<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0" xmlns:cc="http://cyber.law.harvard.edu/rss/creativeCommonsRssModule.html">
    <channel>
        <title><![CDATA[Stories by H J P on Medium]]></title>
        <description><![CDATA[Stories by H J P on Medium]]></description>
        <link>https://medium.com/@hanyajadipenulis?source=rss-d98d3e787032------2</link>
        <image>
            <url>https://cdn-images-1.medium.com/fit/c/150/150/1*hgy_GSuQsNEKw10xuo7-EA.jpeg</url>
            <title>Stories by H J P on Medium</title>
            <link>https://medium.com/@hanyajadipenulis?source=rss-d98d3e787032------2</link>
        </image>
        <generator>Medium</generator>
        <lastBuildDate>Tue, 17 Nov 2026 19:14:02 GMT</lastBuildDate>
        <atom:link href="https://medium.com/@hanyajadipenulis/feed" rel="self" type="application/rss+xml"/>
        <webMaster><![CDATA[yourfriends@medium.com]]></webMaster>
        <atom:link href="http://medium.superfeedr.com/" rel="hub"/>
        <item>
            <title><![CDATA[Seperti Bencana di Negeri Asing]]></title>
            <link>https://medium.com/@hanyajadipenulis/seperti-bencana-di-negeri-asing-4278a7edaf99?source=rss-d98d3e787032------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/4278a7edaf99</guid>
            <category><![CDATA[sumatra-utara]]></category>
            <category><![CDATA[sumatra]]></category>
            <category><![CDATA[bencana]]></category>
            <category><![CDATA[aceh]]></category>
            <category><![CDATA[sumatra-barat]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[H J P]]></dc:creator>
            <pubDate>Fri, 02 Jan 2026 04:27:04 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-01-02T06:40:58.338Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>PEMBERITAAN media nasional atas banjir bandang yang terjadi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat akhir November lalu berperan besar mendorong kesadaran masyarakat terhadap bahaya deforestasi. Namun begitu, di beberapa media, terdapat penggunaan frasa “Aceh-Sumatra” dan “Aceh dan Sumatra” yang jelas keliru untuk menyebut ketiga provinsi itu.</p><blockquote>Sumatra adalah nama pulau. Aceh, sebagaimana Sumatra Utara dan Sumatra Barat, bagian dari pulau Sumatra. Frasa tersebut mengacaukan dua kategori yang berbeda: provinsi dan pulau. Ini menciptakan ilusi bahwa Aceh berada di luar Sumatra, atau bahwa Sumatra adalah entitas tunggal yang dapat diposisikan sejajar dengan satu provinsi.</blockquote><p>Di satu sisi, bencana yang terjadi di tiga provinsi tersebut beririsan pada persoalan yang sama, yakni kerusakan hutan akibat tambang, sawit, dan pembalakan liar, di samping cuaca ekstrim. Namun, di sisi lain, ini tidak berarti bahwa ketiganya bisa disederhanakan hanya dengan frasa “Aceh dan Sumatra” atau “Aceh-Sumatra”.</p><p>Penyebutan “bencana Sumatra” cenderung lebih berterima karena penggunaan kata “Sumatra” di sini dapat diartikan sebagai <em>sinekdoke pars pro toto</em>: penyebutan yang besar untuk mewakili bagian yang lebih kecil. Dan ini tidak bisa berlaku jika Aceh (wilayah adminsitratif) diletakkan sejajar secara kabur dengan Sumatra (wilayah geofrafis).</p><p><strong>Warisan Sentralisasi</strong></p><p>Jangan lupa, bahasa tidak hanya menunjukkan bangsa tetapi juga persoalan ketimpangan.</p><p>Sumatra, sebagaimana banyak pulau lainnya, sering diperlakukan sebagai satu blok besar seperti sebuah latar yang seragam. Ini sudah lama terjadi terhadap wilayah yang berada di luar pulau Jawa, khususnya, dari ibukota. Ada jarak emosional antara Indonesia di pusat politik-ekonomi dan Indonesia di pinggiran.</p><p>Hal ini berakar dari persoalan sentralisasi di negara gagal ini.</p><p>Sentralisasi politik dan ekonomi yang sudah dimulai di era 1950-an dan memuncak di era Orde Baru itu, bahkan semakin kokoh sampai sekarang, telah mempertajam ketimpangan antara pusat dan daerah. Ketimpangan ini berdampak jauh hingga ke pembentukan imajinasi bangsa kita tentang Indonesia itu sendiri. Representasi tentang Indonesia, seiring dengan sentralisasi pembangunan, berkisar di sekitar ibukota. Sebaliknya, gambaran tentang daerah-daerah, terutama di luar pulau Jawa, bukan berarti tidak ada sama sekali, hanya saja tidak sepenuhnya hadir, bahkan terasa jauh, kabur, dan tak jarang keliru.</p><p>Dari era televisi hingga media sosial saat ini kualitas imajinasi seperti itu masih direproduksi. Contohnya, representasi budaya Minangkabau sering ditampilkan dengan musik serta pakaian adat budaya Melayu-Riau. Begitu juga tari Saman di Aceh juga tak jarang secara keliru dimainkan dengan musik Tari Indang di Sumatra Barat. Bila dibandingkan dengan representasi pulau lain, persis sama dengan pembentukan representasi terhadap masyarakat Dayak, Banjar, dan Kutai di Kalimantan dengan simbol tarian bulu enggang, topi burung, dan rumah panjang yang sama.</p><p>Semua itu produk simplifikasi yang sama dengan frasa “Aceh dan Sumatra” atau “Aceh-Sumatra”.</p><p><strong>Saling Beresonansi</strong></p><p>Bukan kebetulan jika kekeliruan penulisan frasa tersebut saling beresonansi dengan ketidakpekaan pemerintah pusat dalam merespons bencana di Sumatra ini. Keduanya sama-sama luaran terbaru dari ketimpangan pusat-daerah yang telah lama menempatkan daerah hanya sebagai “budak belian” dan bukan “anak kandung”.</p><p>Kelambanan pemerintah pusat dalam menangani dampak masif bencana ini turut menandai betapa lebarnya jarak emosional pusat dengan daerah-daerah terdampak; yang berarti betapa tidak begitu pentingnya daerah-daerah selain sebagai lahan rampasan. Bahkan pemerintah pusat dan elemen negara lainnya tidak sekali-duakali mereduksi dan menyederhanakan bahkan meremehkan persoalan kehancuran yang terjadi, berikut dengan penderitaan para korban.</p><p>Jangan dikira masyarakat tetap merasa dekat dengan pemerintah. Bagi masyarakat, jarak emosional itu juga tak kalah lebar. Masifnya ekspresi-ekspresi yang berlawanan dengan semangat nasionalisme-negara selama bencana ini adalah cerminan dari jarak emosional tersebut. Bahkan bencana ini membuat mereka seperti negeri asing di negara sendiri dan sebaliknya seperti saudara sendiri dengan negara asing.</p><p>Ketimpangan <em>di dalam dan luar bahasa </em>sudah mendalam di daerah-daerah. Media massa memiliki peran penting dalam memutus cara pandang yang jelas-jelas memperlakukan daerah-daerah di luar pusat kekuasaan sebagai wilayah pasif yang bisa direduksi dan disederhanakan begitu saja.</p><p>Lebih dari itu, pemerintah adalah pihak yang paling berperan dalam menghapus jarak emosional antara pusat dan daerah, yakni dengan memutus praktik sentralisasi yang jelas-jelas telah menyumbangkan kerusakan terbesar atas hutan-hutan di daerah dan melanggengkan ketimpangan ekonomi yang semakin tidak bisa ditutup-tutupi lagi.</p><p><strong>Kepedulian Saja Tidak Cukup</strong></p><p>Ada yang menyebut solusinya penerapan otonomi daerah secara total atau perubahan bentuk republik ke bentuk federal, bahkan solusi pisah dari NKRI pun tak dapat dibendung di tengah jeritan korban bencana.</p><p>Apapun itu, bila kita mau belajar dari sejarah, tidak akan ada solusi yang berarti bila pemerintah sejak awal tidak mempunyai kehendak politis untuk menciptakan keadilan yang sebenarnya. Bukan sekadar kepedulian.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=4278a7edaf99" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Satu Abad Menuju Republik Federal]]></title>
            <link>https://medium.com/@hanyajadipenulis/satu-abad-menuju-republik-federal-36c2faa6bdcc?source=rss-d98d3e787032------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/36c2faa6bdcc</guid>
            <category><![CDATA[refleksi-akhir-tahun]]></category>
            <category><![CDATA[tan-malaka]]></category>
            <category><![CDATA[catatan-pendek]]></category>
            <category><![CDATA[banjir-sumatra]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[H J P]]></dc:creator>
            <pubDate>Mon, 29 Dec 2025 14:15:12 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2025-12-29T14:46:49.724Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<blockquote>TAHUN ini satu abad <em>Naar de Republiek Indonesia</em> (Menuju Republik Indonesia, 1925), sebuah warisan penting dari salah seorang Pahlawan Kemerdekaan kita, Tan Malaka (1897–1949). Karya ini sering disebut sebagai konsep pertama Indonesia sebagai negara republik bahkan sebelum nama Indonesia dipakai dalam Sumpah Pemuda (1928). Tapi, apakah tepat Tan Malaka disanjung sebagai Bapak Republik Indonesia?</blockquote><p>Sanjungan yang pertama kali dituliskan M. Yamin itu tidak terlalu tepat secara kontekstual. Republik yang dibayangkan Tan Malaka adalah republik federal, bukan kesatuan seperti sekarang. Cukup ironis kalau Tan menjadi Bapak Republik di atas bentuk negara yang tidak dikehendakinya. Ia memang tidak membuat penjelasan lebih rinci tentang pengejawantahan federalisme yang dimaksudkan, namun ia menulis dengan sangat jelas fondasi program dari negara federal itu nantinya. Program dengan standar yang sangat tinggi.</p><p>Salah satu persoalan fundamental adalah perihal keterhubungan langsung antara program pengelolaan hasil alam dengan program-program terkait kesejahteraan seperti pekerjaan, pendidikan, dan kesehatan. Tidak akan ada peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan ekonomi yang signifikan dan berkeadilan tanpa kepemilikan nasional atas hasil alam dengan pembagian keuntungan (bukan sebatas upah) hingga ke level buruh.</p><p>Maksud dari kepemilikan nasional tersebut bukan dalam bentuk penguasaan yang dominatif oleh negara-korporasi seperti sekarang. Sebaliknya, negara (dalam bentuk federasi pulau-pulau) berfungsi sebagai fasilitator untuk membantu rakyat dalam mengelola dan mendistribusikan hasil alam sebagai kekayaan untuk banyak orang. Di sini, tidak ada ketegangan, apalagi pertentangan, antara rakyat dan negara.</p><p>Oleh karena itu, Tan Malaka dengan optimis menuliskan, “Jika kita dapat melaksanakan program ini di Indonesia Merdeka, maka kemerdekaan semacam itu akan lebih nyata daripada yang dinamakan merdeka di banyak negara-negera modern di dunia.” Tidak ada kemerdekaan tanpa keadilan.</p><p><strong>Suara dari Banjir Sumatra</strong></p><p>Semenjak bencana banjir bandang di Sumatra akhir November lalu, hubungan antara rakyat dan negara kembali bersitegang. Rakyat tidak hanya mempertanyakan keseriusan negara dalam menangani bencana yang mengerikan ini, tetapi juga menunjukkan ekspresi gugatan atas negara itu sendiri. Maaf, mulai dari gugatan paling lantang seperti berpisah dari NKRI hingga keinginan menjadi daerah istimewa tersendiri, termasuk kemungkinan negara federal.</p><p>Pemerintah mesti lebih bijaksana dalam merespons ekspresi kekecewaan rakyat tersebut, bukan malah menempatkan rakyat sebagai persoalan. Bagi masyarakat Sumatra, bencana kali ini adalah penderitaan yang ke sekian kali setelah penderitaan-penderitaan sebelumnya. Negara jangan lupa bahwa Sumatra merupakan pulau kaya hasil alam yang sudah dikeruk sejak zaman kolonial dan justru semakin masif semenjak Indonesia merdeka, terutama dengan sentralisasi yang terjadi di segala bidang semenjak era 1950-an.</p><p>Tidak dapat disangkal, sampai detik ini, kehidupan rakyat Sumatra penuh-sesak oleh ketimpangan ekonomi. Negara juga harus memahami, solusi otonomi daerah pasca-Orde Baru pun tidak mangkus karena pusat masih memegang kendali utama terutama atas kekayaan alam di daerah-daerah, termasuk soal pengelolaan hutan Sumatra. Artinya, sebagaimana sering dikeluhkan rakyat, bentuk negara kesatuan telah menempatkan daerah hanya sebagai sumber kekayaan alam untuk segelintir orang dan karena itu hasilnya tidak berdampak siginifikan pada angka kualitas hidup di daerah itu sendiri.