<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0" xmlns:cc="http://cyber.law.harvard.edu/rss/creativeCommonsRssModule.html">
    <channel>
        <title><![CDATA[Stories by Ghina Shofiyya Khalishah on Medium]]></title>
        <description><![CDATA[Stories by Ghina Shofiyya Khalishah on Medium]]></description>
        <link>https://medium.com/@ghina.shfyya?source=rss-379607e926c2------2</link>
        <image>
            <url>https://cdn-images-1.medium.com/fit/c/150/150/0*BAeb_ZnovW7GGqC4</url>
            <title>Stories by Ghina Shofiyya Khalishah on Medium</title>
            <link>https://medium.com/@ghina.shfyya?source=rss-379607e926c2------2</link>
        </image>
        <generator>Medium</generator>
        <lastBuildDate>Fri, 20 Nov 2026 18:29:16 GMT</lastBuildDate>
        <atom:link href="https://medium.com/@ghina.shfyya/feed" rel="self" type="application/rss+xml"/>
        <webMaster><![CDATA[yourfriends@medium.com]]></webMaster>
        <atom:link href="http://medium.superfeedr.com/" rel="hub"/>
        <item>
            <title><![CDATA[PENTINGNYA PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS B3 YANG SESUAI PROSEDUR DAN PENGAWASAN YANG SESUAI REGULASI]]></title>
            <link>https://medium.com/@ghina.shfyya/pentingnya-pengelolaan-limbah-medis-b3-yang-sesuai-prosedur-dan-pengawasan-yang-sesuai-regulasi-fb25bc38e24b?source=rss-379607e926c2------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/fb25bc38e24b</guid>
            <dc:creator><![CDATA[Ghina Shofiyya Khalishah]]></dc:creator>
            <pubDate>Sat, 25 Mar 2023 04:29:21 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2023-03-25T04:29:21.946Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) memiliki dampak yang besar bagi lingkungan, tetapi hingga saat ini penanggulangan terhadap limbah B3 masih kurang maksimal. Bahkan wawasan masyarakat terkait limbah B3 ini tergolong cukup kurang, sehingga tidak heran apabila pengelolaan limbah B3 oleh masyarakat masih belum tepat. Maka dari itu, wawasan masyarakat terkait limbah B3 perlu ditingkatkan melalui upaya-upaya pemberian informasi tentang limbah B3. Tindakan ini memiliki tingkat urgensitas yang tinggi sebab dampak yang disebabkan oleh limbah B3 tergolong besar dan beragam.</p><p>Berdasarkan definisi yang termuat dalam PP Nomor 22 Tahun 2021, Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain, sedangkan limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan. Maka, definisi limbah B3 menurut PP Nomor 22 Tahun 2021 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3. Sementara itu, definisi limbah B3 berdasarkan <em>Resource Conservation and Recovery Act </em>(RCRA) di USA adalah limbah (padat) atau gabungan berbagai limbah (padat), yang karena jumlah dan konsentrasinya, atau karena karakteristik fisik-kimia dan daya infeksiusnya bersifat dapat mengakibatkan timbulnya atau menyebabkan semakin parahnya penyakit yang tidak dapat disembuhkan atau penyakit yang melumpuhkan, serta dapat menyebabkan timbulnya gangguan atau berpotensi menimbulkan gangguan terhadap kesehatan manusia atau lingkungan, apabila tidak diolah, disimpan, diangkut, dibuang atau dikelola dengan baik.