<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0" xmlns:cc="http://cyber.law.harvard.edu/rss/creativeCommonsRssModule.html">
    <channel>
        <title><![CDATA[Stories by Muhammad Prihatno on Medium]]></title>
        <description><![CDATA[Stories by Muhammad Prihatno on Medium]]></description>
        <link>https://medium.com/@hatnobengkulu?source=rss-3ab460daa14b------2</link>
        <image>
            <url>https://cdn-images-1.medium.com/fit/c/150/150/1*Q5wdMszOUgShKUx6w1i1ZQ.jpeg</url>
            <title>Stories by Muhammad Prihatno on Medium</title>
            <link>https://medium.com/@hatnobengkulu?source=rss-3ab460daa14b------2</link>
        </image>
        <generator>Medium</generator>
        <lastBuildDate>Wed, 18 Nov 2026 22:17:34 GMT</lastBuildDate>
        <atom:link href="https://medium.com/@hatnobengkulu/feed" rel="self" type="application/rss+xml"/>
        <webMaster><![CDATA[yourfriends@medium.com]]></webMaster>
        <atom:link href="http://medium.superfeedr.com/" rel="hub"/>
        <item>
            <title><![CDATA[KOPERASI YANG DIBERI NAMA MERAH-PUTIH]]></title>
            <link>https://medium.com/@hatnobengkulu/koperasi-yang-diberi-nama-merah-putih-8100f17a6355?source=rss-3ab460daa14b------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/8100f17a6355</guid>
            <category><![CDATA[medium]]></category>
            <category><![CDATA[komunitas-blogger-medium]]></category>
            <category><![CDATA[indonesia]]></category>
            <category><![CDATA[society]]></category>
            <category><![CDATA[artikel-bahasa-indonesia]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Muhammad Prihatno]]></dc:creator>
            <pubDate>Tue, 17 Nov 2026 13:24:28 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-11-17T13:24:28.331Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa koperasi dilahirkan dari semangat kebersamaan—dari keinginan orang-orang kecil untuk saling menolong tanpa tunduk pada logika modal besar. Ia seharusnya tumbuh dari bawah: dari kebutuhan nyata suatu komunitas, dari cara mereka memahami tanah, kerja, dan hidup bersama. Namun pengetahuan umum ini seringkali hanya berhenti di permukaan. Kita mengakuinya dengan mulut, lalu dengan tangan yang sama kita membangun sesuatu yang justru menjauh dari semangat itu.</p><p>Apa yang terjadi ketika koperasi tidak lagi lahir dari keragaman cara hidup masyarakat desa, melainkan dari satu cetakan yang sama—dengan nama yang sama, logo yang sama, dan struktur yang ditentukan dari pusat? Ia tetap disebut koperasi. Ia tetap memakai bahasa gotong royong, kemandirian, dan ekonomi kerakyatan. Namun di balik kata-kata indah itu, yang sedang dikerjakan adalah penyeragaman. Dan penyeragaman, seperti yang berulang kali kita saksikan dalam sejarah, adalah salah satu alat kekuasaan yang paling efektif.</p><p>Koperasi Merah Putih hadir dengan angka yang bombastis: puluhan ribu unit, bangunan fisik yang didirikan secara serentak, manajer yang dilatih dan digaji, serta aliran barang bersubsidi yang diatur rapi. Semuanya tampak sebagai bukti kehadiran negara yang berpihak. Namun semakin seragam bentuknya, semakin mudah ia dikendalikan. Semakin seragam namanya, semakin mudah narasi tunggal dipaksakan. Semakin seragam strukturnya, semakin sedikit ruang bagi desa untuk menjadi dirinya sendiri.</p><p>Ketahuilah bahwa transformasi ekonomi yang sejati tidak pernah lahir dari keseragaman. Ia lahir dari gesekan, dari percobaan yang berbeda-beda, dari kegagalan lokal yang kemudian menjadi pelajaran, dan dari cara setiap komunitas menafsirkan kebutuhan serta potensinya sendiri. Ketika semua desa didorong masuk ke dalam satu model yang sama, yang terjadi bukanlah pemberdayaan, melainkan mobilisasi. Partisipasi berubah menjadi mobilisasi. Inisiatif lokal digantikan oleh petunjuk teknis yang rigid. Keragaman cara berorganisasi dilumat demi kenyamanan administrasi dan kelancaran kontrol.</p><p>Mengapa kekuasaan begitu menyukai keseragaman? Karena permukaan yang rata jauh lebih mudah dikuasai. Masyarakat yang berpikir dalam kerangka yang sama, menginginkan hal yang sama, dan takut pada label yang sama, akan lebih patuh. Sehingga, bahasa “persatuan”, “stabilitas”, dan “kemajuan bersama” menjadi perisai yang sulit ditembus. Siapa yang berani mempertanyakan model yang sudah diberi nama Merah Putih? Semua tahu risikonya: mereka akan dianggap tidak nasionalis atau tidak mendukung program strategis.</p><p>Padahal dunia yang diciptakan tidak pernah berbentuk satu cetakan. Desa-desa di nusantara ini memiliki sejarah, struktur sosial, dan cara mengelola sumber daya yang berbeda-beda. Memaksa semuanya masuk ke dalam satu baju yang sama adalah bentuk KESOMBONGAN YANG TERSELUBUNG: seolah-olah pusat berhak menentukan mana yang boleh tumbuh dan mana yang harus diseragamkan. Menerima keragaman berarti bersedia hidup dalam ketegangan dan ketidakpastian. Menolaknya berarti memilih kenyamanan kontrol di atas kemungkinan transformasi yang lahir dari bawah.</p><p>Lalu bagaimana kita hadir di hadapan program sebesar ini? Hadir bukan berarti menolak setiap bentuk bantuan negara, apalagi menolak semangat kebersamaan. Hadir berarti berani mempertanyakan: apakah koperasi ini masih memberi ruang bagi desa untuk berbeda? Apakah ia memperkuat kedaulatan warga atau justru membuat mereka semakin tergantung pada arus dari atas? Apakah ia menjaga imajinasi lokal atau justru mematikannya perlahan?</p><p>Keragaman bukanlah ancaman yang harus dibunuh perlahan-lahan. Justru sebaliknya: ia adalah syarat agar manusia tidak membeku di dalam satu versi dirinya sendiri. Ia adalah ruang di mana kritik masih mungkin, di mana harapan masih bisa tumbuh dari bawah, dan di mana masa depan tidak ditentukan hanya oleh mereka yang paling kuat di pusat. Sejarah telah memberikan banyak contoh kegagalan ketika pusat memaksakan kehendaknya terhadap daerah tanpa ruang bagi perbedaan.</p><p>Dan selama masih ada upaya sistematis untuk menyeragamkan cara desa berorganisasi—baik melalui nama, struktur, maupun wacana yang mematikan perbedaan—selama itu pula pertanyaan yang sama akan terus mengemuka: apakah yang sedang kita bangun adalah koperasi yang membebaskan, atau sekadar alat yang lebih rapi untuk mengelola kepatuhan?</p><p>Sebab dunia yang benar-benar hidup tidak pernah seragam. Dan manusia yang masih ingin tetap menjadi manusia sejati tidak boleh membiarkan keragaman dilumat atas nama apa pun—termasuk atas nama koperasi.</p><p><strong>Catatan</strong>: <br>Tulisan ini merupakan kelanjutan dari tulisan sebelumnya yang berjudul <strong>Keseragaman Adalah Alat Kekuasaan.</strong></p><p>(https://medium.com/@hatnobengkulu/keseragaman-adalah-alat-kekuasaan-625ca00dcea9)</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=8100f17a6355" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[SUMUR TANPA DASAR]]></title>
            <link>https://medium.com/@hatnobengkulu/sumur-tanpa-dasar-b1b0fb1422a2?source=rss-3ab460daa14b------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/b1b0fb1422a2</guid>
            <category><![CDATA[medium]]></category>
            <category><![CDATA[indonesia]]></category>
            <category><![CDATA[filsafat]]></category>
            <category><![CDATA[ruang-kontemplasi]]></category>
            <category><![CDATA[komunitas-blogger-medium]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Muhammad Prihatno]]></dc:creator>