</p><p><strong>Memutus Nalar Kolonial</strong></p><p>Bukan sebuah kebetulan jika <em>Naar de Republiek Indonesia </em>yang ditulis zaman kolonial ini<em> </em>bersahut-sahutan dengan kenyataan Indonesia hari ini. Persoalan eksploitasi alam dan ketimpangan ekonomi sejak zaman kolonial masih berlanjut sampai sekarang. Sentralisasi politik-ekonomi, yang menempatkan daerah sebagai lahan eksploitasi yang mengabdi pada “haus-laparnya” pusat, adalah warisan kolonial yang sangat terang-benderang; hanya saja saat ini dipoles dengan semboyan “persatuan dan kesatuan bangsa”. Itu sebabnya, suara Tan Malaka masih terdengar keras.</p><p>Apa yang diantisipasi Tan Malaka justru semakin mendesak dipikirkan saat ini. Ia mengantisipasi bahwa pergantian kekuasaan kolonial ke kekuasaan negara pascakolonial tidak menjamin terjadinya pemutusan nalar kolonial itu sendiri. Karena itu, ketika Indonesia merdeka, bagi Tan Malaka, kekayaan alam ini dikelola dengan mekanisme yang berpihak pada rakyat, dan karena itu pasti akan berseberangan dengan kolonialisme, yakni dengan cara “bagi hasil”, bukan “bagi jatah”.</p><p>Sulit sekali membayangkan negara gagal yang bernama Indonesia ini akan seperti itu.</p><p>Di bagian terakhir <em>Naar de Republiek Indonesia</em>, Tan menulis tujuan negara federal, “Akan lampau adanya perbudakan dan pemerasan satu bangsa oleh bangsa lainnya, dan satu manusia oleh masa lainnya.” Meskipun penjajahan seperti dulu tidak ada lagi di Indonesia dan hasil alam Indonesia sudah milik negara Indonesia, nyatanya penjajahan antar negara tetap terjadi dalam bentuk-bentuk baru, seperti penjajahan atas nama globalisasi dengan relasi kuasa yang selalu timpang antar negara.</p><p>Yang tak kalah penting, Tan menegaskan juga soal penjajahan antar manusia. Ini tidak kalah berbahaya dari penjajahan baru antar negara, karena manusia yang menjajah bisa saja satu negara dengan manusia yang dijajahnya. Jadi, kini bukan sebatas soal ancaman dari negara asing ke dalam negeri, tetapi tak kalah merusak adalah ancaman dari pemerintah ke rakyatnya. Penjajah bangsa Indonesia pada bangsa Indonesia.</p><p>Dalam hal ini, bangkitnya pembicaraan tentang negara federal ketika bencana mengerikan terjadi adalah cerminan langsung dari frustasi rakyat atas nasib mereka selama ini sekaligus keinginan rakyat untuk hidup lebih sejahtera seiring dengan kekayaan alam mereka. Dan, pada gilirannya, hanya di atas negara yang benar-benar memerdekakan rakyatnya, kita pantas meletakkan Tan Malaka sebagai Bapak Republik.</p><p>Tapi, saya benar-benar putus asa.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=36c2faa6bdcc" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Surat Terbuka untuk Narasi Newsroom Perihal Penyebutan PRRI Sebagai Gerakan Separatis]]></title>
            <link>https://medium.com/@hanyajadipenulis/surat-terbuka-untuk-narasi-news-9b887d5ed354?source=rss-d98d3e787032------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/9b887d5ed354</guid>
            <dc:creator><![CDATA[H J P]]></dc:creator>
            <pubDate>Sat, 24 May 2025 12:09:35 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2025-12-29T14:08:42.071Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>Pada 23 Mei 2025, akun IG Narasi News memuat publikasi tentang sejumlah peristiwa sejarah yang tidak muncul dalam rancangan penyusunan ulang sejarah yang digagas oleh Kementerian Kebudayaan RI. Saran Narasi News kepada Kementerian Kebudayaan RI sudah pada tempatnya. Sudah sepatutnya media publik memberikan pandangan lain terhadap kebijakan negara. Tak ada yang keliru dengan niat baiknya.</p><p>Salah satu peristiwa yang disebutkan Narasi News adalah PRRI yang terjadi (sebagian besar) di Sumatra Barat, 1958–1961. Di sana tertulis penyebutan <strong>“gerakan separatis”</strong> dan <strong>“ketidakpuasan sejumlah tokoh daerah terhadap pemerintah pusat”.</strong> Penulis publikasi agaknya lupa bahwa PRRI tidak bisa disederhanakan menjadi “ketidakpuasan sejumlah tokoh”, apalagi hanya “tokoh daerah”.</p><p>Kita tahu dalam gerakan ini ada nama Moh. Natsir, Sjafruddin Prawiranegara, Soemitro Djojohadikoesoemo, Ahmad Husein, dan seterusnya. Mereka bukan “tokoh daerah”. Menyebut PRRI sebagai “ketidakpuasan sejumlah tokoh” terlalu menyederhanakan persoalan — untuk tidak menyebut menyepelekan. Sebab ketimpangan ekonomi daerah-pusat juga patut dipertimbangkan sebagai faktor penting; faktor yang membuat rakyat ikut mendukung PRRI meski mereka buram dengan faktor politik nasional dan global waktu itu.</p><p>PRRI juga adalah peristiwa sejarah yang tak muncul begitu saja di kurun waktu 1950-an. Sebaliknya, ia adalah hasil dari proses sejarah yang lebih panjang dan dalam. Membicarakan PRRI, berarti bicara faktor-faktor historis yang melatarinya. Mulai dari dampak kolonialisme yang berbeda-beda di tiap-tiap wilayah di Jawa dan Sumatera terutama terhadap kaum tani dan kepemilikan tanah, militerisme, dan isolasi antar-wilayah yang difabrikasi fasisme Jepang, hingga struktur sosio-ekonomi warisan kolonial yang tak berhasil diruntuhkan Revolusi Nasional Indonesia yang akhirnya melestarikan ketimpangan ekonomi Jawa dan luar Jawa.</p><p>Menyederhanakan pemicu PRRI sebagai “ketidakpuasan sejumlah tokoh” adalah pandangan ahistoris, juga pengabaian terhadap sifat utama ilmu sejarah sebagai ilmu sosial yang <em>processual.</em></p><p>Terlepas dari niat baik Narasi News untuk mengkritik rancangan penulisan sejarah nasional, sadar atau tidak, Narasi berpotensi terjebak dalam pakem penulisan sejarah resmi (<em>official history)</em> bikinan Orde Baru yang ingin ditentangnya. Istilah ‘separatis’ adalah salah satu pondasi sejarah resmi tersebut sebagai lawan dari ‘yang patriot’. Dikotomi ‘patriot-pemberontak’ yang kaku, <em>oversimplified,</em> dan tidak ilmiah sama sekali ini, adalah legitimasi bagi sentralisme negara.</p><p>Dalam kalimat lain, Narasi News sesungguhnya berpotensi melestarikan narasi usang sejarah nasional yang kacau dan merusak itu. Ini adalah langkah mundur dalam upaya mencari model penulisan sejarah nasional yang lebih baik dan maju. Tak menunggu lama, komentar-komentar di publikasi tersebut menunjukkan hal demikian. Ini adalah bukti paling dekat betapa berbahayanya sejarah resmi ‘patriot-pemberontak’ bikinan Orde Baru itu. Misalnya,<strong> </strong>ada netizen yang meneruskan pilihan diksi Narasi News dengan menyudutkan PPRI hanya untuk mempertebal keterlibatan ayah Prabowo. Tentu ada peran Soemitro di sana, tapi tentu picik sekali jika ada yang sekadar menjadikan PRRI sesempit itu, apapun posisi politik kita hari ini. Ada juga netizen yang mengatakan istilah separatis sudah tepat dalam kosakata hukum. Betapa menyakitkan. Saya kira ini bukan lagi persoalan ketepatan istilah hukum. Kita bicara soal yang lebih krusial dari itu.</p><p>Kita tahu kelompok PRRI kalah. APRI berhasil menumpasnya. Para tokoh-tokohnya ditangkap, menyerahkan diri, dan juga dimaafkan. Kita tahu baik tentara PRRI dan APRI sama-sama berlaku keji. Lebih dua ribu orang mati. Banyak perempuan diperkosa dan anak-anak lahir tanpa tahu ayahnya. Saya tidak perlu menyebut sebrutal apa perlakuan negara kepada rakyat di Sumatra Barat. Itu akan memantik api. Dan saya tidak akan menyebut lagi sentimen rasis Ahmad Yani terhadap ribuan rakyat di Sumatra Barat yang berhasil dibunuh. Itu akan menyakitkan sekali lagi.</p><p>Selain untuk melegitimasi sentralisme negara, istilah separatis telah digunakan oleh negara (sebagai pemenang) untuk membenarkan kekejaman serta perampasan yang telah dilakukan bersama seluruh sentimen rasisnya, baik selama ataupun setelah perang. Ini alasan saya menulis surat ini. Secara bertubi-tubi, istilah separatis telah digunakan untuk membenarkan perampasan sekian banyak rumah dan berhektar-hektar tanah rakyat yang dilakukan oleh negara. Negara juga mendirikan tugu-tugu PRRI di seluruh nagari di Sumatra Barat untuk memberi batas tegas bahwa dulu di Sumatra Barat banyak kaum separatis — untung saja sastrawan AA Navis berhasil membujuk seorang petinggi tentara agar tugu-tugu tersebut diruntuhkan tersebab menjadi sumber konflik baru sesama rakyat. Ini maksud saya, istilah separatis tidak lagi soal kosakata hukum. Ia telah menjadi kekerasan bahasa. Kata separatis adalah perkakas stigma.</p><p>Untuk menghindari tekanan stigma separatis yang terus diproduksi negara, orang Minang harus ganti nama atau menggunakan nama yang diambil dari berbagai wilayah. Apapun dipakai bahkan tanpa peduli nilainya, yang penting bukan nama khas Minang. Tak hanya oleh/untuk generasi yang mengalami perang tapi juga ke generasi berikutnya. “Politik nama” ini adalah upaya berlindung diri dari bahayanya dituduh separatis. Jangan heran, selama dan terutama sesudah perang PRRI, banyak nama orang Minang yang “aneh”, mislanya berupa Aristoteles, John F. Kennedy, Prayitno, Oktavianus, Raul Gonzales, Andrinof, Supardi, Yohanes, termasuk nama saya: HERU. Nama-nama itu bahkan digunakan cenderung tanpa pengetahuan tentang asal-usulnya.</p><p>Sekali lagi, saya tidak menolak fakta bahwa tentara PRRI dan APRI sama-sama berlaku keji kepada rakyat di Sumatra Barat. Saya tidak menolak fakta bahwa peristiwa ini juga melibatkan perang ideologi kelompok Islam dan komunis. Saya tidak menolak fakta bahwa ini juga bersangkut dengan pertengkaran elite politik. Saya tidak menolak fakta bahwa Amerika Serikat terlibat dalam peristiwa ini. Masalahnya, sekali lagi, negara sebagai pemenang telah menggunakan kata separatis untuk membenarkan semua penderitaan yang dialami rakyat.</p><p>Saya hanya membela korban dan keluarga korban yang tidak habis-habisnya dirundung derita sebagai “separatis”. Karena itu, tanpa mengurangi rasa hormat pada kerja jurnalistik Narasi News selama ini, saya berharap Narasi News mempertimbangkan kembali penggunaan istilah separatis. Dan bagi siapapun yang membenarkan penggunaan kata separatis hanya untuk mendukung tujuan politik praktis kalian saat ini, saya harap kalian lebih peka dengan rakyat yang jadi korban. Berhentilah menjadi rasis. Berhentilah meneruskan ucapan rasis Ahmad Yani. Saya sudah lelah dengan semua sentimen rasis.</p><p>Kalau Narasi News tidak berkenan mengganti istilah separatis tersebut, saya juga tidak marah. Seperti korban dan keluarga korban yang masih mengurus dan mewarisi trauma sampai sekarang, untuk marah saja sudah lelah rasanya. Tak jarang saya biarkan saja negara ini masih menyebut istilah separatis, sebab memang negara feodal ini tak akan memberi harapan banyak. Bahkan untuk menyuarakan penderitaan korban via karya sastra saya masih belum kuat. Karena itu saya kecewa kalau Narasi News yang sering saya baca dan tonton ikut-ikutan juga seperti negara. Kami bisa apa lagi kalau memang negara dan media publik juga tak bisa berbuat apa-apa.</p><p>Tanpa mengurangi rasa hormat pada kerja jurnalistik yang berani.</p><p>Salam hangat,</p><p>Heru Joni Putra</p><p><em>Penyair</em></p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=9b887d5ed354" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Sejumlah Ilustrasi dari Kerajaan Kata-Kata]]></title>
            <link>https://medium.com/@hanyajadipenulis/sejumlah-pokok-pikiran-dari-kerajaan-kata-kata-3af8fbb28178?source=rss-d98d3e787032------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/3af8fbb28178</guid>
            <dc:creator><![CDATA[H J P]]></dc:creator>
