<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0" xmlns:cc="http://cyber.law.harvard.edu/rss/creativeCommonsRssModule.html">
    <channel>
        <title><![CDATA[Stories by grammanusa.id on Medium]]></title>
        <description><![CDATA[Stories by grammanusa.id on Medium]]></description>
        <link>https://medium.com/@grammanusa.id?source=rss-2a2879243ffe------2</link>
        <image>
            <url>https://cdn-images-1.medium.com/fit/c/150/150/1*KdZcVNO1co8PpnA1sWn0yw.png</url>
            <title>Stories by grammanusa.id on Medium</title>
            <link>https://medium.com/@grammanusa.id?source=rss-2a2879243ffe------2</link>
        </image>
        <generator>Medium</generator>
        <lastBuildDate>Sun, 22 Nov 2026 21:31:30 GMT</lastBuildDate>
        <atom:link href="https://medium.com/@grammanusa.id/feed" rel="self" type="application/rss+xml"/>
        <webMaster><![CDATA[yourfriends@medium.com]]></webMaster>
        <atom:link href="http://medium.superfeedr.com/" rel="hub"/>
        <item>
            <title><![CDATA[Anak dalam Pusaran Risiko: Dari Teori ke Praktik]]></title>
            <link>https://medium.com/@grammanusa.id/anak-dalam-pusaran-risiko-dari-teori-ke-praktik-27c965899d85?source=rss-2a2879243ffe------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/27c965899d85</guid>
            <category><![CDATA[grammanusa]]></category>
            <category><![CDATA[sociology]]></category>
            <category><![CDATA[children]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[grammanusa.id]]></dc:creator>
            <pubDate>Sun, 22 Nov 2026 04:52:18 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-11-22T13:41:58.823Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<h4>Penulis: Manda Septina, S.Sosio.</h4><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/0*BiyO40fwMtpGMksP" /><figcaption>Photo by <a href="https://unsplash.com/@neonspirit1097?utm_source=medium&amp;utm_medium=referral">Vikram Aditya</a> on <a href="https://unsplash.com/?utm_source=medium&amp;utm_medium=referral">Unsplash</a></figcaption></figure><h4>Pendahuluan: Anak sebagai <em>Agency</em></h4><p>Terdapat dua paradigma memahami anak. Paradigma lama menyatakan bahwa anak adalah <em>entitas pasif </em>yang memerlukan asistensi dari wali, sementara paradigma baru memandang anak sebagai <em>aktor otonom</em> dalam relung interaksi maupun posisi sosialnya. Paradigma yang lebih kemudian ini menonjolkan asas hak anak sebagai hak asasi manusia.</p><p>Misalnya dalam konteks kemiskinan, penelitian Redmond (2009) mengungkap paradigma anak sebagai aktor otonom secara aktif beradaptasi, berhasrat untuk menjaga diri juga lingkungan, dan menginterpretasi kondisi kemiskinan. Jadi, anak dapat memahami kemiskinan yang timbul dari berbagai interaksi di dalam lingkungannya. Paradigma tersebut diejawantahkan dalam konteks anak sebagai agen (<em>children’s agency</em>).</p><p>Corsaro (2018) memperdalam pemahaman anak sebagai <em>interpretive reproduction, </em>yaitu kemampuan anak untuk mencipta dan menafsirkan meskipun tindakan anak dibatasi oleh struktur sosial di sekelilingnya, <em>either protect or place them at risk.</em></p><h4>Memahami Anak dari Dekat: Konteks Urban</h4><p>Masalah lainnya adalah, terdapat kesulitan memahami tumbuh kembang anak secara kontekstual. Proses perkembangan anak bervariasi dan berlapis. Bronfenbrenner dalam bukunya <em>Ecological System Theory</em> (1979) membagi konteks perkembangan anak dalam beberapa wilayah, mulai dari paling dekat (<em>microsystem</em>), koneksi langsung dengan lingkungannya (<em>mesosystem</em>), koneksi tidak langsung dengan lingkungannya (<em>exosystem</em>), nilai atau budaya masyarakatnya (<em>macrosystem</em>), dan keadaan-keadaan lain yang cepat berubah (<em>chronosystem</em>).</p><p>Lantas, bagaimana memahami anak sebagai seseorang yang tinggal dan bertumbuh di ruang kota? Apa tantangan terbesar yang mungkin atau sedang terjadi? Apa isu yang perlu di selesaikan terlebih dahulu?</p><p>Kunci dari berbagai pertanyaan di atas bermuara pada satu kriteria: ketika suatu masalah sosial anak dijawab — katakanlah dengan program unggulan — apakah hal tersebut otomatis aman (<em>safe</em>) untuk anak-anak? Yang terjadi, intensi baik tidak otomatis menciptakan lingkungan aman untuk anak. Penanganan masalah melalui program penanggulangan kemiskinan di perkotaan, gentrifikasi, gangguan gizi di <em>slum area </em>hingga kesehatan mental perlu dikembangkan melalui perspektif <strong><em>safeguarding</em></strong>.</p><h4>Safeguarding: Lebih dari Child Protection</h4><p>Safeguarding adalah tanggung jawab suatu badan ataupun pranata untuk memastikan anggotanya (staff, volunteers, partners, program, dan operasi) tidak menciptakan kekerasan pada anak maupun partisipan lain dalam menjalankan aktivitas menjaga anak (<em>protecting children</em>). Safeguarding mencegah bahaya sebelum terjadi dan memiliki tata aturan menangani risiko melalui program. Lebih dari itu, safeguarding memungkinkan para aktor di luar anak saling menjaga satu dengan yang lainnya.</p><p>Karena itu, penting bagi kita untuk memahami anak melampaui kondisi <em>an sich</em> mereka, termasuk juga kehidupan dan cita-citanya. Sebab,</p><p>Protecting children memang menjadi intensi yang baik, tetapi intensi yang baik hanya sebatas memantik (enabling) masyarakat untuk mengetahui, tetapi tidak sampai <em>know-how. </em>Hal yang terakhir ini lah yang perlu menjadi perhatian bersama untuk berempati pada anak.</p><h3>Referensi</h3><p>Bronfenbrenner, U. (1979). The ecology of human development: Experiments by nature and design. Harvard University Press.</p><p>Corsaro, W. A. (2018). <em>The sociology of childhood</em> (5th ed.). SAGE Publications</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=27c965899d85" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Kelola Hutan seperti Ibu!]]></title>
            <link>https://medium.com/@grammanusa.id/kelola-hutan-seperti-ibu-3005ed87c668?source=rss-2a2879243ffe------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/3005ed87c668</guid>
            <category><![CDATA[kebakaran-hutan]]></category>
            <category><![CDATA[ekologi]]></category>
            <category><![CDATA[indonesia]]></category>
            <category><![CDATA[grammanusa]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[grammanusa.id]]></dc:creator>
            <pubDate>Sun, 25 Oct 2026 13:00:52 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-10-25T22:01:01.691Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<h4>Penulis: Calvin Nathan Wijaya, M.A., MPPM</h4><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/0*gSuWgSHv8wkxkkWL.jpeg" /></figure><p>Kebakaran hutan dan lahan tahun ini kembali mengancam kesehatan masyarakat, keberlanjutan ekosistem, dan kredibilitas Indonesia secara global. Ketika bencana ini terus terjadi berulang, fenomena ini tidak dapat dilihat sebagai kegagalan negara di dalam memitigasi bencana dan memadamkan api, tetapi persoalan mental model yang memengaruhi cara pandang negara dalam mengelola alam.</p><p>Saya menyebutnya sebagai “hegemoni maskulinitas” dalam tata kelola hutan, yakni dominasi semangat kompetisi, hierarki, dan ekstraksi ekonomi yang merisikokan keberlanjutan ekologis. Ketika pertumbuhan produksi lebih diutamakan dan lahan gambut hanya dilihat sebagai komoditas, kerusakan lingkungan dan kerentanan masyarakat menjadi taruhannya.</p><p>Ketegangan ini terlihat dalam agenda ekonomi nasional. Tidak lepas dari ingatan kita, pada Februari lalu, Presiden Prabowo sempat menyebut bahwa sawit adalah “ <em>miracle crop</em> “ yang dapat menunjang kepentingan ekonomi nasional.</p><p>Di sisi lain, laporan Walhi menyingkapkan bahwa 74 persen titik panas di wilayah konsesi perusahaan. Meski temuan tersebut bukan bukti otomatis kesengajaan pembakaran, cukup menjadi alasan untuk menuntut akuntabilitas yang transparan serta mendorong pengawasan dan penegakan hukum yang lebih serius. Jika tidak, dapat dikatakan negara melakukan pembiaran atas kebakaran hutan dan lahan.</p><p>Bagi saya, ketegangan ekonomi-ekologi yang tecermin dalam fenomena kebakaran hutan dan lahan dapat diseimbangkan apabila negara memutuskan untuk menghadirkan wajah femininnya. Tata kelola feminin dicirikan dengan kemampuan pencegahan, pendengaran, dan perawatan. Seperti seorang ibu yang berusaha melindungi anaknya, negara harus mencegah kebakaran sebelum terjadi.</p><p>Seperti seorang ibu yang mendengar kegelisahan anaknya, negara harus mengakui suara dan pengetahuan masyarakat lokal. Seperti seorang ibu yang merawat anaknya hingga dewasa, negara perlu memastikan merawat ekosistem melalui restorasi lahan gambut dan memastikan pengembangan mata pencarian berkelanjutan jangka panjang.</p><p>Metafora ibu ini bukanlah klaim bahwa hanya perempuan yang secara alamiah dapat menjalankan aspek perawatan, melainkan agar menjadi sebuah ajakan yang mudah diingat untuk melembagakan aspek pencegahan ( <em>anticipatory</em>), pendengaran ( <em>participatory</em>), dan perawatan ( <em>care-oriented</em>) yang telah hilang dalam kamus <em>governance</em> hutan kita.</p><p><em>Originally published at </em><a href="https://www.kompas.id/artikel/redaksi-yth-kelola-hutan-seperti-ibu"><em>https://www.kompas.id</em></a><em> on October 25, 2026.</em></p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=3005ed87c668" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Pengetahuan Saintifik, Demokrasi, dan Kemerdekaan]]></title>
