<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0" xmlns:cc="http://cyber.law.harvard.edu/rss/creativeCommonsRssModule.html">
    <channel>
        <title><![CDATA[Stories by Gloria Stevanie Nauli on Medium]]></title>
        <description><![CDATA[Stories by Gloria Stevanie Nauli on Medium]]></description>
        <link>https://medium.com/@gloriaasteva?source=rss-50de4ba45496------2</link>
        <image>
            <url>https://cdn-images-1.medium.com/fit/c/150/150/1*G0uLzBL9Tutu2FeZrzWO6Q@2x.jpeg</url>
            <title>Stories by Gloria Stevanie Nauli on Medium</title>
            <link>https://medium.com/@gloriaasteva?source=rss-50de4ba45496------2</link>
        </image>
        <generator>Medium</generator>
        <lastBuildDate>Tue, 17 Nov 2026 21:46:48 GMT</lastBuildDate>
        <atom:link href="https://medium.com/@gloriaasteva/feed" rel="self" type="application/rss+xml"/>
        <webMaster><![CDATA[yourfriends@medium.com]]></webMaster>
        <atom:link href="http://medium.superfeedr.com/" rel="hub"/>
        <item>
            <title><![CDATA[The Art of Falling Apart, Deliberately]]></title>
            <link>https://medium.com/@gloriaasteva/the-art-of-falling-apart-deliberately-6f9d8cb9cc58?source=rss-50de4ba45496------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/6f9d8cb9cc58</guid>
            <category><![CDATA[tragic]]></category>
            <category><![CDATA[grief]]></category>
            <category><![CDATA[love]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Gloria Stevanie Nauli]]></dc:creator>
            <pubDate>Fri, 20 Mar 2026 15:27:19 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-03-26T14:11:00.343Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/735/1*-hMbc3oFBOxepOi8p5kmgA.jpeg" /></figure><p>Cinta bukan perkara yang selalu menyenangkan seperti di film-film, bukan pula kemerduan yang dipoles dalam musik pop, atau kemanisan yang mudah ditemukan di etalase toko roti. Lebih dari itu, cinta adalah bukti konkret dari dalamnya jiwa, keruhnya emosi, dan pekatnya keputusasaan.</p><blockquote><strong>The storms are raging on the rolling sea</strong></blockquote><blockquote><strong>And on the highway of regret</strong></blockquote><blockquote><strong>The winds of change are blowing wild and free</strong></blockquote><blockquote><strong>You ain’t seen nothing like me yet</strong></blockquote><p>Lantunan lirik Bob Dylan menghantarkanku kembali ke lima tahun lalu, pertama kali aku mendengar versi Sleeping At Last yang perlahan membuka kepekaan nuraniku tentang pembuktian, perjuangan, usaha, dan segala kata kerja (baik ataupun buruk) yang bermuara pada satu hal: cinta.</p><p>Dulu, lagu ini hanyalah pengantar tidur yang menemani perjalanan atau sunyi di atas kasur. Namun seiring waktu tidak pernah berhenti memaksa diriku menderita lebih dalam di labirin akal. Lagu ini seakan menggerogoti bagian terdalam dari jiwaku — bagian yang sebelumnya bahkan tak kusadari ada. Bob Dylan mengajarkanku bahwa cinta mampu memaksa manusia merangkak serendah-rendahnya, pergi hingga ke ujung dunia yang mungkin terdengar melelahkan, dan bahkan memberikan segalanya hingga kita kehabisan akal, daya, bahkan jiwa.</p><p>Sebab pada akhirnya, cinta tidak pernah benar-benar memberi — ia melucuti. Ia tidak datang sebagai anugerah yang utuh, melainkan sebagai proses panjang pengosongan. Perlahan, ia mengambil satu per satu hal yang kita kira milik kita: kepastian yang dulu kita genggam erat, kendali yang kita banggakan, bahkan harga diri yang pernah kita jaga dengan begitu hati-hati.</p><p>Ia tidak merampas, sebaliknya ia melakukannya dengan sabar, hampir lembut, hingga kita tidak menyadari kapan tepatnya kita mulai kehilangan segalanya. Dan saat kita mencoba menghitung apa yang tersisa, kita mendapati diri kita berdiri di hadapan kehampaan yang telanjang; tanpa perlindungan, tanpa definisi, tanpa pegangan yang benar-benar nyata.