<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0" xmlns:cc="http://cyber.law.harvard.edu/rss/creativeCommonsRssModule.html">
    <channel>
        <title><![CDATA[Stories by Gatot Priambodo on Medium]]></title>
        <description><![CDATA[Stories by Gatot Priambodo on Medium]]></description>
        <link>https://medium.com/@gatot?source=rss-73fb536019c------2</link>
        <image>
            <url>https://cdn-images-1.medium.com/fit/c/150/150/1*pPzJmnqrIdizO4-XKdyCdQ.png</url>
            <title>Stories by Gatot Priambodo on Medium</title>
            <link>https://medium.com/@gatot?source=rss-73fb536019c------2</link>
        </image>
        <generator>Medium</generator>
        <lastBuildDate>Sun, 22 Nov 2026 02:08:22 GMT</lastBuildDate>
        <atom:link href="https://medium.com/@gatot/feed" rel="self" type="application/rss+xml"/>
        <webMaster><![CDATA[yourfriends@medium.com]]></webMaster>
        <atom:link href="http://medium.superfeedr.com/" rel="hub"/>
        <item>
            <title><![CDATA[Menggeser dari 5 Hari Sekolah Menuju Pendidikan Karakter]]></title>
            <link>https://medium.com/kolom/menggeser-dari-5-hari-sekolah-menuju-pendidikan-karakter-70517740d130?source=rss-73fb536019c------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/70517740d130</guid>
            <category><![CDATA[indonesia]]></category>
            <category><![CDATA[sekolah]]></category>
            <category><![CDATA[pendidikan]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Gatot Priambodo]]></dc:creator>
            <pubDate>Thu, 27 Jul 2017 01:31:41 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2017-07-27T01:31:41.149Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*1NkBxSz-UIt5B9_yMwP6mQ.jpeg" /></figure><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*gALkDJ6DgAFZD5Zm9_hMtQ.png" /></figure><blockquote>Suwendi<br>Doktor Pendidikan Islam UIN Jakarta</blockquote><blockquote><a href="http://www.republika.co.id/berita/jurnalisme-warga/wacana/17/06/23/orzqaf257-menggeser-dari-5-hari-sekolah-menuju-pendidikan-karakter">Republika</a>, 23 June 2017</blockquote><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*gALkDJ6DgAFZD5Zm9_hMtQ.png" /></figure><p>Belakangan, muncul pernyataan dari istana negara Republik Indonesia yang disampaikan oleh Ketua Umum MUI, KH. Ma’ruf Amin, yang didampingi oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, atas penangguhan Permendikbud 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah. Pasalnya, Permendikbud 23/2017 ini mengundang polemik dan kegaduhan yang sangat masif. Penyelenggaraan kebijakan 5HS (lima hari sekolah) itu memiliki potensi dampak yang amat luas, sehingga masyarakat memprotesnya.</p><p>Lebih lanjut, Ketua Umum MUI dalam pernyataan di istana itu menegaskan bahwa ikhtiar kelahiran Permendikbud ini didasarkan atas kepentingan penguatan pendidikan karakter pada siswa sekolah. Pendidikan karakter sebagai bagian dari program Nawacita ditujukan untuk membentuk masyarakat Indonesia yang berkarakter dan berkepribadian paripurna sehingga perlu didukung oleh banyak pihak, termasuk melibatkan sejumlah Kementerian/Lembaga dan unsur masyarakat. Atas dasar itu, untuk memperkuat pendidikan karakter diperlukan Peraturan Presiden.</p><p>Jika mencermati gejolak penolakan dan apa yang disampaikan oleh KH Ma’ruf Amin itu, maka agaknya berbeda dengan apa yang ditekankan oleh Permendikbud 23/2017 itu. Masyarakat itu menolak atas kebijakan 5HS (5 hari sekolah) karena mengganggu penyelenggaraan pendidikan keagamaan, seperti MDT (Madrasah Diniyah Takmiliyah), Pendidikan Alquran, dan Pondok Pesantren; sementara untuk kebijakan pendidikan karakter itu sendiri justru diterimanya, karena memang sangat dibutuhkan.</p><p>Di sinilah, sesungguhnya yang perlu diklarifikasi. Antara kebijakan 5HS dengan pendidikan karakter, itu dua hal yang berbeda. Kebijakan 5HS bukan berarti pendidikan karakter, dan pendidikan karakter tidak mesti diimplementasikan dengan kebijakan 5HS.</p><p>Bagi Kemendikbud, Permendikbud 23/2017 yang diteken per 12 Juni 2017 itu tampaknya dipandang sebagai langkah konkret dalam mengimplementasikan pendidikan karakter, sebagaimana bisa kita baca dari konsideran pertimbangan peraturan tersebut. Padahal, jika kita cermati pasal demi pasal, menurut hemat penulis, permendikbud tersebut sangat simplikatif dan tidak mencerminkan kesesuaian secara signifikan antara pendidikan karakter dengan Hari Sekolah. Permendikbud sama sekali tidak menjelaskan apa itu pendidikan karakter, karakteristik dan metodologi dari pendidikan karakter serta hal-hal substantif lainnya dari pendidikan karakter, yang kemudian kesimpulannya adalah 5HS dalam satu minggu.</p><p>Permendibud hanya menjelaskan tentang Hari Sekolah yang dilaksanakan 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) hari atau 40 (empat puluh) jam selama 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu; penggunaan hari sekolah untuk melaksanakan beban kerja guru; hari sekolah dilaksanakan dengan kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler serta hal-hal teknis lainnya. Sekali lagi, sama sekali tidak menjelaskan keterkaitan antara pendidikan karakter dengan kebijakan 5HS.</p><p>Tentu saja, kesimpulan 5HS sebagai implementasi kebijakan karakter ini malah justru kontraproduktif dengan pendidikan karakter itu sendiri. Pasalnya, kebijakan 5HS itu sangat potensial menghilangkan ruang gerak atas operasionalisasi layanan pendidikan keagamaan yang sesungguhnya menjadi bagian tak terpisahkan dari pendidikan karakter. Merujuk data EMIS Kementerian Agama RI tahun 2016, kebijakan 5HS ini akan berdampak terhadap pada pendidikan keagamaan Islam dan Pendidikan Umum Berciri Khas Islam (MI/MTs/MA).</p><h3><strong>Dampak LHS</strong></h3><p>Dampak terhadap pendidikan keagamaan Islam meliputi sebagai berikut. Pertama, setidaknya ada 17.006.288 santri pada pendidikan keagamaan Islam yang akan terganggu dengan kebijakan ini. Mereka terdiri dari 3.649.396 santri pondok pesantren yang mengaji kitab kuning merangkap sebagai siswa pada sekolah (SD/SMP/SMA/SMK) dan madrasah (MI/MTs/MA); 6.000.062 santri pada Madrasah Diniyah Takmiliyah baik tingkat ula, wustha maupun ulya; dan 7.356.830 santri pada pendidikan Al Quran (TKA, TPA, dan TQA).</p><p>Kedua, setidaknya ada 225.719 lembaga pendidikan keagamaan Islam yang terkena imbas, yang terdiri atas 14.293 pondok pesantren yang menyelenggarakan kajian kitab kuning sekaligus melakukan layanan pendidikan sekolah (SD/SMP/SMA/SMK) dan madrasah (MI/MTs/MA); 76.566 Madrasah Diniyah Takmiliyah baik tingkat ula, wustha maupun ulya; dan 134.860 pendidikan Al Quran yang terdiri atas TKA (Taman Kanak-kanak Al Quran), TPA (Taman Pendidikan Al Quran), dan TQA (Ta’limul Quran lil Awlad).</p><p>Ketiga, 1.386.426 pendidik di lembaga pendidikan keagamaan Islam, yang terdiri atas 322.328 pendidik pada pondok pesantren, 443.842 pendidik pada Madrasah Diniyah Takmiliyah baik tingkat ula, wustha maupun ulya; dan 620.256 pendidik pada pendidikan Al Quran yang terdiri atas TKA, TPA, dan TQA (Ta’limul Quran lil Awlad).</p><p>Di samping itu, penyelenggaraan pendidikan umum berciri khas Islam, yakni Raudlatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) dipastikan akan kena dampak secara langsung atas kebijakan 5HS. Setidaknya, terdapat 77.336 lembaga madrasah (RA: 27.999, MI: 24.560, MTs: 16.934 dan MA: 7.843), 820.839 guru madrasah (RA: 48.596, MI: 269.460, MTs: 265.784, MA: 236.999), dan 9.252.437 siswa madrasah (RA: 1.231.101, MI: 3.565.875, MTs: 3.160.685, dan MA: 1.294.776).</p><p>Kini dalam durasi 6 (enam) hari belajar dalam satu minggu, dengan menggunakan kurikulum 2013 siswa MI kelas 5–6 belajarnya hingga pukul 13.00; siswa MTs belajar hingga pukul 14.30; dan siswa MA belajar hingga pukul 17.00. Bahkan, siswa MA dengan peminatan keagamaan berada di madrasah hingga pukul 18.00–19.00. Pendidikan umum berciri khas Islam (RA, MI, MTs, MA) ini di samping menyelesaikan beban kurikulum mata-mata pelajaran pendidikan umum sebagaimana sekolah, juga mengajarkan 5 (lima) mata pelajaran agama sebagai pengembangan ciri khas agama Islam, yakni Alquran-Hadits, Akidah-Akhlak, Fiqh, Sejarah Kebudayaan Islam, dan Bahasa Arab.</p><p>Jika layanan pendidikan madrasah ini diwajibkan dengan mengikuti kebijakan 5HS, maka siswa yang mengikuti pendidikan madrasah ini akan semakin larut dan sama sekali tidak akan efektif. Tentu ini menambah beban resistensi tersendiri. Dalam hal ini, penulis mengapresiasi sikap Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Kamaruddin Amin, yang memposisikan kebijakan 5HS itu hanyalah sebagai pilihan, untuk tidak mengatakan menolak secara tegas atas kebijakan 5HS. Sebab, kebijakan 5HS sangat tidak produktif bagi layanan pendidikan di lingkungan Kementerian Agama. (Kompas, 22/06/2017).</p><h3><strong>Pendidikan Karakter</strong></h3><p>Pendidikan karakter merupakan model pendidikan ideal yang diharapkan dapat menumbuhkembangkan kepribadian yang mumpuni. Pendidikan karakter mempersyaratkan adanya seperangkat nilai yang dijunjung tinggi dalam lingkungan pendidikan, bahkan pada tingkat tertentu adanya figur ideal di lingkungan pendidikan. Pendidikan karakter itu sangat holistik, dibutuhkan berbagai pendekatan dan strategi yang amat beragama, sehingga untuk mewujudkan pendidikan karakter diselenggarakan tanpa batas, tidak mengenal waktu dan tempat tertentu.</p><p>Pendidikan karakter diharapkan dapat mendorong terbentuknya masyarakat Indonesia yang memiliki karakter dan kepribadian yang paripurna, sehingga perlu mendapatkan dukungan dan pelibatan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah. Sebab, pada hakikatnya pendidikan karakter menjadi hajat dan tanggung jawab seluruh masyarakat Indonesia dan pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini bukan hanya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan semata, tetapi juga Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian/Lembaga lain yang utamanya menjalankan fungsi pendidikan. Untuk itu, kebijakan pendidikan karakter perlu dikomunikasi dan didialogkan dengan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah.</p><p>Implementasi pendidikan karakter sesuai dengan program Nawacita sebaiknya diselenggarakan dengan memperkuat pendidikan dan pendekatan religiusitas. Sebab, pendidikan keagamaan sangat efektif dalam menanamkan dan menumbuhsuburkan karakter yang dibangun dalam memperkuat nilai-nilai keagamaan dan kebangsaan. Untuk itu, lembaga pendidikan keagamaan Islam, seperti pondok pesantren, madrasah diniyah takmiliyah, dan pendidikan Alquran sebagai model lembaga pendidikan Islam berbasis masyarakat yang telah eksis sebelum Indonesia ini merdeka telah nyata-nyata berkontribusi besar dalam memperkuat karakteristik keislaman dan keindonesiaan bagi warga negera Indonesia perlu mendapatkan pengakuan, penguatan, dan pemberdayaan serta afirmasi sebagaimana mestinya.</p><p>Pendidikan keagamaan Islam lahir dari masyarakat dan diselenggarakan oleh masyarakat sehingga segala keputusan yang terkait dengan kepentingan lembaga pendidikan keagamaan Islam itu harus mendengar dan mencermati aspirasi dari masyarakat, dengan menggunakan pendekatan <em>buttom-up</em>. Dalam banyak pengalaman, keputusan yang terkait atau berdampak terhadap pendidikan keagamaan Islam ini tidak serta merta menyikapi dan membuat keputusannya secara sepihak, tanpa mendengar dan memahami terlebih dahulu aspirasi masyarakat, utamanya para penyelenggara pendidikan keagamaan Islam secara komprehensif. Oleh karena, mendialogkan dan mengkomunikasikan antara rencana kebijakan dengan masyarakat dan komunitas pendidikan keagamaan Islam ini mutlak dilakukan.</p><p>Jika kita mampu menggeser perhatian bahwa kini bukan saatnya lagi berkutat pada isu kebijakan dan penerapan 5HS, tetapi kita perlu untuk merevitalisasi pendidikan karakter sebagai kebutuhan kita bersama maka <em>insya Allah</em> tidak akan ada lagi pro-kontra di tengah-tengah masyarakat. Kebijakan 5HS sama sekali tidak identik dengan pendidikan karakter, dan pendidikan karakter tidak harus diimplementasikan dalam 5HS. Sisi penting inilah yang setidaknya harus difahami ketika merancang Keputusan Presiden yang memperkuat pendidikan karakter itu.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*gALkDJ6DgAFZD5Zm9_hMtQ.png" /></figure><figure><a href="http://medium.com/kolom"><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/945/1*87aaIIdtckzK52V2ZLX37g.png" /></a></figure><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*gALkDJ6DgAFZD5Zm9_hMtQ.png" /></figure><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=70517740d130" width="1" height="1" alt=""><hr><p><a href="https://medium.com/kolom/menggeser-dari-5-hari-sekolah-menuju-pendidikan-karakter-70517740d130">Menggeser dari 5 Hari Sekolah Menuju Pendidikan Karakter</a> was originally published in <a href="https://medium.com/kolom">kolom</a> on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.</p>]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Fatwa dan Fatwa]]></title>