            <pubDate>Sat, 14 Nov 2026 13:46:54 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-11-14T13:46:54.522Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>Di lereng gunung yang tak bernama, ada sebuah sumur tua yang tak pernah kering, meski tak seorang pun tahu dari mana airnya berasal. Sumur itu bukanlah sumur biasa; airnya hitam pekat, tak memantulkan cahaya, seolah menyerap segala yang jatuh ke dalamnya—batu, daun, bahkan pandangan manusia.</p><p>Setiap senja, seorang lelaki tua bernama Azam datang ke sana. Ia tak pernah membawa ember atau tali. Ia hanya duduk di bibir sumur, menatap kegelapan di dalamnya, seolah mencari jawaban atas pertanyaan yang tak pernah ia ucapkan.</p><p>Azam tahu, manusia adalah makhluk multi-dimensi, terlalu luas untuk dipahami oleh definisi apa pun. Ia pernah muda, pernah berlari melawan angin, pernah menari di bawah hujan, pernah berpikir hingga kepalanya nyaris pecah. Tubuh, akal, dan jiwa—tiga piranti itu pernah selaras baginya, seperti tiga sungai yang mengalir ke muara yang sama. Saat itu, ia merasa abadi.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/682/1*LNnoCWcEsIh_MegEkZw-Vg.jpeg" /></figure><p>Kini, di usia senja, ia merasakan piranti-piranti itu mulai saling menarik ke arah berlawanan. Tubuhnya memberontak dengan nyeri yang tak terlokalisasi. Pikirannya berputar dalam lingkaran pertanyaan yang tak berujung. Jiwanya—yang dulu terasa seperti api—kini hanya bara yang sesekali menyala, lalu padam lagi.</p><p>Ia tahu, selama keseimbangan itu masih ada, eksistensinya masih utuh. Manusia bukanlah sekadar ada; manusia adalah usaha terus-menerus untuk tetap ada di tengah tarik-menarik yang tak pernah berhenti.</p><p>Malam itu, angin lebih dingin dari biasanya. Azam duduk lebih dekat ke bibir sumur. Ia melempar sebuah kerikil kecil ke dalamnya. Tak ada suara benturan. Tak ada riak. Hanya keheningan yang semakin dalam.</p><p>“Apakah ini akhirnya?” bisiknya pada kegelapan.</p><p>Tak ada jawaban.</p><p>Ia lalu berpikir tentang dua kekuatan besar yang selalu mengancam keseimbangannya. Yang pertama adalah mikrokosmos—dirinya sendiri. Di dalam dada ini, ada medan perang abadi: nafsu yang ingin merenggut segalanya, akal yang ingin menguasai segalanya, dan rasa yang ingin menyerahkan segalanya. Ketiganya harus dijaga agar tak satu pun mendominasi.</p><p>Yang kedua adalah makrokosmos—dunia di luar sana. Desa yang kini ramai dengan suara mesin. Sungai yang keruh. Kebijakan-kebijakan yang datang dari kota besar, yang tak pernah bertanya apa yang dirasakan manusia kecil seperti dirinya. Kultur baru yang menyusup seperti asap, mengaburkan apa yang dulu ia anggap suci.</p><p>Kedua kekuatan itu saling berkolusi, kadang saling bertentangan, tapi selalu—dan selalu—mengintervensi wilayah paling dalam dari kemanusiaannya.</p><p>Azam menunduk lebih dalam. Ia melihat bayangannya di permukaan air hitam itu—samar, hampir tak terlihat. Bayangan itu seolah berkata: “Kau bukan lagi yang dulu. Tapi kau masih di sini. Itu sudah cukup.”</p><p>Ia tersenyum tipis. Bukan karena damai, tapi karena menyadari sesuatu yang pahit sekaligus menyegarkan: eksistensi manusia bukanlah tentang mencapai keseimbangan sempurna. Itu mustahil. Eksistensi manusia adalah tentang kesadaran akan ketidakseimbangan itu—dan tetap memilih untuk duduk di bibir sumur, malam demi malam, menatap kegelapan tanpa lari.</p><p>Sebab pada akhirnya, manusia bukanlah makhluk yang harus “menang” melawan kegelapan. Manusia adalah makhluk yang belajar hidup bersama kegelapan itu, tanpa membiarkan dirinya jatuh sepenuhnya ke dalamnya.</p><p>Azam bangkit perlahan. Langkahnya goyah, tapi teguh. Ia meninggalkan sumur tanpa dasar itu, kembali ke gubuk kecilnya di lereng gunung.</p><p>Di belakangnya, sumur tetap diam, menelan segala yang dilemparkan kepadanya—termasuk, suatu hari nanti, mungkin Azam sendiri.</p><p>Tapi malam ini, ia masih berjalan.</p><p>DAN ITU SUDAH CUKUP UNTUK TETAP DISEBUT MANUSIA.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=b1b0fb1422a2" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[BERAGAMA YANG MEMBEBASKAN VERSI AZAM]]></title>
            <link>https://medium.com/@hatnobengkulu/beragama-yang-membebaskan-versi-azam-4b2bdb282233?source=rss-3ab460daa14b------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/4b2bdb282233</guid>
            <category><![CDATA[bahasa-indonesia]]></category>
            <category><![CDATA[filsafat]]></category>
            <category><![CDATA[indonesia]]></category>
            <category><![CDATA[medium]]></category>
            <category><![CDATA[ruang-kontemplasi]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Muhammad Prihatno]]></dc:creator>
            <pubDate>Wed, 11 Nov 2026 03:15:25 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-11-11T03:15:25.139Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>Untuk memulai merangkai untaian kata-kata dalam karya kali ini, Azam memulai dengan sebuah pertanyaan pembuka sebagai pemantik &quot;olah pikir&quot;, sebagai berikut:</p><p><strong>Sebenarnya, agama itu fungsional bagi siapa—bagi manusiakah, atau bagi Tuhan?</strong></p><p>Memang disadari bahwa pertanyaan ini terkesan tidak sopan, bahkan cenderung berbahaya. Mengapa..?<br>Begini...<br>Selama ini kita kerap kali diajari bahwa agama adalah milik Tuhan, diturunkan semata-mata untuk kepentingan-Nya, sementara manusia hanya bertugas tunduk, menjalankan, dan menjaganya agar tetap murni. Namun jika ditelisik lebih dalam, banyak diketemukan praktik keagamaan yang kita saksikan sehari-hari justru lebih banyak berbicara tentang kebutuhan manusia: kebutuhan akan kepastian, identitas, rasa aman, kekuasaan, pengakuan, dan kadang-kadang pembenaran atas kekerasan.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/784/1*jc2xjxPM48KAFhN-u_2uDQ.jpeg" /><figcaption>Ilustrasi</figcaption></figure><p>Tuhan disebut di mana-mana. Nama-Nya menjadi bagian penting dari retorika pidato, terucap dalam untaian doa resmi, terpampang megah di spanduk, terselip dalam sumpah jabatan, bahkan dipakai untuk membenarkan kebijakan. Namun, acap kali , semakin sering nama itu disebut, semakin samar pula jejak-Nya yang membebaskan. Yang tersisa justru manusia dengan segala kepentingannya—manusia yang takut kehilangan pengaruh, manusia yang ingin menang, manusia yang ingin menguasai tafsir, dan manusia yang menjadikan agama sebagai perisai agar tidak bisa dikritik.</p><p>Perhatikan, misalnya, bagaimana di ruang publik nama Tuhan dengan mudah disandingkan dengan kepentingan politik praktis. Atau bagaimana kritik terhadap ketidakadilan sosial sering dibungkam dengan tuduhan “menyerang agama”, padahal yang sedang dibela bukanlah ajaran suci, melainkan posisi dan kewenangan sekelompok orang. Di sinilah letak perbedaannya: agama yang menyentuh kebutuhan manusia adalah sesuatu yang wajar dan bahkan perlu—karena manusia memang makhluk yang terbatas dan membutuhkan orientasi. Namun agama yang dikuasai manusia, yang dijadikan alat untuk menutup ruang kritik dan mengukuhkan kekuasaan, adalah sesuatu yang berbahaya.</p><p>Secara formal, tentu saja Tuhan harus hadir dalam setiap wacana keagamaan. Tanpa Yang Transenden, agama kehilangan napasnya. Namun pertanyaan yang lebih penting adalah: apakah Tuhan masih sungguh-sungguh hadir, atau hanya namanya yang dipinjam? Banyak wacana keagamaan yang secara lahiriah penuh ayat, hadis, dan istilah sakral, tetapi secara substansi sudah dikosongkan dari sifat-sifat Tuhan yang paling mendasar: keadilan, belas kasih, dan keberpihakan kepada yang lemah. Yang tersisa hanyalah struktur manusia yang memakai jubah kesucian.</p><p>Ketika hanya unsur manusia yang dominan—dengan segala nafsu, ketakutan, dan ambisinya—maka yang akan muncul adalah ideologi eksklusif yang sulit disentuh. Kritik terhadapnya dianggap sebagai serangan terhadap Tuhan, padahal yang sedang dilindungi sebenarnya adalah kepentingan dan tafsir manusia tertentu. Dalam kondisi seperti itu, agama tidak lagi menjadi jalan pembebasan, melainkan salah satu penjara paling efektif: penjara yang membuat orang merasa berdosa setiap kali bertanya, dan merasa saleh setiap kali tunduk.</p><p>Agama yang otentik seharusnya membuat manusia lebih manusiawi, &quot;bukan lebih takut&quot;. Ia seharusnya memperbesar ruang keadilan, bukan memperbesar ruang penguasaan. Ia seharusnya mengingatkan manusia akan keterbatasannya di hadapan Yang Tak Terbatas, bukan justru memberi segelintir orang wewenang untuk berbicara seolah-olah mereka sudah memahami seluruh kehendak Tuhan.</p><p>Karena itu, ketika wacana keagamaan hanya menyisakan kepentingan manusia, yang harus dilakukan bukanlah membela agama secara membabi buta, melainkan berani bertanya: di manakah Tuhan yang sejati dalam semua ini? Apakah Ia masih hadir sebagai Yang Membebaskan, atau sudah digantikan oleh manusia yang terlalu sibuk berbicara atas nama-Nya?</p><p><strong>Agama yang kehilangan Tuhan, cepat atau lambat, akan kehilangan pula kemanusiaannya. Begitu pula sebaliknya.</strong></p><p><strong>Catatan</strong>:<br>Pemikiran ini dirangkai oleh Azam dengan mendudukkan asumsi bahwa &quot;panas&quot; agama terletak pada pembebasan dan ia kurang menyukai &quot;baju megah&quot; agama. Ibarat api, harkat dirinya terletak pada panasnya bukan pada merah meronanya yang menyala-nyala.<br>Karena itu adalah perspektif yang Azam bangun, bukan berarti perspektif lain tidak ada. Maka mari berdialektika dengan perspektif yang berbeda bukan dengan gelora sentimental.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=4b2bdb282233" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[MISKIN BUKAN PILIHAN]]></title>