            <link>https://medium.com/@grammanusa.id/pengetahuan-saintifik-demokrasi-dan-kemerdekaan-075b94f6809d?source=rss-2a2879243ffe------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/075b94f6809d</guid>
            <category><![CDATA[democracy]]></category>
            <category><![CDATA[sains]]></category>
            <category><![CDATA[indonesia]]></category>
            <category><![CDATA[grammanusa]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[grammanusa.id]]></dc:creator>
            <pubDate>Mon, 17 Aug 2026 12:58:22 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-08-17T16:20:35.826Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<h4>Editorial Writing</h4><p>Masyarakat merupakan pencanang pengetahuan sekaligus penghambat pengetahuan. Pengetahuan adalah produksi sosial, yang oleh karenanya masyarakat dianggap sebagai aktor penting yang memengaruhi peta kealamiahan juga <em>sains</em>.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/0*QRYyKaPUpOdSGV7q" /><figcaption>Photo by <a href="https://unsplash.com/@true_zuzu?utm_source=medium&amp;utm_medium=referral">Vitalii Onyshchuk</a> on <a href="https://unsplash.com/?utm_source=medium&amp;utm_medium=referral">Unsplash</a></figcaption></figure><p>Karena sifatnya sebagai aktor produksi sosial, pengetahuan ilmiah selalu dihasilkan dalam ruang-ruang spesifik, lokal, segmentasi, dan selalu terikat pada konteks sosial tertentu. Sementara itu, sains selalu mengklaim bahwa temuan dan hukum-hukumnya berlaku secara universal di mana saja tanpa terikat oleh tempat (<em>everywhere</em>).</p><p>Agaknya mustahil bilamana sebuah penemuan diterima luas oleh publik jika hanya mengandalkan kebaruan dan kemantapan metodologi semata. <em>Scientific knowledge</em>, menurut Stephen Shapin (1995), <em>as secure as it is taken to be. and it is held massively on trust. </em>Artinya, pengetahuan ilmiah hanya dapat diterima oleh masyarakat bilamana terdapat jaringan kepercayaan serta tatanan moral-sosial yang menyertainya.</p><p>Penerimaan kebenaran ilmiah sangat bergantung pada siapa yang berbicara, bagaimana kredibilitas institusi dibangun, dan tatanan sosial apa yang mendukung legitimasi dari para ahli tersebut. Karena itu pula, sains tidaklah bebas nilai. Ia hadir dari praktik sosial juga budaya. Pun, sains bertumbuh bersama dengan faktor-faktor <em>pengganggu — </em>yang para saintis anggap sebagai sebuah <em>dosa ilmiah</em>: bias, mitos, dan kebiasaan. Kesemuanya, membentuk kriteria bukti, kebenaran, dan rasionalitas itu sendiri. Setidaknya pemahaman ini sejalan dengan Latour &amp; Woolgar (1979) yang juga menjelaskan temuan saintifik yang dilakukan di ruang <em>in-situ</em> tidak lepas dari <em>konstruksi sosial</em> si peneliti.</p><p>Kritik keras lain berkaitan dengan klaim bahwa apa yang dianggap sebagai sains yang sahih atau kredibel tampaknya hanya sejauh struktur kekuasaan maupun legitimasi politik yang menyertainya. Penguasaan atas pengetahuan adalah bentuk penguasaan atas tatanan publik.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/0*Fd3jVz4fhif4v3jJ" /><figcaption>Photo by <a href="https://unsplash.com/@javaistan?utm_source=medium&amp;utm_medium=referral">Afif Ramdhasuma</a> on <a href="https://unsplash.com/?utm_source=medium&amp;utm_medium=referral">Unsplash</a></figcaption></figure><h4>Refleksi 81 tahun Indonesia</h4><p>Selama puluhan tahun, pembangunan dan perumusan kebijakan di Indonesia kerap kali terlalu bergantung pada &quot;pengetahuan universal&quot; atau model teknokratis dari luar tanpa memperhitungkan konteks lokal Indonesia.</p><p>Kemerdekaan sejati tidak hanya diukur dari aspek politik dan ekonomi, tetapi juga dari kedaulatan epistemik. Indonesia perlu mengintegrasikan sains modern dengan <em>local knowledge </em>agar solusi atas krisis lingkungan, pangan, dan energi benar-benar membumi dan relevan dengan realitas Nusantara.</p><p>Begitu banyak penyelewengan narasi atas nama sains dilontarkan oleh politikus kita. Bagai penyakit menular: salah data, salah hitung, dan salah sangka telah menjadi makanan sehari-hari pemimpin kita. Capaian atas jangkauan pendidikan kita juga masih jauh dari standar. Skeptisisme terhadap lembaga kepakaran dan kebijakan publik yang dinilai sering kali dipengaruhi oleh kepentingan politik atau oligarki.</p><p>Karena itu, proyek-proyek strategis nasional (seperti transisi energi hijau, pembangunan infrastruktur digital, atau kebijakan tata ruang) sering dibungkus dengan narasi &quot;netralitas teknokratis&quot; yang menutup ruang partisipasi warga. Kebijakan harus memperhitungkan keadilan sosial dan keadilan ekologis, bukan dengan ambisi politik dan kekuasaan semata.</p><p>Dirgahayu Republik Indonesia!</p><p>Referensi:</p><p>Shapin, S. (1995). Here and everywhere: Sociology of scientific knowledge. Annual Review of Sociology, 21(1), 289–321. https://doi.org/10.1146/annurev.so.21.080195.001445</p><p>Latour, B., &amp; Woolgar, S. (1979). Laboratory life: The social construction of scientific facts. Sage Publications.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=075b94f6809d" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Eco-Society Structure: Dilemmas and Consequences in an Anthropocene World]]></title>
            <link>https://medium.com/@grammanusa.id/eco-society-structure-dilemmas-and-consequences-in-an-anthropocene-world-b0cd884ede26?source=rss-2a2879243ffe------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/b0cd884ede26</guid>
            <category><![CDATA[grammanusa]]></category>
            <category><![CDATA[disaster]]></category>
            <category><![CDATA[sustainability]]></category>
            <category><![CDATA[global-warming]]></category>
            <category><![CDATA[politics]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[grammanusa.id]]></dc:creator>
            <pubDate>Thu, 04 Jun 2026 14:03:55 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-06-05T09:39:40.497Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<h4>Author: Jan Mealino Ekklesia (english ver.)</h4><blockquote>This essay is derived from: Ekklesia, J. M. (2026). Social capital in a capitalocene risk society: An integrative analysis to eco-society structure. Journal of Sustainability, Society, and Eco-Welfare, 3(2), 104–123. <a href="https://doi.org/10.61511/jssew.v3i2.2026.2644">https://doi.org/10.61511/jssew.v3i2.2026.2644</a></blockquote><p>What happens if our world loses the very soil required for plants to flourish? What if our planet can no longer fulfill human desires or sustain our drive to advance civilization? What occurs when human-induced disasters ravage the earth — a reality popularized under the dogma of the “Anthropocene”? The future risks a society fractured by inequality, poverty, ecological deterioration, and systemic upheaval. To find answers to these existential questions, Indonesia is the perfect place to start.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/0*xjd5qMgKHlpdymFj" /><figcaption>Photo by <a href="https://unsplash.com/@gryffyn1?utm_source=medium&amp;utm_medium=referral">gryffyn m</a> on <a href="https://unsplash.com/?utm_source=medium&amp;utm_medium=referral">Unsplash</a></figcaption></figure><p>Indonesia possesses one of the largest rainforest areas in the world, spanning two distinct ecological zones: Sundaland (Sumatra, Borneo, and Java) and the Australasian Realm (Papua). It is also the world’s fourth most populous country. Alarmingly, between 2005 and 2024, it ranked fourth worldwide for disaster events and second globally for cumulative exposure to climate risks (such as flooding, extreme heat, and water crises) and social risks (including political instability, social conflict, and rapid population growth).</p><p>Consequently, Indonesians face a dual threat: natural disasters and human-induced catastrophes. Yet, the population remains dangerously unprepared for the scale of this looming ecological and social upheaval, hampered by cultural, strategic, and infrastructural limitations. Current government agendas narrowly view disaster resilience as a pricey luxury reserved for the elite. By doing so, authorities consistently evade the concept of shared responsibility — a collaborative approach that could drastically reduce risks for everyday citizens.