dan penyerapannya yang dibangun?</p><p>Logika tersebut dibalik dengan argumen Anggota Komisi X DPR RI — Lalu Hadrian Irfani yang menyatakan bahwa suatu prodi bisa saja relevan dengan suatu industri di luar negeri (baca: yang belum berkembang di Indonesia). Dalam konteks tersebut, ini menunjukkan bahwa bukan prodinya yang tidak relevan, melainkan negara yang belum bisa menciptakan ekosistem industri yang maksimal.</p><p>Argumen ini diperkuat oleh riset internasional. Studi McCormack &amp; Baron (2023) di 37 universitas publik Australia menunjukkan bahwa lulusan humaniora dan ilmu sosial — yang dalam konteks ini dianggap tidak cukup relevan dengan industri — justru dapat mengembangkan kemampuan berpikir adaptif, kritis, dan kreatif. Kompetensi tersebut menjadi kunci bagi tenaga kerja masa depan. Penelitian dari Policy Options (2021) juga menegaskan bahwa keterampilan yang paling dibutuhkan pemberi kerja, seperti berpikir kritis, pemecahan masalah, kreativitas, dan kemampuan analitis, merupakan kompetensi inti dari bidang ini.</p><p>Tidak hanya itu, studi longitudinal 19 tahun oleh University of Oxford terhadap lebih dari 9.000 alumni menunjukkan bahwa lulusan humaniora memiliki keterampilan yang luas dan aplikatif: berpikir kritis dan strategis, riset dan analisis, pemecahan masalah kreatif, serta komunikasi persuasif. CEO Standard Chartered bahkan menyatakan bahwa bekal paling berharganya bukan dari MBA, melainkan dari pendidikan humaniora yang membentuk cara berpikirnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa yang dibutuhkan bukanlah penghapusan prodi, melainkan revitalisasi dengan penguatan kurikulum,<em> link-and-match</em> yang nyata, serta pembangunan ekosistem industri yang mampu menyerap lulusan lintas disiplin.</p><h4>Ini Akan Sangat Berdampak Secara Stuktural!</h4><p>Penting untuk memahami terlebih dahulu dampak struktural yang akan terjadi jika prodi-prodi ilmu sosial dan kependidikan benar-benar dihapus atau dikerdilkan secara massal. Dampaknya akan terasa langsung, bersifat jangka panjang, kumulatif, dan justru paling terasa di lapisan masyarakat yang paling rentan.</p><p>Pertama, melemahnya ekosistem masyarakat sipil. Lulusan ilmu sosial dan humaniora adalah tulang punggung dari organisasi masyarakat sipil; LSM, lembaga advokasi, lembaga riset kebijakan independen, hingga jurnalisme investigatif. Dalam hal ini, masyarakat sipil menjalankan fungsi krusial dalam demokrasi dengan memantau kebijakan pemerintah, mengekspos penyalahgunaan kekuasaan, dan mengadvokasi hak-hak kelompok yang terpinggirkan (Mlambo et al., 2020). Jika pasokan akademik dari prodi-prodi ini berkurang, kapasitas masyarakat sipil untuk menjalankan fungsi pengawasan pun ikut melemah. Tanpa peran vital ini, pemerintah berpotensi menjadi tidak terkontrol — dan nilai-nilai demokrasi perlahan runtuh (Jean, 2007 dalam Mlambo et al., 2020).</p><p>Selanjutnya, terdapat potensi hilangnya kapasitas analisis kebijakan publik yang independen. Bidang ilmu sosial, humaniora, seni, dan pendidikan berperan besar dalam membentuk cara masyarakat memahami budaya, demokrasi, etika, hingga kebijakan publik (Tempo, 2026). Tanpa prodi-prodi ini, tidak akan ada cukup peneliti sosial yang mampu mengevaluasi apakah sebuah kebijakan berdampak baik atau justru menciptakan ketimpangan baru. Keputusan-keputusan besar — soal pembangunan, tata ruang, kesejahteraan sosial — akan dibuat tanpa pijakan analisis sosial yang memadai. Ekonom Daron Acemoglu bahkan menegaskan bahwa dunia kerja berubah sangat cepat, sementara kemampuan berpikir kritis, beradaptasi, dan memecahkan masalah justru menjadi modal utama menghadapi masa depan (Acemoglu dalam Wasatha, 2026).</p><p>Tidak hanya itu, ini juga akan mereduksi makna “relevansi” pendidikan menjadi sangat sempit dan berbahaya. Relevansi tidak boleh dimaknai sempit sebagai kesesuaian dengan kebutuhan industri saat ini. Pendidikan harus dilihat sebagai kemampuan menyiapkan masa depan. Membangun keseimbangan antara ilmu dasar dengan keterampilan terapan adalah kunci menghadapi era disrupsi (Tempo, 2026). Ketika ukuran keberhasilan pendidikan hanya diukur dari serapan kerja jangka pendek, yang hilang adalah pendidikan sebagai proses pembentukan manusia seutuhnya.</p><p>Belum lagi jika dampak hanya didefinisikan secara kuantitatif seperti ‘berapa produk dihasilkan’ atau ‘seberapa besar keuntungan ekonomi’, maka riset-riset sosial-humaniora dan kebudayaan akan tersingkir. Padahal, riset-riset ini justru memiliki dampak jangka panjang terhadap pembentukan nilai, empati, dan karakter bangsa (PPG Institut Pendidikan, 2025). Bangsa yang kehilangan kapasitas untuk merefleksikan dirinya sendiri adalah bangsa yang rentan, baik terhadap manipulasi, intoleransi, atau pun kerusakan demokrasi yang tidak disadari.</p><h4>Mari Bayangkan…</h4><p>Untuk memahami dampak konkret dari wacana ini, kita perlu membayangkan secara spesifik apa yang hilang ketika jenis prodi dari rumpun ilmu sosial dan satu kependidikan benar-benar dihapus. Mari kita ambil setidaknya 3 contoh prodi — yang diwacanakan atau banyak dibahas cocok untuk ditutup — sebagai contoh.</p><h4>Ilmu Sejarah</h4><p>Jika ada satu prodi yang paling telak menggambarkan kecacatan logika wacana ini, itu adalah Ilmu Sejarah. Di atas kertas, ia tidak masuk dalam delapan industri strategis Kemendikti — tidak ada “industri sejarah” dalam daftar energi, digitalisasi, atau hilirisasi. Dalam konteks tersebut, letak permasalahannya dapat dilihat bahwa pemerintah sedang mengukur nilai sebuah ilmu dari seberapa besar ia bisa menghasilkan uang.</p><p>Dosen Pendidikan Sejarah UNS Dadan Adi Kurniawan menegaskan bahwa ada bidang yang berperan sebagai fondasi pembangunan non-fisik negara, dan sejarah adalah salah satunya. Memang tidak tampak di permukaan, tetapi ia menopang segalanya dari dasar (Kurniawan, 2026).</p><p>Ketua Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) Prof. Agus Mulyana juga menegaskan bahwa sejarah memiliki peran fundamental dalam membangun memori kolektif bangsa sebagai dasar generasi muda memahami identitas nasional mereka (Mulyana, 2025). Bangsa Indonesia yang majemuk hanya bisa berdiri sebagai satu kesatuan karena ada narasi sejarah bersama yang mengikatnya. Mengurangi kapasitas akademik untuk memproduksi dan mengkritisi narasi itu berarti membiarkan identitas nasional tergerus dan pada akhirnta tergantikan oleh narasi yang dibentuk kepentingan lain.</p><p>Di level operasional, dampaknya juga signifikan. Lulusan Ilmu Sejarah mengisi posisi yang tidak bisa diisi prodi lain, seperti pegawai ANRI, peneliti Balai Pelestarian Cagar Budaya, staf Dinas Agraria yang membutuhkan penelusuran sejarah kepemilikan tanah, hingga penerjemah arsip berbahasa Belanda yang hingga hari ini masih banyak belum diterjemahkan (Universitas Sanata Dharma, 2024). Semua ini adalah pekerjaan negara yang nyata.</p><p>Ironisnya lagi, pendekatan historis itu sebenarnya adalah salah satu cara paling efektif mengembangkan berpikir kritis — melalui kontekstualisasi, analisis kausalitas, dan evaluasi perspektif yang saling berbenturan (Wineburg, 2001). Di era <em>post-truth</em> dan banjir disinformasi, bangsa paling membutuhkan warga yang mampu membedakan fakta dari manipulasi, dan prodi Sejarah adalah salah satu yang paling sistematis melatih kemampuan tersebut.</p><h4>Ilmu Politik</h4><p>Ilmu politik adalah prodi yang mencetak analis kebijakan, peneliti demokrasi, diplomat, staf ahli legislatif, advokat publik, dan banyak lainnya. Ia adalah disiplin yang secara langsung membekali masyarakat dengan kemampuan untuk memahami, menganalisis, dan mengkritisi kekuasaan.</p><p>Bayangkan jika prodi ini dihapus, maka tidak ada lagi ruang akademik yang secara sistematis mengkaji bagaimana kebijakan dibuat, siapa yang diuntungkan, dan siapa yang dirugikan. Tidak ada lagi inkubator bagi calon pemantau pemilu, analis anggaran negara, atau peneliti kebijakan yang independen. Dalam konteks Indonesia yang demokrasinya masih rentan terhadap oligarki dan lemahnya akuntabilitas publik, ini adalah kerentanan struktural bagi kehidupan bernegara.</p><p>Hubungan antara ilmu politik dan ilmu-ilmu sosial lainnya juga menunjukkan betapa saling bergantungnya antardisiplin ini tidak bisa diabaikan. Ilmu politik membutuhkan sosiologi untuk memahami struktur sosial aktor-aktor politik, membutuhkan ekonomi untuk menganalisis kebijakan fiskal, dan membutuhkan sejarah untuk memahami akar konflik. Menghapus salah satunya berarti melemahkan seluruh ekosistem keilmuan sosial secara bersamaan.</p><h4>Kependidikan</h4><p>Prodi-prodi kependidikan seperti Pendidikan Ekonomi, Pendidikan Olahraga, Pendidikan Matematika, Pendidikan Sejarah, dan sejenisnya juga menjadi target dari wacana ini. Pemerintah menggunakan data perbandingan <em>oversupply</em> dan lowongan pekerjaan dari rumpun kependidikan, yang padahal masalahnya ada pada sistem rekrutmen dan distribusi guru yang tidak pernah dibenahi.</p><p>Indonesia hingga hari ini masih menghadapi krisis ketimpangan pendidikan yang akut. Kekurangan guru di daerah 3T, ketimpangan kualitas antara sekolah perkotaan dan pedesaan, serta tingginya jumlah guru honorer yang bertahun-tahun tidak diangkat. Ketimpangan pendidikan ini menimbulkan dampak negatif beruntun, mulai dari kemiskinan, kesenjangan sosial, kurangnya inovasi, daya saing rendah, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia secara keseluruhan (Mujiyanto, 2025). Artinya, masalahnya bukan kelebihan orang yang mau jadi guru, melainkan negara yang tidak serius menyerap dan mendistribusikan mereka.</p><p>Prodi kependidikan bukan hanya mencetak guru. Ia mencetak orang yang paham bagaimana ilmu ditransmisikan kepada generasi berikutnya. Lulusan Pendidikan Ekonomi masuk ke lembaga pelatihan korporat, lulusan Pendidikan Olahraga mengisi industri kebugaran dan manajemen atlet, lulusan Pendidikan Matematika dibutuhkan di lembaga bimbingan belajar hingga pengembang kurikulum digital, yang artinya spektrum kerjanya jauh lebih luas dari sekadar ruang kelas. Jika prodi-prodi ini dikurangi secara masif, yang terjadi adalah percepatan kerusakan sistem pendidikan nasional dari hulunya. Ketimpangan distribusi guru berdampak signifikan terhadap proses pembelajaran, menurunkan motivasi siswa, dan menghambat pemerataan mutu pendidikan nasional (Rosanti &amp; Samiyah, 2025). Tidak ada lagi yang memproduksi tenaga pendidik secara terstruktur dan berbasis keilmuan. Dan ketika kita bicara soal industrialisasi dan daya saing bangsa, kita sering lupa bahwa semua SDM unggul yang diimpikan pemerintah itu pertama-tama harus dididik oleh seseorang — oleh guru yang dicetak oleh prodi yang dari rumpun kependidikan.</p><h4>Pendidikan Kami Tidak Seharusnya Menjadi Budak Industri!</h4><p>Adanya wacana penutupan program studi ini merupakan wujud nyata diberlakukannya <em>Human Capital Theory</em> dan neoliberalisme dalam tata kelola pendidikan di Indonesia. <em>Human Capital Theory </em>sendiri ialah suatu teori yang menjelaskan bahwa pendidikan dibentuk sebagai investasi untuk mencetak “modal manusia” yang produktif, di mana keterampilan dan pengetahuan individu dijadikan faktor produksi ekonomi demi memacu pertumbuhan ekonomi negara (Robeyns, 2006). Hal ini sejalan dengan paradigma neoliberalisme, di mana institusi pendidikan tidak lagi dilihat sebagai ruang yang mencetak manusia yang memiliki pikiran kritis, tetapi justru dibuat menjadi sistem <em>input-output</em> yang berfungsi sebagai fungsi produksi ekonomi (Olssen &amp; Peters, 2005). Akibatnya, penguasa selalu memposisikan pendidikan agar sejalan dengan permintaan ekonomi dan memandang manusia tak lebih dari sekadar instrumen penghasil modal dalam kapitalisme. Kecenderungan ini dapat dilihat dari bagaimana pemerintah Indonesia sudah memiliki wacana dalam memberlakukan kebijakan pendidikan di Indonesia untuk lebih menekankan relevansi pasar kerja dibanding pengembangan ilmu pengetahuan dan daya kritis masyarakat.</p><p>Sebagaimana ditegaskan oleh sejarawan FIB UI, yaitu Bondan Kanumoyoso (2026) yang menjelaskan bahwa wacana kebijakan ini berpijak pada asumsi ilusif bahwa masa depan bisa diprediksi secara pasti melalui logika ekonomi hari ini. Padahal, dinamika dunia terus berubah secara tak terduga, profesi yang dulunya tidak terbayangkan seperti pakar etika kecerdasan buatan, analis disinformasi, hingga spesialis media sosial kini justru lahir dan bertumpu pada fondasi ilmu humaniora. Jika program studi seperti sejarah, filsafat, sastra, atau antropologi dihilangkan karena dianggap tidak menghasilkan keuntungan ekonomi secara langsung, berarti negara sedang melahirkan masyarakat yang rapuh akan sosial dan tuna sejarah. Bangsa yang besar tidak bisa dibangun hanya oleh insinyur dan teknokrat pencetak produk, melainkan juga butuh ilmuwan sosial dan budayawan untuk menjaga kewarasan demokrasi, merawat empati, dan mengkritik kekuasaan (Kompas, 2026).</p><h4>Ironi, Kemanakah Mandat Konstitusi Itu?</h4><p>Lebih jauh lagi, kesalahan berpikir ini jelas mengkhianati amanat konstitusi UUD 1945, di mana tujuan sejati negara adalah <em>“mencerdaskan kehidupan bangsa”</em>, bukan semata-mata mencetak “budak” industri. Ketika <em>Human Capital Theory</em> memaksakan pandangan bahwa pendidikan hanya relevan jika mampu menciptakan keterampilan demi menghasilkan pendapatan, negara secara sistematis telah mengabaikan tujuan hak asasi manusia dalam pendidikan dan melucuti martabat warganya (Edeji, 2024). Pendekatan ini sangat merendahkan manusia karena secara fundamental karena memperlakukannya sekadar sebagai alat untuk mencapai tujuan akhir pembangunan ekonomi negara, bukan sebagai manusia seutuhnya (Robeyns, 2006). Jika pendidikan dianggap beban dan martabat manusia hanya diukur dari seberapa laku ia dijual di sektor industri, mungkin sudah saatnya kita merevisi UUD 1945 dari “mencerdaskan kehidupan bangsa” menjadi “memanjakan kehidupan penguasa”.</p><h4>Viral <em>Dulu</em>, “Dibatalkan” Kemudian ???</h4><p>Hanya berselang sepekan setelah wacana penutupan program studi yang memicu protes publik, pemerintah secara terburu-buru langsung memutar arah dengan narasi yang kontradiktif. Berdasarkan laporan Tempo (2026), Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, membantah adanya rencana penutupan program studi dan menyebut pemerintah hanya mendorong “transformasi” kurikulum. Klarifikasi ini secara terang-terangan menampar pernyataan institusinya sendiri, mengingat Plt. Sekjen Badri Munir Sukoco sebelumnya secara eksplisit melempar wacana penutupan demi menjawab kebutuhan dunia kerja (Tempo, 2026). Kontradiksi antarpernyataan pejabat ini menunjukkan bahwa pemerintah sebenarnya belum memiliki arah kebijakan pendidikan yang benar-benar matang dan konsisten. Situasi tersebut memperlihatkan pola keputusan<em> “cek ombak”</em>, yakni melempar wacana ke ruang publik terlebih dahulu, lalu melihat respons masyarakat sebelum menentukan sikap politik yang dianggap paling aman.</p><p>Lalu timbul satu pertanyaan dasar, mengapa pemerintah Indonesia sering kali membuat keputusan yang kesannya melempar wacana kontroversial, menunggu reaksi publik, lalu merevisinya <em>(Policy-Based Evidence) </em>— alih-alih melakukan pencarian data ilmiah secara komprehensif sejak awal <em>(Evidence-Based Policy)</em>? Fenomena tersebut dapat dibaca melalui konsep bounded rationality yang dijelaskan oleh Paul Cairney (2016) menjelaskan bahwa dalam proses perumusan kebijakan, pengambil keputusan tidak selalu memiliki waktu, sumber daya, maupun kapasitas untuk memproses seluruh bukti ilmiah secara mendalam sebelum mengambil keputusan. Akibatnya, kebijakan sering kali lahir dari atas pertimbangan praktis dan tekanan politik jangka pendek, bukan dari kajian ilmiah yang komprehensif. Selanjutnya, situasi kondisi seperti ini juga membuat pemangku kebijakan cenderung menggunakan <em>“fast thinking”</em>, yaitu pengambilan keputusan cepat berdasarkan intuisi dan kepentingan pemangku kebijakan yang terlibat (Paul Cairney, 2016). Di titik inilah pola <em>policy-based evidence</em> muncul — kebijakan dibentuk terlebih dahulu, sementara data dan argumen ilmiah baru dicari kemudian untuk membenarkan keputusan tersebut, alih-alih membangun <em>evidence-based policy</em> yang berangkat dari riset, data ilmiah, dan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Akibatnya, pendidikan diperlakukan sebagai objek eksperimen kebijakan yang mudah berubah mengikuti tekanan politik dan respons publik.</p><p>Kebijakan pendidikan nasional harus dikembalikan pada amanat sejati konstitusi. Mencerdaskan berarti membentuk manusia seutuhnya, individu yang tidak hanya terampil secara teknis, tetapi juga memiliki integritas moral, pemberdayaan berpikir, dan kepedulian sosial. Persoalan pengangguran seharusnya dijawab dengan transformasi struktural ekonomi dan pembangunan ekosistem industri yang mampu menyerap keahlian lintas disiplin, bukan dengan menghilangkan eksistensi keilmuan tertentu.</p><blockquote>Pendidikan harus tetap menjadi ruang suci untuk “memanusiakan manusia”.</blockquote><p>Bangsa ini tidak membutuhkan masyarakat yang hanya pandai bekerja, tetapi masyarakat yang merdeka dalam berpikir dan berdaya dalam bertindak. Mengorbankan pendidikan demi kepentingan industri hari ini adalah cara tercepat untuk menjamin kegelapan bagi masa depan Indonesia. Karena pada akhirnya, negara yang besar dibangun oleh manusia yang berkualitas, bukan sekadar pekerja yang laku dijual.</p><h4>Daftar Pustaka</h4><p><a href="https://paulcairney.wordpress.com/wp-content/uploads/2022/08/cairney-2016-the-politics-of-evidence-based-policymaking.pdf">Cairney, P. (2016). The politics of evidence-based policy making. Palgrave Macmillan.</a></p><p><a href="https://policyoptions.irpp.org/">Deane, S., &amp; Scriver, S. (2021). Are the social sciences and humanities positioned to meet key employment skills? Policy Options. Institute for Research on Public Policy.</a></p><p><a href="https://www.detik.com/edu/perguruan-tinggi/d-8463804/kemendikti-mau-hapus-prodi-tidak-relevan-industri-dpr-harus-ada-kajiannya">Detik. (2026). Kemendikti Mau Hapus Prodi Tidak Relevan Industri, DPR: Harus Ada Kajiannya!</a></p><p><a href="https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2023.100734">Edeji, O. C. (2024). Neo-liberalism, human capital theory and the right to education: Economic interpretation of the purpose of education. Social Sciences &amp; Humanities Open, 9, 100734.</a></p><p><a href="https://www.kompas.id/artikel/ketika-kampus-menjadi-pabrik">Kompas. (2026). Ketika Kampus Menjadi Pabrik.</a></p><p><a href="https://www.kompas.com/edu/read/2026/04/25/141221171/pemerintah-akan-tutup-prodi-kuliah-yang-tak-relevan-dengan-kebutuhan-masa.">Kompas. (2026). Pemerintah Akan Tutup Prodi Kuliah yang Tak Relevan dengan Kebutuhan Masa Depan.</a></p><p>Lestari &amp; Mulyana. (2023). Penempatan di daerah 3T: Studi komparatif di tiga provinsi. Jurnal Pendidikan dan Pembangunan, 9(1), 45–59.</p><p><a href="https://doi.org/10.1177/14740222231156888">McCormack, S., &amp; Baron, P. (2023). The impact of employability on Humanities, Arts and Social Sciences degrees in Australia. Arts and Humanities in Higher Education, 22(2), 164–182.</a></p><p><a href="https://www.timeshighereducation.com/campus/case-degrees-teach-us-how-think">Moseley-Christian, M. (2025). The case for degrees that teach us how to think. Times Higher Education.</a></p><p>Mlambo, V. H., Zubane, S. P., &amp; Mlambo, N. (2020). The role of civil society in a democratic state: South African perspective. Journal of Public Administration, 55(3), 456–472.</p><p><a href="https://journal.yapakama.com/index.php/JAMED/article/download/250/167/615">Rosanti, H. &amp; Samiyah. (2025). Ketimpangan distribusi guru dan dampaknya terhadap mutu pendidikan nasional. Jurnal Akuntansi, Manajemen, dan Ilmu Pendidikan (JAMED).</a></p><p><a href="https://doi.org/10.1080/02680930500108718">Olssen, M., &amp; Peters, M. A. (2005). Neoliberalism, higher education and the knowledge economy: From the free market to knowledge capitalism. Journal of Education Policy, 20(3), 313–345.</a></p><p><a href="https://www.tempo.co/politik/mendikti-pastikan-tidak-ada-rencana-penutupan-program-studi-2132473">Tempo. (2026). Mendikti Pastikan Tidak Ada Rencana Penutupan Program Studi.</a></p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=bf43998703ca" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Kampus Bukan Ruang Aman Selama Institusi Masih Memilih Diam]]></title>
            <link>https://medium.com/@gardaoposisi/kampus-bukan-ruang-aman-selama-institusi-masih-memilih-diam-3e207632d150?source=rss-243c37fee822------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/3e207632d150</guid>
            <category><![CDATA[sexual-assault]]></category>
            <category><![CDATA[universitas-indonesia]]></category>
            <category><![CDATA[education]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Kajian dan Aksi Strategis BEM FIA UI]]></dc:creator>