            <pubDate>Fri, 09 May 2025 16:13:56 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2025-05-10T01:31:56.772Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<blockquote>Masyarakat Minangkabau menyebut wilayah pemerintahan mereka dengan nama Alam Minangkabau, tidak dengan kata kerajaan. Jane Drakard dengan sangat tepat mengidentifikasinya.</blockquote><p>Membicarakan Kerajaan Minangkabau, khususnya selama abad 16–18, dengan berfokus pada tata kelola kekuasaan <em>di bawah</em> Pagaruyung, adalah membicarakan kerajaan dalam tanda kutip. Mengapa begitu? Kekuasaan di Minangkabau dijalankan secara simbolik. Wilayah nagari-nagari Minangkabau di <em>Darek</em> dan <em>Pasisia</em> juga disatukan secara simbolik. Tidak ada kendali langsung para penguasa (raja-raja) pada kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Model relasi para penguasa dengan kehidupan masyarakatnya tidak hirarkis melainkan komunikatif dan partisipatif: loyalitas rakyat ditunjukkan dengan pengerjaan secara kolektif berbagai ritual dan upacara adat. Kekuasaan hanya ditandai dengan penggunaan petatah-petitih, tanda kebesaran, gelar adat, hingga segel surat sebagai media komunikasi. Kekuasaan sintagmatik.</p><p>Karena itu, para pengamat awal Minangkabau dari Eropa menyebut para penguasa di Minangkabau sebagai “penguasa yang tidak berdaya”, “raja tanpa pasukan”, ataupun “raja yang tampak buruk”. Apa yang dibayangkan Eropa sebagai kerajaan, yakni adanya kekuatan militer, birokrasi, dan kelembagaan, justru tak ada sama sekali.</p><p>Kolonial Eropa sulit memahami model penguasa yang hanya memiliki, sebagaimana hari ini kita sebut dengan, “otoritas simbolik”. Kesulitan semacam itu tak terlepas dari pengalaman Eropa yang menjalankan kuasa kerajaan lewat tindakan-tindakan dan penguasaan material — kontrol militer dan kontrol birokrasi. Otoritas relasional yang terjadi di tingkat kata-kata, bagi Eropa, hanya cerita yang tak berdasar. Nyatanya, Pagaruyung di abad 16–18 (sebagai model Kerajaan Minangkabau) memang berdiri berdasarkan konsensus masyarakatnya, bukan karena deklarasi oleh rajanya sendiri.</p><p>Bagaimana model kekuasaan simbolik seperti itu muncul? Jane Drakard menjawabnya mulai dari penjelasan geografis dan kemudian historis. Tidak seperti pemerintahan Melayu lainnya (seperti Malaka dan Sriwijaya) yang berakar di daerah pesisir, menguasai perdagangan jalur laut, dan karena itu mengandalkan kekuatan militer, Minangkabau berpusat di kawasan Bukit Barisan — pegunungan yang membentang di sepanjang pulau Sumatera. Hasil alam di daerah pedalaman itu (seperti emas, kopi, dan barang lainnya) dikirim ke luar dari pedalaman. Dalam situasi seperti itu, kewenangan penguasa Minangkabau digunakan untuk memperlancar aktivitas perdagangan yang sangat kuat di pinggiran Minangkabau tersebut: dari kawasan pusat, <em>Darek, </em>ke kawasan perbatasan, <em>Pasisia</em>. Dan dua kawasan ini, yang punya karakter kekuasaan-kekuasaan dan pemerintah-pemerintahan lokal masing-masing ini, tetap terhubung dan disatukan oleh jalinan kekerabatan dan ritual bersama. Pada gilirannya, bentang alam demikian dan pola perdagangan yang dimungkinkannya, menurut Drakard, membentuk budaya politik yang khas: desentralisasi yang sangat mengandalkan “kepercayaan pada kata-kata.”</p><p>Bentuk kekuasaan seperti itu ternyata, menurut Drakard, membuat pejabat kolonial Eropa, seperti VOC di awal abad 17, jadi frustasi, dengan menyimpulkan bahwa “Kerajaan Minangkabau” itu tak mempunyai kekuatan nyata — hanya fiksi belaka. Gambaran misterius pedalaman Sumatra, dan sekilas tentang “Kekaisaran” Minangkabau, sebagaimana dalam catatan kolonial sebelumnya, yakni Portugis, ternyata jauh lebih buruk, kecuali soal kekayaan alamnya. Pencarian akan Kekaisaran tidak berujung pada penemuan, melainkan kekecewaan mendalam. Segala bahasa simbolik, ritual penghormatan, dan gelar adat yang dilihat oleh kolonial Belanda dan Inggris ternyata tidak mencerminkan kekuasaan politik yang nyata dan hanya sebatas lambang kewibawaan saja. Penguasa pusat Minangkabau ternyata hanya sosok yang dihormati melalui hubungan budaya dan ritual, bukan komando pasukan. Belanda menggambarkan raja di Minangkabau sebagai raja kata-kata, yang mana kemegahan gelar lebih menyala daripada kekuasaannya. Belanda juga mencatat bagaimana raja-raja yang berbicara dengan metafora yang indah tetapi tidak dapat digunakan untuk memerintah prajurit maupun menjalankan upeti.</p><p>Tak terelakkan, imajinasi politik Eropa tentang kerajaan monarki yang terpusat pun buyar dan kehendak untuk menemukan penguasa tertinggi juga tak tercapai. Yang mereka temukan hanya ketidakberaturan: penguasa di Pagaruyung maupun penguasa di tingkat lokal lainnya sama-sama mengenalkan diri dengan gelar adat kerajaan, tapi sedikitpun tidak jelas pusat kekuasaan mereka. Oleh sebab itu, Belanda tidak bisa memegang kendali yang nyata melalui perjanjian yang dapat ditegakkan, justru karena tidak ada otoritas kedaulatan tunggal yang diakui oleh semua masyarakat.</p><p>Pemimpin Pagaruyung, biasanya disebut sebagai Yang Dipertuan di Pagaruyung atau Raja Alam, hanya pusat kekuasaan simbolik kerajaan Minangkabau. Ia berperan sekadar sebagai pemegang daulat tertinggi — simbol legitimasi semua kekuasaan lain di dalam Alam Minangkabau. Ia tidak memerintah secara langsung semua wilayah, tetapi kekuasaannya diakui secara spiritual dan adat (lewat konsensus kata-kata).</p><p>Selain Raja Alam, juga ada Raja Adat yang khusus mengurusi persoalan adat dan Raja Ibadat yang khusus mengurus persoalan agama, serta Raja di daerah Rantau yang diangkat dari Pagaruyung. Mereka dihubungkan hanya secara simbolik dan konsensus belaka. Jika terjadi persoalan besar, raja-raja tersebut akan berkumpul untuk mencari solusi bersama. Dan yang tak kalah penting, pemimpin yang paling dekat dengan masyarakat adalah para penghulu di masing-masing nagari. Suara para raja hanya bisa didengar melalui keberadaan penghulu tersebut, lagi-lagi ikatannya hanya melalui hubungan relasional yang longgar dan kepercayaan saja. Tanpa para penghulu, raja tidak punya legitimasi simbolik sama sekali. Drakard menjelaskan struktur ini sebagai bentuk kekuasaan bersifat yang kolektif dan tersebar. Adapun Balai Adat, segala perkakas kebesaran raja, surat-surat dan segelnya, petatah-petitih, kalimat-kalimat sumpah, penarasian asal-usul, dan sejenisnya merupalan alat legitimasi kekuasaan tersebut secara simbolik dan karena itu sebagian besarnya menjadi bagian dari ritual.</p><p>Konsekuensinya, di masa awal itu VOC tidak kunjung mencapai tujuannya untuk memastikan perjanjian, menetapkan monopoli perdagangan (terutama untuk emas dan lada), dan tentunya melegitimasi kehadiran mereka sendiri melalui perjanjian. Dengan kata lain, budaya politik Minangkabau yang menekankan pada kesetiaan relasional dan penegasan simbolis ternyata tidak dapat diandalkan: keinginan kolonial untuk membangun rantai komando tidak punya pijakan yang kuat.</p><p>Kalaupun dibuat surat perjanjian, seringkali menambah persoalan. Perjanjian di atas kertas tak ada gunanya karena otonomi daerah-daerah di Minangkabau tidak mempedulikan perjanjian seperti itu. Di Minangkabau, kesetiaan dinyanyikan, dibacakan, ditegaskan kembali; tidak ditandatangani dan ditegakkan. Peta Minangkabau tidak dapat digambar dalam garis dan batas, tetapi dalam cerita, ritual, dan kesetiaan.</p><p>Dan bila peta itu diperbesar, akan terlihat apa yang disebut Drakard sebagai Struktur Kesetiaan (<em>Loyalty Structures</em>) masyarakat Minangkabau, yang hidup berdasarkan kelompok Suku dan Laras. Suku adalah kelompok keturunan matrilineal, yang menjadi dasar identitas dan kesetiaan. Kepemilikan tanah, warisan, dan kewajiban sosial mengalir melalui keanggotaan suku. Sedangkan Laras adalah konfederasi beberapa suku, yang disatukan dalam ritual bersama dan tentunya “tujuan politik” yang sama. Laras dipimpin oleh para pemimpin terpilih (penghulu atau datuk).</p><p>Dalam pola demikian, kesetiaan terdekat, yang primer, dari masyarakat Minangkabau adalah kepada suku sendiri dan para tetua matrilinealnya. Setelah itu, kesetiaan sekunder kepada federasi laras dan pemimpinnya. Terjauh, kesetiaan tersier yakni kesetiaan simbolis kepada raja. Implikasi politiknya, ungkap Drakard, tidak ada satu tokoh pun yang dapat memerintahkan kepatuhan mutlak di semua suku dan laras, karena setiap kewenangan dinegosiasikan, relasional, dan berlapis. Suara raja paling kuat ketika bergema melalui mulut para penghulu.</p><p>Apa yang tadi disebut dengan “kepercayaan pada kata-kata”, dan dengan begitu berfungsinya simbol-simbol, dapat terjadi karena kekuasaan di Minangkabau bergerak melalui jaringan kekerabatan dari Suku ke Laras, melintas dari <em>Darek</em> ke <em>Pasisia</em>, bukan melalui rantai komando. Makanya, ketika Belanda mencari rantai komando yang tegak lurus, mereka menemukan lingkaran kesetiaan yang konsentris. Raja bukan penguasa tubuh melainkan penenun kata-kata, yang menyatukan orang-orang melalui representasi. Dan untuk menaklukkan Minangkabau, Belanda harus membungkam kata-kata yang menyatukannya.</p><p>Pada akhirnya, Belanda memang melakukan pembungkaman. Kegagalan memahami budaya politik Minangkabau, ditambah lagi mental superior kolonial yang akut, dan keinginan untuk menguasai sumber daya alam, membuat Belanda mengubah strategi. Minangkabau yang disebut Belanda sebagai “negeri tidak teratur” tersebut akhirnya menjadi sasaran serangan militer. Tujuan utamanya sangat jelas: menghancurkan loyalitas suku-laras yang terdesentralisasi itu, kemudian disatukan di bawah kontrol birokrasi dan kontrol militer kolonial. Belanda menggunakan benteng, patroli bersenjata, dan kampanye militer secara langsung untuk mempertegas kekuasannya. Perubahan dari negosiasi ke intervensi militer sudah dimulai.</p><p>Apa jadinya Minangkabau kemudian? Kesatuan simbolis Minangkabau, yang mengikat <em>Darek</em> dan <em>Rantau, </em>mulai terpecah-pecah di bawah pengaruh kolonial. Ironisnya, kata-kata raja Minangkabau digantikan oleh perintah perwira Belanda. Kedaulatan Minangkabau runtuh bukan dengan pertempuran yang menentukan, tetapi dengan ribuan pemotongan upacara, bahasa, dan adat. Belanda berhasil menjalankan misi barunya: membuat kusut ikatan kekerabatan dengan pengkhianat demi pengkhianatan. Ada daerah-daerah (<em>nagari</em>) yang berupaya menolak intervensi Belanda yang terlalu jauh dan ada yang berusaha beradaptasi dengan sistem baru dari otoritas kolonial. Minangkabau yang dulunya merupakan wilayah kata-kata, menjadi provinsi yang penuh kontrak dan letusan meriam.</p><p>Tentu ada sebab lain yang tak kalah penting. Keruntuhan sistem kerajaan Minangkabau juga datang dari dalam Minangkabau sendiri dan Belanda berhasil menemuka celah penting dari bentuk desentralisasi kekuasaan tersebut. Kolonial memanfaatkan peluang dari adanya “konflik simbolis”. Misalnya: melalui surat cap, kelompok-kelompok yang bersaing saling mengeluarkan klaim, klaim balasan, dan perbedaan pendapat. Tindakan pemalsuan, pengibulan, dan kebobrokan lainnya pun tak terhindarkan. Otoritas kolonial memperparah situasi demikian menjadi perpecahan antar daerah.</p><p>Namun begitu, Drakard menjelaskan bahwa keruntuhan sistem “kerajaan” tersebut tidak menghancurkan sistem budaya di tingkat suku dan laras sepenuhnya. Kesetiaan pada raja memang sudah berganti jadi kepatuhan pada Belanda, akan tetapi kelompok suku dan laras terus berupaya mempertahankan keterkaitan satu sama lain. Penyelesaian konflik terus dicoba penyelesaiannya dalam kerangka adat. Upacara adat (pernikahan, pemakaman, pembagian tanah) terus berlanjut di pedalaman dan masyarakat rantau. “Kerajaan simbolis” tersebut tetap hidup dalam tuturan ritual, pembacaan silsilah, dan seruan sehari-hari tentang norma-norma leluhur itu. Bahkan ketika pengadilan kolonial diberlakukan, banyak perselisihan masih diselesaikan secara diam-diam “dengan cara lama” di bawah adat. Para kepala suku dan tetua terus menegakkan hukum adat dengan cara-cara yang halus dan lihai, sering kali di bawah perhatian para administrator kolonial. Pantun, pepatah-petitih, dan sejarah lisan terus digunakan untuk melindungi memori budaya agar tidak lenyap sepenuhnya. Kerajaan kata-kata masih terdengar pelan di bawah gemuruh meriam kolonial. []</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/286/1*T6skbamILqDPjJA-dLpI3A.jpeg" /></figure><p><em>Tulisan ini merupakan pengantar untuk diskusi buku </em><strong><em>A Kingdom of Words: Language and Power in Sumatra (</em>Oxford University Press, 1999)</strong> <em>karya Jane Drakard bersama klub buku Komunitas Titian Akal Budi, Ngajogjakarta, di Ruang Baca SaRang Art, Books, and Coffee, 10 Mei 2025.</em></p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=3af8fbb28178" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Ternyata Budaya Sendiri Boleh Dikritik]]></title>
