<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0" xmlns:cc="http://cyber.law.harvard.edu/rss/creativeCommonsRssModule.html">
    <channel>
        <title><![CDATA[Stories by Ramadhan, M. Gilang on Medium]]></title>
        <description><![CDATA[Stories by Ramadhan, M. Gilang on Medium]]></description>
        <link>https://medium.com/@gilang11234?source=rss-d2273d141b46------2</link>
        <image>
            <url>https://cdn-images-1.medium.com/fit/c/150/150/1*I_UvmoXt5lyrn6Q4J45smQ@2x.jpeg</url>
            <title>Stories by Ramadhan, M. Gilang on Medium</title>
            <link>https://medium.com/@gilang11234?source=rss-d2273d141b46------2</link>
        </image>
        <generator>Medium</generator>
        <lastBuildDate>Sun, 22 Nov 2026 21:15:34 GMT</lastBuildDate>
        <atom:link href="https://medium.com/@gilang11234/feed" rel="self" type="application/rss+xml"/>
        <webMaster><![CDATA[yourfriends@medium.com]]></webMaster>
        <atom:link href="http://medium.superfeedr.com/" rel="hub"/>
        <item>
            <title><![CDATA[Kata Usang]]></title>
            <link>https://medium.com/@gilang11234/kata-usang-88ea22cf8f0b?source=rss-d2273d141b46------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/88ea22cf8f0b</guid>
            <dc:creator><![CDATA[Ramadhan, M. Gilang]]></dc:creator>
            <pubDate>Tue, 28 Jul 2026 20:53:15 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-07-28T20:53:15.147Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>Kita adalah sepasang manusia yang sengaja mengasingkan diri ke dalam sunyi yang panjang. Aku masih ingat betul bagaimana aku harus mengumpulkan sisa keberanian untuk mengajakmu bertemu setelah bertahun-tahun kita <em>lost contact</em> dan saling mengasingkan diri. Kamu menolak ajakan itu pada awalnya karena mungkin kamu ingin menjaga jarak yang sudah kita bangun. Namun, kamu tiba-tiba berubah pikiran lewat sebuah pesan singkat yang dikirim pagi itu. Kamu membalikkan keadaan dan justru mengajakku untuk datang menemui dirimu terlebih dahulu.</p><p>Pertemuan pertama akhirnya terjadi pada sore harinya. Aku menyempatkan diri di tengah-tengah kesibukanku yang padat untuk memaksakan waktu agar bisa menjumpaimu kembali. Momen itu rasanya sangat manis karena aku bisa melihat kamu begitu excited ketika kamu mengucapkan selamat kepadaku karena aku lulus melanjutkan studiku dari strata satu ke strata dua. Kita ternyata sama-sama melanjutkan studi di kampus yang sama tempat dulu kita berkuliah. Selepas obrolan yang singkat itu, aku akhirnya membonceng kamu lagi setelah sekian lama kita tidak berkendara bersama. Aku merasa begitu senang yang luar biasa di dalam dadaku.<br>Namun, situasi mendadak berubah ketika malam sudah larut. Kamu tiba-tiba mengajak aku kembali bertemu untuk kedua kalinya pada dini hari itu. Aku tidak berpikir dua kali untuk mengiyakan ajakan tersebut karena sebegitu <em>excited</em> diriku untuk bertemu lagi setelah sekian lama terpisah.</p><p>Sayangnya, ekspektasiku runtuh dari dini hari hingga matahari menampakkan dirinya. Kamu menyambut kehadiranku dengan sikap yang sangat dingin seolah-olah aku tidak ada di sana. Kamu hanya diam dengan fokus pada ponselmu sepanjang waktu. Pertemuan kedua ini jujur sangat mengecewakan batin, tetapi aku tetap merasa senang karena aku bisa memastikan secara langsung bahwa dirimu masih sehat dan bisa melihatmu tersenyum. Keheningan yang panjang itu juga memberiku kesempatan untuk melihat dirimu dan bongkahan matamu sedekat ini. Mata itu masih tetap indah, masih terlihat sama persis seperti awal pertama kali kita ketemu dulu.</p><p>Kini, setelah raga kita kembali menjauh ke pelukan takdir masing-masing, aku sengaja mengunci sebuah tanya di halaman Medium ini;</p><blockquote>Mengapa kehangatan manis yang kamu tunjukkan di sore hari harus berubah menjadi kebekuan yang sunyi saat malam tiba?</blockquote><blockquote>Apakah matamu yang dingin itu sebenarnya juga sedang bertarung hebat untuk menyembunyikan rindu yang sama besarnya denganku?</blockquote><p>Sekarang, aku memilih untuk menyerahkan seluruh kelanjutan cerita kita kepada takdir. Apapun yang terjadi kedepannya, jaga dan lindungi dirimu sendiri di kampus ini. Aku tahu sejak dewasa satu persatu hal datang untuk menjatuhkanmu, menyakitimu dan memaksa kamu untuk kuat, walau kamu tidak terlahir untuk terus-menerus kuat. Maaf kalau kamu belum sempat memiliki hari-hari bahagia yang panjang tapi malah dikejar rasa takut setiap harinya. Di atas segalanya, aku kini melangitkan doa-doa agar kamu tidak berhenti berjuang untuk mendapatkan waktu bahagia yang layak untukmu.</p><p>Sejujurnya, di tahun yang begitu melelahkan dan berantakan ini, aku masih sering kehilangan arah diriku sendiri. Posisi aku sekarang begitu rumit, semuanya terasa menyiksa batin. Namun, di sudut sukmaku yang paling sunyi, aku masih memelihara satu alasan dan harapan besar agar kita bisa kembali bersama suatu hari nanti. Aku percaya di dalam kata <em>&quot;roda pasti berputar&quot;</em> dan aku yakin akan ada saatnya waktu kebahagiaan itu berpihak kepada kita untuk bangkit dari semua kehancuran. Biarlah semesta yang kelak menenun kelanjutannya. Aku melangkah pergi membawa damai, sebab hingga takdir menjawab segala rapalan doaku untuk mempertemukan kita kembali, <strong>kita adalah sepasang manusia yang sengaja mengasingkan diri ke dalam sunyi yang panjang.</strong></p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=88ea22cf8f0b" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Paradoks Kedaulatan Energi di Balik Podcast Bahlil]]></title>
            <link>https://medium.com/@gilang11234/paradoks-kedaulatan-energi-di-balik-podcast-bahlil-c5b103390ddc?source=rss-d2273d141b46------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/c5b103390ddc</guid>
            <dc:creator><![CDATA[Ramadhan, M. Gilang]]></dc:creator>