</p><p>Limbah B3 yang demikian ini telah menyebabkan berbagai masalah dari tahun ke tahun dengan diikuti dampaknya besar bagi lingkungan sekitarnya. Permasalahan yang muncul tidak lain tidak bukan berasal dari kelalaian penghasil limbah B3 yang tidak mengetahui bagaimana mengelola limbah yang dihasilkannya. Permasalahan lingkungan besar yang terjadi sebab kesalahan pengelolaan limbah B3 antara lain pencemaran limbah industri di Love Canal, Niagara Falls (1940–1953) yang menyebabkan gangguan kesehatan manusia dan kelainan pada genetik bayi, pencemaran limbah merkuri dalam skala besar di Teluk Minamata (1956) yang menyebabkan gangguan kesehatan hingga kematian massal, bencana Time Beach di USA (1960–1970) yang menyebabkan hewan-hewan mati karena kontaminasi dioksin, pembuangan limbah tailing di seluruh tambang emas rakyat di Indonesia yang mengandung merkuri kadar tinggi ke tanah dan sungai, pembuangan limbah B3 asal Korea ke saluran air dekat Rusun Romo Kalisari, Gresik (2017) yang menyebabkan gangguan kesehatan manusia, dan berbagai permasalahan lainnya. Dalam rangka mengurangi dampak dari keberadaan limbah B3 di lingkungan, maka perlu dilakukan tahapan pengelolaan limbah B3 antara lain minimalisasi hasil limbah B3, pemisahan, pengemasan penyimpanan, pengangkutan, pengumpulan, pemanfaatan atau pengolahan, dan penimbunan. Semua tahapan pengelolaan limbah B3 tersebut harus dilakukan sesuai prosedur dalam regulasi yang berlaku di Indonesia.</p><p>Menurut PP Nomor 22 Tahun 2021 Pasal 276, limbah B3 dibedakan berdasarkan sumbernya, yaitu sumber tidak spesifik dan sumber spesifik baik umum maupun khusus. Limbah B3 yang berasal dari sumber tidak spesifik adalah limbah B3 yang pada umumnya bukan berasal dari proses utamanya, tetapi berasal dari kegiatan antara lain pemeliharaan alat, pencucian, pencegahan korosi atau inhibitor korosi, pelarutan kerak, dan pengemasan. Contoh dari limbah B3 yang berasal dari sumber tidak spesifik adalah B3 kadaluwarsa, B3 yang tumpah, B3 yang tidak memenuhi spesifikasi produk yang akan dibuang, dan bekas kemasan B3. Sementara itu, limbah B3 yang berasal dari sumber spesifik adalah sisa proses suatu industri atau kegiatan yang secara spesifik dapat ditentukan. Pada limbah B3 sumber spesifik umum adalah limbah B3 yang berasal dari industri atau kegiatan lain sebagai sumber yang menghasilkan berbagai limbah B3. Lalu, untuk limbah B3 sumber spesifik khusus adalah limbah B3 yang memiliki efek tunda, berdampak tidak langsung terhadap manusia dan lingkungan hidup, memiliki karakteristik beracun tidak akut, dan dihasilkan dalam jumlah yang besar per satuan waktu. Sementara kriteria limbah B3 menurut klasifikasi sifatnya yang tercantum pada Lampiran X PP Nomor 22 Tahun 2021, yaitu mudah meledak (<em>explosive</em>), mudah menyala (<em>ignitable</em>), reaktif (<em>reactive</em>), beracun (<em>toxic</em>), infeksius (<em>infectious</em>), dan korosif (<em>corrosive</em>). Berdasarkan PP Nomor 74 Tahun 2001, limbah B3 diklasifikasikan menjadi 15 jenis, yaitu mudah meledak (<em>explosive</em>), pengoksidasi (<em>oxidizing</em>), sangat mudah sekali menyala (<em>extremely flammable</em>), sangat mudah menyala (<em>highly flammable</em>), mudah menyala (<em>flammable</em>), amat sangat beracun (<em>extremely toxic</em>), sangat beracun (<em>highly toxic</em>), beracun (<em>moderately toxic</em>), berbahaya (<em>harmful</em>), korosif (<em>corrosive</em>), bersifat iritasi (<em>irritant</em>), berbahaya bagi lingkungan (<em>dangerous to the environment</em>), karsinogenik (<em>carcinogenic</em>), teratogenik (<em>teratogenic</em>), dan mutagenik (<em>mutagenic</em>).</p><p>Hal di atas dilakukan berdasarkan tahapan identifikasi limbah B3 yang memerlukan informasi sumber limbah (sumber tidak spesifik atau sumber spesifik umum/khusus), sifat karakteristik limbah, pengujian TCLP, pengujian LD50­, dan pengujian sub-kronis. Setelah melalui tahapan identifikasi yang demikian ini, maka akan diketahui bahwa limbah tersebut adalah limbah B3 beserta kategorinya atau limbah tersebut tidak termasuk B3. Tahapan identifikasi penting untuk dilakukan agar penggolongan limbah yang dihasilkan akurat. Selain itu, tahapan ini sangat berpengaruh terhadap kelanjutan pengelolaan atau penanganan dari limbah tersebut.