</p><blockquote><strong>Love forces us to have nothing.</strong></blockquote><p>Sebuah kalimat yang terdengar sederhana, namun terasa seperti vonis yang tak bisa ditawar. Bahwa mencintai berarti bersedia untuk dikosongkan, untuk dilucuti dari segala hal yang membuat kita merasa utuh hingga yang tersisa hanyalah inti paling rapuh dari diri kita sendiri.</p><p>Namun mungkin, justru di titik paling kosong itu, sesuatu yang lain mulai berdenyut sesuatu yang kecil, nyaris tak berarti, namun tetap bertahan. Bukan kebahagiaan, bukan pula kelegaan, melainkan kesadaran yang sunyi: bahwa kita masih ada.</p><p>Dan dari sisa-sisa itu, kita perlahan mengerti bahwa yang selama ini kita pertahankan bukanlah cinta itu sendiri. Kita hanya berusaha menjaga serpihan diri yang tersisa, yang menolak untuk benar-benar hilang, meski telah berkali-kali dihancurkan. Barangkali, di sanalah ironi itu berakar — bahwa dalam kehilangan segalanya, kita justru menemukan alasan paling sederhana untuk tetap bertahan.</p><blockquote><strong><em>“</em>Love in action is a harsh and dreadful thing compared to love in dreams.”</strong></blockquote><p>Dalam kenyataannya, manusia lebih dulu menjadi makhluk tindakan daripada makhluk pikiran (setidaknya) sepemahamanku demikian. Kita diciptakan menurut gambaran-Nya, yang mengakibatkan dalam perjalanan hidup, manusia justru kerap mencoba meniru Tuhan: mencipta, menyempurnakan, bahkan mendefinisikan ulang makna.</p><p>Dostoevsky, salah satunya, menghadirkan standar rasional yang bagi banyak orang (setidaknya aku) menyempurnakan definisi cinta itu sendiri:</p><blockquote><strong><em>“</em>To love someone means to see them as God intended them.”</strong></blockquote><p>Dan di situlah aku selalu tertegun pada kenyataan bahwa Tuhan menciptakan manusia yang bisa begitu putus asa ketika membicarakan cinta, begitu memohon ketika menghadapi perpisahan, dan begitu lembut bahkan dalam pengkhianatan. Ketika akal telah usang, raga telah hancur, dan jiwa kehilangan arah mungkin justru di situlah cinta yang sejati tumbuh.</p><p>Tanpa paksaan, tetapi rela berkorban.<br> Tanpa rasionalitas, tetapi memilih bertahan. Tanpa memorandum, tetapi tetap mengikat diri dalam diam.</p><p>Atau… mungkin, dalam cekikan yang tak pernah benar-benar ingin dilepaskan.</p><p>Duh, bukan hanya kesedihan yang didapatkan, tapi tragika yang dirasakan begitu dalam dan berlarut. Kita mungkin ketergantungan atas penderitaan, atas penyesalan, atas nestapa dan segala bentuk penghinaan yang diam-diam kita sebut sebagai cinta. Apapun itu, pilihlah jalan yang kamu rasa benar meskipun jalan itu berangsur-angsur menggerogoti jiwamu, mengikis akalmu, dan pada akhirnya meninggalkanmu sebagai bayangan dari dirimu sendiri.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=6f9d8cb9cc58" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Indonesia Dibohongi! Kesemuan Demokrasi Pasca 26 Tahun Reformasi]]></title>
            <link>https://medium.com/@gloriaasteva/indonesia-dibohongi-kesemuan-demokrasi-pasca-26-tahun-reformasi-86d63bcb59ac?source=rss-50de4ba45496------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/86d63bcb59ac</guid>
            <category><![CDATA[government]]></category>
            <category><![CDATA[politics]]></category>
            <category><![CDATA[pemilu-2024]]></category>
            <category><![CDATA[demokrasi]]></category>
            <category><![CDATA[reformasi]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Gloria Stevanie Nauli]]></dc:creator>