            <pubDate>Fri, 16 Jan 2026 19:33:46 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-01-16T19:44:55.015Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p><em>Ditulis Oleh: M. Gilang Ramadhan</em></p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/720/1*m1WYkNJw46G3nxlRJ17x-Q.png" /><figcaption><em>Sumber: Youtube Podcast KasiSolusi</em></figcaption></figure><p>Melihat penampilan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam podcast terbaru di Kasisolusi memicu sebuah diskursus yang mendalam mengenai arah kebijakan energi kita di tahun 2026. Sebagai seorang sarjana antropologi yang mencoba melihat fenomena ini secara jernih, saya menemukan adanya pola komunikasi yang sangat lihai namun sekaligus mengkhawatirkan. Bahlil menggunakan narasi anak kampung yang berani melawan gertakan pengusaha swasta untuk membangun dukungan publik atas kebijakan pembatasan kuota impor BBM. Namun di balik retorika kedaulatan yang terdengar gagah tersebut, tersimpan realitas teknis yang justru mengabaikan kepentingan masyarakat luas.</p><p>Menurut saya, kedaulatan energi nasional tidak boleh dibangun di atas pemaksaan produk bermutu rendah. Secara regulasi, kebijakan Bahlil mungkin tampak bijak karena berupaya menekan defisit devisa dengan menghentikan impor solar dan memprioritaskan hasil kilang domestik. Namun implementasinya justru menjadi masalah besar karena kualitas BBM lokal kita masih jauh di bawah standar internasional. Masalah tingginya kadar sulfur dan ketidakstabilan campuran etanol adalah fakta lapangan yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan jargon politik. Memaksa masyarakat menyerap BBM berkualitas rendah atas nama nasionalisme adalah sebuah pengabaian terhadap hak warga untuk mendapatkan bahan bakar yang aman bagi kendaraan mereka.</p><p>Satu poin kritis yang sering luput dari perhatian adalah bagaimana pemerintah melakukan propaganda media untuk menutupi ketidaksiapan infrastruktur kilang nasional. Bahlil membangun narasi bahwa SPBU swasta tidak nasionalis karena enggan menyerap produk Pertamina. Padahal secara objektif, keengganan swasta untuk membangun kilang di Indonesia disebabkan oleh serangkaian kebijakan nyeleneh yang penuh ketidakpastian hukum. Investor membutuhkan stabilitas regulasi yang logis dan bukan dengan gaya kepemimpinan populis yang gemar menggertak demi angka statistik di atas kertas.</p><p>Krisis kepercayaan atau <em>trust issue</em> yang dialami masyarakat saat ini merupakan dampak akumulatif dari regulasi yang sering kali tidak konsisten. Rakyat Indonesia di tahun 2026 sudah berada pada titik skeptisisme yang tinggi karena memori kolektif akan kebijakan yang justru membebani kantong mereka. Ketika program seperti Biodiesel B50 dipaksakan, publik tidak lagi melihatnya sebagai kemandirian energi melainkan sebagai beban tambahan berupa risiko kerusakan mesin yang harus ditanggung sendiri. Nasionalisme tanpa diiringi perbaikan kualitas hanyalah sebuah slogan kosong yang digunakan untuk menambal lubang ekonomi negara dengan mengorbankan hak teknis konsumen.</p><p>Kesimpulan saya adalah kedaulatan energi yang sejati hanya bisa diraih jika negara jujur terhadap keterbatasan infrastrukturnya sendiri. Kita tidak bisa terus menerus menggunakan media dan podcast untuk melakukan framing seolah swasta adalah musuh negara sementara standar produk kita sendiri masih bermasalah. Negara harus berhenti bertindak sebagai regulator yang otoriter dan mulai kembali pada fungsi pelayanan publik yang mengutamakan kualitas. Tanpa adanya kepercayaan dari rakyat dan kepastian bagi pelaku usaha, narasi kemandirian energi ini hanya akan memperlebar jurang keterasingan antara penguasa dan rakyatnya, sudah saatnya kebijakan energi kita berfokus pada kualitas hidup warga dan bukan hanya kemenangan opini di layar kaca.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=c5b103390ddc" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Sejarah Aceh Berkali-kali Membantah Pendekatan Militer]]></title>
            <link>https://medium.com/@gilang11234/sejarah-aceh-berkali-kali-membantah-pendekatan-militer-dddfd7f58051?source=rss-d2273d141b46------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/dddfd7f58051</guid>
            <dc:creator><![CDATA[Ramadhan, M. Gilang]]></dc:creator>
            <pubDate>Mon, 29 Dec 2025 20:37:43 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2025-12-29T20:37:43.739Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p><em>Ditulis oleh M. Gilang Ramadhan</em></p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*y1HF6_wGPyZM6PgXg80Gfg.jpeg" /><figcaption><em>Sumber: https://share.google/IPvl55ChID9cAgTZa</em></figcaption></figure><p>Saya selalu merasa bahwa Aceh bukan hanya wilayah administratif dalam peta Indonesia, melainkan ruang sosial dengan ingatan panjang tentang kekuasaan, perlawanan dan negosiasi yang tidak pernah sederhana. Sejalan dengan itu, setiap kali pendekatan militer kembali muncul sebagai respons utama atas dinamika politik di Aceh, saya cenderung melihatnya bukan sebagai langkah teknis semata tetapi sebagai pengulangan pola lama yang berkali-kali telah diuji oleh sejarah dan berkali-kali pula menunjukkan keterbatasannya. Aceh, sejak masa kolonial hingga era Indonesia <em>modern</em>, berulang kali memperlihatkan bahwa senjata mungkin mampu menciptakan ketertiban sesaat tetapi hampir selalu gagal membangun perdamaian yang benar-benar berjangka panjang.</p><p>Hal tersebut semakin kuat ketika saya membaca buku <em>Atjeh</em> karya H.C. Zentgraaff, yang ditulis dari sudut pandang kolonial tetapi justru menyajikan gambaran jujur tentang betapa sulitnya menundukkan Aceh melalui kekuatan bersenjata. Dalam buku itu, Aceh tidak digambarkan sebagai wilayah yang kalah karena kalah senjata, melainkan sebagai masyarakat yang terus beradaptasi menghadapi tekanan kekuasaan sehingga perlawanan tidak pernah benar-benar padam meskipun operasi militer dilakukan secara masif. Zentgraaff memperlihatkan bahwa perlawanan Aceh hidup di luar medan perang, berakar pada agama, adat dan solidaritas sosial yang membuat kekuatan militer kehilangan efektivitasnya dalam jangka panjang karena yang dihadapi bukan sekadar pasukan, melainkan kesadaran kolektif.</p><p>Gambaran tersebut sejalan dengan berbagai buku tentang perang kolonial Belanda di Aceh yang menunjukkan bahwa setiap keberhasilan militer selalu bersifat sementara. Wilayah bisa dikuasai tetapi ketertiban yang tercipta rapuh dan mahal biayanya, baik secara politik maupun sosial. Kekerasan yang diterapkan tidak pernah benar-benar mengakhiri konflik, melainkan justru memperpanjangnya dalam bentuk ingatan, dendam dan ketidakpercayaan yang diwariskan lintas generasi. Dari sini saya melihat bahwa konflik Aceh sejak awal bukan hanya soal keamanan, melainkan soal relasi kuasa antara negara dan masyarakat yang tidak pernah sepenuhnya diselesaikan.</p><p>Pengalaman serupa kembali terulang pada masa Indonesia <em>modern</em> ketika Aceh ditetapkan sebagai Daerah Operasi Militer. Pendekatan keamanan pada masa itu memang menekan konflik bersenjata tetapi meninggalkan luka sosial yang panjang, trauma kolektif dan jarak emosional antara negara dan sebagian masyarakat Aceh. Refleksi atas pengalaman tersebut juga muncul dalam buku <em>Memperingati 75 Tahun TNI</em>, yang meskipun ditulis dari sudut pandang institusi, tidak menempatkan Aceh sebagai kisah keberhasilan mutlak pendekatan militer. Justru ada pengakuan implisit bahwa Aceh menjadi pelajaran penting tentang batas penggunaan kekuatan dalam menghadapi konflik yang berakar pada sejarah, identitas dan rasa keadilan.