            <link>https://medium.com/kolom/fatwa-dan-fatwa-561d7d955121?source=rss-73fb536019c------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/561d7d955121</guid>
            <category><![CDATA[budaya]]></category>
            <category><![CDATA[fatwa]]></category>
            <category><![CDATA[islam]]></category>
            <category><![CDATA[indonesia]]></category>
            <category><![CDATA[gus-mus]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Gatot Priambodo]]></dc:creator>
            <pubDate>Tue, 20 Dec 2016 02:39:53 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2016-12-20T02:39:53.397Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*qI4za3SrLW7DnokMWWMlYQ.jpeg" /></figure><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*gALkDJ6DgAFZD5Zm9_hMtQ.png" /></figure><blockquote>K.H A. Mustofa Bisri</blockquote><blockquote><a href="http://www.jawapos.com/read/2016/12/19/71856/gus-mus-fatwa-dan-fatwa-/1">Jawa Pos</a>, 19 Desember 2016</blockquote><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*gALkDJ6DgAFZD5Zm9_hMtQ.png" /></figure><blockquote>Saat ini begitu menghangat perdebatan tentang fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). K.H A. Mustofa Bisri melalui akun twitternya pun sempat memberikan pemaparan bahwa karena tidak tahu, banyak orang, termasuk mungkin yang di MUI dan di pemerintahan, menganggap bahwa MUI itu lembaga negara yg fatwanya mengikat.</blockquote><blockquote>Melalui akun twitternya pula, pengasuh Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin, Leteh, Rembang tersebut juga menegaskan kalau sudah pernah membahas tentang fatwa MUI di Jawa Pos edisi 12 April 2010. Judulnya Fatwa dan Fatwa.</blockquote><blockquote>Sebagai upaya untuk bisa saling belajar, kami memutuskan untuk menggunggah kembali tulisan kiai yang akrab disapa Gus Mus tersebut. Berikut tulisan Gus Mus. (Jawa Pos)</blockquote><p><strong>FATWA</strong> akhir-akhir ini merupakan tren baru, bahkan sudah mirip dengan latah. Dulu, fatwa hampir identik dengan MUI (Majelis Ulama Indonesia), yang memang paling sering mengeluarkan fatwa. Fatwa yang dinilai sering tidak menjadi solusi, melainkan malah meresahkan. Pak Jusuf Kalla waktu menjadi wakil presiden sampai berpesan dalam pembukaan Ijtimak Komisi Fatwa MUI agar MUI jangan mengeluarkan fatwa yang meresahkan dan menjadi ketakutan baru, melainkan menjadi solusi (<em>Jawa Pos</em>, Minggu 25 Januari 2009).</p><p>Tapi kini, fatwa tidak lagi menjadi monopoli MUI. Rupanya, MUI mendapatkan banyak saingan.</p><p>Fatwa bermunculan dari berbagai penjuru, dari berbagai lembaga dan organisasi. Berbagai hal dan masalah difatwakan. Mulai fatwa tentang aliran sesat, bunga bank, golput, yoga, rokok, pembangkit tenaga nuklir, <em>rebonding</em>, <em>prewedding</em>, <em>infotainment</em>, <em>ringtone</em> ayat-ayat Alquran, <em>Facebook</em>, sampai naik ojek.</p><p>Kecanggihan dan keaktifan pers ikut dan sangat membantu tersiarnya fatwa-fatwa dari berbagai pihak itu serta menjadikannya bahan pembicaraan berkepanjangan sehingga menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Bahkan, ada yang menilainya meresahkan. Di sisi lain, ada pula yang khawatir, dengan sering dan mudahnya fatwa dikeluarkan, fatwa akan kehilangan wibawa dan kesakralan. Padahal, sejak dulu organisasi NU dengan <em>bahtsul masail-</em>nya dan Majelis Tarjih Muhammadiyah selalu menjawab masalah-masalah keagamaan yang ditanyakan anggotanya.</p><p>Di banyak pesantren juga ada tradisi musyawarah di kalangan santri. Mereka berlatih menjawab masalah-masalah keagamaan di masyarakat. Hanya, dulu mungkin tidak ada media massa yang tertarik menyiarkannya.</p><p>Di koran ini, saya pernah sedikit menjelaskan perbedaan antara fatwa, wacana, dan vonis yang sering dirancukan. Gara-gara kerancuan itu, sering terjadi fatwa dianggap vonis. Celakanya, ada yang mengeksekusi berdasar fatwa tersebut. Itu merupakan kesalahan bertumpuk. Yakni, kesalahan menganggap fatwa sebagai vonis serta melakukan eksekusi dan penghakiman sendiri. Saya menjelaskan istilah-istilah tersebut terutama agar masyarakat tidak terlalu bingung dan resah terhadap fatwa-fatwa MUI.</p><p>Ternyata, sekarang masih atau semakin banyak keluhan mengenai kian maraknya fatwa, tidak hanya dari MUI. Masyarakat kembali ramai membicarakan dan sebagian malah menyatakan semakin bingung. Apalagi, kemudian ada yang membesar-besarkan perbedaan fatwa, seperti fatwa yang mengharamkan rokok dan yang hanya memakruhkannya. Maka, saya teringat akan hal yang pernah saya kemukakan -mengutip keterangan para ulama- tentang fatwa lebih dari setahun lalu.</p><p>Fatwa dalam istilah agama (sempitnya: fikih) mirip dengan pengertian bahasanya, yakni jawaban mufti terhadap masalah keberagamaan. Dulu -dan sampai sekarang di beberapa negara Timur Tengah- fatwa memang diminta dan diberikan oleh mufti secara perorangan. Dalam kitab-kitab fikih, mufti atau pemberi fatwa dibedakan dengan hakim. Mufti hanya memberikan informasi kepada dan sesuai dengan pertanyaan si peminta fatwa. Sementara itu, hakim memutuskan hukuman setelah mendengarkan berbagai pihak, seperti penuntut, terdakwa, dan saksi-saksi. Berbeda dengan putusan hakim, fatwa tidak memiliki kekuatan memaksa. Ia tidak mengikat, kecuali bagi si peminta fatwa.Itu pun berlaku dengan beberapa catatan. Antara lain, si peminta fatwa hanya mendapatkan fatwa dari satu pihak atau pemberi fatwa dan fatwa yang diberikan sesuai dengan kemantapan hatinya. Apabila ada dua pihak yang memberikan fatwa berbeda, dia mengikuti fatwa yang sesuai dengan kata hatinya. Itu berdasar hadis Nabi Muhammad SAW, “<em>Istafti qalbak/nafsak wain aftaaka an-naas…</em>” Arti hadis tersebut, mintalah fatwa hati nuranimu meski orang-orang sudah memberimu fatwa.</p><p>Sementara itu, mufti yang boleh ditanya dan memberikan fatwa adalah orang yang memenuhi kriteria tertentu. Bukan sembarang orang. Misalnya, pensiunan pegawai tinggi Depag (kini Kementerian Agama) atau ketua umum organisasi tidak bisa dijadikan ukuran. Para ulama punya pendapat berbeda mengenai rincian kriteria mufti; ada yang ketat, ada juga yang agak longgar. Ada yang mensyaratkan mufti harus mujtahid. Ada yang sekadar menyatakan -seperti Imam Malik- orang alim tidak seyogianya memberikan fatwa sampai tahu bahwa orang melihatnya pantas memberikan fatwa dan dirinya juga merasa pantas. Secara garis besar, semua menyepakati bahwa yang diperkenankan dimintai dan memberikan fatwa hanyalah mereka yang memang ahli.</p><p>Pemberian fatwa, menurut para ulama, juga punya etika. Misalnya, mufti tidak boleh tergesa-gesa dalam memberikan fatwa. Ibn Qayyim, misalnya, dalam salah satu kitabnya menyatakan, “Dulu salaf, para sahabat nabi, dan tabiin tidak suka cepat-cepat memberikan fatwa. Masing-masing justru mengharap fatwa diberikan oleh selain dirinya. Apabila sudah jelas bahwa fatwa itu harus diberikan olehnya, dia akan mengerahkan segala tenaga dan pikiran untuk mengetahui hukum masalah yang dimintakan fatwa tersebut dari Alquran, sunah Rasulullah, dan pendapat Khalifah Rasyidin.”</p><p>Menurut Imam Ahmad Ibn Hanbal, mufti tidak boleh menjawab apa saja yang ditanyakan kepadanya. Selain itu, orang tidak boleh mengajukan dirinya untuk memberikan fatwa, kecuali telah memenuhi lima hal. Pertama, dia punya niat tulus lillahi taala, tidak mengharapkan kedudukan dan sebagainya. Kedua, dia berdiri di atas ilmu, sikap lapang dada, keanggunan, dan ketenangan. Sebab, bila tidak demikian, dia tidak bisa menjelaskan hukum-hukum agama dengan baik. Ketiga, dia harus kuat pada posisi dan pengetahuannya. Keempat, mufti harus punya kecukupan. Bila tidak, dia membuat masyarakat tidak senang. Sebab, dia membutuhkan masyarakat dan mengambil (materi) dari tangan mereka. Masyarakat bakal merasa dirugikan. Kelima, mufti harus mengenal masyarakat. Artinya, dia harus tahu tentang kejiwaan si peminta fatwa serta mengerti benar akan pengaruh dan tersebarnya fatwa tersebut di masyarakat.</p><p>Sebab, intinya, fatwa adalah kemaslahatan bagi masyarakat. Maka, menurut Imam Syatibi, mufti yang mencapai derajat puncak adalah yang membawa masyarakat ke kondisi tengah-tengah, seperti yang dikenal masyarakat. Mufti itu tidak menempuh aliran yang keras, tidak pula terlalu longgar.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*gALkDJ6DgAFZD5Zm9_hMtQ.png" /></figure><figure><a href="http://medium.com/kolom"><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/945/1*87aaIIdtckzK52V2ZLX37g.png" /></a></figure><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*gALkDJ6DgAFZD5Zm9_hMtQ.png" /></figure><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=561d7d955121" width="1" height="1" alt=""><hr><p><a href="https://medium.com/kolom/fatwa-dan-fatwa-561d7d955121">Fatwa dan Fatwa</a> was originally published in <a href="https://medium.com/kolom">kolom</a> on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.</p>]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Makar dan Makan]]></title>
            <link>https://medium.com/kolom/makar-dan-makan-86bc9064ff88?source=rss-73fb536019c------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/86bc9064ff88</guid>
            <category><![CDATA[mahfud-md]]></category>
            <category><![CDATA[politik]]></category>
            <category><![CDATA[indonesia]]></category>
            <category><![CDATA[makar]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Gatot Priambodo]]></dc:creator>