            <pubDate>Tue, 21 Apr 2026 15:30:05 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-04-21T15:30:05.566Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/0*DDe_vMMP3WheynuZ" /><figcaption>Photo by <a href="https://unsplash.com/@kmitchhodge?utm_source=medium&amp;utm_medium=referral">K. Mitch Hodge</a> on <a href="https://unsplash.com/?utm_source=medium&amp;utm_medium=referral">Unsplash</a></figcaption></figure><h3><strong>Lelucon Grup Chat yang Menghancurkan Ruang Aman</strong></h3><p>Pada April 2026, beredar tangkapan layar percakapan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) yang memuat <em>sexual jokes</em> yang di antaranya merendahkan mahasiswi dan dosen perempuan. Kasus ini dengan cepat menjadi sorotan publik dan memantik diskusi lebih luas mengenai kasus serupa yang masih mengakar di kampus-kampus Indonesia.</p><p>Di bawah kerangka Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 tentang PPKS, tindakan semacam ini bukan sekadar pelanggaran etika, melainkan dikategorikan sebagai bentuk kekerasan seksual yang memiliki konsekuensi hukum dan kelembagaan.</p><p>Kasus ini menggarisbawahi satu kenyataan besar bahwa kekerasan seksual berbasis gender di lingkungan akademik masih terjadi, dan pertanyaan mengenai seberapa efektif sistem pencegahan serta penanganannya belum terjawab dengan tuntas.</p><h3><strong>Penonaktifan Sementara sebagai Langkah “Gimmick”?</strong></h3><p>UI telah mengambil langkah awal dengan menonaktifkan sementara 16 mahasiswa yang terlibat, sebagai bagian dari proses pemeriksaan untuk menjaga objektivitas dan asas praduga tak bersalah.</p><p>Namun, di tengah keresahan sivitas akademika dan urgensi perlindungan korban, langkah tersebut memunculkan pertanyaan yang belum terjawab apakah penonaktifan sementara sudah cukup untuk merespons dugaan kekerasan seksual yang secara nyata merendahkan martabat perempuan?</p><p>Kementerian PPPA menegaskan bahwa penanganan kekerasan seksual harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berpihak pada korban dan standar yang menjadi tolok ukur apakah respons institusi sudah bergerak ke arah yang tepat atau masih berhenti di langkah minimal.</p><h3>Keberpihakan Harus Lebih dari Sekadar Prosedur</h3><p>Dalam kerangka akuntabilitas Mulgan (2000), respons institusi tidak cukup hanya menunjukkan bahwa “sesuatu telah dilakukan”, melainkan harus memenuhi tiga elemen: <em>answerability</em>, <em>enforceability</em>, dan pergeseran kekuasaan yang nyata kepada pihak yang dirugikan.</p><p>Hingga saat ini, proses sidang etik atas 16 mahasiswa FH UI yang dinonaktifkan belum menunjukkan kejelasan publik mengenai mekanisme, <em>timeline</em>, maupun standar sanksi yang akan diterapkan. Ketiadaan informasi ini mencerminkan absennya <em>answerability — </em>UI belum menjawab secara terbuka kepada sivitas akademika dan korban tentang bagaimana proses ini akan berjalan.</p><p>Lebih jauh, tanpa kejelasan arah sanksi yang tegas, <em>enforceability</em> pun dipertanyakan. Penonaktifan sementara yang tidak diikuti komitmen sanksi permanen berisiko menjadi langkah tanpa konsekuensi–yang justru bertentangan dengan semangat Permendikbudristek No. 30/2021 yang menuntut penanganan berpihak pada korban.</p><p>Apakah langkah yang UI ambil sudah cukup untuk membuktikan bahwa UI benar-benar dapat menjamin pertanggungjawaban?</p><h3>Pasalnya Ada, Nyalinya Mana?</h3><p>Peraturan UI No. 4 Tahun 2024 sebenarnya telah memberikan pijakan yang jelas. Pasal 28 secara eksplisit melarang perilaku mahasiswa yang mengarah pada pelecehan seksual. Pasal 33 menegaskan bahwa komentar, lelucon, sindiran, atau isyarat bermuatan seksual termasuk kategori pelanggaran. Pasal 29 mengharuskan sanksi dijatuhkan secara tegas dan konsisten. Dan Pasal 44 membuka ruang eskalasi sanksi — hingga pemberhentian tidak hormat–apabila tingkat keseriusan pelanggaran melampaui kategori biasa. Artinya, UI tidak kekurangan aturan. Yang dipertanyakan adalah kemauan institusi untuk menggunakannya.</p><p>Pembekuan sementara tanpa kejelasan arah sanksi final bukan kehati-hatian prosedural. Ini adalah bentuk penundaan yang berisiko menjadi pembiaran. Jika pelanggaran terbukti, regulasi sudah memberi mandat yang cukup untuk bertindak tegas.</p><h3>Aturan Seharusnya Digunakan untuk Menegakkan Keadilan</h3><p>Caiden (1991) mengidentifikasi patologi birokrasi sebagai kondisi di mana perilaku organisasi menyimpang dari tujuan dasarnya–bukan karena tidak ada aturan, tetapi karena aturan digunakan sebagai perisai, bukan sebagai instrumen keadilan.</p><p>Dalam kasus FH UI, pola ini terlihat jelas. Prosedur pemeriksaan dijadikan alasan untuk menunda kejelasan sanksi. Dan narasi yang paling banyak keluar dari institusi bukan tentang pemulihan korban, melainkan tentang menjaga objektivitas proses.</p><p>Inilah yang Caiden sebut sebagai <em>image management</em>, di mana birokrasi lebih responsif terhadap ancaman reputasi daripada terhadap tuntutan keadilan. Akibatnya, korban dan sivitas akademika dibiarkan menunggu di balik mekanisme yang tidak transparan, sementara institusi beroperasi seolah waktu adalah keberpihakan yang netral. Padahal tidak ada yang netral dalam penanganan kekerasan seksual. Ini adalah bentuk diam, dan diam bukanlah sebuah pilihan.</p><h3>Tidak Ada Kekerasan Seksual yang “Hanya”</h3><p>Ironisnya lagi, patologi birokrasi yang sudah berbelit tersebut ditambah dengan adanya narasi kolektif yang sering kali digunakan untuk mengecilkan bobot sebuah kasus. Di tengah masyarakat, masih banyak pihak yang terjebak dalam pola pikir bahwa tindakan kekerasan “hanya sebatas verbal” bukanlah sebuah pelanggaran berat. Dalih seperti ini sama sekali tidak memiliki pijakan regulatif yang sah.</p><p>Dokumen resmi Ul sendiri mendefinisikan kekerasan seksual secara luas yakni mencakup tindakan fisik, non-fisik, verbal, non-verbal, hingga yang dilakukan melalui teknologi informasi dan komunikasi. Tulisan akademik resmi di lingkungan FH Ul bahkan secara eksplisit merangkum Pasal 5 sebagai mencakup kekerasan verbal, non-fisik, dan yang terjadi di ruang digital.</p><p>Upaya publik atau oknum tertentu untuk menormalisasi tindakan dengan narasi “hanya verbal justru bertentangan dengan posisi resmi institusi. Ketiadaan kontak fisik tidak sedikit pun mengurangi bobot etik suatu perkara. Mengabaikan kekerasan verbal dengan dalih “tidak ada sentuhan fisik” adalah bentuk pengkhianatan terhadap komitmen menciptakan lingkungan akademis yang inklusif dan bermartabat.</p><h3><strong>Kekerasan Seksual Juga Bisa Terjadi dari Ruang Privat!</strong></h3><p>Tidak berhenti di situ, narasi tersebut juga merambat ke pembahasan lain yang mengatakan bahwa grup chat tersebut sebetulnya adalah ruang privat yang tidak boleh disebarluaskan, seolah persoalan privasi platform dapat menganulir substansi pelanggaran yang terjadi di dalamnya.</p><p>Benítez-Hidalgo et al. (2024) mendefinisikan <em>Cyber Sexual Harassment</em> sebagai perilaku yang dapat terjadi di berbagai platform, baik privat maupun publik. Sifat tertutup sebuah grup chat tidak serta-merta membebaskan konten di dalamnya dari tanggung jawab etik maupun hukum. Yang menjadi tanggung jawab adalah siapa yang memproduksi dan menoleransi konten tersebut sejak awal, sebab para korban tidak pernah memberikan <em>mau</em> ataupun persetujuan untuk dijadikan objek percakapan seksual di forum mana pun, baik privat ataupun publik.</p><h3><strong>Bisakah Universitas Menjamin Mahasiswa Bisa Belajar Tanpa Takut Dilecehkan?</strong></h3><p>Universitas sering kali menjadikan istilah ruang aman sebagai slogan kosong karena secara sistemik lebih memrioritaskan reputasi institusi daripada keadilan bagi korban. Freyd dan Smith (2013) menjelaskan melalui konsep <em>institutional betrayal</em>, sebuah fenomena di mana cara institusi merespons pengaduan kekerasan seksual justru menghasilkan trauma tambahan yang tidak kalah merusaknya dari kekerasan itu sendiri. Pengkhianatan ini tidak selalu berbentuk pembiaran terang-terangan; ia bisa hadir dalam bentuk prosedur yang berlarut, komunikasi yang minim, hingga pembatasan ruang edukasi agar institusi tidak terkesan “bermasalah.”</p><p>Pola ini sistemik. Universitas kerap membatasi <em>campaign </em>edukasi kesadaran, pelatihan konsensus, atau program intervensi saksi karena khawatir konten tersebut merusak citra institusi. Hal ini diperparah dengan kecenderungan memberi perlakuan berbeda kepada pelaku yang memiliki jaringan kekuasaan di lingkungan kampus masih nyata terjadi. Ketika hukum pidana belum bisa menjangkau seluruh dimensi pelanggaran ini, maka UI tidak boleh ikut mundur. Mekanisme internal seperti sidang etik dan pemberhentian permanen status kemahasiswaan harus menjadi instrumen keadilan yang sungguh-sungguh digunakan, bukan sekadar opsi yang ditimbang-timbang demi menjaga harmoni institusional.</p><p>Mahasiswa berhak belajar di lingkungan yang benar-benar aman, bukan di lingkungan yang hanya mengklaim demikian.</p><h3><strong>Apa yang Seharusnya Menjadi Bare Minimum Universitas?</strong></h3><p>Seluruh argumentasi yang telah dibangun bermuara pada satu kesimpulan bahwa UI tidak kekurangan aturan, tidak kekurangan preseden, dan tidak kekurangan mandat. Yang selama ini absen adalah keberanian untuk benar-benar melaksanakannya. Maka kami menegaskan diperlukan 3 hal pasti:</p><ol><li><strong>Pencegahan, </strong>Universitas harus menjamin pencegahan melalui pendekatan interseksional menyeluruh yang melibatkan mahasiswa secara aktif, bukan sekadar janji administratif. Institusi wajib menerapkan pelatihan konsensus (<em>consent training</em>) bagi mahasiswa sebagai syarat registrasi dan mengintegrasikan program intervensi saksi (<em>bystander intervention</em>) secara luas. Pencegahan yang efektif menuntut transparansi dalam melaporkan hasil kasus secara anonim untuk menghapus mitos yang menyesatkan serta menolak penyensoran materi edukasi demi menjaga reputasi kampus.</li><li><strong>Perlindungan, </strong>Jaminan perlindungan harus berbasis pada pendekatan yang peka terhadap trauma dengan memprioritaskan kebutuhan spesifik mahasiswa minoritas melalui penyediaan jalur dukungan yang jelas dan mudah diakses, seperti bagan alur yang secara visual menguraikan langkah-langkah transparan dari titik pengungkapan hingga laporan formal. Selain itu, UI juga wajib memastikan bahwa teman atau saksi yang berani melapor mendapat jaminan keamanan, bebas dari segala bentuk intervensi eksternal.</li><li><strong>Ketegasan, </strong>Institusi harus menerapkan kebijakan tanpa toleransi (<em>zero-tolerance</em>) yang mengutamakan kepentingan korban di atas reputasi universitas, tanpa memberikan keistimewaan bagi pelaku yang berprestasi akademik maupun yang memiliki jaringan kekuasaan di lingkungan kampus. Ketegasan ini harus disertai transparansi penuh dalam proses disipliner dan pelaporan hasil penanganan kasus secara anonim agar kepercayaan mahasiswa terhadap sistem keadilan kampus dapat dipulihkan secara nyata.</li></ol><h3>FH UI Bukan yang Pertama, tapi Harus Jadi yang Terakhir</h3><p>Kasus yang terjadi di FH UI bukanlah suatu anomali. Berbagai insiden serupa di sejumlah perguruan tinggi menunjukkan adanya pola yang lebih mendalam, mulai dari pelecehan berbasis elektronik yang melibatkan 17 mahasiswa dalam grup pesan singkat di IPB University, dugaan kekerasan seksual oleh staf pengajar di Universitas Budi Luhur, hingga praktik objektifikasi perempuan melalui lirik lagu vulgar oleh organisasi kemahasiswaan di Institut Teknologi Bandung (Tempo, 2026). Meskipun bentuk dan konteksnya beragam, kasus-kasus tersebut menunjukkan adanya kesamaan akar permasalahan.</p><p>Permasalahan ini berkaitan dengan masih kuatnya relasi kuasa yang tidak terkelola secara adil, minimnya transparansi dalam penanganan kasus, serta belum optimalnya penerapan pendekatan interseksional dalam memahami kerentanan yang bersifat berlapis. Keterbatasan akses komunikasi yang menghambat proses pelaporan, serta kerentanan mahasiswa disabilitas yang menghadapi kekerasan sekaligus diskriminasi, menjadi indikator bahwa persoalan ini bersifat struktural, bukan sekadar insidental.</p><p>Institusi pendidikan yang hanya berhenti pada tataran slogan tanpa melakukan reformasi sistemik secara internal pada dasarnya turut mereproduksi rasa ketidakamanan, alih-alih menciptakan ruang yang aman bagi seluruh sivitas akademika.</p><h3>UI Masih Gagal Menjamin Ruang Akademik yang Bebas dari Predator Seksual</h3><p>Kasus ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi terkait kekerasan seksual telah tersedia, implementasinya masih belum sepenuhnya mencerminkan keberpihakan yang tegas terhadap korban. Ketika respons institusi cenderung bersifat administratif, lambat, atau tidak komprehensif, maka kepercayaan mahasiswa terhadap sistem perlindungan kampus akan semakin tergerus.</p><p>Pada prinsipnya, universitas seharusnya dapat menjadi ruang aman yang menjamin setiap individu dapat belajar dan beraktivitas tanpa rasa takut terhadap segala bentuk kekerasan, baik fisik maupun non-fisik. Namun, realitas dalam kasus ini justru memperlihatkan bahwa jaminan tersebut belum sepenuhnya terwujud dalam praktiknya.</p><p>Ketidakmampuan institusi dalam menyampaikan sikap yang tegas terhadap pelaku kekerasan seksual tidak hanya berdampak pada terhambatnya pemulihan dan keadilan bagi korban, tetapi juga mempertaruhkan legitimasi kampus sebagai ruang akademik yang seharusnya menjunjung ltinggi nilai keamanan dan keadilan.</p><p>Ruang aman tidaklah ditentukan oleh slogan semata, tetapi oleh keberanian institusi untuk menegakkan keadilan secara konsisten dan berpihak kepada mereka yang menjadi korban dan tertindas.</p><h3>Referensi</h3><h4><strong>Jurnal</strong></h4><p>Benítez-Hidalgo, V., Henares-Montiel, J., Ruiz-Pérez, I., &amp; Pastor-Moreno, G. (2024). <em>Cyber sexual harassment against women and impact on health: A cross-sectional study in a representative population sample.</em> Journal of Public Health, 46(1), 3–11. Diakses dari <a href="https://doi.org/10.1093/pubmed/fdad182">https://doi.org/10.1093/pubmed/fdad182</a></p><p>Caiden, G. E. (1991). What Really is Public Maladministration? Public Administration Review, 51(6), 486–493.</p><p>Debbie Aldama, Jaelani, KA, &amp; Kosasih, V. (2023). Perlindungan korban memikirkan secara seksual melalui pendidikan dan tindakan hukum. Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum, 1(1), 27–40. <a href="https://doi.org/10.59581/deposisi.v1i1.336">https://doi.org/10.59581/deposisi.v1i1.336</a></p><p>Gunby, Clare. Machin, Laura. Smailes, Harriet. Ansari, Saima. Chantler, Khatidja. Bradbury-Jones, Caroline. Butterby, Kate. Donovan, Catherine. (2025). <em>Sexual violence in higher education: staff knowledge, understanding and confidence in supporting minitorized students who disclose sexual violence.</em> Gender and Education, Vol(37), 419–436. Diakses dari <a href="https://doi.org/10.1080/09540253.2025.2471304">https://doi.org/10.1080/09540253.2025.2471304</a></p><p>Mulgan, R. (2000). ‘Accountability’: An Ever-Expanding Concept? Public Administration, 78(3), 555–573.</p><p>Smith, C. P., &amp; Freyd, J. J. (2013). Dangerous Safe Havens: Institutional Betrayal Exacerbates Sexual Trauma. Journal of Traumatic Stress, 26(1), 119–124.</p><h4><strong>Peraturan Perundang-undangan, Siaran Pers, sebagainya</strong></h4><p>Fakultas Hukum Universitas Indonesia. (2026). Siaran pers — UI pastikan proses investigasi dugaan kekerasan verbal berjalan komprehensif dan berbasis regulasi nasional. Diakses dari <a href="https://law.ui.ac.id/">https://law.ui.ac.id/</a></p><p>Humas FHUI. (2025). Predator seksual di kampus oleh Prof. Sulistyowati Irianto. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Diakses dari <a href="https://law.ui.ac.id/predator-seksual-di-kampus-oleh-prof-sulistyowati-irianto/">https://law.ui.ac.id/predator-seksual-di-kampus-oleh-prof-sulistyowati-irianto/</a></p><p>Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2026). Kemen PPPA kecam dugaan kasus pelecehan seksual oleh 16 mahasiswa Fakultas Hukum UI. Diakses dari <a href="https://www.kemenpppa.go.id/siaran-pers/kemen-pppa-kecam-dugaan-kasus-pelecehan-seksual-oleh-16-mahasiswa-fakultas-hukum-ui">https://www.kemenpppa.go.id/siaran-pers/kemen-pppa-kecam-dugaan-kasus-pelecehan-seksual-oleh-16-mahasiswa-fakultas-hukum-ui</a></p><p>Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2024 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi. (2024).</p><p>PPID Universitas Indonesia. (n.d.). SIPDUGA UI. Diakses dari <a href="https://ppid.ui.ac.id/sipduga-ui/">https://ppid.ui.ac.id/sipduga-ui/</a></p><p>Universitas Indonesia. (2022). <em>Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 91 Tahun 2022 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan Universitas Indonesia</em>.</p><p>Universitas Indonesia. (2024). <em>Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang kode etik dan kode perilaku Universitas Indonesia</em>.</p><h4><strong>Internet dan Lain-lain</strong></h4><p>Tempo. (2026). Kekerasan Seksual di IPB diduga Melibatkan 16 Mahasiswa. Diakses dari <a href="https://www.tempo.co/politik/kekerasan-seksual-di-ipb-diduga-melibatkan-16-mahasiswa-2129645">https://www.tempo.co/politik/kekerasan-seksual-di-ipb-diduga-melibatkan-16-mahasiswa-2129645</a></p><p>Tempo. (2026). Universitas Budi Luhur Pecat Dosen Diduga Pelaku KS. Tempo. Diakses dari <a href="https://www.tempo.co/hukum/universitas-budi-luhur-pecat-dosen-diduga-pelaku-ks-2129848">https://www.tempo.co/hukum/universitas-budi-luhur-pecat-dosen-diduga-pelaku-ks-2129848</a></p><p>Tempo. (2026). Kekerasan Seksual di IPB diduga Melibatkan 16 Mahasiswa. Diakses dari <a href="https://www.tempo.co/politik/kekerasan-seksual-di-ipb-diduga-melibatkan-16-mahasiswa-2129645">https://www.tempo.co/politik/kekerasan-seksual-di-ipb-diduga-melibatkan-16-mahasiswa-2129645</a></p><p>Tempo. (2026). Universitas Budi Luhur Pecat Dosen Diduga Pelaku KS. Diakses dari <a href="https://www.tempo.co/hukum/universitas-budi-luhur-pecat-dosen-diduga-pelaku-ks-2129848">https://www.tempo.co/hukum/universitas-budi-luhur-pecat-dosen-diduga-pelaku-ks-2129848</a></p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=3e207632d150" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Selamat, Kamu Masuk UI… tapi Boong!]]></title>
            <link>https://medium.com/@gardaoposisi/selamat-kamu-masuk-ui-tapi-boong-a00c80352e4e?source=rss-243c37fee822------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/a00c80352e4e</guid>
            <category><![CDATA[education]]></category>
            <category><![CDATA[universitas-indonesia]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Kajian dan Aksi Strategis BEM FIA UI]]></dc:creator>
            <pubDate>Fri, 03 Apr 2026 13:18:37 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-04-03T13:18:37.065Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<h3>Status Berubah Secara Tiba-tiba</h3><p><em>Talent Scouting</em> Universitas Indonesia (UI) 2026 mengalami permasalahan pada Selasa, 17 Maret 2026. Pada pukul 19.30 WIB, ribuan pendaftar menerima status <strong>“Lulus”</strong> melalui portal resmi. Namun, sekitar pukul 21.30 WIB, sistem mengalami gangguan akses dan status tersebut berubah menjadi <strong>“Tidak Lulus”.</strong></p><p>Menanggapi hal ini, pihak UI menyampaikan klarifikasi bahwa terjadi kendala teknis dalam proses sinkronisasi data sehingga informasi yang ditampilkan sebelumnya belum bersifat final. Meskipun permohonan maaf telah disampaikan dan verifikasi ulang dilakukan, kejadian ini memunculkan tuntutan dari publik dan organisasi mahasiswa agar dilakukan audit sistem IT secara transparan guna memastikan integritas proses seleksi ke depan.</p><h3>UI Klarifikasi atau Memberi Solusi?</h3><p>Pihak UI menjelaskan bahwa perubahan status bukan disebabkan oleh kesalahan sistem, melainkan karena data yang ditampilkan pada saat itu belum final. UI juga menyebutkan bahwa proses sinkronisasi data masih berlangsung ketika informasi tersebut sempat diakses oleh peserta.</p><p>Secara administratif, penjelasan ini memberikan klarifikasi awal. Namun, secara substantif muncul pertanyaan lanjutan, terutama terkait alasan data yang belum final dapat diakses oleh publik, serta langkah konkret yang telah atau akan diambil untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang.</p><h3>Sebelumnya Sudah Pernah Terjadi, Loh!</h3><p>Jauh sebelum ini, ketidaksiapan infrastruktur digital juga sempat menyebabkan <em>server down</em> secara massal pada pelaksanaan SIMAK UI 2021. Insiden ini tidak hanya menghambat proses teknis, tetapi juga menimbulkan kerugian psikologis bagi ribuan peserta akibat ketidakpastian operasional di hari pelaksanaan.</p><p>Masalah sistemik berlanjut pada tahun 2025, ditandai dengan kebijakan pengumuman hasil seleksi tanpa komitmen jadwal yang pasti. Kondisi ini diperparah oleh maraknya isu <strong>penggunaan joki ujian</strong> yang lolos dari sistem pengawasan digital. Hal ini membuktikan lemahnya kontrol akses, serta buruknya koordinasi komunikasi publik pihak universitas dalam menjaga validitas hasil seleksi.</p><p>Rangkaian insiden ini menunjukkan bahwa persoalan manajemen IT di UI masih bersifat struktural dan belum terselesaikan secara menyeluruh. Kegagalan yang tidak segera dimitigasi turut memperbesar eskalasi krisis, sebagaimana terlihat dalam kasus perubahan status kelulusan tahun 2026.</p><h3>Mendesak UI untuk Profesional</h3><p>Kejadian ini mencerminkan kelalaian serius dalam tata kelola sistem yang berdampak langsung pada banyak pihak. UI tidak dapat terus mengandalkan alasan gangguan sistem tanpa disertai evaluasi menyeluruh dan pertanggungjawaban yang jelas. Normalisasi terhadap “error sistem” justru mengindikasikan lemahnya manajemen risiko dan pengawasan internal.</p><p>Sebagai institusi pendidikan terkemuka sekaligus rujukan nasional, UI seharusnya menjadi standar dalam profesionalisme dan keandalan sistem digital. Insiden ini mengarah pada adanya persoalan struktural, baik dalam kesiapan infrastruktur maupun budaya organisasi yang belum sepenuhnya berorientasi pada pelayanan publik.</p><p>Oleh karena itu, diperlukan transparansi menyeluruh terkait kronologi kejadian, pihak yang bertanggung jawab, serta langkah perbaikan yang konkret. Tanpa pembenahan yang serius, kejadian serupa berpotensi terulang dan dapat berdampak pada reputasi serta legitimasi institusi di masa-masa yang akan datang.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=a00c80352e4e" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Tidak Ada Kemenangan saat Kebebasan Masih Dipenjara: Tahanan Politik dan Penyalahgunaan Diskresi]]></title>