            <link>https://medium.com/@hatnobengkulu/miskin-bukan-pilihan-32d326cd61a2?source=rss-3ab460daa14b------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/32d326cd61a2</guid>
            <category><![CDATA[medium]]></category>
            <category><![CDATA[indonesia]]></category>
            <category><![CDATA[filsafat]]></category>
            <category><![CDATA[education]]></category>
            <category><![CDATA[politics]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Muhammad Prihatno]]></dc:creator>
            <pubDate>Thu, 05 Nov 2026 03:50:48 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-11-05T03:50:48.229Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>Ada fenomena tersembunyi yang jarang sekali terpublikasi, padahal ia menjadi tanda bahwa angka-angka statistik tidak selalu mampu merekam &quot;apa yang dirasa&quot; oleh rakyat.<br>Apa itu..?</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/784/1*DwAXfFyoyVqlpwNQ0ix5tg.jpeg" /><figcaption>Ilustrasi</figcaption></figure><p>Ada pilihan yang sangat berat yaitu: <strong>BAYAR PAJAK</strong> atau <strong>BELI BERAS</strong>. Putusan yang dipilih sama-sama memiliki konsekuensi tidak enak. Ketika pajak dibayar maka perut keluarga akan terkorbankan. Namun ketika beras yang dibeli maka pasal-pasal hukum akan mengincar dan mengganggu usaha yang dimiliki.</p><p>Keduanya sama-sama berat. Perut yang lapar tak boleh ditoleransi. Sementara hukum dinegara ini juga sulit mentoleransi pelanggar pajak.<br>Fenomena seperti itulah yang dialami sebahagian rakyat (Konon ada jutaan rakyat yang mengalaminya). Mirisnya hal itu tak terangkat ke permukaan sehingga respon terhadapnya juga minim.</p><p>Tapi, bukan itu yang menjadi fokus utama dari tulisan ini. Ada yang lebih mendasar dan konseptual yang diangkat sebagaimana akan dijabarkan di alinea selanjutnya. Dan uraian awal di atas menjadi pembuka perspektif terhadap tulisan ini.</p><p>Apa bedanya seseorang disebut miskin, dimiskinkan, termiskinkan, atau menjadi korban pemiskinan?</p><p>Pada tataran akibat, semuanya tampak sama. Perut yang sama-sama lapar, rumah yang sama-sama reyot, tanah yang sama-sama hilang. Namun di balik kata-kata itu tersembunyi perbedaan yang sangat menentukan. Kemiskinan bisa dibaca sebagai kondisi, sebuah keadaan yang seolah datang dengan sendirinya. Sementara pemiskinan menunjuk pada proses. Ada yang bekerja, ada yang merancang, ada yang mengambil, dan ada yang kehilangan. Termiskinkan dan dimiskinkan bahkan lebih ngenas lagi: menekankan bahwa kemiskinan itu bukan sekadar menimpa, melainkan dibuat.</p><p>Selama kita hanya berbicara tentang “kemiskinan”, yang muncul biasanya jawaban moral atau teknis: kerja lebih keras, tingkatkan keterampilan, berikan bantuan sosial, atau perbaiki mental. Namun ketika kita berani berkata “pemiskinan”, maka arah pertanyaan akan lebih progresif. Siapa yang memiskinkan? Melalui mekanisme apa? Dengan legitimasi apa? Dan mengapa proses itu terus berlangsung seolah alami?</p><p>Di banyak tempat, terutama di wilayah yang kaya sumber daya alam, orang tidak menjadi miskin karena mereka tidak bekerja. Mereka menjadi miskin justru karena tanah yang selama ini memberi mereka hidup diambil, hutan yang menopang kehidupan diganti konsesi, dan sungai yang menjadi sumber air diubah menjadi limbah. Maka kemiskinan mereka adalah miskin yang dimiskinkan.</p><p>Lalu muncul pertanyaan yang lebih dalam dan sedikit nakal: apakah ada gunanya kemiskinan hingga Tuhan mesti mengabadikannya dalam ayat-ayat-Nya?</p><p>Dalam banyak tradisi keagamaan, kemiskinan selalu disebut, diingat, bahkan dijadikan ukuran. Orang miskin tidak dihapus dari halaman wahyu. Mereka hadir, disebut, dan sering kali ditempatkan di sisi yang harus dilindungi. Namun kehadiran mereka dalam teks suci bukan untuk membenarkan struktur yang memiskinkan. Bukan pula untuk meromantisasi penderitaan sebagai jalan pintas menuju kesucian. Jika kemiskinan diabadikan dalam wahyu, itu lebih sebagai peringatan: bahwa martabat manusia tidak boleh diukur dari harta, bahwa perlakuan terhadap mereka yang paling lemah menjadi salah satu tolok ukur keberadaban, dan bahwa masyarakat yang membiarkan pemiskinan berlangsung sesungguhnya sedang gagal menjalankan amanah kemanusiaan.</p><p>Bahaya terbesar justru muncul ketika kemiskinan dirayakan secara spiritual. Ketika penderitaan material dianggap otomatis membuat seseorang lebih dekat dengan Tuhan, sementara mereka yang memiskinkan bisa bersembunyi di balik bahasa agama dan sedekah. Romantisasi semacam itu mengubah kritik menjadi penerimaan, dan mengubah ketidakadilan menjadi “ujian” yang harus diterima dengan tabah.</p><p>Kemiskinan yang sejati bukanlah takdir yang harus dirayakan. Ia adalah &quot;pedih&quot; yang harus dibaca dengan jernih: mana yang merupakan kondisi, dan mana yang merupakan hasil dari proses pemiskinan yang disengaja maupun yang dibiarkan. Dan selama kita masih mencampuradukkan keduanya, selama itu pula kita akan terus mengobati gejala sambil membiarkan penyebabnya tetap bekerja.</p><p>Karena yang paling menyakitkan bukan hanya menjadi miskin. <br>Yang lebih menyakitkan adalah dimiskinkan, lalu diajari untuk menyebutnya sebagai nasib.</p><p><strong>Catatan</strong>:<br>Mengapa tidak mengangkat thema yang sedang hangat saat ini: perang para jendral..?<br>Karena itu merupakan issue elit yang berdampak pada luas pada publik. Lagian sudah ribuan bahkan jutaan yang menyentilnya.<br>Sementara issue yang diangkat pada kali ini merupakan issue publik yang seringkali tidak direspon secara serius oleh elit.</p><p>Nah, jelaskan perbedaannya 😄😄</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=32d326cd61a2" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[KEPEMIMPINAN DI TENGAH KRISIS: KETIKA “BENCANA ALAM” MENGUNGKAP KEGAGALAN KEBIJAKAN STRUKTURAL]]></title>
            <link>https://medium.com/@hatnobengkulu/kepemimpinan-di-tengah-krisis-ketika-bencana-alam-mengungkap-kegagalan-kebijakan-struktural-d797b6386518?source=rss-3ab460daa14b------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/d797b6386518</guid>
            <category><![CDATA[indonesia]]></category>
            <category><![CDATA[medium]]></category>
            <category><![CDATA[politics]]></category>
            <category><![CDATA[society]]></category>
            <category><![CDATA[artikel-bahasa-indonesia]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Muhammad Prihatno]]></dc:creator>
            <pubDate>Tue, 03 Nov 2026 03:41:51 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-11-03T03:41:51.473Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>Salah satu fungsi teknis di kepemimpinan adalah manajerial. Sebagai fungsi maka ia dapat menjadi indikasi keberhasilan dalam operasionalnya. Di kondisi normal, hampir semua pemimpin bisa “berhasil” karena sistem dan rutinitas masih berjalan. Namun ujian sesungguhnya justru datang saat menghadapi kondisi &quot;pasca-peristiwa besar&quot;—bencana, krisis, atau tekanan ekstrem. Di situ karakter, kecepatan pengambilan keputusan, empati, dan—yang paling penting—kemampuan memperbaiki akar masalah benar-benar teruji.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*ssBDcp-zNRpIc-VgY97aLA.jpeg" /></figure><p>Indonesia sepanjang 2025–2026 menjadi laboratorium nyata bagi ujian tersebut. Rentetan bencana—banjir bandang dan longsor di Sumatera akhir 2025 yang menelan lebih dari seribu korban jiwa, gempa Magnitudo 7,7 di Flores/NTT Agustus 2026, kebakaran hutan dan lahan yang meluas, serta erupsi Gunung Anak Krakatau—terjadi beruntun di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Banyak pihak menilai respons dan mitigasi yang dilakukan belum memadai. Lebih dari itu, perbaikan struktural yang seharusnya menjadi prioritas justru belum terlihat secara meyakinkan.