</p><p>Take Japan as an example. Compared to Indonesia, Japan has meticulously prepared its citizens by weaving disaster readiness into its cultural fabric across six key pillars: cultural values, disaster education, advanced technology and infrastructure, regular drills and simulations, defined community roles, and streamlined coordination. Japan seamlessly links advanced climate and early-warning technologies in smart cities with robust knowledge-sharing via cyberspace. This focus on prevention — epitomized by Disaster Risk Reduction (DRR) measures — and a deeply institutionalized culture of awareness forms the backbone of their people-centric concept, Society 5.0.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/0*E7yLPuwd3Xp3v3nc" /><figcaption>Photo by <a href="https://unsplash.com/@tianshu?utm_source=medium&amp;utm_medium=referral">Tianshu Liu</a> on <a href="https://unsplash.com/?utm_source=medium&amp;utm_medium=referral">Unsplash</a></figcaption></figure><p>To understand the profound sense of environmental alienation facing Indonesian society, we must look through the theoretical lenses of the “Risk Society” and the “Capitalocene.” These concepts illustrate how unrestrained capitalism, rapid modernization, high demographic growth, the misuse of technology, and state-backed exploitation converge to create systemic vulnerability.</p><p>This essay examines potential strategies to alleviate this systemic burden by exploring the role of social capital — networks of trust and mutual aid — which are already intrinsically practiced within Indonesian society. Enhancing social capital can foster two vital frameworks for overcoming disasters: short-term community resilience and long-term eco-society structures. Ultimately, a community’s internal social capital is a far more foundational element for preliminary disaster response and sustainable resilience than conventional, top-down physical infrastructure.</p><h4>The Philosophical Debate: Anthropocene vs. Capitalocene and the Social Capital Connection</h4><p>The human-centered “Anthropocene” paradigm often obscures the true, systemic root causes of global destruction, making it easily manipulated by political agendas. In contrast, the “Capitalocene” offers a sharper lens for analyzing human-induced disasters. It focuses on four critical concepts:</p><ol><li>The artificial dualism between nature and society.</li><li>The “Cheap Nature” strategy (exploiting natural resources for profit).</li><li>The metabolic rift (the disruption of Earth’s natural cycles by industrialization).</li><li>The commodification of natural capital.</li></ol><p>As capitalism, industrialism, and technology continue to generate new societal risks, alternative paradigms like Donna Haraway’s “Chthulucene” and James Lovelock’s “Gaia hypothesis” offer new ways forward. These ethics teach us how to “stay with the trouble” and navigate our modern risk society through coexistence rather than domination.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/0*Ud00tQd7hPMFnR5O" /><figcaption>Photo by <a href="https://unsplash.com/@sharonmccutcheon?utm_source=medium&amp;utm_medium=referral">Alexander Grey</a> on <a href="https://unsplash.com/?utm_source=medium&amp;utm_medium=referral">Unsplash</a></figcaption></figure><p>Here, “bonding” social capital — the tight-knit connections within a community — acts as a lifeline, driving recovery, sustainability, and adaptability. In the wake of natural disasters, grassroots trust and shared norms empower communities to rebuild, even under dire conditions. However, to survive catastrophic events, these internal bonds must be actively mobilized and linked to wider networks, connecting with NGOs (“bridging” capital) and government officials (“linking” capital).</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/0*tWqW9pN4HU4EYXfi" /><figcaption>Photo by <a href="https://unsplash.com/@hannahbusing?utm_source=medium&amp;utm_medium=referral">Hannah Busing</a> on <a href="https://unsplash.com/?utm_source=medium&amp;utm_medium=referral">Unsplash</a></figcaption></figure><p>Conversely, this positive correlation breaks down during human-induced, anthropogenic disasters. Ironically, the primary hazards in these scenarios often originate from the top — within the “linking” social capital itself — manifested as governance failures, unchecked industrial pollution, and exploitation by political elites. This distorts traditional power dynamics and shifts our ethical duties regarding time, accountability, and human relationships.</p><h4>Designing an Eco-Society Structure</h4><p>True resilience must be redefined. It is not merely the physical rebuilding of a collapsed structure after a calamity; it is cultural and social continuity — the ability to maintain identity, cohesion, and meaning despite modernization, fragmentation, and toxic threats.</p><p>The internal strength of disaster-affected communities is anchored in dynamic cultural practices. In Indonesia, this is exemplified by shared rituals, communal meals, and ngguyub (a shared sense of belonging and direct mutual assistance). These practices serve as vital social mechanisms that reinforce intergenerational solidarity and collective identity.</p><p>Analyzing social capital across different disaster contexts reveals its power to foster community resilience and sustainable livelihoods. Strong internal community bonds support people even in the poorest conditions, offering a form of social survival that <em>Traditional Ecological Knowledge</em> (TEK) alone cannot guarantee.</p><p>Crucially, however, social capital is not an automatic or passive resource; it must be actively mobilized through strategic networking. For instance, indigenous or rural societies cannot escape the physical devastation of a volcanic eruption purely through tight community ties (<em>gemeinschaft</em>). Their internal bonds must be complemented by external bridges (NGOs and business stakeholders) and vertical links (government resources).</p><p>Yet, when disasters are human-induced, grassroots social capital faces an uphill battle. Mitigation efforts in the wake of corporate or political negligence frequently run into social injustices and systemic cover-ups, sidelining victims. While natural disasters often spur transparent social movements and political aid, anthropogenic risks actively infect the social structure, the environment, and economic opportunities across generations.</p><blockquote>Just as we rely on hard science to predict volcanic eruptions, tsunamis, or earthquakes, we desperately need political will to halt deforestation and climate risks.</blockquote><p>By blending Chthulucene and Gaia ethics, we can transform traditional social capital to build a robust “eco-society.” The Chthulucene framework cultivates Traditional Ecological Knowledge to address modern, hybrid risks, forming an eco-society centered on kinship and global stewardship rather than mere transactional ties. The structure of this ideal eco-society rests on three pillars:</p><ol><li>Resistance: Actively defying the destructive, profit-driven logic of the Capitalocene.</li><li>Innovation: Enabling communities to adapt by merging modern technology with lived experience and Traditional Ecological Knowledge.</li><li>Coexistence: Embracing a deep philosophical, ethical, and behavioral shift toward genuine harmony with the living world.We may need science to predict volcanic activities, tsunami, or earthquake disaster; same thing, we need a political will to stop deforestation and climate risks.</li></ol><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/972/1*ZS2Ecq6WUeyWT0gBYeZmFQ.png" /><figcaption>Integrative framework for disaster response</figcaption></figure><h4>Conclusion</h4><p>Implementing an eco-society structure within Indonesian society is a highly viable path to confronting the systemic threats of our modern risk society. These findings highlight a philosophical necessity: we must expose and challenge exploitative capitalist structures. By adopting Chthulucene and Gaia ethics, Indonesia can elevate its inherent social capital from a passive survival mechanism into a proactive defense against ecological disaster. Ultimately, this framework bridges the gap between short-term mitigation and long-term climate adaptation, offering a blueprint for resilience by cultivating the nation’s most valuable asset: its communities.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=b0cd884ede26" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Kesejahteraan Wilayah Perbatasan: Masyarakat 3T]]></title>
            <link>https://medium.com/@grammanusa.id/kesejahteraan-wilayah-perbatasan-masyarakat-3t-e9c68e4eb5e3?source=rss-2a2879243ffe------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/e9c68e4eb5e3</guid>
            <category><![CDATA[kesejahteraan]]></category>
            <category><![CDATA[borderline]]></category>
            <category><![CDATA[grammanusa]]></category>
            <category><![CDATA[indonesia]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[grammanusa.id]]></dc:creator>