</p><p>Penerapan teknologi dalam pengelolaan limbah B3 tentunya dilakukan dengan harapan agar hasil pengelolaan lebih optimal dan meminimalisasi dampak yang dihasilkan. Namun pada kenyataannya, penerapan teknologi dalam pengelolaan limbah B3 masih menimbulkan banyak permasalahan. Beberapa permasalahan terkait teknologi pengelolaan limbah B3, antara lain pembuangan limbah B3 ke media lingkungan dengan <em>open dumping</em>, pembakaran limbah B3 tanpa memenuhi persyaratan (<em>open burning</em>), ketidaktersediaan fasilitas pengelolaan limbah B3, pengelolaan limbah B3 tanpa izin, pembuangan limbah B3 rumah sakit ke TPA, tuntutan penghapusan limbah B3 dari daftar di Peraturan Pemerintah, impor LB3 dengan modus bahan baku atau produk, <em>e-waste</em> dari luar negeri melalui jalur laut, dan kurangnya pemahaman pelaku atau pengawas pengelolaan limbah B3. Maka dari itu, penerapan teknologi dalam pengelolaan limbah B3 perlu dikaji ulang agar meminimalisasi permasalahan yang demikian ini.</p><p>Kesalahan dalam pengelolaan limbah B3 dapat berdampak banyak bagi makhluk hidup dan lingkungannya. Dampak bagi makhluk hidup antara lain keracunan, potensi kanker, kelainan bentuk atau malformasi pada janin, berat bayi kurang dari normal, penyakit saraf, dan lain sebagainya. Sementara dampak bagi lingkungan antara lain ledakan akibat akumulasi gas pada limbah, perubahan kualitas tanah yang meliputi kesuburan, tekstur, kedalaman zona impermeable, ketidaksediaan nutrisi bagi flora-fauna, dan kontaminasi zat beracun, serta dampak pada sektor lainnya. Penyebaran dampak ini dapat terjadi dengan sumber berupa tanah pada lokasi penyimpananan dan penimbunan, ventilasi, tumbuhan, <em>runoff</em> (air limpasan permukaan), hewan, pembuangan limbah B3 secara liar di badan-badan air hingga menyebabkan kontak pada rantai makanan, dan lain-lain.</p><p>Pengelolaan limbah B3 memang sepatutnya dilakukan sesuai dengan karakteristiknya. Salah satu karakteristik limbah B3 adalah infeksius yang menurut PP Nomor 22 Tahun 2021 adalah limbah medis padat yang terkontaminasi organisme patogen yang tidak secara rutin ada di lingkungan, dan organisme tersebut ada dalam jumlah dan virulensi yang cukup untuk menularkan penyakit pada manusia rentan. Limbah B3 infeksius ini meliputi limbah dari perawatan pasien, limbah berupa benda tajam seperti jarum suntik, perlengkapan intravena, pipet pasteur, dan pecahan gelas, limbah jaringan tubuh yang terbuang dari proses bedah atau otopsi, limbah dari pembiakan dan stok bahan infeksius, maupun bahan lain yang kontak dengan bahan yang sangat infeksius, serta limbah sitotoksik. Dari penjelasan limbah B3 infeksius tersebut, dapat diketahui bahwa limbah B3 jenis ini bersumber utama dari rumah sakit.</p><p>Jumlah limbah yang dihasilkan oleh rumah sakit dalam bentuk padat secara nasional diperkirakan mencapai 376.089 ton/hari. Dengan jumlah yang sedemikian banyak ini, potensi penularan penyakit hingga kecelakaan kerja tentu tidak dapat dihindarkan (Pertiwi et al., 2017). Maka sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.56/MENLHK-SETJEN/2015, rumah sakit wajib untuk melakukan kegiatan pengelolaan limbah B3 yang meliputi pengurangan dan pemilahan limbah B3, penyimpanan limbah B3, pengangkutan limbah B3, pengolahan limbah B3, penguburan limbah B3, dan/atau penimbunan limbah B3. Hal ini dikarenakan rumah sakit sebagai salah satu fasilitas kesehatan, serta mengurangi dampak dari limbah B3 yang dihasilkannya.