</p><p>Banjir Sumatera menjadi contoh paling jelas. Meskipun dipicu cuaca ekstrem (siklon tropis langka), skala kerusakan diperparah oleh kerusakan hutan di hulu sungai akibat deforestasi, pembalakan, dan alih fungsi lahan yang berlangsung lama. Investigasi dari pihak pemerintah juga mengakui faktor manusia ini. Apa yang tampak sebagai “bencana alam” sesungguhnya adalah manifestasi kegagalan kebijakan struktural: lemahnya penegakan tata ruang, pengawasan lingkungan, dan prioritas pembangunan yang mengabaikan risiko. Mitigasi yang sejati seharusnya mencegah atau mengurangi dampak sebelum bencana datang, bukan hanya bereaksi setelah korban jatuh.</p><p>Benar bahwa akar masalah deforestasi dan tata kelola lahan bersifat kumulatif serta lintas pemerintahan. Namun justru di sinilah ujian kepemimpinan terletak. Rezim yang sedang berkuasa tidak diukur dari seberapa banyak ia mewarisi masalah, melainkan dari seberapa cepat dan tegas ia memperbaiki sistem yang rusak. Setelah sekitar dua tahun berkuasa, langkah-langkah seperti pembentukan Satgas Penertiban Kawasan Hutan, pencabutan izin sejumlah perusahaan, dan instruksi penindakan karhutla memang ada. Namun hasilnya di lapangan masih jauh dari memadai: deforestasi antropogenik tercatat meningkat pada 2025, dan risiko bencana hidrometeorologi belum berkurang secara signifikan. Perbaikan yang “kurang terlihat” inilah yang menjadi persoalan utama.</p><p>Pola serupa terlihat pada program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG). Sejak diluncurkan Januari 2025, program ini berulang kali diwarnai kasus keracunan massal. Data Kementerian Kesehatan per awal September 2026 mencatat lebih dari 50.000 orang terdampak di ratusan kejadian di hampir seluruh provinsi. Hanya dalam tiga hari awal September saja, hampir 2.000 orang—sebagian besar anak-anak—mengalami gejala keracunan di berbagai daerah. Penyebabnya seringkali kontaminasi bakteri, pelanggaran SOP dapur, dan masalah distribusi adalah penyebab yang terlihat di permukaan. Pemerintah telah beberapa kali mengumumkan pembenahan, seperti: pergantian pimpinan, moratorium dapur baru, penguatan SOP, hingga pemasangan CCTV. Namun kenyataan di lapangan membuktikan bahwa perbaikan tersebut belum cukup efektif. Program yang dimaksudkan untuk memperbaiki gizi justru terus menimbulkan risiko kesehatan berulang. Ini kembali menunjukkan persoalan tata kelola, pengawasan, dan skalabilitas kebijakan publik yang belum matang—dan tanggung jawab utamanya berada di tangan pemerintahan yang sedang menjalankan program tersebut.</p><p>Dimensi finansial memperjelas pilihan prioritas. Anggaran MBG pada 2026 sempat direncanakan ratusan triliun rupiah (meski kemudian diefisienkan dari Rp335 triliun menjadi sekitar Rp268 triliun dan terus ditekan lebih rendah). Sementara itu, anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) anjlok drastis: dari Rp4,92 triliun (2024) menjadi Rp2,01 triliun (2025), lalu hanya Rp491 miliar pada 2026—angka terendah dalam bertahun-tahun. Padahal Indonesia adalah negara rawan bencana. Baru belakangan Presiden memerintahkan penambahan signifikan anggaran mitigasi. Dengan demikian sebuah pertanyaan layak diajukan: apakah program prioritas politik mengorbankan kapasitas negara untuk melindungi rakyat dari ancaman yang lebih mendesak? Dan mengapa kapasitas mitigasi dibiarkan menurun tajam terlebih dahulu sebelum akhirnya diperbaiki?</p><p>Pemimpin yang sedang berkuasa tetap dinilai dari seberapa cepat ia mengakui akar masalah, seberapa tegas memperbaiki sistem, dan seberapa seimbang ia menempatkan prioritas anggaran. Respons yang cenderung reaktif, keengganan menetapkan status bencana nasional di beberapa kasus, penolakan bantuan internasional, serta berulangnya masalah keamanan pangan MBG menunjukkan celah dalam manajemen krisis dan mitigasi. Langkah-langkah parsial memang sudah diambil, tetapi dampaknya terhadap pencegahan korban dan ketahanan sistem masih belum meyakinkan.</p><p>Pada akhirnya, niat baik atau janji kampanye sama sekali bukan menjadi alat ukur. Ia diukur dari hasil nyata di lapangan: apakah korban bisa dicegah, apakah sistem menjadi lebih tangguh, dan apakah anggaran negara benar-benar melindungi yang paling rentan. Ketika “bencana alam” berulang kali terungkap sebagai bencana kebijakan struktural—baik dalam pengelolaan lingkungan maupun tata kelola program sosial—dan perbaikan yang dijanjikan belum cukup terlihat, maka EVALUASI TERHADAP KUALITAS KEPEMIMPINAN menjadi semakin mendesak. Indonesia membutuhkan pemimpin yang tidak hanya mampu mengelola krisis setelah terjadi, tetapi mampu mencegahnya melalui kebijakan yang bijak, konsisten, dan berorientasi jangka panjang—serta berani menunjukkan hasil yang terukur dalam waktu yang masuk akal.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=d797b6386518" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[TRANSFORMASI TANPA KEKUASAAN, MUNGKINKAH..?]]></title>
            <link>https://medium.com/@hatnobengkulu/transformasi-tanpa-kekuasaan-mungkinkah-0c3a5ab59bc4?source=rss-3ab460daa14b------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/0c3a5ab59bc4</guid>
            <category><![CDATA[artikel-bahasa-indonesia]]></category>
            <category><![CDATA[bahasa-indonesia]]></category>
            <category><![CDATA[society]]></category>
            <category><![CDATA[culture]]></category>
            <category><![CDATA[indonesia]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Muhammad Prihatno]]></dc:creator>
            <pubDate>Sun, 01 Nov 2026 03:48:59 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-11-01T03:48:59.037Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>Banyak orang mendambakan transformasi sosial yang bersih—sebuah perubahan yang lahir murni dari kesadaran, ketulusan, dan gerakan moral atau spiritual, tanpa harus bersentuhan dengan narasi kekuasaan dan penguasa. Seolah-olah tersedia jalan yang bisa memintas politik sepenuhnya: jalan yang lebih suci, tidak ternoda ambisi, kompromi, maupun perebutan pengaruh.</p><p>Harapan utopis semacam itu perlu digali lebih dalam. Bisakah transformasi sosial benar-benar terjadi tanpa sama sekali memakai narasi-narasi kekuasaan?</p><p>Pertanyaan itu langsung bisa dijawab: <strong>mustahil.</strong><br>Setiap perubahan sosial yang sungguh-sungguh mengubah cara manusia hidup bersama pada akhirnya akan menyentuh pertanyaan-pertanyaan mendasar: <strong>siapa yang berhak memutuskan, siapa yang menguasai sumber daya, siapa yang menentukan aturan, dan siapa yang harus tunduk</strong>. Bahkan gerakan yang paling anti-otoritas sekalipun, pada titik tertentu, terpaksa menciptakan narasi tentang legitimasi—siapa yang boleh berbicara atas nama “rakyat”, “keadilan”, atau “kebenaran”. Narasi itu, suka atau tidak, adalah bentuk narasi kekuasaan. Sebagaimana pernah diingatkan Michel Foucault, kekuasaan tidak hanya berada di tangan negara atau penguasa formal; ia menyebar dalam relasi-relasi sosial dan menghasilkan “kebenaran” yang menjustifikasi dirinya sendiri.</p><p>Mengabaikan politik sama sekali sering kali justru menjadi bentuk naivitas yang berbahaya. Politik dalam arti luas tidak semata tentang partai, pemilu, atau kursi jabatan. Ia adalah arena di mana keputusan kolektif tentang hidup bersama diambil dan diperebutkan. Menyerahkan arena itu kepada mereka yang sudah menguasainya berarti membiarkan arah transformasi ditentukan oleh kepentingan yang justru ingin dilawan.</p><p>Sejarah penuh contoh gerakan moral dan spiritual yang pada akhirnya dilumat, dikooptasi, atau dijadikan hiasan oleh kekuasaan yang lebih lihai bermain di ranah politik. Gerakan anti-perang dan <em>counter culture</em> tahun 1960-an di Barat, misalnya, yang awalnya menolak struktur kekuasaan secara radikal, sebagian besar akhirnya terserap ke dalam industri budaya dan politik <em>mainstream</em>. Meski demikian, gerakan itu juga meninggalkan warisan penting: perluasan hak sipil, kesadaran lingkungan, dan gelombang kedua feminisme yang mengubah sebagian distribusi kekuasaan secara bertahap. Di tempat lain, sejumlah gerakan keagamaan yang menekankan kemurnian spiritual tanpa strategi politik justru mudah dimanfaatkan sebagai legitimasi oleh rezim yang berkuasa, meskipun ada pula yang berhasil membangun kekuatan moral yang menekan penguasa dari luar sistem formal. Jejak sejarah ini menjelaskan bahwa dialektika transformasi tak bisa dihindari sepenuhnya.