</p><p>Kesadaran akan keterbatasan pendekatan militer itulah yang kemudian membuka jalan bagi Perjanjian Helsinki 2005. Saya memandang perjanjian ini bukan hanya tentang kesepakatan politik, melainkan titik balik cara negara membaca Aceh. Perdamaian yang relatif terjaga selama hampir dua dekade pascaperjanjian tidak lahir karena negara menjadi lebih keras tetapi justru karena negara memilih menahan diri, membuka ruang politik, dan mengelola konflik melalui dialog serta pengaturan hukum sipil. Stabilitas Aceh pascaperdamaian menjadi bukti bahwa pendekatan non-militer bukan tanda kelemahan negara, melainkan bentuk kedewasaan dalam mengelola konflik.</p><p>Berdasarkan hal itulah, saya melihat respons aparat keamanan terhadap pengibaran bendera Gerakan Aceh Merdeka di Aceh Utara sebagai persoalan yang perlu dibaca secara hati-hati dan proporsional. Perjanjian Helsinki secara prinsip memisahkan konflik bersenjata dari ekspresi politik pascakonflik, sehingga selama tidak disertai kekerasan atau mobilisasi senjata, tindakan simbolik berada dalam ruang politik sipil. Ketika ekspresi semacam ini dihadapi dengan pendekatan keamanan yang kaku, pesan yang sampai ke masyarakat bukanlah penegakan hukum, melainkan ingatan lama tentang cara negara memperlakukan Aceh di masa lalu.<br>Sebagai orang yang mencoba membaca Aceh dari sudut pandang sosial, saya memahami bahwa simbol di Aceh tidak pernah berdiri netral. Ia selalu terhubung dengan sejarah, pengalaman kolektif dan luka yang belum sepenuhnya sembuh. Pendekatan yang terlalu keras terhadap simbol politik justru berisiko menghidupkan kembali kecemasan sosial dan menggerus kepercayaan yang selama ini menjadi fondasi perdamaian. Di sinilah <em>alarm</em> sosiologis perlu dinyalakan, bukan untuk membenarkan konflik tetapi untuk mencegah luka politik baru yang sebenarnya bisa dihindari.</p><p>Dalam berbagai diskusi publik, termasuk yang muncul di ruang-ruang media, sering muncul pengingat bahwa konflik tidak pernah benar-benar selesai hanya karena senjata diserahkan. Konflik hidup dalam rasa keadilan dan pengalaman diperlakukan adil atau tidak adil oleh negara, jika ruang politik kembali terasa sempit dan pendekatan keamanan menjadi respons utama, kekecewaan sosial dapat terakumulasi secara perlahan, menunggu momentum untuk muncul kembali dalam bentuk yang tidak diinginkan oleh siapa pun.</p><p>Pada level kebijakan nasional, saya melihat Aceh sebagai barometer kemampuan negara mengelola konflik secara dewasa. Cara negara bersikap terhadap Aceh pascaperdamaian akan dibaca oleh wilayah lain yang memiliki sejarah konflik atau tuntutan identitas yang kuat. Konsistensi dalam menghormati kesepakatan damai akan memperkuat legitimasi negara, sementara respons yang reaktif dan tidak sensitif terhadap sejarah justru berisiko menciptakan preseden buruk dalam tata kelola konflik nasional.</p><p>Sejarah Aceh berkali-kali membantah pendekatan militer bukan karena Aceh identik dengan kekerasan, melainkan karena pengalaman panjang telah menunjukkan bahwa senjata hanya mampu menciptakan ketertiban sementara. Perdamaian yang bertahan lama lahir dari kemampuan negara membaca masyarakatnya secara utuh, termasuk ingatan, luka dan harapan mereka serta keberanian untuk tidak selalu menjadikan kekuatan sebagai jawaban pertama.<br><br>Berdasarkan pembacaan sejarah dan dinamika Aceh pascaperdamaian tersebut, saya berpandangan bahwa pemerintah perlu memastikan Perjanjian Helsinki dipahami dan dijalankan secara konsisten oleh seluruh aparatur negara, terutama di tingkat lapangan agar tidak terjadi perbedaan tafsir yang memicu kegelisahan sosial yang sebenarnya bisa dihindari.</p><p>Saya juga menilai bahwa pendekatan keamanan seharusnya ditempatkan secara proporsional sebagai langkah terakhir, sementara mekanisme hukum sipil, dialog politik dan komunikasi publik yang terbuka perlu menjadi pilihan utama dalam merespons dinamika politik lokal, sehingga ruang demokrasi tetap terjaga tanpa mengorbankan stabilitas.</p><p>Selain itu, penguatan pemahaman sejarah sosial Aceh bagi aparatur keamanan dan birokrasi menjadi penting agar setiap kebijakan dan tindakan tidak hanya patuh prosedur tetapi juga peka terhadap memori kolektif masyarakat yang masih hidup hingga hari ini.</p><p>Saya meyakini bahwa Aceh layak diposisikan sebagai rujukan nasional dalam pengelolaan wilayah pascakonflik sehingga negara dapat belajar bahwa perdamaian yang kokoh tidak dibangun dengan senjata, melainkan dengan konsistensi kebijakan, kepekaan sosial dan keberanian untuk tidak mengulangi pendekatan militer yang telah berkali-kali dibantah oleh sejarah Aceh sendiri.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=dddfd7f58051" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Merry Crisis, Happy New Fears]]></title>
            <link>https://medium.com/@gilang11234/merry-crisis-happy-new-fears-adc2a0912554?source=rss-d2273d141b46------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/adc2a0912554</guid>
            <dc:creator><![CDATA[Ramadhan, M. Gilang]]></dc:creator>
            <pubDate>Wed, 24 Dec 2025 19:44:20 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2025-12-24T19:44:20.212Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>Hutan dieliminasi dengan diksi yang beradab,<br>pohon runtuh sebagai data,<br>tanah terluka sebagai konsekuensi kebijakan. Segalanya ditata agar kerusakan<br>tak tampak sebagai kejahatan,<br>melainkan sebagai keniscayaan yang terkelola.</p><p>Bencana direduksi menjadi siklus,<br>diterjemahkan ke dalam terminologi teknokratik.<br>Banjir menjadi variabel,<br>panas ekstrem menjadi anomali,<br>dan penderitaan manusia dipadatkan<br>agar kompatibel dengan laporan dan pidato.</p><p>Kehancuran tidak disangkal,<br>ia dilembagakan.<br>Dinormalkan oleh regulasi,<br>diberi legitimasi moral<br>melalui narasi pembangunan berkelanjutan<br>yang steril dari rasa bersalah.</p><p>Keberatan disublimkan menjadi wacana,<br>amarah dikonversi menjadi rekomendasi.<br>Segalanya rasional, terkendali, dan sopan,<br>sementara luka ekologis direproduksi<br>secara sistematis.</p><p>Di hadapan lanskap yang kian rapuh,<br>kesadaran merasa telah bekerja<br>cukup dengan memahami.</p><p><strong><em>Merry crisis,<br>Happy new fears.</em></strong></p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=adc2a0912554" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Oh, Ini Bukan Romansa Main-Main]]></title>