            <link>https://medium.com/@hanyajadipenulis/ketika-mengikuti-acara-apresiasi-sastra-di-radio-buku-semalam-acara-yang-ditujukan-untuk-merayakan-6bc6c61ab062?source=rss-d98d3e787032------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/6bc6c61ab062</guid>
            <dc:creator><![CDATA[H J P]]></dc:creator>
            <pubDate>Sun, 02 Feb 2025 13:06:24 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2025-02-02T13:10:28.386Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>Ketika mengikuti acara Apresiasi Sastra di Radio Buku semalam, acara yang ditujukan untuk merayakan karya Sitor Situmorang, AA Navis, Pramoedya Ananta Toer, dan Franz Kafka, saya jadi teringat keterkejutan saya pertama kali membaca karya Pram, Navis, dan Sitor.</p><p>Awal-mula saya membaca karya (fiksi dan non-fiksi) Pram dan Navis di masa yang sama, yakni ketika SMA. Kedua pengarang ini benar-benar mengejutkan saya. Karya mereka benar-benar langsung berurusan dengan kesadaran saya saat itu tentang budaya lokal. Sebagai anak dari kalangan kelas bawah yang tumbuh di penghujung Orde Baru, saya sejak sekolah dasar sudah sangat lelah selelah-lelahnya dengan berbagai wujud FEODALISME di lingkungan saya, tapi saya tidak punya pikiran sama sekali tentang apa yang disebut dengan kritik.</p><p>Setiap ada yang mengganjal di hati terkait apa yang bertahun-tahun kemudian saya ketahui sebagai mental feodal, saya anggap itu hal lumrah belaka yang mesti dihadapi kelas bawah. Barulah ketika membaca esai-esai Navis dan Pram, saya jadi kaget, takjub, dan dapat pencerahan bahwa TERNYATA KITA BOLEH MENGKRITIK BUDAYA KITA SENDIRI. Pram dan Navis adalah guru besar saya di bidang ANTI-FEODAL. Apa yang disebut sebagai budaya luhur yang sampah itu ternyata bisa diolok-olok dan dihardik secara intelektual. Ternyata ada nilai lain dalam hidup ini yang bisa kita amalkan untuk hidup lebih baik.</p><p>Semenjak membaca Pram dan Navis saya benar-benar lega, antusias, dan dengan energi yang meledak-ledak tidak sabar untuk mengkritik terang-terangan warisan FEODALISME di lingkungan saya. Sampai sekarang saya masih muak dengan feodalisme dan masih akan tetap serius mengatasinya.</p><p>Sewaktu awal kuliah, saya baru menemukan buku puisi Sitor. Saya belum membaca esai-esai dan prosa beliau waktu itu. Lagi-lagi, saya kembali kaget bahwa warisan sastra klasik TERNYATA JUGA BOLEH dikembangkan sedemikian rupa. Meskipun saya sudah menyadari bahwa sastra tradisional tak jarang menjadi instrumen pembenaran atas praktik feodalisme, saya masih tidak membayangkan bahwa sastra tradisional bisa dikembangkan. Satu-satunya yang terbayang oleh saya waktu itu cukup hanya dengan meninggalkannya. Berkat membaca karya &quot;pantun&quot; Sitor, saya mendapatkan alternatif lain. Setelahnya, saya sangat antusias memperkarakan peribahasa, petatah-petitih, dan pantun sedemikian rupa sebagai upaya untuk menunjukkan problem sastra tradisional itu sendiri.</p><p>Sekali lagi, selamat satu abad Engku Navis dan Opung Sitor. Selamat satu abad Pak Pram!</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=6bc6c61ab062" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Pasak nan Mambuek Lungga: Kritik untuk MUI Sumbar]]></title>
            <link>https://medium.com/@hanyajadipenulis/pasak-nan-mambuek-lungga-kritik-untuk-mui-sumbar-13e4b4e9e813?source=rss-d98d3e787032------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/13e4b4e9e813</guid>
            <dc:creator><![CDATA[H J P]]></dc:creator>
            <pubDate>Mon, 21 Oct 2024 05:42:06 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2025-05-13T09:45:59.015Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>Seorang santri bernama Gusrizal Gazahar (GG) kembali muncul dalam pembicaraan publik. Ia merupakan Ketua Umum MUI Sumatra Barat. Sudah hampir sepuluh tahun ia bersarang di lembaga ini. Di mimbar ceramah dalam waktu belakangan, ia mengata-ngatai beberapa orang secara membabi buta. Kalau didengar sekilas, tampaknya ia sedang dizalimi. Namun, kalau didengar secara kritis dengan meletakkan persoalan di konteks yang tepat, justru ia adalah salah satu sumber persoalan. Meski bukan pertama kali ia bergelagat seperti itu, tetap saja kita tidak habis pikir dengan tabiat khasnya itu.</p><p>Adapun konteks persoalan yang disampaikannya akhir-akhir ini adalah protes yang diajukan sejumlah masyarakat terkait penolakan MUI Kota Payakumbuh (yang disokong MUI Sumbar) terhadap kedatangan Ustadz Abdul Somad (UAS) ke Payakumbuh untuk sebuah tabligh akbar di November mendatang. Penyelenggara kegiatan adalah Pusat Kajian Al Husam.</p><p>Awalnya, Al Husam mengirim surat ke MUI Payakumbuh untuk meminta rekomendasi atas tabligh akbar yang akan diselenggarakan. Acara tabligh akbar tersebut mengundang UAS. Surat rekomendasi ini merupakan syarat yang diminta Kepolisian untuk membuat surat izin. Pangkal masalahnya: MUI Payakumbuh, melalui surat resmi, langsung menuduh bahwa acara tabligh akbar tersebut memuat agenda politik praktis.</p><p>Surat tersebut lebih dahulu beredar di media sosial tanpa sepengetahuan Al Husam. Tak terelakkan, terjadi kehebohan. Dalam dialog di Padang TV, Al Husam memastikan bahwa tidak ada agenda politik sama sekali. Tim Dakwah UAS pun memastikan tidak ada agenda politik seperti yang dituduhkan. Sudah dibuktikan juga bahwa Al Husam mengundang UAS sejak dua tahun lalu dan baru dapat jadwal yang tepat pada November nanti dan kepastian jadwal di Payakumbuh ini sangat terkait dengan penyusunan jadwal yang sudah diatur Tim Dakwah UAS setiap satu tahun penuh. Namun, MUI Payakumbuh terus bersikeras bahwa kegiatan UAS di acara Al Husam punya unsur politik praktis. Sudah dua kali Padang TV mengadakan dialog dan tidak sedikit pun MUI Payakumbuh membuktikan bahwa kegiatan UAS di Al Husam benar-benar mengandung agenda politik.</p><p>MUI Payakumbuh terus bersikeras bahwa mereka punya bukti. Ternyata, setelah sekian kali ditanya apa buktinya, yang mereka maksud bukti adalah sebuah video dukungan UAS terhadap salah satu paslon di Pilkada Payakumbuh. Di sinilah tampak perilaku manipulatif dari MUI Payakumbuh: mereka menghubungkan begitu saja antara dukungan UAS dengan tabligh akbar yang akan diselenggarakan. Padahal dua kejadian itu tidak ada kaitannya. Kalau memang ada indikasi keterhubungan antara dua kejadian itu, MUI Payakumbuh mestinya melakukan konfirmasi. Nyatanya, mereka tidak mengkonfirmasi sedikitpun ke panitia. Padahal, mereka bisa saja mengingatkan panitia sejak awal, kapan perlu membuat surat perjanjian. Yang dilakukan MUI Payakumbuh hanyalangsung menuduh.</p><p>Masih dalam acara dialog Padang TV, Al Husam (dengan tambahan penjelasan dari Tim Dakwah UAS) membuktikan bahwa tidak mungkin ada agenda politik dalam tabligh akbar. Pertama (secara etika), karena tabligh akbar dilakukan di Masjid dan semua pihak tahu serta bisa melaporkan siapapun yang berkampanye di Masjid. Kedua (secara legal-formal), pihak Al Husam mempunyai surat pernyataan bebas kepentingan politik praktis. Ditambah lagi, Al Husam dan Tim Dakwah UAS sudah memiliki kesepakatan bahwa kegiatan Al Husam tidak terkait dengan agenda politik Pilkada sedikit pun. Ketiga (secara sosial-budaya), Al Husam adalah lembaga pendidikan yang ditopang oleh donasi masyarakat berbagai latar belakang sehingga tidak boleh berpolitik praktis, seperti dukungan Pilkada.</p><p>Setelah Al Husam menjelaskan, MUI Payakumbuh sempat sekilas mengucapkan “Alhamdulillah” kalau memang tidak ada unsur kampanye. Tapi, MUI Payakumbuh keras hati dan mendustai pernyataannya sendiri. Alih-alih mengakui kekeliruan, mereka tetap kembali bersikeras bahwa kegiatan tabligh akbar itu mengandung unsur politik praktis. Ucapan “Alhamdulillah” yang sempat dilafalkan sebelumnya beserta pembuktian dari Al Husam dan Tim Dakwah UAS seakan dianggap tidak ada sama sekali. Yang terjadi malah lingkaran setan: Acara yang akan diadakan Al Husam kembali dituduh membawa politik praktis, ketika diminta bukti maka buktinya hanya video UAS mendukung paslon. Ketika dibuktikan lagi bahwa tidak mungkin ada hubungan antara dukungan UAS dan acara tabligh akbar, MUI Payakumbuh kembali ke titik awal: menuduh acara Al Husam nanti pasti akan mengandung politik praktis. Begitu saja terus. Acara belum dilakukan tapi MUI Payakumbuh sudah yakin terlebih dahulu.</p><p><strong>Tujuh Pemelintiran</strong></p><p>Ketua Umum MUI Sumbar pun turut-serta melayangkan tuduhan kepada Al Husam. Tuduhan yang dilakukan GG tak kalah parah dan lebih biadab dari tuduhan MUI Payakumbuh. Dalam ceramahnya beberapa waktu lalu, GG mengucapkan klaim serta tuduhan yang penuh pemelintiran fakta. Berikut pokok pernyataan yang disampaikan GG:</p><p><strong>Pertama,</strong> “MUI Sumbar memandang umat keseluruhan, sedangkan Al Husam (menurut MUI Sumbar) hanya memandang kelompok.” Kok bisa MUI Sumbar mengaku memandang umat keseluruhan, sedangkan pihak yang menciptakan dan menggunakan istilah “Ulama Luar” dan “Ulama Dalam” untuk menyudutkan UAS adalah MUI Sumbar. Secara psikologis, cara berpikir GG yang terobsesi dengan pembatasan wilayah itu menandakan bahwa ia diam-diam menyimpan kehendak berkuasa yang besar. Hanya orang-orang yang punya ambisi kuasa pribadi yang sangat peduli dengan teritorial. (Negara tentu saja sangat peduli pada batas wilayah karena negara adalah institusi kekuasaan).</p><p><strong>Kedua,</strong> “MUI Sumbar mengatakan Al Husam meminta <em>surat persetujuan</em> ke MUI dan MUI berhak menyetujui ataupun tidak menyetujui.” Nyatanya, Al Husam tidak meminta surat persetujuan, melainkan Surat Permohonan Rekomendasi Kegiatan, tapi malah dibalas dengan surat penolakan kegiatan yang berisi tuduhan. Perlu diketahui, awalnya Ketua MUI Payakumbuh mengatakan bahwa untuk tabligh akbar biasanya tidak pernah ada rekomendasi kegiatan dari MUI. Namun karena kebutuhan persyaratan izin dari Polres Payakumbuh, Surat Permohonan Rekomendasi Kegiatan perlu dibuat dan karena itulah Al Husam mengirimkan surat permintaan ke MUI Payakumbuh. Jadi, Al Husam hanya mengikuti persyaratan yang diminta Polres dan bukan memaksa MUI seperti yang dituduhkan GG.</p><p>Sayangnya, MUI Sumbar tidak hanya bertindak arogan, tetapi juga memamerkan kekacauan pikirannya sendiri. Lain yang diminta, lain pula yang direspons. Kalau memang MUI Payakumbuh tidak mau memberikan rekomendasi, tentu cukup dengan surat keterangan tidak dapat memberi rekomendasi dengan alasan yang sahih, bukan malah memberikan surat penolakan kegiatan.<em> </em>Ingat,<em> tidak memberi rekomendasi</em> dan <em>menolak kegiatan</em> adalah dua hal yang sangat jelas berbeda.</p><p>MUI Payakumbuh dalam beberapa kesempatan mengatakan bahwa mereka tidak menolak tabligh akbar, tapi hanya menolak memberi rekomendasi. MUI Sumbar dan MUI Payakumbuh pun berkali-kali meminta publik untuk benar-benar membaca surat mereka secara utuh. Justru itu persoalannya, dibaca utuh pun tetap saja jelas bahwa MUI Payakumbuh “menolak tabligh akbar”. Tidak usah pula menuduh publik tidak bisa memahami isi surat tersebut. Kalau memang MUI Payakumbuh profesional dan PAHAM bahasa Indonesia, mestinya surat itu direvisi dengan surat baru, dan jelaskan dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar apakah MUI Payakumbuh menolak tabligh akbar atau menolak memberi rekomendasi. Ingat, banyak orang yang ahli bahasa Indonesia di Sumatra Barat ini dan MUI Payakumbuh bukan lembaga bahasa Indonesia, sehingga tidak punya otoritas dalam menentukan definisi kata.</p><p><strong>Ketiga, “</strong>MUI Sumbar mengatakan surat penolakan dikirimkan ke Al Husam via WA karena sebelumnya Al Husam meminta surat via WA.” Kenyataannya, Al Husam tidak pernah menerima surat penolakan tersebut. Al Husam justru mengetahui adanya surat tersebut setelah timbul kericuhan di media sosial. Al Husam pun mengirim via WA bukan karena su’ul adab ke Ketua MUI Payakumbuh, melainkan karena salah satu anjuran dari Ketua MUI Payakumbuh itu sendiri. Anehnya, GG mempersoalkan surat yang dikirim via WA dan di ceramah yang sama dia mengatakan saat ini boleh saja rapat via WA atau Zoom. Ada apa dengan GG, mengapa dalam ceramah yang sama, pikirannya terbolak-balik dengan sendirinya?