</p><p>Tahap pertama dalam pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan rumah sakit dapat berupa pengklasifikasian limbah berdasarkan jenisnya. Rumah sakit dapat memilah limbah sesuai dengan banyak kategori yang dihasilkan dan sistem perwadahan yang tersedia. Misalnya pada RSUD Dr. Soetomo, limbah padat B3 diklasifikasikan menjadi 5 jenis yaitu sampah medis lunak yang diwadahi oleh bak sampah dan kantong plastik berwarna kuning, sampah medis tajam diwadahi oleh bak sampah dan kantok plastik berwarna kuning, sampah medis sitotoksik diwadahi oleh bak sampah dan kantong plastik berwarna ungu, sampah medis radiologi diwadahi oleh bak sampah dan kantong plastik berwarna merah, serta sampah medis farmasi diwadahi oleh bak sampah dan kantong plastik berwarna cokelat. Dengan adanya tahap ini kegiatan pengelolaan limbah B3 rumah sakit sudah terpilah mulai dari sumbernya di ruangan berdasarkan jenis, kelompok, dan/atau karakteristik limbah B3 (Purwanti, 2018).</p><p>Melalui tata kelola limbah B3 rumah sakit yang baik, potensi penyebaran dampak limbah B3 dapat dikendalikan dan dikurangi secara berkala. Kegiatan pengurangan volume limbah dan pemilahan limbah yang cenderung sejenis ini sangatlah penting mengingat hal ini merupakan persyaratan keamanan bagi petugas pengelola limbah tersebut. Kegiatan pemilahan limbah di rumah sakit dilakukan di Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan kemudian akan diinsenerasi. Limbah padat medis dan non medis dipisahkan pada tahapan ini, dengan catatan limbah non medis dan/atau sampah domestik yang terkontaminasi limbah medis harus diolah seperti limbah medis (Purwanti, 2018). TPS yang digunakan rumah sakit untuk mengelola limbah B3 yang dihasilkannya harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) daerah tersebut. Fasilitas yang digunakan dalam menangani limbah B3 rumah sakit ini harus direncanakan secara matang guna optimalisasi dari kegiatan yang akan dilaksanakan (Maulana, 2017).</p><p>Sementara dalam hal penyimpanan, limbah B3 maupun limbah yang terkontaminasi B3 rumah sakit hanya dapat disimpan maksimal 48 jam. Hal ini tidak lain dikarenakan besarnya volume timbulan limbah yang dihasilkan sehingga pembakaran atau proses insenerasi harus dilakukan sesegera mungkin untuk menghindari penumpukan dan limbah yang berceceran. Terkecuali pada limbah radiologi, penyimpanan limbah berlangsung selama dua minggu sebelum proses insenerasi berlangsung untuk menghindari kontak dengan manusia (Purwanti, 2018). Sebelum melalui proses pengolahan, limbah B3 yang telah melewati massa penyimpanan akan diangkut ke insenertor untuk diolah lebih lanjut.</p><p>Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.56/MENLHK-SETJEN/2015, pengolahan limbah B3 rumah sakit yang tergolong infeksius dilakukan dengan cara insenerasi untuk merekduksi massa dan volume limbah B3 yang dihasilkan. Insenerator sendiri harus dilengkapi dengan pengendali pencemar udara dan sarana pendukung lainnya sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan. Dalam proses pembakaran atau insenerasi sendiri pun dihasilkan residu yang berpotensi menjadi limbah B3. Maka diperlukan pengujian TCLP (<em>Toxicity Characteristic Leaching Procedure</em>) untuk memastikan apakah residu insenerasi tergolong B3 atau bukan, dengan maksud agar limbah residu dapat ditangani secara tepat (Purwanti, 2018).