            <link>https://medium.com/@gilang11234/oh-ini-bukan-romansa-main-main-ac2d777258e1?source=rss-d2273d141b46------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/ac2d777258e1</guid>
            <dc:creator><![CDATA[Ramadhan, M. Gilang]]></dc:creator>
            <pubDate>Mon, 22 Dec 2025 18:59:28 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2025-12-22T18:59:28.268Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/736/1*7AaSv3GDRGN_sSIJKe55mQ.jpeg" /><figcaption><em>Sumber: https://pin.it/3kJctIqQ4</em></figcaption></figure><p>Percayalah, tujuan hidup pada akhirnya sederhana yaitu bahagia dan kebahagiaan itu tidak selalu menunggu orang lain untuk dimulai. Ia bisa tumbuh dari diri sendiri, dari hati yang tenang, dari kesadaran bahwa kita cukup bahkan sebelum siapa pun datang.</p><p>Sebab ketika seseorang hadir dalam hidupmu, ia seharusnya tidak mengacaukan kedamaian yang telah susah payah kau bangun. Ia tidak datang membawa teka-teki, tidak menambah beban dengan sikap yang setengah. Kehadirannya justru terasa jelas, ringan dan menenangkan.</p><p>Seseorang yang benar-benar baik untukmu tidak pernah berniat mempersulit hidupmu. Ia memahami bahwa cinta bukan ruang uji coba emosi melainkan komitmen untuk saling memudahkan. Ia tidak menggantungkan harapan, tidak menunda kejelasan dan tidak menjadikan ketidaksiapan sebagai dalih romantis.</p><p>Dalam romansa orang dewasa, dua orang yang sudah utuh bertemu bukan untuk saling menyelamatkan tetapi untuk saling menguatkan. Kebahagiaan yang semula bisa kau ciptakan sendiri yang semula satu menjadi dua kali lebih besar atau bahkan lebih tanpa harus kehilangan kedamaian yang telah kau bangun sendiri.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=ac2d777258e1" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Menelaah Intervensi Pemerintah dalam Penundaan Status Darurat Bencana Nasional di Sumut Sumbar dan…]]></title>
            <link>https://medium.com/@gilang11234/menelaah-intervensi-pemerintah-dalam-penundaan-status-darurat-bencana-nasional-di-sumut-sumbar-dan-23483961a35b?source=rss-d2273d141b46------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/23483961a35b</guid>
            <dc:creator><![CDATA[Ramadhan, M. Gilang]]></dc:creator>
            <pubDate>Fri, 28 Nov 2025 21:45:01 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2025-11-28T21:45:01.274Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<h3>Menelaah Intervensi Pemerintah dalam Penundaan Status Darurat Bencana Nasional di Sumut Sumbar dan Aceh</h3><p><em>Ditulis Oleh M. Gilang Ramadhan</em></p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/720/1*m55LD5wj9eVhaZEa857PqA.jpeg" /><figcaption><em>Sumber: Tempo.co</em></figcaption></figure><p>Saya menulis ini dengan beban nurani saat melihat bencana besar yang melanda Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh. Banjir bandang dan longsor telah merenggut banyak nyawa serta memutus akses dasar kehidupan masyarakat. Berdasarkan data resmi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana jumlah korban tewas sudah mencapai 174 orang sementara puluhan ribu kepala keluarga harus mengungsi. Korban tersebar di berbagai kabupaten dan kota di ketiga provinsi, banyak wilayah yang saat ini sulit dijangkau karena akses jalan nasional dan provinsi terputus total. Selain itu, warga menjalani hari hari tanpa listrik, air bersih, komunikasi atau bahan pokok hingga kondisi yang jauh dari normal. Dalam perspektif kemanusiaan dan kemasyarakatan pemutusan seluruh akses vital ini sudah menggambarkan krisis struktural bukan hanya menjadi bencana lokal.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/600/1*At3RBk8Zhl-RRAAeXWonNA.jpeg" /><figcaption><em>Sumber: DetikNews</em></figcaption></figure><p>Saya menimbang fakta tersebut dengan kerangka regulasi kebencanaan nasional yang diatur dalam undang undang dan peraturan turunannya. Dalam regulasi tersebut disebut bahwa status darurat bencana nasional harus dipertimbangkan ketika dampak bencana melampaui kapasitas pemerintah daerah yaitu ketika korban jiwa besar infrastruktur vital rusak layanan dasar lumpuh distribusi logistik terganggu serta wilayah terdampak luas bahkan lintas provinsi. Ketika saya melihat kondisi sekarang di Sumut, Sumbar hingga Aceh semua indikator itu terpenuhi. Kerusakan jalan nasional dan jembatan penting membuat jalur antar provinsi terpotong. Banyak kabupaten di Aceh seperti wilayah perbatasan Bireuen-Pidie Jaya, jembatannya runtuh total maka akses darat lumpuh. Di Gayo Lues dan Aceh Tengah jalur nasional maupun provinsi putus total sehingga wilayah itu terisolasi. Di Sumbar jalur Padang-Bukittinggi melalui Lembah Anai nyaris mustahil dilewati akibat longsor. Di sisi distribusi kebutuhan dasar seperti bahan bakar minyak banyak SPBU yang kehabisan stok akibat terhambat logistik. Ketika akses, logistik dan layanan dasar seperti listrik dan komunikasi semuanya berhenti maka pemerintah daerah sudah tidak mampu menangani sendiri skala kerusakan dan kebutuhan penyelamatan serta pemulihan.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/600/1*a3YZJuunOChBktbpzgG4OQ.jpeg" /><figcaption><em>Sumber: DetikNews</em></figcaption></figure><p>Saya mencermati pernyataan Presiden Prabowo yang disiarkan media bahwa pemerintah telah mengirim bantuan serta terus memonitor situasi namun masih berat untuk memastikan apakah akan menetapkan status darurat nasional sekarang juga. Pemerintah mengaku telah mengerahkan bantuan melalui jalur darat dan udara serta akan terus mengirim suplai sesuai kebutuhan. Namun fokus pada pemantauan dan evaluasi tanpa keputusan tegas terlihat gagal menjawab urgensi di lapangan. Ketika realitas bencana telah menunjukkan daya hancur besar saya merasa bahwa kata kata terus monitor menjadi jeda panjang yang menunda pertolongan nyata. Bantuan sporadis tanpa kerangka status nasional mengandung risiko bantuan tidak merata dan koordinasi menjadi lamban serta tidak sistematis.</p><p>Sebagai orang dengan latar antropologi saya tahu bahwa komunitas lokal memiliki daya tahan lewat solidaritas dan gotong royong namun solidaritas itu memiliki batas ketika struktural kehidupan telah runtuh. Ketika warga hidup di tenda darurat tanpa akses BBM, listrik, air dan komunikasi maka solidaritas lokal tidak cukup untuk memastikan keselamatan dan pemenuhan hak dasar manusia. Negara seharusnya hadir dengan kapasitas struktural penuh agar masyarakat tidak sendirian dalam menghadapi kehancuran. Jika negara menunggu data final dan akses dipulihkan maka setiap hari keterlambatan berarti potensi korban bertambah, penderitaan semakin dalam trauma kolektif semakin melebar. Warga yang tadinya punya harapan sekarang hanya menanti pertolongan yang nyata bukan janji evaluasi.