</p><p><strong>Keempat, “</strong>MUI Sumbar mengatakan jika UAS tidak mau ke Sumbar lagi, maka itu adalah hak UAS”. Jelas, ini bukan persoalan apakah itu hak atau kewajiban UAS. Beratnya hati UAS ke Sumbar justru karena kebengisan dan politik praktis yang dijalankan MUI Sumbar dengan cara membagi kategori ulama menjadi “Ulama Luar” dan “Ulama Dalam”. Mengatakan persoalan itu sebagai perkara Hak atau Kewajiban adalah sebentuk sikap lari dari tanggung jawab. Setelah dilemparkannya api “Rakorda”, lalu ia sembunyi di balik benteng “Hak dan Kewajiban”. GG Pengecut.</p><p>Kalau memang MUI Sumbar memikirkan umat keseluruhan atau persaudaraan sesama Muslim, mestinya tidak ada lagi batas-batas wilayah, suku, kelas, dan sebagainya. Satu-satunya ikatan yang layak dipakai adalah ikatan sebagai sesama penganut Islam dan semua ikatan selain itu tidak perlu dijadikan penghalang. Tapi, ironisnya, MUI Sumbar berkoar-koar soal persatuan Umat Islam tapi di saat yang sama membagi-bagi Ulama Luar dan Ulama Dalam dengan alasan Ulama Dalam lebih paham situasi Sumatra Barat. Sejak kapan domisili menentukan tingkat pemahaman? Kalau domisili menentukan tingkat pemahaman, mestinya tidak ada persoalan yang tidak selesai di Sumatra Barat. Nyatanya, sampai sekarang, banyak persoalan yang tak kunjung selesai dan orang Minangkabau hanya sibuk merasa hebat sendiri, persis seperti GG.</p><p>Atau jangan-jangan MUI Sumbar merasa mereka paling paham situasi Sumbar? Kalau memang MUI Sumbar paham, mengapa harus menghambat ulama lain? Nyatanya, MUI Sumbar pun tidak punya solusi jitu untuk menyelesaikan banyak persoalan di Sumbar. Lebih baik angkat saja bendera putih: kalau memang MUI Sumbar tidak kunjung bisa mencari solusi persoalan di Sumbar, apa salahnya MUI Sumbar bekerja sama dengan ulama luar untuk membangun Sumatra Barat. Bukankah itu keistimewaan persaudaraan sesama Muslim ketika kita bisa saling membantu tanpa dihalangi batas-batas suku, wilayah, kelas, dll? Mengapa ketidakmampuan MUI Sumbar memahami Sumbar malah berujung pada potensi permusuhan? MUI Sumbar ini lembaga ilmu atau hanya sejenis ormas yang suka berebut lahan parkir?</p><p><strong>Kelima,</strong> “MUI Sumbar berkomitmen menjaga independensi selama Pilkada dan menghimbau ulama dari luar Sumatra Barat [untuk tidak terlibat dalam Pilkada di Sumatra Barat]”. Kontradiktif. Menjaga independensi sambil melarang orang lain adalah tindakan yang tidak independen. Kalau sekumpulan orang berkomitmen menjaga independensi atas nama MUI Sumbar, maka yang wajib independen adalah pihak yang berada di lembaga itu, sedangkan orang yang tidak menjadi bagian dari lembaga itu tidak bisa sekonyong-konyong harus mengikuti. Pihak yang berkomitmen adalah MUI Sumbar, kok bisa ulama di luar Sumbar yang harus ikut menjalankan?</p><p>MUI Sumbar tidak layak merepresentasikan ulama Sumbar karena MUI Sumbar bukanlah perwakilan resmi suara ulama di Sumbar. Kalau MUI Sumbar ingin membuat komitmen dengan ulama yang tidak ada kaitan dengan MUI Sumbar, maka selenggarakan kegiatan yang membuktikan adanya komitmen tersebut dan bukan dengan cara komitmen sepihak atau himbauan satu arah seperti itu saja.</p><p><strong>Keenam,</strong> “MUI Sumbar tidak berhak memberi izin ataupun tidak memberi izin, MUI Sumbar hanya berhak memberi atau menolak memberikan rekomendasi.” Nyatanya, MUI Payakumbuh menolak tabligh akbar sesuai yang tertulis dalam poin 4 surat mereka. Ingat, <em>menolak memberi rekomendasi</em> dan <em>menolak tabligh akbar </em>adalah dua hal yang jelas-jelas berbeda. Apalagi jika penolakan tabligh akbar itu disertai tuduhan tanpa bukti.</p><p><strong>Ketujuh, </strong>“MUI Sumbar mengatakan, jika sebuah dugaan memiliki alasan, maka itu sudah termasuk dugaan kuat, dalam bahasa Minang disebut <em>maminteh sabalum anyui</em>k.” Nyatanya, dugaan MUI Payakumbuh tidak punya alasan kuat dan setiap ditanya apa bukti bahwa acara yang AKAN diselenggarakan Al Husam mengandung unsur politik praktis, maka tidak pernah ada bukti valid yang diberikan. Alih-alih <em>maminteh sabalum anyuik,</em> MUI Sumbar malah <em>mamangkeh sabalum tumbuah.</em></p><p>Karena tidak ada bukti yang valid sementara banyak pihak terus menuntut bukti atas tuduhan-tuduhan MUI Sumbar dan MUI Payakumbuh, Ketua Umum MUI Sumbar mengatakan bahwa bukti tuduhan mereka adalah UAS mendukung paslon di Pilkada Bukittinggi tahun 2019. Sungguh aneh, bagaimana bisa, bukti tuduhan untuk acara yang akan diselenggarakan di Payakumbuh bulan depan adalah peristiwa di Bukittinggi tahun 2019? Bagaimana AKIBAT lebih dulu terjadi daripada SEBAB?</p><p>GG juga mengatakan bahwa dukungan UAS ke paslon di Bukittinggi ini menyebabkan perpecahan di kalangan masyarakat. Apa buktinya bahwa perpecahan itu terjadi benar-benar disebabkan oleh dukungan UAS? Metode apa yang dapat digunakan untuk memastikan bahwa UAS menjadi penyebab perpecahan? Sayangnya, dalam menuduh seperti itu GG tidak pernah menjelaskan dengan detail dan gamblang. Yang sibuk dilakukannya hanya <em>menghardik menghantam tanah</em> dengan <em>memerahkan muka</em>. Secara psikologis, orang seperti ini sering merasa terganggu dengan orang lain dan karena itu ia berusaha mendelegitimasi orang tersebut. Saya jadi sadar, kalau memang ada buktinya tentu GG akan melaporkan UAS ke Polisi dan tidak perlu repot-repot berkoar-koar di atas mimbar.</p><p>Demikian, beberapa pemelintiran fakta yang dilakukan Ketua Umum MUI Sumbar untuk membenarkan tuduhannya kepada Al Husam. Ada banyak lagi pernyataan GG yang layak diklarifikasi dan diminta buktinya. Namun, dari tujuh contoh di atas sudah cukup untuk memastikan bahwa: (1) tuduhan MUI Sumbar dan MUI Payakumbuh bahwa Al Husam menyelenggarakan tabligh akbar yang mengandung politik praktis tidak pernah ada bukti valid; (2) MUI Payakumbuh dan MUI Sumbar hanya mencari pembenaran dengan cara membuat klaim kontradiktif dan memelintir fakta; (3) MUI Sumbar dan MUI Payakumbuh cenderung memosisikan diri sebagai korban tanpa mengintrospeksi diri mereka sendiri.</p><p>Saya menyarankan GG memiliki juru bicara. Kasihan kita melihat Ketua MUI Sumbar berbicara terbolak-balik seperti itu. Energinya untuk berbicara sangat tinggi, sayang sekali kalau logikanya centang-parenang. Kalau tidak ada manusia yang mau jadi juru bicaranya, sekarang sudah ada Robot AI yang bisa menjadi juru bicara manusia. Tidak ada yang sulit.</p><p>Dalam ceramah beberapa waktu lalu, GG sempat mengeluh. “MUI ini jadi sasaran saja kalau terjadi apa-apa. Kalau bersikap, MUI jadi <em>bully</em>-an,” ujar GG merasa aneh sendiri melihat banyaknya kritik masyarakat kepada lembaga yang setahun lagi ditinggalkannya itu. Sebenarnya GG tidak perlu merasa aneh. Yang ia perlukan adalah sadar diri. MUI Sumbar jadi bahan kritik, bahkan olok-olok oleh masyarakat, bukan karena masyarakat kita tidak beradab, tapi karena provokasi tidak berkeruncingan dari MUI Sumbar itu sendiri. Bahkan, sangat pantas, jika MUI Sumbar disebut <em>pasak nan mambuek lungga.</em></p><p>Mudah-mudahan, setelah GG berkirab dari MUI Sumbar tahun depan, MUI Sumbar dapat kembali menjadi lembaga ilmu-pengetahuan Islam. Sudah sepuluh tahun ini, MUI Sumbar bising seperti pasar ternak.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=13e4b4e9e813" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Mohon Ijin Menyimak Saja]]></title>
            <link>https://medium.com/@hanyajadipenulis/mohon-ijin-menyimak-saja-f7a450ff3281?source=rss-d98d3e787032------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/f7a450ff3281</guid>
            <dc:creator><![CDATA[H J P]]></dc:creator>
            <pubDate>Wed, 22 May 2024 16:05:09 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2024-05-23T08:02:23.344Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>Sobat Gabut yang budiman, soal “Sastra Masuk Kurikulum”, ijinkan saya jadi tukang simak saja.</p><p>Mengapa saya belum berani berkomentar? Berikut alasannya (6 alasan tentang kapasitas dan 2 alasan tentang kondisi personal):</p><p>1. Pengalaman saya dalam membaca karya sastra masih belum lama dan daftar buku yang pernah saya baca sangat pendek. Saya tak punya kapasitas untuk menilai hasil kerja kurator, apalagi harus membandingkan apakah karya A lebih cocok dimasukkan ke kurikulum dibandingkan dari karya B, C, D, dan seterusnya.</p><p>2. Daftar bacaan saya berkisar dalam ruang lingkup kecil sehingga saya tak punya kapasitas untuk memastikan keterwakilan berbagai aspek dalam hasil kerja kurator, apalagi harus membandingkan apakah bentuk dan isi terkait tema X dapat direkomendasikan via buku A sedangkan bentuk dan isi terkait tema Y dapat direkomendasikan melalui buku B, C, D, dan seterusnya.</p><p>3. Cara saya dalam menilai karya sastra masih “gaya lama”, cenderung hanya pada analisa tekstual saja (itupun belum pernah maksimal). Ada resiko bahwa pandangan saya dalam membandingkan satu karya dengan karya lain tidak memadai di banyak aspek, apalagi bila harus diletakkan dalam konteks nilai kebangsaan, misalnya. Ditambah lagi, saya belum punya pengalaman yang lebih mendalam-meluas pada pembacaan ekstrinsik.</p><p>4. Terry Eagleton pernah berkata: “If we are inspired only by literature that reflects our own interests, all reading becomes a form of narcissism.” Nah, saya sebenarnya termasuk “pembaca narsis” seperti itu. Dalam beberapa tahun belakangan saya memang mencoba membaca buku yang tidak sekadar “reflects our own interests”. Hanya saja, daftarnya masih sangat pendek dan tentu saja judul-judulnya dipilih secara acak. Artinya, tidak akan banyak membantu dalam merekomendasikan bacaan untuk siswa.</p><p>5. Yang tak kalah krusial: saya tidak paham sedikit pun tentang ilmu kurikulum, bahkan membaca buku perihal proses perancangan kurikulum pun saya tidak pernah, termasuk kurikulum sastra. Saya punya seorang kawan dari jurusan Teknologi Pendidikan, salah satu keahliannya tentang kurikulum. Kawan ini pernah beberapa kali menceritakan kompleksitas membuat kurikulum dan baru waktu itu saya menyadari tentang proses panjang dalam membuat kurikulum. Saya kira membuat kurikulum hanya semacam “meletakkan kepingan-kepingan <em>puzzle </em>di kotak yang terpisah.” Ternyata tidak sama sekali. Sayangnya, karena tidak terlalu terkait dengan pekerjaan saya, sampai sekarang saya belum juga berupaya memahaminya. Jadi, semakin bingung saya bila harus ikut berkomentar terkait persoalan Sastra Masuk Kurikulum ini.</p><p>6. Saya sudah membaca panduan “Sastra Masuk Kurikulum” dan membaca berbagai kritik terkait program ini. Secara umum, sejauh yang saya tangkap, program ini mendapat banyak dukungan. Apalagi sejak dulu kita sering mendengar keluhan tentang tidak adanya bacaan sastra wajib untuk siswa sekolah. Saya simak di media sosial ada Iyut Fitra, Saut Situmorang, Ibnu Wahyudi, dan Prof. Djoko Saryono ikut mengajukan pendapat. Mungkin ada lagi nama lain dan saya belum menyimak seluruhnya. Menurut saya ada kritik yang bagus dan perlu ditindaklanjuti. Sedikit di antaranya persoalan “teknis”. Karena saya kenal dengan beberapa kurator dan setau saya mereka tidak anti-kritik, saya meyakini bahwa pendapat-pendapat yang bagus itu akan mereka catat dan jadikan bahan pertimbangan. Jadi, sungguh tidak perlu bila saya ikut-ikutan berkomentar.</p><p>7. Alasan yang personal: saat ini saya sedang belajar untuk memeriksa banyak hal dalam diri sendiri, memeriksa obsesi diri sendiri, memeriksa heroisme diri sendiri, memeriksa bias yang sering tidak disadari dari diri sendiri, dst. Oleh karena itu, saya tidak sanggup mengkaji Sastra Masuk Kurikulum dan juga tidak punya kenekatan untuk membuat daftar bacaan alternatif. Jangan-jangan apa yang secara politis penting bagi saya, ternyata bukan itu yang dibutuhkan anak-anak sekolah di Indonesia. Begitu juga, apa yang secara estetika menarik bagi saya, jangan-jangan itu hanya obsesi pribadi saya saja dan bukan sesuatu yang dibutuhkan bagi perbaikan kualitas literasi siswa saat ini.