            <pubDate>Sat, 30 May 2026 06:51:17 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-05-30T06:59:07.005Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<h4>Editorial Writing</h4><p>Syarat sebuah negara antara lain: rakyat, wilayah, pemerintah, dan ada pengakuan dari negara lain. Dua hal yang juga penting: kesejahteraan dan kepercayaan (legitimasi) rakyat. Berdasarkan perspektif tersebut, kesejahteraan dan kepercayaan rakyat perlu diperhatikan, terutama di daerah perbatasan. Sebagian besar masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan berada dalam kemiskinan, kesulitan akses, dan rentan mengalami <em>distrust</em> terhadap pemerintah.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/0*SVCK6rXR_umF5YUM" /><figcaption>Photo by <a href="https://unsplash.com/@nblaazz_?utm_source=medium&amp;utm_medium=referral">Putri Nabila</a> on <a href="https://unsplash.com/?utm_source=medium&amp;utm_medium=referral">Unsplash</a></figcaption></figure><p>Pengelolaan daerah perbatasan membutuhkan campur tangan dan perhatian, baik dari pemerintah pusat maupun daerah. Studi perbatasan (<em>borderology</em>) identik dengan studi-studi geografi modern tentang batas-batas wilayah. Perbatasan sejatinya bukanlah sesuatu yang fixed, melainkan selalu berada dalam gerak (<em>motion</em>), pembentukan dan pembubaran perbatasan hanyalah masalah waktu (Davies 2011; Konrad, 2015). Di sisi lain, konsep perbatasan tak lepas dari konstruk politik, budaya, ekonomi, dan negara, yang oleh karena globalisasi, kosmopolitanisme, dan IT, studi-studi perbatasan semakin berkembang dan kompleks. Bahkan, konsep <em>borderless world</em> banyak digaungkan untuk masa depan yang lebih inklusif dan modern. Perbatasan juga sarat akan praktik negoisasi yang berkembang di balik batas-batas geografis.</p><p>Tulisan ini berupaya untuk melihat dengan lebih dekat ketimpangan dan kemiskinan yang dialami oleh masyarakat perbatasan, khususnya yang terjadi di Indonesia. Beberapa pendapat mengatakan, sesuai dengan teori Ernest W. Burgess (1925), yakni teori konsentris, wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) amat jauh dari pusat kota, apalagi pusat pemerintahan. Memang, pusat pemerintahan di sini ialah <em>pusat</em> pemerintahan pusat, bukan pemerintahan daerah.</p><p>Lagi pula, paradigma pembangunan di daerah pembatasan lebih condong ke arah keamanan (<em>security</em>) daripada berbasis ekonomi, apalagi kesejahteraan. Belum lagi kegamangan kita dalam melihat urusan pusat-daerah dalam konteks desentralisasi. Sejauh ini, terdapat permasalahan kewenangan antara pusat dan daerah yang meliputi tarik ulur kewenangan (pusat-daerah/ provinsi-kabupaten/kota), pembagian urusan antar kementerian/ lembaga, pembagian urusan provinsi dan antardaerah, serta kewe nangan pembangunan (pusat-provinsi-kabupaten/kota) (Zuhro, et al 2024).</p><h4>Adu Kepentingan</h4><p>Pemerintah daerah tidak dapat mengupayakan secara maksimal, pemerintah pusat acap mengambil alih lahan, sedangkan tidak memiliki kewenangan retribusi, sedangkan pemerintah daerah merasa seperti ATM bagi pemerintah pusat (Zuhro, et al 2024). Ketimpangan ganda yang dialami pemerintah daerah ini yang ikut serta memperlambat pembangunan wilayah 3T.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/0*z050c3YPqtBbXfaH" /><figcaption>Photo by <a href="https://unsplash.com/@yansphotobook?utm_source=medium&amp;utm_medium=referral">Yannis H</a> on <a href="https://unsplash.com/?utm_source=medium&amp;utm_medium=referral">Unsplash</a></figcaption></figure><p>Di sisi lain, fakta lapangan di beberapa daerah, seperti di Kaltara, Kepri, dan NTT membuktikan sistem desentralisasi dan otonomi daerah yang saat ini hadir dan berlangsung pada kenyataaannya tidak men jadikan masyarakat daerah perbatasan menjadi mandiri. Mereka justru beranggapan bahwa peraturan daerah justru membatasi ruang gerak dan menciptakan ketergantungan terhadap pemerintah pusat.</p><p>Misal lain, pengelolaan kawasan hutan lindung yang rata-rata merupakan tanah adat atau wilayah yang telah dimiliki oleh masyarakat adat sejak Indonesia belum merdeka. Namun, negara menyatakan bahwa tanah tersebut me rupakan tanah milik negara dan mengeluarkan peraturan rencana pembangunan di atas tanah tersebut. Hal inilah yang kemudian menimbulkan keresahan di masyarakat (Rohilie, 2021).</p><h4>Menyikapi 3T</h4><p>Karena itu, pemberian akses ekonomi, pendidikan, dan transportasi menjadi hal penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 3T. Untuk memberikan akses ekonomi, pendidikan, dan transportasi, pemerintah (baik pusat dan daerah) perlu memikirkan strategi sinergisitas kelembagaan yang tidak menghalangi kerjasama. Begitupun dekonsentrasi dan desentralisasi yang berjalan semestinya mengedepankan alasan mengapa ada kebijakan semacam itu (<em>jme</em>)</p><h4>Referensi</h4><p>Zuhro, R. S., et al. (2024). <em>Tantangan pemerintahan dan pembangunan daerah perbatasan dalam perspektif otonomi daerah</em>. Penerbit BRIN.</p><p>Taubenböck, H., Otto, C., Gülzau, F., &amp; Mau, S. (2023). Border regions across the globe: Analyzing border typologies, economic and political disparities, and development dynamics. <em>Applied Geography</em>, <em>151</em>, Artikel 102866. <a href="https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2022.102866">https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2022.102866</a></p><p>Konrad, V. (2015). Toward a theory of borders in motion. <em>Journal of Borderlands Studies</em>, <em>30</em>(1), 1–17. <a href="https://www.google.com/search?q=https://doi.org/10.1080/08865655.2015.1008387">https://doi.org/10.1080/08865655.2015.1008387</a></p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=e9c68e4eb5e3" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Tragedi Kereta dan Urgensi Membangun Kebijakan Berbasis Empati]]></title>
            <link>https://medium.com/@grammanusa.id/tragedi-kereta-dan-urgensi-membangun-kebijakan-berbasis-empati-4a57a60eb38b?source=rss-2a2879243ffe------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/4a57a60eb38b</guid>
            <category><![CDATA[kai]]></category>
            <category><![CDATA[disaster-response]]></category>
            <category><![CDATA[grammanusa]]></category>
            <category><![CDATA[empathy]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[grammanusa.id]]></dc:creator>
            <pubDate>Fri, 01 May 2026 04:11:19 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-05-01T16:48:56.575Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<h4>Editorial writing</h4><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/0*KLWvVOgrPBbFuOMr" /><figcaption>Photo by <a href="https://unsplash.com/@fhry?utm_source=medium&amp;utm_medium=referral">Fachry Hadid</a> on <a href="https://unsplash.com/?utm_source=medium&amp;utm_medium=referral">Unsplash</a></figcaption></figure><p>Kejadian memilukan dan berdarah dialami oleh para perempuan <em>commute di </em>pinggiran Jakarta. Malam itu (28/4), sekitar pukul sembilan kurang sepuluh malam, Kereta Api 4 Argo Bromo Anggrek Gambir — Surabaya Pasar Turi (KAJJ) yang berjalan cepat terlambat mendapat sinyal peringatan, kemudian menabrak KRL TM 5568A yang berhenti akibat insiden tertempernya taksi listrik <em>Green SM</em> oleh KRL lain. Suasana langsung berubah <em>chaos </em>sesaat setelah tabrakan pertama, pun lebih menghebohkan ketika tabrakan kedua terjadi.</p><p>Tepat sebelum gerbang belakang KRL TM 5568A hancur akibat Argo Bromo, para warga sekitar lokasi berkerumun penasaran, para penumpang keluar masuk gerbong, dan sekuriti mengamankan jalan sambil lalu-lalang dengan tergopoh-gopoh. Ada yang pasrah menunggu di dalam gerbong, ada pula yang segera menghubungi keluarga untuk dijemput.</p><blockquote>Yah, tolong jemput di stasiun ya, ada insiden kecelakaan. Katanya, KRL depan menabrak taksi listrik</blockquote><p>Tak sampai 10 menit sejak berhentinya KRL TM 5568A, tiba-tiba terdengar suara tabrakan yang begitu kencang dan memekakan telinga. Kereta Argo Bromo — dengan kecepatan 120 km/jam — tak berdaya menciptakan ruang aman untuk berhenti, dengan jarak yang begitu pendek, dengan waktu yang begitu singkat. Tabrakan maut terjadi di gerbong belakang KRL TM 5568A. Gerbong yang naas…gerbong perempuan.</p><p>Suasana gelap, berkabut, bertumpuk, sesak, pengap, dan mengerikan. Tak tampak cahaya pada menit-menit itu. Yang ada pasrah pada keadaan, sambil terus berusaha sadar, bahwa hidup dan mati hanya setipis rambut. Tak terbayang perempuan yang tertimpa, kejang-kejang tiada henti. Ada yang pingsan, mungkin ada pula yang telah tiada.</p><p>Menit hingga jam berlalu, tim BASARNAS berupaya membongkar gerbong itu, gerbong yang mengingatkan siapapun akan bahaya lalai dan abai. Gerbong yang tidak akan pernah diinjak lagi untuk beberapa waktu, mungkin selamanya. Di situ, sebanyak 16 perempuan menjadi korban jiwa. 15 meninggal di tempat, satu meninggal di rumah sakit. 84 lainnya mendapat perawatan medis.</p><p>Malam itu berubah menjadi malam yang panjang. Ibu yang rindu dan dirindukan oleh keluarga, Gen-Z yang letih sepulang kerja, isteri yang menunggu suami untuk menjemput, dan mahasiswi yang menghubungi keluarganya untuk tidak merisaukannya.