            <pubDate>Fri, 16 Dec 2016 00:47:07 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2016-12-16T00:51:01.307Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*CUkIxcOcQKAikZ_yIYyAKw.jpeg" /></figure><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*gALkDJ6DgAFZD5Zm9_hMtQ.png" /></figure><blockquote><strong>Moh Mahfud MD</strong></blockquote><blockquote>Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN), Ketua MK (2008–2013)</blockquote><blockquote><a href="http://nasional.sindonews.com/read/1161950/18/makar-dan-makan-1481330342/">Sindonews</a>, 10 Desember 2016</blockquote><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*gALkDJ6DgAFZD5Zm9_hMtQ.png" /></figure><p><strong>SANGKAAN </strong>makar atas 11 orang aktivis (belakangan ditambah satu orang lagi yakni Hatta Taliwang) yang dilakukan oleh Polri tidak cukup dilihat dari kacamata hukum pidana, tetapi harus juga dilihat dari aspek konstitusi dan hukum tata negara (HTN). Kita sangat kaget ketika pada Jumat 2 Desember 2016 pagi ada berita yang kemudian dikonfirmasi oleh Polri bahwa Rachmawati, putri Bung Karno, dan sepuluh orang lainnya diamankan (ditangkap) karena diduga (dan kemudian dianggap) melakukan makar.</p><p>Ini tidak main-main. Sebab jika dirunut dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 104 dan seterusnya, ancaman hukuman bagi pemakar sangatlah berat. Ancamannya mulai dari hukuman mati, penjara seumur hidup, penjara 20 tahun, penjara 15 tahun, dan seterusnya. Pasal KUHP yang mana yang disangkakan dilakukan oleh mereka? Menurut Polri mereka, kecuali Ahmad Dhani, disangka melanggar Pasal 107 dan Pasal 110 KUHP.</p><p>Sangkaannya sangat serius karena pelakunya diancam hukuman berat. Pasal 107 KUHP mengatur, siapapun yang secara melawan hukum melakukan makar dengan usaha menggulingkan pemerintah dipidana dengan pidana makar paling lama 15 tahun penjara. Sedangkan pemimpin dan para pengatur makar diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun.</p><p>Jika dilihat dari peristiwa-peristiwa yang mendahului serta keterangan Polri sendiri, tampaknya sulit dipercaya bahwa mereka telah melakukan makar sebagaimana diatur di dalam Pasal 107 KUHP. Sebab yang mereka lakukan sebelum itu adalah merencanakan datang ke Gedung MPR pada tanggal 2 Desember 2016 untuk meminta MPR melakukan Sidang Istimewa agar memberlakukan kembali UUD 1945 dan (mungkin) meminta MPR memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden.</p><p>Rencana yang dikemukakan secara resmi oleh Rachmawati dan yang menurut istri Sri Bintang Pamungkas Ernalia disampaikan secara resmi melalui surat itu tentu tidak bisa disebut makar. Mereka menyampaikan rencananya secara resmi, terbuka dan tanpa melakukan kekerasan untuk memaksa. Karena langkah mereka itu tidak bisa dikategorikan makar dengan melanggar Pasal 107 maka pihak Polri melapisinya dengan sangkaan makar dengan menggunakan Pasal 110 KUHP.</p><p>Di dalam Pasal 110 disebutkan, antara lain, siapa pun yang melakukan permufakatan untuk melakukan tindakan seperti yang diatur Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, dan Pasal 108 diancam karena melakukan makar seperti ketentuan pasal-pasal tersebut. Jadi sangkaan yang dikenakan kepada mereka, sangat mungkin, adalah sangkaan melakukan permufakatan untuk melakukan tindakan yang dilarang oleh Pasal 107 KUHP, yakni berusaha menggulingkan pemerintah.</p><p>Dengan demikian yang perlu ditunggu adalah bukti-bukti yang dimiliki oleh Polri dalam menetapkan sangkaan bahwa mereka telah melakukan permufakatan. Polri harus mempunyai bukti yang kuat bahwa mereka melakukan permufakatan untuk makar, bukan hanya bukti bahwa mereka pernah bertemu dan berdiskusi sambil makan-makan tentang kemungkinan meminta MPR bersidang agar mengganti lagi UUD dan atau untuk memberhentikan Presiden/Wapres.</p><p>Pertemuan-pertemuan sambil makan-makan untuk mengusulkan pemberhentian Presiden dan pemberlakuan UUD (misalnya usul kembali ke UUD 1945 yang asli) yang hendak disampaikan secara resmi dan tanpa kekerasan fisik tentulah bukan makar, melainkan makan. Kegiatan seperti itu adalah kegiatan legal yang dari sudut hukum tata negara merupakan penggunaan hak politik yang dilindungi sepenuhnya oleh konstitusi.</p><p>Pada awal-awal Reformasi 1998 kita sudah mencabut keberlakuan UU No 11/PNPS/1963 tentang Tindak Pidana Subversi agar setiap orang mempunyai kebebasan serta tidak takut membicarakan dan menyampaikan aspirasi politik dan penilaiannya tentang jalannya pemerintahan. Melalui perubahan UUD kita juga sudah memasukkan rincian hak-hak asasi manusia (HAM) sebagaimana diatur oleh berbagai konvensi internasional.</p><p>Pasal 28 UUD 1945 ditambah dengan sepuluh Pasal baru (Pasal 28A sampai dengan 28J) guna menegaskan jaminan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Upaya menyampaikan aspirasi politik ke MPR sulit dianggap makar karena dalam hukum tata negara yang sekarang berlaku MPR tidak bisa mengubah UUD atau memberhentikan Presiden/Wapres tanpa melalui lembaga lain dengan prosedur yang sangat ketat.</p><p>Untuk mengubah UUD, misalnya, harus melibatkan DPR dan DPD. Untuk memberhentikan Presiden harus melibatkan DPR dan Mahkamah Konstitusi melalui mekanisme <em>impeachment. </em>MPR tidak bisa melanggar syarat dan mekanisme itu, misalnya, hanya karena didatangi oleh Rachmawati Cs. Kalau MPR melanggar itu justru MPR lah yang melakukan makar.</p><p>Rencana kehadiran Rachmawati Cs ke gedung MPR bisa diartikan sebagai upaya menyampaikan aspirasi kepada MPR untuk memproses penggantian pemerintah maupun UUD sesuai dengan prosedur yang berlaku secara konstitusional. Pembicaraan-pembicaraan yang mendahului itu, boleh jadi, bukan permufakatan untuk makar melainkan kesepakatan sambil makan.</p><p>Ada baiknya kita coba dalami penjelasan Kapolri Tito Karnavian di gedung DPR awal pekan ini. Kapolri mengatakan, penangkapan atas Rachmawati Cs dilakukan untuk tidak mengambil risiko sekecil apapun saat ada Aksi Superdamai tanggal 2 Desember 2016 (212). Mereka ditangkap agar tak ada celah untuk memprovokasi massa sehingga terjadi kerusuhan, misalnya, menduduki Gedung MPR.</p><p>Tindakan Polri mengamankan mereka agar tidak memprovokasi Demo 212 bisa dibenarkan dari sudut kemanfaatan hukum. Tetapi kalau memang itu maksudnya, maka sebenarnya masalahnya sudah selesai dan mereka bisa dilepaskan dari bidikan pidana makar. Toh mereka tidak bisa memprovokasi dan Demo 212 sudah berlangsung dengan benar-benar superdamai.</p><p>Dari semua itu tentu kita harus menjaga negara ini sesuai dengan konstitusi dan hukum. Kalau hanya ada sekumpulan orang menyatukan aspirasi sambil makan ya tidak boleh diperlakukan sebagai pelaku makar. Masak orang makan dianggap makar?</p><p>Tetapi kalau memang ada bukti permufakatan untuk makar, siapa pun harus ditindak tegas tanpa pandang bulu. Mereka harus dijatuhi sanksi tegas sesuai dengan hukum yang berlaku.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*gALkDJ6DgAFZD5Zm9_hMtQ.png" /></figure><figure><a href="http://medium.com/kolom"><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/945/1*87aaIIdtckzK52V2ZLX37g.png" /></a></figure><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*gALkDJ6DgAFZD5Zm9_hMtQ.png" /></figure><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=86bc9064ff88" width="1" height="1" alt=""><hr><p><a href="https://medium.com/kolom/makar-dan-makan-86bc9064ff88">Makar dan Makan</a> was originally published in <a href="https://medium.com/kolom">kolom</a> on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.</p>]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Job on Demand]]></title>
            <link>https://medium.com/kolom/job-on-demand-1c344ea1ba14?source=rss-73fb536019c------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/1c344ea1ba14</guid>
            <category><![CDATA[ekonomi]]></category>
            <category><![CDATA[indonesia]]></category>
            <category><![CDATA[rhenald-kasali]]></category>
            <category><![CDATA[job-on-demand]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Gatot Priambodo]]></dc:creator>
            <pubDate>Thu, 15 Dec 2016 03:27:54 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2016-12-15T03:27:54.033Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*3sEb1eDEg_TNAeMOvBPJ6A.jpeg" /></figure><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*gALkDJ6DgAFZD5Zm9_hMtQ.png" /></figure><blockquote>Rhenald Kasali</blockquote><blockquote><em>Pendiri Rumah Perubahan</em></blockquote><blockquote><a href="http://www.jawapos.com/read/2016/12/13/70510/job-on-demand"><strong><em>JAWA POS</em></strong></a><strong><em>, 13 Desember 2016</em></strong></blockquote><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*gALkDJ6DgAFZD5Zm9_hMtQ.png" /></figure><p>Anda mungkin sudah terbiasa mendengar kata <em>video on demand</em>. Itu sudah ada sekitar lebih dari 20 tahun dan berakibat matinya usaha penyewaan video. Masih ingat kan dulu kita membawa pulang <em>tape</em>-nya, menyetel VCD di rumah? Kini semua serbadigital. Ada pada line kabel Anda, bisa langsung tiba sampai ke rumah tanpa perantara.</p><p>Tetapi, kini menyangkut pekerjaan. Ya, pekerjaan masa depan anak-anak kita yang mulai berubah. Kadang lucu juga. Mereka yang sudah punya pekerjaan enak dengan gaji bagus di bank justru ingin berhenti. Mereka ini yang sekarang banyak membuat CEO perbankan pusing. Masalahnya, mereka ini anak-anak hebat, kader masa depan. Sewaktu digali, jawabannya hampir sama semua: ingin membuat <em>start-up.</em></p><p>Sementara itu, di antara mereka yang sudah menjadi pengusaha <em>start-up</em>, justru banyak yang sedang keletihan dan iri dengan teman-temannya yang bekerja di perusahaan mapan. Padahal, mereka kelihatannya bahagia sekali menjalankan start-up-nya. Sewaktu digali lagi, mereka bilang, “Ternyata menjalankan <em>start-up</em> tidak ada duitnya.”</p><p>Lucu juga ya. Yang mapan dan dapat uang merasa kurang bahagia. Yang bahagia tak punya uang. Maka jadilah pertukaran. Saya menyebutnya sebagai pertukaran uang dengan kebahagiaan, yang kalau bisa disandingkan betapa indahnya. Tapi, bukankah kebahagiaan itu kita yang perjuangkan? Mana ada yang dijemput begitu saja?</p><h3><strong>Sekolah-Sekolah Baru</strong></h3><p>Sekolah anak-anak muda di dunia ini tengah berubah. Kala kita masih terbiasa menyekolahkan anak-anak kita ke berbagai fakultas seperti kita dulu, justru banyak anak muda yang sudah mengeksplorasi bidang-bidang baru.</p><p>Pengajarnya juga bukan dosen-dosen tetap seperti yang beberapa tahun belakangan diwajibkan pemerintah. Melainkan dosen-dosen yang praktik riil dalam kehidupan. Mereka mengedepankan “bisa”, bukan “tahu”. Hasil, bukan nilai. Ini berbeda dengan sistem pendidikan kita yang banyak mengedepankan tahunya, bukan bisa.</p><p>Maka jangan heran jika yang diperdebatkan di media sosial di sini cuma adu pengetahuan, debat omong kosong. Yang bekerja dianggap bodoh, sedangkan yang berwacana saja mereka anggap hebat. Jadi wajar bila di kampus-kampus baru dunia itu, banyak yang pengajarnya bukan “ilmuwan kertas”. Melainkan para praktisi pemegang lisensi, ambassador produk, atau pelaku yang sudah punya reputasi dalam bidangnya. Mereka yang punya karya, bukan punya “tahu”.</p><p>Mereka juga bisa menjadi guru besar di kampusnya. Padahal belum tentu punya teori. Maklum, di negara-negara industri, yang mengangkat guru besar itu kampus itu sendiri, bukan negara. Juga ada <em>peer review </em>seperti anak yang ingin menjadi guru besar di sini, tetapi <em>peer</em>-nya bukan seperti dosen. Melainkan “jumlah eksemplar” buku yang dia tulis yang laku di pasar, berapa banyak dan seberapa bagus resensi yang ditulis tokoh-tokoh terhadap karya mereka.</p><p>Tidak ada “<em>campus politics</em>” atau <em>like </em>and <em>dislike </em>seperti yang dikeluhkan para calon guru besar yang sering diganjal kolega-koleganya di sini. Kadang lucu juga, di sini banyak ilmuwan yang mencemooh teori orang lain. Tapi, sesungguhnya mereka juga tak punya teori sendiri, apalagi karya yang baik dan diterima masyarakat. Kampus baru yang sedang terbentuk itu diisi banyak orang yang aktual, yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Bukan yang semata menghasilkan pemikir.</p><h3><strong>Pekerjaan pun Berubah</strong></h3><p>Shane Cragun dan Kate Sweetman (2016) baru saja merilis bukunya tentang efek berantai <em>disruption</em>. Dua konsultan HR (<em>human resource</em>) itu mendalami berakhirnya era perantara. Peradaban tersebut membentuk kegiatan serbalangsung. Anda memasuki era <em>fee agent.</em></p><p>Dan, akibatnya, kontrak-kontrak sosial antara perusahaan dan lulusan-lulusan baru itu akan berbeda dengan yang biasa dilakukan generasi sebelumnya saat bekerja. Kontrak sosial antara perusahaan dan karyawan yang “bisa” tadi (bukan yang sekadar “tahu”) tak lagi didasarkan pada jangka waktu tahunan, apalagi seumur hidup.</p><p>“Bila dulu perusahaan menawarkan <em>permanent job,</em> kini <em>job on demand,</em>” ujarnya. Ini tentu berbeda dengan karyawan pabrik yang harus ada di sekitar mesin dan memupuk keahlian. Mungkin ini soal pekerjaan yang dibutuhkan sewaktu-waktu, tapi perusahaan yang membutuhkan cukup banyak.</p><p>Pekerjaan “<em>on demand</em>” ini sebagian sudah berkembang sejak 20 tahun lalu, tetapi makin marak lima tahun belakangan. Mereka tak hanya bekerja di satu kota, tetapi juga melayani klien di kota yang berbeda-beda. Belakangan ini, misalnya, kita saksikan semakin jarang lulusan fakultas psikologi yang bekerja sebagai pegawai HR (SDM: sumber daya manusia). Mereka mengklaim diri sebagai petugas asongan yang memberikan layanan melakukan <em>testing </em>calon pegawai. Agak mirip dengan tenaga-tenaga lepas pembuat film dan iklan video/televisi yang lebih senang bekerja lepas ketimbang menjadi pegawai.</p><p>Masalahnya, sudah siapkah lembaga-lembaga pendidikan melakukan pekerja-pekerja <em>on demand </em>ini? Sudah siapkah negara meremajakan aturan-aturan tentang standar pendidikan? Sudah siapkah orang tua menerima realitas baru itu? Bagi saya, kaum muda harus bisa berubah dari sekadar “tahu” menjadi “bisa” mewujudkan gagasannya. Soal pekerjaan, orang ini kelak bisa hidup di mana saja.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*gALkDJ6DgAFZD5Zm9_hMtQ.png" /></figure><figure><a href="http://medium.com/kolom"><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/945/1*87aaIIdtckzK52V2ZLX37g.png" /></a></figure><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*gALkDJ6DgAFZD5Zm9_hMtQ.png" /></figure><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=1c344ea1ba14" width="1" height="1" alt=""><hr><p><a href="https://medium.com/kolom/job-on-demand-1c344ea1ba14">Job on Demand</a> was originally published in <a href="https://medium.com/kolom">kolom</a> on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.</p>]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Memadukan Keindonesiaan dan Keislaman]]></title>