            <pubDate>Mon, 24 Jun 2024 04:05:29 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2024-06-25T04:41:55.037Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/729/1*F9l_uPZG58BZsL6tS8KqHQ.jpeg" /><figcaption>Gedung DPR-MPR RI, 18 Mei 1998. (Source by: google)</figcaption></figure><p>Syarat utama untuk melaksanakan demokrasi adalah keinsyafan tentang tanggung jawab dan toleransi serta kesediaan hati bersama dalam pelaksanaan prinsip “<strong><em>the right man in the right place</em></strong>.” di mana penempatan seseorang dalam jabatan tertentu yang sesuai dengan proporsi dan kapabilitas yang dimiliki. Sebagai contoh, penempatan lulusan ABRI pada jabatan keamanan atau lulusan Insinyur pada jabatan teknis. Motto ini dikutip dari formasi pengambilan kekuasaan yang bernama <em>Expert Power. </em>Mampukah Indonesia menerapkan formasi tersebut dalam pemerintahan sekarang?</p><p>Pembagian kekuasaan dalam sistem pemerintahan di Indonesia terbagi menjadi 3, atau yang biasa kita dengar yaitu Trias Politica, di mana pembagian kekuasaan secara horizontal ini berdasarkan fungsi mencakup legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Secara spesifik menurut Gabriel Almond; <em>Rule Making Function, </em>untuk menggantikan fungsi legislatif, <em>Rule Application Function, </em>untuk menggantikan fungsi eksekutif dan <em>Rule Adjudication Function, </em>untuk menggantikan fungsi yudikatif. Trias Politica memiliki kodrat dalam menciptakan dan menjaga<em> Check and Balance </em>di dalam sistem pemerintahan itu sendiri berdasarkan batasan-batasan dari fungsi masing-masing lembaga. Akan tetapi dalam praktiknya di Indonesia hanya terdapat pembagian kekuasaan (<em>distribution of power</em>) yang dinilai berpotensi menghasilkan penyelewengan kewenangan antar aktor lembaga (Presiden memiliki kewenangan di luar eksekutif). Yang di mana, sebenarnya dapat dijawab oleh <strong>distribusi kekuasaan yang penuh dengan makna dan kemandirian masing-masing lembaga</strong><em>. </em>Akan tetapi dalam melihat realita mengenai pelaksanaan kekuasaan berdasarkan pembagian melalui fungsinya, tidak jarang kita melihat penyelewengan di dalamnya, contohnya dalam negara modern, badan eksekutif mampu menggantikan badan legislatif dalam membuat kebijaksanaan yang utama (menurut Austin Ranney). Sudah seharusnya badan eksekutif tidak keluar dari garis-garis yang telah ditentukan oleh badan legislatif. Badan eksekutif diharapkan dapat memberi bimbingan, pengarahan, serta kepemimpinan yang dinamis, akan tetapi realitanya lembaga eksekutif pada Pemilu kali ini bertindak diluar batasan wewenang lembaga eksekutif. Dimulai dari kenetralitasan Presiden beserta jajaran menteri yang condong memberikan dukungan lebih pada salah satu paslon presiden dan wakil presiden.</p><p>Bagaimana kenetralitasan Presiden dapat menentukan penyelenggaraan pemerintahan 5 tahun ke depan? Mencatut pada perkataan Utrecht mengenai <em>detournement de pouvoir </em>yang berarti <em>abuse of power</em> adalah tindakan menyimpang aktor pemerintahan berdasarkan prinsip e<em>xces de pouvoir</em> (batas kekuasaan) dalam konsep <em>rechtsstaat.</em> Anna Erliyana, selaku Guru Besar FH UI berpendapat mengenai titik berat dalam pengukuran penyalahgunaan wewenang terletak pada keputusan/tindakan aktor pemerintahan sesuai dengan motivasi dikeluarkannya keputusan/tindakan tersebut. <em>Détournement de pouvoir</em> berpotensi terjadi ketika suatu alat negara menggunakan wewenangnya dalam penyelenggaraan kepentingan umum di samping peraturan perundang-undangan atau disebut <em>afwenteling van macht.</em></p><p>Apa yang menjadi landasan bahwa kenetralitasan lembaga eksekutif kali ini palsu? Jokowi sendiri memberikan <em>statement</em> bahwasanya Presiden beserta jajaran Menteri diperbolehkan kampanye dan memihak dengan menyandang pejabat publik dan pejabat politik. Menurutnya, berkampanye adalah hak politik setiap individu termasuk aktor di balik lembaga eksekutif. Pernyataan tersebut tidak bijak jika menilai dari pandangan etik, beliau lupa diri terhadap tanggung jawab moral dan etika dalam regulasi. Presiden dan Jajaran menteri sudah seharusnya paham bahwa segala tindak-tanduk mengenai pilihannya dalam Pemilu bersifat persuasif dan membuka peluang penyalahgunaan kekuasaan dan fasilitas Negara.