            <link>https://medium.com/@gardaoposisi/tidak-ada-kemenangan-saat-kebebasan-masih-dipenjara-tahanan-politik-dan-penyalahgunaan-diskresi-fb91db6c0507?source=rss-243c37fee822------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/fb91db6c0507</guid>
            <category><![CDATA[human-rights]]></category>
            <category><![CDATA[law]]></category>
            <category><![CDATA[politics]]></category>
            <category><![CDATA[indonesia]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Kajian dan Aksi Strategis BEM FIA UI]]></dc:creator>
            <pubDate>Thu, 19 Mar 2026 13:12:18 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-03-19T13:12:18.811Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/719/1*kZIJFbMmJ75GWw9AGIJieQ.jpeg" /><figcaption>Gambar: X @BerhakProtes</figcaption></figure><p>Pada Agustus 2025, gelombang demonstrasi besar terjadi di berbagai daerah. Di Jakarta, demo berlangsung di sekitar kawasan Gedung MPR/DPR/DPD. Sejak Senin, 25 Agustus 2025, massa — yang terdiri dari mahasiswa, pelajar, hingga buruh — turun ke jalan untuk menyuarakan penolakan terhadap kebijakan tunjangan rumah bagi anggota DPR sebesar 50 juta rupiah per bulan. Kebijakan tersebut dianggap tidak mencerminkan kepekaan terhadap kondisi masyarakat. Akan tetapi, hingga malam hari, tidak ada satu pun anggota DPR yang keluar untuk menemui massa aksi, yang pada akhirnya meningkatkan ketegangan dan menyulutkan amarah massa. Situasi kemudian makin memanas ketika aparat berulang kali memukul mundur massa dengan tembakan gas air mata dan <em>water cannon</em>, dengan alasan bahwa demonstran melakukan perusakan fasilitas umum, kendaraan, hingga melawan petugas.</p><p>Aksi terus berlangsung hingga Kamis, 28 Agustus 2025. Serikat buruh kembali menggelar demonstrasi di DPR/MPR dengan enam tuntutan utama dan terus berlanjut hingga malam hari oleh mahasiswa dan pelajar yang juga menuntut pencabutan tunjangan DPR. Aksi ini berujung tragedi ketika seorang pengemudi ojek <em>online</em>, Affan Kurniawan (21), tewas terlindas kendaraan taktis Brimob di Bendungan Hilir. Peristiwa ini segera menyebar dan memicu reaksi luas. Pada hari yang sama, Markas Brimob di Kwitang didatangi massa ojek <em>online</em> dan kericuhan terus berlangsung hingga dini hari.</p><p>Kematian Affan mengeskalasi kemarahan publik. Demonstrasi di berbagai daerah terus berlanjut hingga akhir Agustus. Banyak di antaranya yang berakhir ricuh, seperti perusakan fasilitas publik, pembakaran Gedung DPRD Kota Makassar, dan lain-lain. Bahkan, aksi terus melebar hingga penjarahan ke rumah sejumlah anggota DPR seperti Ahmad Sahroni, Uya Kuya, Eko Patrio, hingga Menteri Keuangan saat itu, Sri Mulyani. Namun, di tengah dinamika tersebut, negara justru merespons dengan pembubaran aksi secara paksa dan penangkapan massal para demonstran. Mereka yang turun ke jalan untuk menggunakan haknya dalam menyampaikan pendapat di ruang publik kemudian harus diproses secara hukum dan diperlakukan layaknya pelaku kriminal.</p><h3>Penangkapan Massal oleh Kepolisian</h3><p>Sementara itu, pelanggaran hak asasi manusia (HAM) oleh aparat penegak hukum terus berlangsung hingga saat ini. Penangkapan dan penahanan demonstran, kekerasan terhadap jurnalis dan pers, intimidasi dan teror di ruang digital, hingga permburuan aktivis. Laporan koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Komisi Pencari Fakta (KPF) mencatat angkanya mencapai ribuan orang. Hingga Februari 2026, setidaknya 6.719 orang telah ditangkap selama rangkaian demonstrasi tersebut, menjadikannya salah satu operasi penangkapan terbesar sejak Reformasi 1998.</p><p>Data dari Gerakan Muda Lawan Kriminalisasi (GMLK) menunjukkan bahwa ratusan di antara mereka kemudian diproses secara hukum dan berubah status menjadi tahanan politik. Per 14 Februari 2026, terdapat sekitar 703 orang tahanan politik, dengan 506 orang telah dijatuhi putusan bersalah oleh pengadilan, 125 orang masih ditahan hingga kini, dan 1 orang meninggal dunia. Sementara itu, sisanya sedang dalam proses persidangan dan penyidikan, terdakwa anak, dibebaskan/ditangguhkan, dan belum terkonfirmasi. Penting untuk mengingat bahwa angka tersebut hanya merepresentasikan kasus yang berhasil terlaporkan. Dalam kenyataannya, terdapat jauh lebih banyak orang yang mengalami kriminalisasi serupa tetapi tidak tercatat secara sistematis dan tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Mirisnya, penangkapan juga menyasar pelajar yang terlibat dalam aksi. Temuan oleh Project Multatuli dan BBC News Indonesia memperkuat data tersebut dengan melaporkan sebesar 88,45% di antara demonstran yang ditangkap adalah mereka yang lahir pada 1997–2012, mengindikasikan bahwa yang mendominasi tahanan politik adalah generasi Z. Ini berarti sebagian besar dari tahanan politik masih berstatus pelajar dan mahasiswa.</p><p>Dari sini, dapat dilihat pola kecenderungan aparat penegak hukum yang tidak bisa diabaikan, yakni sasaran kepada individu-individu yang relatif tidak memiliki perlindungan sosial maupun politik yang kuat. Banyak dari mereka merupakan warga sipil biasa, bukan tokoh publik, bukan aktivis senior dengan jaringan luas, dan tidak memiliki sumber daya untuk melawan proses hukum yang panjang. Profesor Amalinda Savirani, guru besar perempuan pertama di Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, menyimpulkan bahwa ratusan orang muda menjadi sasaran empuk penangkapan karena mereka rentan dan minim dukungan serta koneksi. Ia juga menambahkan bahwa negara seakan-akan sedang memerintahkan kepada mereka untuk diam dan jika tidak, mereka akan ditangkap. Dalam konteks seperti ini, penangkapan terhadap pelajar, mahasiswa, atau warga biasa juga bisa dilihat menjadi lebih “mudah” dilakukan karena risiko resistensi publik yang muncul relatif lebih kecil dibandingkan jika negara menargetkan figur yang sudah dikenal luas. Figur publik memiliki visibilitas tinggi, jaringan advokasi yang luas, serta perhatian media yang besar. Menyasar mereka secara langsung berpotensi memicu reaksi publik yang jauh lebih besar. Sebaliknya, menargetkan individu-individu muda yang tidak memiliki kekuatan atau posisi yang signifikan membuat tindakan represif lebih mudah dilakukan karena tidak menjadi perhatian publik.</p><h3>Tuduhan vs. Realita yang Dilakukan oleh Tahanan Politik</h3><p>Hal lain yang penting untuk dilihat lebih jernih adalah apa yang sebenarnya dilakukan oleh mereka yang kini dilabeli sebagai tahanan politik dan bagaimana tindakan tersebut kemudian dikonstruksi sebagai kejahatan oleh aparat. Sebagian besar dari mereka justru hanya terlibat dalam aktivitas yang secara konstitusional dijamin, seperti menyampaikan pendapat, ikut aksi, atau sekadar berada di lokasi demonstrasi.</p><p>Beberapa kasus menunjukkan dengan jelas adanya jurang antara tuduhan hukum dan realita tindakan yang sebenarnya dilakukan oleh para terdakwa. Delpedro Marhaen, misalnya, dituduh menghasut masyarakat untuk melakukan aksi yang berujung kerusuhan, memprovokasi melalui media sosial, serta melakukan penghasutan dan memperalat anak-anak untuk terlibat dalam demonstrasi. Ia dikenakan Pasal 160 KUHP, Pasal 28 ayat (3) jo. Pasal 45A UU ITE, serta beberapa pasal dalam UU Perlindungan Anak. Namun dalam realitasnya, Delpedro, Direktur Lokataru Foundation yang aktif melakukan advokasi HAM dan mengkritik kebijakan pemerintah, hanyalah melakukan pemantauan lapangan untuk mendata peserta aksi yang ditangkap dan membuka posko aduan bagi pelajar yang mengikuti demonstrasi. Meski nota keberatannya pada saat itu ditolak dan sempat ditahan selama hampir enam bulan sejak 1 September 2025, ia akhirnya dinyatakan tidak bersalah.</p><p>Hal serupa juga dialami Wawan Hermawan, yang dituduh menghasut publik melalui akun Instagram @bekasi_menggugat dan dijerat berlapis pasal UU ITE serta Pasal 160 KUHP. Ia ditetapkan sebagai tersangka sejak 29 Agustus 2025 dan hingga kini masih menjalani proses hukum. Padahal, tindakan yang dilakukannya hanya sebatas me-<em>repost</em> konten yang sudah beredar di media sosial. Begitu pula dengan Laras Faizati, yang dituduh memprovokasi pembakaran Mabes Polri melalui unggahan media sosial dan dikenakan Pasal 160 KUHP, Pasal 406 KUHP, serta UU ITE. Ia bahkan sempat dituntut satu tahun penjara sebelum akhirnya dijatuhi pidana pengawasan selama enam bulan. Namun jika ditelusuri, konten yang diunggahnya lebih merupakan bentuk ekspresi kekecewaan yang sah terhadap institusi Polri, bukan ajakan nyata untuk melakukan kekerasan.</p><p>Di Makassar, hal yang sama terjadi terhadap dua buruh harian lepas, Randi dan Rian. Mereka ditangkap secara sewenang-wenang, tanpa penjelasan dan tanpa surat penangkapan, dan dipaksa (baca: dipukuli polisi di bagian wajah, perut, dan kaki) untuk mengaku melakukan hal yang sebenarnya tidak mereka lakukan. Polisi menuding mereka melakukan perusakan gedung kantor DPRD Sulawesi Selatan sehingga mereka dikenakan Pasal 187 ayat (1), subs Pasal 170 ayat (1) subs Pasal 406, jo. Pasal 64 KUHP. Ironisnya, dengan segala pemaksaan barang bukti, status tersangka mereka tetap sah akibat gugatan praperadilan mereka yang ditolak oleh Pengadilan Negeri (PN) Makassar. Kini, mereka harus menjalani persidangan di kejaksaan, setelah berkasnya dilimpahkan oleh kepolisian tanpa sepengetahuan mereka.</p><p>Tidak sampai di situ, pelajar SMA juga menjadi korban represi aparat. Misalnya, Ahmad Faiz Yusuf, aktivis literasi, yang menjadi tahanan Polres Kediri Kota. Faiz dipaksa mengakui tiga tuduhan sekaligus, yaitu keterlibatan dalam demonstrasi 30 Agustus, keanggotaan dalam kelompok ‘anarko’, dan pembuatan bom molotov. KPF juga menemukan adanya intimidasi dan ancaman pemukulan oleh aparat kepolisian terhadap Faiz ketika tidak memberikan jawaban yang diinginkan penyidik. Bahkan, ia tidak diperbolehkan untuk membaca buku selain kitab suci Alquran dan buku pelajaran sekolah selama berada di tahanan. Hal yang sama juga terjadi pada Edo Krisna Ardiansyah, yang menjadi tersangka dalam aksi protes pada 29 Agustus 2025. Edo dituduh melanggar Pasal 351 Ayat (2) subsider Pasal 351 Ayat (1) KUHP, atau Pasal 212 KUHP, terkait tindak pidana penganiayaan atau ancaman kekerasan terhadap pejabat yang sedang menjalankan tugasnya secara sah. Padahal, yang terjadi pada saat itu adalah Edo hilang kendali akibat paparan gas air mata yang mengenai matanya sehingga ia menabrak barisan polisi dan melukai dua petugas.</p><p>Dari kasus-kasus kriminalisasi di atas, terdapat pola kecenderungan aparat yang represif dan bermasalah secara prosedural. Penangkapan dilakukan secara massal dan sewenang-wenang, sering kali tanpa alat bukti permulaan yang cukup, bahkan oleh aparat tanpa seragam pada malam atau dini hari. Dalam prosesnya, korban kerap tidak mendapatkan akses bantuan hukum yang layak, sementara keluarga tidak memperoleh informasi yang jelas mengenai penangkapan. Selain itu, terdapat praktik pemanggilan paksa saksi layaknya tersangka kejahatan berat, penggeledahan serta penyitaan barang pribadi tanpa surat resmi, hingga penggunaan buku dan artikel sebagai alat bukti. Lebih jauh, sebagian besar korban — terutama pelajar — mengalami tekanan, kekerasan, bahkan pemaksaan pengakuan, serta data pribadi mereka disebarkan dan dilabeli secara negatif. Kondisi ini diperparah dengan upaya membungkam korban salah tangkap agar tidak menempuh jalur hukum, yang pada akhirnya menunjukkan adanya kecenderungan penggunaan aparat untuk meredam kritik alih-alih menegakkan keadilan secara imparsial.</p><h3><strong>Bagaimana Kita Melihatnya dalam Perspektif Keilmuan Administrasi Publik?</strong></h3><p>Merujuk pada temuan KPF dan GMLK, kriminalisasi terhadap tahanan politik banyak menggunakan pasal-pasal tertentu dalam KUHP, seperti Pasal 170 KUHP (pengeroyokan di muka umum), Pasal 363 KUHP (pencurian dengan pemberatan), Pasal 212 KUHP (melawan aparat secara pribadi), Pasal 214 KUHP (melawan aparat secara kolektif), Pasal 406 KUHP (perusakan barang), serta beberapa pasal lain seperti Pasal 160 KUHP dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Pola ini menarik karena sebagian besar pasal yang digunakan bukanlah pasal yang secara eksplisit berkaitan dengan aktivitas politik. Ini merupakan pasal-pasal umum yang memiliki ruang tafsir luas dalam penegakan hukum. Dengan kata lain, tindakan demonstrasi yang pada dasarnya merupakan bentuk partisipasi politik dapat dengan mudah direkonstruksi secara hukum sebagai tindakan kriminal seperti “perusakan”, “kekerasan”, atau “melawan aparat”.</p><p>Michael Lipsky (1969) mendefinisikan <em>street-level bureaucrats</em> sebagai aparat negara yang memenuhi tiga karakteristik berikut: berinteraksi langsung dengan masyarakat dalam pekerjaan sehari-hari, memiliki independensi dan diskresi dalam pengambilan keputusan, serta keputusan mereka memiliki dampak besar terhadap kehidupan warga. Contohnya adalah guru, polisi, dan hakim pengadilan. Eksistensi <em>street-level bureaucrats </em>penting karena apa yang mereka lakukan merupakan cerminan dari kebijakan tersebut, meski dalam praktiknya tentu terdapat berbagai situasi tempat kerja yang dilematis. Lipsky (1980) menjelaskan bahwa pekerjaan <em>street-level bureaucracy </em>sering kali harus menghadapi berbagai kondisi, seperti sumber daya yang terbatas, target yang ditetapkan, serta hubungan dengan masyarakat. Dapat ditarik kesimpulan bahwa para <em>street-level bureaucrat </em>memiliki peluang untuk memengaruhi kebijakan publik dengan menafsirkan peraturan dan mengalokasikan sumber daya (<em>resources</em>). Melalui rutinitas dan keputusan yang mereka buat, diskresi dan interpretasi atas kebijakan menjadi sebuah keharusan bagi mereka untuk menjawab tantangan dan tuntutan dari masyarakat yang menginginkan manfaat langsung dari suatu kebijakan.</p><p>Berdasarkan teori ini, aparatur yang bekerja langsung dengan masyarakat, dalam konteks ini polisi, memiliki ruang yang sangat besar untuk menafsirkan situasi dan menentukan bagaimana suatu aturan hukum diterapkan. Mereka memiliki kemampuan untuk memilih pasal yang digunakan, menentukan siapa yang ditangkap, serta menilai apakah suatu tindakan dianggap sebagai pelanggaran hukum atau tidak. Dengan demikian, implementasi hukum sangat bergantung pada praktik birokrasi sehari-hari di tingkat lapangan.</p><p>Masalah muncul ketika diskresi tersebut digunakan untuk menafsirkan demonstrasi sebagai tindak pidana. Akibatnya, keputusan yang secara formal terlihat legal — karena didasarkan pada pasal-pasal dalam KUHP — dapat menghasilkan konsekuensi yang secara substantif destruktif dan mencederai prinsip demokrasi. Diskresi yang seharusnya digunakan untuk menjaga ketertiban publik justru berpotensi berubah menjadi alat kriminalisasi ketika diarahkan pada kelompok-kelompok tertentu, seperti pelajar, mahasiswa, atau aktivis muda yang terlibat dalam demonstrasi.</p><p>Dalam perspektif administrasi publik yang lebih luas, kriminalisasi terhadap tahanan politik ini juga dapat dianalisis melalui teori “<em>public value</em>” yang dicetuskan dan dikembangkan oleh Mark H. Moore. Konsep <em>public value</em> yang dikembangkan oleh Moore menekankan bahwa tujuan dari institusi negara dan birokrasi publik tidak hanya menjalankan aturan secara formal, tetapi juga bagaimana negara dapat menciptakan nilai publik (<em>public value</em>) bagi masyarakat. Nilai publik tercapai apabila kebijakan dari pemerintah dapat meningkatkan legitimasi politik, kepuasan masyarakat, dan efektivitas manajerial. Indikator dari <em>public value</em> dapat diukur salah satunya adalah dari peningkatan kepercayaan publik terhadap pemerintah. <em>Strategic triangle</em> yang dikembangkan oleh Mark H. Moore dibagi menjadi tiga elemen utama yaitu, <em>public value</em>, <em>legitimacy and support</em>, serta <em>operational capacity</em>.</p><p>Dari aspek <em>public value</em>, kriminalisasi terhadap pelajar, mahasiswa, dan warga sipil yang menyuarakan kritik politik justru berpotensi merusak nilai-nilai dari demokrasi, di antaranya adalah kebebasan individu dalam bersuara, berserikat, dan berekspresi. Tindakan represif aparat terhadap demonstran memicu ketidakpercayaan publik terhadap institusi negara, sehingga aspek dari <em>legitimacy and support</em> dipertanyakan. Penggunaan pasal-pasal pidana umum dengan tujuan untuk menjerat aktivitas demonstrasi menunjukkan bahwa kapasitas dari operasional aparat lebih diarahkan pada kontrol dan pembatasan ruang sipil daripada melindungi hak-hak demokrasi warga negara.</p><p>Alih alih memperkuat legitimasi institusi negara, praktik kriminalisasi terhadap demonstran justru dapat menghasilkan efek sebaliknya, yaitu meningkatnya ketidakpercayaan publik (<em>public</em> <em>distrust</em>) dan delegitimasi terhadap aparat penegak hukum maupun institusi negara secara keseluruhan. Tindakan aparat yang memandang aktivitas demonstrasi sebagai tindak pidana dapat dipandang sebagai kegagalan birokrasi publik dalam memenuhi mandat normatifnya untuk menghasilkan nilai publik bagi masyarakat.</p><h3><strong>Pandangan dari KontraS, YLBHI, dan GMLK</strong></h3><p>Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya, menilai perburuan terhadap aktivis dan berbagai pihak yang terlibat dalam kerusuhan demonstrasi, bahkan warga biasa yang tidak memiliki rekam jejak terlibat dalam gerakan sosial juga ikut tertangkap dan diadili adalah bentuk tekanan terhadap aktivitas politik kaum muda. Strategi ini diibaratkan sebagai pendisiplinan terstruktur agar anak muda tidak melakukan tindakan yang dianggap mengganggu keamanan. “Ini perburuan aktivis terbesar sejak reformasi 1998. Kami menyebut ini penangkapan kolosal, arahnya menyasar kelompok muda,” katanya dalam peluncuran Laporan Komisi Pencari Fakta (KPF) di kantor ICW (<em>Indonesia Corruption Watch) </em>di Jakarta pada Rabu, 18 Februari 2026.</p><p>Dalam kesempatan yang sama, Ketua YLBHI, Muhammad Isnur, mengungkap bahwa rangkaian peristiwa pasca aksi Agustus 2025 tidak dapat dipahami sebagai ledakan spontan semata, melainkan menunjukkan adanya pola “operasi sebelum operasi” yang bekerja melalui disinformasi, manipulasi emosi publik, dan eskalasi narasi kekerasan di ruang digital. Ia menyoroti peran akun-akun media sosial yang secara sistematis membangun provokasi serta memperbesar potensi kerusuhan, tetapi justru tidak menjadi fokus penegakan hukum, sementara individu-individu di lapangan yang tidak memiliki kapasitas organisasi maupun kendali faktual justru dijadikan tersangka. Lebih jauh, Isnur menegaskan adanya indikasi keterlibatan massa terorganisir, praktik mobilisasi bayaran, hingga dugaan penunggangan aksi oleh aktor dengan kapasitas operasional tertentu, yang seharusnya menjadi objek investigasi utama.</p><p>Sementara itu, dalam deklarasinya, GMLK mengungkap bahwa praktik kriminalisasi dilakukan secara luas dan sistematis, ditandai dengan penangkapan ratusan orang di berbagai daerah, penggunaan pasal-pasal pidana secara masif, serta pola kekerasan yang berulang seperti penangkapan tanpa prosedur, penyiksaan, hingga penetapan tersangka tanpa bukti yang memadai. Mereka juga menekankan bahwa aparat hanya menjadi instrumen untuk menjaga stabilitas kekuasaan dan kepentingan ekonomi-politik tertentu sehingga hukum digunakan sebagai alat represi terhadap warga yang menyuarakan kritik. Sebagai tambahan, mereka juga melihat adanya kesinambungan pola dengan praktik otoritarian masa lalu, di mana negara membangun narasi ancaman seperti “makar” atau “terorisme” untuk melegitimasi tindakan represif sekaligus menciptakan efek jera dan ketakutan di masyarakat. Oleh karena itu, mereka menegaskan bahwa persoalan ini harus dipahami sebagai bagian dari struktur kekuasaan yang lebih besar yang memungkinkan represi tersebut terus berlangsung sehingga tidak cukup jika hanya diselesaikan pada level prosedural.</p><h3>Mengecam Tegas Segala Bentuk Tindakan Represif dan Praktik Kriminalisai Aparat</h3><p>Kasus penangkapan massal dan kriminalisasi masyarakat sipil pasca aksi Agustus 2025 merupakan bentuk nyata kemunduran demokrasi yang tidak bisa ditoleransi. Ratusan warga ditangkap dengan tuduhan provokasi dan anarkisme, padahal banyak di antaranya hanya menggunakan hak dasar untuk menyampaikan pendapat dan mengkritik kebijakan pemerintah. Praktik ini menunjukkan bagaimana hukum dijalankan secara sewenang-wenang melalui tafsir yang dipaksakan di tingkat lapangan, yang pada akhirnya menjadikan aparat sebagai alat pembungkaman suara rakyat.