<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0" xmlns:cc="http://cyber.law.harvard.edu/rss/creativeCommonsRssModule.html">
    <channel>
        <title><![CDATA[Stories by Akhiruddin Panyalai on Medium]]></title>
        <description><![CDATA[Stories by Akhiruddin Panyalai on Medium]]></description>
        <link>https://medium.com/@itsakiruhere?source=rss-bd47c94ea2a------2</link>
        <image>
            <url>https://cdn-images-1.medium.com/fit/c/150/150/1*twjlupJZ2O7z-oUa8NrASg.jpeg</url>
            <title>Stories by Akhiruddin Panyalai on Medium</title>
            <link>https://medium.com/@itsakiruhere?source=rss-bd47c94ea2a------2</link>
        </image>
        <generator>Medium</generator>
        <lastBuildDate>Sun, 22 Nov 2026 22:50:52 GMT</lastBuildDate>
        <atom:link href="https://medium.com/@itsakiruhere/feed" rel="self" type="application/rss+xml"/>
        <webMaster><![CDATA[yourfriends@medium.com]]></webMaster>
        <atom:link href="http://medium.superfeedr.com/" rel="hub"/>
        <item>
            <title><![CDATA[Menguji KUHAP 2025 dengan Logika Dapur: Membaca Hubungan Penyidikan dan Penuntutan lewat Teori Alur…]]></title>
            <link>https://medium.com/@itsakiruhere/menguji-kuhap-2025-dengan-logika-dapur-membaca-hubungan-penyidikan-dan-penuntutan-lewat-teori-alur-60f43bf7841c?source=rss-bd47c94ea2a------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/60f43bf7841c</guid>
            <category><![CDATA[penyidik]]></category>
            <category><![CDATA[pidana]]></category>
            <category><![CDATA[jaksa]]></category>
            <category><![CDATA[kuhap]]></category>
            <category><![CDATA[hukum-pidana]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Akhiruddin Panyalai]]></dc:creator>
            <pubDate>Mon, 16 Nov 2026 03:03:08 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-11-16T03:31:44.799Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<h3>Menguji KUHAP 2025 dengan Logika Dapur: Membaca Hubungan Penyidikan dan Penuntutan lewat Teori Alur Kerja</h3><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/0*hjR5ZovTXWO9TUZo" /><figcaption>Photo by <a href="https://unsplash.com/@amgras?utm_source=medium&amp;utm_medium=referral">Marko Sun</a> on <a href="https://unsplash.com/?utm_source=medium&amp;utm_medium=referral">Unsplash</a></figcaption></figure><p>Pukul tujuh malam, dapur sebuah restoran mulai sibuk. Koki di meja depan memotong, menumis, dan menata piring. Sebelum hidangan keluar, piring itu berhenti di meja kepala dapur. Ia mencicipi, memeriksa kematangan, dan mencocokkannya dengan pesanan. Kalau tidak layak, piring dikembalikan dengan catatan singkat: kurang garam, dagingnya belum matang. Setelah lolos, hidangan sampai ke meja tamu yang menilai dengan caranya sendiri. Sesekali di lain waktu pemilik restoran dan petugas dinas kesehatan datang memeriksa seluruh dapur.</p><p>Pada sebuah dapur restoran yang baik, tidak ada yang pernah meminta koki dan kepala dapur “saling mengimbangi”. Koki tidak diminta menguji lidah kepala dapur, dan tidak bisa menolak catatan yang dikembalikan kepadanya. Ia boleh mengatakan bahwa bahan yang diminta tidak tersedia, tetapi yang memutuskan piring itu layak keluar tetaplah kepala dapur. Kepala dapur pun tidak bebas dari penilaian, sebab tamu, pemilik, dan pemeriksa dari luar menilai hasil pekerjaannya. Pemeriksaan di dapur berjalan satu arah: dari tahap yang menyiapkan ke tahap yang memutuskan, lalu ke pihak yang menerima hasilnya.</p><p>Hukum acara pidana bekerja dengan logika yang sama. Penyidik menyiapkan perkara, penuntut umum memeriksa apakah perkara itu layak dibawa ke pengadilan, dan hakim menilai hasilnya. Namun hubungan penyidik dan penuntut umum kerap ditafsirkan sebagai hubungan dua pihak setara yang saling mengimbangi, seolah <em>check and balances</em> berlaku di antara keduanya. Tulisan ini akan menguji tafsir itu dengan alat ukur dari luar hukum, yaitu teori alur kerja yang dipakai manajemen modern untuk merancang proses yang bermutu.</p><h3>Dapur sebagai Proses Linear</h3><p>Dapur restoran adalah contoh paling sederhana dari apa yang dalam manajemen disebut proses linear. Pekerjaan bergerak dari satu tahap ke tahap berikutnya, dan setiap tahap menerima hasil tahap sebelumnya. Teori-teori alur kerja sepakat tentang satu hal: bahwa dalam proses seperti itu, tahap berikutnyalah yang menilai tahap sebelumnya, bukan sebaliknya.</p><p>Kaoru Ishikawa, tokoh manajemen mutu Jepang, merumuskannya sebagai prinsip “proses berikutnya adalah penguji mutu”. Standar mutu ditentukan oleh bagian hilir, dan bagian hulu wajib memenuhinya. Kepala dapur adalah penguji mutu bagi koki, dan penuntut umum adalah penguji mutu bagi penyidik. Petunjuk jaksa atas berkas adalah spesifikasi mutu, sama seperti catatan kepala dapur pada piring yang dikembalikan.</p><p>Robert G. Cooper melalui model <em>Stage-Gate</em> membagi proses ke dalam tahap-tahap yang dipisahkan gerbang. Di setiap gerbang, penjaga gerbang memutuskan apakah pekerjaan lanjut, ditahan, dikembalikan untuk diperbaiki, atau dihentikan. Tim yang mengerjakan suatu tahap tidak menilai gerbangnya sendiri. Penyidikan adalah tahap, prapenuntutan adalah gerbang, dan jaksa adalah penjaganya. Pengembalian berkas, dalam bahasa model ini, adalah keputusan untuk “perbaiki dulu”.</p><p>Selanjutnya Model Tiga Lini dari The Institute of Internal Auditors memisahkan pihak yang mengerjakan, pihak yang mengawasi, dan pihak yang memberi penilaian independen. Prinsip dasarnya adalah pemisahan tugas dan pelaksana tidak mengawasi pengawasnya. Di dapur, ketiganya adalah koki, kepala dapur, dan pemeriksa dari luar. Dalam peradilan pidana, ketiganya adalah penyidik, penuntut umum, dan hakim. Kriminologi memakai gambaran serupa sejak Komisi Presiden Amerika Serikat pada 1967 melukis peradilan pidana sebagai corong yang menyaring perkara di setiap tahap.</p><p>W. Edwards Deming menambahkan catatan penting: bahwa mutu tidak cukup diperiksa di ujung, tetapi harus dibangun sejak awal. Kepala dapur yang baik tidak menunggu piring jadi; ia memeriksa bahan sejak pagi. Begitu pula jaksa, yang sebaiknya terlibat sejak SPDP dan bukan hanya menerima berkas di akhir. Arah pengujiannya tidak berubah, hanya waktunya yang dimajukan. Koki tentu boleh memberi umpan balik, tetapi umpan balik bukan hak veto.</p><p>Tidak satu pun teori itu mengenal tahap yang “setara dan saling mengimbangi” dengan tahap sesudahnya. Dalam bahasa manajemen, proses yang dirancang seperti itu bukan proses yang seimbang, melainkan sebuah proses tanpa benar-benar ada pemilik keputusan.</p><h3>Dari Mana Check and Balances Berasal</h3><p>Montesquieu (1748) menulis bahwa kekuasaan harus dihentikan oleh kekuasaan lain. Madison dalam <em>Federalist №51</em> (1788) merumuskannya sebagai ambisi yang dilawan ambisi. Keduanya berbicara tentang cabang-cabang kekuasaan yang sejajar, dengan sumber kewenangan berbeda, dan saling bisa menahan langkah.</p><p>Namun penyidikan dan penuntutan tidak memenuhi kriteria kekuasaan yang harus dipisahkan. Keduanya adalah tahap yang berkesinambungan dalam satu proses penegakan hukum. Penyidikan mengumpulkan bukti agar penuntut umum dapat memutuskan apakah perkara layak dibawa ke hakim. Tahap yang menyiapkan tidak bisa menjadi penentu tahap yang memutuskan. Keputusan penuntutan hanya bisa diperiksa oleh tahap berikutnya.</p><h3>Pembagian Kerja, Bukan Pembagian Kekuasaan</h3><p>Diferensiasi fungsional dalam KUHAP 1981 kerap diamini sebagian besar akademisi dan praktisi hukum dengan alasan mencegah kekuasaan menumpuk di satu tangan. Kekhawatiran soal “dominasi jaksa” menjelang KUHAP 2025 juga memakai alasan yang sama. Padahal konsep diferensiasi, baik yang ditelusuri ke Durkheim maupun ke Luhmann, berbicara tentang bagian-bagian yang saling bergantung, bukan saling mengimbangi. Ibarat kinerja jantung yang tidak mengimbangi kinerja paru-paru.</p><p>Herbert Packer (1968) menggambarkan peradilan pidana sebagai ban berjalan atau lintasan berhalang. Bila dibaca sebagai desain kelembagaan, polanya sama: perkara bergerak ke hilir, dan setiap tahap menyaring hasil tahap sebelumnya. KUHAP 2025 sendiri sudah mengakuinya ketika menghapus mekanisme saling gugat penghentian perkara antara penyidik dan jaksa yang ada dalam KUHAP 1981.</p><h3>KUHAP 2025 di Bawah Uji Model Linear</h3><p>Dapur yang baik akan lolos atas empat pertanyaan sederhana: apakah setiap tahap punya waktu, apakah setiap piring diperiksa sebelum keluar, apakah alurnya lurus, dan apakah pemeriksanya bukan si pembuat. Mari ajukan empat pertanyaan yang sama kepada KUHAP 2025.</p><p><strong>Tanpa jam.</strong> Di dapur, pesanan yang tak kunjung keluar akan langsung ketahuan. KUHAP memberi jaksa tujuh hari untuk meneliti berkas (Pasal 61), tetapi sayangnya tidak ada pasal yang membatasi lamanya penyelidikan atau penyidikan. Tersangka yang tidak ditahan bisa menyandang statusnya bertahun-tahun karena tidak adanya batas waktu ini.</p><p><strong>Bagian hulu terlalu berkuasa.</strong> Penyelidikan dimaksudkan hanya untuk memastikan ada tidaknya tindak pidana, ibarat memeriksa apakah bahannya memang ada. Namun penyelidik diberi kewenangan dapat menangkap, menggeledah, dan menahan atas perintah penyidik (Pasal 5 ayat (2)), serta memakai penyamaran dan pembelian terselubung tanpa syarat (Pasal 16).</p><p><strong>Gerbang tanpa penjaga.</strong> Penyidik sendiri yang memutus hasil penyelidikan (Pasal 19), dan penghentiannya tidak bisa dipraperadilankan. Koordinasi dengan jaksa disebut “setara” (Pasal 59). Hasil gelar perkara dapat memaksa jaksa menyatakan berkas lengkap (Pasal 62 ayat (4)), dan penyidik tetap dapat menyerahkan tersangka meski jaksa menilai penyidikan belum maksimal (Pasal 62 ayat (5)). Di dapur, ini diibaratkan sama dengan koki yang boleh membawa sendiri piringnya ke meja tamu meski kepala dapur sudah menolaknya.</p><p><strong>Jalur memutar.</strong> PPNS hanya dapat menangkap dan menahan atas perintah penyidik Polri, dan berkasnya harus lewat Polri (Pasal 7, Pasal 8 ayat (3), Pasal 93, dan Pasal 99), padahal pengguna berkas itu adalah jaksa. Ibaratnya, piring dari dapur kue harus singgah dulu di dapur utama sebelum sampai ke kepala dapur. Bantuan teknis forensik pun hanya dilaksanakan Polri (Pasal 56 ayat (2)), seperti satu-satunya oven yang harus dipakai bergantian oleh seluruh dapur: antrean menumpuk dan tidak ada pembanding.</p><p><strong>Penguji terakhir dibatasi.</strong> Penetapan tersangka, penangkapan, dan penahanan enam puluh hari di tahap penyidikan berjalan tanpa hakim. Di ujung proses, putusan bebas tidak dapat dikasasi (Pasal 299 ayat (2) huruf a), padahal Mahkamah Konstitusi pernah membuka jalan itu lewat Putusan Nomor 114/PUU-X/2012.</p><p>Dari hasil pengujian tersebut kita mendapat pola yang jelas dalam KUHAP sekarang. Pengujian tidak dilaksanakan di hulu, di tempat yang sejatinya paling membutuhkannya, dan proses hulu ditumpuk dengan jalur memutar yang sama sekali tidak menambah mutu karena tidak diuji oleh tahap berikutnya namun hanya menambah birokrasi menjadi panjang.</p><h3>Jika Tafsir Keliru Itu Dijalankan</h3><p>Bayangkan empat puluh korban investasi bodong melapor. Jaksa meminta penyidik menelusuri aliran dana, tetapi penyidik merasa berkasnya sudah cukup dan, karena kedudukannya “setara”, penyidik tidak merasa wajib mengikuti petunjuk. Berkas pun bolak-balik tanpa pemutus. Masa penahanan habis dan tersangka keluar demi hukum, atau sebaliknya warga tertahan selama berkas tarik-menarik.</p><p>Namun ketika berkas akhirnya dipaksakan lengkap, jaksa maju ke sidang dengan bukti yang rapuh, dan putusan bebas yang menyusul tidak bisa dikasasi. Bisa saja setiap kegagalan dituduhkan ke pihak lain, namun ongkosnya ditanggung korban yang menunggu keadilan dan tersangka yang menunggu kepastian hukum.</p><h3>Ketika Dapur Mencicipi Masakannya Sendiri</h3><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/0*-EdFJGYXnQ5DJ5Rr" /><figcaption>Photo by <a href="https://unsplash.com/@rfhd?utm_source=medium&amp;utm_medium=referral">Refhad</a> on <a href="https://unsplash.com/?utm_source=medium&amp;utm_medium=referral">Unsplash</a></figcaption></figure><p>Ujian paling berat bagi desain ini datang ketika perkara menyentuh rumah sendiri. Akhir-akhir ini publik mengikuti penyidikan dugaan penyadapan ilegal yang kemudian berkembang ke dugaan permufakatan makar. Pihak yang diduga terlibat, penyidik yang menangani, sebagian besar saksi, sistem yang menjadi barang bukti, hingga laboratorium forensik yang memeriksanya, semuanya berada dalam satu institusi.