</p><p>Berikut penjabaran data dan fakta penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh para aktor eksekutif dalam Pemilu kali ini yang tidak menunjukkan etika netralitas dan menguntungkan salah satu paslon:</p><ol><li>Sikap diam seribu bahasa Jokowi terhadap pengubahan UU syarat umur cawapres oleh MK yang menjadi tahap awal kecacatan demokrasi terjadi (Dian &amp; Novianti, 2023),</li><li>Menteri-menteri aktif masuk ke dalam struktural Tim Kampanye Nasional salah satu paslon (Fitria, 2023),</li><li>Politisasi dan personalisasi bansos oleh beberapa Menteri yang merangkap menjadi Ketua Parpol yang terfragmentasi dikeluarkan untuk kepentingan kampanye dengan bukti gambar tempel wajah salah satu paslon (Fathiyah, 2024),</li><li>Pernyataan Jokowi bahwasanya Presiden dan Jajaran menteri diperbolehkan berkampanye, di satu sisi menekan dan menuntut ASN agar memiliki citra netral. Beliau tidak menunjukkan<em> fairness </em>dalam pelaksanaan hukum (Ghina, 2024),</li><li>Pelanggaran penggunaan fasilitas negara yaitu unggahan media sosial Kementerian Pertahanan dengan tagar #PrabowoGibran yang diunggah pada tanggal 21 Januari 2024, pukul 10.25 WIB yang dilarang Pasal 280 dalam Undang-Undang Pemilu (Fathiyah, 2024).</li></ol><p>Layak dikatakan bahwa <strong>Jokowi gagal menunaikan bebasnya penyelenggaraan pemilu yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.</strong> Beliau justru mencontohkan secara langsung bagaimana cara yang sehalus mungkin dalam memporak-porandakan hukum dalam pesta demokrasi tahun ini.</p><p>Lantas, apa yang akan terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan 5 tahun ke depan, jika pelaksanaan pilpres yang menjadi awal dimulainya pemerintahan baru penuh dengan ambiguitas dan ketidakjelasan hukum? Berikut prediksi saya berlandaskan dinamika politik-pemerintahan yang terjadi setelah terlaksananya pilpres tahun ini:</p><ol><li>Pelemahan lembaga Yudikatif dalam menegakkan hukum; setelah perubahan UU yang dihasilkan dalam memuluskan karir Gibran, Mahkamah Konstitusi mulai dipertanyakan akuntabilitasnya oleh masyarakat karena perubahan ini dinilai pekat akan konflik kepentingan sejak disahkan.</li><li>Kolusi dan Nepotisme yang dilanggengkan kembali; unsur kesengajaan diusungnya Gibran sebagai cawapres merupakan hasil yang mengacu pada kolusi dan nepotisme, hal ini membuka jalan untuk tumbuhnya kolusi dan nepotisme dalam struktural pemerintahan maupun non. Buktinya dapat dilihat dari segelintir anggota Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran menjadi Komisaris berbagai perusahaan strategis; Grace Natalie, Tsamara Aman, Prabu Revolusi, juga Condro Kirono, tidak lupa Anto Mukti Putranto, asisten khusus Menteri Pertahanan Prabowo yang diangkat menjadi komisaris independen PT Pindad. Tidak lupa anggota keluarga Jokowi, Joko Priyambodo yang dilantik menjadi Komisaris Patra Logistik ada juga Sigit Widyawan yang merupakan sepupu Jokowi dilantik menjadi komisaris independen Bank Negara Indonesia (BNI). Pun bagaimana putusan UU MA mengenai syarat umur cagub-cawagub yang ternyata melanggengkan karir sang anak bungsu yang akan maju pada Pilkada tahun ini (Viriya,2024).</li><li>Pelemahan peran hukum dalam pengaturan tata kelola pemerintahan; adanya berbagai dinamika yang berasal dari kesengajaan pihak tertentu dalam suksesi kepentingan belaka. Hal ini menjadi alarm bagi demokrasi dikarenakan banyaknya kebijakan, tindak-tanduk yang ilegal terjadi begitu saja tanpa adanya sanksi yang sesuai. Gagal terlaksananya supremasi hukum menjadi indikasi gagalnya penerapan demokrasi yang sesuai kehendak rakyat. Lahirnya berbagai rancangan RUU yang dianggap sebagai perpanjang tanganan kekuasaan rezim, RUU Penyiaran, RUU MK, RUU TNI Polri dan RUU Kementerian tanpa adanya <em>meaningful participation.