</p><p>Dalam perspektif diskresi birokrasi menurut Michael Lipsky, kewenangan aparat yang seharusnya digunakan secara situasional justru disalahgunakan untuk mengkriminalkan ekspresi politik warga sehingga diskresi berubah menjadi sarana represi yang dilegitimasi secara administratif. Sementara itu, dalam kerangka “<em>public value</em>” yang dikemukakan oleh Mark H. Moore, tindakan represif ini secara langsung merusak nilai-nilai dasar demokrasi seperti kebebasan berekspresi, partisipasi politik, dan rasa aman warga negara, serta mengikis kepercayaan publik terhadap institusi negara.</p><p>Oleh karena itu, tindakan aparat yang represif dan praktik kriminalisasi ini harus dikecam secara tegas. Negara wajib membebaskan seluruh tahanan politik yang dikriminalisasi serta menjamin tidak ada lagi penggunaan hukum sebagai alat penindasan. Bersolidaritas bersama para tahanan politik menjadi keharusan bagi setiap individu sebagai bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan yang terus diproduksi. Setiap upaya pembungkaman harus dikecam, setiap bentuk represi harus dilawan, dan setiap ruang kebebasan yang dirampas harus direbut kembali demi memastikan bahwa demokrasi benar-benar hidup di tangan rakyat.</p><h3>Referensi</h3><p><a href="https://doi.org/10.62383/presidensial.v2i4.1302">Aditio, B., Finaldi, A., &amp; Roberia. (2025). Hubungan Diskresi dengan Kualitas Pelayanan Publik dalam Perspektif Street-Level Bureaucracy. <em>Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik</em>, <em>2</em>(4), 27–36.</a></p><p><a href="https://www.bbc.com/indonesia/articles/c33j736158jo">BBC. (2026). Temuan Komisi Pencari Fakta di balik kerusuhan Agustus 2025: ‘Akumulasi kemarahan publik dan pola operasi mirip Malari 1974’.</a></p><p><a href="https://bijakmemantau.id/pantau-tuntutan-masyarakat/bebaskan-tahanan-politik">Bijak Memantau. (2026). Bebaskan tahanan politik.</a></p><p><a href="https://www.cnnindonesia.com/nasional/20251224144503-20-1310337/kaleidoskop-2025-demo-agustus-guncang-indonesia">CNN Indonesia. (2025). Kaleidoskop 2025: Demo Agustus Guncang Indonesia.</a></p><p><a href="https://www.detik.com/sulsel/makassar/d-8227104/gugatan-praperadilan-rian-randi-tersangka-perusakan-gedung-dprd-sulsel-ditolak">Detik. (2025). Gugatan Praperadilan Rian-Randi Tersangka Perusakan Gedung DPRD Sulsel Ditolak.</a></p><p><a href="https://www.ebsco.com/research-starters/social-sciences-and-humanities/street-level-bureaucracy#street-level-bureaucracy">EBSCO. (n.d.). Street-level bureaucracy.</a></p><p><a href="https://www.hukumonline.com/berita/a/perburuan-aktivis-pasca-demo-2025--kontras-sebut-terbesar-sejak-1998--picu-alarm-ham-lt6996a6755d111">Hukumonline. (2026). Perburuan Aktivis Pasca Demo 2025: KontraS Sebut Terbesar Sejak 1998, Picu Alarm HAM.</a></p><p><a href="https://jaring.id/demonstrasi-agustus-2025-dan-pembungkaman-terbesar-sejak-reformasi/">Jaring. (2026). Demonstrasi Agustus 2025 dan Pembungkaman Terbesar Sejak Reformasi.</a></p><p><a href="https://megapolitan.kompas.com/read/2026/01/27/17550441/divonis-bersalah-kasus-hasutan-demo-laras-faizati-pilih-tak-ajukan">Kompas. (2026). Divonis Bersalah Kasus Hasutan Demo, Laras Faizati Pilih Tak Ajukan Banding.</a></p><p><a href="https://www.konde.co/2026/02/mengupas-lapisan-operasi-pembungkaman-orang-muda-terbesar-sejak-reformasi-temuan-komisi-pencari-fakta-agustus-2025/?tztc=1">Konde.co. (2026). Mengupas Lapisan Operasi Pembungkaman Orang Muda Terbesar Sejak Reformasi: Temuan Komisi Pencari Fakta Agustus 2025.</a></p><p><a href="https://lbhmakassar.org/press-release/dua-bersaudara-randi-rian-divonis-bersalah-majelis-hakim-berpihak-pada-bap-kepolisian/">LBH Makassar. (2026). Dua Bersaudara Randi &amp; Rian Divonis Bersalah, Majelis Hakim Berpihak Pada BAP Kepolisian.</a></p><p>Lipsky, M. (1969). <em>Toward a Theory of Street-level Bureaucracy</em>. University of Wisconsin-Madison.</p><p>Lipsky, M. (2010). <em>Street-Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Services, 30th Anniversary Expanded Edition</em>. Russell Sage Foundation.</p><p><a href="https://mahardhika.org/deklarasi-gerakan-muda-lawan-kriminalisasi-kami-sudah-muak/">Mahardhika. (2026). DEKLARASI GERAKAN MUDA LAWAN KRIMINALISASI: KAMI SUDAH MUAK!</a></p><p><a href="https://mediarjn.com/2025/11/25/manipulasi-konten-demo-wawan-hermawan-disidang-pn-jakarta-pusat/">Mediarjn. (2025). Mahasiswa Didakwa Manipulasi Konten Ajakan Demonstrasi: PN Jakarta Pusat Gelar Sidang Perdana.</a></p><p>Moore, M.H. (1995). <em>Creating Public Value: Strategic Management in Government</em>. London: Harvard University Press.</p><p><a href="https://projectmultatuli.org/tahanan-politik-dari-perburuan-polisi-ditangkap-paksa-dilarang-baca-buku-disiksa-untuk-mengaku/">Project Multatuli. (2025). Tahanan Politik dari Perburuan Polisi: Ditangkap Paksa, Dilarang Baca Buku, Disiksa untuk Mengaku.</a></p><p><a href="https://projectmultatuli.org/babak-baru-perburuan-aktivis-ditangkap-serampangan-ditahan-kelamaan-dan-dipaksakan-pelimpahan/">Project Multatuli. (2025). Babak Baru Perburuan Aktivis: Ditangkap Serampangan, Ditahan Kelamaan, dan Dipaksakan Pelimpahan.</a></p><p><a href="https://projectmultatuli.org/gen-z-tahanan-politik-rezim-prabowo-demonstrasi-agustus-2025/">Project Multatuli. (2026). Pemberangusan Gen Z ala Rezim Prabowo: ‘Alih-alih Jinak, Orang Muda Justru Semakin Marah’.</a></p><p><a href="https://referensipenelitian.com/tinjauan-pustaka-public-value-theory/">Referensi Penelitian.com. (2025). Tinjauan Pustaka Public Value Theory.</a></p><p><a href="https://tapol.org/news/arbitrary-arrest-dera-and-munif-stop-criminalisation-protesters">Tapol. (2025). Arbitrary Arrest of Dera and Munif — Stop the Continuous Criminalisation of Protesters in Indonesia and Free All Human Rights Defenders Immediately.</a></p><p><a href="https://www.tempo.co/politik/kronologi-demo-memprotes-dpr-hingga-meluas-berubah-penjarahan-2065182">Tempo. (2025). Kronologi Demo Memprotes DPR hingga Meluas Berubah Penjarahan.</a></p><p><a href="https://www.tempo.co/hukum/gmlk-ada-652-tahanan-politik-dari-demonstrasi-agustus-2025-2106527">Tempo. (2026). GMLK: Ada 652 Tahanan Politik dari Demonstrasi Agustus 2025.</a></p><p><a href="https://mediarjn.com/2025/11/25/manipulasi-konten-demo-wawan-hermawan-disidang-pn-jakarta-pusat/">Terkenal.co. (2026). Hanya Repost Konten, Wawan Hermawan Dituntut 1 Tahun Penjara.</a></p><p><a href="https://ylbhi.or.id/bibliografi/laporan/laporan-kpf-operasi-pembungkaman-kaum-muda-terbesar-sejak-reformasi/">YLBHI. (2026). Laporan Komisi Pencari Fakta (KPF): Operasi Pembungkaman Kaum Muda Terbesar sejak Reformasi.</a></p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=fb91db6c0507" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[17 Triliun Pemerintah: not for its own people, but for Board of Peace.]]></title>
            <link>https://medium.com/@gardaoposisi/17-triliun-pemerintah-not-for-its-own-people-but-for-board-of-peace-53c677d1447e?source=rss-243c37fee822------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/53c677d1447e</guid>
            <category><![CDATA[board-of-peace]]></category>
            <category><![CDATA[palestine]]></category>
            <category><![CDATA[geopolitics]]></category>
            <category><![CDATA[indonesia]]></category>
            <category><![CDATA[united-states]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Kajian dan Aksi Strategis BEM FIA UI]]></dc:creator>
            <pubDate>Fri, 20 Feb 2026 11:26:35 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-02-20T11:31:18.309Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<h3>17 Triliun Pemerintah: not for its own people, but for Board of Genocide.</h3><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*zLJveCzs9INMHesz1gnILg.png" /><figcaption>Gambar: Garda Oposisi; Kabar Jakarta</figcaption></figure><h3><strong>Republik ‘Performatif’ Indonesia</strong></h3><p>Belakangan ini pemerintah sangat aktif berkiprah baik di forum nasional maupun internasional. Presiden Prabowo tampil berapi-api mengatakan bahwa “Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar”, bahkan menyerukan “Hey Antek-Antek Asing!” dengan nada penuh percaya diri. Namun di saat yang bersamaan, <em>branding </em>kebangsaan diperlihatkan hanya dikemas secara retorika. <strong>Di dalam negeri, berbagai permasalahan nyata belum terselesaikan, mulai dari tata kelola yang buruk, respons lambat terhadap nasib di Sumatera pascabencana hingga kematian anak di NTT akibat tidak mampu memenuhi kebutuhan pendidikan.</strong> Di dalam situasi ini, wajar bila publik mempertanyakan</p><blockquote>“Sejauh mana prioritas kebijakan luar negeri selaras dengan kebutuhan nasional?”</blockquote><blockquote>“Apakah keputusan untuk terlibat di dalam Gaza Board of Peace (BoP) merupakan langkah yang ‘rasional’ bagi kepentingan nasional?”</blockquote><p>Sebelum menjawab itu, kita perlu memahami terlebih dahulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan “<em>Gaza Board of Peace</em>”?</p><p>BoP atau Dewan Perdamaian Gaza adalah badan internasional yang dibentuk untuk mengakhiri konflik jalur Gaza. Dewan ini dibentuk oleh Amerika Serikat (AS) yang diketuai oleh Trump selama periode seumur hidup. BoP dibentuk sebagai mekanisme untuk mengawasi fase transisi pascakonflik khususnya di area Gaza. Awalnya, fokus utama BoP bersifat jangka panjang dalam hal menjaga stabilitas keamanan, membantu pelaksanaan gencatan senjata, mendukung pemulihan infrastruktur, mendorong terbentuknya pemerintahan sipil yang kredibel, dan memfasilitasi rekonstruksi sosial dan ekonomi (Bagus, 2026). Namun, piagam resmi badan ini memperluas mandatnya secara signifikan sehingga tidak hanya berfokus pada Gaza, tetapi juga memiliki kewenangan untuk terlibat dalam upaya pembangunan perdamaian di berbagai wilayah lain yang terdampak konflik (Mashable, 2026).</p><h3><strong>BOP sebagai Dewan Perdamaian? Ril or Fek?</strong></h3><p>BoP disebut-sebut sebagai forum yang bertujuan mewujudkan perdamaian dunia, dengan AS sebagai penggagas utamanya. Inisiatif ini mendapat mandat dari Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 2803 untuk mengawasi rencana perdamaian Gaza. Dalam praktik hubungan internasional, label “<em>peace</em>” atau “<em>stability</em>” sering kali digunakan untuk membangun citra netral dan universal. Dalam konteks perdamaian dunia ini, Roosevelt (1910) menekankan bahwa perdamaian sejati harus menjadi “<em>handmaid of righteousness</em>” (pembantu kebenaran dan keadilan) yang bukan hanya menghindari konflik, melainkan juga didasari oleh keadilan antarmanusia dan antarnegara. Ia menolak perdamaian yang muncul dari kelemahan, kemalasan, atau kediktatoran, karena itu justru menjadi alat untuk menindas.</p><p>Untuk memahami apakah BoP benar-benar murni sebagai dewan perdamaian atau bagian dari desain geopolitik, kita perlu melihat pola historis pembentukan institusi global. Setelah Perang Dunia II, AS memainkan peran sentral dalam membentuk berbagai institusi internasional seperti PBB, Internatioal Monetary Fund (IMF,) dan World Bank sebagai bagian dari upaya membangun stabilitas politik dan ekonomi global. Institusi-institusi tersebut dirancang dalam kerangka tatanan internasional liberal yang dipimpin oleh AS (Ikenberry, 2001; Woods, 2006). Namun secara substantif, banyak kajian menunjukkan bahwa institusi tersebut juga berfungsi sebagai instrumen untuk mempertahankan tatanan internasional yang selaras dengan kepentingan negara-negara dominan, khususnya AS itu sendiri. <em>Artinya, forum global sering kali tidak sepenuhnya netral, tetapi mencerminkan distribusi kekuasaan global.</em></p><p>BoP diposisikan sebagai wadah diplomasi baru untuk stabilitas global, yang berfokus pada Gaza pascagencatan senjata, dengan struktur berjenjang termasuk dewan eksekutif dan <em>Gaza Executive Board</em>. Namun, BoP dikritik karena berpotensi melemahkan PBB, dengan piagam yang memberi kekuasaan sentralisasi pada Trump dan dianggap sebagai ekspresi hegemoni AS daripada multilateralisme. Sebabnya, sebagaimana diketahui, di antara negara-negara yang berpartisipasi, <em>Palestina justru tidak diundang atau dilibatkan dalam forum ini.</em> Di berbagai laman media sosial media di Indonesia, mayoritas publik menilai bahwa BoP bertentangan dengan Resolusi PBB dan UUD 1945, serta memperkuat dominasi AS-Israel atas Palestina. Tidak dilibatkannya Palestina menunjukkan kontradiksi mendasar: <strong>bagaimana mungkin sebuah forum mengklaim diri sebagai dewan perdamaian global, tetapi tidak melibatkan salah satu pihak yang paling terdampak konflik?</strong></p><h3><strong>Kabarnya Israel Sudah Resmi Bergabung!</strong></h3><p>Pemerintahan AS secara resmi mengumumkan 27 negara yang menjadi anggota pendiri BoP, yaitu Argentina, Armenia, Azerbaijan, Albania, Bahrain, Belarus, Bulgaria, Kamboja, El Salvador, Mesir, Hungaria, Indonesia, Israel, Yordania, Kazakhstan, Kosovo, Kuwait, Mongolia, Maroko, Pakistan, Paraguay, Qatar, Arab Saudi, Turki, Uni Emirat Arab, Uzbekistan, dan Vietnam.</p><p>Menurut Yossi Mekelberg, kekhawatiran utama terletak pada apa yang terjadi pada supremasi hukum, hukum internasional, dan tatanan berbasis aturan di tingkat internasional. Hal tersebut dinilai berpotensi menjadikan BoP elitis dan penuh dengan kepentingan politik. Bergabungnya Indonesia sebagai anggota awal BoP dapat dikatakan memiliki resiko yang besar, apalagi jika aliansi ini lebih banyak dikendalikan negara-negara besar yang punya kepentingan tersendiri.</p><p>Direktur Eksekutif Global Insight Forum (GIF), Teuku Rezasyah, mengungkapkan bahwa partisipasi Indonesia di BoP membawa mandat besar untuk memperjuangkan isu Palestina. Namun, ia mewanti-wanti adanya pengaruh kuat AS dan Israel di struktur awal aliansi.</p><p>Pada 11 Februari 2026, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa Israel resmi bergabung dengan BoP. Perkembangan ini penting karena BoP dipromosikan sebagai mekanisme perdamaian bagi Palestina, sehingga komposisi aktor yang terlibat secara langsung memengaruhi persepsi publik terhadap arah, desain, dan legitimasi forum tersebut (Reuters, 2026). Namun, keterlibatan Israel terlihat lebih jelas dan dominan dibanding Palestina sebagai pihak yang paling terdampak sehingga memunculkan kekhawatiran mengenai ketimpangan representasi. Analisis EUISS (2026) menyoroti bahwa ketika aktor yang lebih kuat lebih menentukan aturan, pihak yang terdampak berisiko hanya menjadi objek kebijakan, bukan subjek yang memiliki suara setara.</p><p>Fenomena ini sejalan dengan kritik Oliver P. Richmond (2015) tentang konsep <em>peace from above</em>, yaitu perdamaian yang dirancang secara elitis dan <em>top-down</em>. Dalam kondisi tersebut, perdamaian dapat tampak kuat secara institusional, tetapi minim kepemilikan dari pihak yang terdampak langsung. Akibatnya, “perdamaian” berisiko menjadi simbol legitimasi di tingkat diplomasi tanpa benar-benar menyelesaikan akar konflik maupun ketimpangan kekuasaan yang mendasarinya.</p><p>Teuku juga berpendapat, anggota BoP akan terbagi dalam dua kubu yaitu negara-negara muslim termasuk Indonesia, Qatar, Yordania, Bahrain, Mesir, Kuwait, Kazakhstan, Maroko, Pakistan Qatar, Arab Saudi, Turki, Uni Emirat Arab, serta Uzbekistan yang cenderung pro-Palestina dan membatasi hubungan diplomatik dengan Israel. Sementara terdapat juga negara-negara non-muslim seperti Argentina, AS, Israel, Armenia, Azerbaijan, Hungaria, Kosovo, Paruguay, Vietnam, Mongolia, Albania, Belarus, Bulgaria, Kamboja, dan El Salvador yang cenderung bermitra dengan Israel. Perbedaan kepentingan ini menegaskan pentingnya kewaspadaan Indonesia agar tidak terseret ke dalam agenda yang lebih menguntungkan Israel tanpa benar-benar menjamin perdamaian di Gaza, Palestina.</p><h3>Apa yang Salah dengan BOP? Mengapa Kita Harus Kritis?</h3><p>Persoalan utama BoP tidak hanya “bergabung atau tidak”, tetapi soal konsistensi arah politik luar negeri dan posisi strategis Indonesia di tengah wujud kekuatan global. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri menegaskan bahwa “Kehadiran Indonesia di BoP tidak dimaknai sebagai normalisasi hubungan politik atau legitimasi dengan pihak manapun terhadap kebijakan negara manapun.” Namun, beberapa pengamat mempertanyakan langkah ini. Heru Andriyanto, Editor Chief Jakarta Globe, menyoroti alasan Indonesia harus bergabung BoP — yang padahal dewan tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan solusi dua negara yang selaras dengan kepentingan nasional. Pieter Pandie, juga menambahkan bahwa <em>track record</em> dan piagam BoP masih belum jelas sehingga arah institusi ini perlu diawasi ketat, dan keputusan keikutsertaan Indonesia sebaiknya dievaluasi secara serius.</p><h3><strong>Kontradiktif Sikap Pemerintah</strong></h3><p>Pemerintah Indonesia selama ini menyatakan dukungannya yang konsisten terhadap kemerdekaan dan hak-hak rakyat Palestina, termasuk solusi dua negara dan penghentian kekerasan terhadap warga sipil di Gaza sebagai bagian dari hukum internasional. Sebagai anggota BoP, pemerintah menegaskan bahwa keterlibatan Indonesia ditujukan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat Palestina. Akan tetapi, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, di dalam struktur formal BoP sendiri tidak ada perwakilan resmi Palestina, sementara negara seperti Israel turut bergabung dalam forum tersebut. Hal ini memperlihatkan kontradiksi antara tujuan perdamaian yang diklaim untuk Palestina dan realitas politik yang justru mengecualikan pihak terdampak konflik.</p><p>Indonesia menghadapi dilema antara menjaga prinsip politik luar negeri dan mengikuti diplomasi internasional. Dengan hadir di forum BoP, Indonesia bisa tetap mendapatkan informasi, ikut berdiskusi, dan memengaruhi keputusan dari dalam. Namun, keikutsertaan ini harus diwaspadai agar tidak cenderung pada keputusan yang memihak negara besar. Indonesia harus tetap konsisten dengan dukungan historisnya terhadap Palestina (Afrimadona, 2026). Keterlibatan Indonesia di BoP juga perlu diseimbangkan antara kepentingan diplomasi aktif dan prinsip bebas-aktifnya. Terdapat risiko politik luar negeri jika Indonesia terlalu terikat pada agenda forum yang kurang kredibel dan berpotensi mengikuti kepentingan blok tertentu.</p><h3><strong>Untuk Gabung BOP Harus Bayar?</strong></h3><p>Laporan Reuters (2026) menyebut bahwa keanggotaan BoP ini berlaku selama tiga tahun dan dapat diperpanjang dengan berbagai privilese tambahan. Ia juga melaporkan pernyataan Trump bahwa “<em>permanent members</em>” akan langsung diberikan kepada negara yang bersedia membayar Rp17 triliun. Dalam konteks ini, Prabowo menyatakan bersedia membayarnya.</p><p>Berangkat dari kesediaan pembayaran tersebut, muncul berbagai polemik, salah satunya karena BoP terlihat diprioritaskan di tengah banyak kebutuhan domestik yang belum terselesaikan. Untuk memahami hal ini, Aaron Wildavsky (2003) menjelaskan bahwa penyusunan anggaran negara bukan sekadar proses teknis, melainkan juga proses politik yang mecerminkan prioritas pemerintah. Setiap alokasi anggaran menunjukkan apa yang diprioritaskan, sekaligus apa yang harus ditunda atau dikorbankan <em>(opportunity cost)</em>. Karena itu, ketika pemerintah mengalokasikan dana untuk komitmen global yang besar, publik wajar mempertanyakan konsekuensi pilihan tersebut, terutama jika layanan dasar seperti pendidikan, pemulihan bencana, dan perlindungan sosial masih belum terpenuhi dengan baik.</p><p>Prioritas kebijakan tidak selalu muncul dari kebutuhan yang paling mendesak, tetapi sering dipengaruhi oleh dinamika agenda. Kerangka <em>multiple streams</em> dari John Kingdon (1995) menjelaskan bahwa perhatian pemerintah terbatas sehingga suatu isu bisa menjadi prioritas ketika masalah, solusi, dan momentum politik bertemu bertemu pada saat yang tepat. Momentum ini sering dipicu oleh dorongan elite, situasi tertentu, atau cara isu tersebut dibingkai sebagai sesuatu yang strategis dan mendesak. Dalam konteks BoP, faktor seperti reputasi internasional, kepentingan diplomasi, dan simbol posisi Indonesia di tingkat global dapat memperkuat dorongan tersebut, meskipun masih ada kontroversi dan pertanyaan publik tentang urgensinya di dalam negeri.</p><h3>What If 17 Triliun Dialihkan untuk Sektor Pendidikan?</h3><p>US$1 miliar yang ramai dibicarakan perlu terlebih dahulu diterjemahkan ke dalam nilai rupiah yang riil. Mengacu pada Kurs Transaksi Bank Indonesia (BI) per 13 Februari 2026, nilai tukar dolar AS tercatat dengan kurs beli Rp16.741,87 dan kurs jual Rp16.910,13. Jika diambil nilai tengahnya <em>(midpoint)</em>, yaitu Rp16.826,00, maka US$1.000.000.000 setara dengan Rp16.826.000.000.000, atau sekitar Rp16,826 triliun.</p><p>Jika angka tersebut dialokasikan untuk <strong>revitalisasi ruang kelas pada sekolah-sekolah</strong>, kita dapat membuat ilustrasi berbasis data biaya perbaikan dari studi kasus yang ada. Ramadhan dan Eka Juliafad (2025) menghitung kebutuhan rehabilitasi di SDN 03 Timpeh sebesar Rp608.419.680 untuk 5 ruang kelas, atau rata-rata Rp121.683.936 per ruang kelas. Dengan asumsi tersebut, Rp16,826 triliun berpotensi merehabilitasi sekitar 138.276 ruang kelas. Perlu dicatat bahwa biaya riil dapat berbeda tergantung wilayah dan tingkat kerusakan, tetapi perhitungan ini menunjukkan besarnya skala dampak yang mungkin dicapai jika anggaran diarahkan pada perbaikan sarana dan prasarana pendidikan.