</p><h4>Membangun Simpati dan Empati</h4><p>Perlu diakui, para elit masih belum dapat menempatkan keputusan dan argumentasi terhadap tragedi kemanusiaan secara ideal. Perspektif yang digunakan masih berkutat pada ranah legal, pragmatis, latah, cenderung <em>bandwagon</em> dan abai terhadap sensitivitas gender. Misalnya, alih-alih dikaitkan dengan gender sebagaimana usulan Menteri PPPA untuk memindahkan gerbong perempuan ke tengah, usulan tersebut menimbulkan ketidakadilan gender baru. <em>Menyelesaikan masalah dengan masalah.</em></p><p>Belum lagi pernyataan Prabowo (29/4) yang menyindir narasi pesimistis Indonesia gelap:</p><blockquote>Terus kita dibikin apalagi, Indonesia gelap. Matanya buram, Indonesia gelap. Indonesia terang. Ada yang mau kabur, kabur saja. Mungkin ada yang mau kabur ke Yaman. Silakan. Mau kabur ke mana.</blockquote><p>Padahal, tag <em>Indonesia gelap</em> lebih masuk akal dibanding <em>Indonesia bubar 2030</em>.</p><p>Korban bencana Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara, misalnya, justru menjadi tempat <em>pansos</em> bagi para pejabat, juga perspektif <em>top-down</em> yang acap mengungkung elit dalam ruang nyamannya, sehingga sulit menempatkan diri mereka bersama masyarakat.</p><p>Musuh dari simpati dan empati adalah jarak sosial. Semakin dekat jarak sosial, semakin baik dalam menangkap empati. Sebaliknya, semakin jauh jarak sosial, maka semakin sulit menangkap empati. Bukan tanpa alasan mengapa demokrasi mengusung pemimpin tanpa pandang bulu. Jawabannya, agar pemimpin tersebut dapat merasakan apa yang rakyat rasakan.</p><p>Di dalam literatur sosiologi, dikenal istilah simpati dan empati, juga kaitan antara keduanya. Ibn Khaldun (1332–1406) dengan konsep <em>asabiyyah</em> (عصبية), yakni tentang kesadaran kelompok yang oleh karenanya suatu kelompok dapat terikat satu dengan yang lain. Auguste Comte (1798–1857) tentang <em>altrui </em>yang menganggap sikap simpati (juga empati) merupakan standar moralitas manusia yang lebih tinggi dari keputusan ekonomi, sehingga tercipta rasa <em>saling</em>. C.H. Cooley tentang <em>looking glass-self</em> dalam bukunya <em>Human Nature and Social Order</em> (1902) terang menjelaskan seseorang mengevaluasi dirinya berdasarkan bagaimana seseorang melihat dirinya.</p><p>Tahapannya demikian: pertama, orang akan mengimajinasikan dirinya, bagaimana dirinya terhadap orang lain; kedua, oran akan mengimajinasikan bagaimana orang menilai berdasarkan tampilan (<em>appearance</em>). Ketiga, orang tersebut memiliki motif atau reaksi emosi atas imaji penilaian tersebut, seperti bangga, cemas, takut, atau kasihan. Dengan kata lain, the <em>looking glass-self</em> menyatakan bahwa kita mengenal diri kita sendiri dengan merenungkan bagaimana orang lain melihat kita.</p><p>Candace Clark (1987, 1990, 1997) — secara khusus mengembangkan aspek simpati — mengembangkan pemahaman tentang perasaan yang membudaya (<em>feeling culture</em>) yang beresonansi terhadap kepercayaan, nilai, tata aturan, logika, tata bahasa, dan tata simbol lainnya. Sekurangnya ada tiga hal yang menjadi dasar kita bersimpati:</p><p>(1) simpati menghubungkan mereka yang <em>beruntung</em> (fortunate) dan <em>yang tidak beruntung </em>(unfortunate). Simpati memungkinkan pihak yang dilanda musibah, seperti para korban juga keluarga korban mendapat <em>grace</em> dan perhatian dari masyarakat luas. Mereka yang memberikan simpati merasa terikat oleh aturan budaya dan logika untuk menawarkan emosi yang membuat orang lain yang sedang kesusahan merasa lebih baik, dan, pada gilirannya, penerima simpati berkewajiban untuk mengekspresikan emosi, seperti rasa lega dan terima kasih, yang memberi sinyal kepada pemberi simpati bahwa hadiah simpati mereka telah dibalas. Ikatan sosial yang lebih kuat dihasilkan dari pertukaran emosi tersebut;</p><p>(2) simpati sebagai <em>safety net</em> dengan memberikan bagi mereka waktu untuk reflektif. Simpati membebaskan seseorang dari beban sosial untuk sementara waktu, memberikan ruang untuk menyimpang dari kode budaya normal. Menyimpang di sini tidak <em>melulu</em> dimaknai dalam konteks negatif, melainkan bahwa kejadian yang menimpa boleh ditanggapi dengan rasa subjektif yang berbeda dari norma umum;</p><p>(3) simpati merupakan perwujudan moral, sebab simpati selalu melibatkan pedoman budaya tentang keadilan, kesetaraan, dan kelayakan bagi mereka yang menerima emosi.</p><p>Di sisi lain, Clark menekankan bahwa proses memberi simpati dimulai dengan mengambil peran, dengan berargumen bahwa semua simpati dimulai dengan empati, yang menurutnya beroperasi pada tiga tingkat. <em>Empati kognitif</em> adalah pengakuan terhadap kesulitan orang lain, disertai dengan pemahaman tentang sifat dan penyebab kesulitan tersebut. <em>Empati fisik</em> adalah mengalami penderitaan orang lain pada tingkat fisik, melihat emosi orang lain, dan sistem tubuh seseorang diaktifkan sebagai respons terhadap emosi tersebut. Ketiga, <em>empati emosional</em> adalah benar-benar memiliki reaksi emosional terhadap kesulitan seseorang. Pada beberapa tingkat, berempati diatur oleh budaya. Jika empati kognitif memberi sinyal kepada seseorang bahwa menurut standar budaya orang lain layak dikasihani, orang tersebut akan perlu bertindak secara lahiriah untuk menampilkan sikap emosional yang sesuai.</p><p>Mengenai jarak sosial, struktur sosial dan posisi mereka yang terisolasi secara sosiologis menghilangkan peluang untuk melihat kesamaan fisik, keakraban, dan identitas bersama dengan kelompok lain di luar lingkaran elit. Hal ini yang Kevin McCaffree (2019) tulis sebagai <em>Blau Space </em>yang homofili (cenderung dekat dengan mereka yang elit) dan interaksi cenderung bersifat kontraktual atau penuh konflik kepentingan (seperti majikan dan buruh), yang menurut teori justru menurunkan probabilitas berkembangnya rasa suka, kepercayaan, dan <em>rapport</em>. Selain itu, minimnya difusi morfologis sehingga tidak terjadi tumpang-tindih identitas, yang pada akhirnya meniadakan tumpang-tindih persepsi (<em>perceptual overlap</em>). Perceptual overlap merupakan bahan bakar dalam proses empati.</p><h4>Memulai Kebijakan Empatik</h4><p>Perlu dipahami bahwa tanpa ada proses empati, suatu kebijakan tidak akan dapat menangkap kebutuhan masyarakat secara tepat. Piyapong Boossabong dalam buku <em>Empathetic Policy Design </em>(2025) menyebutkan bahwa perlu mengubah paradigma dari <em>state-centric</em> ke <em>ecosystem-centric</em>. Indonesia harus berhenti memandang kebijakan hanya sebagai kalkulasi rasional atau angka statistik. Insiden KRL TM 5568A dan Argo Bromo Anggrek seringkali hanya dilihat sebagai masalah teknis atau kelalaian manusia (<em>human error</em>). Pendekatan empati menuntut kebijakan untuk “merasakan” kepedihan korban dan dampak emosional pada publik. Di sisi lain, emosi harus diakui sebagai sumber pengetahuan yang sah dalam pembuatan kebijakan. Rasa takut, marah, dan duka dari keluarga korban kereta api tidak boleh diabaikan, melainkan harus diinterpretasikan sebagai nilai yang harus diintegrasikan dalam keputusan kebijakan.</p><p>Kemudian, pemerintah perlu menciptakan ruang inklusif untuk menampung ekspresi emosional, juga keputusan-keputusan yang menyertainya. Pemerintah dapat menyediakan platform (fisik maupun digital) di mana masyarakat dan penyintas dapat berbagi ketakutan (<em>fears</em>) dan harapan (<em>hopes</em>) mereka secara bebas. Kebijakan harus dirancang berdasarkan “titik kepedihan” (<em>pain points</em>) nyata dari individu yang terdampak. Misalnya, memetakan perjalanan harian pengguna kereta api untuk memahami di mana letak ketidakamanan yang paling dirasakan secara emosional, bukan hanya secara teknis. Para pengambil kebijakan harus melakukan <em>deep listening</em> — mendengarkan cerita korban tanpa interupsi atau penilaian awal untuk membangun koneksi emosional.</p><p>Dengan demikian, di samping meningkatkan keselamatan (<em>safety</em>) dan keamanan (security) KAI, kolaborasi dengan pemda dan masyarakat secara sosiologis dan psikologis dapat mempercepat kebijakan berbasis empati tersebut.</p><p>Kiranya keluarga korban di beri ketabahan dan penghiburan. <em>(jme)</em></p><p>Referensi</p><p>Boossabong, P. (2024). <em>Empathetic policy design: Emotional engagement, inclusive space, and empowered deliberation</em>. Palgrave Macmillan.</p><p>Clark, C. (1987). Sympathy biography and sympathy margin. <em>American Journal of Sociology</em>, <em>93</em>(2), 290–321.</p><p>Clark, C. (1997)<strong>.</strong> <em>Misery and Company: Sympathy in Everyday Life</em>. University of Chicago Press.</p><p>Cooley, C. H. (1902). <em>Human Nature and Social Order</em>. C. Scribner’s Son.</p><p>McCaffree, K. (2019). Towards an integrative sociological theory of empathy. <em>European Journal of Social Theory</em>, <em>23</em>(3), 1–21. <a href="https://www.google.com/search?q=https://doi.org/10.1177/1368431019890494">https://doi.org/10.1177/1368431019890494</a></p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=4a57a60eb38b" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Populisme: Tantangan Bagi Demokrasi Liberal]]></title>