</p><p>Tulisan ini tidak hendak menilai perkara itu. Asas praduga tak bersalah tetap harus diutamakan, dan kesediaan mengusut perkara di lingkungan sendiri patut dihargai. Namun dari kacamata model linear, persoalannya bukan tentang niat baik, melainkan desain yang dibuat. Bayangkan dapur yang diminta mencicipi masakan juru masaknya sendiri, dengan bahan dari lemarinya sendiri, lalu diuji di oven miliknya sendiri. Apa pun hasilnya, tamu akan sulit mempercayainya sepenuhnya.</p><p>Jika penyidikan semacam ini berjalan tanpa diuji penuntut umum sejak awal, setidaknya ada tiga kemungkinan. Hasilnya bisa terlalu ringan, karena kedekatan struktural membuat sebagian fakta tidak tergali. Hasilnya bisa pula terlalu berat, karena tekanan untuk menunjukkan ketegasan mendorong sangkaan melampaui buktinya, padahal unsur makar menuntut pembuktian yang jauh lebih tinggi daripada penyadapan. Apa pun hasilnya, kepercayaan publik akan rapuh, karena tidak ada mata dari luar rumah yang ikut memeriksa.</p><p>Di sinilah gerbang penuntut umum menemukan maknanya. Jaksa yang terlibat sejak awal menguji apakah bukti diperoleh secara sah, apakah sangkaan sebanding dengan buktinya, dan apakah hasil forensik digital dapat dipercaya semua pihak. Pengujian itu bukan tanda ketidakpercayaan kepada penyidik. Justru pengujian itulah yang membuat hasil kerja penyidik dapat dipercaya.</p><h3>Arah Pengujian yang Benar</h3><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/0*Y61IdVyGrjxh_CMX" /><figcaption>Photo by <a href="https://unsplash.com/@pichler_sebastian?utm_source=medium&amp;utm_medium=referral">Sebastian Pichler</a> on <a href="https://unsplash.com/?utm_source=medium&amp;utm_medium=referral">Unsplash</a></figcaption></figure><p>Pedoman PBB tentang Peran Jaksa (1990) butir 11 dan Rekomendasi Dewan Eropa Rec(2000)19 menempatkan jaksa sebagai penguji legalitas penyidikan. Prancis, Jerman, dan Belanda menuliskannya dalam undang-undang: polisi menyidik di bawah arahan penuntut umum. Jepang memakai model campuran, tetapi jaksanya tetap berwenang memberi petunjuk kepada polisi. Inggris mendirikan Crown Prosecution Service pada 1986 justru agar pihak yang menyusun perkara tidak menilai perkaranya sendiri.</p><p>Di dalam negeri, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 mewajibkan SPDP sampai ke jaksa paling lambat tujuh hari, dan asas <em>dominus litis</em> menempatkan penuntut umum sebagai pengendali perkara. Pemisahan ketat ala Indonesia adalah anomali praktik hukum di dunia, bukan suatu kelaziman.</p><h3>Lalu Siapa Menguji Penuntutan?</h3><p>Penuntutan tetap diuji, hanya dari arah yang benar. Dari atas, Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan Presiden serta mempertanggungjawabkan kebijakan penuntutan secara umum, bukan perkara konkret. Dari depan, setiap dakwaan diuji hakim dan penghentian penuntutan dapat dipraperadilankan. Dari luar, korban dapat menggugat penghentian penuntutan dan masyarakat dapat mengadu ke Komisi Kejaksaan.</p><p>Kekhawatiran soal kekuasaan jaksa tetap sah. Jawabannya bukan menyetarakan penyidik dan penuntut umum, melainkan menempatkan hakim di atas keduanya. Petunjuk jaksa harus ditulis beserta alasannya, upaya paksa berada di bawah kontrol pengadilan, dan dalam perkara yang disidik kejaksaan sendiri, tim penyidik dipisahkan dari tim penuntut.</p><h3>Peringatan dari Seoul</h3><p>Korea Selatan sudah mencoba resep “setara dan saling mengimbangi”. Masalah awalnya adalah jaksa yang terlalu kuat karena menyidik sekaligus menuntut. Sejak 2021, kewenangan jaksa mengarahkan penyidikan polisi dihapus, polisi boleh menutup perkara sendiri, dan pada Oktober 2026 kantor kejaksaan dibubarkan. Namun kini para pengkritik malah bertanya siapa yang akan menghentikan polisi bila menyalahgunakan wewenang? Korea menunjukkan dua kegagalan berurutan, dan obatnya bukan penyetaraan, melainkan penyaring yang tepat di tempat yang tepat.</p><h3>Kembali ke Dapur</h3><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/0*QOgX4D5JmED8n7aH" /><figcaption>Photo by <a href="https://unsplash.com/@louishansel?utm_source=medium&amp;utm_medium=referral">Louis Hansel</a> on <a href="https://unsplash.com/?utm_source=medium&amp;utm_medium=referral">Unsplash</a></figcaption></figure><p>Restoran yang baik tidak menyetarakan koki dan kepala dapur. Ia memastikan kepala dapur berani menolak hidangan yang tidak layak, dan kepala dapur sendiri dinilai oleh pemilik, tamu, dan pemeriksa dari luar. Penyidik dan penuntut umum setara dalam martabat, tetapi tidak dalam fungsi.</p><p>KUHAP perlu menyebut hubungan ini dengan nama yang tepat: penuntutan memeriksa penyidikan sejak awal, pengadilan menguji keduanya, dan penuntutan bertanggung jawab kepada Presiden, hakim, dan masyarakat. Karena pada akhirnya di antara penyidik dan penuntut umum, yang kita butuhkan bukan keseimbangan antara keduanya, melainkan penyaringan yang kuat atas proses peradilan pidana sehingga tidak mencederai hak tersangka ataupun hak korban.</p><h3>Rujukan</h3><ul><li>Montesquieu, <em>De l’esprit des lois</em>, 1748, Buku XI.</li><li>James Madison, <em>The Federalist №51</em>, 1788.</li><li>Emile Durkheim, <em>De la division du travail social</em>, 1893.</li><li>Niklas Luhmann, <em>Die Gesellschaft der Gesellschaft</em>, 1997.</li><li>Herbert L. Packer, <em>The Limits of the Criminal Sanction</em>, Stanford University Press, 1968.</li><li>Mardjono Reksodiputro, <em>Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana</em>, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 1994.</li><li>Kaoru Ishikawa, <em>What Is Total Quality Control? The Japanese Way</em>, Prentice-Hall, 1985.</li><li>Robert G. Cooper, “Stage-Gate Systems: A New Tool for Managing New Products”, <em>Business Horizons</em>, Vol. 33 №3, 1990.</li><li>The Institute of Internal Auditors, <em>The IIA’s Three Lines Model</em>, 2020.</li><li>President’s Commission on Law Enforcement and Administration of Justice, <em>The Challenge of Crime in a Free Society</em>, 1967.</li><li>Michael E. Porter, <em>Competitive Advantage</em>, Free Press, 1985.</li><li>Taiichi Ohno, <em>Toyota Production System: Beyond Large-Scale Production</em>, Productivity Press, 1988.</li><li>W. Edwards Deming, <em>Out of the Crisis</em>, MIT Press, 1986.</li><li>United Nations, <em>Guidelines on the Role of Prosecutors</em>, Havana, 1990, butir 11.</li><li>Council of Europe, <em>Recommendation Rec(2000)19 on the Role of Public Prosecution in the Criminal Justice System</em>.</li><li>Royal Commission on Criminal Procedure (Philips Commission), Report, 1981; Prosecution of Offences Act 1985; Criminal Justice Act 2003 (Inggris).</li><li><em>Code de procédure pénale</em> (Prancis), Pasal 12 dan 41; <em>Gerichtsverfassungsgesetz</em> § 152 dan <em>Strafprozessordnung</em> §§ 160–161 (Jerman); <em>Wetboek van Strafvordering</em> Pasal 148 (Belanda); KUHAP Jepang Pasal 189, 191, dan 193.</li><li>Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI.</li><li>Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP.</li><li>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015.</li><li><a href="https://proceeding.unmuhjember.ac.id/index.php/nms/article/download/740/703/717">Diferensiasi Fungsional Kejaksaan dan Kepolisian</a>, UM Jember Proceeding Series, 2025.</li><li><a href="https://www.hukumonline.com/berita/a/reformasi-kewenangan-penyidikan-untuk-hukum-acara-pidana-responsif-lt67b76e1869574">Reformasi Kewenangan Penyidikan untuk Hukum Acara Pidana Responsif</a>, Hukumonline.</li><li>Mekanisme praperadilan dan pola koordinasi dalam KUHAP 2025 (<a href="https://www.hukumonline.com/berita/a/penegakan-hukum-keimigrasian-di-era-kuhap-2025-lt69a13597d7680?page=all">Hukumonline</a>, <a href="https://www.hukumonline.com/berita/a/poin-penting-transformasi-di-tiga-aturan-hukum-pidana-lt697cb86b93e18">Hukumonline</a>).</li><li>Reformasi Korea Selatan (<a href="https://usali.org/usali-perspectives-blog/south-korea-reins-in-its-powerful-prosecutors">USALI Perspectives, 2025</a>; <a href="https://www.asiae.co.kr/en/article/2020011320290174502">Asia Economy, 2020</a>; <a href="https://www.koreajoongangdaily.com/opinion/jang-miran-case-shows-the-cost-of-removing-investigative-oversight/12845745">Korea JoongAng Daily</a>; <a href="https://www.koreajoongangdaily.com/opinion/add-police-chiefs-to-cios-investigative-jurisdiction/12826829">Korea JoongAng Daily, kolom</a>; <a href="https://mbiz.heraldcorp.com/article/10891543">Korea Herald, 2 Oktober 2026</a>; <a href="https://www.khan.co.kr/en/article/202608021954027">Kyunghyang Shinmun</a>).</li></ul><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=60f43bf7841c" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Magistrat du Parquet: Jaksa sebagai Pelindung Hak Warga Negara]]></title>
            <link>https://medium.com/@itsakiruhere/magistrat-du-parquet-jaksa-sebagai-pelindung-hak-warga-negara-7b4ef8207a16?source=rss-bd47c94ea2a------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/7b4ef8207a16</guid>
            <category><![CDATA[pidana]]></category>
            <category><![CDATA[jaksa]]></category>
            <category><![CDATA[hukum]]></category>
            <category><![CDATA[polisi]]></category>
            <category><![CDATA[sejarah]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Akhiruddin Panyalai]]></dc:creator>
            <pubDate>Tue, 10 Nov 2026 00:45:01 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-11-10T00:45:01.176Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>Selasa, 3 November 2026. Di ruang rapat Komisi III DPR, Senayan, pembahasan RUU Perampasan Aset sedang dikebut. Di depan para anggota dewan, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, Narendra Jatna, mengingatkan hal yang terdengar teknis tetapi menyangkut hak setiap warga:<em> tidak sembarang pejabat boleh menyentuh harta orang</em>.</p><p>Perampasan aset tanpa putusan pidana, katanya, adalah “bentuk pembatasan hak milik yang paling keras”. Karena itu setiap pemblokiran, penyitaan, dan perampasan harus dilakukan jaksa dengan penetapan dan putusan pengadilan. “Semuanya harus melalui proses hukum dan putusan pengadilan,” tegasnya.</p><p>Ketika negara mengambil harta warganya, lanjutnya, lembaga yang melakukannya harus memiliki kewenangan magistrat, yaitu kewenangan yang melekat pada fungsi peradilan. Hanya dengan begitu setiap perampasan dapat diuji di pengadilan, dan pemilik harta diberi kesempatan untuk membela diri. Ia mencontohkan Bulgaria. Lembaga khusus perampasan aset di negara itu digugat ke Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa, dan dipersoalkan justru karena tidak memiliki kewenangan magistrat.</p><p>Ia juga membawa contoh dari sejarah. Di Inggris abad pertengahan, harta bisa dirampas tanpa pemidanaan dalam perkara pengkhianatan terhadap raja, namun kemudian praktik itu ditinggalkan karena terlalu sewenang-wenang. Di Amerika Serikat, perampasan tanpa pemidanaan juga tidak bisa langsung dijalankan penyidik dan harus melalui jaksa.</p><blockquote>Pesannya sederhana: mengambil harta warga adalah pekerjaan seorang magistrat. Lalu, apa sebenarnya magistrat itu, dan mengapa jaksa disebut demikian?</blockquote><p>Untuk menjawabnya, kita perlu menengok ruang sidang di Prancis. Di sana ada satu istilah yang sampai sekarang masih dipakai, para jaksa disebut <em>magistrats du parquet</em>, magistrat lantai kayu.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/0*fdrajGtdxewWYJNK" /><figcaption>Photo by <a href="https://unsplash.com/@maytasonmehdi?utm_source=medium&amp;utm_medium=referral">Mehdi Ben</a> on <a href="https://unsplash.com/?utm_source=medium&amp;utm_medium=referral">Unsplash</a></figcaption></figure><p>Asal-usulnya ternyata sederhana. Ratusan tahun lalu, hakim duduk di atas mimbar yang ditinggikan, sedangkan para wakil raja yang membawa perkara berdiri di lantai kayu di bawahnya. Karena itu hakim disebut <em>magistrature assise</em>, magistrat yang duduk, dan jaksa disebut <em>magistrature debout</em>, magistrat yang berdiri. Keduanya sama-sama magistrat, bagian dari satu fungsi besar, yaitu fungsi mengadili. Bedanya hanya pada posisi: yang satu memutus, yang lain menuntut.</p><h3>Dari Urusan Pribadi ke Tangan Negara</h3><p>Dulu kejahatan dianggap urusan pribadi. Kalau rumah Anda dirampok, Andalah yang harus menyeret pelakunya ke pengadilan. Yang kuat bisa menuntut. Yang lemah cukup menelan kerugiannya. Yang kaya bisa membeli damai, dan yang miskin dibiarkan.</p><p>Perubahan dimulai ketika raja-raja Eropa, terutama di Prancis pada awal abad ke-14, menunjuk <em>procureurs du roi</em>, pejabat yang mewakili kepentingan raja di pengadilan. Awalnya mereka mengurus harta dan denda kerajaan. Lama-kelamaan muncul gagasan yang mengubah sejarah hukum pidana, bahwa kejahatan bukan hanya melukai korban, tetapi juga melukai ketertiban bersama. Karena itu yang menuntut seharusnya negara.