</p><p>Jika difokuskan pada bantuan <strong>beasiswa</strong> bagi peserta didik dari keluarga miskin, perhitungan alokasi anggaran dapat disajikan secara transparan dengan mengacu pada nominal bantuan per jenjang pendidikan. Dalam Program Indonesia Pintar (PIP) 2025, besaran bantuan yang umum digunakan adalah Rp450.000 per tahun untuk SD, Rp750.000 per tahun untuk SMP, dan Rp1.800.000 per tahun untuk SMA/SMK. Dengan asumsi seluruh Rp16,826 triliun dialokasikan untuk PIP, dana tersebut secara teoritis dapat menjangkau sekitar 37.391.111 siswa SD, 22.434.666 siswa SMP, dan 9.347.777 siswa SMA/SMK selama satu tahun, apabila difokuskan pada satu jenjang tertentu.</p><p>Untuk Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, pedoman resmi menyebutkan bantuan biaya hidup berkisar antara Rp800.000 hingga Rp1.400.000 per bulan. Jika menggunakan batas atas Rp1.400.000 per bulan (Rp16.800.000 per tahun), maka Rp16,826 triliun setara dengan sekitar 1.001.547 mahasiswa yang dapat ditopang biaya hidupnya selama satu tahun.</p><p>Urgensi penguatan sektor pendidikan di Indonesia juga tercermin dari persoalan akses yang masih signifikan. UNICEF (2025) mencatat sekitar 4,3 juta anak dan remaja usia 7-18 tahun di Indonesia masih berada di luar sistem pendidikan formal dengan kerentanan tertinggi pada anak dari keluarga miskin, penyandang disabilitas, dan masyarakat di wilayah tertinggal. Dalam laporan hasil periode 2021-2025, jumlah tersebut sempat menurun dari 3,9 juta menjadi 3,5 juta yang menunjukkan adanya perbaikan. Kendati demikian, angka tersebut tetap tergolong besar dan berpotensi meningkat kembali apabila dukungan akses dan pembiayaan pendidikan melemah.</p><p>Hal ini menjadi relevan atas evaluasi terhadap prioritas. Secara rasional, alokasi sebesar itu berpotensi digunakan untuk menekan angka putus sekolah melalui dukungan pembiayaan, sekaligus memperkuat faktor-faktor struktural seperti sarana dan prasarana, layanan pendampingan, serta kualitas dukungan pembelajaran.</p><h3><strong>What If 17 Triliun Dialihkan untuk Pascabencana di Sumatera?</strong></h3><p>Bergeser dari sektor pendidikan, nominal 17 triliun tersebut juga dapat dialokasikan untuk mendukung pemulihan pascabencana yang terjadi di Sumatera — yang saat ini masih perlu menjadi perhatian pemerintah. Rp17 triliun dapat membiayai 30-50% kebutuhan pemulihan Aceh dengan kebutuhan anggaran Rp33,75 triliun, atau seluruh Sumatera Utara dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp12 T, dan juga Sumatera Barat dengan kebutuhan anggaran sebesar 13,5 triliun (Kompas, 2025) yang difokuskan pada perumahan darurat, infrastruktur dan jalan, serta sekolah yang bangunannya rusak. Ini juga akan mempercepat pemulihan harapan masyarakat Sumatera, mencegah migrasi paksa, dan mengurangi beban pengungsi.</p><p>Merujuk pada Kompas (2025); Detik News (2026); Merah Putih (2026), dana sebesar Rp17 triliun berpotensi menutup sekitar 70% dari total kebutuhan pemulihan tahun 2026 yang mencapai Rp24,55 triliun apabila dialokasikan secara strategis pada sektor-sektor prioritas. Pada sektor perumahan darurat, alokasi sebesar Rp8 triliun dapat digunakan untuk membangun 80.000 unit hunian sementara dengan asumsi estimasi biaya Rp100 juta per unit sehingga mampu memulihkan tempat tinggal dan harapan bagi sekitar 400.000 jiwa terdampak. Selanjutnya, pada sektor infrastruktur vital, Rp5 triliun dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki sekitar 1.000 kilometer jalan dan jembatan yang berperan penting dalam membuka kembali akses bantuan logistik dan layanan dasar ke wilayah-wilayah pedalaman yang sebelumnya terisolasi. Sementara itu, Rp1 triliun pada sektor kesehatan dan pengurangan risiko bencana <em>(disaster risk reduction)</em> dapat digunakan untuk mendirikan posko medis serta memperkuat sistem peringatan dini sehingga mampu mencegah jatuhnya korban tambahan, khususnya selama musim hujan. Secara keseluruhan, intervensi ini berpotensi menekan migrasi paksa hingga 30.000 warga serta memulihkan aktivitas ekonomi lokal dengan estimasi pemulihan produk domestik regional hingga Rp15 triliun dalam kurun waktu dua tahun.</p><p>Pengalihan anggaran tersebut juga memiliki implikasi strategis dalam menegaskan prioritas kebijakan domestik, sejalan dengan amanat UUD 1945 Pasal 33 yang menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya harus diarahkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Langkah ini dapat mendorong transparansi pemerintah terkait alokasi dana BoP — yang meskipun diklaim tidak membebani anggaran utama, tetapi tetap berpotensi menyerap hingga Rp17 triliun dari pos anggaran non-APBN umum. Kritik dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) juga menegaskan bahwa penggunaan dana untuk agenda global seharusnya tidak mengesampingkan kebutuhan mendesak masyarakat di dalam negeri, khususnya di wilayah terdampak krisis.</p><p>Kondisi ini memunculkan refleksi yang lebih luas tentang prioritas kebijakan. Perhatian publik tidak boleh surut terhadap saudara-saudara kita di Sumatera, terutama ketika proses pemulihan masih berlangsung dan membutuhkan dukungan berkelanjutan. Muncul satu pertanyaan yang sangat wajar dan menjadi mendasar, <em>“Jika negara memiliki kapasitas fiskal untuk berpartisipasi dalam forum global, mengapa pemulihan domestik justru terasa berjalan lebih lambat?”</em> Pertanyaan ini bukan semata bentuk penolakan terhadap keterlibatan global, justru menjadi penegas bahwa tanggung jawab utama negara tetap berada pada perlindungan dan pemulihan kesejahteraan rakyatnya sendiri. Keterlibatan internasional seharusnya tidak berjalan dengan mengorbankan kecepatan dan efektivitas respons terhadap krisis domestik. Legitimasi negara pada akhirnya ditentukan oleh kemampuannya hadir dan melindungi warganya pada saat paling dibutuhkan.</p><h3><strong>Pemerintah Punya Prioritas atau Tidak?</strong></h3><p>Howlett dan Ramesh (2003) merincikan lima siklus kebijakan yang salah satunya adalah <em>agenda setting</em>. Dalam siklus ini, terdapat proses di mana isu-isu tertentu menjadi prioritas pemerintah sementara isu lainnya diabaikan. Zahariadis membuka dengan anekdot sejarah tentang Demosthenes yang gagal meyakinkan warga Athena bahwa Philip dari Makedonia adalah masalah paling mendesak mereka, menggambarkan bahwa menetapkan prioritas sama pentingnya dengan memutuskan apa yang akan dilakukan terhadapnya. Singkatnya, <em>agenda setting</em> didefinisikan sebagai <strong>“proses mengubah isu publik menjadi prioritas pemerintah yang dapat ditindaklanjuti.”</strong></p><p>Dalam artikel Zahariadis, <em>agenda setting </em>dalam pembuatan kebijakan secara eksplisit berangkat dari kenyataan bahwa perhatian pemerintah bersifat terbatas — pemerintah tidak mampu menangani seluruh persoalan secara bersamaan. Dalam konteks ini, visi Harold Lasswell menjadi relevan, yakni bahwa ilmu kebijakan harus mampu mengidentifikasi dan mengatasi “masalah terbesar masyarakat,” seperti mengutamakan kemakmuran, mengentas kemiskinan, dan melakukan perdamaian dibanding perang. Oleh karena itu, <em>policy agenda </em>dipahami sebagai seperangkat prioritas pemerintah yang dapat ditindaklanjuti, yang secara implisit mengandaikan bahwa beberapa isu memiliki urgensi dan kepentingan yang lebih tinggi dibandingkan isu lainnya.</p><p>Namun, pemahaman ini juga mengungkap ketegangan mendasar dalam proses kebijakan publik. Secara normatif, <em>agenda setting </em>diharapkan mencerminkan prioritas rasional. Pemerintah seharusnya memfokuskan perhatian pada persoalan yang paling mendesak dan berdampak luas. Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa dalam praktiknya, proses ini jarang sepenuhnya objektif. <em>Agenda setting </em>bersifat inheren politis, dipengaruhi oleh relasi kekuasaan, kepentingan aktor tertentu, serta kemampuan pihak-pihak tertentu dalam mendefinisikan isu sebagai sesuatu yang “mendesak” dan layak mendapat perhatian pemerintah.</p><p>Sesuai dengan analisis ketimpangan tersebut, keputusan yang diambil oleh Presiden Prabowo dengan bergabung dalam BoP justru menunjukkan manajemen prioritas yang jomplang dan mecerminkan kebijakan yang elitis, serta tidak selaras dengan kebutuhan paling mendesak masyarakat. Teori <em>agenda setting </em>yang ditekankan oleh Zahariadis menjelaskan bahwa isu yang paling dekat dampaknya dengan kehidupan rakyat <em>(proximity)</em> dan memiliki konsekuensi paling serius <em>(potency)</em> seharusnya menjadi prioritas utama — dalam konteks ini adalah pascabencana di Sumatera dan krisis sektor pendidikan yang sudah memakan nyawa seorang anak. Namun, dalam kasus ini, pemerintah justru memrioritaskan partisipasi dalam forum internasional yang manfaatnya tidak langsung dirasakan masyarakat, sementara krisis domestik seperti kemiskinan, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur memiliki dampak yang jauh lebih nyata dan mendesak.</p><p>Kondisi ini juga mencerminkan adanya bias kekuasaan <em>(power)</em>, di mana prioritas kebijakan lebih dipengaruhi oleh kepentingan elite — seperti prestise internasional dan kepentingan diplomatik — dibandingkan kebutuhan mayoritas rakyat. Fenomena ini menunjukkan kesenjangan antara agenda pemerintah dan agenda publik yang menjadi indikator lemahnya responsivitas demokratis. Di sisi lain, kebijakan tersebut diperkuat melalui <em>framing </em>tertentu <em>(perception)</em>, seperti narasi peningkatan citra global, meskipun tidak menjawab persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat sehari-hari.</p><p><strong>Alih-alih menyelesaikan persoalan yang paling berdampak langsung bagi kesejahteraan rakyat, pemerintah justru memilih kebijakan yang bersifat simbolik dan berorientasi pada kepentingan elite.</strong></p><h3>Bagaimana Seharusnya Kita Bersikap?</h3><p>Kita tidak anti perdamaian dan anti diplomasi. Namun, ada hal mendasar yang perlu kita kritisi. Ini <em>perdamaian untuk siapa? Dan siapa yang akan menanggung konsekuensinya?</em></p><p>Perlu diingat, ini bukan uang mereka, melainkan uang rakyat. Maka setiap kebijakan seharusnya berorientasi pada penyelesaian masalah nyata dan kebutuhan yang lebih mendesak di dalam negeri.</p><p>Oleh karena itu, transparansi merupakan bentuk kewajiban negara. Rakyat berhak tahu ke mana anggaran dialokasikan, bagaimana keputusan diambil, dan apakah kebijakan tersebut benar-benar berpihak pada kepentingan publik. Prioritas negara harus jelas mendahulukan kebutuhan rakyat, bukan hanya mengejar legitimasi dan prestise di tingkat global.</p><p><strong>Kita akan terus mengawal, mengkritisi, dan mendesak agar negara tetap berpijak pada tanggung jawab utamanya untuk melindungi dan menyejahterakan rakyatnya.</strong></p><h3>Referensi</h3><p>Caption Creator (2026). <a href="https://www.youtube.com/shorts/M4suCotEVSE">Keputusan Indonesia bergabung dengan Board of Peace (BoP), forum perdamaian gagasan Presiden AS Donald Trump terkait Gaza, memicu polemik</a></p><p>CNN Indonesia. (2026). <a href="https://www.cnnindonesia.com/internasional/20260220030957-134-1329834/rapat-perdana-board-of-peace-umumkan-ri-jadi-wakil-komandan-isf">Rapat Perdana Board of Peace Umumkan RI Jadi Wakil Komandan ISF</a></p><p>Detik News. (2026). <a href="https://news.detik.com/berita/d-8327048/update-bencana-sumatera-1-201-orang-tewas-113-ribu-warga-masih-ngungsi">Update Bencana Sumatera: 1.201 Orang Tewas, 113 Ribu Warga Masih Ngungsi</a></p><p>Fortune Indonesia. (2026). <a href="https://www.fortuneidn.com/news/apa-itu-board-of-peace-tugas-anggota-d7w03-00-fykp7-sfxtrs">Apa itu Board of Peace? Ini Tugas dan Anggotanya</a></p><p>Ikenberry, G. J. (2001). <em>After victory: Institutions, strategic restraint, and the rebuilding of order after major wars.</em> Princeton University Press.</p><p><a href="https://fbaum.unc.edu/teaching/articles/True_Jones_Baumgartner_2006_chapter.pdf">James L., Bryan J., &amp; Frank, B. (2012). <em>Theories of the Policy Process, 2nd Edition</em></a></p><p><a href="https://questanbridge.com/wp-content/uploads/2024/11/Agendas-Alternatives-and-Public-Policies.pdf">John W. Kingdon. (1995). <em>Agendas, Alternatives, and Public Policies</em></a></p><p>Kompas. (2026). <a href="https://nasional.kompas.com/read/2025/12/31/08580151/biaya-pemulihan-pascabencana-sumatera-diperkirakan-rp-5925-triliun-aceh">Biaya Pemulihan Pascabencana Sumatera Diperkirakan Rp 59,25 Triliun, Aceh Paling Besar</a></p><p>Merah Putih. (2026). <a href="https://www.merahputih.com/post/read/rehabilitasi-dan-rekonstruksinya-dampak-bencana-di-sumatera-butuh-dana-rp-24-55-triliun-di-2026">Rehabilitasi dan Rekonstruksinya Dampak Bencana di Sumatera Butuh Dana Rp 24,55 Triliun di 2026</a></p><p>Rahmatul Fajri. (2026, 15 Februari). <a href="https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/860840/indonesia-gabung-board-of-peace-pengamat-ingatkan-risiko-hegemoni-dan-dominasi-as-israel">Indonesia gabung Board of Peace, pengamat ingatkan risiko hegemoni dan dominasi AS-Israel. <em>Media Indonesia</em></a></p><p><a href="https://www.jurnal.polgan.ac.id/index.php/jmp/article/download/15763/3712">Ramadhan., &amp; Juliafad, E. (2025). Perencanaan Revitalisasi Satuan Pendidikan SDN 03 Timpeh. Jurnal Minfo Polgan</a></p><p><a href="https://www.reuters.com/world/middle-east/israel-join-trumps-board-peace-netanyahu-says-2026-02-12/">Reuters. (2026). <em>Israel has joined Trump’s ‘Board of Peace,’ Netanyahu says</em></a></p><p><a href="https://journals.sagepub.com/doi/epub/10.1177/0010836714545691">Richmond, O.P. (2015) <em>“Where now for the critique of the liberal peace?” Cooperation and Conflict</em></a></p><p>The Advocate of Peace (1894–1920) , JUNE, 1910, Vol. 72, №6 (JUNE, 1910), pp. 146–147.</p><p>Tirto.id. (2026). <a href="https://tirto.id/fakta-fakta-anak-sd-di-ntt-bunuh-diri-tak-mampu-beli-buku-pena-hqtA#google_vignette">Fakta-Fakta Anak SD di NTT Bunuh Diri, Diduga karena Ekonomi</a></p><p>UKLFI Charitable Trust. (2026). <a href="https://youtu.be/HbmPJUGX2xI"><em>Yossi Mekelberg warns Israel’s current measures intended to</em></a></p><p><a href="https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9781351302920-19/budgeting-political-process-aaron-wildavsky">Wildavsky, A. (2003). <em>Budgeting as a Political Process</em></a></p><p>Woods, N. (2006). <em>The globalizers: The IMF, the World Bank, and their borrowers.</em> Cornell University Press.</p><p><a href="https://doi.org/10.4337/9781035318513.00009">Zahariadis, N. (2025). Setting the agenda on agenda setting: Definitions, concepts, and controversies. Dalam N. Zahariadis &amp; K. Taylor (Eds.), <em>Handbook of public policy agenda setting</em> (hlm. 1–21). Edward Elgar Publishing</a></p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=53c677d1447e" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[37 Tahun Luka Talangsari: Gagalnya Negara dalam Memberantas Impunitas]]></title>
            <link>https://medium.com/@gardaoposisi/37-tahun-luka-talangsari-gagalnya-negara-dalam-memberantas-impunitas-5b6293a49bdf?source=rss-243c37fee822------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/5b6293a49bdf</guid>
            <category><![CDATA[indonesia]]></category>
            <category><![CDATA[justice]]></category>
            <category><![CDATA[human-rights]]></category>
            <category><![CDATA[impunity]]></category>
            <category><![CDATA[aparat]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Kajian dan Aksi Strategis BEM FIA UI]]></dc:creator>
            <pubDate>Sun, 08 Feb 2026 17:57:37 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-02-09T06:46:27.073Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*eeH5fIjOD6yRuWvheBTSWQ.png" /><figcaption>Gambar: Tempo, disunting oleh Garda Oposisi</figcaption></figure><h3>Mengingat Peristiwa Talangsari 1989</h3><p>Peristiwa Talangsari merupakan salah satu tragedi pelanggaran HAM berat pada masa orde baru yang terjadi pada tanggal 7 Februari 1989. Tragedi ini bermula dari menguatnya doktrin Soeharto tentang adanya asas tunggal Pancasila yang ditunjukkan dalam bentuk program Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). Program ini menyasar kelompok islamis yang saat itu menolak ideologi pancasila sebagai asas tunggal. Terdapat respon penolakan terutama terjadi di Lampung, muncul komunitas yang dipimpin Warsidi dan dianggap mencurigakan oleh aparat.</p><p>Pada 1 Februari 1989, Kepala Dukuh Talangsari melaporkan keberadaan dan aktivitas kelompok tersebut kepada Komandan Koramil Way Jepara, Kapten Soetiman. Pada 6 Februari 1989, aparat berusaha memanggil Warsidi dan pengikutnya untuk dimintai keterangan melalui Musyawarah Pimpinan Kecamatan. Namun, saat rombongan Kapten Soetiman tiba di lokasi, terjadi bentrokan yang menyebabkan Kapten Soetiman tewas. Keesokan harinya, Pada 7 Februari 1989, pasukan ABRI dan Brimob menyerbu wilayah Cihideung yang menjadi pusat komunitas Warsidi. Penyerbuan tersebut berlangsung hingga menjelang subuh. Bentrokan ini berujung pada tewasnya 246 penduduk sipil.</p><h3>Tak Pernah Dituntaskan, Kemana Perginya Keadilan?</h3><p>Upaya penyelesaian Tragedi Talangsari 1989 mulai serius dilakukan setelah Reformasi. Pada tahun 2001, korban mendesak Komnas HAM untuk menyelidiki kasus ini karena dianggap sebagai pelanggaran HAM berat berupa penyerangan terhadap warga sipil. Komnas HAM kemudian membentuk tim penyelidik yang bekerja melakukan pengumpulan data dan turun ke lapangan hingga tahun 2005. Hasil penyelidikan menyimpulkan adanya dugaan pelanggaran HAM berat, lalu laporan tersebut diserahkan kepada Kejaksaan Agung. Namun, proses hukum terhenti karena laporan itu dikembalikan dengan alasan belum memenuhi bukti formil dan materiil.</p><p>Pada tahun 2019, pemerintah menginisiasi deklarasi damai Talangsari yang berisi upaya penyelesaian non-yudisial melalui kompensasi pembangunan fasilitas umum. Namun, deklarasi ini ditolak oleh para korban karena dinilai tidak melibatkan mereka secara adil dan tidak menyentuh pertanggungjawaban atas pelanggaran HAM yang terjadi. Korban kemudian melaporkan hal tersebut ke Ombudsman RI dengan pendampingan organisasi HAM.</p><h3>Bagaimana Hasilnya hingga Saat Ini?</h3><p>Hasilnya tetap sama.</p><blockquote>Korban tetap tidak mendapatkan keadilan.</blockquote><p>Hingga kini, upaya negara dalam menangani Peristiwa Talangsari justru melukai rasa keadilan para korban, keluarga korban, dan masyarakat luas. Berbagai langkah penanganan yang dilakukan menunjukkan bahwa peristiwa Talangsari tidak diperlakukan sebagai kejahatan serius — akibat penyalahgunaan kekuasaan negara terhadap warganya sendiri — melainkan sebagai persoalan masa lalu yang cukup diredam tanpa adanya keadilan dan rasa aman bagi warganya.</p><p>Dalam pemerintahan Prabowo-Gibran, negara mendorong penyelesaian melalui mekanisme pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Namun, Amnesty International Indonesia (2026) menilai pendekatan ini berisiko menormalisasi impunitas apabila dijadikan pengganti proses hukum. Rekonsiliasi seharusnya diawali pengungkapan kebenaran dan fakta terkait kepada korban dan keluarga korban termasuk kepada publik.</p><h3>#MenolakLupa Menuntut Pertanggungjawaban Negara</h3><p>Peristiwa Talangsari 1989 menunjukkan bahwa negara benar benar kehilangan tata kelolanya hingga akhirnya merampas hak asasi warganya untuk menjalankan kepentingannya. Nelly Pinangkaan (2016) menegaskan bahwa prinsip <em>good governance</em> mensyaratkan transparansi, keterbukaan informasi, dan akuntabilitas sebagai bagian tak terpisahkan dari pemenuhan HAM dalam negara demokratis. Ketika negara tidak membuka kebenaran, menutup akses informasi publik, dan menghindari pertanggungjawaban, kegagalan tersebut tak lagi dapat dipahami sebagai persoalan administratif semata, melainkan sebagai bentuk pengkhianatan terhadap hak dasar warga negara.</p><p>Oleh karenanya, kami #MenolakLupa atas Peristiwa Talangsari 1989! Kami menuntut perbaikan tata kelola negara secara struktural. Sebagaimana dikemukakan Nelly Pinangkaan (2016), keterbukaan informasi berfungsi memastikan bahwa penyelenggaraan negara dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan. Hilangnya prinsip ini membuka ruang bagi penyalahgunaan kekuasaan sekaligus menormalisasikan pelanggaran HAM.</p><blockquote><strong>Tuntutan keadilan atas Talangsari 1989 tidak dapat dipisahkan dari kewajiban negara untuk menjalankan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan menjadikan HAM sebagai fondasi kesejahteraan publik.</strong></blockquote><h3>Referensi</h3><p><a href="https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/36-tahun-peristiwa-talangsari-negara-abai-dan-impunitas-berlanjut-hingga-kini/02/2025/">Amnesty International Indonesia. (2026). 36 Tahun Peristiwa Talangsari: Negara Abai dan Impunitas Berlanjut Hingga Kini</a></p><p><a href="https://www.kontras.org/backup/data/KERTAS_POSISI_TALANGSARI_2006.pdf">KontraS. (2006). KERTAS POSISI KONTRAS KASUS TALANGSARI 1989: Sebuah Kisah Tragis Yang Dilupakan</a></p><p><a href="https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexetsocietatis/article/view/18971/18530">Pinangkaan, N. (2016). Good Governance dan Hak Asasi Manusia dalam Keterbukaan Informasi. Lex et Societatis</a></p><p><a href="https://www.inilah.com/kronologi-peristiwa-talangsari-lampung-1989">Inilah. (2025). Kronologi Mengerikan Tragedi Talangsari 1989, Kasus Pelanggaran HAM Berat di Indonesia</a></p><p><a href="https://inca.ac.id/peristiwa-talangsari/">INCA. (2025). Peristiwa Talangsari: Konflik Sosial Berujung Kekerasan</a></p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=5b6293a49bdf" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Ilusi Independensi: Konflik Kepentingan Lewat Koneksi Paman]]></title>