</p><p>8. Terakhir, ada yang bertanya di media sosial mengapa buku saya (dan beberapa penulis lainnya) tidak masuk daftar sedangkan buku penulis X, Y, dan Z masuk. Sungguh saya tidak paham mengapa komentator tersebut membuat perbandingan seperti itu. Saya benar-benar tidak mempersoalkan mengapa buku saya tidak masuk. Dan tentu saja saya tidak akan marah ataupun tersingung kalau ada yang mengatakan buku saya tidak penting dan tidak layak masuk rekomendasi kurikulum. Kalau misalnya dijadikan rekomendasi bacaan resmi dari pemerintah, saya sendiri pun ragu karya saya bisa memenuhi ekspektasi. Tak hanya saya, teman-teman saya juga bilang begitu.</p><p>Sejujurnya, saya lega kalau buku saya tidak masuk rekomendasi. Alasannya juga sangat personal. Bukan bermaksud merendahkan kemampuan anak sekolah, saya cemas saja bila buku saya ditafsirkan terlalu jauh ke arah yang banyak resikonya. Saya berpikiran seperti itu karena buku itu pernah menjadi penyebab saya dituduh mengolok-olok agama, anti suku tertentu, dan liberal tulen. Yang menuduh justru akademisi dan budayawan. Tentu saja dengan mudah saya menyanggah tuduhan konyol itu, tapi kalau terjadi lagi seperti itu rasanya saya akan tidak fokus mengurusnya.</p><p>Memang, selain komentar seperti itu, ada yang mengatakan buku saya “sampah daur ulang”, “tidak layak baca”, “kedaerah-daerahan”, dan “tidak ada kebaruan apa-apa”, dan semacamnya. Tapi komentar seperti ini tidak ada resiko yang besar, palingan tidak ada yang tertarik beli atau baca. Sedangkan jenis komentar yang saya sebutkan sebelumnya mempunyai resiko besar untuk disalahartikan terlalu jauh dari konteksnya. Saya tidak ingin berurusan dengan resiko-resiko konyol seperti itu. Saya dulu sering berurusan dengan hal seperti itu dan butuh energi besar untuk menyelesaikannya.</p><p>Dan misalkan saja para siswa membaca buku saya sebagai <em>rekomendasi resmi</em> dari kurikulum, saya sejujurnya merasa was-was. Sekali lagi, bukan bermaksud merendahkan kemampuan anak sekolah, saya cemas saja bila buku saya ditafsirkan terlalu jauh ke arah yang banyak resikonya, sekalipun sudah ada bimbingan dari guru dan acuan bimbingan untuk guru. Lain halnya bila anak-anak sekolah membaca buku saya di luar kurikulum, itu lebih aman buat saya. Tak ada beban <em>rekomendasi resmi.</em></p><p>Tapi, itu semua kan misalkan saja buku saya masuk daftar. Untung saja pada kenyataannya saya tidak perlu secemas itu.</p><p>Sekian pendapat saya. Saya ingin menyimak saja. Mohon maaf lahir batin.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=f7a450ff3281" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Jeda Sebelum Pulang]]></title>
            <link>https://medium.com/@hanyajadipenulis/jeda-sebelum-pulang-831490a6d899?source=rss-d98d3e787032------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/831490a6d899</guid>
            <category><![CDATA[pameran-seni]]></category>
            <category><![CDATA[seni-rupa]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[H J P]]></dc:creator>
            <pubDate>Mon, 26 Feb 2024 14:06:30 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2024-02-26T14:06:30.789Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>Karya Theresia Agustina dan Iqi Qoror dalam pameran ini menunjukkan perbedaan yang lebih dari sekadar wajar. Bukan hanya soal yang satu memilih melukis dan yang lain mencetak. Perihal pilihan warna, Iqi mendayagunakan aneka warna terang-lembut dan karena itu mengandung semacam biang sukaria. Sementara itu, Theresia bertahan pada satu warna, yakni biru halus, dan karena itu di dalamnya mengandung semacam bawaan biang sendu</p><p>Kedua seniman itu pun memperlakukan biang-biang bawaan dari pilihan warna itu dengan cara yang tak kalah berbeda. Iqi membatalkan potensi sukaria dari permainan warna dalam karyanya, umumnya dengan melukiskan sebuah ruang dalam rumah berisi manusia-manusia dengan raut muka dan gerak-gerik yang dingin sekaligus seperti penuh beban, sehingga nuansa sukaria pun berpilin menjadi keterasingan. Bahkan ketika Iqi melukisan adegan berciuman dengan wajah yang tertutup awan lembut, ia tetap membatalkan potensi romantik-sensual dari adegan itu menjadi keterasingan yang lain, yakni dengan menghadirkan sosok manusia yang seperti diam sekaligus bersitegang dengan dirinya sendiri.</p><p>Sementara itu, gerak-sendu dari warna biru muda, oleh Theresia justru diterapkan untuk menghidupkan potongan benda-benda yang tampak dingin-kaku, yaitu perkakas remeh-temeh sehari-hari yang biasa kita gunakan dan kadang lupakan di dalam rumah. Benda-benda itu merupakan barang jadi yang digunakan sebagai media cetak dalam bentuk terlipat, terpotong, atau terbentang begitu saja. Dengan menjadikan tekstur detail setiap benda sebagai capaian cetaknya, representasi yang dihasilkan atas perkakas keseharian itu mendapatkan sentuhan bayangan, lapisan, juga kerapuhan. Apa yang awalnya tampak dingin-kaku pada benda asli kemudian terasa bergetar pada representasinya. Dan karena itu memunculkan nuansa puitik, yang memantik memori personal kita atas benda-benda serupa yang kita gunakan di kehidupan masing-masing.</p><p>Namun begitu, apa yang tampak jauh berbeda dari karya sepasang seniman ini sebenarnya mempunyai ikatan kuat, bahkan sangat erat, untuk membicarakan timbul-tenggelam dan remuk-redamnya jiwa manusia di dalam rumah. Bila Iqi memampangkan timbul-tenggelam dan remuk-redam itu dengan membentangkan ruang warna-warni yang sepadan dengan tampilan luar dari manusia di dalamnya, maka Theresia memunculkan persebaran perkakas sehari-hari tanpa kehadiran manusia tetapi tetap menyimpan jejak-jejak tindakan manusia di dalamnya.</p><p>Melalui pameran ini, rumah tidak lagi berada di titik awal maupun akhir suatu perjalanan, tapi hanyalah tahap berikutnya untuk awal atau akhir yang lebih jauh. Bila rumah biasanya menjadi semacam tempat rehat dari pertarungan setiap individu di medan masing-masing di luar sana, maka dalam pameran ini rumah masih menjadi bagian dari medan pertarungan itu sendiri, apa pun itu bentuknya.</p><p>“Jeda sebelum pulang adalah suatu proses di mana saya membutuhkan waktu untuk merenung kembali dan menata kembali … sebelum pulang,” ujar Theresia. Sementara itu, Iqi mengatakan bahwa Jeda sebelum Pulang baginya adalah semacam upaya untuk “berhenti berpikir ketika akan beristirahat.”</p><p>Dengan demikian, bicara pulang tak semata pulang ke rumah, ke wilayah fisik, melainkan lebih mendasar, personal, dan transenden, yakni pulang ke dalam batin, nun jauh di pelosok diri. Dan karena batin menjadi titik anjak sekalipun titik tuju, tak heran bila kehadiran sekaligus ketidakhadiran manusia dalam karya-karya kedua seniman ini membawa rasa jeda kepada kita, yaitu semacam ikhtiar untuk berhenti sebentar dan menyigi kembali yang kecil, sepele, dan mengkerut di antara yang lapang, besar, dan membentang.</p><p>Selama menciptakan karya dalam pameran ini, Theresia cenderung mengamati peristiwa yang sedang berjalan di saat yang sama, misal, dirinya sebagai perempuan melihat kembali keperempuannya sendiri dan di saat yang sama ia juga melihat peristiwa yang menimpa perempuan lain. Atau ketika ia melihat dirinya sebagai PNS lalu melihat kembali peristiwa atau sesuatu yang dialami PNS yang lain.</p><p>“Begitu pula saya sebagai seniman, saya melihat peristiwa eksistensi, proses, perenungan yang dilakukan oleh seniman lain,” akunya. “Sesuatu yang sederhana yang mengingatkan untuk kembali pulang,” tambah Theresia.</p><p>Sementara itu, Iqi mengatakan bahwa selama berkarya ia mempunyai ketertarikan pada kontrol. “Kegelisahan terhadap kontrol atas sebuah peristiwa atau kejadian menjadi hal utama dalam berkarya. Keinginan menciptakan kondisi yang ideal membawa alam bawah sadar untuk menciptakan kejadian itu sendiri, yaitu kejadian yang ideal menurutku, dan menjadikan aku sebagai sutradara atas dramaku sendiri,” katanya.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*7q_gNz-nRzKKKud13plIwQ.png" /><figcaption>Ruang Dalam Rindu, Acrylic on canvas, 120 x 200 cm, 2023</figcaption></figure><p>Manusia dalam lukisan Iqi Qoror tampil dengan setelan pakaian yang serupa. Selaras dengan ruang aneka warna di sekitarnya. Sebagian dari mereka menutup kepala dengan buku, atau tertutup benda lain, dan sebagian lain menampakkan wajah tegang. Dibanding nuansa sukaria yang muncul dari warna-warni ruang, raut muka manusia itu cenderung murung.</p><p>Karya ini kembali menginterogasi kita dengan kemegahan yang menyakitkan. Kerlap-kerlip dunia sekitar, seberapapun kita berusaha menyepadankan diri dengannya, ternyata tak sepenuhnya melepaskan umat manusia dari jerat keterasingan, kepedihan, maupun ketersisihan diri.</p><p>Sementara itu, tidak ada satu orang pun manusia dalam karya Theresia Agustina. Yang ada hanya lanskap perkakas sehari-hari. Lebih tepatnya, jejak dari remuk-redamnya jiwa manusia pada perkakas tersebut. Berbagai peristiwa dalam rumah, termasuk yang luka sekalipun, seakan membayang dan mengemuka pada setiap benda kecil, remeh, dan sederhana itu.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/583/1*_PMaj8fpPWhs0A_wjoZ6kA.png" /><figcaption>Jagat Ingatan, Carbon print on old mill paper 190 gsm, 25 x 35 cm (30 pcs), 2023</figcaption></figure><p>Manusia bisa lenyap secara fisik, tapi dunia benda-benda merekam gerak-gerik mereka. Potongan baju yang menyisakan bagian kancing, kaus kaki yang tinggal sebelah, dan pakaian dalam yang terlipat berkali-kali, adalah contoh dari perkakas yang sedang bercerita tanpa manusia. Tidak sekadar cerita tentang yang hilang dan tersisa, tetapi juga tentang benda-benda yang terus memiuhkan bentuk demi memahami perasaan terdalam manusia. Layaknya seperti penutup luka yang membentuk ulang dirinya berkali-kali sebagai upaya memahami luka itu sendiri.</p><p>Theresia menciptakan jeda dengan membiarkan benda-benda yang dipilihnya itu berada di posisi ambang: antara berdiri sendiri dan terikat dengan benda lainnya. Ini tampak seperti sebuah cerita panjang yang terhenti tiba-tiba, menciptakan kehilangan, lalu kemudian lanjut ke cerita selanjutnya tanpa kita tahu apa yang terjadi sebelumnya. Terbangunnya ruang untuk kehilangan adalah tujuan dari cerita itu sendiri, agar kita mau meluangkan waktu sejenak untuk mencari dan menemukan sesuatu di dalamnya. Dan, dalam dunia Theresia, kehilangan telah menampakkan dirinya sebagai jalan terindah untuk kembali.</p><p>Karya kedua perupa ini berbicara tentang “jeda” sebelum “pulang” dengan menempuh jalan jeda yang tidak selalu sama. Iqi membuat jeda sebagai upaya membatalkan kesempurnaan, salah satunya melalui selisih bentuk, yang secara material muncul dari persambungan satu kanvas dengan kanvas lain, atau secara artifisial diciptakannya sebagai garis imajiner yang seakan-akan mempertemukan dua potong kanvas. Persambungan material dan artifisial ini mempertebal nuansa-nuansa ketidaksempurnaan yang lain dari manusia-manusia dalam lukisannya. Di sini, ketidaksempurnaan serupa bisikan lembut untuk memulai perjalanan pulang.</p><p>Menemukan jeda sebelum pulang, entah untuk kembali menata diri, atau menyigi kehendak bawah sadar, bukanlah jalan lempang yang gampang ditempuh. Melainkan, jalan menikung yang mesti ditelusuri dengan berbagai upaya meragukan keyakinan diri sendiri; jalan yang membuat kita pelan-pelan memahami bahwa sebuah jeda adalah ruang hening yang tercipta di antara antara pergi yang bergelora dan kembali yang bergairah.</p><p><em>Tulisan ini merupakan pengantar pameran “Jeda Sebelum Pulang” yang diselenggarakan di Kiniko Gallery, 7–20 Agustus 2023.</em></p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=831490a6d899" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Manusia Digdaya]]></title>
            <link>https://medium.com/@hanyajadipenulis/manusia-digdaya-8af03998b35f?source=rss-d98d3e787032------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/8af03998b35f</guid>
            <category><![CDATA[seni]]></category>
            <category><![CDATA[seni-rupa]]></category>
            <category><![CDATA[yogyakarta]]></category>
            <category><![CDATA[pameran-lukisan]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[H J P]]></dc:creator>