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/0*AHKG7UjQ8EFEXKcy" /><figcaption>Photo by <a href="https://unsplash.com/@trail_mix_mike?utm_source=medium&amp;utm_medium=referral">Michael McKay</a> on <a href="https://unsplash.com/?utm_source=medium&amp;utm_medium=referral">Unsplash</a></figcaption></figure><p>Napoleon merapikan gagasan ini dalam <em>Code d’instruction criminelle</em> tahun 1808. Lembaganya diberi nama <em>ministère public</em>, jabatan publik. Para jaksa diangkat sebagai magistrat dan diikat oleh prinsip bahwa penuntut umum itu satu dan tidak terpisahkan. Jaksa di Paris dan jaksa di kota kecil di Provence bertindak atas nama lembaga yang sama.</p><p>Belanda, yang lama berada di bawah pengaruh Prancis, mewarisi model ini dan menamainya <em>Openbaar Ministerie</em>. Para <em>officier van justitie</em> ditempatkan dalam susunan <em>rechterlijke macht</em>, kekuasaan kehakiman. Kemudian lewat <em>Reglement op de Rechterlijke Organisatie</em> di Hindia Belanda, konsep itu tiba di negeri kita.</p><p>Namun catatan sejarah tentang jabatan ini sebenarnya lebih tua dari kolonialisme. Naskah-naskah Majapahit mengenal <em>dhyaksa</em> dan <em>adhyaksa</em>, pejabat yang mengurus perkara peradilan. Dari kata itulah nama Adhyaksa yang melekat pada Kejaksaan sekarang berasal.</p><h3>Satu Pintu Bernama Penuntutan</h3><blockquote>Pertanyaan yang sering muncul di warung kopi: kenapa yang boleh menuntut hanya jaksa?</blockquote><p>Jawabannya ada pada sifat penuntutan. Penuntutan adalah satu-satunya pintu yang menghubungkan penyidikan dengan pengadilan. Semua perkara pidana harus melewatinya, siapa pun penyidiknya.</p><p>Bayangkan jika pintu itu banyak dan dijaga oleh pihak yang berbeda-beda. Pencurian sepeda motor di satu kota bisa dituntut tiga tahun, sementara perkara yang sama persis di kota lain dihentikan begitu saja. Pelaku yang punya kenalan memilih pintu yang paling longgar. Persamaan di hadapan hukum hanya tinggal slogan.</p><p>Karena itu Indonesia memegang prinsip <em>single prosecution system</em>. Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 mengakui adanya badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman (magistrat). Undang-Undang Kejaksaan, setelah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2021, menyebut Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dan menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Undang-undang yang sama menyatakan Kejaksaan itu satu dan tidak terpisahkan, rumusan yang hampir sama dengan prinsip yang dijalankan Prancis dua abad lalu.</p><h3>Penyidik sebagai Mata dan Tangan dari Rezim Ketertiban</h3><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/0*XT71-L4NZ-_Rjsr7" /><figcaption>Photo by <a href="https://unsplash.com/@ryankosmides?utm_source=medium&amp;utm_medium=referral">Ryan Kosmides</a> on <a href="https://unsplash.com/?utm_source=medium&amp;utm_medium=referral">Unsplash</a></figcaption></figure><p>Lalu di mana posisi penyidik? Untuk menjawabnya, kita perlu membedakan dua rezim yang sering dianggap sama.</p><p>Kepolisian, sebagai penyidik utama, lahir dan bekerja dalam rezim ketertiban umum. Undang-Undang Kepolisian menempatkan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai tugas pokoknya, bersama penegakan hukum dan pelayanan masyarakat. Polisi berpatroli, mengatur lalu lintas, membubarkan keributan, dan menjaga agar kehidupan sehari-hari berjalan aman. Penyidik pegawai negeri sipil juga demikian. Mereka bekerja dalam rezim pengawasan sektor masing-masing, seperti kepabeanan, kehutanan, atau perikanan.</p><p>Dalam menjalankan tugas ketertiban itulah penyidik menemukan peristiwa pidana. Ia lalu mengumpulkan alat bukti, mencari pelakunya, dan menyusun berkas. Tetapi berkas itu tidak berhenti di tangannya. Berkas itu diserahkan kepada penuntut umum, karena hanya penuntut umum yang berwenang menentukan apakah perkara layak dibawa ke hadapan hakim.</p><p>Pembedaan ini bukan hanya khas Indonesia. Di Prancis, hukum acara pidananya memisahkan <em>police administrative</em>, yang mencegah gangguan ketertiban, dari <em>police judiciaire</em>, yang bertugas mencatat tindak pidana, mengumpulkan buktinya, dan mencari pelakunya. <em>Police judiciaire</em> bekerja di bawah arahan <em>procureur de la République</em>. Di Jerman, para penyidik disebut <em>Ermittlungspersonen der Staatsanwaltschaft</em>, petugas penyidikan bagi kejaksaan, dan jaksa dijuluki “penguasa penyidikan”. Di Belanda, polisi tunduk pada wali kota dalam urusan ketertiban umum, tetapi tunduk pada kejaksaan ketika menegakkan hukum pidana.</p><p>Pembedaan rezim ini tidak berarti mengecilkan peran penyidik. Tanpa penyidik, tidak ada perkara yang bisa dituntut. Mereka adalah mata dan tangan negara di lapangan, yang paling dulu berhadapan dengan kejahatan dan paling sering mempertaruhkan keselamatan. Pembedaan rezim justru menjaga keduanya. Penyidik bisa fokus menemukan kebenaran, dan penuntut umum menjadi saringan kedua yang memastikan bukti itu sah, cukup, dan adil sebelum seseorang dihadapkan ke pengadilan.</p><h3>Magistrat sebagai Penjamin Hak Warga Negara</h3><p>Kata <em>magistrat</em> membawa konsekuensi yang serius. Jaksa bukan corong penyidik, dan bukan pengacara korban yang dibayar untuk menang dengan segala cara. Ia adalah penjamin hak warga negara di dalam sistem peradilan pidana.</p><p>Bayangkan posisi seorang warga biasa ketika negara mengerahkan kekuatannya terhadap dirinya. Ia ditangkap, ditahan, rumahnya digeledah, barangnya disita. Di hadapannya berdiri kekuatan yang jauh lebih besar dari dirinya. Pada saat seperti itu, ia membutuhkan seseorang di dalam sistem yang tugasnya bertanya apakah tindakan ini sah, apakah buktinya cukup, dan apakah tindakan ini memang perlu?</p><p>Pertanyaan itu tidak bisa diserahkan kepada penyidik. Alasannya bukan karena penyidik tidak jujur, melainkan karena posisinya. Penyidik adalah pihak yang mencari dan mengumpulkan bukti, dan wajar jika ia ingin perkaranya berhasil. Meminta penyidik menguji hasil kerjanya sendiri sama saja dengan meminta pemain sekaligus menjadi wasit. Hukum mengenal asas lama untuk ini yaitu <em>nemo iudex in causa sua</em>, tidak seorang pun boleh menjadi hakim dalam perkaranya sendiri.</p><p>Karena itulah fungsi magistrat ditempatkan pada lembaga yang berdiri di luar penyidikan dan fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Jaksa menjadi saringan pertama. Ia memeriksa apakah berkas lengkap, apakah alat bukti diperoleh secara sah, dan apakah penahanan memang perlu diperpanjang. Banyak warga tidak pernah sampai ke ruang sidang praperadilan. Bagi mereka, jaksa adalah mata independen pertama yang menilai tindakan negara terhadap dirinya.</p><p>Kejaksaan Jerman pernah dijuluki “lembaga paling objektif di dunia”. Julukan itu kerap dikutip dengan nada setengah bercanda, tetapi isinya serius. Jaksa wajib menimbang bukti yang memberatkan sekaligus yang meringankan. Kalau berkas tidak kuat, ia harus berani mengembalikannya. Kalau tersangka ternyata tidak bersalah, ia harus berani tidak menuntut. Pedoman PBB tentang Peran Jaksa tahun 1990 menegaskan hal serupa: jaksa harus menjalankan tugasnya secara adil, konsisten, dan cepat, sambil menghormati martabat manusia.</p><p>Fungsi ini tidak bisa dipindahkan ke lembaga penyidikan, sekuat dan sebaik apa pun lembaga itu. Begitu fungsi menguji dan fungsi mencari bukti disatukan di satu tangan, warga kehilangan penjaga yang berdiri di tengah.</p><h3>Catatan atas Upaya Paksa dalam KUHAP 2025</h3><p>KUHAP 2025 memang membawa cukup banyak kemajuan secara normatif. Syarat penahanan dirumuskan lebih objektif. Sebagian besar upaya paksa, seperti penggeledahan, penyitaan, penyadapan, dan pemblokiran, kini memerlukan izin atau persetujuan ketua pengadilan negeri.</p><p>Tetapi ada tiga upaya paksa yang masih dapat dilakukan penyidik tanpa izin pengadilan, yaitu penetapan tersangka, penangkapan, dan penahanan. Ironisnya, justru tiga tindakan inilah yang paling langsung merampas kebebasan dan nama baik seseorang. Seorang warga bisa ditetapkan sebagai tersangka, ditangkap, lalu ditahan selama dua puluh hari pertama tanpa ada pejabat di luar penyidik yang lebih dulu menguji apakah tindakan itu sah dan perlu. Penuntut umum baru terlibat ketika penahanan hendak diperpanjang.</p><p>Pengujian yang tersedia hanyalah praperadilan, dan sifatnya pasif. Praperadilan menunggu tersangka atau keluarganya mengajukan permohonan, sesuatu yang membutuhkan pengetahuan, biaya, dan pendamping hukum. Pengujian itu pun datang setelah kebebasan seseorang telanjur dirampas. Gagasan hakim pemeriksa pendahuluan, yang lama digodok dalam rancangan-rancangan sebelumnya, tidak masuk ke dalam undang-undang ini.</p><p>Inilah lubang besar dalam penjaminan hak tersangka. Di hulu, ketika kebebasan seseorang pertama kali disentuh negara, belum ada magistrat yang berjaga. Ke depan, lubang ini perlu ditutup dengan menghadirkan pengujian oleh pejabat yang berfungsi kehakiman, yaitu penuntut umum sebagai magistrat maupun hakim, sebelum atau segera setelah upaya paksa itu dilakukan.</p><h3>Catatan untuk RUU Perampasan Aset</h3><p>Kalau KUHAP menyisakan lubang pada kebebasan seseorang, RUU Perampasan Aset berisiko membuka lubang baru pada hartanya.</p><blockquote>Konstitusi kita sebenarnya tegas soal ini. Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 menjamin setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi, dan hak milik itu tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun. Hak milik bukan hak kelas dua. Bagi banyak keluarga, rumah, tanah, tabungan, dan usaha kecil adalah seluruh hidup mereka.</blockquote><p>Tidak ada yang meragukan pentingnya perampasan aset. Koruptor dan bandar narkoba tidak boleh menikmati hasil kejahatannya, dan publik sudah lama menuntut undang-undang ini. Tetapi persoalannya ada pada desain hukumnya. Rancangan yang pernah beredar masih bertumpu pada instrumen penyidikan. Penelusuran aset, penghentian transaksi, pemblokiran, hingga penyitaan diletakkan di tangan penyidik sesuai kewenangannya masing-masing.</p><p>Di sinilah logika yang sama dengan upaya paksa berlaku lagi. Penyidik adalah pihak yang mencari dan mengumpulkan bukti. Ketika ia sekaligus menentukan rekening siapa yang dibekukan dan aset siapa yang disita, tidak ada mata independen yang berdiri di tengah. Ini bukan soal niat baik atau buruk aparat, melainkan soal desain kekuasaan.</p><p>Taruhannya pun besar. Rekening yang diblokir bisa melumpuhkan sebuah usaha dalam semalam, dan karyawan yang tidak tahu apa-apa ikut kehilangan gaji. Aset yang disita bisa menyusut nilainya selama bertahun-tahun. Pihak ketiga seperti bank, pembeli yang beritikad baik, atau ahli waris bisa ikut terseret. Kekhawatiran ini juga disuarakan anggota Komisi III sendiri: bagaimana jika penyitaan kelak dinyatakan tidak sah oleh pengadilan?</p><p>Risiko itu paling tajam pada perampasan tanpa pemidanaan. Dalam mekanisme ini negara mengambil harta tanpa lebih dulu membuktikan ada orang yang bersalah. Kalau pintunya dipegang oleh instrumen penyidikan, penyitaan bisa berubah fungsi, dari alat pemulihan menjadi alat tekanan.</p><p>Jalan keluarnya sudah ada di dalam sistem kita sendiri. Penyidik tetap menelusuri dan mengumpulkan bukti tentang aset, sesuai perannya menemukan peristiwa dan menyerahkan hasilnya. Tetapi permohonan pemblokiran, penyitaan, dan perampasan diajukan oleh jaksa sebagai magistrat, ditetapkan oleh pengadilan, dan pemilik aset diberi hak untuk keberatan. Dengan begitu negara tetap tegas terhadap harta kejahatan, sementara harta warga yang tidak bersalah tetap terlindungi.</p><h3>Jaksa Agung sebagai Pengendali Kebijakan Kriminal</h3><p>Kalau penuntutan adalah satu pintu, harus ada yang memastikan pintu itu dijaga dengan ukuran yang sama di seluruh negeri. Di sinilah peran Jaksa Agung.</p><p>Undang-Undang Kejaksaan menyebut Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi. Ia diberi tugas menetapkan dan mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan. Ia juga memegang kewenangan mengesampingkan perkara demi kepentingan umum.</p><p>Logikanya sederhana. Siapa yang memegang pintu penuntutan menentukan wajah hukum pidana yang benar-benar dirasakan masyarakat. Undang-undang bisa mengancam pidana dua puluh tahun. Tetapi apakah seorang ibu yang mencuri susu untuk anaknya dibawa ke sidang atau diselesaikan dengan pemulihan, keputusan itu lahir di meja penuntutan.