            <link>https://medium.com/@gardaoposisi/ilusi-independensi-konflik-kepentingan-lewat-koneksi-paman-62114c777e9e?source=rss-243c37fee822------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/62114c777e9e</guid>
            <category><![CDATA[politics]]></category>
            <category><![CDATA[government]]></category>
            <category><![CDATA[conflict-of-interest]]></category>
            <category><![CDATA[indonesia]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Kajian dan Aksi Strategis BEM FIA UI]]></dc:creator>
            <pubDate>Fri, 06 Feb 2026 13:15:24 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-02-06T14:05:29.953Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*SVr9Itftaj3eoRbUyjt_qA.png" /><figcaption>Gambar: Garda Oposisi</figcaption></figure><h3>Siapa Thomas Djiwandono dan Bagaimana Alur Pengangkatannya sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia?</h3><p>Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui pengangkatan Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, yang merupakan keponakan dari Presiden Prabowo Subianto sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) periode 2026-2031 dalam Rapat Paripurna ke-12, setelah melalui uji kelayakan oleh Komisi XI. Pengangkatan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur BI berlangsung dalam tempo yang relatif singkat sehingga memicu perhatian publik. Prosesnya bermula pada 13 Januari 2026, ketika Juda Agung mengundurkan diri dari jabatannya, sehingga posisi Deputi Gubernur BI menjadi kosong. Pada 19 Januari 2026, BI secara resmi mengonfirmasi pengunduran diri tersebut. Pada tahap ini, mekanisme penggantian mulai berjalan di parlemen. Komisi XI DPR menerima Surat Presiden yang mengajukan tiga nama calon Deputi Gubernur BI, salah satunya Thomas Djiwandono, yang merupakan keponakan Presiden Prabowo Subianto. Tahapan seleksi kemudian dilanjutkan melalui uji kelayakan dan kepatutan yang selesai pada 26 Januari 2026. Setelah proses tersebut, Komisi XI DPR menyepakati Thomas Djiwandono menggantikan Juda Agung sebagai Deputi Gubernur BI untuk masa jabatan 2026-2031.</p><p>Sejak awal, perhatian publik didasari pada status Thomas yang merupakan keponakan Presiden Prabowo. Dalam konteks bank sentral, jabatan Deputi Gubernur bukan sekadar posisi administratif biasa. Jabatan tersebut merupakan bagian dari Dewan Gubernur yang memiliki peran strategis dalam menentukan arah kebijakan moneter serta menjaga stabilitas keuangan nasional. Hal ini yang membuat hubungan kekerabatan dengan Presiden tersebut secara wajar <strong>memunculkan pertanyaan publik mengenai independensi BI dan potensi konflik kepentingan dalam proses pengambilan keputusan ke depan.</strong></p><h3>Apakah Mundurnya Thomas dari Partai Merupakan Bentuk Independensi Seutuhnya?</h3><p>Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI) dan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang P2SK menyatakan kedudukan independen BI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, yang dimaknai bebas dari campur tangan pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini. Destry Damayanti, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, menegaskan bahwa bank sentral harus tetap independen agar kebijakan moneter kredibel dan bisa dipercaya pelaku ekonomi sebagai dasar pengambilan keputusan. Kebijakan moneter dipahami sebagai kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh BI untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang dilakukan antara lain melalui pengendalian jumlah uang beredar (JUB) dan suku bunga<em> (BI Rate/Repo Rate)</em> sebagaimana diatur dalam UU No. 3 Tahun 2004. Independensi bank sentral diperlukan agar kebijakan moneter tidak dikorbankan oleh kepentingan politik jangka pendek dan menjaga stabilitas ekonomi jangka panjang (Boediono, 2016).</p><p>Namun, prinsip independensi tersebut tidak bisa hanya dikritisi secara normatif dan kelembagaan. Independensi juga perlu dilihat dalam praktik, terutama dalam proses pengisian jabatan strategis di BI. Dalam konteks ini, independensi dikaitkan dengan latar belakang partai politik pejabat yang bersangkutan. Per 31 Desember 2025 Thomas mengundurkan diri dari Gerindra dan menegaskan langkah tersebut sebagai komitmen untuk bersikap independen. Meski secara normatif pengunduran diri tersebut mengakhiri hubungan formal dengan partai politik, sejumlah pihak — termasuk Mohammad Faisal yang merupakan Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics Indonesia — menilai bahwa pengangkatan Thomas mengancam independensi BI, terutama karena relasi personalnya dengan Presiden Prabowo.</p><h3>Sebenarnya, Apa yang Dimaksud dengan <em>“Conflict of Interest” </em>?</h3><p>Kondisi yang disebutkan sebelumnya kemudian menempatkan isu konflik kepentingan sebagai kerangka analisis yang relevan. Konflik kepentingan atau sering kali disebut sebagai <em>conflict of interest</em> sebenarnya memiliki definisi yang abu-abu. Dalam artikel oleh Carlo, E. (2013), dijelaskan bahwa sebagaimana dikemukakan oleh Kumpan dan Leyens (2008), regulasi modern seperti <em>UK Companies Act 2006</em> pernah mengatur konflik kepentingan secara cukup rinci, tetapi tidak pernah memberikan definisi umum yang tegas mengenai apa yang dimaksud dengan konflik kepentingan. Alih-alih merumuskan pengertian konseptual, pembahasan yang ada justru lebih menitikberatkan pada pendekatan dan mekanisme hukum untuk mencegah atau menyelesaikan bentuk-bentuk konflik kepentingan tertentu.</p><p>Namun, OECD (2003); Resnik (1998) dalam Carlo, E., (2013), mendefinisikan konflik kepentingan sebagai kondisi ketika kepentingan pribadi seorang pejabat publik berpotensi memengaruhi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab publiknya. Disebutkan bahwa konflik kepentingan mencakup tiga unsur utama, yaitu kepentingan publik sebagai kepentingan primer, adanya kepentingan pribadi sebagai kepentingan sekunder, serta kemungkinan pengaruh tidak patut dari kepentingan sekunder terhadap pengambilan keputusan. Konflik kepentingan dapat muncul dalam bentuk aktual, potensial, maupun yang tampak atau dirasakan.</p><p>Ketidakjelasan definisi konflik kepentingan tersebut menunjukkan bahwa konsep ini lebih dipahami sebagai persoalan situasional daripada konsep normatif yang tunggal. Diperlukan adanya upaya mengidentifikasi kondisi yang berpotensi mengganggu objektivitas serta memastikan adanya mekanisme pencegahan dan pengendalian yang memadai. Pendekatan ini harus menempatkan transparansi, akuntabilitas, dan imparsialitas sebagai prinsip kunci dalam menjaga integritas pejabat publik, sekaligus mencegah agar kepentingan pribadi tidak mendominasi kepentingan publik yang seharusnya menjadi prioritas utama.</p><h3>Hubungan Seperti Apa yang Termasuk dalam Kategori Konflik Kepentingan?</h3><p>Contoh yang kerap dijadikan rujukan dalam persoalan konflik kepentingan adalah seorang pejabat publik memiliki hubungan keluarga atau afiliasi politik dengan pihak yang berkepentingan terhadap kebijakan ataupun keputusan yang sedang ia tangani. Meskipun keputusan diambil melalui prosedur yang formal, konflik kepentingan berpotensi muncul apabila pejabat tersebut terlibat dalam pembahasan atau pengambilan keputusan strategis tanpa adanya batasan yang jelas. OECD (2005) dan World Bank (2020) menekankan bahwa konflik kepentingan berbahaya bukan hanya karena berpotensi menghasilkan kebijakan yang bias, tetapi juga karena dapat merusak legitimasi institusi dan menggerus kepercayaan publik, terutama kepada lembaga independen yang seharusnya bebas dari keberpihakan. Dampak ini dapat terjadi bahkan ketika tidak ditemukan bukti penyalahgunaan wewenang secara langsung. UNODC (2020) menjelaskan bahwa konflik kepentingan juga dapat bekerja melalui jalur pengaruh informal, seperti gestur halus, komunikasi nonformal, atau ekspektasi tidak tertulis yang muncul akibat relasi personal. Dalam kondisi seperti ini, konflik kepentingan sering kali tidak tercermin dalam hal yang resmi, tetapi melalui arah kebijakan yang cenderung menguntungkan pihak tertentu secara implisit. Hal ini lah yang membuat konflik kepentingan dipahami sebagai kondisi berisiko yang perlu dicegah dan dikelola sejak awal, bukan semata-mata ditindak setelah pelanggaran terjadi.</p><p>Begitu sebaliknya, tidak semua relasi pribadi atau afiliasi secara otomatis dapat disebut sebagai konflik kepentingan. Hubungan keluarga, politik, maupun profesional baru menjadi masalah ketika relasi tersebut berhubungan dengan kewenangan jabatan dan tidak dikelola melalui mekanisme pencegahan yang memadai. OECD (2005) menegaskan bahwa konflik kepentingan pada dasarnya dapat dicegah atau dikelola, terutama melalui tiga instrumen utama, yakni transparansi atau pengungkapan kepentingan<em> (disclosure)</em>, pembatasan peran atau penarikan diri dari proses pengambilan keputusan <em>(recusal)</em>, serta pengawasan institusional yang efektif.</p><p>Sebagai contoh, seorang pejabat publik dapat saja memiliki relasi tertentu. Namun ketika muncul kebijakan yang berpotensi berkaitan dengan relasi tersebut, pejabat yang bersangkutan secara terbuka menyatakan keterkaitannya, tidak terlibat dalam pembahasan maupun pengambilan keputusan, dan memastikan seluruh proses berjalan melalui mekanisme resmi institusi. Dalam kasus seperti ini, relasi pribadi tidak masuk ke dalam ruang keputusan, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai konflik kepentingan. World Bank (2020) menyebut praktik semacam ini sebagai manajemen konflik kepentingan yang efektif, karena tujuannya bukan menghilangkan relasi yang tidak memiliki kepentingan dalam mandatnya, melainkan mencegah relasi tersebut mempengaruhi keputusan publik.</p><h3>Lantas, Mengapa Kasus Thomas Djiwandono Berkaitan Erat dengan Konflik Kepentingan?</h3><p>Konflik kepentingan tidak hanya diarahkan pada tindakan penyalahgunaan kewenangan yang nyata, tetapi juga pada kondisi struktural yang berpotensi mengganggu objektivitas pejabat publik. Boyce &amp; Davids (2009) menekankan bahwa konflik kepentingan dapat muncul ketika seorang pejabat memiliki kepentingan privat yang secara inheren bermasalah <em>(problematic private interests)</em>, yakni kepentingan-kepentingan yang karena sifatnya berisiko tinggi dan dapat menimbulkan benturan dengan kewajiban publik. Kepentingan privat yang dimaksud tidak terbatas pada keuntungan finansial, ini juga mencakup hubungan keluarga, keterlibatan politik, relasi personal, serta afiliasi organisasi yang dapat memengaruhi, atau setidaknya dipersepsikan memengaruhi, pengambilan keputusan.</p><p>Konsep <em>problematic private interests</em> merujuk pada jenis kepentingan privat yang menempatkan pejabat publik dalam posisi “melayani dua kepentingan” sekaligus. Boyce &amp; Davids mengelompokkan kepentingan tersebut ke dalam beberapa kategori utama, antara lain keterlibatan dalam pekerjaan atau bisnis di luar jabatan publik, hubungan pasca-jabatan, keterlibatan dalam aktivitas politik atau kewargaan, serta relasi personal seperti hubungan keluarga dan kedekatan dengan kolega atau mitra. Kepentingan-kepentingan ini dianggap bermasalah karena berpotensi menggerus prinsip imparsialitas dan independensi yang seharusnya melekat pada jabatan publik. Situasi ini yang juga membuat konflik kepentingan dapat termanifestasi dalam berbagai bentuk.</p><p>Boyce &amp; Davids turut mengidentifikasi pola seperti <em>preferential treatment, self-dealing, dan abuse of office</em>, yaitu ketika kewenangan publik digunakan untuk memberikan perlakuan istimewa atau keuntungan kepada pihak-pihak tertentu yang memiliki hubungan pribadi, politik, atau ekonomi dengan pejabat yang bersangkutan. Namun demikian, mereka juga menegaskan bahwa keberadaan konflik kepentingan tidak selalu mensyaratkan adanya tindakan nyata. Di sinilah aspek persepsi publik menjadi krusial, di mana standar <em>reasonable person</em> digunakan untuk menilai apakah dari sudut pandang pihak ketiga yang rasional, terdapat alasan wajar untuk meragukan netralitas dan integritas proses pengambilan keputusan.</p><p>Temuan ini menjadi relevan dengan kasus Thomas Djiwandono, ketika bertemunya beberapa lapis<em> problematic private interests </em>dalam satu figure–dirinya. <strong>Pertama,</strong> dirinya yang merupakan keponakan dari Presiden Republik Indonesia menempatkannya dalam lingkar kekuasaan politik yang kuat. <strong>Kedua,</strong> riwayat keterlibatannya sebagai Bendahara Umum Partai Gerindra menunjukkan kedekatan dan loyalitas partisan terhadap partai politik yang saat ini memegang kekuasaan pemerintahan. <strong>Ketiga,</strong> posisi barunya sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia yang menempatkannya pada jabatan strategis di lembaga yang secara normatif dituntut independen dari pengaruh politik dan kepentingan kekuasaan. Kombinasi antara hubungan keluarga, keterlibatan politik, dan jabatan publik strategis tersebut menciptakan kondisi konflik kepentingan secara struktural. Dalam perspektif Boyce &amp; Davids, <strong>situasi ini sudah cukup untuk memunculkan konflik kepentingan,</strong> terlepas dari ada atau tidaknya pelanggaran hukum yang terbukti. Bahkan jika yang bersangkutan menyatakan mampu bertindak objektif, fakta-fakta tersebut dapat menimbulkan persepsi bahwa keputusan yang diambil berpotensi tidak sepenuhnya imparsial adalah wajar di mata publik.</p><h3>Konflik Kepentingan dalam Sektor Publik: Etis atau Tidak?</h3><p>Konflik kepentingan dalam sektor publik pada dasarnya bersifat salah secara moral <em>(prima facie wrong)</em>, dan dalam kebanyakan kasus menjadi salah secara keseluruhan <em>(all things considered)</em> apabila konflik tersebut sebenarnya dapat dihindari tetapi tetap dibiarkan terjadi. Carson, T., (1994) menyebutkan bahwa konflik kepentingan dipahami sebagai situasi di mana benturan kepentingan tersebut menyulitkan atau menghambat seorang pejabat dalam menjalankan tugas resmi atau fidusia jabatannya secara loyal. Carson mendefinisikan konflik kepentingan sebagai kondisi ketika seorang pejabat menghadapi kesulitan menjalankan kewajibannya karena adanya benturan nyata atau potensial antara kepentingan pribadinya dan kepentingan pihak yang ia layani, seperti warga negara atau lembaga publik.</p><p>Konflik kepentingan dinilai salah secara moral karena beberapa alasan. <strong>Pertama,</strong> jika konflik tersebut menyebabkan pejabat gagal menjalankan tugasnya, maka organisasi publik dirugikan dan tujuan-tujuan moral yang sah, seperti pelayanan publik dan keadilan, ikut terganggu. <strong>Kedua,</strong> dengan menerima jabatan publik, seorang pejabat secara implisit berjanji untuk menjalankan tugasnya dengan baik; membiarkan konflik kepentingan berarti melanggar janji dan kepercayaan tersebut. <strong>Ketiga,</strong> konflik kepentingan sulit disembunyikan dan keberadaannya dapat merusak kepercayaan publik, menciptakan kecemburuan, serta mencoreng reputasi pejabat maupun institusi yang diwakilinya. Karena itu, Carson menyimpulkan adanya presumpsi moral yang kuat terhadap konflik kepentingan yang dapat dihindari dan menghambat pelaksanaan tugas.</p><p>Dalam konteks pejabat publik, Carson menegaskan bahwa dalam pemerintahan non-tirani, pejabat memiliki kewajiban moral awal<em> (prima facie duty)</em> untuk menghindari konflik kepentingan. Apabila membiarkannya, pejabat tersebut menghambat lembaga pemerintah menjalankan fungsinya dan pada akhirnya merugikan kepentingan umum. Bahkan dari sudut pandang <em>libertarian </em>yang kritis terhadap peran negara, Carson berpendapat bahwa selama lembaga pemerintah menyediakan barang dan jasa yang berguna bagi masyarakat, pejabat yang menjalankan tugasnya dengan baik tetap berkontribusi pada kesejahteraan publik. Oleh karena itu, konflik kepentingan di sektor publik umumnya berarti mengorbankan kepentingan umum demi kepentingan pribadi atau kelompok, sehingga secara moral tidak dapat dibenarkan. Carson juga membedakan konflik kepentingan yang tak terelakkan dan yang dapat dihindari. Konflik yang tak terelakkan muncul karena struktur sistem atau profesi, sehingga sulit dihapus tanpa mengundurkan diri dari jabatan. Dalam kasus ini, situasi pejabat bermasalah secara moral dan harus dikelola, misalnya melalui pengungkapan atau pengaturan ulang kewenangan. Sebaliknya, konflik kepentingan yang dapat dihindari muncul akibat tindakan sukarela pejabat, seperti menerima suap, mengarahkan keputusan kepada kepentingan keluarga, atau tetap mengambil keputusan yang menyangkut kepentingannya sendiri meskipun tersedia opsi untuk menghindar. Untuk jenis inilah Carson menegaskan bahwa membiarkan diri berada dalam konflik kepentingan merupakan tindakan yang salah secara moral.</p><p>Berdasarkan argumen tersebut, pejabat publik secara etis seharusnya menghilangkan konflik kepentingan bila memungkinkan, misalnya dengan mengundurkan diri dari pengambilan keputusan tertentu atau menyerahkannya kepada pihak lain yang netral. Jika konflik tidak dapat dihapus tanpa meninggalkan jabatan, pejabat wajib mengungkapkannya kepada pihak yang berkepentingan dan mencari pengaturan yang adil. Bahkan jika keputusan yang diambil ternyata objektif dan benar, kegagalan untuk melaporkan konflik tetap dinilai salah secara moral karena pejabat tersebut secara sadar mengambil risiko gagal menjalankan tugas jabatannya.</p><h3>Kemudian, Apa Dampaknya bagi Pemerintah?</h3><p>Belajar dari satu artikel yang ditulis oleh Madina Nauryzbek &amp; Baurzhan Bokayev (2025), yang menegaskan bahwa konflik kepentingan tidak lagi dipahami hanya sebagai pelanggaran hukum atau perilaku koruptif, melainkan sebagai situasi risiko yang dapat mengganggu objektivitas dari pejabat publik dalam menjalankan kewenangannya. Konflik kepentingan dapat muncul ketika kepentingan pribadi, relasi, atau afiliasi tertentu berada pada posisi yang berpotensi mempengaruhi atau setidaknya tampak mempengaruhi keputusan publik. Sebabnya, kesadaran akan adanya konflik kepentingan saja sudah cukup untuk memunculkan keraguan terhadap integritas pejabat dan legitimasi keputusan negara. Dengan kata lain, konflik kepentingan pertama-tama bekerja pada ranah persepsi dan kepercayaan, jauh sebelum menjelma menjadi pelanggaran nyata.</p><p>Dampak paling awal dan mendasar dari konflik kepentingan dalam pemerintahan adalah turunnya kepercayaan publik. Ketika masyarakat menilai bahwa keputusan negara diambil dalam lingkungan relasi atau kepentingan tertentu, kebijakan publik kehilangan daya legitimasinya. Madina Nauryzbek &amp; Baurzhan Bokayev menunjukkan bahwa konflik kepentingan sering berada dalam ketidakpastian antara etika dan hukum, yaitu tidak selalu ilegal, tetapi cukup untuk melemahkan kredibilitas institusi. Dalam konteks ini, konflik kepentingan juga berfungsi sebagai faktor risiko korupsi, karena ruang diskresi yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik dapat bergeser ke arah kepentingan privat jika tidak dikelola secara memadai.</p><p>Lebih jauh, konflik kepentingan berdampak sistemik terhadap kualitas tata kelola dan budaya integritas pemerintahan. Madina Nauryzbek &amp; Baurzhan Bokayev menegaskan bahwa pendekatan berbasis kepatuhan yang menitikberatkan pada aturan dan sanksi, tidak selalu efektif apabila konflik kepentingan dipahami ambigu. Ketika konsepnya tidak jelas, aparatur cenderung memperlakukan regulasi sebagai formalitas administratif, bukan sebagai pedoman etika. Artikel mencatat bahwa ketidakjelasan ini justru melemahkan implementasi kebijakan integritas, membuka ruang bagi praktik informal, dan menyulitkan pengawasan dijalankan secara konsisten. Akibatnya, muncul risiko normalisasi perilaku tidak etis, di mana relasi dan afiliasi dianggap wajar selama tidak melanggar hukum secara eksplisit.</p><p>Berangkat dari hal tersebut, konflik kepentingan perlu dipahami sebagai persoalan tata kelola, bukan hanya isu personal pejabat. Dampaknya tidak berhenti pada satu orang saja, tetapi merambat pada legitimasi kebijakan, efektivitas pemerintahan, dan kepercayaan publik terhadap negara. Sejalan dengan yang dituliskan Madina Nauryzbek &amp; Baurzhan Bokayev juga bahwa ditekankan penegasan nilai integritas, transparansi relasi, serta pembatasan peran yang jelas. Tanpa itu, klaim profesionalisme atau independensi personal tidak cukup untuk mencegah kerusakan yang ditimbulkan oleh konflik kepentingan dalam pemerintahan.</p><h3>Apakah Klaim Independensi Cukup untuk Menyelesaikan Konflik Kepentingan yang Berpotensi Terjadi?</h3><p>Klaim independensi tidak cukup untuk meniadakan konflik kepentingan karena, sebagaimana ditegaskan Douglas C. North (1990), perilaku pejabat publik dibentuk oleh institusi sebagai <em>rules of the game</em> yang mengatur insentif dan batasan tindakan. Independensi tidak melekat pada individu, justru ditentukan oleh institusional, aturan formal, norma informal, dan struktur insentif yang memiliki pengaruh terhadap proses pengambilan keputusan. Independensi dipahami dalam dua jenis yaitu secara <em>de jure</em> dan <em>de facto</em> (Cukierman, 1992). Independensi <em>de jure </em>artinya jaminan formal dalam peraturan perundang-undangan, misalnya ketentuan yang melarang intervensi pemerintah terhadap kebijakan bank sentral dan menjamin masa jabatan tertentu bagi pejabatnya. Sementara itu, independensi <em>de facto</em> berarti sejauh mana independensi tersebut benar-benar dijalankan dalam praktik pengambilan keputusan. Klaim independensi yang hanya bersifat <em>de jure</em> tidak otomatis menjamin bebasnya kebijakan dari pengaruh luar, terutama ketika pejabat memiliki kedekatan politik, relasi personal, atau kepentingan lain yang dapat memengaruhi keputusan secara tidak langsung.