<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0" xmlns:cc="http://cyber.law.harvard.edu/rss/creativeCommonsRssModule.html">
    <channel>
        <title><![CDATA[Stories by Indra Divayana on Medium]]></title>
        <description><![CDATA[Stories by Indra Divayana on Medium]]></description>
        <link>https://medium.com/@idivayana?source=rss-3286cdcc5fb3------2</link>
        <image>
            <url>https://cdn-images-1.medium.com/fit/c/150/150/0*JcYiBDM5s4nvbmEV.jpg</url>
            <title>Stories by Indra Divayana on Medium</title>
            <link>https://medium.com/@idivayana?source=rss-3286cdcc5fb3------2</link>
        </image>
        <generator>Medium</generator>
        <lastBuildDate>Fri, 20 Nov 2026 15:44:51 GMT</lastBuildDate>
        <atom:link href="https://medium.com/@idivayana/feed" rel="self" type="application/rss+xml"/>
        <webMaster><![CDATA[yourfriends@medium.com]]></webMaster>
        <atom:link href="http://medium.superfeedr.com/" rel="hub"/>
        <item>
            <title><![CDATA[Masyarakat Adat, Pelaku atau Korban? : dalam perspektif legalitas deforestasi]]></title>
            <link>https://medium.com/inobu/masyarakat-adat-pelaku-atau-korban-dalam-perspektif-legalitas-deforestasi-a8d040e73113?source=rss-3286cdcc5fb3------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/a8d040e73113</guid>
            <dc:creator><![CDATA[Indra Divayana]]></dc:creator>
            <pubDate>Thu, 25 Apr 2019 05:36:40 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2019-04-25T05:36:40.650Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<h3><strong>Masyarakat Adat, Pelaku atau Korban? : dalam perspektif legalitas deforestasi</strong></h3><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*qkYmauBmDkHKXw54uO73Nw.png" /><figcaption>Citra Satelit, Google Earth, Kejadian deforestasi di Papua Barat</figcaption></figure><p>Provinsi Papua Barat merupakan pemekaran dari Provinsi Papua sejak terbitnya Inpres 1/2003. Provinsi dengan ibukota Manokwari ini memiliki tutupan hutan dengan luas yang sangat besar. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2016, tutupan hutan di Papua Barat mencapai 90 persen dari luas provinsi. Seperti dapat dibayangkan, dengan luas hutan yang begitu besar, Papua Barat seakan belum tersentuh oleh pembangunan fisik secara menyeluruh. Pembangunan fisik sebagai jalan menuju kesejahteraan masyarakat, belum sepenuhnya dinikmati oleh masyarakat Papua Barat.</p><p>Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2009, tentang Kesejahteraan Masyarakat, kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Berdasarkan UU tersebut dapat disimpulkan bahwa salah satu indikator tercapainya kesejahteraan masyarakat adalah dengan terpenuhinya kebutuhan material masyarakat. Dapat dikatakan bahwa hal yang paling penting dalam pemenuhan kesejahteraan adalah pendapatan, karena pemenuhan aspek lain dari kesejahteraan akan bergantung pada besarnya pendapatan. Dengan adanya pembangunan, roda ekonomi akan berputar dan pendapatan akan meningkat menuju kesejahteraan masyarakat.</p><p>Merujuk pada Provinsi Papua Barat Dalam Angka 2018, garis kemiskinan Papua Barat pada Maret 2017 sebesar 499.788 rupiah. Dengan demikian, jumlah penduduk yang termasuk kategori miskin mencapai 228,38 ribu penduduk atau sekitar seperempat dari total penduduk Papua Barat. Daerah pedesaan Papua Barat, yang sebagian besar masih didominasi oleh tutupan hutan dan dihuni oleh masyarakat adat Papua, lebih miskin dari masyarakat perkotaan.</p><p><strong>Provinsi Pembangunan Berkelanjutan</strong></p><p>Di sisi lain, dari sudut pandang lingkungan, tutupan hutan yang sangat luas di Papua Barat menjamin tersedianya keanekaragaman hayati yang berlimpah. Hal lain adalah kemampuan hutan alam dalam menyerap dan menampung karbon sehingga dapat mengurangi emisi. Fungsi lingkungan tersebut merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan untuk memperoleh pendanaan internasional, disamping potensinya dalam pengembangan daerah ekowisata. Dengan adanya pendanaan internasional dan pengembangan daerah ekowisata, peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan akan tercapai. Dorongan motivasi ini membawa pemerintah Provinsi Papua Barat menyatakan provinsi tersebut sebagai provinsi konservasi.