</p><p>Hari ini kita menyaksikan fenomena serupa dalam skala lokal. Gelombang penolakan terhadap RANS Carnival di Yogyakarta (31 Oktober–1 November 2026) yang memicu pengunduran diri sejumlah musisi lokal,<em> content creator,</em> dan UMKM, lahir dari ketidaknyamanan publik terhadap kedekatan figur penyelenggara dengan pusat kekuasaan. Aksi boikot ini adalah bentuk <em>counter culture</em> kontemporer: penolakan moral dan kultural terhadap apa yang dianggap sebagai representasi kekuasaan yang terlalu meresap ke ruang hiburan. Namun, seperti banyak gerakan serupa, ia berisiko berhenti sebagai reaksi emosional jika tidak berkembang menjadi strategi yang lebih terstruktur untuk memengaruhi distribusi pengaruh dan sumber daya.</p><p>Justru di sinilah dialektika transformasi terlihat jelas. Terlibat dengan narasi kekuasaan tidak berarti harus meniru watak penguasa yang ingin diganti. Bahaya terbesar justru muncul ketika gerakan perubahan transformatif, dalam usahanya melawan kekuasaan, menggunakan logika yang sama: <strong>rakus akan kontrol, tidak tahan terhadap perbedaan, dan ingin menguasai secara total.</strong> Transformasi yang hanya berpindah tangan tanpa berubah watak pada akhirnya hanyalah pengulangan dengan wajah baru. Revolusi Prancis yang dimulai dengan semangat kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan, dalam waktu singkat melahirkan Teror dan kemudian Kaisar Napoleon. Demikian pula Revolusi Rusia yang menjanjikan pembebasan kaum tertindas, berakhir dengan sistem totaliter yang jauh lebih menindas. Sebaliknya, tokoh seperti Nelson Mandela menunjukkan kemungkinan lain: ia memasuki arena kekuasaan, berunding, bahkan berkompromi, namun berusaha menjaga orientasi moral agar kekuasaan tidak sepenuhnya menelan kemanusiaan. Kaisar Napoleon dan Nelson Mandela merupakan dua titik personifikatif yang layak dipelajari demi sadar akan dialektika tersebut.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*xcJWEGG1_XO1mjStAh9L-g.jpeg" /><figcaption>ilustrasi</figcaption></figure><p>Maka pertanyaan yang lebih penting bukan lagi apakah politik bisa diabaikan, melainkan bagaimana berpolitik tanpa menjadi budak dari logika kekuasaan yang menindas. Bagaimana membangun narasi perubahan yang tetap waspada terhadap godaan untuk menguasai, tetap membuka ruang bagi keragaman, dan tetap menempatkan martabat manusia di atas segalanya. Seperti yang pernah ditulis Lord Acton, <em>“Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely.”</em> Peringatan ini berlaku tidak hanya bagi penguasa lama, tetapi juga bagi setiap gerakan yang merasa telah memegang “kebenaran” mutlak dan berkeinginan juga untuk berkuasa.</p><p>Beberapa langkah praktis berikut bisa dipertimbangkan. <em>Pertama</em>, membangun mekanisme akuntabilitas internal di dalam gerakan itu sendiri—transparansi keputusan, rotasi kepemimpinan, dan ruang kritik yang terlindungi. <em>Kedua</em>, memadukan tekanan moral-kultural (seperti boikot dan opini publik) dengan strategi institusional yang terukur: advokasi kebijakan, penguasaan ruang publik alternatif, dan pembentukan aliansi lintas kelompok tanpa menyeragamkan perbedaan. <em>Ketiga,</em> secara sadar membatasi ambisi totalitas—menerima bahwa transformasi yang sehat sering kali bersifat parsial, bertahap, dan terbuka bagi koreksi.</p><p>Transformasi sosial yang membebaskan tidak bisa lahir dari moralitas murni yang menghindar dari politik, tetapi juga tidak bisa lahir dari politik yang kehilangan orientasi moral. Ia menuntut keduanya sekaligus: keberanian memasuki arena kekuasaan dan keteguhan untuk tidak ditelan olehnya.</p><p>Karena dunia tidak berubah hanya dengan niat baik. Ia juga tidak berubah hanya dengan perebutan kursi. Ia berubah ketika manusia berani mengurus soal kekuasaan tanpa membiarkan kekuasaan itu mengurus—dan merusak—kemanusiaannya.</p><p><strong>Catatan</strong>: <br>Pemikiran di atas sangat terbuka untuk dikritisi. Bisa jadi ada yang menganggap bahwa pemikiran seperti itu membuka peluang untuk kompromi dengan kekuasaan. Bisa jadi juga ada yang berpendapat bahwa kekuasaan sangat superior maka tak mungkin berdialektika secara seimbang. Namun, terlepas dari semua itu, kesadaran akan pentingnya transformasi adalah keniscayaan. Tapi mengapa transformasi bukan revolusi..? (Mestikah pertanyaan ini dijawab..?)</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=0c3a5ab59bc4" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[INTEGRITAS DALAM TEKANAN STRUKTURAL: Telaah Kritis atas Batas Individualisme Moral]]></title>
            <link>https://medium.com/@hatnobengkulu/integritas-dalam-tekanan-struktural-telaah-kritis-atas-batas-individualisme-moral-030024a91ca7?source=rss-3ab460daa14b------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/030024a91ca7</guid>
            <category><![CDATA[bahasa-indonesia]]></category>
            <category><![CDATA[philosophy]]></category>
            <category><![CDATA[medium]]></category>
            <category><![CDATA[artikel-bahasa-indonesia]]></category>
            <category><![CDATA[indonesia]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Muhammad Prihatno]]></dc:creator>
            <pubDate>Thu, 29 Oct 2026 03:43:27 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-10-29T03:43:27.570Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>Pembicaraan mengenai integritas diri telah lama menempati posisi penting dalam diskursus etika, baik dalam tradisi filsafat Barat maupun dalam khazanah keagamaan. Integritas sering dipahami sebagai keutuhan moral individu, yaitu kesesuaian antara keyakinan batin, ucapan, dan tindakan, serta kemampuan untuk tetap bertahan pada prinsip meskipun dihadapkan pada tekanan eksternal. Dalam kerangka ini, individu diposisikan sebagai benteng terakhir terhadap berbagai bentuk godaan, khususnya godaan jabatan dan materi. Keteladanan tokoh-tokoh seperti Socrates yang menolak mengkhianati kebenaran meski harus meminum racun, Immanuel Kant yang menjaga kemurnian penalaran praktisnya dengan menolak kompromi terhadap kepentingan duniawi, Diogenes yang menolak kemewahan demi kebebasan jiwa, serta Bilal bin Rabah yang bertahan dalam siksaan karena menolak menyekutukan Tuhan, sering kali dijadikan rujukan utama. Kisah-kisah tersebut menegaskan keyakinan bahwa manusia pada dasarnya mampu mempertahankan keutuhan nurani meskipun berada dalam situasi yang sangat menekan.</p><p>Namun, ketika gagasan integritas yang bersifat heroik dan absolut tersebut dihadapkan pada realitas institusi modern, muncul sejumlah persoalan konseptual dan praktis yang menuntut telaah lebih kritis. Institusi kontemporer—baik birokrasi negara, perguruan tinggi, korporasi, maupun organisasi keagamaan—tidak lagi beroperasi melalui bentuk tekanan yang terbuka, dramatis, dan mudah dikenali sebagai kezaliman. Tekanan tersebut kini bekerja melalui mekanisme yang lebih halus, terstruktur, dan sering kali dibungkus dalam bahasa netral seperti profesionalisme, efisiensi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik. Dalam kondisi semacam ini, pertanyaan mengenai kemungkinan dijalankannya integritas secara konsisten menjadi semakin kompleks.</p><p>Secara umum, setidaknya terdapat tiga persoalan mendasar yang perlu dikaji. <em>Pertama,</em> sejauh mana integritas yang bersifat absolut masih mungkin ditegakkan di dalam struktur institusional yang penuh dengan insentif dan disinsentif tersembunyi. <em>Kedua,</em> bagaimana dampak romantisasi tokoh-tokoh besar terhadap pemahaman dan praktik integritas dalam kehidupan sehari-hari. <em>Ketiga,</em> apakah penekanan yang berlebihan pada dimensi individual dari integritas justru berisiko mengabaikan tanggung jawab untuk mengubah struktur yang secara sistematis melemahkan kemungkinan tegaknya integritas itu sendiri.</p><p><strong>Integritas dalam Mekanisme Institusi Modern</strong></p><p>Institusi modern ditandai oleh kompleksitas prosedural yang tinggi. Keputusan moral individu tidak lagi berdiri dalam ruang yang kosong, melainkan senantiasa terhubung dengan sistem hierarki, indikator kinerja, mekanisme pendanaan, serta jaringan kepentingan yang saling bertautan. Dalam konteks semacam ini, godaan terhadap integritas jarang hadir dalam bentuk pilihan yang jelas antara benar dan salah. Sebaliknya, godaan tersebut muncul sebagai rangkaian kompromi kecil yang bersifat kumulatif.