            <link>https://medium.com/kolom/memadukan-keindonesiaan-dan-keislaman-9ce129c591bd?source=rss-73fb536019c------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/9ce129c591bd</guid>
            <category><![CDATA[islam]]></category>
            <category><![CDATA[politik]]></category>
            <category><![CDATA[indonesia]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Gatot Priambodo]]></dc:creator>
            <pubDate>Tue, 13 Dec 2016 03:58:36 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2016-12-13T04:51:39.553Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*lVen719ybjehY0MROVddCQ.jpeg" /></figure><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*gALkDJ6DgAFZD5Zm9_hMtQ.png" /></figure><blockquote><strong>Salahuddin Wahid</strong></blockquote><blockquote>Pengasuh Pesantren Tebuireng</blockquote><blockquote><a href="http://www.republika.co.id/berita/koran/opini-koran/16/12/07/ohswo613-memadukan-keindonesiaan-dan-keislaman">Republika</a>, 07 December 2016</blockquote><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*gALkDJ6DgAFZD5Zm9_hMtQ.png" /></figure><p>Hampir dua bulan terakhir, kita disibukkan dan diganggu oleh suasana yang tidak menyenangkan, akibat pro kontra terhadap ucapan Basuki Tjahaja Purnama tentang surah al-Maidah ayat 51. Muncul adanya dugaan penistaan agama yang dilakukan Basuki.</p><p>Pendapat dan sikap keagamaan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap ucapan itu menjadi dasar banyak pihak untuk menuntut Basuki ke pengadilan. Kita menunggu hasil dari proses penyidikan yang dilakukan oleh Polri terhadap Basuki, yang telah ditetapkan sebagai tersangka.</p><p>Namun, menurut saya, masih ada satu masalah yang akan tetap menjadi masalah sampai kapan pun kalau kita tidak mendudukkannya pada proporsi yang benar. Yakni, terkait pendapat bahwa dengan bersikap untuk tidak memilih pemimpin non-Muslim dalam pilkada atas dasar larangan di dalam ayat Alquran, maka umat Islam tidak menghormati kebinekaan atau keberagaman. Apakah pendapat itu benar?</p><h3><strong>Pancasila versus Islam</strong></h3><p>Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus melihat kembali ke tahun 1945 karena keadaan yang kita hadapi saat ini, tidak dapat dilepaskan dari perjalanan kesejarahan bangsa dan negara Indonesia. Semua tokoh Islam pada sidang BPUPKI berjuang supaya Islam dijadikan dasar negara.</p><p>Komprominya ialah Piagam Jakarta (22/6/1945). Kelompok Islam bersedia menerima dasar negara Pancasila dengan sila pertama berbunyi, “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”.</p><p>Karena ada penolakan dari sekelompok kecil umat Kristiani, demi berdirinya negara Republik Islam, para tokoh Islam setuju menghapus tujuh kata Piagam Jakarta. Sila pertama diubah menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”.</p><p>Perjuangan mendirikan negara berdasarkan Islam dilanjutkan dalam Konstituante pada 1956–1959, tetapi kembali gagal. Dalam pemungutan suara, kelompok Islam hanya mencapai 53 persen.</p><p>Karena ada kebuntuan politik, Bung Karno mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959 yang memberlakukan kembali UUD 1945. Dalam Dekrit itu, “Piagam Jakarta” dijadikan dasar pertimbangan.</p><p>Selama kampanye Pemilu 1971, partai-partai Islam termasuk Partai NU masih memperjuangkan negara berdasarkan Islam. Juru kampanye Partai NU dan partai Islam lain di berbagai daerah sering mendapat perlakuan tidak baik dan tidak adil dari militer.</p><p>Pada akhir 1984, Muktamar NU menerima Pancasila sebagai dasar negara. Langkah ini diikuti hampir semua ormas Islam dan Partai Persatuan Pembangunan.</p><p>Menarik bagi saya, mengapa partai Islam dan ormas Islam selama hampir 40 tahun “<em>keukeuh</em>” menolak Pancasila menjadi dasar negara RI? Padahal, sejak 1955 saat di kelas 6 SD, saya sudah berpendapat Pancasila itu layak menjadi dasar negara. Kalau kita cermati Pembukaan UUD 1945, kalimat-kalimatnya mengandung banyak kata bahasa Arab yang sudah menjadi khazanah Islam.</p><p>Setelah lama merenungkannya, saya menemukan jawaban. Kita semua tahu bahwa Bung Karno adalah penggali Pancasila. Angkatan saya atau yang lebih tua mengetahui Bung Karno sering menyebut nama dan mengutip pendapat <a href="https://id.wikipedia.org/wiki/Mustafa_Kemal_Atat%C3%BCrk">Kemal Ataturk,</a> yang mendirikan Republik Turki yang UUD-nya menyatakan Turki adalah negara sekuler.</p><p>Karena Bung Karno sering mengutip pendapat Kemal pendiri negara Turki yang sekuler, wajar kalau banyak tokoh Islam dan pengikut mereka beranggapan bahwa negara berdasarkan Pancasila adalah negara sekuler, yang antiagama (Islam). Karena itu, kelompok Islam menolak Pancasila sebagai dasar negara.</p><p>Menurut saya, salah satu hal yang ikut mendorong ormas Islam dan partai Islam bersedia menerima Pancasila sebagai dasar negara ialah diundangkannya UU Perkawinan pada 1974. UU itu memberi kesempatan bagi diterimanya ketentuan syariat Islam ke dalam sistem hukum nasional.</p><p>Para tokoh Islam menyadari, tanpa Islam menjadi dasar negara, ternyata ketentuan syariat Islam bisa masuk ke dalam UU. Jadi, ketika ada tuntutan keadaan untuk menerima Pancasila sebagai dasar negara, pihak yang menolak bisa diyakinkan untuk menerima Pancasila sebagai dasar negara.</p><p>UU lain yang memuat ketentuan syariat Islam, yaitu UU Peradilan Agama pada 1989. Peradilan Agama yang semula di dalam Kementerian Agama beralih ke Mahkamah Agung. Kini pengadilan agama menjadi lembaga peradilan kedua terbesar setelah pengadilan negeri.</p><p>Setelah itu, lahirlah UU Perbankan Syariah, UU Zakat, UU Haji, UU Wakaf, UU Jaminan Produk Halal, dan UU Sisdiknas yang memberi tempat bagi pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional. Kini sedang diajukan RUU tentang Pesantren dan RUU tentang Lembaga Pendidikan Islam. Sejumlah UU ini adalah bagian dari perpaduan keindonesiaan dan keislaman.</p><p>Kementerian Agama adalah langkah awal dalam memadukan keindonesiaan dan keislaman. Pembentukan madrasah (MI, MTs, MA) dilakukan pada 1950 oleh Menteri Agama Wahid Hasyim, bersamaan dengan kebijakan memberikan mata pelajaran agama di sekolah.</p><p>Ormas Islam dan pesantren telah banyak mendirikan universitas dan sekolah tinggi di berbagai provinsi. Pendidikan Islam berperan besar dalam memadukan keindonesiaan dan keislaman.</p><h3><strong>Menafikan kebinekaan?</strong></h3><p>Kembali pada pertanyaan di atas, apakah menyampaikan larangan bagi kaum Muslimin untuk memilih pemimpin non-Muslim adalah bertentangan dengan kebinekaan? Perlu diingat adanya perdebatan dalam sidang BPUPKI tentang usul supaya ada syarat bahwa presiden dan wakil presiden harus orang Islam. Akhirnya, usul itu ditolak.</p><p>Dalam kenyataan sejarah, memang presiden dan wakil presiden adalah Muslim. Perlu dicatat, seorang beragama Kristen pernah menjadi pejabat presiden, yaitu Dr Leimena. Tidak adanya syarat di dalam UUD dan UU tentang Calon Presiden harus beragama Islam adalah bukti kita menghargai kebinekaan dan memberi hak yang sama di depan hukum kepada semua warga negara tanpa memandang agama.</p><p>Apakah seorang Muslim tidak boleh mempunyai keyakinan bahwa menurut agama Islam dirinya dilarang memilih pemimpin non-Muslim? Tentu boleh dan itu dijamin oleh UUD dan UU.</p><p>Kalau kita larang, justru berarti kita mengurangi haknya untuk mengikuti ajaran agamanya. Apakah seorang Muslim tidak toleran kalau dia berpendapat bahwa dirinya tidak boleh memilih non-Muslim sebagai pemimpin?</p><p>Menurut saya, dia tetap toleran sejauh dia menghormati agama lain dan umat agama lain. Muslim harus toleran dalam masalah sosial, tidak dalam masalah ajaran dan keyakinan.</p><blockquote>“Muslim harus toleran dalam masalah sosial, tidak dalam masalah ajaran dan keyakinan.”</blockquote><p>Apakah seorang ulama boleh menyampaikan ajaran agamanya bahwa Muslim dilarang memilih pemimpin non-Muslim? Tentu boleh, sepanjang itu dilakukan secara proporsional, pada tempatnya dan dengan cara yang baik.</p><p>Jangan itu disampaikan dengan bahasa kasar yang penuh kebencian, menyinggung perasaan kelompok lain, apa lagi dengan menghasut. Jangan juga disampaikan dengan menyerang pendapat kelompok Muslim yang membolehkan, apalagi mengafirkan mereka.</p><p>Tentu tidak mudah untuk menentukan kriteria “proporsional dan pada tempatnya” itu seperti apa. Karena itu, demi merawat perpaduan keislaman dan keindonesiaan yang sudah kita capai, akan jauh lebih baik bila dakwah tentang umat Islam tidak boleh memilih pemimpin non-Muslim, tidak dilakukan secara terbuka.</p><p>Pada Pilgub DKI 2012, tidak banyak dakwah semacam itu. Pada pilgub saat ini, di hampir setiap masjid di DKI, terdapat khotbah semacam itu karena dipicu ucapan Basuki yang menurut sebagian besar umat Islam telah menghina Islam. Bahkan, di luar DKI.</p><p>Menjaga dan merawat keindonesiaan bagi saya ialah menjaga perpaduan keindonesiaan dan keislaman, yang sudah kita capai selama ini. Jangan lagi kita mempertentangkan keindonesiaan dan keislaman.</p><p>Jangan lagi memperdebatkan, apakah kita ini orang Indonesia yang beragama Islam atau orang Islam yang tinggal di Indonesia. Kita adalah orang Indonesia yang beragama Islam, sekaligus orang Islam yang berbangsa Indonesia.</p><p>Ada yang menyatakan bahwa ayat-ayat konstitusi lebih tinggi daripada ayat-ayat kitab suci. Langsung muncul pendapat yang menolak pernyataan itu. Yang membuat pernyataan itu tidak memahami dengan baik psikologi massa umat Islam dan tidak pandai menyampaikan pendapat dengan kata-kata yang maksudnya sama, tapi tidak menimbulkan masalah.</p><p>Mestinya dia menyatakan bahwa ayat-ayat dalam kitab suci baru berlaku di dalam masyarakat di Indonesia kalau sudah diserap ke dalam UU, seperti UU Perkawinan, UU Peradilan Agama.</p><p>Kita perlu juga mencatat, perpaduan keindonesiaan dan keislaman dalam aspek budaya. Contohnya ialah perayaan Idul Fitri yang sudah menjadi budaya bangsa Indonesia. Hal lain ialah diterimanya lagu keagamaan Islam seperti lagu “Tuhan” karya Bimbo, yang menjadi lagu keagamaan bagi semua rakyat Indonesia, termasuk non-Muslim.</p><p>Hal lain ialah tidak adanya larangan dan kewajiban berjilbab bagi Muslimah di sekolah negeri, universitas negeri, dan kantor swasta ataupun pemerintah, seperti yang pernah terjadi beberapa puluh tahun lalu. Memang masih ada larangan, yaitu di TNI dan sedikit kantor atau tempat usaha swasta.</p><p>Pendapat yang tajam di antara sesama Muslim bila kita masuk ke dalam wilayah abu-abu seperti di atas yang menyangkut sosial-politik, di mana sebagian Muslim melarang dan sebagian Muslim membolehkan. Atau ketika kita bicara tentang HAM, padahal UUD Pasal 28 huruf J telah mengatur bahwa HAM di Indonesia harus menghormati dan tidak boleh mengabaikan nilai budaya dan agama.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*gALkDJ6DgAFZD5Zm9_hMtQ.png" /></figure><figure><a href="http://medium.com/kolom"><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/945/1*87aaIIdtckzK52V2ZLX37g.png" /></a></figure><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*gALkDJ6DgAFZD5Zm9_hMtQ.png" /></figure><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=9ce129c591bd" width="1" height="1" alt=""><hr><p><a href="https://medium.com/kolom/memadukan-keindonesiaan-dan-keislaman-9ce129c591bd">Memadukan Keindonesiaan dan Keislaman</a> was originally published in <a href="https://medium.com/kolom">kolom</a> on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.</p>]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Framing Media Barat Terhadap Aksi Damai 212]]></title>