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*3UfXfZFE-TH7bAQUi3B_kA.jpeg" /><figcaption>Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat menyampaikan arahan terkait pencapaian Provinsi Pembangunan Berkelanjutan, dalam acara Konsultasi Publik FREL dan Alokasi Emisi Papua Barat, 02 April 2019 di Manokwari</figcaption></figure><p>Pemahaman terhadap provinsi konservasi saat ini sudah berkembang menuju keseimbangan antara aspek pemenuhan kebutuhan manusia dan perlindungan fungsi lingkungan. Pendekatan tersebut kemudian disebut dengan Provinsi Pembangunan Berkelanjutan. Pendekatan yang mengarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan tetap menjaga fungsi lingkungan dalam batas–batas tertentu. Perlu diingat bahwa provinsi ini memiliki keanekaragaman alam yang kaya, namun juga merupakan salah satu provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia. Keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perlindungan lingkungan menjadi hal yang mutlak untuk dilakukan dalam proses pembangunan.</p><p>Pembangunan fisik cenderung membutuhkan lahan yang diambil dari lahan hutan. Perubahan lahan hutan, terutama hutan alam, menjadi bukan hutan merupakan definisi dari deforestasi. Dengan luas hutan yang mencapai 90 persen dari luas provinsi, dapat dipastikan bahwa deforestasi merupakan hasil ikutan dari proses pembangunan di provinsi ini. Jika deforestasi terjadi secara berlebihan, maka Papua Barat akan kehilangan kekayaan fungsi lingkungannya, disamping meningkatnya potensi terjadinya bencana alam ekstrim. Oleh karena itu, perlu adanya batasan terhadap deforestasi yang diperbolehkan untuk pembangunan, tanpa menghilangkan fungsi lingkungan dari hutan alam secara keseluruhan.</p><p><strong>Masyarakat adat dalam pusaran Legalitas Deforestasi</strong></p><p>Dalam rangka mengetahui batasan deforestasi yang diperbolehkan, proses penentuan deforestasi yang terjadi dalam ranah legal atau illegal menjadi penting untuk dilakukan. Konsepnya adalah, perlu adanya pendekatan berbeda dalam membatasi deforestasi yang terjadi secara legal atau illegal. Deforestasi illegal merupakan kejadian deforestasi tanpa adanya izin pembukaan lahan hutan. Saat ini telah banyak instrument yang dapat digunakan dalam rangka menekan angka deforestasi yang terjadi secara illegal, seperti adanya program perlindungan hutan oleh pemerintah, pihak swasta, maupun oleh masyarakat. Di sisi lain, deforestasi dapat dikatakan legal jika memenuhi indikator peraturan yang berlaku. Dengan kata lain, deforestasi legal dilakukan secara sengaja dengan perencanaan oleh pemerintah atau pihak yang memiliki izin untuk membuka lahan hutan, sehingga lebih dapat dikendalikan. Deforestasi legal biasanya terjadi melalui pengimplementasian RTRW, atau pemberian izin konsesi bagi perusahaan.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*z4N8Uia0ulKAEZOzno-OMQ.jpeg" /><figcaption>Diskusi penentuan indikator legal — illegal untuk deforestasi di Papua Barat, 01 April 2019 di Manokwari</figcaption></figure><p>Pada proses penetapan indikator legal–illegalnya deforestasi di Papua Barat, aspek masyarakat adat menjadi polemik tersendiri. Secara sederhana, masyarakat adat didefinisikan sebagai masyarakat asli yang menempati suatu wilayah adat, diatur oleh hukum adat dan lembaga adat dalam mengelola keberlangsungan kehidupan, termasuk didalamnya pengelolaan atas tanah dan kekayaan alam di wilayahnya. Pengelolaan sumberdaya alam yang dilakukan sebagian besar untuk pemenuhan kebutuhan hidup, sebagai sumber makanan, tempat tinggal, obat–obatan, dan kelangsungan hidup budaya mereka, sehingga deforestasi yang terjadi tidak besar. Namun jika tidak ada peraturan yang membenarkan pengelolaan sumberdaya alam, seringkali berupa pembukaan hutan oleh masyarakat adat, maka kegiatan tersebut masih dikategorikan sebagai deforestasi yang illegal.