</p><p>Seorang dosen, misalnya, mungkin tidak langsung diminta untuk memalsukan data penelitian. Namun ia dihadapkan pada tekanan untuk mengejar angka publikasi, memenuhi persyaratan jabatan fungsional, atau menyesuaikan hasil kajian agar tidak bertentangan dengan kepentingan pemberi dana. Seorang pegawai negeri mungkin tidak secara terbuka diminta untuk berbohong, tetapi ia berada dalam sistem yang memberikan penghargaan pada kepatuhan dan memberikan sanksi tidak langsung pada perbedaan pendapat. Dalam situasi seperti itu, integritas tidak dihancurkan melalui satu keputusan besar, melainkan dikikis secara perlahan melalui serangkaian penyesuaian yang masing-masing tampak masuk akal dan dapat dibenarkan.</p><p>Fenomena ini menunjukkan bahwa integritas dalam institusi modern menghadapi tantangan yang berbeda secara kualitatif dibandingkan dengan tantangan yang dihadapi para tokoh teladan dalam sejarah. Tekanan yang dihadapi Socrates atau Bilal bersifat eksternal, kasat mata, dan relatif mudah dikenali sebagai ancaman terhadap prinsip. Sementara itu, tekanan dalam institusi kontemporer bersifat internal, terserap ke dalam logika kelembagaan, dan sering kali tidak lagi dirasakan sebagai ancaman moral oleh individu yang bersangkutan. Reifikasi nurani—proses di mana kesadaran moral berubah menjadi sekadar perhitungan rasional atas untung-rugi—berlangsung secara hampir tidak terlihat.</p><p>Oleh karena itu, keyakinan bahwa integritas absolut dapat dijalankan secara konsisten di dalam institusi modern perlu ditinjau kembali. Tanpa pemahaman yang memadai mengenai cara kerja struktur, seruan untuk menegakkan integritas berisiko menjadi seruan moral yang abstrak dan sulit dioperasionalkan.</p><p><strong>Ambivalensi Romantisasi Keteladanan</strong></p><p>Dimensi kedua yang perlu dikritisi adalah kecenderungan untuk meromantisasi tokoh-tokoh besar dalam sejarah moral. Kisah keteguhan Socrates, kesederhanaan Kant, kebebasan radikal Diogenes, dan ketabahan Bilal memang memiliki kekuatan inspiratif yang besar. Mereka menampilkan kemungkinan manusia untuk tetap utuh di tengah tekanan yang sangat hebat. Namun, penyajian yang terlalu heroik dan tanpa celah juga mengandung risiko pedagogis dan etis.</p><p>Risiko utama terletak pada terciptanya jarak yang terlalu lebar antara ideal moral dan praktik sehari-hari. Ketika integritas hanya digambarkan melalui pilihan-pilihan ekstrem—mati demi kebenaran, menolak seluruh kekayaan dunia, atau bertahan di bawah siksaan fisik—maka bentuk-bentuk integritas yang lebih biasa dan tidak spektakuler menjadi terasa kurang berharga. Padahal, bagi sebagian besar manusia, ujian integritas justru berlangsung dalam ruang yang abu-abu: memutuskan apakah akan menandatangani dokumen yang sedikit menciderai prinsip, apakah akan berbicara dalam rapat yang berisiko menimbulkan ketidaknyamanan, atau apakah akan tetap diam demi menjaga hubungan baik dan keamanan karier.</p><p>Romantisasi yang berlebihan dapat menimbulkan dua akibat yang berlawanan. Di satu sisi, ia dapat memotivasi individu untuk meniru keteguhan para tokoh teladan. Di sisi lain, ia dapat menimbulkan rasa frustrasi atau bahkan apatisme, karena standar yang ditegakkan terasa terlalu tinggi dan tidak realistis. Dalam kondisi demikian, individu mungkin memilih untuk mengagumi integritas dari kejauhan tanpa merasa terpanggil untuk mempraktikkannya dalam skala yang sesuai dengan kapasitas dan konteks hidupnya.</p><p>Keteladanan moral tetap diperlukan. Namun keteladanan tersebut akan lebih produktif apabila disajikan secara kontekstual, dengan mengakui kerumitan, keterbatasan, dan proses bertahap yang dialami oleh para tokoh itu sendiri. Integritas bukan hanya milik mereka yang mampu melakukan tindakan heroik, tetapi juga milik mereka yang berjuang untuk tetap jujur dalam batas-batas yang dimungkinkan oleh situasi konkretnya.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/720/1*etBPL8OG4-u4fwEWBc2v9g.jpeg" /></figure><p><strong>Batas Individualisme Moral</strong></p><p>Persoalan ketiga, dan mungkin yang paling mendasar, adalah risiko individualisme moral yang muncul dari penekanan berlebihan pada benteng diri. Apabila integritas semata-mata dipahami sebagai kemampuan individu untuk menjaga keutuhan personal, maka perhatian terhadap kondisi struktural yang secara sistematis menggerogoti integritas menjadi terpinggirkan.</p><p>Struktur kelembagaan yang memberikan insentif pada kepatuhan, yang menghukum perbedaan pendapat melalui mekanisme tidak langsung, serta yang menghubungkan keamanan eksistensial individu dengan kesediaan untuk berkompromi, akan terus mereproduksi situasi di mana integritas menjadi pilihan yang mahal. Dalam kondisi semacam itu, menyerukan agar setiap orang memperkuat benteng dirinya tanpa sekaligus mempertanyakan dan mengoreksi struktur yang menekan, sesungguhnya hanya memindahkan beban moral kepada individu sementara akar persoalan dibiarkan utuh.</p><p>Individualisme moral semacam ini memiliki keterbatasan yang serius. Ia dapat menghasilkan pribadi-pribadi yang secara personal tetap utuh, tetapi tidak memiliki dampak signifikan terhadap perbaikan tatanan. Lebih jauh, ia dapat menjadi bentuk pelarian yang elegan: individu merasa telah menunaikan tanggung jawab moralnya dengan menjaga nurani, sementara sistem yang merusak terus berjalan tanpa gangguan berarti.</p><p>Integritas yang matang, oleh karena itu, tidak dapat berhenti pada dimensi personal. Ia menuntut perluasan kesadaran dari “bagaimana saya tetap utuh” menuju “mengapa kondisi yang ada membuat keutuhan itu begitu sulit dipertahankan, dan apa yang dapat dilakukan untuk mengubahnya.” Tanpa perluasan ini, integritas berisiko berubah menjadi bentuk asketisme modern yang steril secara sosial-politik.</p><p><strong>Menuju Pemahaman Integritas yang Lebih Utuh</strong></p><p>Dari keseluruhan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa integritas tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kualitas pribadi yang berdiri sendiri. Ia senantiasa berada dalam relasi dinamis antara subjek dan struktur. Mempertahankan keutuhan diri merupakan prasyarat yang tidak dapat ditawar, karena tanpa benteng internal, individu akan dengan mudah terserap ke dalam logika yang merusak. Namun prasyarat tersebut tidak mencukupi apabila tidak disertai dengan kesadaran kritis terhadap kondisi struktural yang membuat integritas menjadi sesuatu yang mahal dan berisiko.</p><p>Integritas yang memadai di era institusi modern menuntut setidaknya tiga hal.<em> Pertama</em>, pemahaman yang jernih mengenai cara kerja tekanan struktural yang bersifat halus dan kumulatif. <em>Kedua,</em> penghargaan terhadap praktik integritas sehari-hari yang tidak selalu heroik, tetapi tetap bermakna. <em>Ketiga,</em> kesediaan untuk memperluas tanggung jawab moral dari ranah personal menuju ranah struktural, yaitu keberanian untuk mempertanyakan dan mengoreksi tatanan yang secara sistematis melemahkan kemungkinan manusia untuk tetap utuh.</p><p>Dengan cara demikian integritas tidak berhenti menjadi dongeng heroik tentang individu-individu luar biasa, melainkan menjadi praktik yang relevan dan memungkinkan bagi manusia biasa yang hidup di dalam institusi yang penuh tekanan. Dan hanya dengan cara demikian pula integritas dapat menjadi kekuatan yang tidak hanya menjaga keutuhan diri, tetapi juga berkontribusi pada perbaikan kondisi yang memungkinkan lebih banyak orang untuk hidup secara lebih utuh.</p><p><strong>Catatan</strong>:<br>1. Karya ini dibuat secara serius mengingat bahwa integritas semakin peyoratif.</p><p>2. Pemikiran dalam tulisan ini menggunakan pola berpikir moderatif. Pola berpikir lain, anarkisme umpamanya, tentu akan menghasilkan argumentasi yang berbeda.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=030024a91ca7" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[GULUNGAN KERTAS DI SAMPING SANDAL BUTUT]]></title>
            <link>https://medium.com/@hatnobengkulu/gulungan-kertas-di-samping-sandal-butut-4e9800e08f3c?source=rss-3ab460daa14b------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/4e9800e08f3c</guid>
            <category><![CDATA[indonesia]]></category>