            <link>https://medium.com/kolom/framing-media-barat-terhadap-aksi-damai-212-3ceab3d2da83?source=rss-73fb536019c------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/3ceab3d2da83</guid>
            <category><![CDATA[indonesia]]></category>
            <category><![CDATA[politik]]></category>
            <category><![CDATA[hukum]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Gatot Priambodo]]></dc:creator>
            <pubDate>Tue, 06 Dec 2016 05:06:30 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2016-12-06T05:06:30.748Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*GYhAvy0FoHlMKNI4mup5sw.jpeg" /></figure><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*gALkDJ6DgAFZD5Zm9_hMtQ.png" /></figure><blockquote><a href="https://twitter.com/herricahyadi">Herri Cahyadi</a></blockquote><blockquote><strong>Mahasiswa Doktoral Hubungan Internasional Istanbul University</strong></blockquote><blockquote><a href="http://www.republika.co.id/berita/jurnalisme-warga/wacana/16/12/04/ohmw6b408-framing-media-barat-terhadap-aksi-damai-212">Republika</a>, 4 Desember 2016</blockquote><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*gALkDJ6DgAFZD5Zm9_hMtQ.png" /></figure><p>Aksi kali ketiga umat Islam yang dilaksanakan di Monas dan jalan-jalan protokol di sekitarnya hingga Bundaran HI mendatangkan lautan massa yang diperkirakan mencapai lebih dari dua juta jiwa. Tidak ada yang tahu pasti berapa jumlah kepala yang hadir.</p><p>Yang jelas, aksi ini berlangsung tertib, dengan pesan yang jelas, dan semua puas. Tuduhan media dan segelintir orang yang memprediksi aksi ini dengan pelbagai sentimen negatif lagi-lagi tidak terbukti.</p><p>Lalu, bagaimana media-media barat merespons Aksi Damai 212? Para peneliti dari Australia yang menulis buku <em>Media Framing of the Muslim World</em>, yaitu Halim Rane, Jacqui Ewart, dan John Martinkus, menyatakan mayoritas media barat melakukan <em>framing</em> terhadap dunia Islam dengan narasi kekerasan, fanatisme, ekstremisme, dan memusuhi peradaban barat.</p><p>Ini selalu disematkan dalam hampir setiap pemberitaan serta menegasikan kekayaan multikultural, etnis, dan pengalaman berislam dari umat Islam di negara-negara lain. Benar bahwa ada kekerasan yang membonceng doktrin Islam, ada aksi terorisme yang menyatut simbol-simbol Islam, ada ideologi yang mencampuradukkan prinsip-prinsip dalam Islam.</p><p>Tapi melakukan <em>framing</em> secara parsial dapat menimbulkan bias dan kerancuan dalam interpretasi suatu peristiwa. Sikap yang bijak justru ditunjukkan oleh Paus Fransiskus yang menyatakan, “If I speak about Islamic violence, I need to speak about Catholic violence.”</p><p>Rangkaian kata itu merupakan respons Paus terhadap pembunuhan seorang pendeta Katolik Roma di Normandy, Perancis, pada 16 Juli 2016. Mengidentifikasi Islam dengan kekerasan adalah <em>fallacy</em> (kekeliruan).</p><p>Menurut Paus, orang yang melakukan kekerasan ada di dalam setiap agama. Sikap Paus ini sebenarnya memberikan contoh <em>framing</em> yang berimbang. Tapi tentu ini tidak menarik bagi media, sebab terdapat kredo yang mahsyur, yakni bad<em> news is (always) good news</em>.</p><h3><strong>Pemberitaan media barat</strong></h3><p>Jika kita mengambil sampel beberapa media global yang mengkover berita Aksi Damai 212, kita akan mudah menemukan narasi-narasi yang disebutkan oleh Halim Rane, Jacqui Ewart, dan John Martinkus dalam buku mereka. Sebagai contoh, dua hari sebelum Aksi Damai 212 dilaksanakan, yakni pada 30/11, TIME menaikkan berita dengan judul “<a href="http://time.com/4585802/indonesia-chinese-muslim-protests/">Hardline Islamist Protests In Indonesia Are Spreading Fear Among the Minority Chinese</a>” yang intinya mengupas rumor potensi kerusuhan 1998 terulang.</p><p>Dalam berita ini ada porsi kerusuhan pada Aksi Damai 411 yang diangkat. Tanpa melihat latar belakang kerusuhan 1998 dan kondisi kekinian para peserta Aksi Damai 212, TIME menyambung-nyambungkan kedua kejadian menjadi satu rumor: kerusuhan etnik berpotensi terulang.</p><p>Sementara Voice of America (VOA) justru berfokus dengan tajuk oportunisme Front Pembela Islam (FPI) dalam merebut hati warga Luar Batang dan Pasar Ikan yang tergusur oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ada kepentingan lain yang dibawa oleh masyarakat ini dalam Aksi Damai 212 dan FPI dituding memanfaatkan momen ini untuk mendapatkan simpati.</p><p>Lain lagi dengan CNN yang menggunakan identitas Cina dan Kristen dalam judul dan <em>lead</em> beritanya. Meski jelas di dalam artikel, CNN mengutip komentar seorang peserta aksi, “<em>It’s not about ethnicity or religion</em>.” “<em>It’s a matter of what he has done</em>,” ujar Agus yang dikutip CNN.</p><p>Para tokoh dalam aksi juga sudah sering menyatakan bahwa bukan urusan etnis atau agama, tapi murni penistaan. Penggunaan identitas ini konsisten dilakukan oleh CNN dalam mengkover berita semenjak aksi pertama kali diselenggarakan.</p><p>Aljazeera yang terkadang diharapkan mampu mengadvokasi umat Islam, justru tidak berbeda dalam melakukan <em>framing</em>. Reporter Aljazeera, Step Vaessen lebih jauh berujar tentang aksi ini, “<em>An extremely big show of force by Islamist groups who have been gaining importance in Indonesia over the years</em>.”</p><p>Ia menuding kelompok Muslim konservatif semakin kuat di tataran akar rumput dan merongrong <em>secular state</em>. Sejak kapan Indonesia jadi negara sekuler?</p><p>Masih banyak lagi media global yang menggunakan narasi negatif untuk aksi ini seperti The Guardian, BBC, ABC, dan sebagainya. Mayoritas mereka seperti sepakat menggunakan terminologi yang sama.</p><p>Bahkan, nyaris dengan <em>angle</em> pemberitaan yang sama. Bagaimana ini bisa terjadi?</p><h3><strong>Agenda <em>setting</em></strong></h3><p>Ini mengingatkan kita akan teori agenda <em>setting</em> yang menyatakan bahwa media memiliki kemampuan untuk memengaruhi publik di dalam topik-topik yang sengaja dipilih. Ada dua basis utama dari agenda <em>setting</em>, yaitu (1) Media dan pers tidak merefleksikan realitas; tapi mereka memilahnya. 2) Konsentrasi media terhadap suatu isu memaksa publik percaya bahwa isu itu penting dibandingkan isu yang lainnya.</p><p>Setidaknya, ada beberapa <em>stereotype</em> yang mungkin telah menjadi standar agenda <em>setting</em> terhadap isu yang berbau keislaman, baik media global maupun media nasional. Khususnya, dalam Aksi Damai 411 dan 212, beberapa spot tema yang selalu ada dalam pemberitaan bisa kita rangkum sebagai berikut:</p><p>1) Anarkis. Seluruh aspek acara dalam aksi akan berujung kepada anarkisme bahkan semenjak acara tersebut belum dilangsungkan. Dalam Aksi Damai 411 atau 212, misalnya, media-media ini akan berupaya mem-f<em>raming</em> bahwa:</p><p>a) Sebelum acara diadakan: diprediksi akan rusuh, ada upaya pelengseran Presiden, peringatan untuk tidak mendekat, serta polisi dan tentara disiapkan untuk mencegah anarkisme.</p><p>b) Selama acara berlangsung: sudut-sudut kecil dari acara akan digunakan sebagai frame anarki seperti taman yang terinjak, sampah berserakan, wajah gahar pendemo yang sedang teriak, pendemo yang membawa tongkat bendera. Media-media ini mendapatkan momentum saat kerusuhan kecil pecah di malam hari jelang peserta bubar.</p><p>c) Sesudah acara berlangsung, <em>framing</em> masih tetap sama, tapi dengan gaya bahasa yang seolah mengapresiasi seperti The Washington Post yang memberi judul “<em>Indonesia Blasphemy Protest Draws 200,000; Ends Peacefully</em>”. Uniknya, media-media nasional justru menggiring isu ini berbarengan dengan upaya makar.</p><p>2) Kelompok radikal. Memaksa pembaca agar percaya bahwa aktivitas keislaman yang menonjol dan membawa isu besar selalu ditunggangi oleh kelompok garis keras. Mereka sering menggunakan terminologi <em>conservative Muslims</em>, <em>hardline</em>, <em>far-right parties</em>, <em>radical</em>, dan sebagainya. Media ini tidak pernah bisa <em>move on</em> dari <em>labeling</em> terhadap umat Islam.</p><p><em>Labeling</em> adalah salah satu cara untuk mengotakan masyarakat dalam kelompok-kelompok. Mungkin umat Islam adalah kelompok masyarakat di dunia yang paling banyak memiliki label; radikal, fundamental, ekstremis, garis keras, konservatif, moderat, bla bla bla. Ada lagi?</p><p>3) Intoleran. <em>Buzzer</em> media sosial dengan enteng menyebarkan isu Aksi Damai 411 dan 212 seolah memecah-belah bangsa, merusak kebinekaan, dan anti-Pancasila. Ini adalah isu paling <em>absurd</em> yang disebar oleh mereka yang justru ingin memecah-belah bangsa.</p><p>Parahnya diamini oleh media-media dengan terus memutar isu kebangsaan, kebhinekaan, dan semisalnya. Seolah aksi ini bermasalah dengan itu semua.</p><p>Padahal, sampai aksi yang ketiga ini pun tidak ada yang terbukti. Yang ada, seluruh masyarakat dari Aceh sampai Papua ikut menuntut keadilan.</p><p>Ini juga yang dibawa oleh CNN, TIME, dan sebagainya ketika menyebutkan identitas minoritas dalam narasi pemberitaan mereka. Seolah ada masalah dengan toleransi.</p><p>Media-media ini cenderung mengaburkan esensi dari suatu kejadian dan mem-<em>framing</em> dengan <em>angle</em> semau mereka — yang bahkan terkadang jauh dari realita. <em>Framing</em> dan agenda <em>setting</em> adalah kata kunci dari perilaku media-media ini.</p><p>Bagi yang paham isu yang dibawa, mungkin akan mengenyutkan dahi ketika membaca. Solusinya adalah jangan marah sebab memang begitu mereka bekerja. Mereka punya hak dan kuasa. Perihal ada yang percaya lalu menelan mentah-mentah, itu urusan mereka.</p><p>Yang bisa dilakukan adalah melawan dengan <em>citizen journalism</em>. Membangun kesadaran sosial untuk memberikan informasi yang benar melalui media alternatif yang bisa dipertanggungjawabkan.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*gALkDJ6DgAFZD5Zm9_hMtQ.png" /></figure><figure><a href="http://medium.com/kolom"><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/945/1*87aaIIdtckzK52V2ZLX37g.png" /></a></figure><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*gALkDJ6DgAFZD5Zm9_hMtQ.png" /></figure><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=3ceab3d2da83" width="1" height="1" alt=""><hr><p><a href="https://medium.com/kolom/framing-media-barat-terhadap-aksi-damai-212-3ceab3d2da83">Framing Media Barat Terhadap Aksi Damai 212</a> was originally published in <a href="https://medium.com/kolom">kolom</a> on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.</p>]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Punahnya Sebuah Bangsa]]></title>
            <link>https://medium.com/kolom/punahnya-sebuah-bangsa-b92c1724340c?source=rss-73fb536019c------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/b92c1724340c</guid>
            <category><![CDATA[indonesia]]></category>
            <category><![CDATA[politik]]></category>
            <category><![CDATA[budaya]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Gatot Priambodo]]></dc:creator>