</p><p>Indonesia telah melihat buktinya. Kebijakan keadilan restoratif melalui Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 membuat ribuan perkara kecil berakhir dengan perdamaian dan pemulihan, bukan penjara. Hal itu bisa terjadi karena kebijakannya datang dari satu pusat kendali dan dijalankan serentak oleh semua kejaksaan negeri.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/0*Wve6G1LisL03YlH1" /><figcaption>Photo by <a href="https://unsplash.com/@giamboscaro?utm_source=medium&amp;utm_medium=referral">Giammarco Boscaro</a> on <a href="https://unsplash.com/?utm_source=medium&amp;utm_medium=referral">Unsplash</a></figcaption></figure><p>Bukti paling jelas bahwa Jaksa Agung dipandang sebagai pengendali kebijakan kriminal datang dari negara-negara yang menempatkannya di puncak seluruh struktur penegakan hukum.</p><p>Di Amerika Serikat, Attorney General memimpin Departemen Kehakiman sejak departemen itu dibentuk pada 1870. Di bawahnya bukan hanya para jaksa federal, tetapi juga FBI, badan pemberantasan narkotika (DEA), badan pengawas senjata api dan bahan peledak (ATF), US Marshals, dan Biro Pemasyarakatan. Jadi penyidikan, penuntutan, sampai pemasyarakatan berada dalam satu garis kebijakan yang dipegang Jaksa Agung.</p><p>Di Kanada, Menteri Kehakiman sekaligus menjabat Attorney General. Satu orang memegang kebijakan hukum nasional dan kewenangan penuntutan tertinggi.</p><p>Di Australia, Kepolisian Federal pernah dipindahkan ke portofolio Attorney-General pada 2022. Alasannya, tugas utama kepolisian itu adalah menegakkan hukum pidana federal, sehingga lebih tepat berada di bawah pejabat hukum tertinggi.</p><p>Polanya jelas. Banyak negara menyadari bahwa kebijakan kriminal tidak bisa tercerai-berai. Apa yang diselidiki, apa yang dituntut, dan bagaimana pelaku dibina harus bergerak dalam satu arah, dan arah itu dipegang oleh pejabat yang menguasai pintu penuntutan.</p><p>Kini, dengan berlakunya KUHP baru dan KUHAP baru sejak 2 Januari 2026, pilihan dalam hukum pidana makin beragam. Ada pidana alternatif, pidana kerja sosial, pemaafan hakim, dan berbagai mekanisme penyelesaian baru. Semakin banyak pilihan, semakin penting ada yang menjaga agar pilihan itu tidak dipakai sesuka hati.</p><h3>Kembali ke Lantai Kayu</h3><p>Jaksa memang berdiri di lantai kayu, di bawah mimbar hakim. Penyidik bekerja lebih jauh lagi, di jalanan dan di tengah masyarakat, menjaga ketertiban dan menemukan kejahatan. Hakim duduk di atas dan menjatuhkan putusan. Masing-masing punya tempatnya, dan tidak satu pun boleh mengambil tempat yang lain.</p><p>Di antara jalanan dan mimbar ada satu pintu. Bagi masyarakat, pintu itulah yang menentukan apakah orang yang sama mendapat perlakuan yang sama dalam perkara yang sama, dan apakah hak seorang warga, atas kebebasannya maupun hartanya, tetap utuh ketika negara datang mengetuk rumahnya.</p><p>Penuntutan memang satu pintu. Yang menentukan adalah apakah pintu itu dijaga dengan nurani?</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=7b4ef8207a16" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Bangsa yang Memaklumi Penindasan]]></title>
            <link>https://medium.com/@itsakiruhere/bangsa-yang-memaklumi-penindasan-e08a80ba0096?source=rss-bd47c94ea2a------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/e08a80ba0096</guid>
            <category><![CDATA[aparat]]></category>
            <category><![CDATA[politik]]></category>
            <category><![CDATA[indonesia]]></category>
            <category><![CDATA[hukum]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Akhiruddin Panyalai]]></dc:creator>
            <pubDate>Wed, 04 Nov 2026 01:09:08 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-11-05T23:07:42.902Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p><em>Sebuah cerita tentang telepon, pagar, dan kemerdekaan yang tak kunjung kita pikul</em></p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/0*bdKBdGEl32HTdi2M" /><figcaption>Photo by <a href="https://unsplash.com/@onthesearchforpineapples?utm_source=medium&amp;utm_medium=referral">Colin Lloyd</a> on <a href="https://unsplash.com/?utm_source=medium&amp;utm_medium=referral">Unsplash</a></figcaption></figure><p>Pak Rusli adalah seorang pemilik toko bangunan di sebuah kota kecil. Ia orang baik dan pembayar pajak yang tertib. Suatu sore, pagar tetangganya maju setengah meter ke tanahnya. Atas kejadian itu ia tidak mengajak bicara tetangga tersebut, tidak ke kelurahan, dan tidak pula ke pengadilan. Ia malah menelepon Hendra, seorang kenalannya yang merupakan aparat berseragam.</p><p>Besoknya Hendra mampir dan minum kopi di teras tetangga Pak Rusli. Dan ternyata seminggu kemudian pagar itu dimundurkan.</p><p>“Negara ini cuma paham bahasa aparat berseragam,” kata Pak Rusli di warungnya, puas.</p><p>Ia tidak merasa ada yang salah dengan tindakannya. Hendra pun tidak salah karena hanya ingin membantu. Memang semuanya tampak baik-baik saja, namun justru karena itulah cerita ini akan kita mulai.</p><h3>Kegagalan lintas zaman.</h3><p>Kakek Pak Rusli belajar dari zaman kolonial dahulu : tunduklah, maka kau selamat. Ayahnya juga belajar hal serupa dari Orde Baru: jauhi politik, asal harga stabil dan dapur mengepul.</p><p>Sejarah kita memang berulang dengan pola yang sama. Demokrasi parlementer yang gaduh berakhir dengan Dekrit 1959. Gejolak 1965 berakhir dengan stabilitas Orde Baru selama 32 tahun. Reformasi 1998 memberi kita kebebasan, lalu tak sampai dua dekade kemudian muncul tulisan di belakang bak truk yang menyebutkan “Piye kabare? Enak jamanku, to?”. Riwayat kegagalan demi kegagalan itu mengibaratkan kita seperti pasien yang selalu pulang sebelum sembuh. Setiap kali krisis datang, kelanjutan hidup bangsa kita serahkan kepada otoritas dengan tangan yang kuat, lalu berharap mereka yang akan menyelesaikan semuanya tanpa perlu kita bertanggung jawab memastikan mereka tidak sewenang-wenang.</p><p>Mengapa hal itu bisa terjadi? Erich Fromm (1941) menyebutnya sebagai pelarian dari kebebasan. Merdeka sebagai warga negara itu dianggap melelahkan. Kemerdekaan diri menuntut kita harus berunding dengan tetangga apabila ada masalah, membaca aturan, menggugat, siap untuk kalah, dan bertanggung jawab apabila ada kesalahan. Hal ini pernah disebut oleh Mochtar Lubis, dalam pidatonya tahun 1977, yang mencatat keengganan bertanggung jawab sebagai salah satu ciri manusia Indonesia. Apabila melihat tulisan Adorno (1950) fenomena ini dapat juga diterjemahkan dengan analisis pola kepribadian otoritarian: yang cenderung tunduk ke atas, namun keras ke samping.</p><p>Telepon Pak Rusli kepada Hendra adalah bentuk pelarian kecil itu. Ia menukar tanggung jawabnya sebagai warga dengan rasa aman yang dipinjam dari aparat yang berseragam.</p><h3>Ketika semua masalah tampak seperti paku</h3><p>Tanda sebuah masyarakat bergeser ke arah otoritarian sering kali subliminal alias tidak disadari. yaitu ketika warga makin percaya pada alat pemaksa daripada pada lembaga sipil yang mereka pilih sendiri. Hal ini tampak pada Survei Indikator Januari 2026 yang menempatkan TNI sebagai yang paling dipercaya dengan 93 poin, sementara DPR terendah dengan 57 poin.</p><p>Sebenarnya legislasi hukum kita juga mengikuti suasana itu. Revisi UU TNI 2025 telah memperluas jabatan sipil bagi prajurit aktif. UU Polri 2026 juga membuka jalan serupa bagi polisi aktif. Memang Polri menegaskan bahwa anggotanya akan ditugaskan hanya bila diminta. Namun justru di situ lah persoalannya: aparat berseragam terlibat dalam urusan sipil justru karena diminta oleh lembaga sipilnya. Persis seperti kejadian Hendra.</p><p>Dari segi hukum acara pidana KUHAP baru memang membawa sedikit kemajuan yang harus diakui, seperti adanya ambang dua alat bukti dan objek praperadilan yang lebih luas. Namun, sekalipun demikian penangkapan dan penahanan ternyata tetap bisa berjalan tanpa izin hakim lebih dulu.</p><p>Melihat fenomena ini tidak satu lembaga pun patut kita jadikan kambing hitam. Akumulasi penerimaan dan pembenaran dari fenomena inilah yang sejatinya berbahaya.</p><h3>Telepon yang tak bisa menolong</h3><p>Agustus 2025, Bima, anak Pak Rusli, ikut berunjuk rasa dan tidak pulang. Komisi Pencari Fakta mencatat 6.719 orang ditangkap dalam gelombang unjuk rasa Agustus-September itu.</p><p>Pak Rusli menelepon Hendra, kenalannya yang berseragam. Lama sekali baru diangkat. “Maaf, Pak. Ini di luar kemampuan saya.”</p><p>Ia lalu mencari hakim yang bisa ditanya apakah anaknya patut ditahan. Ternyata tidak ada. Pengujian atas penangkapan dan penahanan baru bisa dilakukan belakangan lewat praperadilan, itupun hanya bagi orang yang tahu haknya, punya pengacara, dan terutama hanya jika ia berani melawan aparat. Padahal Pasal 9 Kovenan Hak Sipil dan Politik mewajibkan orang yang ditahan segera dihadapkan kepada hakim.</p><h3>Yang menguji seharusnya bukan atasan yang melakukan tindakan</h3><p>“Adukan saja ke pengawas internal,” saran seorang kerabat. Namun, pengawas internal sejatinya menilai disiplin petugas, bukan menentukan sah atau tidaknya penahanan, dan terlebih lagi ia berada di bawah atap yang sama dengan yang diawasinya. Bima tidak akan pulang hanya karena surat pengaduan kepada pengawas internal.</p><p>Di situlah batas pengawasan internal. Ia bekerja setelah tindakan terjadi, memeriksa petugas, bukan memulihkan hak warga. Ia tunduk pada garis komando yang sama, dan sulit menjangkau puncak lembaganya sendiri. Karena itu, pengawasan internal tidak dapat melegitimasi upaya paksa. Yang bisa ia lakukan hanya menertibkan aparat.</p><p>Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 hanya membolehkan pembatasan hak dengan undang-undang, dan penerapannya pada seorang warga sepatutnya diuji hakim. Maka, setiap kali upaya paksa bermasalah, jawabannya tidak boleh berhenti pada menambah pengawas di dalam lembaga penegak hukum mana pun. Dalam keadaan mendesak, tindakan boleh didahulukan, asal segera dibawa ke hakim.</p><p>Gagasan hakim komisaris yang akan menguji tindakan upaya paksa sebelum dilakukan oleh aparat sebenarnya pernah masuk rancangan KUHAP sejak dua dekade lalu, tetapi ternyata ketentuan yang menjamin hak asasi warga negara itu tak pernah menjadi undang-undang. Hasilnya, kewenangan yang tak diuji hakim sebelum dilakukan akan menjadi berbahaya di tangan siapa pun.</p><h3>Harga yang tak pernah ditanyakan</h3><p>Yang lebih getir, sebulan sebelumnya Pak Rusli masih membagikan seruan di grup keluarga: koruptor tak perlu diberi hak, rampas saja hartanya. Tuntutan itu sah, sebab korupsi merampas hak jutaan orang. Namun, ia tak pernah menyadari atau bertanya bagaimana bila rekening tokonya sendiri yang diblokir karena kekeliruan tindakan aparat.</p><p>Pertanyaan itu baru mengemuka di Senayan pada 3 November 2026. Dalam rapat dengar pendapat umum Komisi III, Jamdatun Narendra Jatna menyebut perampasan tanpa putusan pidana sebagai pembatasan hak milik yang paling keras. Di Amerika Serikat, menurutnya, penyidik kini tak bisa langsung bertindak. Dalam pelaksanaannya di sana bukti diserahkan kepada jaksa, lalu jaksa membawanya ke pengadilan. Di belahan dunia lain Belanda memilih jalur pidana dengan penyidikan keuangan oleh jaksa. Ia pun meminta kontrol pengadilan di setiap tahap, termasuk sebelum pembekuan aset.</p><p>Dalam penerapan negara-negara itu, hak warga tidak disentuh hanya atas keyakinan orang yang mengumpulkan bukti. Itu sama sekali bukan tanda negara lemah, melainkan tanda negara tahu batasnya, dan negara yang menegakkan hak warga negaranya.</p><h3>Sebelum titik nadir</h3><p>Titik nadir sebuah bangsa sudah tiba ketika warganya tak lagi bisa membedakan penegakan hukum dari kesewenang-wenangan berstempel undang-undang, dan ketika warganya telah menerima perampasan hak sebagai harga ketertiban.</p><p>Mungkin kita belum sampai di titik itu. Survei SMRC Oktober 2026 mencatat 69,7 persen warga masih menganggap demokrasi bentuk pemerintahan terbaik. Tapi hal itu tidak berarti warga telah menyadari sepenuhnya hak-hak fundamental mereka dalam pemerintahan yang berlabel demokrasi.</p><p>Kembali ke cerita di atas, Bima akhirnya pulang. Beberapa hari kemudian timbul lagi cekcok antara Pak Rusli dengan tetangganya. Lalu ia memberanikan diri mengetuk pintu tetangganya dan mengajaknya untuk berunding, tanpa harus menelepon siapa pun yang berseragam terlebih dahulu.</p><p>Kemerdekaan sipil harus dimulai dari hal sekecil itu. Jangan buru-buru meminta alat negara mengintervensi ranah pribadi kita. Apabila kita telah menyadari hak-hak fundamental kita, dari sana kita punya kewajiban menuntut batas yang jelas setiap kali negara melalui badan-badannya meminta kewenangan baru yang berpotensi mencederai hak pribadi kita. Batas itu bisa berupa hakim yang menguji sebelum atau segera sesudah upaya paksa dilakukan, bisa berupa hak keberatan seorang Tersangka yang bisa ia sampaikan sejak awal perkara, atau bisa berupa ganti rugi kepada Tersangka ketika negara keliru telah melakukan pelanggaran hak.</p><p>Sebab pada akhirnya batas itulah satu-satunya yang tersisa bagi kita sebagai warga negara jika suatu hari nanti nama kita yang tertulis di sebuah surat perintah upaya paksa.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=e08a80ba0096" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Korupsi Tanpa “Kerugian Negara”: Bukan Jalan Pintas, Melainkan Ujian Moral]]></title>