            <pubDate>Mon, 26 Feb 2024 13:42:23 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2024-02-26T13:53:09.705Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>Tak seperti sebagian negara lain yang mengusung nasionalisme sebagai suatu kelanjutan dari ikatan suku, nasionalisme kita sebagai orang Indonesia justru, sebagaimana sering dikatakan, bermula dari rasa senasib-sepenanggungan dan bukan rasa sesuku dan seketurunan. Penderitaanlah yang membuat kita lebih cepat berkait-simpul dan bukan suatu kebanggaan yang menjadi-jadi atas nama etnis. Sejak awal kita sudah belajar bagaimana cara hidup bersama-sama di bawah nama Indonesia, sekalipun di saat yang sama kita tak bisa meluputkan sepenuhnya pengaruh latar suku masing-masing dalam bersikap.</p><p>Melalui frasa “berbangsa dan bernegara”, kita sudah dibawa untuk memahami bahwa orang Indonesia tidak cukup hanya berbangsa atau bernegara saja. Baik berbangsa maupun bernegara harus dijunjung dan dipikul sekaligus dalam satu ikatan. Apa yang dimaksud dengan hidup bernegara cenderung lebih stabil maknanya dibanding hidup berbangsa yang jelas-jelas kita jalani setidaknya dalam dua makna yang beriringan: suku-bangsa dan negara-bangsa. Ini bukan soal ironi yang tak termaafkan, melainkan suatu tegangan mengasyikkan yang kita jalankan sebagai orang Indonesia kebanyakan, yakni tegangan sebagai warga etnis dan warga negara.</p><p>Hidup yang tegangan yang mengasyikkan itu, kebanyakan orang Indonesia lahir-tumbuh sebagai penutur asli dari dua bahasa, bahasa daerah dan bahasa nasional. Tak sedikit pula yang di kemudian hari mempunyai kemampuan baik untuk menggunakan bahasa daerah lain milik saudara satu tanah airnya. Tegangan yang mengasyikkan sebagai warga etnis sekaligus warga negara ini sudah sepatutnya membuat kita lebih fasih untuk saling memasuki dan memahami berbagai suku-bangsa yang ada di Indonesia. Semestinya bukan jadi hal asing lagi bila kita punya kemampuan untuk mengelola dengan baik apa-apa yang dapat menyatukan dan apa-apa yang bisa menjadi jarak di antara kita.</p><p>Tapi sebagaimana kita sadari, di usia yang belum sampai seabad ini, negara kita entah berapa kali goyang oleh pertikaian, baik atas nama bangsa-suku ataupun bangsa-negara. Tegangan mengasyikkan yang kita sebut tadi, nyatanya, pernah berkali-kali meruncing ke arah yang menakutkan dan sedikit pun tak asyik sama sekali. Bagaimana pun, tegangan sebagai warga etnis dan warga negara dalam perilaku sehari-hari sudah menjadi takdir kita, tak bisa dilenyapkan, dan usaha untuk membuatnya tetap asyik adalah tugas bersama.</p><p>Tak terkecuali lima pelukis yang mengadakan pameran bersama di Galeri Kiniko (Yogyakarta), yakni Agus Noor, Bambang Herras, Jumaldi Alfi, Putu Sutawijaya, dan Suwarno Wisetrotomo. Dalam pameran yang berjudul “Wirid Kebangsaan” ini, mereka membawa “amalan visual” masing-masing dan kita tetap bisa memandangnya satu per satu sebagai upaya memberi tanda pada lelaku kebangsaan kita. Namun nyatanya lebih dari sekadar memberi tanda pada lelaku kebangsaan, pameran ini pada gilirannya dapat menjadi semacam “percik permenungan” tentang manusia Indonesia itu sendiri.</p><p>Salah satu yang menarik perhatian dalam pameran ini, adanya pertalian yang mungkin saja tak disadari sepenuhnya oleh masing-masing pelukis, yakni penggambaran sosok <em>manusia digdaya</em>. Dengan suatu dan lain cara, setiap pelukis memberikan suatu proyeksi atas daya hidup, daya tahan, dan daya ilmu dari sosok manusia, baik secara raga ataupun batin. Daya-daya itu dihadirkan sebagai kualitas yang tampaknya tak dapat dimiliki semua orang. Hanya manusia tertentu saja yang diberi kesempatan untuk mendapatkan sekaligus menanggungnya.</p><p>Saya membayangkan kehadiran berbagai proyeksi manusia digdaya dalam pameran ini adalah bagian dari kehendak tak sadar bahwa sebenarnya kita butuh semacam limpahan daya untuk menjaga negeri ini. Jika pun daya itu tak dapat kita miliki, katakanlah begitu, setidaknya para pemimpin kita di negeri majemuk ini memilikinya. Bagaimanapun juga, kita sangat sadar, betapa tidak mudahnya menjaga agar perilaku berkebangsaan ini tetap asyik. Apalagi, di tengah semakin sering munculnya provokasi untuk bertikai, kita tak jarang merasa hilang segala upaya.</p><p>Tujuh dari sembilan lukisan Bambang Herras menunjukkan kepada kita sosok para presiden Indonesia, dari Soekarno hingga Jokowi, yang dengan cara masing-masing telah memikul beban sebagai pemilik kuasa di negeri ragam budaya ini. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, mesti diakui bahwa mereka itulah salah satu tipe manusia digdaya yang sejauh ini telah kita punya, khususnya sebagai presiden. Pada sisi tertentu, mereka telah merasakan sendiri betapa tidak mudah mengelola keberagaman bangsa ini. Dalam menggambarkan sosok-sosok itu, Bambang Herras memberikan judul “Kejayaan” untuk sembilan karyanya.</p><p>Sekilas, kehadiran sosok Syafrudin Prawiranegara (1911–1989) di antara para presiden itu tampak anakronis. Tapi sesungguhnya tidak sama sekali. Sebagai Ketua Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), jasa Syafrudin dianggap tak kalah dengan peran presiden, bahkan banyak yang membuktikan bahwa ia layak diakui sebagai presiden kedua kita. Peran penting yang diambilnya untuk mengambil alih pemerintahan dan menyatakan Indonesia masih ada kepada dunia Indonesia ketika Soekarno-Hatta diasingkan adalah dianggap ahli sejarah sebagai salah satu keputusan besar dalam sejarah Indonesia.</p><p>Itu sebabnya, kemunculan Syafrudin dalam serial ini jadi kunci penting, yaitu membuat kita perlu mengubah sudut pandang dalam melihat deretan tokoh-tokoh ini: kata <em>presiden</em> dalam arti normatif tak memadai untuk mengakomodir semuanya dan kata <em>pemimpin</em> masih berterima untuk menyebut semuanya. Pemimpin, apa pun itu arah kekuasaannya, pasti berjalan dengan kedigdayaan. Seperti presiden formal lainnya, Syafrudin dapat menjaga republik ini dengan kedigdayaan yang dimilikinya.</p><p>Lalu di lukisan terakhirnya, Bambang Herras tidak lagi menampilkan wajah, melainkan dua tangan yang saling menggapai. Setelah potret Syafrudin tadi, karya ini menjadi kunci penting berikutnya. Kedua tangan itu seakan mengatakan kepada kita bahwa siapa pun pemimpin Indonesia ke depan, mesti terhubung dengan pendahulunya. Saya membayangkan keterhubungan itu adalah soal kedigdayaan itu sendiri, sesuatu yang harus dimiliki siapa pun untuk mengelola negara yang besar ini. Pemimpin berikutnya butuh kedigdayaan yang lebih besar dari apa yang pernah ada, karena apa yang sudah ada itu mungkin tak sepenuhnya memuaskan kita dan membuat kita berpikir bahwa negeri ini butuh kedigdayaan yang berlipat-ganda dari sebelumnya.</p><p>Kita dapat memandang karya pelukis lainnya dalam pameran ini sebagai aspirasi kita semua atas kedigdayaan yang berlipat-ganda tersebut. Suatu kedigdayaan terbaik, apa pun itu maknanya, yang tiada henti kita bayangkan sebagai kelebihan yang mesti ada dan terus terjaga dalam diri manusia Indonesia yang masih berupaya keras menjaga negeri ini.</p><p>Karya Putu Sutawijaya dan Agus Noor mengambil makna kedigdayaan manusia melalui penyatuan manusia dengan binatang. Di sini, manusia tidak lagi diposisikan lebih tinggi dari binatang atau sebaliknya, melainkan setara belaka. Keduanya sama-sama sebagai makhluk yang punya kekuataan masing-masing. Dan ketika kedua makhluk itu menyatu, maka penyatuan itu bukanlah untuk melahirkan suatu ketidakjelasan entitas, melainkan suatu pelampauan atas entitas manusia dan entitas binatang itu sendiri. Suatu pelampauan yang melipatgandakan kekuatan dari masing-masing entitas sehingga menjadi kedigdayaan.</p><p>Judul karya Putu Sutawijaya untuk semua lukisannya, “Dancing in the Sky”, menampilkan sosok manusia-kera yang menari di langit dengan pusaran gejolak yang begitu ekspresif. Lewat warna hitam-putih belaka, dengan poles-percikan warna yang apa adanya, gairah hidup manusia-kera dalam lukisan ini begitu mudah ikut merasuk ke dalam diri kita. Menari dengan gairah hidup yang tinggi, sebagaimana dinyatakan Putu bahwa manusia-kera ini membawa perlambang kebahagiaan, maka dari lukisan-lukisannya itu kita mendapatkan jalinan kuat antara kebahagiaan dan kedigdayaan. Kemampuan menjaga kebahagiaan dari bumi sampai ke langit, dengan demikian, adalah makna kedigdayaan yang dihadirkan Putu Sutawijaya di pameran kali ini. Ia seperti ingin mengatakan bahwa kebahagiaan di bumi mesti segendang-sepenarian dengan kebahagiaan di bumi.</p><p>Lalu, lukisan Agus Noor berjudul “Ibu Segala Ibu” dapat dipandang sebagai upaya menggambarkan versi lain perihal puncak kekuatan, suatu kedigdayaan tertinggi, yang didapatkan manusia justru ketika penyatuan kekuatannya dengan kekuatan para binatang membuat wujudnya semakin tidak dominan lagi. Ia manusia sekaligus tidak manusia dan begitulah manusia digdaya: ia manusia yang melampaui manusia. Ibu segala ibu, yang tak hanya menumbuhkan manusia, tetapi juga tumbuhan. Kemampuan merawat kehidupan, dan bukan sebaliknya, adalah titik tertinggi kedigdayaan manusia itu sendiri.</p><p>Suwarno Wisetrotomo juga menghadirkan ibu, yaitu dalam karya berjudul “Cahaya Biru Ibu”. Hanya lukisan ini menampilkan sosok manusia, tapi dari semua lukisan yang ada kita tetap mendapati proyeksi yang lebih kompleks atas kedigdayaan itu sendiri.</p><p>Bagi Suwarno sosok seorang ibu sudah cukup untuk mewakili kedigdayaan manusia, sebagaimana dikatakannya bahwa Ibu adalah “lautan yang menampung apa pun situasi dan kondisi anak-anaknya”. Di karya berikutnya, yaitu serial “Gandring Gandung”, Suwarno menampilkan keris dalam pusaran aneka warna yang melingkupi langit dan bumi. Meski tanpa sosok manusia, serial ini justru dapat dibaca sebagai proyeksi atas kedigdayaan sosok ibu, Sang Lautan itu, yang sudah memenuhi alam raya dengan penuh ketenangan dan kewibawaannya. Ini seperti menegaskan kepada kita bahwa manusia <em>toh </em>hanya bagian — dan bukan penguasa — alam raya. Yang akan menjadi sumber digdaya manusia justru persenyawaan jiwanya dengan alam raya.</p><p>Sementara itu, Jumaldi Alfi memperlihatkan langgam lain dalam menampilkan manusia digdaya. Ia memberikan kepada kita suatu pemandangan perihal interaksi manusia dan batu dalam berbagai variasi. Namun begitu, proyeksi kedigdayaan manusia dalam lukisannya itu bukan datang dari sosok yang mengangkat ataupun memanggul batu-batu besar. Sebatas mengangkat batu besar (kekuatan lahir) bagi Alfi agaknya belum memadai untuk menunjukkan kedigdayaan itu sendiri.</p><p>Itu sebabnya Alfi di sebagian lukisannya memilih bentuk paradoks: kedigdayaan justru bermula ketika manusia sanggup melakukan dua hal berlawanan di saat yang sama, yakni melakukan perenungan dan mengangkat batu besar sekaligus. Kedigdayaan manusia dalam lukisan berjudul “Prophet Series” ini berarti kemampuan melepaskan beban secara batin dan menahan beban secara fisik di saat yang sama. Puncak tertinggi kedigdayaan manusia, dengan begitu, adalah upaya melampaui dikotomi berat-ringan (lahir) dan hening-riuh (batin) agar menuju paradoks-paradoks berikutnya. Menjadi digdaya adalah memasuki paradoks demi paradoks dan kemudian melampaui dan terus berupaya melampauinya.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*oucohvTVMDVv1alGqbI2gQ.jpeg" /><figcaption>Jumaldi Alfi_Beban Estetika #07 (The Prophet Serie) Acrylic, Pemanent Marker on Linen_80 x 60 cm_2023</figcaption></figure><p>Demikianlah, kelima pelukis dalam pameran “Wirid Kebangsaan” ini dengan suatu dan lain cara telah memperkaya sensibilitas kita dalam memahami apa itu manusia digdaya. Mereka tidak sedang merumuskan dan memang tak perlu merumuskan apa itu manusia digdaya. Akan tetapi, kekayaan sensibilitas yang dikandung karya-karya mereka telah menambahkan gairah hidup yang lain dalam diri kita. Dalam merawat bangsa ini, sekali lagi, kita memang membutuhkan manusia digdaya, yang mana daya hidup (vitalitas), daya tahan (imunitas), daya ilmu (intelektualitas), dan daya lainnya telah berjalin-kelindan dalam lelaku hidup bersama hingga lelaku kepemimpinan. Mungkin saja, suatu saat, bangsa kita akan benar-benar menjadi manusia digdaya yang seperti itu.</p><p>Bila kita jenguk dalam sejarah pemikiran dunia, kehendak untuk munculnya kualitas manusia digdaya, atau semacamnya, sudah berlangsung sejak lama. Sekadar menyebut beberapa contoh yang berlain condong, kita bisa melihatkan pada pandangan pemikir Yunani, Platon (427–347 SM), yang mengedepankan sosok filosof-raja sebagai subjek ideal. Atau sosok Ubermensch (biasanya diterjemahkan ke bahasa Inggris menjadi “superman”, “superhuman”, atau “overman”) yang disodorkan<em> </em>pemikir Jerman, Friedrich Nietzsche (1844–1900). Pun begitu, kalau dalam alam pikiran filsuf-penyair Pakistan, Muhammad Iqbal (1877–1938), kita akan menemukan pengusungan sosok “manusia paripurna” yang dalam khazanah Islam disebut Insan Kamil.</p><p>Namun begitu, berbagai manusia digdaya yang membayang dalam pameran “Wirid Kebangsaan” ini tak perlu buru-buru kita pakemkan seperti yang sudah dilakukan para pemikir dunia sebelum ini. Bila kita tetap ingin memposisikan sosok mansia digdaya sebagai sebuah kehendak kolektif, maka sosok itu harus kita imajinasikan secara terus-menerus sebelum pada gilirannya kita ciptakan bersama seiring dengan upaya memajukan kebudayaan, entah kapan pun itu. Dan, yang tak kalah penting, karya lukisan dalam pameran ini telah mendorong cukup jauh agar kita tiada berhenti membangun kesadaran untuk melakukan itu.</p><p><em>Tulisan ini merupakan pengantar pameran “Wirid Kebangsaan” yang diselenggarakan di Kiniko Gallery, Yogyakarta, 27 Mei — 5 Juni 2023.</em></p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=8af03998b35f" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Dunia yang Lapang]]></title>