            <link>https://medium.com/@grammanusa.id/populisme-tantangan-bagi-demokrasi-liberal-2bb9afb15e7d?source=rss-2a2879243ffe------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/2bb9afb15e7d</guid>
            <category><![CDATA[politics]]></category>
            <category><![CDATA[grammanusa]]></category>
            <category><![CDATA[indonesia]]></category>
            <category><![CDATA[populism]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[grammanusa.id]]></dc:creator>
            <pubDate>Sat, 25 Apr 2026 05:04:22 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-04-25T09:00:20.941Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<h4>Editorial writing</h4><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/0*PahfQfrP3XTLAcBd" /><figcaption>Photo by <a href="https://unsplash.com/@christianlue?utm_source=medium&amp;utm_medium=referral">Christian Lue</a> on <a href="https://unsplash.com/?utm_source=medium&amp;utm_medium=referral">Unsplash</a></figcaption></figure><p>Populisme adalah konsep yang telah lama mengakomodasi landasan demokrasi. Konsep populisme mengakar dan menjalar di kawasan dunia ketiga dalam dimensi praktisi politik atau teoretisi politik. Biasanya, definisi populisme juga dikaitkan dengan aktor atau tokoh politik yang dianggap sebagai populis. Namun, tetap dapat dibedakan antara populisme dengan istilah serupa, <em>hegemoni</em> misalnya. Populisme berorientasi pada kepentingan rakyat ketimbang kepentingan pribadi.</p><p>Oleh karena itu, kritik-kritik dari terminologi populisme yang ditentang, dibela lewat dua hal: 1) bahwa pada dasarnya populisme adalah politik <em>Kampfbegriff (</em>istilah pertempuran) untuk mencela lawan politik, dan; 2) istilah populisme terlalu buram sehingga dapat berlaku untuk setiap tokoh politik. Populisme memiliki banyak dimensi, mulai dari ideologi (<em>ideology</em>), suatu gerakan (<em>a movement</em>), dan suatu sindrom <em>(a syndrome</em>). Sebagai jalur demokratik, populisme juga populer sebagai aktivitas dan keterlibatan politik. Dalam hal ini, pemimpin populis mendeklarasikan dirinya sebagai “perwakilan” rakyat, menentang adanya pluralitas masyarakat.</p><p>Hubungan antara demokrasi dengan populisme sering diperdebatkan. Seorang sosiolog, Pierre Rosanvallon misalnya, berpendapat bahwa populisme dipahami sebagai “kebalikan dari cita-cita dan prosedur demokrasi perwakilan.” Namun, kontekstualisasi populisme abad ke-21 menyatakan ada narasi-narasi lain yang memproklamirkan populisme adalah satu-satunya bentuk demokrasi sesungguhnya (<em>true form of democracies</em>). Di antara pembela populisme kekinian, Laclau menyebutkan bahwa populisme mendorong “demokratisasi dalam demokrasi” dengan mengizinkan ketentuan-ketentuan dalam berbagai sektor yang dikecualikan.</p><p>Demokrasi itu sendiri juga berkonotasi pada studi-studi tentang ruang publik. Sama seperti populisme, demokrasi menitik-beratkan pada kombinasi kedaulatan rakyat dan kekuasaan mayoritas (<em>majority rule</em>). Demokrasi dapat ditarik ke demokrasi langsung (<em>direct</em>) atau demokrasi tidak langsung (<em>indirect</em>), liberal ataupun tidak liberal. Demokrasi memiliki implikasi kuat akan sosok kepemimpinan. Kepemimpinan memberi dimensi-dimensi penting seperti otoriter, partisipatif, dan delegatif. Dimensi partisipatif dan delegatif menghasilkan alur kepemimpinan yang bebas partisipatif, sedangkan dimensi otoriter meretas arus kepemimpinan demagog.</p><p>Tujuan demokrasi adalah membawa ide masyarakat yang berdaulat. Ide masyarakat tentu memiliki mekanisme <em>bottom up</em>, dimana masyarakat menentukan dan navigasi arah. Masyarakat yang berhasrat menjadi pemimpin harus melalui kompetisi pemilihan umum yang universal, jujur, langsung, dan adil. Bersamaan dengan itu, demokrasi cenderung dikaitkan dengan liberalisme ketimbang demokrasi <em>an sich. </em>Artinya, demokrasi yang direpresentasikan dalam rezim politik tidak hanya menghormati kedaulatan rakyat dan kekuasaan mayoritas, tetapi juga mendirikan lembaga independen yang khusus menangani isu hak asasi manusia, seperti kebebasan berekspresi dan perlindungan minoritas.</p><p>Populisme menurut Muddle (2017) pada dasarnya demokratis, tetapi terlampau bertentangan dengan demokrasi liberal juga bertentangan dengan model dominan dalam dunia kontemporer ini. Populisme berpendapat bahwa tidak ada yang boleh membatasi “kehendak” orang-orang dan pada dasarnya menolak gagasan tentang pluralisme dan, oleh karena itu, hak-hak minoritas serta “jaminan institusional” yang seharusnya melindungi mereka. Di dalam praktiknya, kaum populis sering menggunakan prinsip kedaulatan rakyat untuk mengkritik lembaga-lembaga independen yang memiliki agenda untuk melindungi hak-hak dasar sesuai <em>spirit</em> demokrasi liberal. Di antara lembaga yang paling dikritisi adalah lembaga peradilan dan peran media.</p><p>Muddle dengan tegas menjelaskan bahwa populisme mengeksploitasi ketegangan yang melekat pada demokrasi liberal dan berusaha menemukan keseimbangan harmonis antara kekuasaan mayoritas (<em>majority rule</em>) dengan hak minoritas (<em>minority rights or consent</em>). Argumennya, keseimbangan mustahil tercapai di dunia nyata, sebagaimana keduanya saling tumpang-tindih terhadap isu yang menyertainya. Populisme akan terus mengkritisi prinsip kekuasaan mayoritas ala demokrasi liberal, dengan argumentasi bahwa otoritas tertinggi dipegang oleh rakyat, bukan pada badan-badan yang tidak dipilih.</p><p>Intinya, populisme menciptakan pertanyaan tentang siapa yang mengendalikan pengontrol (<em>who controls the controllers?</em>). Badan-badan yang tidak dipilih itu akan menekan gerakan populis, misalnya menekan demo. Sifatnya yang skeptik terhadap badan-badan yang tidak dipilih itu menjadikan populisme berkembang menjadi bentuk ekstremisme demokratis, atau dengan kata lain, demokrasi tidak liberal (<em>illiberal democracy</em>).</p><p>Sumber Buku:</p><ol><li>Cas Muddle and Rovira Cristobel. <em>Populism: A Very Short Introduction</em>, (Oxford: Oxford University Press, 2017), hlm. 79–97.</li><li>Paul K. Jones. <em>Critical Theory And Demagogic Populism</em>, (Manchester: Manchester University Press, 2020), hlm. 4–25.</li></ol><p><em>Originally published at </em><a href="https://kumparan.com/jan-ekklesia/populisme-tantangan-bagi-demokrasi-liberal-1xgSNZzHlvt/full"><em>https://kumparan.com</em></a><em>.</em></p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=2bb9afb15e7d" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Mendedah Ekonomi Politik Indonesia]]></title>
            <link>https://medium.com/@grammanusa.id/mendedah-ekonomi-politik-indonesia-7f42c4da381d?source=rss-2a2879243ffe------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/7f42c4da381d</guid>
            <category><![CDATA[grammanusa]]></category>
            <category><![CDATA[pembangunan]]></category>
            <category><![CDATA[ekonomi-politik]]></category>
            <category><![CDATA[indonesia]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[grammanusa.id]]></dc:creator>
            <pubDate>Sun, 05 Apr 2026 03:11:49 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-04-05T03:11:49.712Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<h4>Editorial writing</h4><p>Buku <em>Nalar Ekonomi Politik Indonesia</em> karya Dawam Rahardjo (2011) menyatakan dengan gamblang bahwa keputusan dan kebijakan ekonomi yang menyejarah telah bercampur dengan tujuan politis elit.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/0*zm_p-cl_Y2N_H_kH" /><figcaption>Photo by <a href="https://unsplash.com/@faishalzaky?utm_source=medium&amp;utm_medium=referral">Stupidmen City</a> on <a href="https://unsplash.com/?utm_source=medium&amp;utm_medium=referral">Unsplash</a></figcaption></figure><p>Di dalam bukunya, Rahardjo mengungkap banyak pemikiran tentang posisi Indonesia yang selalu terperangkap, baik dari luar (utang, posisi geopolitik, investasi) maupun dari dalam (kemiskinan, ketimpangan, kesejahteraan).</p><p>Biasanya, analisis ekonomi politik menempatkan teori-teori ketergantungan sebagai mata pisaunya. Kemudian, faktor utama yang dipersoalkan adalah pertumbuhan ekonomi. Di dalam hal ini, pertumbuhan seyogianya menyatu dengan proses demokratisasi, pembebasan, dan bahkan perdamaian. Dengan kata lain, masyarakat (<em>people</em>) adalah aktor utama dari proses pembangunan.</p><h4>Masalah pembangunan</h4><p>Gejala-gejala ekonomi akibat keputusan politik yang tidak berpihak kepada rakyat tampaknya semakin besar. Misalnya, Survei dari LPEM Universitas Indonesia (UI) (semester I, 2026), merilis 41 dari 85 ekonom (48%) menilai bahwa kondisi ekonomi Indonesia saat ini memburuk dibandingkan kuartal sebelumnya (LPEM UI, 2026).