            <link>https://medium.com/@itsakiruhere/korupsi-tanpa-kerugian-negara-bukan-jalan-pintas-melainkan-ujian-moral-c2eadcb1dda0?source=rss-bd47c94ea2a------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/c2eadcb1dda0</guid>
            <category><![CDATA[jaksa]]></category>
            <category><![CDATA[hukum-pidana]]></category>
            <category><![CDATA[korupsi]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Akhiruddin Panyalai]]></dc:creator>
            <pubDate>Sun, 25 Oct 2026 13:06:56 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-10-25T13:06:56.128Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<h4>Menghapus unsur kerugian negara tidak melunakkan pemberantasan korupsi. Justru di situlah kita diuji: siapkah kita menghadapi wajah korupsi yang selama ini kita sebut budaya?</h4><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/0*Jc_yeRlyfbyospDz" /><figcaption>Photo by <a href="https://unsplash.com/@defrino?utm_source=medium&amp;utm_medium=referral">Defrino Maasy</a> on <a href="https://unsplash.com/?utm_source=medium&amp;utm_medium=referral">Unsplash</a></figcaption></figure><p>Selama lebih dari setengah abad, pertanyaan pertama dalam hampir setiap perkara korupsi di Indonesia selalu sama: <em>berapa kerugian negaranya?</em></p><p>Pertanyaan itu terdengar wajar. Tetapi coba perhatikan apa yang terjadi di ruang sidang. Perdebatan bergeser dari “apakah pejabat ini mengkhianati jabatannya?” menjadi “lembaga mana yang berwenang menghitung?”, “apakah ini <em>actual loss</em> atau <em>potential loss</em>?”, “apakah aset BUMN termasuk keuangan negara?”. Pengkhianatan terhadap amanah publik, yang seharusnya menjadi jantung perkara, tenggelam di balik tumpukan laporan audit.</p><p>Kini perdebatan itu memasuki babak baru. Seusai rapat di Istana pada 20 Oktober 2026, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan Presiden menyetujui usulan DEN agar definisi korupsi disesuaikan dengan standar internasional, yakni berpusat pada penyuapan, bukan kerugian negara. Perlu dicatat, persetujuan atas kajian awal tersebut belum berarti pemerintah telah menetapkan perubahan definisi tindak pidana korupsi.</p><p>Reaksi pun bermunculan. Pimpinan KPK menyatakan tidak setuju jika unsur kerugian negara dihilangkan total, meskipun membuka kemungkinan unsur itu dirumuskan sebagai pemberatan. Sebagian anggota Komisi III menilai unsur kerugian negara justru menjadi rambu agar pejabat berhati-hati mengelola aset dan anggaran negara.</p><p>Saya berdiri pada posisi yang jelas: <strong>saya setuju unsur kerugian negara dihapus sebagai unsur inti delik korupsi.</strong> Namun persetujuan itu datang dengan syarat yang tidak ringan. Tulisan ini menjelaskan mengapa.</p><h3>Dunia Tidak Menghitung Rupiah, Dunia Menimbang Integritas</h3><p>Gagasan ini bukan hal baru. Lebih dari satu dekade lalu, akademisi FHUI Yunus Husein sudah mengusulkan agar unsur kerugian keuangan negara dihapus dari Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor karena pembuktiannya dalam praktik cukup sulit, dan mengusulkan agar kerugian negara cukup diposisikan sebagai alasan pemberat, bukan unsur yang wajib dibuktikan jaksa.</p><p>Rujukannya pun jelas. Konvensi PBB Antikorupsi (UNCAC), yang telah kita ratifikasi, dalam Pasal 3 ayat (2) menegaskan bahwa suatu tindak pidana korupsi tidak harus menimbulkan kerugian atau kerusakan terhadap harta negara. Yang diatur UNCAC adalah perbuatannya: penyuapan pejabat publik (Pasal 15), penggelapan oleh pejabat publik (Pasal 17), memperdagangkan pengaruh (Pasal 18), penyalahgunaan fungsi atau jabatan (Pasal 19), dan memperkaya diri secara tidak sah (Pasal 20).</p><p>Logikanya sederhana: <strong>jabatan publik adalah amanah. Ketika amanah itu dijual, digadaikan, atau dipakai untuk kepentingan pribadi, kejahatan sudah selesai terjadi</strong>, terlepas dari ada atau tidaknya selisih di neraca keuangan negara.</p><h3>Tajamnya Hukum di Negeri Orang: Bahkan untuk Nilai yang “Kecil”</h3><p>Mari kita lihat bagaimana negara lain memperlakukan pejabatnya.</p><p><strong>Singapura: Menteri dipenjara karena hadiah.</strong> Mantan Menteri Transportasi S. Iswaran tidak dihukum karena merugikan keuangan negara. Ia dihukum karena menerima pemberian. Iswaran mengakui menerima barang berharga senilai S$403.300 selama tujuh tahun dari pengusaha yang punya urusan dinas dengannya, termasuk tiket balap Formula Satu, pertunjukan, dan penerbangan. Pasal yang dipakai, Section 165 Penal Code, menghukum pejabat publik yang memperoleh barang berharga tanpa imbalan yang layak dari orang yang berkepentingan dengan urusan dinasnya. Hakim kemudian menjatuhkan 12 bulan penjara, hampir dua kali lipat dari yang dimintakan penuntut umum. Menariknya, ketentuan ini pada substansinya tidak berbeda dari aturan etika lama tentang hadiah bagi pegawai negeri; bedanya, kini ada sanksi pidana.</p><p><strong>Australia: Gubernur jatuh karena sebotol anggur.</strong> Pada 2014, Premier New South Wales Barry O’Farrell mengundurkan diri setelah terungkap ia berbohong soal menerima hadiah sebotol anggur seharga A$3.000. Anggur itu dikirim oleh petinggi perusahaan yang sedang diperiksa lembaga antikorupsi NSW. Tidak ada kerugian negara, tidak ada vonis pidana; ICAC menyatakan tidak ada tindakan lanjutan terhadapnya. Tetapi standar etika publik di sana cukup tinggi sehingga sebotol anggur dan satu kebohongan sudah cukup mengakhiri karier seorang kepala pemerintahan.</p><p><strong>Hong Kong: “Pemanis” tanpa imbalan pun pidana.</strong> Mantan Chief Secretary Rafael Hui dihukum 7,5 tahun penjara atas penyalahgunaan jabatan publik dan diwajibkan mengembalikan suap sebesar HK$11,182 juta. Yang penting dari perkara ini adalah prinsipnya: pengadilan banding menegaskan bahwa korupsi dalam bentuk “pemanis umum” tetap dapat dipidana meskipun tidak ada <em>quid pro quo</em>. Uang diberikan agar sang pejabat “tetap bersikap baik” kepada pemberinya, dan itu sudah cukup. Pengadilan tertinggi Hong Kong juga menegaskan dalam perkara lain bahwa keuntungan pribadi bukan unsur dari delik penyalahgunaan jabatan publik.</p><p>Hong Kong juga memberi contoh yang tidak boleh kita abaikan. Mantan Kepala Eksekutif Donald Tsang divonis 20 bulan penjara karena penyalahgunaan jabatan, lalu dikurangi menjadi 12 bulan, namun pada 2019 putusannya dibatalkan oleh Court of Final Appeal karena hakim persidangan dinilai tidak memberi arahan yang memadai kepada juri. Pelajarannya: standar yang tajam harus diimbangi proses yang cermat. Ketegasan tanpa ketelitian justru melemahkan legitimasi penegakan hukum.</p><p><strong>Korea Selatan: Batas harga makan siang.</strong> Undang-Undang Kim Young-ran tahun 2016 lahir karena aturan lama tidak bisa menghukum pejabat yang menerima hadiah mahal kecuali ada bukti timbal balik. Undang-undang baru itu membalik logika tersebut: penuntutan bisa dilakukan tanpa harus membuktikan hubungan langsung antara hadiah dan balasan jasa. Saat diberlakukan, batasnya ditetapkan 30.000 won untuk jamuan makan, 50.000 won untuk hadiah, dan 100.000 won untuk uang duka atau sumbangan pernikahan. Bayangkan, negara yang juga punya budaya memberi sebagai bentuk penghormatan memilih untuk menarik garis setegas itu.</p><p><strong>Inggris: Fasilitas yang bukan haknya.</strong> Penyalahgunaan jabatan tidak selalu berbentuk uang suap. Kadang berupa fasilitas yang dinikmati tanpa hak. Dalam skandal tunjangan parlemen Inggris, mantan anggota parlemen David Chaytor mengaku bersalah atas tiga dakwaan pemalsuan pembukuan dengan nilai sekitar £18.000 dan dijatuhi 18 bulan penjara. Penuntutannya diputuskan oleh Direktur Penuntutan Umum saat itu, Keir Starmer, yang mengumumkan niat mendakwa tiga anggota parlemen dari Partai Buruh. Nilainya tidak sampai setengah miliar rupiah. Hukumannya tetap penjara.</p><p>Benang merahnya jelas: <strong>di negara-negara tersebut, ukuran korupsi bukan besarnya angka, melainkan rusaknya integritas jabatan.</strong></p><h3>Lebih Berat, Bukan Lebih Ringan</h3><p>Ada salah paham yang perlu diluruskan. Sebagian orang membaca usulan ini sebagai upaya “meringankan” koruptor. Bagi saya, justru sebaliknya.</p><p>Selama ini, unsur kerugian negara sering menjadi tempat berlindung. Pejabat yang menerima fasilitas mewah dari rekanan bisa berdalih: <em>“Negara tidak rugi sepeser pun.”</em> Pejabat yang mengatur pemenang tender bisa berdalih: <em>“Harga sudah sesuai HPS, BPK tidak menemukan kerugian.”</em> Perdebatan teknis tentang angka menjadi tirai yang menutupi perbuatan tercela.</p><p>Ketika unsur kerugian negara dicabut, tirai itu hilang. Yang tersisa adalah pertanyaan paling mendasar: <strong>apakah Anda memperdagangkan jabatan Anda?</strong> Pertanyaan ini menyasar <em>moral hazard</em> individu pejabat, bukan hasil akuntansi.</p><p>Dan bentuk penyalahgunaan jabatan jauh lebih luas dari sekadar mendapat uang:</p><ul><li>menerima tiket, perjalanan, atau akomodasi dari pihak yang berurusan dengan instansinya;</li><li>memakai kendaraan, rumah, atau fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi dan keluarga;</li><li>menikmati “jamuan” dan “servis” dari rekanan;</li><li>menempatkan kerabat atau kolega lewat pengaruh jabatan;</li><li>menggunakan informasi jabatan untuk keuntungan bisnis pribadi.</li></ul><p>Semua ini mungkin tidak menimbulkan kerugian negara yang bisa dihitung. Tetapi semuanya adalah pengkhianatan terhadap amanah.</p><h3>Bercermin pada Perkara Nadiem</h3><p>Perkara pengadaan Chromebook dengan terdakwa mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim memperlihatkan dengan gamblang mengapa paradigma lama melelahkan semua pihak.</p><p>Di tingkat pertama, majelis hakim menjatuhkan pidana 10 tahun penjara, lebih rendah dari tuntutan 18 tahun yang diajukan penuntut umum. Hakim menilai Nadiem selaku menteri tidak menjadi teladan dan menyalahgunakan kewenangan jabatannya; namun satu hakim anggota menyatakan pendapat berbeda dan menilai Nadiem seharusnya dibebaskan. Di tingkat banding, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengurangi hukuman menjadi 9 tahun, namun tetap menyatakan Nadiem bersalah.</p><p>Perhatikan di mana pertarungan utamanya. Sejak awal, pembelaan bertumpu pada satu titik: Nadiem menyatakan tidak ada kerugian negara dalam perkara Chromebook, dan mempersoalkan uang pengganti Rp809,59 miliar yang dijatuhkan kepadanya.</p><p>Inilah persoalannya. Selama kerugian negara menjadi unsur inti, energi persidangan terserap ke perdebatan angka, metode audit, dan kewenangan auditor. Padahal pertanyaan yang lebih substansial adalah: apakah ada konflik kepentingan? Apakah kewenangan dipakai untuk mengarahkan keputusan demi kepentingan pihak tertentu? Apakah ada keuntungan, langsung atau tidak langsung, bagi pejabat atau lingkarannya?</p><p>Dalam kerangka baru yang berfokus pada penyalahgunaan jabatan, pembuktian perkara semacam ini justru menjadi lebih tajam. Penuntut umum tidak perlu lagi terjebak dalam pertarungan hitung-hitungan. Fokusnya kembali pada perbuatan dan niat pejabat.</p><p>Tentu, perlu ditegaskan: perkara ini diadili berdasarkan hukum yang berlaku saat perbuatan terjadi, dan setiap terdakwa tetap berhak atas seluruh upaya hukum yang tersedia. Perkara ini saya angkat sebagai cermin, bukan untuk menilai ulang putusan.</p><h3>Pertanyaan yang Sesungguhnya: Siapkah Kita?</h3><p>Di sinilah letak ujian terbesarnya. Definisi korupsi yang berpusat pada penyuapan dan penyalahgunaan jabatan akan langsung berhadapan dengan sesuatu yang selama ini kita anggap biasa, bahkan kita sebut “budaya”:</p><ul><li><strong>Parsel dan bingkisan hari raya</strong> untuk pejabat yang menangani perizinan kita.</li><li><strong>Uang amplop</strong> setelah rapat, kunjungan, atau “pembinaan”.</li><li><strong>Fasilitas penjemputan, hotel, dan jamuan</strong> untuk pejabat yang datang memeriksa.</li><li><strong>“Uang terima kasih”</strong> setelah urusan selesai, yang katanya sukarela.</li><li><strong>Oleh-oleh</strong> yang nilainya kadang melebihi gaji bulanan pegawai.