            <link>https://medium.com/@hanyajadipenulis/dunia-yang-lapang-6e56b4ed676f?source=rss-d98d3e787032------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/6e56b4ed676f</guid>
            <category><![CDATA[seni-rupa]]></category>
            <category><![CDATA[pameran]]></category>
            <category><![CDATA[seni]]></category>
            <category><![CDATA[lukisan]]></category>
            <category><![CDATA[yogyakarta]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[H J P]]></dc:creator>
            <pubDate>Sun, 25 Feb 2024 13:25:37 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2024-02-25T14:15:27.505Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>Kedua pelukis dalam pameran POSE #1, Donny Hadiwidjaja dan Tommy Karmawan, sama-sama menjalankan sepasang praktik seni sekaligus. Selain melukis, Donny tak kalah dikenal sebagai seorang seniman komik, begitu juga Tommy yang dikenal sebagai musisi. Saya menyebut sepasang praktik seni karena kedua cabang seni yang mereka praktikkan itu, dengan suatu dan lain cara, saling mempengaruhi. Kita tak bisa mengabaikan perjalanan panjang Donny sebagai seniman komik dalam lukisannya, begitu juga peran musik dalam proses penciptaan lukisan Tommy.</p><p>Masuk di Jurusan Seni Murni ISI Yogyakarta tahun 1993 lalu, beberapa tahun kemudian Donny memutuskan lebih banyak membuat ilustrasi dan animasi sampai tahun 2002. Ia benar-benar memasuki dunia industri komik ketika menjadi penulis cerita dan pembuat komik di sebuah penerbit di Jakarta dari 2002–2003. Selepas itu, tanpa perlu berlama-lama di Jakarta, karirnya sebagai seniman komik berpindah ke level internasional. Donny mengatakan bahwa itu bisa terjadi berkat perkembangan awal jejaring internet. Dengan adanya berbagai forum daring yang marak di awal 2000-an itu, ia mendapatkan akses langsung ke komunitas komik dunia, khususnya Amerika Serikat, dan mulai menyebarkan karya-karyanya. Semenjak 2003 hingga sekarang, selama 20 tahun ini, Donny menjadi seniman komik untuk berbagai penerbitan komik di negeri Paman Sam tersebut.</p><p>Meskipun lebih banyak membuat komik, Donny tak pernah bisa lepas dari dunia lukisan. Baginya, pengalaman belajar di Seni Murni ISI Yogyakarta justru memberikan fondasi yang besar bagi karirnya sebagai seniman komik. “Bukan hanya soal kemampuan anatomi,” katanya, “kebebasan dan keliaran dalam berekspresi di masa kuliah di ISI menjadi bekal yang berguna di kemudian hari saat membuat komik, bahkan hingga ke taraf keberanian dalam mengeksplorasi garis,” lanjutnya. Tak hanya itu, bagi Donny, ia tak bisa lepas dari lukisan karena tak semua gejolak pikiran dan perasaannya yang bisa diekspresikan melalui komik. Bagaimanapun juga, lukisan tetap menyediakan ruang yang lebih luas dan bebas baginya untuk berekspresi, tentu saja dengan tetap membawa langgam komik yang khas darinya.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*jwyU-0a-UFuWS8ZDx-fswA.jpeg" /><figcaption>Bersama Donny Hadiwidjaja di ruang kerjanya (Foto: Hidayatullah Al-Lintawy)</figcaption></figure><p>Sementara itu, perjalanan karir Tommy Karmawan dimulai dari titik yang berbeda. Ia tidak berangkat dari sekolah seni. Baik melukis ataupun bermusik ia pelajari dengan caranya sendiri, campuran antara belajar secara otodidaktik dan berguru secara personal kepada seniman terdahulu. Guru pertamanya dalam melukis jelas ibunya sendiri, seorang pelukis sekaligus penyanyi keroncong yang tampil secara rutin di TVRI pada tahun 80-an. Di kemudian hari, baik dalam melukis dan bermusik, ia mengikuti les privat dengan seniman-seniman lulusan IKJ di masa itu. Pada dekade berikutnya, era 90-an, Tommy bersama rekan-rekannya membentuk band Garux dan ia mengisi posisi gitaris. Bagi pecinta musik slengean 90-an tentu mengetahui, Garux merupakan band rock and roll yang telah menghasilkan dua album yang hits pada masanya, <a href="https://www.youtube.com/watch?v=0X0av3Zo4jE">Dopping</a> (1994) dan Dengarkan Kata Mereka (1996). Album ketiga direkam tahun 1998 tapi tidak selesai karena krisis moneter dan setelah itu Garux vakum selama lebih-kurang dua dekade. Band ini kembali merilis beberapa single dalam waktu belakangan, misalnya yang berjudul Norjik (2024).</p><p>Meskipun karya musiknya lebih banyak muncul ke publik, Tommy sebenarnya tetap konsisten melukis. Baik pada masa aktif ataupun vakum sebagai gitaris Garux, Tommy tak berhenti mengurus bidang seni visual ini. Ia sejak awal memang tidak terlalu jauh memikirkan tentang pameran lukisan meskipun tetap merencanakan bahwa suatu saat nanti akan melakukan itu. Barulah pada momen pandemi beberapa tahun lalu, seiring meningkatnya jumlah karya yang diciptakan selama lockdown, ia mulai pelan-pelan mendistribusikan karyanya hingga kemudian berpameran sampai saat ini. Jauh sebelum pandemi, ia lebih banyak melukis dengan langgam realis dan setelah pandemi ia lebih puas dengan ekspresi yang lebih surealis. Dan sebagaimana disampaikannya, mendengarkan musik instrumental seperti karya-karya Steve Vai misalnya, menjadi bagian penting dari proses kreatifnya dalam melukis. Lapisan-lapisan dan komposisi nada dalam karya instrumental seperti itu turut memantik imajinasi yang kaya dan hal itu memberikan dorongan visual yang intens baginya saat melukis, sebagaimana salah satu judul karyanya dalam pameran ini: imagine with music.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/538/1*EyRG1gF5tEHl8IXCbZZnmw.jpeg" /><figcaption>Imagine with Music (Tommy Karmawan)</figcaption></figure><p><strong>Semesta Makhluk Bercerita</strong></p><p>Lukisan-lukisan Donny Hadiwidjaja dan Tommy Karmawan seperti sebuah episode dari suatu rentetan episode cerita yang lebih panjang. Ada kalanya sebuah lukisan tampak seperti sebuah cerita yang baru dimulai dan mendorong kita untuk melanjutkan sendiri kelanjutannya; ada pula lukisan lain yang seakan membawa kita ke bagian tengah suatu cerita, yang kemudian membuat kita penasaran apa saja kejadian pada saat sebelum dan sesudahnya; dan tentu saja ada lukisan tertentu yang tampak seperti akhir sebuah cerita, yang katakanlah lebih memantik imajinasi kita tentang apa yang sudah terjadi daripada apa yang akan terjadi.</p><p>Bila dalam kehidupan sehari-hari kita menggunakan kata “manusia”, “binatang”, dan beragam istilah lain untuk menyebut figur gaib, maka saat itu kita sedang memberikan pembeda yang tegas di antara mereka. Kata “manusia” dan “binatang” jelas mengandung perbedaan nilai yang menempatkan yang satu lebih mulia dibanding yang lain. Begitu juga penyebutan “manusia” dan “dedemit” misalnya, yang jelas tak hanya mengandung pembedaan nilai tetapi juga dimensi antara keduanya. Bahkan, umpatan lumrah yang sering kita dengar seperti “lebih buruk dari binatang” atau “lebih keji dari dedemit” merupakan pengejawantahan dari adanya tingkatan nilai di antara mereka. Tak terelakkan, kita sampai sekarang mendefinisikan diri kita sebagai manusia salah satunya dengan memberikan batasan yang tegas antara kita dan makhluk lainnya itu.</p><p>Dalam karya-karya Donny Hadiwidjaja dan Tommy Karmawan kali ini, kita mendapati kecenderungan yang berbeda dari situasi umum di atas. Ditambah lagi, apa yang tadi disebut sebagai cerita itu terjadi di dunia yang berlanggam surealis. Kedua pelukis ini cenderung menggambarkan manusia, binatang, ataupun figur lainnya sebagai sesama makhluk yang saling berbagi sifat, dimensi, dan bentuk. Bahkan tak hanya itu, benda mati pun tampak muncul selayaknya makhluk. Karena itulah, dalam semesta yang mereka ciptakan, ukuran normatif antara binatang dan manusia tidak lagi berlaku, sebab cumi-cumi bisa sangat besar dan manusia bisa sangat kecil. Cumi-cumi pun tak lagi sepenuhnya tampak seperti cumi-cumi dan manusia pun tak sepenuhnya lagi tampak sebagaimana manusia. Begitu juga hubungan antar benda tak lagi dibangun dari keterkaitan fungsi mereka dalam keseharian kita, karena benda-benda itu membangun kaitan-kaitan baru satu sama lain tanpa dibebani oleh selisih bentuk dan sifatnya. Gurita kecil terbang bersama burung kertas sebagaimana kapal kuno dan balon udara yang terbang bersisian selayaknya dalam lalu lintas yang sama. Dengan kata lain, baik dalam semesta ciptaan Donny maupun Tommy, semua subjek itu seperti ingin dipahami sebagai sesama makhluk belaka, yang tidak lagi dikurung dalam karakter, ruang, dan waktu masing-masing.</p><p><strong>Dunia yang Lapang</strong></p><p>Pada gilirannya, ketika memandang lukisan Donny Hadiwidjaja dan Tommy Karmawan kita bakal mendapati dunia yang lapang. Namun, dunia itu jadi lapang tidak disebabkan oleh adanya jarak yang lebar antar satu objek dengan objek lainnya. Melainkan, karena tidak adanya lagi batas antara keseharian dan kegaiban sebagaimana bisa kita pindai dalam beberapa karya Donny, begitu juga tak ada batas antara kenyataan dan mimpi sebagaimana bisa ditemukan dalam karya Tommy.</p><p>Semua yang ada dalam dunia yang mereka ciptakan menyaru sebagai makhluk hidup yang berada di luar pemilahan antara mana yang manusia, binatang, dan figur gaib. Ini menjadi sebab lainnya yang membuat dunia Donny maupun Tommy tersebut terasa semakin lapang. Siapa dan apa saja yang ada dalam dunia-dunia itu bebas bersilangan, membuat kaitan baru, dan mencari wujud lain, justru karena tiada batas eksistensial dan semuanya cukup sama-sama dilihat dalam status sebagai makhluk belaka. Dunia yang penuh fleksibilitas.</p><p>Barangkali, di bumi yang terasa semakin sempit ini, kita perlu terus-menerus menciptakan dunia lapang lainnya. Kita sudah lama tahu, apa-apa akan terasa lapang bila kita tidak terlalu percaya pada panca indera saja. Apa yang tampak sangat besar di mata bisa saja hanya kecil belaka bila dipandang dari luar hukum benda-benda; apa yang terdengar bising mungkin hanya sebatas gema bila didengar tak hanya dengan telinga. Di luar apa-apa yang bisa dijangkau panca indera, dunia masih begitu luas dan tentunya masih terbuka untuk ditelusuri serta dijadikan bagian dari ruang hidup bersama.</p><p><em>Tulisan ini merupakan pengantar pameran POSE #1 di Sarang Art Project, Yogyakarta, yang menampilkan karya Donny Hadiwidjaja dan Tommy Karmawan, 7–21 Februari 2024.</em></p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=6e56b4ed676f" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
    </channel>
</rss>