            <pubDate>Fri, 02 Dec 2016 14:07:16 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2016-12-02T14:07:16.977Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*fxRzeEYZnItBqBXEHZ4fuw.jpeg" /><figcaption>Radhar Panca Dahana</figcaption></figure><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*gALkDJ6DgAFZD5Zm9_hMtQ.png" /></figure><blockquote>Radhar Panca Dahana</blockquote><blockquote><em>Budayawan</em></blockquote><blockquote><strong><em>KOMPAS, 01 Desember 2016</em></strong></blockquote><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*gALkDJ6DgAFZD5Zm9_hMtQ.png" /></figure><p>Sering kali kita menyatakan semacam identitas atau karakter diri kita sebagai sebuah bangsa dengan istilah, frasa, atau simbol-simbol yang abstrak, terkadang malah menggelikan. Hal itu diakibatkan karena ternyata kita mengalami kesulitan, bahkan ketidakmampuan, menjelaskan makna identitas itu, termasuk apa dasar historis hingga filosofisnya. Terlebih jika ia dipertentangkan dengan kenyataan dalam hidup keseharian kita.</p><p>Penyebutan “sifat” atau “ciri” semacam “negeri yang ramah”, “masyarakat yang toleran”, “rakyat yang jujur”, “hidup yang gotong royong”, “negara yang Bhinneka Tunggal Ika” bisa jadi sekadar klaim ketimbang sebuah realitas-apalagi keniscayaan–baik alamiah maupun budaya. Frasa “bhinneka tunggal ika”, misalnya, benarkah bermakna sebagai kesatuan (politis) dari keragaman budaya (agama, ras, suku bangsa, dll.) dari bangsa Indonesia? Dari mana dasar historis pemaknaan itu? Bagaimana landasan ontologis atau filosofisnya?</p><p>Apakah pemaknaan frasa tersebut, katakanlah sejak awal masa kemerdekaan, tidak lebih dari revaluasi politik yang sesungguhnya berbeda dengan yang dimaksud oleh buku ataupun penulis aslinya dari masa Majapahit dulu. Sebagian dari kita mengetahui, Mpu Tantular menuliskan anak kalimat di atas dalam satu bait yang mengaitkannya pada persoalan (dua) agama yang tampak berbeda, tapi satu (dalam kebenarannya). Revaluasi terjadi sejak masa perjuangan kemerdekaan hingga hari ini, tidak lain adalah semacam pelintiran politis demi keuntungan politik tertentu. “Bhinneka tunggal ika” pada mulanya bukanlah sebuah aforisma tentang kenyataan atau natur politik dan budaya, apalagi soal keberagaman sosial (demografis ataupun geografis) kita.</p><p>Lalu apakah kemudian kenyataan sosio-kultural kita sesungguhnya? Mengapa kita begitu yakin pada identitas ke-“bhinneka tunggal ika”-an itu, sama seperti kita yakin bahwa kita adalah manusia yang pada dasarnya santun, multikultural, toleran, dan sebagainya? Benarkah kenyataan sosiokultural kita hari ini menggambarkan dan mewakili itu? Jika tidak, apakah kita telah berbohong atau mendustai diri sendiri, atau jangan-jangan kita telah terdustai selama ini? Oleh siapa? Mengapa? Untuk apa?</p><h3><strong>Asing yang organik</strong></h3><p>Rentetan pertanyaan di atas mungkin terlalu jauh dan membuka banyak spekulasi walau mungkin saja ia bisa jadi semacam desakan untuk segera dijawab. Namun, sekurangnya ada sebuah penjelasan sederhana yang berangkat dari satu fakta dalam kenyataan aktual kita, di mana hidup begitu banyaknya tradisi, adat hingga budaya lokal di dalam keseharian bangsa ini. Keanekaragaman etnokultural adalah sebuah “fakta” sosial. Betul kebhinekaannya, tapi benarkah tunggal ika? Cerita bisa berbeda.</p><p>Cerita itu bisa dimulai dari fakta lain yang tersimpan di balik “fakta sosial” di atas: tidak ada kesatuan etnik apa pun di negeri ini yang dapat membuat klaim bahwa dirinya adalah yang paling asli, orisinal, <em>genuine </em>atau primor(dial), jika dibanding pihak lain. Sejarah, seperti dibuktikan banyak catatan akademis, hampir seluruh kesatuan adat negeri ini membentuk dan mengembangkan diri–termasuk identitas hingga tradisinya dengan cara mengosmosa dan menghibridasi adat dan budaya pihak-pihak lain, baik tetangga dekat maupun asing.</p><p>Bukan hanya suku bangsa Betawi yang realitas historis hingga arkeologisnya terbukti identitasnya melulu merupakan adukan atau campuran elemen-elemen kultural yang berasal dari luar dirinya (Sunda, Banten, Jawa, Madura, Banjar, Melayu, Bali, hingga Tiongkok, Arab, India, hingga Portugis). Hal yang sama berlaku juga bagi etnik dan subetnik lainnya di seluruh negeri ini, besar dan kecil. Bahkan etnik Jawa, Sunda, Bugis, Aceh, Melayu, hingga Manado adalah hasil mestizan atau percampuran dari pelbagai budaya yang pernah singgah dan menetap di wilayahnya.</p><p>Semua kenyataan keadaban itulah yang jadi fakta bahkan keniscayaan masyarakat bahari. Keadaban yang dibentuk oleh satu jenis sikap budaya, yang melahirkan nilai juga watak dalam turunannya, yakni: keterbukaan; pikiran yang terbuka; jiwa yang terbuka; hingga masyarakat terbuka. Satu sikap budaya yang adaptif dan adoptif dalam relasinya dengan budaya luar/asing. Satu fakta yang membuktikan bahwa kita bukanlah bangsa <em>xenophobic</em>, anti asing, malah sebaliknya kita adalah bangsa yang sangat menerima (akseptan) akan kehadiran siapa pun dan apa pun.</p><p>Dari semua latar itulah, kita menemukan kenyataan sosial dan budaya kita yang multikultural, sebagai konsekuensi alamiah dari ratusan bandar yang berkembang di sekujur pantai negeri ini. Begitupun pergaulan, dinamika, hingga proses pembentukan diri yang inter-kultural pun menjadi kenyataan alamiah yang tak terelakkan.</p><h3><strong>Bangsa yang komedis</strong></h3><p>Arti dari itu semua, pergaulan (suku-suku) bangsa kita yang basisnya interkultural sama sekali bukanlah ruang yang mempermisikan muncul dan tumbuhnya sentimen, egoisme sektoral, prasangka, apalagi sikap-sikap yang diskriminatif terhadap (suku) bangsa lain yang berbeda. Jika terjadi ekspresi-ekspresi negatif itu, bukan hanya ia mengkhianati sejarah adabnya sendiri, nenek moyang dan warisan yang mereka titipkan pada kita, melainkan juga melakukan destruksi tak terampunkan bagi kesatuan, ke-ika-an, dan kekuatan interdependensial organik dari bangsanya sendiri.</p><p>Satu hal yang lebih penting, utama, bahkan konstitutif adalah filosofi peneguhan eksistensi manusia (individu) bahari. Dengan karakter atau sifat-sifat dasar di atas, manusia di negeri ini diteguhkan melalui sebuah sikap “penerimaan” yang kuat, bahwa “aku” di tingkat personal (pun) dibentuk oleh “aku”, “aku” yang lain, oleh “kau” juga kalian. Sikap menerima atau “akseptan” ini jauh lebih lapang, dalam, dan tinggi tingkat spiritualnya ketimbang sikap toleran.</p><p>Toleransi, bagaimanapun, memiliki acuan atau batasnya. Sampai di tingkat tertentu, seseorang mungkin kita tolerir perilaku, sikap, atau kata-katanya, hingga saat dia melampaui acuan-yang kita tetapkan sendiri-toleransi itu berakhir, berganti dengan penolakan, pertentangan, hingga pemusnahan. Sikap itu yang melandasi konflik hingga kompetisi di dunia kontinental. Sementara dalam adab bahari, penerimaan adalah semacam pemosisian kenyataan dari orang lain, tak hanya kebaikan, tetapi juga ketakbaikannya.</p><p>Lewat mekanisme itulah kita membentuk (integritas) diri kita: kamu dan kau, kita dan kalian. Aku dibentuk kamu, begitu sebaliknya. Ada kamu dalam aku, ada aku dalam kamu. Inilah sejarah sosiologis yang membuat semua puak dan etnik di Nusantara bersatu, tidak mengabadikan konflik hingga beribu tahun seperti di banyak wilayah kontinental. Inilah etos yang pada akhirnya membuat kita semua bersatu, antara lain untuk mengusir penjajah, memerdekakan diri, atau menyatakan diri sebagai bangsa.</p><p>Karena itu, istilah <em>the otherness</em> dalam literatur Eropa sebenarnya memiliki makna dan akar etimologis yang sangat berbeda liyan atau “orang lain”. Siapa pun orang itu, selama dalam proses pemosisian dirinya menjadi bagian organik dari (tradisi bahari) kita adalah saudara, lebih dalam lagi, (bagian dari) diri kita sendiri. Bila pun pihak atau “orang lain” yang bahkan asing itu ternyata memanipulasi atau mengeksploitasi pola hubungan dan pembentukan identitas bahari ini, selama sekian waktu panjangnya kita tidak pernah khawatir. Setiap adat, tradisi dalam budaya-budaya lokal kita memiliki ketangguhan luar biasa dalam cara menghadapi dan mengatasi bias kultural semacam itu.</p><p>Di dalam hidup yang dinamik dan penuh kreasi dan inovasi itulah, kita menyaksikan bagaimana cara kita bergaul dengan saudara-saudara (organik) kita yang berbeda (dalam hal apa pun) berlangsung dengan rileks, wajar, dan penuh keceriaan. Bahkan ketika kita saling mengolok, kadang seolah menghina atau menista, saudara kita yang berasal dari puak atau suku bangsa lain. Olokan adalah satu modus pendekatan interkultural yang komedis dalam diri bangsa ini.</p><p>Tak mengherankan, jika teguran, yang notabene adalah ungkapan-ungkapan (bahkan sangat) kasar, terasa biasa dalam pergaulan di antara etnik kita. Dalam dunia lawak, cara seperti itu jadi kelaziman dalam aksi panggung mereka, seperti diperlihatkan oleh Basiyo, BKAK, Srimulat, hingga Bagio Cs pada masa lalu, atau Warkop DKI, Bagito, sampai Patrio di belakang hari. Kemampuan mengolok dan menertawakan diri sendiri adalah pendewasaan alamiah dalam diri kita, membuat bangsa Indonesia itu humoris, “sejak lahirrr….” kata Tarzan.</p><p>Apabila belakangan ada sekelompok orang yang begitu mudah bereaksi keras, bahkan sangat keras, hanya karena tersinggung unsur SARA yang dianggap identitas orisinalnya, saya kira jika tidak ia kehilangan daya humornya yang bahari, tentu ada hal lain, yang pasti bukan kultural, mengiringi atau sembunyi di balik respons keras itu.</p><h3><strong>Keindahan adab bahari</strong></h3><p>Soal anggapan pihak lain menghina agama, misalnya, pertama, hal itu sesungguhnya bukan bagian dari tradisi atau watak bahari kita. Kedua, apabila itu pun dianggap benar, biasanya kita tersenyum (bagian dari sifat humoris kita) dan menganggap itu sebagai bagian dari kekurangan manusia yang (memang) mudah lupa, tergelincir, termasuk <em>slip of tongue</em>. Ketiga, kesadaran adab kita akan menciptakan sikap untuk memaklumi lalu memaafkan sambil (bila bisa) mengingatkan.</p><p>Dalam persoalan hubungan antar-agama, misalnya, sejarah juga memberi landasan kuat bagi argumentasi di atas. Sejarah agama Islam, antara lain, menunjukkan pada kita penghinaan dan penistaan terjadi hampir tiada henti. Bahkan sejarah Muhammad SAW adalah sejarah penghinaan, bahkan yang paling kotor dan biadab terhadap Islam. Kita sama tahu bagaimana Nabi merespons dan menyikapinya. Begitupun sejak abad pertengahan hingga masa kini, penghinaan terhadap agama Islam hampir rutin terjadi di banyak tempat.</p><p>Namun, sejarah juga menunjukkan, betapapun hebat penghinaan itu, bangsa ini mengikuti tuntunan Nabi junjungannya, tidak pernah merespons dengan cara membabi-buta, terlebih mengancam, menyerang, atau (istigfar) “menghabisi”. Sejak jauh hari dulu, mulai dari kasus Haji Abdul Mutamakin dari Tuban pada awal abad ke-19, yang dianggap para ulama menghina Islam, tapi akhirnya lerai setelah Pakubuwana II memaafkan asal tidak berbuat lagi. Atau kasus tulisan Siti Sumandari di Majalah Bangun terbitan Parindra, kasus cerita pendek “Langit Makin Mendung” yang melibatkan HB Jassin, kontroversi pemelesetan syahadat-nya Harmoko, hingga kasus Ahmad Fauzi lulusan Aqidah UIN Semarang yang dianggap menghina agama karena menganggap hubungan Adam dan Hawa itu <em>incest </em>bahkan menyebut nabi pertama tersebut sebagai “kriminal”. Tidak ada konfrontasi hebat, apalagi dengan kekuatan massa, atau retorika yang memekakkan telinga.</p><p>Semua kasus itu dapat diselesaikan dengan baik berdasar adab dan budaya bahari kita. Tidak pernah jadi gejolak besar dan masif yang menggelisahkan masyarakat, apalagi mengganggu stabilitas negara/pemerintah, hanya karena beberapa penumpang gelap yang menitip agendanya sendiri secara licik. Penyelesaian masalah seperti ini sesungguhnya simpel, sederhana, jika didekati dengan landasan dan pemahaman kebudayaan. Bukan dengan pendekatan konfliktual, tendensi menghancurkan, pamer kuasa dan kekuatan, apalagi dengan melakukan <em>political pressure</em> berupa pengerahan massa, yang sama sekali tidak ada akar kultural ataupun spiritualnya, khususnya dari adab bahari.</p><p>Riwayat hubungan beragama di negeri ini adalah riwayat kecantikan dan kedamaian dari adab dan budaya bahari kita. Jangan sampai ia dikoyak oleh syahwat kuasa, ambisi material dan duniawi, hingga bukan hanya damai dan kecantikan budaya kita itu hancur, melainkan juga dasar-dasar adab yang membentuk bangsa kita tergerus karenanya. Hingga hilanglah kedirian kita dan punahlah kita sebagai bangsa.</p><p>Tak siapa pun, jika di hatinya masih bergema nama “Indonesia”, akan terlibat di dalam kehinaan adab seperti itu.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*gALkDJ6DgAFZD5Zm9_hMtQ.png" /></figure><figure><a href="http://medium.com/kolom"><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/945/1*87aaIIdtckzK52V2ZLX37g.png" /></a></figure><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*gALkDJ6DgAFZD5Zm9_hMtQ.png" /></figure><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=b92c1724340c" width="1" height="1" alt=""><hr><p><a href="https://medium.com/kolom/punahnya-sebuah-bangsa-b92c1724340c">Punahnya Sebuah Bangsa</a> was originally published in <a href="https://medium.com/kolom">kolom</a> on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.</p>]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Media Sosial di Era Masyarakat Digital]]></title>