</li></ul><p>Sejujurnya, hukum kita sudah punya instrumennya. Ketentuan gratifikasi dalam Pasal 12B UU Tipikor sudah ada sejak 2001. Masalahnya bukan ketiadaan norma, melainkan <strong>ketiadaan keberanian menegakkannya secara konsisten</strong>, karena praktik ini terlalu masif dan terlalu banyak yang terlibat.</p><p>Jika kita sungguh mengadopsi definisi baru, tidak boleh ada lagi pembenaran. Tidak ada lagi “sudah tradisi”, “sekadar tanda terima kasih”, atau “semua orang juga begitu”. Singapura dan Korea Selatan menunjukkan bahwa budaya bisa diubah, asalkan negara berani menarik garis yang jelas dan menegakkannya tanpa pandang bulu.</p><p>Kompas moral harus tegas. Kalau tidak, penghapusan unsur kerugian negara hanya akan menjadi pelonggaran yang dibungkus jargon standar internasional.</p><h3>Melindungi Diskresi, Bukan Melindungi Pencuri</h3><p>Ada satu keuntungan besar dari paradigma baru ini yang sering terlewat: <strong>perlindungan terhadap diskresi kebijakan publik.</strong></p><p>Selama ini, pejabat yang mengambil keputusan bisnis atau kebijakan dengan itikad baik, namun hasilnya merugi, rentan dipidana hanya karena ada angka kerugian. Akibatnya, banyak pejabat memilih tidak mengambil keputusan sama sekali. Birokrasi menjadi lamban, BUMN menjadi penakut.</p><p>Dengan fokus pada <em>moral hazard</em>, garisnya menjadi lebih jernih. Keputusan yang keliru namun bersih adalah wilayah evaluasi kebijakan, hukum administrasi, dan prinsip <em>business judgment rule</em>. Keputusan yang dibeli, diarahkan demi suap, atau dicemari konflik kepentingan adalah wilayah pidana. Hukum pidana kembali ke fungsinya yang tepat: menghukum niat jahat, bukan kegagalan kebijakan.</p><h3>Kerugian Negara Tidak Hilang, Ia Berpindah Panggung</h3><p>Kekhawatiran KPK patut dijawab dengan serius. Jika unsur kerugian negara dihapus dari delik, apakah negara kehilangan dasar untuk menuntut pemulihan?</p><p>Jawabannya: tidak, jika kita mempersiapkannya. Kerugian negara tidak lenyap. Ia berpindah ke panggung yang lebih tepat, yaitu <strong>gugatan perdata dan pemulihan aset</strong>, dan aktor utamanya adalah <strong>Jaksa Pengacara Negara (JPN)</strong>.</p><p>Instrumennya sebenarnya sudah tersedia. Pasal 32 sampai 34 UU Tipikor membuka jalan gugatan perdata ketika unsur pidana tidak cukup terbukti namun kerugian negara nyata ada, atau ketika tersangka atau terdakwa meninggal dunia. Ironisnya, menurut sejumlah pengamat, strategi dalam Pasal 32 UU Tipikor ini belum pernah benar-benar digunakan, dan penegak hukum lebih memilih memaksakan Pasal 2 dan Pasal 3.</p><p>Bila definisi baru diberlakukan, lapangan perdata ini akan menjadi sangat masif. Setiap kerugian negara akibat kelalaian, salah kelola, atau perbuatan melawan hukum yang tidak bermotif suap harus dikejar lewat jalur perdata. Dan secara kelembagaan, hanya kejaksaan yang memegang kewenangan sebagai pengacara negara. Ini berarti kejaksaan harus siap: sumber daya JPN harus diperkuat, keahlian litigasi perdata dan pemulihan aset harus ditingkatkan, dan koordinasi dengan auditor negara harus dibenahi.</p><h3>Mengapa Lembaga Penuntutan Harus Berdikari</h3><p>Definisi korupsi yang lebih luas dan lebih tajam hanya akan bermakna jika ada lembaga penuntutan yang <strong>berdikari</strong>: mandiri secara kelembagaan, tegas secara sikap, dan tinggi secara standar.</p><p>Contoh-contoh di atas memperlihatkan peran sentral penuntut umum:</p><ul><li>Di <strong>Inggris</strong>, keputusan mendakwa para anggota parlemen dalam skandal tunjangan datang dari Direktur Penuntutan Umum. Tanpa keberanian penuntut umum, skandal itu mungkin berhenti di ranah etik parlemen.</li><li>Di <strong>Singapura</strong>, penuntut umum yang memutuskan untuk mengubah dakwaan Iswaran ke Section 165, pasal yang baru pertama kali didakwakan sejak Penal Code diberlakukan di Singapura pada 1871. Keberanian memilih pasal yang tepat menghasilkan preseden yang mengubah cara seluruh pegawai negeri memandang hadiah.</li><li>Di <strong>Brasil</strong>, Ministério Público memiliki otonomi fungsional yang dijamin konstitusi, yang memungkinkannya menangani perkara korupsi besar yang menyentuh elite politik dan bisnis.</li><li>Di <strong>Italia</strong>, jaksa yang independen dalam operasi <em>Mani Pulite</em> pada awal 1990-an membongkar jaringan suap yang mengubah peta politik negara itu.</li></ul><p>Pelajarannya: <strong>ketegasan penuntutan adalah penentu standar.</strong> Ketika penuntut umum konsisten mendakwa penerimaan hadiah, amplop, dan fasilitas, masyarakat belajar bahwa garis itu nyata. Ketika penuntut umum ragu atau tebang pilih, norma sekuat apa pun hanya akan menjadi teks mati.</p><p>Dalam sistem kita, kejaksaan memegang posisi yang unik: sebagai <em>dominus litis</em> yang mengendalikan penuntutan pidana, sekaligus sebagai pengacara negara yang memulihkan kerugian lewat jalur perdata. Tidak ada lembaga lain yang memegang kedua peran itu sekaligus. Revolusi budaya antikorupsi dengan definisi baru akan sangat bergantung pada seberapa kuat dan seberapa mandiri kejaksaan menjalankan kedua peran tersebut.</p><h3>Menutup “Jalan Ninja” di Sektor Keuangan</h3><p>Definisi baru juga menuntut penegakan hukum yang kuat di bidang lain, terutama sektor keuangan. Selama ini, sektor keuangan kerap menjadi “jalan ninja” untuk menyamarkan transaksi koruptif: rekening atas nama orang lain, perusahaan cangkang, transaksi yang dipecah-pecah, aset kripto, hingga pembelian aset mewah atas nama kerabat.</p><p>Jika fokus korupsi bergeser ke suap dan penyalahgunaan jabatan, kemampuan menelusuri aliran uang menjadi kunci pembuktian. Beberapa hal mendesak untuk diperkuat:</p><ul><li><strong>Uji tuntas yang ketat terhadap pejabat publik dan keluarganya</strong> (<em>politically exposed persons</em>) oleh perbankan dan penyedia jasa keuangan, sesuai standar FATF.</li><li><strong>Transparansi pemilik manfaat</strong> (<em>beneficial ownership</em>) agar perusahaan cangkang tidak lagi menjadi tempat persembunyian.</li><li><strong>Pengawasan aset kripto dan instrumen keuangan baru</strong> yang rawan dipakai sebagai saluran suap.</li><li><strong>Sinergi PPATK dan penuntut umum</strong> yang lebih cepat dan terintegrasi.</li><li><strong>Pengesahan RUU Perampasan Aset</strong>, yang akan memungkinkan negara merampas kekayaan yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya.</li></ul><p>Tanpa penguatan ini, pergeseran definisi korupsi hanya akan membuat para pelaku memindahkan cara, bukan menghentikan perbuatan.</p><h3>Penutup: Ini Soal Kompas Moral</h3><p>Kita berada di persimpangan. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya pada Maret 2026 menegaskan bahwa jika terdapat persoalan atau tafsir yang tidak tunggal atas unsur kerugian negara, perumusannya menjadi kewenangan pembentuk undang-undang. Bola kini ada di tangan pemerintah dan DPR.</p><p>Saya mendukung penghapusan unsur kerugian negara dari inti delik korupsi. Tetapi dukungan itu bukan cek kosong. Ia menuntut empat hal: definisi yang tegas tentang suap, gratifikasi, dan penyalahgunaan jabatan; keberanian menegakkannya terhadap “budaya” amplop dan fasilitas; lembaga penuntutan yang mandiri dan kuat, termasuk dalam peran pengacara negara untuk memulihkan kerugian; serta sektor keuangan yang tidak lagi menjadi tempat persembunyian.</p><p>Korupsi, pada hakikatnya, bukan soal angka di laporan audit. Korupsi adalah soal pejabat yang lupa bahwa jabatannya adalah amanah. Jika kita sungguh ingin berstandar internasional, kita harus siap menerima konsekuensinya: <strong>tidak ada lagi amplop yang dianggap wajar, tidak ada lagi fasilitas yang dianggap lumrah, dan tidak ada lagi pembenaran.</strong></p><p>Pertanyaannya bukan lagi apakah definisi korupsi perlu diubah. Pertanyaannya adalah: <strong>sudah siapkah kita menjadi bangsa yang tidak lagi memaafkan dirinya sendiri?</strong></p><p><em>Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis dan tidak mewakili sikap institusi.</em></p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=c2eadcb1dda0" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Ius Puniendi yang Perlahan Hilang dari Hukum Acara Pidana]]></title>
            <link>https://medium.com/@itsakiruhere/ius-puniendi-yang-perlahan-hilang-dari-hukum-acara-pidana-90540d0b47ff?source=rss-bd47c94ea2a------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/90540d0b47ff</guid>
            <category><![CDATA[ius-puniendi]]></category>
            <category><![CDATA[negara]]></category>
            <category><![CDATA[pidana]]></category>
            <category><![CDATA[hukum]]></category>
            <category><![CDATA[jaksa]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Akhiruddin Panyalai]]></dc:creator>
            <pubDate>Sat, 17 Oct 2026 06:14:52 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-10-17T13:14:18.330Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<h4>Tentang hukum acara pidana yang perlahan kembali menjadi urusan antarpribadi, dan fungsi jaksa sebagai representasi wujud hadirnya negara</h4><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/0*ylPAq3jo2-uXKwkd" /><figcaption>Photo by <a href="https://unsplash.com/@niklasjesper?utm_source=medium&amp;utm_medium=referral">Niklas</a> on <a href="https://unsplash.com/?utm_source=medium&amp;utm_medium=referral">Unsplash</a></figcaption></figure><h3>Meja tawar-menawar</h3><p>Seribu tahun lalu, di sebuah desa di utara Eropa, seorang lelaki tewas dalam perkelahian di pasar.</p><p>Tidak ada polisi yang datang, tidak ada jaksa, tidak ada pengadilan seperti yang kita kenal. Yang datang adalah keluarga korban. Mereka punya dua pilihan: membalas darah dengan darah, atau duduk berhadapan dengan keluarga pelaku dan menawar harga nyawa.</p><p>Hukum Jermanik kuno menyebut harga itu <em>wergild</em>, uang darah. Setiap nyawa punya tarifnya, setiap luka punya hitungannya. Bila kedua keluarga sepakat, perkara selesai. Bila tidak, dendam berlanjut, kadang sampai beberapa generasi.</p><p>Sistem itu terdengar praktis. Korban mendapat ganti rugi, perkara selesai tanpa birokrasi. Tetapi ia menyimpan cacat yang tidak bisa diperbaiki: hasilnya ditentukan oleh siapa yang lebih kuat. Keluarga yang besar dan bersenjata bisa menekan harga serendah-rendahnya ketika menjadi pelaku, dan menaikkannya setinggi-tingginya ketika menjadi korban. Keluarga yang lemah menerima apa pun yang ditawarkan, karena alternatifnya adalah pedang.</p><p>Di meja tawar-menawar itu, keadilan adalah fungsi dari kekuasaan.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/0*dc0OpOGonJQbK7kq" /><figcaption>Photo by <a href="https://unsplash.com/@ianharber?utm_source=medium&amp;utm_medium=referral">Ian Harber</a> on <a href="https://unsplash.com/?utm_source=medium&amp;utm_medium=referral">Unsplash</a></figcaption></figure><h3>Negara mengambil alih</h3><p>Perlahan, para raja Eropa mengubah cara memandang kejahatan. Pembunuhan di pasar tidak lagi dipandang semata-mata sebagai kerugian satu keluarga, tetapi sebagai pelanggaran terhadap perdamaian raja, terhadap tertib yang menjadi milik bersama. Karena kejahatan melukai semua orang, yang berhak menuntutnya pun bukan lagi keluarga korban, melainkan kekuasaan publik.</p><p>Dari pergeseran itulah lahir gagasan yang kini menjadi fondasi hukum pidana modern: <em>ius puniendi</em>, hak untuk menghukum yang dimonopoli oleh negara.</p><p>Monopoli ini sering disalahpahami sebagai perampasan hak korban. Padahal ia justru dibuat untuk melindungi dua pihak sekaligus. Korban dilindungi dari keharusan menagih keadilannya sendiri. Pelaku dilindungi dari pembalasan yang tidak punya batas. Keduanya tidak lagi berhadapan langsung, karena di antara mereka kini berdiri negara.</p><p>Tetapi negara adalah gagasan yang abstrak. Ia butuh tangan dan suara. Di Prancis abad pertengahan, kekuasaan raja masuk ke pengadilan-pengadilan setempat melalui seorang wakil: <em>procureur du roi</em>. Mula-mula ia hanya membela kepentingan mahkota. Tetapi karena raja dipandang sebagai penjaga ketertiban umum, wakilnya perlahan menjadi penuduh publik yang bertindak atas nama masyarakat. Dari situlah tumbuh <em>ministère public</em>, lembaga penuntut umum yang kemudian diwarisi Belanda sebagai <em>openbaar ministerie</em>, dan sampai ke kita sebagai kejaksaan.</p><p>Jaksa, dengan kata lain, bukan sekadar pegawai yang membacakan dakwaan. Ia adalah bentuk konkret dari janji lama itu: bahwa perkara pidana bukan lagi urusan antara dua keluarga yang menawar di pasar, melainkan urusan negara yang menimbang atas nama semua orang.</p><h3>Dua tangan negara</h3><p>Di Indonesia, kehadiran negara itu dijalankan jaksa dengan dua tangan.