</p><p>Dalam kerangka ini, konflik kepentingan tidak dihapus oleh pengakuan independensi karena ia dinilai secara objektif dari posisi struktural, bukan dari niat subjektif atau kepatuhan hukum saja. Hal ini cukup untuk mengatakan bahwa klaim independensi tidak serta merta menghilangkan konflik kepentingan. Konflik kepentingan justru dapat muncul dari sistem yang melemahkan independensi dalam praktiknya. Oleh karena itu, penyelesaiannya tidak cukup hanya pengakuan independensi dengan keluar dari partai politik, lalu kemudian menduduki jabatan strategis. Persoalan ini harus diselesaikan melalui pengaturan dan pengawasan institusional agar independensi benar-benar berjalan, bukan hanya ada sebagai formalitas belaka.</p><h3>Kesimpulan</h3><p>Pada akhirnya, persoalan utama dalam kasus ini bukan semata-mata mengenai sah atau tidaknya pengangkatan Thomas Djiwandono secara hukum, maupun klaim personal mengenai komitmen untuk menjaga independensi. Permasalahan yang lebih substantif terletak pada potensi konflik kepentingan yang muncul dari relasi kekuasaan serta desain sistem kelembagaan itu sendiri.</p><blockquote>Pengunduran diri dari partai politik dan pernyataan independensi tidak secara otomatis menutup ruang pengaruh maupun bias, terutama ketika jabatan strategis diisi oleh pejabat yang memiliki kedekatan personal sebagai keponakan Presiden.</blockquote><p>Oleh karena itu, upaya menjaga independensi BI tidak dapat bergantung pada klaim individu semata, melainkan harus ditopang oleh pengaturan kelembagaan dan mekanisme pengawasan yang jelas agar potensi konflik kepentingan dapat benar-benar dicegah.</p><h3>Referensi</h3><p>Carson, T. L. (1994). Conflicts of interest. <em>Journal of Business Ethics, 13</em>(5), 387–404. Diakses dari <a href="https://www.jstor.org/stable/25072542">https://www.jstor.org/stable/25072542</a></p><p>Emiliano Di Carlo (2013) How Much Is Really Known About the Meaning of the Term “Conflict of Interest”?, International Journal of Public Administration, 36:12, 884–896, DOI: 10.1080/01900692.2013.794429</p><p>Gordon Boyce &amp; Cindy Davids (2009) Conflict of Interest in Policing and the Public Sector, Public Management Review, 11:5, 601–640, DOI: 10.1080/14719030902798255</p><p>Nauryzbek, M., &amp; Bokayev, B. (2025). <em>Navigating conflict of interest in public service: lessons from Kazakhstan.</em> Frontiers. Diakses melalui <a href="https://doi.org/10.3389/fpos.2025.1640250">https://doi.org/10.3389/fpos.2025.1640250</a></p><p>OECD. (2005). <em>Managing Conflict of Interest in the Public Sector: A Toolkit</em>. OECD Publishing. Diakses melalui <a href="https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2005/08/managing-conflict-of-interest-in-the-public-sector_g1gh5807/9789264018242-en.pdf">https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2005/08/managing-conflict-of-interest-in-the-public-sector_g1gh5807/9789264018242-en.pdf</a></p><p>Suara. (2026). Kronologi Thomas Djiwandono Masuk BI: Dari Bendahara Gerindra, Wamenkeu, hingga Deputi Gubernur. Diakses melalui <a href="https://www.suara.com/bisnis/2026/01/28/170810/kronologi-thomas-djiwandono-masuk-bi-dari-bendahara-gerindra-wamenkeu-hingga-deputi-gubernur">https://www.suara.com/bisnis/2026/01/28/170810/kronologi-thomas-djiwandono-masuk-bi-dari-bendahara-gerindra-wamenkeu-hingga-deputi-gubernur</a></p><p>KOMPAS. (2026). Thomas Djiwandono Diusulkan Jadi Deputi Gubernur BI. Diakses melalui <a href="https://www.kompas.id/artikel/thomas-djiwandono-diusulkan-jadi-deputi-gubernur-bi">https://www.kompas.id/artikel/thomas-djiwandono-diusulkan-jadi-deputi-gubernur-bi</a></p><p>UNODC. (2020). <em>Preventing and Managing Conflicts of Interest in the Public Sector: Good Practices Guide</em>. UNODC. Diakses melalui <a href="https://www.unodc.org/documents/corruption/Publications/2020/Preventing-and-Managing-Conflicts-of-Interest-in-the-Public-Sector-Good-Practices-Guide.pdf">https://www.unodc.org/documents/corruption/Publications/2020/Preventing-and-Managing-Conflicts-of-Interest-in-the-Public-Sector-Good-Practices-Guide.pdf</a></p><p>World Bank Group. (2020). <em>Preventing and Managing Conflicts of Interest in the Public Sector: Good Practices Guide</em>. World Bank. Diakses melalui <a href="https://documents1.worldbank.org/curated/en/950091599837673013/pdf/Preventing-and-Managing-Conflicts-of-Interest-in-the-Public-Sector-Good-Practices-Guide.pdf">https://documents1.worldbank.org/curated/en/950091599837673013/pdf/Preventing-and-Managing-Conflicts-of-Interest-in-the-Public-Sector-Good-Practices-Guide.pdf</a></p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=62114c777e9e" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Ada Apa Dengan MBG?]]></title>
            <link>https://medium.com/@gardaoposisi/ada-apa-dengan-mbg-indonesia-b2b9ae9d0176?source=rss-243c37fee822------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/b2b9ae9d0176</guid>
            <dc:creator><![CDATA[Kajian dan Aksi Strategis BEM FIA UI]]></dc:creator>
            <pubDate>Sat, 29 Nov 2025 14:59:03 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2025-11-29T15:05:27.636Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/900/1*pXQ1j0rNLtX80GWR5lhGzg.webp" /><figcaption>Sumber: Merdeka.com</figcaption></figure><h3>Tren Keracunan Massal Makan Bergizi Gratis</h3><p>Hampir satu tahun–sejak Januari hingga akhir Oktober 2025, program yang diusung pasangan presiden dan wakil presiden, Prabowo-Gibran, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah memakan banyak korban keracunan. Berbagai kasus ditemukan di berbagai daerah dengan angka yang berbeda-beda. Merujuk pada Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), kasus keracunan massal Makan Bergizi Gratis (MBG) sejak Januari 2025 hingga akhir Oktober 2025 sudah mencapai 16.109 kasus yang tersebar di berbagai daerah. Dalam laporan Tempo (2025a), data JPPI juga menunjukkan lima provinsi dengan kasus keracunan paling banyak di antaranya, Jawa Barat dengan 2.012 kasus, Daerah Istimewa Yogyakarta dengan 1.047 kasus, Jawa Tengah dengan 722 kasus, Bengkulu dengan 539 kasus, dan Sulawesi Tengah dengan 446 kasus.</p><p>Peningkatan angka tersebut menunjukkan bahwa kasus keracunan MBG telah menjadi tragedi yang sangat besar dalam sektor pendidikan. Pemerintah terus mengatakan bahwa akan dilakukannya evaluasi atas kasus yang terjadi ini. Namun, alih-alih mengevaluasi yang signifikan sebagaimana yang sempat dijanjikan, situasi di lapangan justru menunjukkan bahwa belum ada langkah korektif yang nyata, baik dalam aspek pengawasan, transparansi, maupun perlindungan bagi peserta didik sebagai kelompok penerima manfaat utama program ini.</p><p>Maraknya kasus keracunan ini tentu memicu respons publik, khususnya para orang tua murid, yang mulai khawatir dan berpendapat bahwa sebaiknya program ini dialihkan pada perbaikan signifikan pada sektor pendidikan yang jauh lebih dibutuhkan. Orang tua juga mempertanyakan kandungan gizi yang ada dalam MBG karena berdasarkan pada laporan BBC (2025), banyak orang tua yang mengeluhkan menu MBG yang ternyata merupakan <em>junk food </em>yang bahkan tidak diketahui takaran dan standar gizinya. Sementara di sisi lain, pemerintah terus mengatakan bahwa program ini dirancang untuk meningkatkan gizi pelajar sekaligus memperkuat kualitas pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa program yang digadang-gadangkan akan memberi manfaat, ribuan peserta didik justru mengalami keracunan dan hal ini menjadi alarm keras bahwa terdapat persoalan serius dalam tata kelola pangan, mulai dari aspek pengadaan bahan makanan, proses pengolahan, distribusi, hingga pengawasan.</p><h3>Apa Penyebab Tren Keracunan Tersebut?</h3><p>Berdasarkan penemuan dari aktor-aktor yang ahli dalam bidang kesehatan, setidaknya ditemukan kurang lebih sebanyak lima penyebab terjadinya keracunan massal atas MBG. Menurut pakar kesehatan masyarakat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Dr. dr. Merita Arini, MMR, MBG merupakan program yang pada dasarnya berpotensi dilanjutkan. Banyak penelitian membuktikan bahwa program makan siang di sekolah berdampak positif terhadap kontrol nutrisi, kebersihan, kehadiran siswa, serta prestasi akademik. Namun, munculnya ribuan kasus keracunan memperlihatkan bahwa ada banyak aspek pelaksanaan yang belum siap dan harus segera dibenahi. Dr. Merita menjelaskan bahwa penyebab utama keracunan massal biasanya bukan karena makanan sengaja diracuni, melainkan akibat kontaminasi. Kontaminasi dapat berasal dari bakteri, virus, jamur, atau parasit yang menempel pada makanan, peralatan, atau wadah distribusi. Risiko kontaminasi juga meningkat apabila bahan pangan tidak segar, terutama produk hewani seperti ikan atau kerang yang terlalu lama disimpan karena dapat menghasilkan zat beracun seperti histamin. Karena itu, rangkaian pengadaan pangan harus dilakukan dengan sangat ketat, mulai dari pemilihan bahan yang segar, pengolahan yang higienis, penggunaan alat yang steril, hingga jalur distribusi yang tidak terlalu panjang agar kualitas makanan tetap terjaga.</p><p>Pada waktu yang sama, Guru Besar sekaligus Direktur Pascasarjana Universitas YARSI dan Adjunct Professor Griffith University, Prof. Tjandra Yoga Aditama, menjelaskan bahwa keracunan makanan memiliki lima kelompok penyebab utama berdasarkan kajian World Health Organization (WHO). Kelompok pertama adalah bakteri, seperti Salmonella, Campylobacter, Escherichia coli, Listeria, dan Vibrio cholerae. Kelompok kedua berasal dari virus seperti Norovirus dan Hepatitis A. Kelompok ketiga adalah parasit seperti trematoda dan cacing pita seperti Echinococcus dan Taenia, serta parasit lain seperti Ascaris, Cryptosporidium, Entamoeba histolytica, dan Giardia yang dapat masuk melalui air atau tanah yang tercemar. Kelompok keempat adalah prion, meskipun kasusnya jarang, misalnya pada penyakit Bovine Spongiform Encephalopathy. Kelompok kelima adalah kontaminasi bahan kimia, seperti logam berat termasuk timbal, kadmium, dan merkuri, polutan organik persisten seperti dioksin dan PCB, serta berbagai toksin alami seperti mikotoksin, aflatoksin, dan marine biotoxin.</p><p>Prof. Tjandra menegaskan bahwa penjelasan tersebut bukan berarti seluruh faktor itu menjadi penyebab langsung kasus keracunan MBG, tetapi daftar ini penting untuk meningkatkan kewaspadaan dan memastikan proses penelusuran penyebab dilaksanakan dengan standar ilmiah yang tepat.</p><h3>Pengawasan dan Kandungan Gizi yang Dipertanyakan</h3><p>Analisis yang dilakukan oleh CISDI menunjukkan bahwa salah satu penyebab utama terjadinya kasus keracunan dalam program MBG adalah belum optimalnya penerapan standar keamanan pangan yang seharusnya berjalan ketat. Salah satu standar yang belum terimplementasi dengan baik adalah Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP), yaitu sistem manajemen risiko yang mengatur keamanan pangan di setiap tahap, mulai dari pengadaan bahan mentah, proses produksi, hingga distribusi makanan kepada peserta didik. Menurut CISDI, ketidaksiapan ini menyebabkan rentannya makanan terhadap risiko kontaminasi. Peneliti CISDI menegaskan bahwa penerapan standar keamanan pangan yang belum optimal, ditambah dengan ketidakjelasan pengaturan keamanan pangan dalam petunjuk teknis MBG, merupakan masalah mendesak yang harus segera diperbaiki oleh Badan Gizi Nasional demi memastikan kualitas pangan yang aman bagi pelajar.</p><p>Selain persoalan standar keamanan pangan, CISDI juga menyoroti tingginya penggunaan produk makanan ultra-olahan (ultra-processed food) dalam menu MBG. Dalam kajian yang dilakukan, ditemukan bahwa 45 persen sampel menu MBG mengandung makanan tinggi gula, garam, dan lemak. Temuan ini termasuk adanya susu kemasan berperisa dengan kadar gula tinggi, yang sebenarnya tidak sesuai dengan pedoman gizi Kementerian Kesehatan. Peneliti CISDI menjelaskan bahwa masuknya produk pangan ultra-olahan dalam menu MBG bertentangan dengan amanat PP No. 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan. Pasal 200 dalam regulasi tersebut memberikan tanggung jawab kepada pemerintah pusat untuk membatasi konsumsi gula, garam, dan lemak, sekaligus mengatur ambang batas kandungan GGL serta mengendalikan iklan, promosi, maupun sponsor produk-produk tersebut.</p><p>CISDI bersama koalisi masyarakat sipil telah menyuarakan kritik terhadap keputusan Badan Gizi Nasional (BGN) yang memasukkan pangan ultra-olahan ke dalam menu MBG. Berdasarkan informasi yang dipublikasikan BGN, sejumlah menu di berbagai sekolah diketahui masih menggunakan sereal instan, biskuit kering, susu kemasan berperisa, dan berbagai produk serupa yang digabungkan dengan telur rebus, roti, kurma, kue fortifikasi, ataupun buah. Perlu diketahui bahwa penggunaan pangan ultra-olahan yang tinggi gula justru berpotensi berlawanan dengan tujuan utama MBG. Alih-alih meningkatkan status gizi peserta didik, konsumsi rutin produk tersebut dalam jangka panjang dapat memicu masalah kesehatan baru seperti kelebihan berat badan dan obesitas pada anak dan remaja.</p><h3>Negara Lain Juga Memiliki Program Serupa, tapi Mereka Berhasil</h3><p>Indonesia bukan satu-satunya negara yang memiliki program makan bergizi gratis. DI luar dari konteks kegagalan MBG di Indonesia, banyak negara lain yang juga sudah menerapkan program serupa. Melihat Brasil, India, Finlandia, Jepang, hingga Amerika Serikat, program ini sebenarnya sudah terbukti menjadi alat yang efektif untuk mengentaskan malnutrisi, berperan dalam peningkatan partisipasi sekolah, serta mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi, dengan implementasi yang terstruktur, terintegrasi dalam sistem pendidikan dan kesehatan, meningkatkan nutrisi anak, meningkatkan kehadiran anak di sekolah, serta menghasilkan dampak ekonomi lokal (Sidaner et al., 2013; Natekar et al., 2022; Tikkanen &amp; Urho, 2009 dalam Suprapto et al., 2025). Dalam penelitian yang dilakukan Suprapto et al. tersebut juga ditekankan bahwa pengimplementasian program di negara-negara tersebut sudah berdasarkan pada kerangka hukum yang jelas, standar gizi yang sesuai, dan monitoring system yang kuat untuk memastikan efektivitas jangka panjang dan akuntabilitas publik. Sementara di Indonesia, masih terdapat fragmentasi dalam intervensi gizinya, dan masih menghadapi miskoordinasi sehingga menghambat hasil, terutama di tengah ketidakamanan pangan dan kemiskinan yang terus berlanjut.</p><p>Tabel berikut menunjukkan pemerintah Jepang, Brazil, dan AS benar-benar memandang gizi anak sebagai prioritas nasional, bukan hanya alat politik. Mereka merencanakan jauh ke depan sebelum program benar-benar dijalankan dengan memastikan bahwa setiap sektor yang dibutuhkan dan setiap daerah harus siap.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*HVSbfvw64c5Yn3K43zLE1A.jpeg" /></figure><h3>Melihat Jepang sebagai Tolok Ukur</h3><p>Belajar dari Jepang yang memiliki program dengan konsep makan siang bergizi untuk anak-anak sekolah — serupa dengan program MBG — Kyushoku. Melihat sejarahnya, program ini pertama kali dijalankan pada tahun 1889 oleh pemerintah Jepang untuk mengatasi masalah gizi pada anak-anak dan berfokus pada anak-anak yang berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi kurang mampu saat itu. Kemudian seiring berkembangnya Kyushoku, pada tahun 1946, pemerintah Jepang menjadikan program ini sebagai kebijakan sosial yang tidak hanya menargetkan anak-anak dari keluarga ekonomi kurang mampu, tetapi juga seluruh anak-anak dari berbagai latar belakang.</p><p>Pada tahun 1949, pemerintah Jepang mengesahkan Undang-Undang Dewan Kesehatan dan Pendidikan Jasmani serta Dewan Subkomite Makan Siang Sekolah dibentuk, karena hal ini program Kyushoku semakin mendapatkan dukungan masyarakat secara bertahap. Pada tahun 1954, Undang-Undang Makan Siang Sekolah disahkan, ini membuat pelaksanaan program Kyushoku diatur oleh hukum yang jelas. Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa Kyushoku bukan hanya program penyedia makan bergizi, melainkan juga menjadi bagian dari pendidikan itu sendiri. Adanya tren penurunan kekuatan fisik pada anak-anak di Jepang pada tahun 2004 mengakibatkan dibentuknya sistem guru diet dan gizi, kemudian disusul oleh pengesahan Undang-Undang Dasar Shokuiku dan &quot;pendidikan pangan&quot; mulai dipromosikan di seluruh Jepang secara sistematis dan komprehensif. Tahun 2006, rencana promosi untuk Shokuiku untuk mempopulerkan pendidikan pangan mulai diberlakukan serta memanfaatkan Kyushoku sebagai bahan ajar di sekolah.</p><p>Selain menyebutkan bahwa Kyushoku tidak hanya sebatas program penyediaan makan bergizi melainkan juga bagian dari pendidikan, Undang-Undang Makan Siang Sekolah tahun 1954 Pasal 2 juga menciptakan dasar bagi penyelenggaraan makan siang sekolah dengan memperjelas tujuan makan siang, pembagian biaya, dan subsidi pemerintah Jepang untuk fasilitas dan peralatan yang diperlukan. Pada tahun 2005, Undang-Undang tersebut diamandemen dan disinkronkan dengan Undang-Undang Dasar Shokuiku yang menegaskan bahwa pendidikan makanan perlu dipromosikan sebagai upaya meningkatkan kesehatan fisik dan mental masyarakat. Karena hal itu, pemerintah Jepang dan masyarakat secara bersama-sama bertanggung jawab langsung dalam melaksanakan pendidikan makanan untuk mewujudkan masyarakat yang sehat melalui pemahaman yang lebih baik mengenai makanan dan pola makan sehat.</p><p>Program Kyushoku sendiri memiliki dua sistem utama dalam operasionalnya, yaitu sistem dapur mandiri di mana makan siang dimasak di dapur sekolah atau disebut sebagai sistem konvensional dan sistem dapur terpusat di mana makan siang dimasak di dapur independen di luar sekolah dan dikirim ke beberapa sekolah atau biasa disebut sebagai sistem komisariat. Selain dua sistem utama tersebut, ada juga sistem <em>orang tua-anak </em>dan sistem <em>delivery</em> yang konsepnya memakai kontraktor swasta untuk mendistribusikan makan siang yang dimasak pada fasilitas bisnis. Kriteria yang dipakai dalam program Kyushoku dirumuskan sedemikian rupa berdasarkan kebutuhan gizi anak-anak sekolah, asupan referensi diet orang Jepang, dan standar berbasis nutrisi yang ditetapkan bersamaan dengan standar berbasis makanan. Ada tiga macam menu makanan program ini, yaitu makanan lengkap, makanan pendamping, dan susu. Makanan lengkap terdiri dari makanan pokok seperti nasi, makanan pendamping, dan susu. Sementara makanan pendamping terdiri dari hidangan utama dan hidangan pendamping. Makanan yang disajikan juga menjadi bagian inti dari Shokuiku sebagai materi pembelajaran langsung, sehingga program Kyushoku dapat terlaksana dengan baik dan memiliki dampak yang konkrit terhadap kebutuhan gizi anak-anak. Dalam pelaksanaannya, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Jepang (MEXT) rutin melakukan survei pelaksanaan Kyushoku setiap dua tahun sekali sebagai bentuk fungsi pengawasan mereka terhadap program ini. Tujuannya adalah untuk mengetahui kondisi pelaksanaan di lapangan secara nyata dan memperoleh data yang dibutuhkan untuk merencanakan dan merumuskan langkah ke depan untuk meningkatkan mutu makanan dan panduan terkait makanan.</p><p>Dibandingkan dengan Jepang, program MBG Indonesia dijalankan hanya berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2024 Tentang Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai landasan legitimasi tanpa ada peraturan pasti mengenai standar gizi dalam pelaksanaannya. Meski Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Adita Irawati mengatakan bahwa referensi menu MBG berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG) dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 28 Tahun 2019 (Kompas.id, 2025) tetapi dalam implementasinya, CISDI menemukan menu protein dan karbohidrat dalam MBG belum sesuai dengan standar kebutuhan gizi. Dari sampel yang terkumpul, hanya 5 dari 29 menu atau 17% yang memenuhi target 30%-35% energi harian AKG (Suara.com, 2025). Dengan demikian, bukannya membenahi sistem dan tata kelola, serta membuat standar gizi yang matang dan komprehensif, Indonesia justru menjalankan program ini hanya dengan bermodalkan &quot;niat baik&quot;. Pemerintah harus sadar bahwa kritik utamanya bukan pada niat baiknya, melainkan pada kegilaan skala dan perencanaannya yang belum matang. Ketika ambisi politik dipaksakan di atas sistem yang belum siap, anak-anaklah yang menjadi tumbal eksperimennya.</p><h3>Apakah Program MBG Melibatkan Sekolah Layaknya Negara-negara Lain?