</p><p>Meskipun telah diberikan prosedur penanganan limbah B3 yang sistematis, pada pelaksanaannya masih terdapat banyak pelanggaran oleh pihak terkait. Pelanggaran ini dapat disebabkan oleh pihak penghasil, pengangkut, pengumpul, pemanfaat, pengolah maupun penimbun. Misalnya, pihak penghasil membuang limbah B3 tanpa izin atau mengirimkan limbah B3 ke pihak lain tanpa izin, pemanfaat limbah B3 tidak memanfaatkan limbah B3 secara berkelanjutan dan membuang tanpa izin, pengangkut limbah B3 memperjualbelikan dokumen limbah atau manifes kosong, serta pengumpul, pengolah, dan penimbun limbah B3 melalukan <em>illegal dumping</em> (Kurniawan, 2019). Pelanggaran dalam proses penanganan limbah B3 ini tidak lain juga dapat dipicu dengan kendala-kendala yang ada, sehingga oknum memanfaatkan hal ini untuk melakukan pelanggaran atau mencari keuntungan secara <em>illegal</em>. Kendala yang terjadi biasanya, yaitu permasalahan administrasi perizinan yang membebankan biaya yang besar pada pemohon, sistem dokumentasi yang masih bersifat konvensional menyulitkan pengawasan dan tidak efektif, dan permasalahan lain yang sejenis (Jumari, 2019).</p><p>Maka dari itu, perlu diberlakukan sanksi administratif untuk mengurangi tingkat pelanggaran yang terjadi. Sanksi-sanksi yang dapat diberikan pada pelaku pelanggaran antara lain teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin pengelolaan limbah B3, pencabutan izin pengelolaan limbah B3. Sanksi administratif tersebut dapat diberikan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota berdasarkan kewenangan yang dimiliki. Selain pemberlakuan sanksi, diperlukan pula strategi pengelolaan limbah B3 yang meliputi penerapan standar atau aturan mengenai limbah B3 dan memperkuat pengawasan limbah B3 (Kurniawan, 2019).</p><p>Sementara itu, pengawasan pengelolaan limbah B3 yang sebelumnya telah mempertimbangkan pelanggaran, tentunya tidak terlepas dari tantangan yang ada selama kegiatan. Tantangan yang perlu dihadapi selama pelaksanaan pengawasan pengelolaan limbah B3, yaitu keterbatasan sarana pemeriksaan pengelolaan limbah B3, kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap pengelolaan limbah B3, pengelola limbah B3 yang mayoritas masih belum memiliki izin, serta jenis instrumen kebijakan yang masih memiliki banyak kelemahan (Kurniawan, 2019). Maka dari itu, diperlukannya peninjauan ulang terhadap pelaksanaan pengelolaan limbah B3 beserta pengawasannya. Hal ini dimaksudkan agar dihasilkan evaluasi kegiatan dan hal-hal yang perlu ditingkatkan. Selain itu, peran serta pelaku pengelola limbah B3 rumah sakit dalam pengelolaan limbah B3 juga turut memberikan pengaruh besar mengingat dampak dari limbah medis itu sendiri. Sebab dengan wawasan yang minim terhadap B3 dapat menyebabkan dampak B3 pada lingkungan yang tak terkendali karena pengelolaannya yang tak terarah.</p><p><strong>Daftar Pustaka:</strong></p><p>Jumari, A. (2019). Potensi Pelanggaran Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. <em>Bestuur</em>, <em>7</em>(2), 76–83.</p><p>Kurniawan, B. (2019). Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Indonesia dan Tantangannya. <em>Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara</em>, <em>9</em>(1).</p><p>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.56/MENLHK-SETJEN/2015</p><p>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</p><p>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun</p><p>Pertiwi, V., Joko, T., &amp; Dangiran, H. L. (2017). Evaluasi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Di Rumah Sakit Roemani Muhammadiyah Semarang. <em>Jurnal Kesehatan Masyarakat</em>, <em>5</em>(3), 420–430.</p><p>Purwanti, A. A. (2018). Pengelolaan limbah padat bahan berbahaya dan beracun (B3) rumah sakit di RSUD dr. Soetomo surabaya. <em>Jurnal Kesehatan Lingkungan</em>, <em>10</em>(3), 291–298.</p><p><em>Resource Conservation and Recovery Act</em> (RCRA)</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=fb25bc38e24b" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
    </channel>
</rss>