</p><p>Tangan pertama adalah <strong>penuntut umum</strong>. Jaksa menentukan apakah suatu peristiwa layak dibawa ke pengadilan, menyusun dakwaan, membuktikannya, dan melaksanakan putusan. Asas <em>dominus litis</em> menegaskan bahwa jaksalah pengendali perkara: ia yang memutuskan perkara naik atau berhenti, karena keputusan itu adalah keputusan negara tentang apakah seseorang patut dihadapkan pada pidana.</p><p>Tangan kedua adalah <strong>pengacara negara</strong>. Dalam perkara perdata dan tata usaha negara, jaksa mewakili negara di depan hakim: menggugat, digugat, memulihkan hak negara. Di sinilah negara tampil bukan sebagai penguasa yang memaksa, melainkan sebagai pihak yang tunduk pada pembuktian dan dapat dibantah di pengadilan.</p><p>Kedua tangan itu memegang hal yang sama: <em>ius puniendi</em> dan kepentingan publik, dijalankan oleh pejabat yang menimbang, dan setiap keputusannya diuji oleh hakim.</p><h3>Pembagian kerja negara</h3><p>Negara tidak menjalankan <em>ius puniendi</em> sendirian lewat satu lembaga. Ia membaginya ke dalam beberapa fungsi yang saling melengkapi.</p><p>Penyidik membuat terang suatu peristiwa. KUHAP yang berlaku sejak Januari 2026 merumuskan penyidikan sebagai serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti guna membuat terang tindak pidana, rumusan yang pada dasarnya diwarisi dari KUHAP 1981. Pekerjaan itu adalah fondasi seluruh proses. Tanpa penyidikan yang cermat, tidak ada perkara yang bisa ditimbang. Untuk itu penyidik dibekali kewenangan upaya paksa yang tidak dimiliki warga biasa.</p><p>Jaksa menimbang hasil pekerjaan itu. Ia menilai apakah fakta yang telah dikumpulkan memenuhi unsur pidana, apakah perkara layak dibawa ke pengadilan, atau apakah kepentingan umum lebih baik dilayani dengan cara lain. Hakim, pada akhirnya, menguji semuanya.</p><p>Pembagian ini bukan soal siapa yang lebih dipercaya. Ia adalah cara negara hukum mengatur dirinya: fungsi mengumpulkan, fungsi menimbang, dan fungsi menguji ditempatkan pada tangan yang berbeda, sehingga setiap keputusan yang menyentuh kebebasan seseorang selalu melewati lebih dari satu pasang mata. Prinsip yang sama berlaku bagi jaksa sendiri. Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, mewajibkan setiap orang yang ditangkap atau ditahan atas tuduhan pidana segera dihadapkan kepada hakim atau pejabat lain yang diberi kewenangan oleh hukum untuk menjalankan kekuasaan kehakiman. Di banyak negara, penggeledahan serta penyitaan pada asasnya memerlukan izin hakim, siapa pun yang memintanya.</p><p>Karena itu, keputusan tentang apakah suatu peristiwa pidana dibawa ke pengadilan atau diselesaikan dengan cara lain bukan keputusan teknis penyidikan. Ia adalah pernyataan sikap negara terhadap perbuatan itu, dan dalam sistem kita, pernyataan itu diucapkan melalui jaksa.</p><h3>Meja tawar-menawar, versi hari ini</h3><p>Sekarang mari kita kembali ke meja tawar-menawar. Bukan di pasar seribu tahun lalu, melainkan di sebuah ruang pemeriksaan hari ini.</p><p>Ambil satu ilustrasi sederhana. Seorang montir bertengkar dengan pelanggannya soal ongkos perbaikan. Ada dorongan, sang pelanggan jatuh, pelipisnya robek. Malam itu sang montir ditahan.</p><p>Pada hari ketiga ia dipertemukan dengan korban. Penyidik menjelaskan dengan tertib bahwa undang-undang kini menyediakan mekanisme keadilan restoratif: bila kedua pihak sepakat, perkara dapat selesai tanpa ke pengadilan. Korban meminta ganti rugi sebesar penghasilan bengkelnya selama dua tahun. Sang montir tahu bahwa bila tidak ada kesepakatan, perkaranya berjalan seperti biasa, dan ia tetap berada di tahanan.</p><p>Tidak ada yang mengancam. Tidak ada yang berniat menekan. Penyidik menjalankan apa yang diatur. Korban meminta apa yang menurutnya pantas. Tetapi sang montir menimbang pilihannya dari balik jeruji.</p><p>Ia menandatangani.</p><p>Perhatikan apa yang terjadi di ruangan itu. Perkara dikembalikan kepada para pihak, persis seperti di desa seribu tahun lalu. Pelaku dan korban kembali berhadapan langsung dan menawar harga. Yang tidak ada di ruangan itu adalah pihak yang ditugasi negara untuk menimbang: apakah perdamaian ini wajar, apakah nilainya sebanding, apakah persetujuan ini sungguh bebas. Jaksa tidak ada di sana.</p><p>Dan ada satu hal yang membedakannya dari pasar Jermanik. Kali ini, salah satu pihak menawar sambil berada dalam tahanan. Kewenangan upaya paksa tetap melekat pada perkara itu, sementara negara yang menimbang tidak ikut duduk di meja.</p><p>Undang-undang memang tidak sepenuhnya melepas perkara itu. Setelah kesepakatan dilaksanakan, penyidik wajib memberitahukan penghentian penyidikan kepada penuntut umum dan meminta penetapan ketua pengadilan negeri paling lama tiga hari. Tetapi pemberitahuan bukanlah penimbangan. Penetapan yang dimohonkan setelah semuanya selesai hanya dapat menilai apa yang tertulis di atas kertas, bukan keadaan ruangan tempat kertas itu ditandatangani, dan sejumlah akademisi mencatat bahwa penetapan semacam ini kerap terbit tanpa pemeriksaan yang substansial. Negara datang untuk mengesahkan, bukan untuk menimbang sejak awal.</p><h3>Perjanjian yang lahir dari keadaan terdesak</h3><p>Hukum perdata kita punya jawaban untuk perjanjian semacam itu.</p><p>Sebuah perjanjian berdiri di atas kehendak yang bebas. Ajaran <em>penyalahgunaan keadaan</em>, <em>misbruik van omstandigheden</em>, menyatakan bahwa bila satu pihak menyetujui sesuatu karena berada dalam keadaan terdesak, tergantung, atau tertekan, sehingga ia menerima apa yang tidak akan ia terima dalam keadaan normal, perjanjian itu dapat dibatalkan. Hukum perdata Belanda kini mencantumkannya dalam Pasal 3:44 ayat (4) <em>Burgerlijk Wetboek</em>. KUHPerdata kita tidak mengaturnya secara tegas, tetapi Mahkamah Agung telah berulang kali menerapkannya. Dalam Putusan Nomor 1979 K/Pdt/2010, tekanan itu lahir dari ancaman akan memperkarakan anak salah satu pihak. Dalam Putusan Nomor 3406 K/Pdt/2019, akta jual beli dinyatakan batal karena dibuat atas dasar penyalahgunaan keadaan.</p><p>Tidak perlu ada yang mengancam. Keadaan sudah cukup. Sang montir tidak sekadar menawar dengan pelanggannya. Ia menawar dengan kemungkinan bertahan lebih lama di tahanan.</p><p>Di sinilah ironinya. Bila dua pedagang menandatangani perjanjian seperti itu di luar proses pidana, dengan salah satunya dalam keadaan terdesak, hakim perdata bisa membatalkannya. Tetapi karena ditandatangani dalam proses pidana dan diberi nama keadilan restoratif, ia justru dicatat sebagai keberhasilan. Hukum pidana, yang seharusnya paling waspada terhadap ketimpangan posisi, bisa menjadi tempat paling aman bagi perjanjian yang lahir dari ketimpangan itu.</p><p>Keadilan restoratif sendiri adalah gagasan yang baik. Prinsip-prinsip dasar PBB tentang penggunaan program keadilan restoratif dalam perkara pidana (Resolusi ECOSOC 2002/12) justru menegaskan pagarnya: keikutsertaan harus didasarkan pada persetujuan yang bebas dan sukarela, persetujuan itu dapat ditarik kapan saja, kesepakatan hanya boleh memuat kewajiban yang wajar dan proporsional, tidak ada pihak yang boleh dipaksa atau dibujuk dengan cara yang tidak adil, dan ketimpangan kekuatan di antara para pihak harus diperhitungkan. Pagar itu hanya berarti bila ada pihak yang ditugasi menjaganya, pihak yang berdiri di luar kepentingan para pihak dan di luar proses pengumpulan bukti. Itulah tempat jaksa sebagai penuntut umum: menilai apakah perdamaian itu sungguh perdamaian, dan memastikan negara tetap hadir ketika pelaku dan korban dipertemukan.</p><h3>Ketika aset diperlakukan sama</h3><p>Pola yang sama mulai tampak dalam perampasan aset.</p><p>Gagasan dasarnya juga baik: kejahatan tidak boleh menguntungkan. Gagasan modernnya dibangun di atas satu pembedaan. Ada perampasan <em>in personam</em>, yang menempel pada orangnya dan mensyaratkan orang itu dipidana lebih dulu. Ada perampasan <em>in rem</em>, yang menggugat bendanya. Yang dipersoalkan bukan apakah pemiliknya bersalah, melainkan apakah harta itu berasal dari kejahatan.</p><p>Perampasan <em>in rem</em> boleh berjalan tanpa putusan pidana justru karena ia diimbangi oleh jalur perdata. Negara menggugat harta itu di depan hakim, pemiliknya dapat datang, membawa bukti, membantah. Hakim yang memutus. Dan di Indonesia, pihak yang secara kelembagaan mewakili negara di jalur perdata adalah jaksa pengacara negara.</p><p>Gagasan pembaruan perampasan aset yang tengah dibahas sebenarnya sudah menyerap sebagian prinsip itu. Perampasan tanpa putusan pidana dibayangkan sebagai permohonan jaksa pengacara negara ke pengadilan, dengan beban pembuktian padanya dan ruang keberatan bagi pihak ketiga. Pemblokiran dan penyitaan pun pada asasnya memerlukan izin pengadilan.</p><p>Persoalannya ada di hulu. Tahap-tahap yang paling dalam menyentuh ruang privat, yaitu penelusuran, pemblokiran, penyitaan, dan pemberkasan, cenderung diletakkan sepenuhnya pada tahap penyidikan, sementara pengacara negara baru hadir setelah berkas selesai. Coraknya pun masih condong <em>in personam</em>: perampasan tanpa putusan pidana dibuka terutama ketika pemiliknya tidak dapat diadili, karena meninggal, melarikan diri, atau sakit, bukan semata karena harta itu berasal dari kejahatan. Ditambah lagi, pengecualian keadaan mendesak yang memungkinkan pemblokiran dan penyitaan tanpa izin pengadilan terlebih dahulu masih berisiko dirumuskan terlalu longgar.</p><p>Harta adalah ruang privat yang paling nyata. Pengecualian yang terlalu longgar bukan lagi pengecualian, melainkan pintu yang mudah dibuka. Di titik inilah pengacara negara semestinya hadir sejak awal, bukan untuk mengambil alih kerja penyidik, tetapi agar setiap langkah menuju perampasan sudah ditimbang dengan ukuran yang kelak akan diuji di depan hakim perdata. Tanpa itu, negara sekali lagi baru tiba di ujung, ketika ruang privat sudah lama dimasuki.</p><h3>Negara pergi, borgolnya tertinggal</h3><p>Bila semua ini dirangkai, polanya menjadi jelas. Penyelesaian perkara di luar pengadilan mengembalikan pidana menjadi urusan pelaku dan korban. Restitusi berubah menjadi tawar-menawar. Perampasan aset bertumpu pada tahap penyidikan, dengan pengacara negara datang belakangan. Di ketiganya, fungsi negara yang menimbang mundur perlahan. Yang tersisa hanya dua hal: kesepakatan para pihak dan kewenangan upaya paksa.</p><p>Persoalannya bukan pada penyidik yang menjalankan kewenangannya, dan bukan pada korban yang menuntut pemulihan. Persoalannya ada pada desain yang meninggalkan satu kursi kosong: kursi pihak yang mewakili kepentingan publik dan menimbang atas nama negara pada saat kesepakatan dibentuk. Privatisasi yang jujur setidaknya menyerahkan perkara kepada para pihak yang setara di depan hakim perdata. Privatisasi yang sedang kita jalani menyerahkan perkara kepada para pihak yang tidak setara, lalu menghadirkan negara hanya untuk mengesahkan hasilnya.</p><p>Kita sedang kembali ke meja tawar-menawar seribu tahun lalu, dengan satu perbedaan: dulu tidak ada borgol di atas meja itu.</p><p>Jalan keluarnya bukan menolak keadilan restoratif, bukan menolak restitusi, bukan menolak perampasan aset. Jalan keluarnya adalah mengembalikan setiap fungsi ke tempatnya. Penyidik membuat terang perkara. Jaksa, sebagai penuntut umum, menimbang apakah perkara itu pantas dibawa ke pengadilan atau patut diselesaikan dengan cara lain, dan menjaga agar penyelesaian itu lahir dari kehendak yang bebas. Jaksa, sebagai pengacara negara, membawa harta yang diduga berasal dari kejahatan ke depan hakim perdata. Hakim menguji setiap tindakan yang mengurangi kebebasan dan hak milik.</p><p>Tetapi itu juga menuntut sesuatu dari jaksa sendiri. Kehadiran negara tidak cukup diwujudkan dengan adanya jaksa di atas kertas. Jaksa yang hanya menerima berkas dan menyetujui kesepakatan tanpa bertanya bagaimana kesepakatan itu dibuat, pada akhirnya sama saja dengan ketidakhadiran negara.</p><p><em>Ius puniendi</em> diambil dari tangan individu bukan agar negara bisa menghukum sesukanya, tetapi agar tidak ada lagi orang yang harus menawar kebebasannya dalam keadaan terdesak. Bila hari ini kita mengembalikan perkara kepada individu sambil tetap meninggalkan alat pemaksa di meja, kita tidak sedang memodernkan hukum acara pidana.</p><p>Kita sedang membuka kembali pasar yang dulu ditutup oleh negara.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=90540d0b47ff" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Kaldavia: Sebuah Negeri Tanpa Jaksa]]></title>
            <link>https://medium.com/@itsakiruhere/kaldavia-sebuah-negeri-tanpa-jaksa-0ebd7d3cb9f6?source=rss-bd47c94ea2a------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/0ebd7d3cb9f6</guid>