            <category><![CDATA[politics]]></category>
            <category><![CDATA[artikel-bahasa-indonesia]]></category>
            <category><![CDATA[bahasa-indonesia]]></category>
            <category><![CDATA[education]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Muhammad Prihatno]]></dc:creator>
            <pubDate>Wed, 28 Oct 2026 03:38:49 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-10-28T03:38:49.778Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>Sesaat setelah salat Zuhur di masjid kampus ternama, Azam berbaring sejenak di pelataran samping. Tempat itu cukup nyaman untuk berleha-leha. Pohon-pohon pelindung di sekitar masjid menaungi pelataran dengan sejuk.</p><p>Sekitar sepuluh menit ia di sana—cukup bagi Azam sekadar “meluruskan pinggang.”</p><p>Lalu ia beranjak, meneruskan langkah mencari sesuap nasi dan ongkos umrah 😄😄.</p><p>Di tempat penyimpanan sandal, selembar kertas putih bergulung di samping sandal usang. Azam penasaran. Tangannya menjangkau dan membuka gulungan itu. Ternyata di baliknya tersimpan sekelumit karya tulis—mungkin sejenis esai—tanpa nama penulis.</p><p>Awalnya ia membaca hanya iseng. Namun perlahan ia menikmati rangkaian kata yang tertulis di sana, entah oleh siapa.</p><p>Selesai membaca, Azam menilai tulisan itu cukup kritis. <br>“Karya ini layak dibaca banyak orang,” gumamnya. “Tak pantas hanya tergeletak di samping sandal butut.”</p><p>Ingin tahu apa isi karya tulis itu..?<br>Silahkan dibaca yang berikut ini. Tidak diedit sama sekali. Azam menyalinnya secara tumplek blek--apa adanya.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*mLJEC3ewMFOK09HshVZTJQ.jpeg" /></figure><p><strong>JARAK ANTARA IDEALISME DAN REALITAS KAMPUS</strong></p><p>Perguruan tinggi sering dibayangkan sebagai tempat paling strategis untuk mengoreksi arah bangsa. Di sana berkumpul pengetahuan, keahlian, dan generasi muda yang diharapkan mampu membaca zaman dengan jernih serta menawarkan jalan keluar dari berbagai krisis. Dalam bayangan ideal, kampus adalah penjaga nalar publik dan agen perubahan.</p><p>Namun kenyataan justru menunjukkan jarak yang lebar.</p><p>Banyak kampus negeri hari ini lebih banyak bergerak sebagai perpanjangan birokrasi dan penyedia tenaga kerja. Percakapan di dalamnya lebih sering soal akreditasi, peringkat, publikasi bereputasi, dan kerja sama industri ketimbang tanggung jawab etis terhadap kondisi bangsa. Pemilihan rektor kerap menjadi ajang perebutan pengaruh—antara elite kampus, jaringan politik, dan kepentingan luar. Budaya hierarki masih kuat. Orientasi pada keamanan jabatan membuat banyak keputusan penting lahir bukan dari keberanian ilmiah atau moral, melainkan dari perhitungan aman.</p><p>Ketika akademisi menyusun analisis kritis terhadap persoalan publik, hasilnya sering berhenti di seminar, diskusi terbatas, atau halaman jurnal. Kajian yang menantang kebijakan penguasa atau kepentingan modal besar jarang benar-benar menjadi kekuatan yang mampu menggeser arah kebijakan. Ruang dialog dengan pengambil keputusan semakin formalistik. Masukan yang tidak sejalan dengan narasi dominan mudah diabaikan, atau sekadar dicatat sebagai “masukan akademis” tanpa tindak lanjut.</p><p>Sementara itu, mahasiswa menghadapi kondisi yang jauh berbeda dibanding generasi sebelumnya. Fragmentasi organisasi, rasa takut akan sanksi administratif, apatisme, dan kooptasi melalui berbagai program “pembinaan” membuat gerakan yang intensif dan berkelanjutan semakin sulit dibangun. Di banyak kampus, aksi atau pernyataan kritis sering direspons dengan alasan menjaga ketertiban, reputasi institusi, atau kelancaran kerja sama eksternal. Ada yang diarahkan ke jalur formal yang berbelit, ada yang cukup “diingatkan” secara informal. Negara dan pengelola kampus telah belajar dengan baik bagaimana mengelola, meredam, sekaligus memanfaatkan energi yang datang dari lingkungan perguruan tinggi.</p><p>Dalam situasi seperti ini, harapan bahwa kampus secara otomatis menjadi agen transformasi sosial semakin sulit dipertahankan. Institusi yang seharusnya menjaga jarak kritis terhadap kekuasaan justru banyak yang sudah terjalin erat dengan struktur kepentingan yang ingin dikoreksinya. Ketergantungan pada anggaran negara dan logika karier akademik membuat keberanian intelektual menjadi barang langka.</p><p>Hal ini bukan berarti kampus kehilangan seluruh potensinya. Potensi itu masih ada—di ruang-ruang diskusi kecil, di tulisan-tulisan yang terus muncul meski minim dukungan, dan di individu-individu yang masih memilih bersikap. Namun potensi tersebut tidak akan tumbuh hanya dengan mengandaikan itikad baik. Ia hanya bisa dihidupkan jika ada keberanian untuk mengakui terlebih dahulu betapa dalam kampus telah terjerat dalam jaring kepentingan yang melemahkan peran kritisnya.</p><p>Perubahan yang berarti jarang lahir dari institusi yang terlalu nyaman. Ia lebih mungkin muncul ketika ada kejujuran untuk menatap jarak antara apa yang seharusnya dan apa yang sedang terjadi. Kampus masih bisa menjadi ruang penting bagi perubahan. Tetapi untuk itu, ia harus berani jujur tentang kondisinya sendiri.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=4e9800e08f3c" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[KESERAGAMAN ADALAH ALAT KEKUASAAN]]></title>
            <link>https://medium.com/@hatnobengkulu/keseragaman-adalah-alat-kekuasaan-625ca00dcea9?source=rss-3ab460daa14b------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/625ca00dcea9</guid>
            <category><![CDATA[society]]></category>
            <category><![CDATA[artikel-bahasa-indonesia]]></category>
            <category><![CDATA[komunitas-blogger-medium]]></category>
            <category><![CDATA[indonesia]]></category>
            <category><![CDATA[bahasa-indonesia]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Muhammad Prihatno]]></dc:creator>
            <pubDate>Tue, 27 Oct 2026 03:01:49 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-10-27T03:01:49.135Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa kehidupan ini penuh keragaman. Ada banyak bahasa, banyak cara memandang dunia, banyak keyakinan, banyak kepentingan, dan banyak cara menjadi manusia. Kita dilahirkan ke dalam dunia yang sejak awal tidak pernah tunggal. Gunung dan laut berbeda, musim berganti, wajah manusia tidak pernah identik, dan cara orang memahami kebahagiaan atau penderitaan pun tak pernah sama. Namun pengetahuan umum ini seringkali hanya berhenti di permukaan. Kita mengakuinya dengan mulut, lalu dengan tangan yang sama kita berusaha menyingkirkannya. Kita memuji perbedaan dalam pidato, tetapi dalam praktik sehari-hari kita lebih nyaman dengan yang serupa dengan diri sendiri.</p><p>Apakah keragaman bermanfaat bagi transformasi sosial? Jawabannya hampir pasti ya, bahkan lebih dari sekadar bermanfaat—ia adalah syarat mutlak. Transformasi yang sejati tidak pernah lahir dari keseragaman. Ia lahir dari gesekan, dari pertemuan yang tidak nyaman, dari benturan gagasan, nilai, dan cara hidup yang berbeda. Ketika semua orang berpikir dalam kerangka yang sama, menginginkan hal yang sama, dan takut pada hal yang sama, yang terjadi bukanlah perubahan, melainkan pengulangan yang membosankan dan berbahaya. Keseragaman menghasilkan stagnasi yang dibungkus rapi sebagai “stabilitas”, “persatuan”, atau “ketertiban”. Dalam keadaan seperti itu, masyarakat tampak tenang di permukaan, tetapi di dalamnya sedang membusuk perlahan karena kehilangan daya untuk membayangkan kemungkinan lain.</p><p>Lalu mungkinkah ada transformasi sosial tanpa keragaman? Hampir mustahil. Yang bisa terjadi hanyalah perubahan teknis: pergantian orang di kursi kekuasaan, pergantian prosedur birokrasi, pergantian slogan pembangunan, atau pergantian warna bendera partai. Namun cara manusia memandang diri, memandang kekuasaan, memandang sesamanya, dan memandang masa depan tetap sama. Tanpa keragaman, tidak ada bahan bakar bagi imajinasi kolektif untuk membayangkan dunia yang lain dari yang sedang dijalani. Sejarah peradaban menunjukkan bahwa periode-periode besar perubahan—baik yang membebaskan maupun yang menghancurkan—selalu diwarnai oleh pertemuan perbedaan: budaya, kelas sosial, agama, gagasan, dan kepentingan yang saling berbenturan. Di tempat yang terlalu seragam, sejarah cenderung berhenti berdetak.