</p><p>Melihat seluruh fakta dan regulasi yang relevan saya menilai bahwa bencana di Sumut, Sumbar dan Aceh layak dikategorikan sebagai bencana nasional. Penundaan pengakuan status ini bukan hanya soal administratif tetapi soal tanggung jawab moral dan konstitusional negara terhadap warga karena itu dengan tegas saya mengajukan somasi berikut kepada pemerintah pusat dan Presiden sebagai berikut:</p><ol><li>Menuntut pemerintah pusat menetapkan status Darurat Bencana Nasional untuk wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh karena dampak bencana telah melampaui kapasitas pemerintah daerah.</li><li>Meminta mobilisasi penuh sumber daya nasional termasuk alat berat, helikopter, logistik, BBM, fasilitas kesehatan, tenaga SAR dan energi cadangan untuk membuka akses wilayah terisolasi.</li><li>Mendesak koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar distribusi bantuan tidak lagi sporadis, tumpang tindih atau terhambat birokrasi.</li><li>Menuntut percepatan pemulihan infrastruktur vital, terutama jalan nasional, jembatan utama, jaringan listrik, air bersih dan komunikasi yang menjadi urat nadi mobilitas masyarakat.</li><li>Meminta transparansi data korban, anggaran dan progres penanganan bencana agar publik dapat memantau dan memastikan akuntabilitas negara.</li><li>Menegaskan bahwa penundaan penetapan status darurat nasional adalah kelalaian struktural yang berpotensi memperbesar korban jiwa serta memperdalam penderitaan masyarakat.</li><li>Memberikan batas waktu tujuh hari kepada pemerintah pusat untuk menetapkan status tersebut. Jika tidak dipenuhi, maka penulis menyatakan bahwa pemerintah telah gagal menjalankan tanggung jawab konstitusional dalam melindungi warganya.</li><li>Mengimbau Presiden untuk mengambil keputusan cepat, bukan sekadar memonitor dan mengevaluasi karena kondisi lapangan telah menunjukkan situasi krisis multidimensi.</li></ol><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=23483961a35b" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Kenapa Banjir Bandang di Tapsel, Tapteng dan Sibolga Bukan Kebetulan?]]></title>
            <link>https://medium.com/@gilang11234/kenapa-banjir-bandang-di-tapsel-tapteng-dan-sibolga-bukan-kebetulan-35f49dd71501?source=rss-d2273d141b46------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/35f49dd71501</guid>
            <dc:creator><![CDATA[Ramadhan, M. Gilang]]></dc:creator>
            <pubDate>Wed, 26 Nov 2025 11:52:47 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2025-11-26T11:52:47.073Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p><em>Ditulis oleh M. Gilang Ramadhan</em></p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/720/1*sJT00N02WPrOH8hGHMW2mg.png" /><figcaption><em>Sumber: Instagram @adventuresamosir</em></figcaption></figure><p>Banjir bandang dan longsor yang menerjang Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan dan Kota Sibolga pada akhir tahun 2025 kembali disiarkan sebagai bencana alam. Televisi dan konferensi pers pemerintah buru-buru menunjuk hujan sebagai terdakwa utama. Curah hujan ekstrem disebut sebagai biang malapetaka. Namun, sulit dipercaya bahwa hujan yang selalu turun sejak nenek moyang kita masih kecil tiba-tiba berubah menjadi musuh yang ingin menenggelamkan rumah penduduk. Hujan tidak pernah membawa gergaji untuk menebangi bukit, tidak pernah membawa alat berat untuk menggali lereng dan tidak pernah menanam eukaliptus di bekas hutan adat. Menyalahkan hujan adalah cara yang paling cepat untuk menghapus jejak kesalahan manusia yang telah merusak bentang alam jauh sebelum bencana terjadi.</p><p>D</p><p>Hujan adalah bagian dari keseimbangan, ia hanya menjadi ancaman ketika ruang hidup kehilangan daya resapnya. Di wilayah yang hutannya terjaga, air ditahan oleh akar pohon berlapis, cadangan tanah lembap menjaga kestabilan tebing, air meresap lebih banyak daripada mengalir deras dan sungai tidak berubah menjadi arus mematikan. Banjir bandang bukan turun dari langit melainkan lahir dari tanah yang telah dilucuti pelindungnya. Ketika hutan alam menghilang dan digantikan tanaman industri, keseimbangan yang dahulu menjadi pelindung warga berubah menjadi kerentanan.</p><p>Tapanuli merupakan contoh paling nyata terhadap perubahan ekologis yang terjadi secara sistematis. Selama beberapa dekade, konsesi industri kehutanan terus meluas dan salah satu yang paling sering menjadi sorotan publik adalah PT Toba Pulp Lestari atau TPL. Perusahaan ini memegang izin hutan tanaman industri untuk bahan baku pulp yang dibangun di atas wilayah yang sebelumnya didominasi hutan alam. Walhi Sumatera Utara mencatat bahwa ekspansi TPL mengubah ribuan hektare hutan alam menjadi monokultur eukaliptus yang tidak memiliki fungsi ekologis sekuat hutan tropis dalam menjaga tanah dan air (Walhi Sumut, 2021). Akar eukaliptus lebih dangkal, keragaman hayati menurun drastis, tanah menjadi miskin serasah dan kapasitas penyerapan air berkurang. Akibatnya, sungai menjadi ekstrem secara musiman, ia kehilangan karakter alaminya sebagai penyeimbang.</p><p>Penelitian <em>Aidenvironment</em> pada 2021 menunjukkan bahwa beberapa area hulu Danau Toba yang terhubung dengan DAS menuju Tapteng dan Sibolga telah mengalami degradasi hidrologis akibat konversi hutan menjadi area industri kayu. Perubahan tutupan hutan menyebabkan sungai menjadi sangat kering pada musim kemarau dan sangat deras saat hujan turun. Fenomena ini bukan semata-mata perubahan iklim tetapi gejala yang kehilangan daya tahan biologisnya. Pada pihak lain, laporan KSPPM dan AMAN Tano Batak menunjukkan bahwa ekspansi konsesi bukan hanya menciptakan kerusakan lingkungan tetapi juga menghapus peran masyarakat adat sebagai penjaga hutan yang selama berabad-abad menjadi pengatur keseimbangan ekologis (KSPPM dan AMAN, 2025). Ketika masyarakat adat disingkirkan, hutan kehilangan pengelola tradisional yang sebelumnya merawatnya secara kolektif.</p><p>Dengan realitas tersebut, menyebut banjir bandang sebagai akibat curah hujan ekstrem saja adalah narasi setengah benar. Hujan mungkin menjadi pemicu tetapi pemicu tidak akan menjadi bencana mematikan apabila hutan tidak terlebih dahulu dihancurkan oleh kebijakan ekonomi yang berpihak pada industri. Bencana dalam hal ini bukan keajaiban alam tetapi konsekuensi logis dari tata kelola ruang yang mengutamakan keuntungan di atas keselamatan warga maka banjir tidak datang sebagai air hujan tetapi sebagai air yang dibawa oleh keputusan politik.