</h3><p>Berbeda dengan negara lain, program MBG di Indonesia justru tidak memandang partisipasi sekolah sebagai hal yang urgensial dalam implementasinya. Padahal dalam desain idealnya, sekolah merupakan institusi yang seharusnya paling dilibatkan, baik dalam proses pengawasan hingga pengambilan keputusan. Sebabnya, sekolah yang mengetahui kondisi murid, preferensi makanan, dan konteks sosial ekonomi keluarga dari masing-masing siswa. Dalam Studi Ade Setiadi (2025) di Bandung Barat, ia menjelaskan bahwa terjadi kegagalan komunikasi antardinas dan tidak meratanya penyampaian SOP keamanan pangan ke sekolah. Ia juga mengungkapkan adanya mekanisme sentralistik dalam komunikasi dengan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan pihak sekolah, sehingga standar pelaksanaan tidak pernah sinkron di lapangan. Kondisi ini diperburuk oleh fakta bahwa pemerintah tidak menyampaikan SOP keamanan pangan secara merata kepada sekolah, sehingga muncul variasi pemahaman mengenai standar kualitas makanan dan prosedur pemeriksaan yang seharusnya diterapkan. Mekanisme inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa angka keracunan kian melonjak, bahkan disebutkan bahwa 52% anak Indonesia sebenarnya tidak menyukai rasa dan kualitas makanan dari MBG (Good Stats, 2025). Hal ini menunjukan bahwa implementasi MBG sudah cacat dari aspek dasar kebijakan publik menurut kerangka Edward III, yaitu komunikasi yang jelas, konsisten, dan terdistribusi secara merata.</p><p>Seharusnya Indonesia berkaca kembali dengan program serupa yang pernah dilakukan sebelumnya, yaitu Program Pemberian Makanan Tambahan bagi Anak Sekolah (PMT-AS) di tahun 2010-2011 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Evaluasi PMT-AS mencatat bahwa komponen kunci dalam keberhasilannya ialah peran guru dan kepala sekolah yang harus diberi pelatihan dan ruang untuk mengelola administrasi hingga distribusi agar tepat sasaran. Ditambah dengan tidak adanya integrasi dengan kurikulum, membuat edukasi gizi ini semakin tak tersentuh. Data yang diberikan dalam Evaluasi PMT-AS tercatat jelas dampaknya jika memang sekolah tidak memiliki peran atas kelola program ini: 74% makanan PMT-AS tidak memenuhi standar kalori dan 62% tidak memenuhi standar protein. Desain yang cacat ini justru terlihat diulangi dalam program MBG, di mana sekolah kembali ditempatkan hanya sebagai tempat distribusi tanpa pelatihan, kapasitas, ataupun ruang kendali. Tidak mengherankan jika kemudian muncul berbagai kasus keracunan dan ketidakteraturan dalam pelaksanaannya.</p><p>Adanya kecenderungan sentralisasi yang dilakukan pemerintah pun semakin memperlemah peran sekolah dalam rantai implementasi MBG. Dalam laporan Reuters (2025), program MBG diduga mengalami ketidakstabilan eksekusi karena kontrol kualitas di dapur sentral tidak memadai dan sekolah di daerah banyak hanya menerima makanan saja, jarang sekali dilibatkan dalam proses ataupun evaluasinya. Lebih jauh lagi, ketiadaan mekanisme umpan balik <em>(feedback)</em> dari sekolah ke penyelenggara program semakin memperlemah akuntabilitas. <em>Lack of oversight </em>inilah yang menjadi salah satu masalah yang terus menerus diulang oleh pemerintah (Reuters, 2025).</p><h3>Siapa Saja yang Sebenarnya Harus Terlibat dalam Mengurus MBG?</h3><p>Munculnya <em>statement </em>Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, menuai respons dan kritik dari masyarakat. Ucapannya tersebut dianggap meremehkan profesi ahli gizi–profesi yang sangat krusial dan relevan dalam konteks program MBG. Mengutip dari laporan Tempo (2025b), Cucun menyebutkan bahwa posisi ahli gizi dapat digantikan oleh lulusan baru yang dilatih selama tiga bulan oleh Dinas Kesehatan. Hal ini memicu pertanyaan: Sebenarnya siapa saja instansi atau lembaga yang seharusnya terlibat dan menduduki posisi penting dalam proses berjalannya kebijakan ini?</p><p>Diskursus siapa aktor utama yang seharusnya mengurus MBG masih menjadi tanda tanya besar bagi publik. Dalam penelitian Oktawila et al., (2025) disebutkan Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa mereka telah mendirikan 85 satuan pelayanan untuk mendukung program Makanan Bergizi Gratis (MBG); Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Kesehatan melalui BGN.</p><p>Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, BGN dibantu oleh beberapa organisasi, di antaranya:</p><ol><li>Dewan Pengarah; Ketua, Wakil Ketua, Anggota.</li><li>Pelaksana; Kepala, Wakil Kepala, Sekretariat Utama, Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola, Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran, Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama, Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan, dan Inspektorat Utama.</li></ol><p>Terdapat juga organisasi pemantauan, evaluasi, serta pelaporan atas MBG yang di antaranya:</p><ol><li>Pemantauan; Tim BGN Pusat, Kedeputian Bidang Pemantauan dan Pengawasan.</li><li>Evaluasi; Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) BGN, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BGN.</li><li>Pelaporan; SPPG Direktur masing-masing Wilayah.</li></ol><p>Di tengah keterlibatan banyak lembaga tersebut, tampak jelas bahwa struktur kebijakan MBG sebenarnya bersifat fragmentatif dan belum memiliki komando tunggal yang solid. Padahal, BGN sendiri telah memiliki struktur organisasi yang sangat kompleks, lengkap dengan jajaran pelaksana, dewan pengarah, deputi teknis, tim pengawasan, serta sistem pemantauan-evaluasi-pelaporan berlapis. Kontradiksi antara kerumitan kelembagaan dan peremehan keahlian teknis ini mengindikasikan lemahnya koordinasi lintas sektor dan menimbulkan risiko penurunan kualitas implementasi, termasuk potensi salah perhitungan kebutuhan gizi maupun meningkatnya insiden seperti keracunan massal. Pada akhirnya, ketidakjelasan aktor utama dan panjangnya rantai pengawasan memperburuk akuntabilitas publik, membuat masyarakat sulit menentukan siapa yang seharusnya bertanggung jawab ketika terjadi masalah dalam pelaksanaan MBG.</p><h3>Implikasi dalam Sektor Pendidikan: Fondasi Pendidikan yang Seharusnya Memastikan Kesejahteraan Guru, Bukan MBG!</h3><p>Ambisi dalam memenuhi ekspektasi politik program MBG ini menyerap anggaran hingga Rp335 triliun atau 44,2% dari total anggaran pendidikan RAPBN 2026 dan justru mengabaikan kondisi guru yang berada di titik paling rentan dalam pendidikan. Dilansir dalam data oleh Lembaga Riset IDEAS dan Great Edunesia Dompet Dhuafa (2024) disebutkan bahwa 58,5% guru indonesia bergaji di bawah Rp2,8 juta dan lebih dari 55,8% guru harus bekerja sampingan untuk bertahan hidup, sementara 79,6% terjerat utang dan 56,5% menggadaikan barang pribadinya. Jika kita komparasikan dengan negara lain seperti di ASEAN, di mana gaji guru rata-rata berkisar antara Rp8 juta hingga Rp76 juta per bulan, Indonesia berada di posisi terbawah dalam mensejahterakan guru (Tempo, 2025c). Hal ini memicu kekhawatiran apabila nantinya guru tidak diberikan kesejahteraan dalam hidupnya, sedang di sisi lain justru negara membuat Program MBG yang tidak menyentuh akar dari permasalahan dalam sektor pendidikan.</p><p>Alokasi anggaran MBG yang sangat besar juga tidak sejalan dengan janji kampanye Prabowo-Gibran tentang “upah minimum nasional untuk guru non-ASN”. Hingga kini, janji tersebut hanya tampak sebagai simbolisme politik. Tempo (2025d) mencatat bahwa P2G menyayangkan keputusan pemerintah yang justru mengalokasikan 44,2% anggaran pendidikan untuk program populis MBG, alih-alih meningkatkan kesejahteraan guru yang jelas menjadi penentu kualitas pembelajaran. JPPI (2025) juga mengkritik bahwa pergeseran anggaran ini melanggar mandat konstitusi karena mengorbankan prioritas “sekolah tanpa pungutan”.</p><p>Di sisi lain, ribuan guru honorer masih berada dalam <em>legal vacuum </em>— tidak dilindungi UU ASN, tidak tercakup penuh dalam UU Guru, dan tidak sepenuhnya diakui dalam UU Ketenagakerjaan akibat absennya kontrak kerja yang pasti. Dengan struktur anggaran seperti ini, terlihat jelas adanya bias pemerintah yang lebih mengutamakan program berdaya simbol politik tinggi dibanding keberpihakan pada kesejahteraan guru.</p><blockquote>Bagaimana mungkin kita berbicara tentang Indonesia Emas 2045 apabila negara masih membiarkan para pendidiknya hidup tanpa perlindungan memadai, bahkan masih harus memikirkan esok mereka bisa makan atau tidak?</blockquote><p>Guru merupakan aktor utama di ruang kelas, bahkan aktor penting dalam dunia pendidikan. Namun per hari ini, justru kita melihat bahwa guru diposisikan hanya sebagai pelaksana sistem, bukan aktor yang harus diberdayakan. John Dewey dalam bukunya “Democracy and Education” pada tahun 1916 menegaskan bahwa aktor yang menjalankan urusan pendidikan tidak boleh menjadi <em>spectators</em>, tetapi harus menjadi bagian dari proses yang menentukan hasil pendidikan. Lalu dikuatkan dengan filosofis yang disampaikan oleh Paulo Freire dalam “Pedagogy of the Oppressed” pada tahun 1970, bahwa pendidikan itu tidak boleh netral. Pendidikan selalu berpihak, yaitu berpihak kepada kesejahteraan guru agar terwujud efektivitas dalam pendidikan. Pada realitanya saat ini, guru menjadi kelompok yang paling rentan — terutama guru honorer yang sering disebut sebagai “dying breed” karena regulasi melarang perekrutan honorer baru, tetapi transformasi ke PPP K justru terhambat usia, kualifikasi, dan kuota. Hal ini menunjukkan fakta bahwa guru sama sekali tidak dipedulikan dengan ketidakpastian hukum yang ada. Lebih ironisnya — dalam konteks MBG — negara menuntut sekolah menjadi pelaksana ideal program tersebut, padahal SDM pendidiknya masih hidup jauh dari kata layak. Ketimpangan logika ini menunjukkan ketidak mampuan negara untuk “memanusiakan manusia” dalam kebijakan publiknya.</p><p>Berdasarkan pada data dan <em>statement </em>tersebut, jelas bahwa prioritas pendidikan bukanlah memperluas cakupan MBG, melainkan harus memastikan kesejahteraan guru terpenuhi sebagai syarat fundamental kualitas pendidikan negara. Tanpa gaji layak, kontrak kerja jelas, perlindungan hukum, dan akses pelatihan yang merata, guru akan terus terjebak dalam kemiskinan, ketidakpastian, ketakutan, dan beban mental yang berdampak langsung pada mutu pembelajaran. Negara-negara seperti Jepang, Finlandia, dan Brazil membuktikan bahwa reformasi pendidikan dimulai dari investasi jangka panjang terhadap guru, bukan dari program gizi yang berdiri tanpa fondasi kuat. Jika Indonesia ingin mencapai Indonesia Emas 2045, maka kesejahteraan guru harus diposisikan sebagai prioritas anggaran, prioritas kebijakan, dan prioritas politik, bukannya sekadar retorika yang kalah oleh program populis dan simbolis yang dibiayai triliunan.</p><h3>Kesimpulan dan Rekomendasi Kami</h3><p>Program MBG yang diluncurkan dengan tujuan meningkatkan status gizi pelajar dan memperkuat kualitas pendidikan justru menimbulkan krisis kesehatan serius berupa ribuan kasus keracunan massal di berbagai daerah sepanjang 2025. Kasus ini menunjukkan lemahnya pengelolaan, pengawasan, dan transparansi di seluruh rantai penyelenggaraan program, mulai dari pengadaan bahan baku, pengolahan, distribusi, hingga keamanan pangan. Standar keamanan pangan belum optimal diterapkan, serta penggunaan bahan ultra-olahan yang tinggi gula, garam, dan lemak bertentangan dengan pedoman gizi resmi dan malah berpotensi menimbulkan masalah kesehatan jangka panjang.</p><p>Dibandingkan dengan negara-negara seperti Jepang, Brazil, dan Amerika Serikat yang menerapkan program makan bergizi dengan investasi jangka panjang, pengawasan ketat, hukum yang jelas, dan peran aktif sekolah, program MBG di Indonesia masih didesain dengan sentralisasi yang otoriter, minim partisipasi sekolah, dan fragmentasi peran institusi, sehingga menimbulkan kebingungan kepemimpinan dan lemahnya akuntabilitas. Program ini juga dianggap mengalihkan perhatian anggaran pendidikan yang besar dari kebutuhan fundamental kesejahteraan guru yang kondisinya sangat memprihatinkan. Tanpa kesejahteraan, perlindungan hukum, dan pemberdayaan guru, upaya peningkatan kualitas pendidikan menjadi tidak efektif dan kontraproduktif. Sementara dari sisi implementasi kebijakan publik, kegagalan MBG ini menegaskan perlunya perencanaan matang, standar dan pengawasan ketat, serta desain yang menghormati elemen kunci di lapangan seperti sekolah dan guru, bukan sekadar implementasi yang didorong politik tanpa fondasi yang kuat. Tanpa itu, program yang niatnya baik justru menjadi beban dan risiko kesehatan bagi anak-anak, sekaligus simbol kegagalan tata kelola publik dalam pendidikan dan gizi anak bangsa.</p><p>Oleh karena itu, setidaknya kami memberikan 3 rekomendasi atas MBG di antaranya:</p><ol><li>Moratorium dan Evaluasi Menyeluruh, Lakukan moratorium sementara terhadap perluasan SPPG dan penerima manfaat MBG hingga akhir 2025 untuk memungkinkan evaluasi tata kelola secara komprehensif, termasuk rantai pasok, standar keamanan pangan seperti HACCP, dan kandungan gizi menu.</li><li>Libatkan Sekolah dan Petani Lokal, Desentralisasi program dengan mengembalikan pengadaan dan pengolahan makanan ke tingkat sekolah melalui dapur mandiri, melibatkan petani lokal seperti model Brazil, serta berikan pelatihan higienis dan SOP keamanan pangan secara merata kepada guru dan staf sekolah.</li><li>Perkuat Regulasi dan Pengawasan, Bentuk regulasi khusus MBG berbasis undang-undang dengan standar gizi jelas sesuai AKG Permenkes, integrasikan dengan pendidikan gizi (Shokuiku ala Jepang), dan terapkan dashboard pelaporan publik serta monitoring lintas lembaga untuk akuntabilitas.</li></ol><h3>Referensi</h3><p><strong>Auliawan, A. G., &amp; Harsiwi, W. (2025).</strong> Kyushoku di Jepang sebagai referensi program makan bergizi gratis di Indonesia. <em>Kiryoku: Jurnal Studi Kejepangan, 9</em>(1), 184–197.</p><p><strong>CISDI. (2025a).</strong> Evaluasi Tiga Bulan MBG, Menu Tak Sehat dan Tata Kelola Masih Perlu Dikaji Ulang. Diakses dari <a href="https://cisdi.org/siaran-pers/evaluasi-tiga-bulan-mbg">https://cisdi.org/siaran-pers/evaluasi-tiga-bulan-mbg</a></p><p><strong>CISDI. (2025b).</strong> Picu 5.626 Kasus Keracunan, CISDI Mendesak Presiden Prabowo segera Moratorium dan Evaluasi Menyeluruh Program MBG. Diakses dari <a href="https://cisdi.org/siaran-pers/moratorium-MBG">https://cisdi.org/siaran-pers/moratorium-MBG</a></p><p><strong>CNBC Indonesia. (2025).</strong> Hasil Lab Keluar, Eks Direktur WHO Ungkap Penyebab Keracunan di MBG. Diakses dari <a href="https://www.cnbcindonesia.com/news/20250927183031-4-670745/hasil-lab-keluar-eks-direktur-who-ungkap-penyebab-keracunan-di-mbg">https://www.cnbcindonesia.com/news/20250927183031-4-670745/hasil-lab-keluar-eks-direktur-who-ungkap-penyebab-keracunan-di-mbg</a></p><p><strong>FIAN Indonesia. (2024).</strong> 4 Alasan Program Makan Bergizi Gratis Cacat Sejak Awal dan Berpotensi Gagal. Diakses dari <a href="https://fian-indonesia.org/4-alasan-program-makan-bergizi-gratis-cacat-sejak-awal-dan-berpotensi-gagal/">https://fian-indonesia.org/4-alasan-program-makan-bergizi-gratis-cacat-sejak-awal-dan-berpotensi-gagal/</a></p><p><strong>GoodStats. (2025).</strong> 52% Anak Indonesia Tidak Suka Rasa dan Kualitas Makanan dari MBG. Diakses dari <a href="https://goodstats.id/article/52-anak-ri-tidak-suka-rasa-dan-kualitas-makanan-dari-mbg-y9qJA">https://goodstats.id/article/52-anak-ri-tidak-suka-rasa-dan-kualitas-makanan-dari-mbg-y9qJA</a></p><p><strong>Gusti.Grehenson. (2025).</strong> Ungkap penyebab keracunan MBG, Pakar UGM beri tips cara beri pertolongan pertama keracunan makanan. Universitas Gadjah Mada. Diakses dari <a href="https://ugm.ac.id/id/berita/ungkap-penyebab-keracunan-mbg-pakar-ugm-beri-tips-cara-beri-pertolongan-pertama-keracunan-makanan/">https://ugm.ac.id/id/berita/ungkap-penyebab-keracunan-mbg-pakar-ugm-beri-tips-cara-beri-pertolongan-pertama-keracunan-makanan/</a></p><p><strong>Hakim, B. N., &amp; Yuliana, W. (2025).</strong> Implikasi Yuridis Perpres Nomor 83 Tahun 2024 terhadap Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis. <em>Ekspose Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan, 24</em>(2), 267–283. Diakses dari <a href="https://doi.org/10.30863/ekspose.v24i2.10485">https://doi.org/10.30863/ekspose.v24i2.10485</a></p><p><strong>KOMPAS.com. (2025).</strong> Blunder Pernyataan Cucun soal “Tak Perlu Ahli Gizi” di Program MBG, Memicu Amarah Ahli. Diakses dari <a href="https://nasional.kompas.com/read/2025/11/18/06233071/blunder-pernyataan-cucun-soal-tak-perlu-ahli-gizi-di-program-mbg-memicu#google_vignette">https://nasional.kompas.com/read/2025/11/18/06233071/blunder-pernyataan-cucun-soal-tak-perlu-ahli-gizi-di-program-mbg-memicu#google_vignette</a></p><p><strong>Kompas.id. (2025).</strong> Menu makan bergizi gratis mengacu angka kecukupan gizi. Diakses dari <a href="https://www.kompas.id/artikel/menu-makan-bergizi-gratis-mengacu-angka-kecukupan-gizi">https://www.kompas.id/artikel/menu-makan-bergizi-gratis-mengacu-angka-kecukupan-gizi</a></p><p><strong>LLDIKTI Wilayah V. (2025).</strong> Keracunan Massal MBG Jadi Alarm Serius, Pakar UMY Beberkan Penyebab. Diakses dari <a href="https://lldikti5.kemdikbud.go.id/home/detailpost/keracunan-massal-mbg-jadi-alarm-serius-pakar-umy-beberkan-penyebab">https://lldikti5.kemdikbud.go.id/home/detailpost/keracunan-massal-mbg-jadi-alarm-serius-pakar-umy-beberkan-penyebab</a></p><p><strong>Oktawila, D., Bagijo, H. E., &amp; Tanudjaja, T. (2025).</strong> Kedudukan Lembaga Negara Dalam Makan Bergizi Gratis. <em>Jurnal Media Informatika, 6</em>(3), 1595–1602.</p><p><strong>Program Kemitraan ACDP BALITBANG Kemendikbud. (2013).</strong> Evaluasi Program Pemberian Makanan Tambahan bagi Anak Sekolah (PMT-AS). Diakses dari <a href="https://repositori.kemdikbud.go.id/8472/1/ACDP008%20-%20Evaluasi-Program-PMT-AS.pdf">https://repositori.kemdikbud.go.id/8472/1/ACDP008%20-%20Evaluasi-Program-PMT-AS.pdf</a></p><p><strong>Reuters. (2025).</strong> Indonesia agency says lack of oversight in free meal programme led to food poisoning cases. Diakses dari <a href="https://www.reuters.com/world/asia-pacific/indonesia-agency-says-lack-oversight-free-meal-programme-led-food-poisoning-2025-09-26">https://www.reuters.com/world/asia-pacific/indonesia-agency-says-lack-oversight-free-meal-programme-led-food-poisoning-2025-09-26</a></p><p><strong>Setiadi, A. (2025).</strong> Challenges in Implementing the Makan Bergizi Gratis (MBG) Program in West Bandung Regency: Between Policy Goals dan Field Realities. Diakses dari <a href="https://ijsoc.goacademica.com/index.php/ijsoc/article/view/1547/1280">https://ijsoc.goacademica.com/index.php/ijsoc/article/view/1547/1280</a></p><p><strong>Suara.com. (2025).</strong> Menu MBG tak penuhi standar gizi anak, jumlah kalori dan protein jomplang: apa efeknya? Diakses dari <a href="https://www.suara.com/news/2025/02/06/124056/menu-mbg-tak-penuhi-standar-gizi-anak-jumlah-kalori-dan-protein-ternyata-jomplang-apa-efeknya">https://www.suara.com/news/2025/02/06/124056/menu-mbg-tak-penuhi-standar-gizi-anak-jumlah-kalori-dan-protein-ternyata-jomplang-apa-efeknya</a></p><p><strong>Suprapto, F. A., Praditya, E., Dewi, R. M., &amp; Adiyoso, W. (2025).</strong> A Policy Implementation Review of the Free Nutritious Meal (MBG) Program. <em>The Journal of Indonesia Sustainable Development Planning, 6</em>(2), 297–312.</p><p><strong>Sumber Informasi untuk Generasi Indonesia. (2025).</strong> Kajian KPAI temukan 35,9% makanan MBG dalam kondisi rusak/basi. Diakses dari <a href="https://siginews.com/berita/kajian-kpai-temukan-359-makanan-mbg-dalam-kondisi-rusak-basi">https://siginews.com/berita/kajian-kpai-temukan-359-makanan-mbg-dalam-kondisi-rusak-basi</a></p><p><strong>Tempo. (2025a).</strong> LPEM FEB UI bandingkan MBG dengan program makanan sekolah di enam negara. Diakses dari <a href="https://www.tempo.co/ekonomi/lpem-feb-ui-bandingkan-mbg-dengan-program-makanan-sekolah-di-enam-negara-2085305">https://www.tempo.co/ekonomi/lpem-feb-ui-bandingkan-mbg-dengan-program-makanan-sekolah-di-enam-negara-2085305</a></p><p><strong>Tempo. (2025b).</strong> 44 Persen Anggaran Pendidikan untuk MBG? P2G Ingatkan Prioritas Kesejahteraan Guru. Diakses dari <a href="https://www.tempo.co/politik/44-persen-anggaran-pendidikan-untuk-mbg-p2g-ingatkan-prioritas-kesejahteraan-guru-2060178">https://www.tempo.co/politik/44-persen-anggaran-pendidikan-untuk-mbg-p2g-ingatkan-prioritas-kesejahteraan-guru-2060178</a></p><p><strong>Tempo. (2025c).</strong> Mengapa Program Makan Bergizi Gratis Perlu Dihentikan. Diakses dari <a href="https://www.tempo.co/ekonomi/mengapa-program-makan-bergizi-gratis-perlu-dihentikan--2071906">https://www.tempo.co/ekonomi/mengapa-program-makan-bergizi-gratis-perlu-dihentikan--2071906</a></p><p><strong>Tempo. (2025d).</strong> JPPI: Kasus keracunan MBG tembus 16.109 orang. Diakses dari <a href="https://www.tempo.co/politik/jppi-kasus-keracunan-mbg-tembus-16-109-orang-per-31-oktober-2025-2086363">https://www.tempo.co/politik/jppi-kasus-keracunan-mbg-tembus-16-109-orang-per-31-oktober-2025-2086363</a></p><p><strong>Tempo. (2025e).</strong> Daftar Kasus Keracunan MBG di Berbagai Daerah Sejak Januari–September. Diakses dari <a href="https://www.tempo.co/politik/daftar-kasus-keracunan-mbg-di-berbagai-daerah-sejak-januari-september-2025-2073482">https://www.tempo.co/politik/daftar-kasus-keracunan-mbg-di-berbagai-daerah-sejak-januari-september-2025-2073482</a></p><p><strong>Tempo. (2025f).</strong> Gaji Guru Indonesia Terendah di ASEAN, Berikut Perbandingannya. Diakses dari <a href="https://www.tempo.co/internasional/gaji-guru-indonesia-terendah-di-asean-berikut-perbandingannya-2067236">https://www.tempo.co/internasional/gaji-guru-indonesia-terendah-di-asean-berikut-perbandingannya-2067236</a></p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=b2b9ae9d0176" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
    </channel>
</rss>