            <link>https://medium.com/kolom/media-sosial-di-era-masyarakat-digital-b338850c3842?source=rss-73fb536019c------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/b338850c3842</guid>
            <category><![CDATA[indonesia]]></category>
            <category><![CDATA[social-media]]></category>
            <category><![CDATA[media-sosial]]></category>
            <category><![CDATA[teknologi]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Gatot Priambodo]]></dc:creator>
            <pubDate>Fri, 02 Dec 2016 01:17:09 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2016-12-02T01:17:09.397Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/700/1*p0stx21M1YGdydbvnOzmOg.jpeg" /></figure><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*gALkDJ6DgAFZD5Zm9_hMtQ.png" /></figure><blockquote>Bagong Suyanto</blockquote><blockquote><em>Dosen Departemen Sosiologi FISIP Universitas Airlangga.</em></blockquote><blockquote><strong><em>MEDIA INDONESIA, 01 Desember 2016</em></strong></blockquote><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*gALkDJ6DgAFZD5Zm9_hMtQ.png" /></figure><p>Kehadiran media sosial di satu sisi memang menawarkan berbagai kemudahan bagi para penggunanya untuk mengakses dan men-share informasi secara cepat, mudah, dan murah. Namun, di sisi lain, ketika penggunaan media sosial berkembang makin liar dan keluar dari batas-batas keadaban, risiko yang terjadi ialah munculnya keresahan dan bahkan tidak mustahil munculnya konflik yang manifest di masyarakat.</p><p>Bisa dibayangkan, apa yang terjadi ketika masyarakat dengan mudah bisa mengunggah berbagai ujaran kebencian, berita <em>hoax</em> dan informasi yang bernada provokatif tanpa bisa dicegah? Para pengguna gadget dengan didukung kemampuan mengakses internet dan memanfaatkan media sosial, mereka tak ubahnya seperti wartawan dadakan yang dapat mengekspos informasi apa pun yang seketika itu pula akan menyebar luas di kalangan pengguna media sosial yang lain.</p><p>Di era perkembangan masyarakat digital, ketika informasi yang beredar di dunia maya nyaris tak terbatas dan tak terbendung, sebagian besar masyarakat umumnya tidak lagi bisa membedakan mana berita yang benar dan mana berita yang tak memiliki rujukan pada realitas yang nyata. Hanya karena kesamaan ideologi, kepentingan, dan kesamaan identitas sosial tertentu, masyarakat biasanya dengan mudah teperdaya dan memercayai begitu saja berita-berita yang sesungguhnya tidak benar dan menghasut.</p><p>Seseorang yang memercayai sebuah berita <em>hoax</em>, dan kemudian tanpa berpikir panjang men-<em>share</em> dan meresirkulasikan ke anggota komunitas, bukan tidak mungkin berita <em>hoax</em> itu akan dianggap benar karena terus-menerus disirkulasi dan diresirkulasikan.</p><h3><strong>Berbahaya</strong></h3><p>Untuk mencegah agar penyebaran berita <em>hoax</em> dan ujaran kebencian yang diungkapkan para haters tidak makin meluas, dan orang akan berpikir seribu kali sebelum mengunggah hal-hal yang tidak benar di media sosial, saat ini pemerintah telah melakukan sejumlah revisi pada pasal dan ayat dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).</p><p>Salah satu revisi penting dari UU ITE yang telah disahkan adalah penambahan ayat baru pada pasal 40 yang isinya menegaskan bahwa pemerintah berhak menghapus dokumen elektronik yang terbukti menyebarkan informasi melanggar UU. Informasi yang dimaksud melanggar UU adalah informasi yang terkait dengan pornografi, SARA, terorisme, pencemaran nama baik, dan lainnya. Revisi dan pengesahan UU ITE baru ini, dilakukan pemerintah terutama mengingat kondisi sosial-politik masyarakat yang belakangan ini sering kali memanas karena dipicu berita-berita <em>hoax</em> dan ujaran kebencian.</p><p>Didorong oleh keprihatinan dan keinginan agar para pengguna dan pemanfaatan media sosial dapat lebih beradab, revisi sejumlah pasal dan ayat dalam UU ITE tentu diharapkan akan dapat meredam kemungkinan niat sebagian warga masyarakat yang dengan sengaja maupun tidak sengaja mem-posting informasi yang tidak benar dan meresahkan.</p><p>Di kalangan masyarakat Indonesia yang sebagian besar masih mengalami cultural lag (ketertinggalan budaya), dan belum memiliki literasi digital yang benar-benar kritis, kehadiran media sosial yang tanpa kendali, harus diakui bisa sangat berbahaya.</p><p>Sebagai perbandingan, studi yang dilakukan Craig Silverman (2016), di Amerika Serikat, menemukan bahwa dari 20 berita terpopuler tentang pilpres AS yang muncul di 19 media online ternama selama musim pilpres beberapa waktu lalu, ternyata hanya di-<em>share</em> 7,367 juta kali di jejaring sosial, sedangkan untuk berita <em>hoax</em> dari situs abal-abal dan blog-blog partisan justru di-share hingga 8,711 juta kali di jejaring sosial.</p><p>Artinya, di masyarakat yang sudah maju seperti Amerika Serikat pun masih banyak warga masyarakat yang mudah terkena hasutan dan memercayai berita-berita yang sebetulnya tidak benar. Di Indonesia, meski belum ada studi yang bisa dirujuk, tetapi ditengarai kondisinya lebih parah dan lebih banyak warga masyarakat yang menjadi korban penyebaran berita <em>hoax</em>.</p><p>Sejumlah faktor yang menyebabkan kenapa masyarakat Indonesia mudah teperdaya berita <em>hoax</em> adalah, pertama, karena masyarakat Indonesia belum didukung dan memiliki tingkat literasi digital yang memadai, yang bisa dijadikan modal untuk menyikapi <em>booming</em> informasi di dunia maya secara kritis.</p><p>Kedua, karena masyarakat masih banyak yang belum memahami bahwa media sosial ialah bagian dari ruang publik yang membutuhkan bentuk tanggung jawab para pemakainya untuk memastikan informasi yang mereka <em>share</em> benar-benar valid dan benar. Ketiga, karena masyarakat acap kali masih menyembunyikan diri di balik kerumunan besar para pengguna media sosial, dan seolah merasa apa yang mereka lakukan bersama dengan anggota komunitas siber yang lain tidak keliru.</p><h3><strong>Mencegah</strong></h3><p>Adrian Athique, dalam bukunya <em>Digital Media and Society</em> (2013) memaparkan berbagai implikasi yang timbul dari perkembangan teknologi informasi, internet, dan kehadiran media digital. Kehadiran media sosial yang berbasis internet dan gadget telah melahirkan masyarakat baru, yakni masyarakat digital yang sayangnya secara kultural masih belum didukung perkembangan kultural yang siap merespons perubahan sosial masyarakat.</p><p>Seperti yang kita saksikan belakangan ini, kanal-kanal media sosial terus bermunculan memenuhi dunia maya, dan tiap-tiap pihak umumnya cenderung menawarkan informasi yang tidak jelas sumber kebenarannya. Media sosial tumbuh menjadi wadah yang tidak hanya mempermudah komunikasi antaranggotanya tanpa dibatasi ruang dan waktu, tetapi yang mencemaskan kehadiran media sosial di saat yang sama ternyata juga memfasilitasi munculnya berbagai ujaran kebencian yang tanpa dasar.</p><p>Kemunculan berbagai sumpah serapah masyarakat, fitnah, dan juga hasutan yang tidak bertanggung jawab. Di dunia maya, seolah tidak ada hukum yang berlaku sehingga siapa pun bebas memproduksi dan menyirkulasikan informasi apa pun tanpa terkecuali. Untuk mencegah agar peran media sosial tidak lepas kendali dan tidak tereduksi hanya menjadi saluran ujaran kebencian dan berta <em>hoax</em>, sesungguhnya yang dibutuhkan tidak hanya payung hukum dan ancaman sanksi yang sifatnya cenderung kuratif diberlakukan setelah kejadian terjadi.</p><p>Mencegah agar media sosial tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang kontra-produktif bagi kemajuan bangsa, yang tak kalah penting adalah bagaimana pemerintah mendorong dan membekali masyarakat dengan tingkat literasi digital yang kritis — yang bisa menyeleksi secara mandiri mana informasi yang benar dan mana pula informasi yang keliru.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*gALkDJ6DgAFZD5Zm9_hMtQ.png" /></figure><figure><a href="http://medium.com/kolom"><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/945/1*87aaIIdtckzK52V2ZLX37g.png" /></a></figure><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*gALkDJ6DgAFZD5Zm9_hMtQ.png" /></figure><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=b338850c3842" width="1" height="1" alt=""><hr><p><a href="https://medium.com/kolom/media-sosial-di-era-masyarakat-digital-b338850c3842">Media Sosial di Era Masyarakat Digital</a> was originally published in <a href="https://medium.com/kolom">kolom</a> on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.</p>]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Berhukum Harus Bersabar]]></title>
            <link>https://medium.com/kolom/berhukum-harus-bersabar-63b31250bdf2?source=rss-73fb536019c------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/63b31250bdf2</guid>
            <category><![CDATA[indonesia]]></category>
            <category><![CDATA[mahfud-md]]></category>
            <category><![CDATA[hukum]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Gatot Priambodo]]></dc:creator>
            <pubDate>Thu, 01 Dec 2016 14:50:49 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2016-12-02T00:13:49.521Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*FyswYcwzussD4Ljlsph4sA.jpeg" /><figcaption>elshinta.com/ilustrasi kolom</figcaption></figure><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*gALkDJ6DgAFZD5Zm9_hMtQ.png" /></figure><blockquote>Moh Mahfud MD</blockquote><blockquote>Ketua MK-RI 2008–2013, <em>Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN).</em></blockquote><blockquote><strong><em>KORAN SINDO, 26 November 2016</em></strong></blockquote><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*gALkDJ6DgAFZD5Zm9_hMtQ.png" /></figure><p>Judul tulisan di atas timbul dari dan sengaja saya kaitkan dengan masalah penegakan hukum dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang kini menjadi tersangka dalam tindak pidana penistaan agama.</p><p>Seperti diketahui, pada saat ini sedang bergemuruh suara dan gerakan agar, setelah dua pekan lalu dinyatakan sebagai tersangka, Ahok segera ditahan. Bahkan ada yang mengancam akan menggerakkan demo yang lebih besar daripada demo 4 November 2016 (411) jika Ahok tidak segera ditahan. Upaya mengawal tegaknya hukum memang menjadi kewajiban kita untuk melakukannya, lebih-lebih jika karena suatu keadaan, misalnya karena permainan politik, hukum sulit ditegakkan.</p><p>Tapi tetaplah harus diingat bahwa menegakkan hukum itu harus bersabar dan tidak boleh terburu-buru. Menegakkan hukum harus sabar mengikuti prosesnya yang mungkin memerlukan waktu dan harus berhati-hati agar tidak salah dan menyebabkan terjadinya kezaliman. Ini berlaku bagi semua kasus, termasuk kasus Ahok yang kini sedang menyedot perhatian kita.</p><p>Jika dilihat dari perkembangannya sejak terjadi demo 411 itu, penanganan terhadap kasus Ahok sudah cukup cepat waktunya dan kinerja polisi sudah cukup proporsional. Ketika menerima pimpinan demo 411, pemerintah yang dipimpin Wapres jusuf Kalla menjanjikan bahwa kasus Ahok akan diselesaikan dalam dua minggu oleh dan di kepolisian.