</p><p>Selama bertahun-tahun, korporasi menikmati ruang, sementara masyarakat menanggung risikonya. Negara hadir sebagai pemberi izin dan bukan penjaga keseimbangan alam. Ketika sungai mengamuk yang kehilangan rumah adalah warga, bukan kepentingan industri. Ketika bukit longsor yang kehilangan sanak keluarga adalah masyarakat bukan pemilik saham. Ketika bencana datang, justru alam yang dianggap bersalah seolah-olah manusia tidak pernah menebangi satu pun pohon.</p><p>Maka sebagai penulis dan warga yang percaya bahwa ruang hidup bukan hanya komoditas, saya mengajukan gugatan moral dan politis kepada pemerintah sebagai berikut:</p><p><em>Pertama</em>, negara wajib melakukan audit ekologis menyeluruh terhadap TPL dan seluruh konsesi kehutanan yang berada pada kawasan hulu dan lereng rawan longsor dengan hasil audit yang harus dipublikasikan kepada rakyat sebagai pemilik sesungguhnya ruang hidup tersebut.</p><p><em>Kedua</em>, pemerintah harus menghentikan perpanjangan izin industri kayu di daerah yang telah terbukti kehilangan daya dukung ekologinya.</p><p><em>Ketiga</em>, pemulihan ekologis harus dilakukan dengan vegetasi asli hutan, bukan tanaman industri yang kembali menambal kerusakan dengan kerusakan baru.</p><p><em>Keempat</em>, ruang hidup masyarakat adat harus dipulihkan sebagai bagian dari pengelola lanskap ekologis. Hutan tidak akan pulih tanpa manusia yang hidup bersamanya.</p><p>Jika pemerintah terus bersembunyi di balik alasan cuaca ekstrem, bencana akan terus datang tanpa perlu menunggu musim penghujan. Selama hutan dirampas, DAS dirusak dan masyarakat adat disingkirkan, bencana bukan lagi sesuatu yang menakutkan melainkan sesuatu yang pasti sebab yang sesungguhnya merancang banjir bukan langit, melainkan mereka yang telah menjadikan hutan sebagai industri dan menjadikan alam sebagai korban.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=35f49dd71501" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Pengakuan Cinta sebagai Tuntutan Warga kepada Negara]]></title>
            <link>https://medium.com/@gilang11234/pengakuan-cinta-sebagai-tuntutan-warga-kepada-negara-9aa0ec46b886?source=rss-d2273d141b46------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/9aa0ec46b886</guid>
            <dc:creator><![CDATA[Ramadhan, M. Gilang]]></dc:creator>
            <pubDate>Fri, 21 Nov 2025 06:07:19 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2025-11-21T06:07:19.240Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p><em>Ditulis oleh M. Gilang Ramadhan</em></p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/720/1*mYFMchfxkRT9OFfVrh2_dg.png" /><figcaption><em>Sumber : Manado Times</em></figcaption></figure><p>Saya melihat sidang itu dari layar kecil di tangan saya. Ruang hukumnya tampak tenang tetapi di dalam ketenangan itu ada pertarungan antara seorang laki laki dan aturan yang menolak cintanya. Ia berdiri dengan kata kata yang sederhana, tidak romantis, tidak mengemis. Seolah ia datang bukan untuk meminta restu tetapi untuk menegaskan bahwa perasaannya berhak diakui sebagai bagian dari hidupnya sebagai warga negara.</p><p>Publik bersorak dengan kemarahan, ada yang menyebutnya melawan perintah agama, ada yang menuduhnya melecehkan iman, khususnya iman yang juga saya anut. Saya memahami penolakan itu bahwa agama saya tegas dalam persoalan ini. Namun kenyataan tidak hilang hanya karena larangan itu membuat cinta tetap hadir dalam bayang bayang penghakiman. Ia bergerak seperti air yang menembus celah batu seperti tidak tampak keras tetapi terus bekerja mengikis batas.</p><p>Laki laki itu mungkin tidak membaca Ibn Hazm. Namun tindakannya seperti menggemakan pandangan bahwa cinta tidak tunduk pada logika yang dingin. Ibn Hazm berkata bahwa cinta tidak dilahirkan oleh kehendak melainkan tumbuh seperti rahasia dari dalam jiwa. Jika demikian, negara tidak berhadapan dengan keputusan moral semata tetapi dengan sesuatu yang muncul secara alami dalam diri warganya.</p><p>Namun cinta bukan alasan untuk menuntut segalanya. Beauvoir mengingatkan bahwa cinta bisa berubah menjadi penjara ketika digunakan untuk mendominasi atau memaksakan kehendak. Kita perlu bertanya,</p><blockquote>Apakah perjuangan itu benar benar bebas atau hanya perasaan yang ingin menguasai keadaan di luar dirinya?</blockquote><p>Keinginan untuk menikah bisa saja dibungkus oleh ambisi maka perjuangan itu tidak dapat dibaca secara sentimental. Ia harus dibaca sebagai upaya menjaga martabat, bukan sebagai pemaksaan keinginan.</p><p>Pada titik ini gagasan Fromm membantu menjernihkan persoalan. Ia menganggap cinta yang matang bukan tentang memiliki tetapi tentang mengakui keberadaan orang lain secara penuh jika perjuangan laki laki itu dibaca melalui pandangan ini, maka ia tidak sedang memaksa negara untuk memuliakan cintanya. Ia hanya menolak diperlakukan sebagai warga yang perasaannya dianggap cacat.</p><p>Manusia tidak hidup tanpa pandangan orang lain. Taylor mengingatkan bahwa identitas seseorang bergantung pada pengakuan sosial. Penolakan publik terhadap cinta beda agama tidak hanya persoalan moral dan agama tetapi juga cara masyarakat membentuk hierarki martabat. Mereka yang cintanya berbeda dianggap lebih rendah. Dalam keadaan seperti itu, cinta bukan hanya perasaan yang ingin hidup tetapi cara untuk bertahan dari penghinaan kolektif.</p><p>Sering kita mendengar kalimat yang dianggap romantis akan kulawan dunia hanya untukmu. Dalam peristiwa ini, kalimat itu tidak lagi terdengar manis. Ia berubah menjadi bentuk pertahanan diri ketika seseorang harus melawan pandangan yang ingin meniadakannya. Dalam suasana seperti itu, dunia yang dilawan bukan sekumpulan manusia asing melainkan suara publik yang menghakimi, sistem hukum yang mempersempit pilihan dan norma yang memaksa seseorang menyangkal dirinya sendiri. Kalimat itu menjadi sikap untuk menjaga martabat, bukan hanya menjaga pasangan.</p><p>Nancy mengingatkan bahwa perasaan tidak tumbuh tanpa akar sosial. Cinta yang ditolak adalah cara masyarakat mengatur tubuh, keluarga dan garis identitas. Penolakan terhadap cinta beda agama bukan hanya ajaran tetapi cara kelompok menjaga batas kelompoknya. Cinta akhirnya diperlakukan seperti dinding kota, dijaga dari mereka yang dianggap tidak pantas masuk.</p><p>Dengan kondisi seperti itu, negara berhadapan dengan pertanyaan yang jauh lebih besar daripada persoalan menikah atau tidak menikah. Pertanyaannya bukan apakah cinta itu suci atau salah,</p><blockquote>Tetapi apakah negara boleh menolak keberadaan warga hanya karena cinta mereka tidak sesuai dengan norma mayoritas?</blockquote><p>Negara tidak perlu memuji cinta seseorang. Namun, negara tidak boleh membuat seseorang merasa bahwa perasaannya adalah aib yang harus dikubur.</p><p>Cinta yang muncul di ruang sidang itu tidak ingin dipuja. Ia hanya tidak ingin dihapus, ia mengetuk pintu kekuasaan dengan sikap tegas, ia meminta agar negara tidak memutuskan siapa yang layak mencintai dan siapa yang harus menyerah. Ketika hak untuk mencintai harus diperjuangkan di ruang hukum, maka persoalan keadilan tidak lagi soal pernikahan tetapi soal posisi manusia di hadapan negara.</p><p>Pada akhirnya cinta berhenti menjadi kisah dua orang. Ia menjadi pertanyaan tentang martabat dan martabat tidak boleh ditentukan oleh suara terbanyak. Martabat tidak boleh digantungkan pada selera moral publik. Martabat harus diakui karena hanya dengan pengakuan itulah manusia dapat hidup tanpa harus melawan seluruh dunia hanya untuk menjadi dirinya sendiri.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=9aa0ec46b886" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Republik Jatah-Jatahan]]></title>