</p><p>Salah satu kriteria legal dalam pembukaan area hutan adalah dikeluarkannya Keputusan Menteri Kehutanan RI No. SK.783/Menhut-II/2014 tanggal 22 September 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Papua Barat seluas ± 30.387.499 Hektar. Namun bukannya menjadi solusi bagi polemik terkait masyarakat adat, SK ini justru menimbulkan masalah. Penetapan Kawasan hutan di wilayah yang sebelumnya telah ditempati oleh masyarakat adat secara turun temurun menyebabkan masyarakat adat tidak lagi bisa melakukan pengelolaan sumberdaya hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya. Jika tetap dilakukan, maka pembukaan lahan hutan tersebut dikategorikan sebagai deforestasi illegal.</p><p>Beberapa pandangan yang muncul dalam diskusi, bahwa pada kasus–kasus tertentu masyarakat/ masyarakat adat diposisikan sebagai pelaku perambahan hutan. Salah satu bukti yang ditemukan di lapangan adalah adanya <em>stand–stand</em> penjualan kayu milik masyarakat yang beroprasi tanpa adanya izin. Perilaku adat berupa pemberian tanah adat kepada anggota masyarakat adat untuk dilakukan penebangan dan pengelolaan atas tanah juga disebut sebagai salah satu penyebab deforestasi. Termasuk perambahan hutan oleh masyarakat adat yang dicurigai terjadi hingga Kawasan hutan, bahkan lintas batas administrasi.</p><p><em>Apakah upaya masyarakat adat dalam memenuhi kebutuhan hidup, menjalankan prosesi adat, serta mengejar kesejahteraannya merupakan hal yang illegal untuk dilakukan dalam berbangsa dan bernegara?</em></p><p>Pertanyaan tersebut seperti menjadi roh dalam penyimpulan hasil diskusi, bahwa dalam penentuan legal–illegalnya deforestasi di Papua Barat, indikator masyarakat adat menjadi penting untuk dipertimbangkan. Jika pengelolaan sumberdaya hutan yang dilakukan oleh masyarakat adat diakui oleh peraturan yang berlaku, tertuang dalam RTRW misalnya, maka pembukaan lahan oleh masyarakat adat akan diakui sebagai deforestasi legal. Tentu perlu dipersiapkan tata kelola administrasi bagi masyarakat adat dalam melakukan pembukaan hutan, sehingga deforestasi yang terjadi dapat dikendalikan.</p><p>Hingga saat ini, upaya menuju pengakuan terhadap masyarakat adat telah banyak dilakukan di Papua Barat. Mulai dari penyusunan proses penetapan masyarakat adat melalui perda, yang akan ditetapkan setelah proses verifikasi dan validasi masyarakat adat, hingga usulan rancangan peraturan daerah khusus tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Papua di Provinsi Papua Barat. Tujuan pembangunan dan perlindungan lingkungan yang berjalan secara harmoni akan dapat tercapai dengan penempatan masyarakat adat sebagai ujung tombak pengelolaan atas tanah, dengan dibarengi pengembangan ekonomi alternatif bagi masyarakat adat.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=a8d040e73113" width="1" height="1" alt=""><hr><p><a href="https://medium.com/inobu/masyarakat-adat-pelaku-atau-korban-dalam-perspektif-legalitas-deforestasi-a8d040e73113">Masyarakat Adat, Pelaku atau Korban? : dalam perspektif legalitas deforestasi</a> was originally published in <a href="https://medium.com/inobu">Kaleka</a> on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.</p>]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Tata Ruang Seruyan]]></title>
            <link>https://medium.com/inobu/tata-ruang-seruyan-d3ceac7d3834?source=rss-3286cdcc5fb3------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/d3ceac7d3834</guid>
            <category><![CDATA[pembangunan-berkelanjutan]]></category>
            <category><![CDATA[tata-ruang]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Indra Divayana]]></dc:creator>
            <pubDate>Mon, 11 Mar 2019 00:01:00 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2019-03-11T00:01:00.620Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<h3><strong>Tata Ruang Seruyan: Upaya Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan</strong></h3><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*7tfgCwL_YzNwDf3ZYAGepw.png" /><figcaption>Posisi geografis Kabupaten Seruyan yang merupakan bagian dari Pulau Kalimantan</figcaption></figure><p>Kabupaten Seruyan secara administratif dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah. Kabupten Seruyan ini memiliki luas ± 1.67 juta hektar, atau sekitar 12% dari luas keseluruhan wilyah Provinsi Kalimantan Tengah. Wilayah Kabupaten Seruyan membentang secara vertikal dari selatan ke utara dengan topografi yang cukup bervariasi. Wilayah Kabupaten Seruyan bagian selatan sampai bagian tengah meliputi kawasan pantai dan dataran rendah yang melandai dengan rata-rata ketinggian 0-4 meter di atas permukaan laut, serta kemiringan 0–1%. Potensi ekonomi dari pemanfaatan lahan di wilayah Seruyan tersebut adalah pengembangan kawasan pertanian dan perkebunan, serta hutan produksi.