</p><p>Janji itu sudah ditepati, bahkan belum sampai dua minggu setelah itu Ahok sudah ditetapkan sebagai tersangka. Setelah menetapkan status Ahok sebagai tersangka, pada Jumat tanggal 25 November 2016 kemarin pihak kepolisian pun telah melimpahkan kasus tersebut ke kejaksaan agar segera bisa diajukan ke pengadilan. Terlepas dari tekanan situasi yang mungkin ada, faktanya kita melihat bahwa pihak kepolisian sudah bekerja dengan cepat.</p><p>Oleh sebab itu demo yang lebih besar daripada demo 411 tidak diperlukan lagi karena tidak ada relevansinya. Apalagi pihak kejaksaan telah menjanjikan, perkara Ahok akan dilimpahkan ke pengadilan dalam 14 hari ke depan. Dalam berhukum kita harus bersabar mengikuti urut-urutan proses yang diatur oleh hukum itu sendiri, yakni hukum acara.</p><p>Jangan sampai terjadi aparat penegak hukum menersangkakan dan menggiring seseorang ke pengadilan karena tekanan dari luar. Sebab kalau kita membiarkan apalagi mendorong cara itu, kita pun bisa menjadi korban dari cara-cara seperti itu.</p><p>Kalau sekarang Anda mampu menggerakkan begitu banyak orang untuk menekan aparat agar menggelandang orang ke pengadilan, bukan tidak mungkin suatu saat ada orang yang mampu menggerakkan dan menekan aparat untuk menggelandang Anda ke pengadilan melalui apa yang biasa disebut kriminalisasi. Itulah relevansi seruan kita harus bersabar dan berhati-hati dalam berhukum.</p><p>Tapi aparat penegak hukum pun tidak boleh bermain-main dalam tugas untuk menegakkan hukum. Mereka tidak boleh tunduk pada tekanan politik dari arahmanapun dalam menegakkan hukum. Aparat penegak hukum harus cekatan dan profesional dalam menangani kasus.</p><p>Aparat hukum tidak bisa memanipulasi dalil “lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tak bersalah” untuk melindungi seseorang. Yang bersalah, meskipun hanya satu orang, harus dicari dan ditemukan. Penegak hukum tidak boleh juga memanipulasi dalil agama yang menyatakan, “Janganlah kebencianmu kepada seseorang menyebabkan kamu berlaku tidak adil.”</p><p>Sebab dalil itu pun bisa dibalik dengan metode <em>mafhum mukhalafah</em> sehingga berbunyi, “Janganlah kesukaanmu atau ketakutanmu terhadap tekanan seseorang menyebabkan kamu tidak berlaku adil.” Ini sangat penting ditekankan karena kenyataan kita dalam berhukum sering kali dihantui permainan hukum antara aparat, politisi, dan cukong.</p><p>Permainan hukum oleh aparat penegak hukum memang kerap kali terjadi di Indonesia. Buktinya, banyak penegak hukum, yakni hakim, jaksa, polisi, pengacara, bahkan pegawai administrasi pengadilan, yang digelandang ke pengadilan karena tertangkap memperjualbelikan kasus.</p><p>Itu pun banyak yang meyakini bahwa tertangkapnya mereka hanya karena “apes”, sebab selain yang tertangkap itu masih banyak penjual dan pembeli kasus yang berkeliaran dan tidak atau belum tertangkap. Dengan demikian, bersabar dalam menegakkan hukum bisa diartikan, minimal, dalam dua hal.</p><p>Pertama, kita harus bersabar mengikuti urut-urutan penanganan sebuah kasus agar dilakukan secara berhati-hati dan tidak menimbulkan kezaliman bagi seseorang yang diduga telah melakukan kesalahan. Kedua, penegak hukum harus bersikap profesional dan berani menghadapi tekanan dari arah mana pun, dari penguasa politik maupun pemilik uang suap.</p><p>Aparat tidak boleh ditekan oleh kekuatan politik dari atas dan oleh cukong-cukong penyuap dari samping. Aparat juga tidak boleh dipaksa-paksa oleh kekuatan massa yang mengepung untuk memaksakan kehendaknya. Aparat harus berani menolak, kalau perlu melawan, tekanan-tekanan yang mendorong dirinya untuk berlaku tidak profesional dan tidak adil.</p><p>Itulah wujud kesabaran yang harus ditunjukkan oleh aparat dalam menegakkan hukum. Berhukum mencakup pembuatan aturan hukum dan penegakan aturan hukum itu sendiri. Maka itu para pembuat aturan hukum juga harus bersabar dalam arti tekun dan berhati- hati serta tangguh menolak dan melawan tekanan, termasuk menolak suap yang akan menyesatkannya dari tugas pembuatan aturan hukum yang benar dan baik.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*gALkDJ6DgAFZD5Zm9_hMtQ.png" /></figure><figure><a href="http://medium.com/kolom"><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/945/1*87aaIIdtckzK52V2ZLX37g.png" /></a></figure><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*gALkDJ6DgAFZD5Zm9_hMtQ.png" /></figure><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=63b31250bdf2" width="1" height="1" alt=""><hr><p><a href="https://medium.com/kolom/berhukum-harus-bersabar-63b31250bdf2">Berhukum Harus Bersabar</a> was originally published in <a href="https://medium.com/kolom">kolom</a> on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.</p>]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Membagi Kekuasaan Kehakiman]]></title>
            <link>https://medium.com/kolom/membagi-kekuasaan-kehakiman-aca8b3317cf8?source=rss-73fb536019c------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/aca8b3317cf8</guid>
            <category><![CDATA[kehakiman]]></category>
            <category><![CDATA[hakim]]></category>
            <category><![CDATA[hukum]]></category>
            <category><![CDATA[indonesia]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Gatot Priambodo]]></dc:creator>
            <pubDate>Thu, 01 Dec 2016 14:40:08 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2016-12-02T00:17:51.481Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/800/1*rnfiURlEA4pH1yLq6ZeSjg.jpeg" /><figcaption>ilustrasi kolom</figcaption></figure><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*gALkDJ6DgAFZD5Zm9_hMtQ.png" /></figure><blockquote>Binsar M Gultom</blockquote><blockquote><em>Hakim, Dosen Pascasarjana Universitas Esa Unggul Jakarta.</em></blockquote><blockquote><strong><em>TEMPO.CO, 29 November 2016</em></strong></blockquote><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*gALkDJ6DgAFZD5Zm9_hMtQ.png" /></figure><p>Dewan Perwakilan Rakyat telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim dan kini memasuki tahap pembahasan oleh DPR serta pemerintah. Rancangan ini akan mengubah kekuasaan kehakiman sekarang karena membagikan tanggung jawab kekuasaan kehakiman kepada lembaga lain.</p><p>Yang pertama-tama harus digarisbawahi adalah independensi kekuasaan kehakiman harus dijaga. Mengapa? Pertama, Pasal 24 ayat 1 UUD 1945 mengatakan “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”, sehingga lembaga ini perlu dijaga sedemikian rupa, jangan sampai ada pihak lain yang mengintervensi sesuai dengan ajaran Trias Politica-Montesqueu (sistem pembagian kekuasaan negara). Untuk menjaga martabat dan wibawa kekuasaan kehakiman itu, pemerintah telah membentuk sebuah lembaga Komisi Yudisial (KY) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU №22/2004 tentang KY.</p><p>Kedua, Pasal 24 ayat 2 UUD 1945 menyebutkan “Kekuasaan kehakiman dipegang oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dan Mahkamah Konstitusi (MK)”. Dengan dasar ini, tidak ada landasan hukum sedikit pun bagi pemerintah dan DPR untuk membagikan tanggung jawab kepada lembaga yudikatif (MA) di luar kekuasaan kehakiman. Jika pemerintah berkehendak membagikan tanggung jawab kekuasaan kehakiman selain kepada MA dan MK, menurut penulis, ubah dulu Pasal 24 ayat 1 dan 2 UUD 1945.</p><p>Diadakannya sistem satu atap lembaga kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung merupakan kesepakatan reformasi untuk mengembalikan kemurnian sifat independensi kekuasaan kehakiman yang mandiri, yang selama ini terabaikan oleh pemerintah. Jika masih ada produk undang-undang lain yang bertentangan dengan UUD 1945, undang-undang di bawahnya dengan sendirinya akan batal demi hukum atau setidaknya bisa dibatalkan lewat pengajuan materiil ke MK.</p><p>Buktinya, untuk memurnikan independensi kekuasaan kehakiman tersebut dari segala campur tangan pemerintah dan legislatif, termasuk pihak lain, presiden telah mengeluarkan Keputusan Presiden №21 Tahun 2004 tentang pengalihan organisasi, administrasi dan finansial di lingkungan peradilan umum, tata usaha negara dan agama ke MA. Yang selama ini dipegang oleh Kementerian Kehakiman (Kementerian Hukum dan HAM), kini telah dipegang seutuhnya oleh lembaga yudikatif, yakni MA.</p><p>Ada alasan bahwa kekuasaan kehakiman yang ditumpuk pada satu titik di MA membuat beban berat bagi MA dalam manajemen hakim dan perkara. Sehingga, idealnya aspek manajemen hakim dibagi dengan lembaga independen lain untuk mencegah kekuasaan absolut di satu lembaga. Alasan ini haruslah ditolak karena pembagian kekuasaan kehakiman tidak menjamin tidak akan ada lagi masalah di lembaga yudikatif (MA).</p><p>Jika kekuasaan kehakiman yang dipegang MA akan dibagi-bagikan kepada lembaga independen lain, apakah lembaga yudikatif, seperti MK, atau lembaga legislatif dan eksekutif akan dibagi-bagikan juga tanggung jawabnya kepada lembaga independen lain? Lembaga mana di Indonesia ini yang administrasi dan manajemennya sempurna 100 persen? Hemat penulis, jika ada kekurangan di MA, bukan berarti lembaganya yang diobok-obok, tapi mari kita berpikir jernih untuk mencari solusi tanpa harus merombak Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan turunannya yang masih berlaku.</p><p>Kewenangan kekuasaan kehakiman, baik secara teknis peradilan maupun administrasi peradilan, dipegang MA yang memiliki dasar hukum. Pertama, konstitusi dan UU №48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004. Kedua, putusan MK tertanggal 7 Oktober 2015, yang telah mencabut kewenangan KY di bidang perekrutan hakim pada tingkat pertama.</p><p>Jika pemerintah dan DPR berinisiatif mengadopsi semangat pembagian kekuasaan kehakiman, seperti dalam hal perekrutan dan promosi serta mutasi hakim, hemat penulis, campur tangan dan intervensi terhadap kekuasaan kehakiman tersebut justru bertentangan dengan ketentuan Pasal 24 ayat 1 dan 2 UUD 1945. Dengan demikian, menyangkut pembagian kekuasaan kehakiman dan usia para hakim yang rencananya akan diturunkan dan dilakukan periodisasi sebaiknya tidak perlu dimasukkan ke RUU Jabatan Hakim. Selain perubahan itu akan bertentangan dengan UUD 1945, hal tersebut akan kontradiktif dengan putusan MK terkait dengan dikabulkannya usia hakim pajak, tanpa periodisasi yang telah disetarakan dengan usia hakim tinggi pada pengadilan tinggi tata usaha negara yang maksimal 67 tahun. Dengan diturunkannya usia para hakim hingga hakim agung akan berdampak bagi perubahan terhadap Undang-Undang Mahkamah Agung, Undang-Undang Peradilan Umum, Agama, Tata Usaha Negara, dan Militer, yang masih menetapkan usia pensiun para hakim tingkat pertama pada 65 tahun, hakim tingkat banding 67 tahun dan hakim agung 70 tahun.</p><p>Penurunan usia hakim dan periodisasi setiap lima tahun tidak akan menyentuh persoalan terhadap peningkatan kinerja para hakim. Hal ini justru akan merosotkan kualitas putusan hakim karena keahlian para hakim yang bertugas nantinya mayoritas kurang memiliki kemampuan di bidang teknis perkara. Hemat penulis, yang menjadi fokus pada RUU Jabatan Hakim ini sebaiknya menyangkut kesejahteraan dan keamanan para hakim dan status jabatannya sebagai pejabat negara yang selama ini terabaikan oleh pemerintah.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*gALkDJ6DgAFZD5Zm9_hMtQ.png" /></figure><figure><a href="http://medium.com/kolom"><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/945/1*CrCNPJ1lJCmZyhsmQO_kGA.png" /></a></figure><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*gALkDJ6DgAFZD5Zm9_hMtQ.png" /></figure><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=aca8b3317cf8" width="1" height="1" alt=""><hr><p><a href="https://medium.com/kolom/membagi-kekuasaan-kehakiman-aca8b3317cf8">Membagi Kekuasaan Kehakiman</a> was originally published in <a href="https://medium.com/kolom">kolom</a> on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.</p>]]></content:encoded>
        </item>
    </channel>
</rss>