</p><p>Mengapa, kalau begitu, masih begitu banyak upaya untuk mengeliminasi keragaman? Jawabannya adalah karena keragaman mengancam kekuasaan. Kekuasaan, terutama yang ingin abadi dan tidak terganggu, lebih mudah bekerja di atas permukaan yang rata. Semakin seragam cara berpikir dan cara merasa suatu masyarakat, semakin mudah ia dikendalikan, dimobilisasi, dan dibungkam. Penyeragaman sering dibungkus dengan bahasa yang indah dan seolah mulia—persatuan nasional, ketertiban umum, stabilitas politik, kemajuan bersama, bahkan atas nama agama atau moralitas. Padahal yang sedang dikerjakan di balik bahasa itu adalah pelumatan perbedaan demi kenyamanan dan kelanggengan segelintir orang. Keragaman membuat kontrol menjadi sulit. Ia membuat narasi tunggal retak. Ia membuat kekuasaan harus terus-menerus bernegosiasi dan menjelaskan diri, sesuatu yang sangat melelahkan bagi mereka yang terbiasa memerintah tanpa perlu didengar.</p><p>Apakah keragaman merupakan rekayasa Tuhan? Jika kita berani menjawab dari sudut pandang yang lebih dalam dan lebih jujur, ya. Keberagaman makhluk, bahasa, bangsa, warna kulit, cara beribadah, dan jalan hidup justru menjadi tanda bahwa realitas tidak pernah tunggal dan tidak pernah bisa dikuasai sepenuhnya oleh manusia. Dunia yang diciptakan ternyata tidak berbentuk satu cetakan. Ia kaya, berlapis, dan sering kali bertentangan satu sama lain. Menolak keragaman, dalam arti tertentu, adalah menolak cara Yang Transenden menampakkan diri di dunia. Itu adalah bentuk kesombongan yang tersembunyi: seolah-olah manusia berhak menentukan mana yang boleh ada dan mana yang harus dihapus. Sebaliknya, menerimanya berarti bersedia hidup di dalam ketegangan, di dalam ketidakpastian, dan di dalam kekayaan yang tidak bisa habis dikalkulasi atau dikuasai.</p><p>Lalu bagaimana kita bisa hadir secara sungguh-sungguh di dalam keragaman itu? Hadir bukan berarti sekadar mentoleransi yang berbeda dari kejauhan, sambil tetap merasa bahwa cara kita adalah yang paling benar. Hadir berarti bersedia dibentuk oleh perbedaan. Berani mempertaruhkan keyakinan sendiri dalam perjumpaan dengan yang lain. Tidak buru-buru merasa paling benar. Tidak buru-buru menyeragamkan. Menjaga imajinasi agar tetap terbuka terhadap kemungkinan yang belum terpikirkan. Hadir di dalam keragaman menuntut kerendahan hati yang mendalam: kesadaran bahwa kebenaran tidak pernah habis dimiliki oleh satu pihak, satu kelompok, atau satu cara pandang.</p><p>Keragaman bukanlah ancaman yang harus dilumat. Ia adalah syarat agar manusia tidak membeku di dalam satu versi dirinya sendiri. Ia adalah ruang di mana kritik masih mungkin, di mana harapan masih bisa tumbuh, dan di mana masa depan tidak ditentukan hanya oleh mereka yang paling kuat. Dan selama masih ada upaya sistematis untuk menghapusnya—baik melalui kekerasan, melalui hukum, melalui pendidikan yang menyeragamkan, maupun melalui wacana yang mematikan perbedaan—selama itu pula transformasi sosial yang membebaskan akan terus tertunda.</p><p>Karena dunia yang benar-benar hidup tidak pernah seragam. Dan manusia yang masih ingin tetap menjadi manusia sejati tidak boleh membiarkan keragaman dilumat atas nama apa pun.</p><p>Terakhir sebagai penutup dari pikiran ini: sekeras apapun usaha untuk menyeragamkan, tak akan berhasil. Justru perlawanan untuk tidak seragam akan semakin menggema. Kalaupun terlihat upaya itu melemah, ia tak mati. Pada saatnya akan kembali muncul dalam bentuk yang lebih keras.</p><p><strong>Catatan</strong>:<br>Salah satu yang paling menonjol dalam penyeragaman saat ini adalah Koperasi Merah Putih.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=625ca00dcea9" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[KETIKA KOSA KATA TIADA]]></title>
            <link>https://medium.com/@hatnobengkulu/ketika-kosa-kata-tiada-fe47e1fdc508?source=rss-3ab460daa14b------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/fe47e1fdc508</guid>
            <category><![CDATA[indonesia]]></category>
            <category><![CDATA[filsafat]]></category>
            <category><![CDATA[bahasa-indonesia]]></category>
            <category><![CDATA[refleksi]]></category>
            <category><![CDATA[artikel-bahasa-indonesia]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Muhammad Prihatno]]></dc:creator>
            <pubDate>Mon, 26 Oct 2026 03:28:06 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-10-26T03:28:06.389Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p><em>Apa yang terjadi jika kosa kata lenyap dari kehidupan manusia?</em></p><p>Bayangkan pada sebuah pagi di mana kata “rumah”, “tanah”, “adil”, “rakyat”, dan “penguasa” telah hilang. Tidak ada lagi sebutan untuk rasa lapar, rasa takut, rasa cinta, atau rasa marah. Apakah kehidupan akan berhenti? Tidak. Dunia tidak serta-merta berhenti berputar. Orang-orang masih bisa saling memandang, tersenyum, menangis, dan saling menyentuh. Komunikasi tidak mati total. Bahasa tubuh, keheningan, tatapan mata, dan gestur tetap bekerja. Namun sesuatu yang sangat mendasar telah hilang: kemampuan menunjuk yang tidak hadir di depan mata, membicarakan yang abstrak, dan mewariskan pengalaman dari satu generasi ke generasi berikutnya.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/832/1*QnwH2xJed6cu9JiD3zAh9Q.jpeg" /></figure><p>Tanpa kosa kata, manusia kehilangan pisau untuk memotong realitas. Dunia menjadi kabur, meleleh, sulit dibedakan. Yang dekat dan yang jauh, yang milik sendiri dan yang milik orang lain, yang adil dan yang zalim—semuanya bercampur dalam pengalaman mentah yang tak terkatakan. Komunikasi masih mungkin, tetapi sangat terbatas. Ia hanya mampu menyampaikan yang sedang terjadi di sini dan sekarang. Yang lampau sulit diingat secara kolektif, yang akan datang sulit dibayangkan bersama. Sejarah menjadi mustahil. Hukum menjadi mustahil. Kritik menjadi mustahil. Bahkan do&#39;a pun menjadi gagap.</p><p>Di sinilah letak kekuatan kosa kata yang sesungguhnya. Ia bukan sekadar alat menyampaikan pesan. Ia adalah cara manusia menguasai dunia. Dengan memberi nama, manusia memotong kontinum pengalaman menjadi bagian-bagian yang bisa dipegang, dibicarakan, dan dikendalikan. Kata “pembangunan” bisa membuat perampasan tanah terdengar mulia. Kata “keamanan” bisa membuat kekerasan terhadap rakyat jelata terdengar perlu. Kata “radikal” bisa membuat suara kritis terdengar berbahaya. Kosa kata bekerja tidak hanya sebagai jembatan komunikasi, tetapi sebagai arena kekuasaan. Siapa yang berhasil memaksakan definisinya, dialah yang memenangkan kerangka berpikir orang banyak.</p><p>Tanpa kosa kata, kekuatan komunikasi tidak hilang sama sekali, tetapi kehilangan daya jangkau dan daya tembusnya. Komunikasi menjadi dangkal, lokal, dan mudah dilupakan. Dengan kosa kata, komunikasi bisa menembus waktu dan ruang. Ia mampu membangun peradaban, sekaligus membangun penjara. Ia bisa membebaskan, sekaligus mereifikasi—mengubah gagasan hidup menjadi benda mati yang membelenggu.</p><p>Maka pertanyaan paling penting bukan lagi apakah komunikasi mungkin tanpa kosa kata, melainkan: bagaimanakah kita memperlakukan kosa kata yang kita miliki sekarang? Apakah kita memakainya secara sadar, atau justru ditelan olehnya? Apakah kita masih mampu mempertanyakan kata-kata yang sudah menjadi sampah kehidupan dan wacana hegemonik? Ataukah kita sudah begitu terbiasa dengan kata-kata beku itu hingga imajinasi kita sendiri ikut membeku?</p><p>Maka &quot;bermain-main&quot; dengan kosa kata menjadi kebutuhan vital manusia.<br>Sebelum mengkritik kekuasaan di luar sana, seseorang perlu terlebih dahulu mencurigai bahasa yang ia pakai setiap hari. Karena kekuasaan yang paling halus dan paling dalam sering kali tidak bersenjata. Ia bersembunyi di balik kosa kata yang kita anggap biasa saja.</p><p>Dan selama kita masih mampu mempertanyakan kosa kata, selama itu pula imajinasi masih punya harapan untuk tetap hidup.</p><p><strong>Catatan</strong>:<br>Acap kali muncul pada momen diskusi respon seperti ini: &quot;bahasanya terlalu tinggi, banyak kosa kata yang tidak kami mengerti&quot;. Mengapa tidak disederhanakan saja bahasanya?&quot;.</p><p>Nah, tulisan ini adalah sebagai respon atas semua &quot;protes&quot; itu</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=fe47e1fdc508" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
    </channel>
</rss>