            <link>https://medium.com/@gilang11234/republik-jatah-jatahan-23fd13cd1807?source=rss-d2273d141b46------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/23fd13cd1807</guid>
            <dc:creator><![CDATA[Ramadhan, M. Gilang]]></dc:creator>
            <pubDate>Wed, 19 Nov 2025 11:31:56 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2025-11-19T11:31:56.724Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>Ditulis oleh M. Gilang Ramadhan</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/903/1*a5DnA75H2DXlvX-WigC_Lg.png" /><figcaption>Republik Jatah-Jatahan</figcaption></figure><p>Demokrasi bisa runtuh bukan hanya oleh senjata tetapi oleh pasal-pasal yang dirancang rapi untuk menyingkirkan rakyat dari ruang pengambilan keputusan. Indonesia sedang memperlihatkan bagaimana undang-undang dibuat dengan alasan kesejahteraan tetapi pelaksanaannya mengirim keuntungan hanya kepada oligarki. Kita tidak sedang berdebat soal ideologi, melainkan soal siapa yang menikmati undang-undang ketika tinta tanda tangan sudah mengering.</p><p>UU Minerba adalah contoh yang terlalu telanjang untuk disangkal. Melalui perubahan Pasal 169A dan Pasal 169B, perusahaan tambang yang habis masa kontraknya tidak lagi mustahil dicabut. Justru mereka diberikan perpanjangan otomatis tanpa lelang. Tidak ada kompetisi, tidak ada transparansi, tidak ada ruang bagi daerah untuk mengontrol tanah leluhurnya sendiri yang kita saksikan adalah hadiah permanen bagi perusahaan raksasa. Inilah bentuk nyata pemufakatan oligarki membuat hak alam yang seharusnya dikelola untuk publik, dialihkan kepada korporasi, sementara rakyat hanya diminta paham bahwa eksploitasi adalah pembangunan. Padahal yang membangun hanyalah kekayaan para pemilik tambang.</p><p><em>Omnibus Law</em> menguatkan pola yang sama. Dalam Pasal 88A, perlindungan lingkungan melemah drastis karena izin analisis dampak lingkungan dapat dipenuhi hanya melalui komitmen administratif, bukan kajian ilmiah yang ketat. Investasi dipersilakan masuk dengan pintu besar, sementara perlindungan warga dan ekosistem diselipkan lewat jendela kecil. Buruh juga dikorbankan melalui penghapusan Upah Minimum Sektoral, fleksibelisasi jam kerja serta <em>outsourcing</em> yang dilegalkan hampir ke semua jenis pekerjaan.</p><blockquote>Siapa yang diuntungkan?</blockquote><p>Modal mendapatkan keleluasaan merekrut, membayar dan memecat dengan biaya rendah. Buruh diminta menerima takdir ekonomi yang ditentukan pasar, bukan negara. Undang-undang ini seperti memberi karpet merah pada investor, sementara rakyat disuruh melepas sandal sebelum masuk.</p><p>Kemudian hadir UU KUHAP terbaru. Perluasan wewenang aparat termasuk penguatan penahanan dan penyadapan tanpa mekanisme pengawasan yang memadai, memperlihatkan orientasi hukum yang semakin represif. Ketika aparat dapat menahan seseorang dengan syarat yang melemahkan perlindungan tersangka, sementara korporasi yang merusak lingkungan bisa menyelesaikan urusan melalui denda administratif, hukum benar-benar berubah menjadi alat politik. Perlindungan terhadap warga melemah tetapi perlindungan terhadap modal diperkuat melalui skema penyelesaian tanpa kriminalisasi. Di sinilah hukum berhenti menjadi penegak keadilan dan mulai berfungsi sebagai tameng impunitas bagi pemodal.</p><p>Tiga undang-undang ini memperlihatkan pola yang sama: kekuasaan dan pemodal saling membutuhkan dan kepentingan rakyat dikorbankan atas nama pertumbuhan ekonomi. Kebijakan negara tidak disusun berdasarkan kebutuhan publik tetapi berdasarkan urgensi modal. Hutan dibuka karena investasi dianggap lebih penting daripada keselamatan ekologis. Buruh diminta bekerja murah demi daya saing global lalu hukum diperketat bukan untuk melindungi rakyat tetapi untuk mengamankan iklim bisnis yang nyaman bagi oligarki.</p><p>Sebagai penulis, saya melihat bahwa republik ini tidak sedang gagal tetapi sedang diarahkan untuk melayani kelompok tertentu. Parlemen tidak lagi mewakili rakyat tetapi mewakili kesepakatan ekonomi. Pemerintah tidak lagi menjalankan mandat konstitusi tetapi menjalankan mandat pasar. Demokrasi kita tetap hidup, tetapi hanya sebagai prosedur untuk pemilu yang dijalankan, partai bersuara, rakyat memilih. Namun ketika undang-undang lahir, kepentingan publik ditinggalkan di luar pintu rapat.</p><p>Republik jatah-jatahan bukan metafora. Ia nyata dalam pasal-pasal yang berpihak dalam kebijakan yang memihak dan dalam hukum yang membiarkan oligarki berjalan bebas. Selama rakyat tidak melihat bahwa undang-undang adalah medan pertarungan, kita akan terus menjadi korban legal yang diam. Sebab hari ini, penindasan bukan dilakukan dengan kekerasan tetapi dengan legitimasi. Dan legitimasi itu kini ditandatangani atas nama pembangunan, padahal yang sedang dibangun adalah kerajaan ekonomi di atas punggung rakyat.</p><p>Maka, sebagai warga negara yang menolak diam, saya tidak hanya mengeluh tetapi mengajukan somasi moral kepada negara ini yaitu:</p><p>Saya menuntut agar setiap regulasi dikembalikan kepada mandat konstitusi untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, bukan melindungi kepentingan segelintir pemilik uang. Saya menuntut agar negara berhenti menjadi pelayan oligarki dan kembali menjadi pemilik kedaulatan rakyat. Saya menuntut agar undang-undang tidak lagi menjadi madu bagi oligarki tetapi menjadi pagar yang menjamin keadilan sosial, ekologis dan martabat manusia.</p><p>Jika negara masih memilih berpihak pada modal, maka rakyat akan belajar kembali tentang kedaulatan yang tidak bisa dibeli. Sebab republik ini bukan jatah siapa pun bahwa ia adalah rumah bersama yang harus kita rebut kembali.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=23fd13cd1807" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Menakar Kepahlawanan Soeharto dalam Bayang Ingatan Kolektif]]></title>