</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/0*GzN-kVcYaBPfmKEl" /><figcaption>Photo by <a href="https://unsplash.com/@opeleye?utm_source=medium&amp;utm_medium=referral">Jordan Opel</a> on <a href="https://unsplash.com/?utm_source=medium&amp;utm_medium=referral">Unsplash</a></figcaption></figure><p>Menurut mereka, kondisi pasar yang semakin ketat, melemahnya pasar tenaga kerja sebagai pertanda meningkatnya pengangguran. Belum lagi permasalahan <em>Makan Bergizi Gratis</em> (MBG) yang nyata menghabiskan dana APBN sekitar Rp 223,5 triliun bersumber dari pos pendidikan 2026 yang totalnya Rp 769 triliun (Tempo, 2026).</p><p>Selain itu, Indonesia masih menjadi negara produksi bahan mentah untuk sumber energi dan daya alamnya. Pemisahan antara negara-negara maju sebagai produsen bahan jadi dan negara-negara dunia ketiga sebagai produsen bahan mentah menyudutkan Indonesia untuk berdiri di kaki sendiri.</p><p>Misal, Indonesia masih dikenal sebagai negara pengekspor minyak mentah. Praktik neoliberalisme dan ketergantungan Indonesia akan utang luar negeri. Kemudian ketidakpastian hukum yang menghambat investasi luar negeri (<em>Foreign Direct Investment</em>) dan kepentingan politik setiap pemilu berlangsung. Kesemuanya menyulitkan Indonesia untuk mandiri secara ekonomi.</p><p>Pembangunan itu sendiri (<em>developmentalism</em>) sarat akan unsur politisasi. Seyogianya, pembangunan harus dijalankan melalui proses demokrasi. Tanpa demokrasi, pembangunan hanya jargon atau <em>blue print </em>hiasan pemerintah tanpa memandirikan masyarakat.</p><h4>Ekonomi kerakyatan</h4><p>Ekonomi adalah bahan bakar demokrasi, dan demokrasi adalah moralitas ekonomi. Bagaimana menciptakan ekonomi berkeadilan, ekonomi yang meningkatkan derajat hidup rakyat miskin tanpa mengecilkan kaum elite, juga batasan-batasan yang mengiringinya menjadikan ekonomi amat berdampak bagi kesejahteraan masyarakat.</p><p>Terdapat tiga prinsip yang harus dipenuhi dalam ekonomi kerakyatan. <em>Pertama,</em> sistem produksi oleh semua untuk semua (<em>from the people, for the people</em>). <em>Kedua</em>, kegiatan pelaku-pelaku ekonomi harus berada dalam jangkauan kepemilikan atau kontrol rakyat. <em>Ketiga</em>, kepentingan umum didahulukan dari kepentingan individu atau kelompok. Hal tersebut juga dinamakan orientasi pada republikanisme.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/0*jxmzbTmTKmt-fJsG" /><figcaption>Photo by <a href="https://unsplash.com/@fikrirasyid?utm_source=medium&amp;utm_medium=referral">Fikri Rasyid</a> on <a href="https://unsplash.com/?utm_source=medium&amp;utm_medium=referral">Unsplash</a></figcaption></figure><p>Ketiga prinsip tersebut akan memperkuat kedaulatan rakyat dalam mengembangkan kemandirian ekonomi secara kolektif, baik dalam tingkat desa hingga nasional. <em>(jme)</em></p><p><strong>Referensi</strong></p><p>Rahardjo, M. D (2011). <em>Nalar Ekonomi Politik Indonesia</em>. Bogor: IPB Press.</p><p>Sen, A. (1999). <em>Development as Freedom</em>. Oxford: Oxford University Press.</p><p>Yudi, A. L. (2026, 15 Maret). Survei LPEM UI: Ekonom nilai kondisi ekonomi RI memburuk. <em>Tempo.co</em>. <a href="https://www.tempo.co/ekonomi/survei-lpem-ui-ekonom-nilai-kondisi-ekonomi-ri-memburuk-2122263">https://www.tempo.co/ekonomi/survei-lpem-ui-ekonom-nilai-kondisi-ekonomi-ri-memburuk-2122263</a></p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=7f42c4da381d" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Dilema MBG: Antara Makan dan Main-Main Anggaran]]></title>
            <link>https://medium.com/@grammanusa.id/dilema-mbg-antara-makan-dan-main-main-anggaran-0fd1a8c081d6?source=rss-2a2879243ffe------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/0fd1a8c081d6</guid>
            <category><![CDATA[indonesia]]></category>
            <category><![CDATA[prabowo]]></category>
            <category><![CDATA[grammanusa]]></category>
            <category><![CDATA[efisiensi-anggaran]]></category>
            <category><![CDATA[makan-bergizi-gratis]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[grammanusa.id]]></dc:creator>
            <pubDate>Sat, 28 Feb 2026 11:05:00 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-02-28T11:05:00.281Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<h4>Editorial writing</h4><p>Mata anak-anak di daerah berbinar saat mendapat sekotak besi berisi makanan lengkap dari pemerintah. Hal ini bermula dari niat baik Presiden Prabowo yang disebut saat kampanye:</p><blockquote>semua anak berhak makan makanan bernutrisi tanpa batasan geografis maupun perbedaan latar belakang.</blockquote><p>Rupanya niat baik cukup untuk membentuk suatu kebijakan, tidak perlu statistik, data, maupun informasi faktual dari lapangan. Itikad mulia ini bukan hanya bikin perut anak-anak kenyang, namun kata Menteri Keuangan Purbaya, MBG menjadi salah satu langkah penting dalam strategi pembangunan ekonomi Prabowo saat ini, <em>Sumitronomics</em>.</p><p>Walau program luhur ini mengobrak-abrik anggaran APBN, tetapi menurut Purbaya, program ini amat diperlukan oleh masyarakat. MBG berpartisipasi dalam pilar pemerataan dan stabilitas.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/0*B2rkXLfomfDslNxa" /><figcaption>Photo by <a href="https://unsplash.com/@syahrulaw?utm_source=medium&amp;utm_medium=referral">Syahrul Alamsyah Wahid</a> on <a href="https://unsplash.com/?utm_source=medium&amp;utm_medium=referral">Unsplash</a></figcaption></figure><p>Di dalam menjalankan proses ini, dana sebesar Rp. 335 triliun dianggarkan dari APBN, yang salah satunya bersumber dari dana pendidikan sebesar Rp. 223 triliun.</p><p>Hal ini tentu berperan dalam implementasi investasi sumber daya manusia. Alasannya sederhana, proses pembelajaran tidak dapat berjalan lancar manakala perut lapar. Bahkan, rupanya anggaran pendidikan juga menyuapi ibu hamil, menyusui hingga lansia.</p><h4>Loreng vs sipil</h4><p>Ada semacam akrobat anggaran dalam birokrasi di Indonesia untuk membiayai bangku sekolah dan posyandu. Pertanyaannya, apakah <em>tumpukan</em> uang ini tentu dikelola dengan baik, terutama untuk mengimplementasikan niat mulia yang sudah dijanjikan?</p><p>Indonesia telah menginisiasi dengan membentuk suatu lembaga khusus yang berada langsung di bawah presiden sebagai tombak pelaksanaan program MBG, hingga dukungan polisi dan tentara untuk terlibat dalam program ini.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/0*OSS-wqdsZchAMY0d" /><figcaption>Photo by <a href="https://unsplash.com/@husniatisalma?utm_source=medium&amp;utm_medium=referral">Husniati Salma</a> on <a href="https://unsplash.com/?utm_source=medium&amp;utm_medium=referral">Unsplash</a></figcaption></figure><p>Tampaknya, ada ironi getir ketika mengetahui bahwa keterlibatan disiplin seragam yang biasa memegang borgol dan senjata, kini memegang centong nasi. Diketahui bahwa 1.179 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dimiliki oleh Polri.</p><p>Per September 2025, TNI juga berperan dalam mengelola 452 unit SPPG di seluruh satuan yang ada. Lucunya, bagaimana mungkin TNI — yang nyatanya perlu <em>dilatih</em> juga untuk mengoperasikan dapur selain fokusnya dalam menjaga pertahanan nasional. Jadi, ribuan lulusan ahli gizi kini juga harus bersaing dengan TNI/Polri yang secara khusus diberi pelatihan terkait higienitas dan keamanan pangan.</p><p>Walau TNI/Polri sudah dilibatkan dalam menjalankan program asta cita ini, rupanya standar keamanan belum terpenuhi. Ada sekitar 28 ribu penerima manfaat yang mengalami keracunan.</p><h4>Tidak ada yang sempurna: alasan di balik alasan</h4><p><em>Yah…</em>memang tidak ada yang sempurna di dunia ini, kata Presiden Prabowo. 28 ribu korban, bagi Presiden Prabowo, rupanya hanya 0,0006% dari total 4,5 miliar penerima manfaat.</p><p>Menarik saat pemimpin negara melihat manusia sebagai angka dan statistik, pola yang serupa kita lihat ketika calon pemimpin memahami pendukung dan rakyat sebagai <em>lumbung</em> pemilu. Berdasarkan pendapat Direktur Kebijakan CELIOS, Media Wahyudi Askar, keberhasilan MBG tidak bisa diukur dari seberapa banyak jumlah penerima manfaat.</p><p>Seharusnya, patokannya adalah pengentasan gizi buruk di beberapa wilayah Indonesia. Namun, Jika Presiden Prabowo bisa membanggakan angka ini di konferensi internasional sekelas <em>World Economic Forum</em>, siapa yang peduli dengan yang diungkapkan oleh pakar kebijakan publik?</p><p>Keberhasilan MBG dibanggakan oleh Presiden Prabowo di WEF dibandingkan dengan restoran cepat saji khas Amerika, <em>McDonald’s</em>. Jika McDonald’s memerlukan waktu 5 dekade untuk membuat 58 juta porsi makanan per hari, MBG bisa mencapai 82,9 juta porsi dalam kurun tak lebih dari 2 tahun.</p><p>Namun, McDonald’s mungkin lebih digerakkan oleh pencapaian laba rugi sehingga memikirkan standarisasi higienitas dan variabel lain. Saat MBG digerakkan oleh kecepatan politik, klaim keberhasilan tidak perlu punya standar kesehatan, apalagi moral. Saat MBG mampu menjadi meja makan nasional yang dibanggakan, rupanya hal tersebut menjadi praktik <em>kanibalisme</em> bagi pelaku ekonomi kecil.</p><blockquote>Ibu kantin kini kehilangan pelanggan, karena murid sudah terlalu kenyang dengan makanan gratis yang vendornya entah pilihan siapa.