</em></li><li>Indonesia Tanpa Oposisi, berkat koalisi gemuk yang dibentuk oleh Prabowo, dapat mengimplikasikan kekosongan oposisi yang berdampak pada jalannya roda pemerintahan. Tidak terjadinya <em>checks and balances </em>di dalam sistem, dapat melenggangkan penguasa bakal main sendiri karena leluasa mengeluarkan kebijakan tanpa dihadang oleh oposisi. Berkaca dari UU Cipta Kerja, akan sangat suram jika tragedi tersebut terulang setiap perumusan kebijakan yang tidak memihak kebutuhan dan keinginan rakyat.</li><li>Rezim yang otoriter, dimulai dari pengacak-acakan konstitusi, RUU Penyiaran, RUU MK, RUU TNI Polri dan RUU Kementerian yang diubah secara sengaja tanpa adanya partisipasi rakyat dalam perumusan RUU yang dinilai kebut-kebutan bergantinya rezim membunyikan alarm demokrasi dan menimbulkan amarah publik,</li></ol><p>Substansialnya apa? Urgensitasnya apa? dan Apa jaminan proseduralnya berjalan sesuai?</p><p><strong>Kepentingan rakyat yang mana yang menjadi alasan revisi dikebut?</strong></p><p>Langkah taktis dan ideal menggunakan sepemahaman saya dalam upaya menyelamatkan demokrasi di Indonesia:</p><ol><li>Dihadirkannya Supremasi Hukum dalam penegakkan kesetaraan hukum,</li><li>Diberlakukannya Separation of Power secara klimaks dan jelas,</li><li>Kembalikan Independensi Trias Politica terutama lembaga yudikatif,</li><li>Berantas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme,</li><li>Jamin partisipasi bermakna masyarakat di setiap pengusulan, perumusan, dan pengesahan peraturan, perundang-undangan juga kebijakan,</li><li>Tolak politisasi Trias Politica,</li><li>Kebebasan pers dan adanya akses untuk bersumber informasi alternatif,</li><li>Tindak tegas setiap aparatur negara yang melakukan penyelewengan kekuasaan,</li><li>Cegah intervensi dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024,</li><li>Kembalikan pengutamaan teknokrat dalam pengisian jabatan strategis (menteri, DPR) sesuai dengan kapabilitas,</li><li>Penegakkan oposisi dan koalisi secara adil,</li><li>Keadilan dalam pengembangan pendidikan di Indonesia,</li><li>Diperluasnya akses pendidikan politik, sosial dan ekonomi yang rata.</li></ol><p>Nyatanya, Demokrasi hanya terdapat dalam politik dan hak. Demokrasi politik saja tidak dapat membawa kedaulatan rakyat yang seutuhnya, karena dasar yang teguh dari pemerintahan bukanlah yang didasarkan kepada perorangan, melainkan kepada pertanggungjawaban yang luas dan kekal, yaitu kedaulatan rakyat. Syarat bagi kekuasaan ialah keadilan, yang dengan sendirinya akan membawa kesejahteraan. 13 langkah yang saya tulis berasal dari kesadaran moril saya mengenai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang memiliki 3 poin penting yaitu: Pertama, pernyataan dasar politik dan cita-cita bangsa, yang juga menentukan fundamental dari politik luar negeri Indonesia itu sendiri. Kedua, pernyataan tentang berhasilnya tuntutan politik bangsa Indonesia dengan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Ketiga, pernyataan tentang bagaimana pancasila seharusnya diilhami sebagai filsafat atau ideologi negara. Apa yang terjadi sekarang adalah krisis demokrasi, atau demokrasi dalam krisis. Demokrasi yang tidak kenal batas kemerdekaannya, lupa syarat-syarat hidupnya, dan melulu menjadi anarki, lambat laun akan digantikan diktator.</p><p><strong><em>Demokrasi tidak akan lenyap dari Indonesia, ia hanya akan menghilang sementara, dan tugas kita sebagai kaum terdidik ialah menyalakan kembali api perjuangan yang menuntun pada titik balik cahaya demokrasi.</em></strong></p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=86d63bcb59ac" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
    </channel>
</rss>