            <link>https://medium.com/@gilang11234/menakar-kepahlawanan-soeharto-dalam-bayang-ingatan-kolektif-b778566d7689?source=rss-d2273d141b46------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/b778566d7689</guid>
            <dc:creator><![CDATA[Ramadhan, M. Gilang]]></dc:creator>
            <pubDate>Wed, 12 Nov 2025 18:12:15 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2025-11-12T18:12:15.727Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>Ditulis oleh: M. Gilang Ramadhan</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*HtY5JetPrKOfnmmMMH01oQ.jpeg" /><figcaption>Sumber: https://x.com/logos_id/status/1987704781314416799?t=yWEMQRJf40rJuZLDUmu2WQ&amp;s=19</figcaption></figure><p>Sebagai bangsa yang terus berjuang memahami makna kepahlawanan, kita dihadapkan pada ironi sejarah yang belum sembuh. Nama Soeharto kini kembali diperbincangkan, bahkan disebut-sebut layak digelari pahlawan. Namun, bagi saya kepahlawanan tidak lahir dari kekuasaan dan penghargaan formal, melainkan dari kesetiaan pada nilai kemanusiaan yang universal. Seorang pemimpin yang diberi kuasa, sumber daya dan kepercayaan rakyat semestinya menanggung ukuran moral yang lebih tinggi dibandingkan rakyat biasa. Prestasi Soeharto sebagai tentara dan presiden adalah bagian dari kewajiban jabatan, bukan bukti kepahlawanan. Justru karena ia memiliki kuasa penuh atas negara, maka setiap kebijakan yang melahirkan penderitaan rakyat menjadi beban moral yang tidak bisa dihapus dengan deretan proyek pembangunan. Jika dalam kepemimpinannya terjadi pelanggaran, penindasan dan kekerasan terhadap warga negara sendiri, maka semua pencapaian material itu tidak dapat menebus luka kolektif bangsa ini. Kepemimpinan adalah amanah bukan kehormatan. Dalam filsafat moral dan etika kenegaraan, amanah berarti tanggung jawab untuk melindungi, bukan memerintah dengan ketakutan.</p><p>Kita sering terjebak dalam glorifikasi yang membutakan. Banyak yang beranggapan bahwa karena Soeharto membangun jalan, jembatan, bendungan dan infrastruktur lainnya, maka jasa itu otomatis menebus semua dosa sejarahnya. Padahal, analoginya sederhana; Seorang hamba yang rajin beribadah tidak serta-merta disebut tokoh agama, sebab ibadah adalah kewajiban bukan keistimewaan. Begitu pula seorang presiden, pembangunan adalah mandat jabatan bukan alasan untuk dikultuskan. Ketika seorang pemimpin menggunakan kuasa untuk melanggengkan kekuasaan dengan mengorbankan hak asasi manusia, maka ia bukan lagi simbol kepahlawanan, melainkan cermin dari kekerasan struktural yang menindas bangsanya sendiri.</p><p>Sejarah mencatat rentetan peristiwa berdarah yang terjadi di bawah pemerintahan Soeharto. Tragedi 1965 hingga 1966 menjadi awal dari kekuasaan yang berdiri di atas kuburan jutaan nyawa. Pembantaian terhadap mereka yang dituduh terlibat atau bersimpati pada Partai Komunis Indonesia berlangsung tanpa proses hukum yang adil. Penelitian John Roosa dan laporan Komnas HAM menunjukkan bahwa kekerasan tersebut bersifat sistematis dan meluas dengan keterlibatan langsung aparat negara. Tragedi itu menandai lahirnya rezim yang menegakkan kekuasaan melalui teror dan penghapusan terhadap warga negaranya sendiri. Luka itu tidak pernah benar-benar sembuh karena negara tidak pernah meminta maaf secara terbuka.</p><p>Setelahnya, kekerasan demi kekerasan terus terjadi seperti Tragedi Penembakan Misterius antara tahun 1982 hingga 1985 menewaskan ribuan orang yang dicap sebagai preman tanpa proses hukum. Mayat-mayat ditemukan di jalanan dan kali-kali kota besar, menebar ketakutan di tengah masyarakat. Lalu terjadi tragedi Tanjung Priok pada 1984, ketika ratusan warga sipil dibantai karena dianggap menentang pemerintah. Beberapa tahun kemudian, pada 1989, muncul tragedi Talangsari di Lampung, di mana aparat menewaskan dan membakar hidup-hidup warga yang dituduh sebagai kelompok ekstrem.</p><p>Tidak berhenti di sana, Aceh menjadi saksi bisu kekejaman negara. Tragedi Rumoh Geudong dan Pos Sattis antara 1989 hingga 1998 menyisakan cerita penyiksaan yang kejam terhadap warga sipil. Komnas HAM menyatakan bahwa kekerasan di Aceh tergolong pelanggaran hak asasi manusia berat. Kemudian, pada penghujung kekuasaan Soeharto, tragedi penghilangan orang secara paksa tahun 1997 hingga 1998 menelan banyak korban, sebagian besar aktivis prodemokrasi yang menentang rezim Orde Baru. Hingga kini, beberapa di antara mereka belum kembali. Negara tidak memberi kejelasan di mana jasad mereka dikuburkan.</p><p>Tahun 1998 menjadi puncak dari segala luka. Tragedi Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II menandai perlawanan mahasiswa yang dibayar dengan darah. Tragedi Mei 1998 menyisakan trauma yang begitu dalam, terutama bagi masyarakat Tionghoa yang menjadi sasaran kekerasan rasial. Pembunuhan terhadap mereka yang dituduh dukun santet antara 1998 hingga 1999 memperlihatkan betapa kekerasan telah mengakar di bawah sistem yang membiarkan rakyat hidup dalam ketakutan dan kebingungan moral. Semua itu bukan sekadar kesalahan politik, melainkan kejahatan luar biasa terhadap kemanusiaan.</p><p>Dalam setiap ingatan kolektif bangsa, luka tidak hanya ada pada angka dan data. Ia hidup di tubuh para ibu yang kehilangan anak-anak mereka. Setiap hari Kamis, di depan Istana Negara, para ibu berpakaian hitam berdiri diam dalam sunyi. Mereka menuntut keadilan, memegang foto anak-anak yang hilang, berharap ada kabar, walau hanya tersisa tulang. Aksi Kamisan bukan hanya protes, melainkan ritual duka bangsa terhadap negara yang abai. Mereka menjadi simbol keberanian moral di tengah budaya lupa yang dipelihara oleh kekuasaan.</p><p>Karena itu, ketika hari ini ada wacana untuk menganugerahkan gelar pahlawan kepada Soeharto, saya menolak dengan nurani yang jernih. Kepahlawanan sejati tidak mungkin lahir dari tangan yang menorehkan luka pada bangsanya sendiri. Pahlawan tidak membangun di atas penderitaan rakyat dan tidak berkuasa dengan meniadakan kemanusiaan. Sejarah seharusnya menjadi cermin untuk belajar, bukan panggung untuk mengulang pemujaan terhadap kekuasaan. Menakar kepahlawanan Soeharto bukan berarti menafikan pembangunan yang pernah dilakukan, tetapi menimbang dengan keadilan moral yang sama bagi seluruh korban. Sebab, bangsa yang memuliakan pelaku dan melupakan korban bukanlah bangsa yang beradab, melainkan bangsa yang kehilangan arah kemanusiaannya.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=b778566d7689" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
    </channel>
</rss>