</blockquote><h4>Siapa berani?</h4><p>Pemerintah mengklaim bahwa MBG berperan dalam perputaran ekonomi lokal karena melibatkan pengusaha sekitar untuk memenuhi tiap nampan. Namun, klaim pemerataan diterapkan secara unik di lapangan.</p><p>Di dalam upaya memenuhi kecepatan politik, bukan hanya standar moral yang hilang, namun juga transparansi tender. Saat jargon manis <em>kerjasama dengan pengusaha lokal </em>dijalankan oleh aparat berseragam, maka transparansi berubah menjadi instruksi.</p><p>Siapa yang berani menggugat arahan kelompok bersenjata? Jika penegak hukum ikut andil dalam kegiatan melawan hukum, lalu bagaimana transparansi dalam penegakkan hukumnya? Semakin banyak fungsi negara yang bermain dalam suatu program, akan sulit untuk membentuk ruang akuntabilitas yang independen.</p><p>Ditengah kebingungan transparansi dan instruksi, pembayar pajak malah dihadapi oleh pernyataan membungkam. <em>Jangan kebanyakan protes</em>, kata Menteri Keuangan. Inilah program yang dibutuhkan oleh masyarakat, terangnya.</p><p>Beginilah realitas jadi kelas menengah di Indonesia. Protes berarti tidak berempati pada binar mata penerima manfaat di daerah, diam berarti rela bahwa ada masa depan yang digadaikan. Ini seperti membakar rumah agar bisa memanggang sate untuk tetangga.</p><p>Mudah untuk nyinyir terhadap program MBG, tapi belum pernah ada program yang secara cepat mampu mengisi perut ke 82.9 juta orang, mengalahkan McDonald’s. Belum ada program yang secara bersamaan mengisi perut masyarakat dan juga kantong aparat. Saat ini, bagi anak-anak makanan tersebut gratis, tanpa sadar di masa depan mereka pula yang harus melunasi utangnya. Niat baik tanpa sistem yang terarah hanya melahirkan generasi kenyang yang tertinggal secara intelektual. <em>Oh…sungguh ironi.</em></p><p><strong>Referensi</strong></p><ul><li>Rachman, A. (2026, Februari 19). <em>Segini besaran anggaran pendidikan &amp; MBG di APBN 2026</em>. CNBC Indonesia. https://www.cnbcindonesia.com/news/20260219124211-4-712100/segini-besaran-anggaran-pendidikanmbg-di-apbn-2026</li><li>Badan Gizi Nasional. (2026, Januari 22). <em>Kementerian hingga TNI–Polri terlibat dalam tata kelola MBG</em>. BGN. https://www.bgn.go.id/news/berita/kementerian-hingga-tni-polri-terlibat-dalam-tata-kelola-mbg</li><li>BBC Indonesia. (2026, Februari 19). <em>[Artikel tentang MBG]</em>. BBC. https://www.bbc.com/indonesia/articles/cx28g43d52lo</li><li>Tempo. (2025, September 27). <em>TNI kini kelola 452 SPPG untuk proyek makan bergizi gratis</em>. Tempo. https://www.tempo.co/politik/tni-kini-kelola-452-sppg-untuk-proyek-makan-bergizi-gratis--2073861</li><li>CNN Indonesia. (2026, Februari 13). <em>Prabowo respons soal kasus keracunan MBG masih terjadi</em>. CNN Indonesia. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260213113952-20-1327816/prabowo-respons-soal-kasus-keracunan-mbg-masih-terjadi</li><li>CNN Indonesia. (2026, Januari 23). <em>Prabowo pamer program MBG di WEF Davos: Kami lampaui McD</em>. CNN Indonesia. https://www.cnnindonesia.com/internasional/20260122211503-134-1319980/prabowo-pamer-program-mbg-di-wef-davos-kami-lampaui-mcd</li></ul><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=0fd1a8c081d6" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Wajah Kelam Masyarakat Marind-Anim]]></title>
            <link>https://medium.com/@grammanusa.id/wajah-kelam-masyarakat-marind-anim-42c76aa008e4?source=rss-2a2879243ffe------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/42c76aa008e4</guid>
            <category><![CDATA[grammanusa]]></category>
            <category><![CDATA[indonesia]]></category>
            <category><![CDATA[marind-anim]]></category>
            <category><![CDATA[papua]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[grammanusa.id]]></dc:creator>
            <pubDate>Sun, 22 Feb 2026 06:26:24 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-04-05T04:08:30.227Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<h4>Editorial writing</h4><p>Begitu memilukan wajah Masyarakat Marind-Anim di tengah penggusuran dan konflik agraria di wilayah dan tanah mereka secara besar-besaran untuk perluasan Program Strategis Nasional (PSN). Program ambisius tersebut nyata berpotensi menghilangkan budaya dan struktur sosial ekonomi masyarakat di sana. Dengan kata lain, PSN akan menimbulkan kekacauan adat, dan pada akhirnya: <em>ethnocide.</em></p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/0*MEy6WWq45V4n2KzR" /><figcaption>Photo by <a href="https://unsplash.com/@assomyron?utm_source=medium&amp;utm_medium=referral">Asso Myron</a> on <a href="https://unsplash.com/?utm_source=medium&amp;utm_medium=referral">Unsplash</a></figcaption></figure><p>Adalah MIFEE (<em>Merauke Integrated Food and Energy Estate</em>) yang menjadi <em>biang kerok</em> kerusakan wilayah adat di wilayah Papua Selatan. Selama lima dekade terakhir, Papua kehilangan sekitar 6,7 juta hektar hutan dengan laju deforestasi rata-rata sekitar 100.450 hektar per tahun.</p><p>Bukan hanya kerusakan lingkungan, proyek MIFEE terbukti menjadi penyebab utama konflik agraria serta berpotensi menghilangkan <em>Komunitas Adat Terpencil</em> (KAT). Praktik otoritarianisme politik dengan pendekatan top-down yang menyebabkan nirpartisipasi, kriminalisasi, pelanggaran HAM, dan konflik tanah ulayat Papua.</p><h4>Papua dan Kekhasannya</h4><p>Pulau Papua dihuni oleh lebih dari 250 kelompok etnis dengan lebih dari 240 bahasa yang digunakan, sebagian besar berasal dari komunitas-komunitas kecil yang tersebar di kawasan hutan. Uniknya, keberagaman suku bangsa tersebut tidak lahir dari proses transmigrasi atau urbanisasi, sebagaimana yang terjadi di Kota Besar seperti Jakarta. Mereka tumbuh dari unsur lokalitas yang kompleks dengan mekanisme resiprokal terhadap lingkungan tempat mereka tinggal.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/774/0*P4yYo4bjbRVAEG6s.jpg" /><figcaption>Masyarakat Marind-Anim. Sc: Wikipedia</figcaption></figure><p>Dengan kata lain, corak fisiografi daerah Papua menyebabkan sistem mata pencaharian dan pola-pola adaptasi terhadap lingkungan alamnya. Masyarakat Papua telah terbiasa selama ribuan tahun untuk hidup berdampingan dengan alam melalui sistem manajerial berbasis adat.</p><p>Faktor geografis dari struktur sosial keluarga/klan/marga (<em>kinship community</em>) dapat diketahui berdasarkan lokasi ekologis dan geografis yang terfragmentasi sesuai kondisi sosio-ekologis.</p><p>Masyarakat Marind-Anim (Papua Selatan, Kab. Merauke, Mappi, Boven Digoel) berada di zona rawa, pantai, dan muara sungai. Wilayah adat Masyarakat Marind-Anim berada di wilayah adat <em>Ha Anim</em> yang becorak ritualistis-mistis. Marind-Anim terkenal bermata pencaharian meramu sagu.</p><h4>Menjadi kelompok paling rentan</h4><p>Dengan demikian, kurang bijak bilamana pemerintah masih memakai perspektif Jakarta dalam mengelola Tanah Papua, terutama masyarakat Marind-Anim.</p><p>Sering kali masyarakat adat Papua menjadi kelompok paling rentan dan termarjinalkan akibat proyek pembangunan yang mengabaikan hak-haknya. Dampak yang ditimbulkan mencakup kerusakan lingkungan, hilangnya pengetahuan tradisional, serta terjadinya pemiskinan struktural yang berkepanjangan.</p><p>Bagi komunitas adat, hubungan antara tanah (<em>land</em>) dan identitas adalah basis dari moral ekonomi, produk dari bahasa ingatan (<em>language of memory</em>), sumber etika-hukum, dan sumber kekuatan politik. Tujuan hidup masyarakat Marind-Anim harus selaras dengan <em>dema </em>(sesembahan; animisme), dan menjaga keseimbangan antara lingkungan dan manusia.</p><p>Meskipun demikian, kesadaran suku Marind-Anim terhadap masa depan amat minim karena ketergantungannya pada alam sekitar. Kerusakan alam karena proyek MIFEE suku tersebut untuk memikirkan masa depan, tetapi belum mengubah etos dasar. <em>(jme)</em></p><p><strong>Referensi</strong></p><p>Baal, J. v. (1966). Dema: Description and Analysis of Marind-Anim Culture. The Hague: Nijhoff.</p><p>BBC News Indonesia. (2025, Oktober 30). Elegi Suku Malind Anim di balik PSN Merauke — ‘Sedang dalam pemusnahan’. BBC. <a href="https://www.bbc.com/indonesia/articles/cwyxrp9kyx8o">https://www.bbc.com/indonesia/articles/cwyxrp9kyx8o</a></p><p>Boelaars, J. (1986). Manusia Irian: Dahulu, Sekarang, Masa Depan. (M. Bedung, Trans.) Jakarta: Gramedia.</p><p>Chauvel, R. (2005). Constructing Papuan Nationalism: History, Ethnicity, and Adaptation. Washington: East-West Center Washington.</p><p>Koentjaraningrat. (1982). Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan. Jakarta: Gramedia.</p><p>Arif, A., Yunus, S. R., &amp; Krisdamarjati, Y. A. (2022, Desember 13). Marind-Anim yang dipaksa meninggalkan sistem pangan lokal. Kompas.id. <a href="https://www.kompas.id/artikel/marind-anim-yang-dipaksa-meninggalkan-sistem-pangan-lokal">https://www.kompas.id/artikel/marind-anim-yang-dipaksa-meninggalkan-sistem-pangan-lokal</a></p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=42c76aa008e4" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
    </channel>
</rss>