</p><p>Wilayah Kabupaten Seruyan bagian tengah sampai utara merupakan dataran rendah yang bergelombang dengan variasi ketinggian 100–1000 meter dan dengan rata-rata ketinggian kurang dari 500 meter di atas permukaan laut. Wilayah ini menyimpan kekayaan keanekaragaman hayati dikarenakan keberadaan vegetasi yang memiliki tutupan tajuk mencapai 85%. Wilayah ini menjadi tempat berkembang biak berbagai jenis satwa liar termasuk yang terancam punah seperti orang utan, bekantan, beruang madu, macan dahan, dan rangkong gading. Kontradiksi potensi pemanfaatan lahan kedua wilayah Seruyan ini menjadi tantangan bagi pemerintah Kabupaten Seruyan dalam melaksanakan pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Seruyan bermaksud untuk menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Seruyan.</p><p>Pembangunan berkelanjutan sendiri dapat diartikan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup saat ini dan masa mendatang yang lebih baik, baik secara ekonomi maupun sosial budaya di dalam batas daya dukung dan daya tampung lingkungan. Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dapat diimplementasikan melalui kebijakan tata ruang. Konsep penataan ruang yang berkelanjutan berarti mengedepankan keseimbangan dan integrasi aspek fisik, lingkungan, sosial budaya, dan ekonomi. Maka dari itu, sebagai langkah awal penerapan pembangunan keberlanjutan, pemerintah Kabupaten Seruyan berencana untuk memperbaiki Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Seruyan.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*IFjVCzRh32SLsn_NDkG3fw.png" /><figcaption>Citra satelit, <em>google earth, sebagian wilayah hijau dan wilayah permukiman penduduk di Kabupaten Seruyan</em></figcaption></figure><p>Salah satu hal yang perlu menjadi fokus dalam proses perbaikan RTRW Kabupaten Seruyan adalah penetapan kawasan konservasi. Penetapan kawasan konservasi dimaksudkan untuk menjaga tutupan vegetasi yang cukup sehingga mendukung upaya peningkatan ketersediaan air, mitigasi bencana banjir, dan bencana kebakaran hutan atau lahan gambut. Hal ini sesuai dengan isu-isu strategis yang dibahas dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Seruyan. Berdasarkan KLHS Kabupaten Seruyan, terdapat tujuh isu strategis yang harus ditangani oleh pemerintah kabupaten, yaitu: (1) kualitas dan kuantitas air, (2) ketersediaan produksi pangan pokok, (3) pencegahan dan penanganan bencana banjir, (4) kebakaran hutan dan lahan gambut, (5) pembukaan hutan dan lahan gambut, (6) kemiskinan, serta (7) pembangunan infrastruktur.</p><p>Oleh karena itu, selain penetapan kawasan konservasi, beberapa hal lain yang juga penting untuk diperhatikan pemerintah Kabupaten Seruyan dalam proses perbaikan RTRW adalah: (1) pengembangan kawasan permukiman di luar kawasan hutan dan lahan pertanian, (2) pengembangan kawasan usaha perkebunan, peternakan, kehutanan dan pertambangan yang berwawasan lingkungan, serta (3) pengembangan kawasan pariwisata berbasis lingkungan. Oleh karena itu, perbaikan RTRW Kabupaten Seruyan yang berwawasan lingkungan selayaknya dilaksanakan secara partisipatif dengan berbagai pihak terkait sehingga diharapkan dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Seruyan.</p><p><em>Penelitian yang dilakukan INOBU di Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah didukung oleh Earth Innovation Institute melalui Forests, Farms and Finance Initiative (didanai oleh Norwegian Agency for Development Cooperation, the David dan Lucile Packard Foundation, dan the Sustainable Tropics Alliance yang didanai oleh German International Climate Initiative).</em></p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=d3ceac7d3834" width="1" height="1" alt=""><hr><p><a href="https://medium.com/inobu/tata-ruang-seruyan-d3ceac7d3834">Tata Ruang Seruyan</a> was originally published in <a href="https://medium.com/inobu">Kaleka</a> on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.</p>]]></content:encoded>
        </item>
    </channel>
</rss>