            <category><![CDATA[hukum]]></category>
            <category><![CDATA[fiksi]]></category>
            <category><![CDATA[keadilan]]></category>
            <category><![CDATA[negara]]></category>
            <category><![CDATA[jaksa]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Akhiruddin Panyalai]]></dc:creator>
            <pubDate>Sun, 11 Oct 2026 01:38:25 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-10-11T11:24:19.350Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<h4>Sebuah eksperimen pikiran tentang hukum acara pidana yang kehilangan penjaganya</h4><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/0*eO4KHxrHdTXgWVlH" /><figcaption>Photo by <a href="https://unsplash.com/@cosmingurau?utm_source=medium&amp;utm_medium=referral">Cosmin Gurau</a> on <a href="https://unsplash.com/?utm_source=medium&amp;utm_medium=referral">Unsplash</a></figcaption></figure><p>Kisah ini tidak terjadi di Indonesia.</p><p>Ia terjadi di Kaldavia, sebuah republik kecil yang jauh dari sini dan tidak akan Anda temukan di peta mana pun. Bahasanya bukan bahasa kita, sejarahnya bukan sejarah kita, dan nama orang-orangnya akan terdengar asing di telinga: Mirela Voss, seorang advokat, dan Danek Orlu, seorang pedagang kain.</p><p>Kaldavia punya hampir semua yang dimiliki negara hukum: konstitusi, parlemen, pengadilan, dan undang-undang yang tertib. Bedanya hanya satu. Ketika kisah ini dimulai, hukum acara pidananya tidak mengenal jaksa penuntut umum.</p><p>Saya menceritakan negeri itu bukan untuk menunjuk siapa pun. Saya menceritakannya karena ada hal yang baru terlihat jelas ketika ia tidak ada. Jika di tengah cerita Anda merasa mengenali sesuatu, itu bukan karena Kaldavia dekat. Kekuasaan yang tidak diawasi berperilaku sama di mana pun ia berada.</p><h3>Pukul dua dini hari</h3><p>Mirela Voss menerima telepon itu pukul dua dini hari. Di seberang, seorang perempuan menangis: suaminya, Danek Orlu, pedagang kain di pasar lama Veska, ibu kota Kaldavia, baru saja dibawa empat orang berpakaian preman.</p><p>“Kepada siapa kita bisa keberatan, Nyonya Voss?”</p><p>“Kepada penyidiknya.”</p><p>“Penyidik yang menangkap?”</p><p>“Ya. Di negeri ini tidak ada yang lain.”</p><h3>Tangan yang memegang borgol</h3><p>Kaldavia punya konstitusi, pengadilan, dan kitab hukum acara pidana setebal bantal. Yang tidak dimilikinya hanya satu: jaksa. Para perancang undang-undangnya menganggap dua lembaga untuk satu perkara adalah pemborosan. Maka penyidik kepolisian diberi semuanya: menangkap, menahan, menggeledah, menyita, menyadap, memutuskan perkara diteruskan atau tidak, lalu menuntut di pengadilan atas nama negara.</p><p>Danek ditahan atas perintah penyidik yang menangkapnya. Ketika masa penahanan habis, penyidik yang sama memperpanjangnya. Penyidik itu pula yang menilai apakah bukti cukup, dan ia menilai bukti yang ia kumpulkan sendiri.</p><p>Pada hari kedua belas, Danek mengaku. Mirela tidak pernah tahu apa yang terjadi pada hari kesebelas. Ia hanya tahu logikanya: bila pihak yang membutuhkan pengakuan adalah pihak yang menguasai tubuh tersangka dan sekaligus pihak yang memutuskan kapan penahanan berakhir, maka penahanan berhenti menjadi sarana menjaga proses. Ia menjadi alat tawar. <em>Mengaku, dan urusan ini cepat selesai.</em></p><h3>Jaksa yang datang sebelum diminta</h3><p>Malam itu Mirela teringat masa magangnya di luar negeri, belasan tahun lalu, di sebuah kantor kejaksaan.</p><p>Suatu sore polisi datang membawa permohonan penahanan seorang buruh pelabuhan. Jaksa yang membimbing Mirela tidak menandatanganinya. Ia meminta berita acara, membaca keterangan saksi satu per satu, lalu menelepon penyidiknya: saksi kedua tidak melihat sendiri kejadiannya, rekaman kamera belum diambil, dan alasan tersangka akan melarikan diri tidak tertulis di mana pun. Permohonan itu ditolak, dan penyidik diberi daftar hal yang harus dilengkapi.</p><p>“Kami tidak menunggu berkas jadi,” kata jaksa itu kepada Mirela. “Kalau menunggu, kami hanya memeriksa kertas. Orangnya sudah terlanjur ditahan.”</p><p>Mirela kemudian memahami bahwa sikap itu bukan kebiasaan pribadi, melainkan doktrin. Di Jerman, jaksa disebut <em>Herrin des Ermittlungsverfahrens</em>, tuan atas penyidikan, dan wajib mencari bukti yang meringankan sama sungguh-sungguhnya dengan yang memberatkan. Di Prancis, polisi yudisial bekerja di bawah arahan <em>procureur</em>. Di Inggris, jaksa menguji setiap perkara dengan dua pertanyaan sebelum menuntut: cukupkah bukti untuk prospek pemidanaan yang realistis, dan adakah kepentingan publik untuk menuntut. Pedoman PBB tentang Peran Jaksa tahun 1990 meminta jaksa berperan <em>aktif</em>, termasuk mengawasi keabsahan penyidikan dan menolak bukti yang diperoleh secara melawan hukum.</p><p>Studi perbandingan tentang jaksa dalam penyidikan, salah satu bab <em>The Oxford Handbook of Prosecutors and Prosecution</em>, memetakan ragam model itu. Bentuknya berbeda, tetapi tuntutannya serupa. Jaksa tidak cukup menjadi loket yang menerima berkas di ujung penyidikan. Ia harus hadir sejak awal dan bertanya dua hal sebelum orang lain sempat dirugikan: <em>layakkah orang ini dikenai upaya paksa</em>, dan <em>layakkah perkara ini dituntut</em>.</p><p>Di Kaldavia, tidak ada yang digaji untuk mengajukan dua pertanyaan itu.</p><h3>Hakim yang menolak</h3><p>Mirela tidak menyerah. Ia mengajukan permohonan ke pengadilan: meminta hakim memerintahkan penyidikan dihentikan karena perkara ini sengketa utang piutang, bukan pidana.</p><p>Hakim yang memeriksanya sudah tua dan dikenal lurus. Ia membaca permohonan itu lama, lalu memanggil Mirela ke ruangannya.</p><p>“Saudari meminta saya menilai apakah Danek Orlu layak dituntut,” katanya. “Kalau saya katakan tidak layak, baik. Tetapi bagaimana kalau saya katakan layak? Besok berkasnya datang ke meja saya, dan saya harus mengadili orang yang sudah saya nyatakan pantas didakwa. Ia berhak atas hakim yang belum punya pendapat.”</p><p>Ia menunjuk tumpukan berkas di mejanya.</p><p>“Saya hanya melihat apa yang dibawa kepada saya, dan hanya ketika diminta. Saya tidak berada di ruang pemeriksaan pada hari kesebelas. Saya tidak tahu perkara mana yang sengaja tidak pernah dibawa ke sini. Kalau saya mulai memilih siapa yang didakwa, saya bukan lagi hakim. Saya menjadi penuduh yang memakai toga.”</p><p>Mirela mengenali argumen itu, sebab sejarah hukum acara pidana berdiri di atasnya. Eropa pernah punya hakim yang menyidik, mendakwa, dan memutus sekaligus: hakim inkuisitor. Jabatan penuntut umum lahir untuk mengakhiri model itu. Asasnya tua: <em>nemo iudex in causa sua</em>, tidak seorang pun boleh mengadili perkaranya sendiri, dan <em>nemo iudex sine actore</em>, tidak ada hakim tanpa penuntut. Pengadilan HAM Eropa menegaskannya pada 1984 dalam <em>De Cubber v. Belgia</em>: hakim yang sebelumnya menyidik suatu perkara tidak boleh duduk mengadilinya, karena imparsialitasnya patut diragukan.</p><p>Hakim memang memberi izin penahanan atau penggeledahan di banyak negara, tetapi itu jawaban atas permintaan, bukan pengendalian perkara. Hakim menjaga pintu ruang sidang. Yang menjaga jalan panjang menuju pintu itu, dan memutuskan siapa yang pantas dibawa ke sana, harus pejabat lain: mewakili negara, tetapi bukan pemburu dan bukan pemutus.</p><p>Permohonan Mirela ditolak. Menurutnya hakim itu benar, dan itu yang paling menyakitkan.</p><h3>Lima tahun kemudian</h3><p>Danek dipidana tiga tahun. Penuntutnya perwira yang memimpin penangkapannya. Menuntut bebas berarti mengakui penyidikannya sendiri keliru, dan tidak ada yang pernah melakukannya di Kaldavia.</p><p>Tetapi cerita Danek hanyalah permulaan.</p><p>Wartawan yang menulis tentang perkaranya dipanggil sebagai saksi, lalu menjadi tersangka pencemaran. Ketua serikat pedagang yang mengorganisasi protes ditahan atas dugaan penghasutan. Tidak ada perintah dari istana untuk itu, dan memang tidak diperlukan. Setiap penyidik tahu bahwa keputusannya tidak akan diperiksa siapa pun, dan kewenangan yang tidak diperiksa selalu menemukan penggunaannya sendiri.</p><p>Lalu orang mulai memperhatikan sisi yang lebih sunyi: perkara yang <em>tidak</em> naik. Laporan terhadap kerabat pejabat tertidur di laci. Laporan terhadap lawan mereka bergerak dalam hitungan hari. Kewenangan memutuskan perkara naik atau tidak ternyata sama tajamnya dengan kewenangan menangkap, sebab ia menentukan siapa yang kebal.</p><p>Jaksa Agung Amerika Serikat Robert Jackson pernah mengingatkan pada 1940 bahwa bahaya terbesar dalam penuntutan adalah ketika orangnya dipilih lebih dulu, baru kemudian dicarikan tindak pidananya. Di Kaldavia, kewenangan memilih itu berada di tangan yang sama dengan borgol, sel tahanan, dan alat sadap.</p><p>Pada tahun kelima, parlemen membahas usul membentuk lembaga pengawas penyidikan. Usul itu ditarik sebelum pemungutan suara. Tidak ada yang menjelaskan alasannya, tetapi semua orang paham: setiap anggota parlemen punya urusan yang bisa menjadi berkas, dan setiap berkas bisa naik atau tetap di laci.</p><p>Begitulah Kaldavia menjadi negara yang ditakuti warganya sendiri. Tidak ada kudeta dan tidak ada dekret darurat. Pengadilan tetap bersidang, undang-undang tetap berlaku, statistik penyelesaian perkara mendekati sempurna. Yang berubah hanya satu: hukum pidana tidak lagi menjadi batas bagi kekuasaan, melainkan alatnya.</p><h3>Jaksa di atas kertas</h3><p>Pada tahun keenam, tekanan dari luar negeri memaksa pemerintah Kaldavia bertindak. Parlemen mengesahkan undang-undang yang membentuk Kantor Penuntut Negara. Koran-koran menyebutnya reformasi bersejarah. Mirela membaca naskahnya sampai habis, dan pada halaman terakhir ia sudah tahu bahwa tidak ada yang akan berubah.</p><p>Jaksa Kaldavia baru menerima berkas setelah penyidikan dinyatakan selesai. Ia tidak diberi tahu ketika penyidikan dimulai, tidak dimintai pendapat ketika seseorang ditangkap atau ditahan, dan tidak berwenang menemui tahanan. Ia boleh memberi catatan atas berkas, tetapi hanya sekali, dan penyidik tidak wajib mengikutinya. Ia tidak dapat menghentikan perkara. Dalam empat belas hari berkas harus dilimpahkan ke pengadilan, dan bila ia diam, berkas dianggap lengkap dengan sendirinya.</p><p>Mirela bertemu salah satu jaksa pertama itu di lorong pengadilan: seorang perempuan muda bernama Anka Teress, lulusan terbaik angkatannya. Di tangannya ada berkas seorang guru yang didakwa menghasut.</p><p>“Saksinya hanya satu, dan dia bawahan si pelapor,” kata Anka pelan. “Saya sudah menulisnya dalam catatan.”</p><p>“Lalu?”</p><p>“Lalu berkasnya kembali kepada saya tanpa perubahan, dengan cap <em>lengkap</em>. Besok saya yang membacakan dakwaannya.”</p><p>Mirela teringat jaksa di negeri tempat ia magang dulu, yang menolak permohonan penahanan dengan satu panggilan telepon. Anka sama cerdasnya dan sama jujurnya. Bedanya, hukum memberi yang satu kewenangan dan memberi yang lain hanya jabatan.</p><p>Pedoman PBB tentang Peran Jaksa tidak berhenti pada soal adanya jaksa. Ia meminta negara memastikan jaksa <em>mampu</em> menjalankan fungsinya tanpa hambatan dan campur tangan yang tidak patut. Rumusan itu lahir dari pengalaman: peran jaksa bisa dihilangkan dengan dua cara. Cara pertama terang-terangan, yaitu tidak mengadakannya sama sekali. Cara kedua lebih halus dan lebih berbahaya, yaitu mengadakannya tetapi tanpa daya: jaksa yang tidak tahu kapan penyidikan dimulai, tidak bisa mengarahkan penyidik, tidak bisa menolak upaya paksa, tidak bisa menghentikan perkara yang tidak layak.</p><p>Cara kedua lebih berbahaya karena ia memberi stempel. Sebelum ada jaksa, setiap orang di Kaldavia tahu bahwa berkas hanya diperiksa oleh pembuatnya. Kini setiap berkas membawa tanda tangan seorang penuntut umum, dan pemerintah dapat berkata kepada dunia bahwa perkara ini telah diteliti oleh lembaga yang mandiri. Kekuasaan penyidik tidak berkurang sedikit pun. Ia hanya memperoleh sesuatu yang sebelumnya tidak dimilikinya: legitimasi.</p><p>Guru itu dipidana dua tahun. Anka Teress mengundurkan diri pada musim dingin berikutnya.</p><h3>Yang hilang dari Kaldavia</h3><p>Jaksa kerap dipahami sekadar sebagai pihak yang menuntut. Kisah ini memperlihatkan bahwa fungsi terpentingnya justru menyaring: memastikan negara hanya menuntut orang yang layak dituntut, dan hanya merampas kemerdekaan orang yang layak dikenai upaya paksa. Itulah makna <em>dominus litis</em>, dan itulah inti hukum acara pidana. Sidang hanyalah ujungnya. Sebagian besar nasib seseorang ditentukan jauh sebelum itu.</p><p>Fungsi itu tidak bisa dititipkan kepada penyidik, karena penyidik tidak dapat menjadi hakim atas perburuannya sendiri. Ia juga tidak bisa dititipkan kepada hakim, karena hakim yang memilih siapa yang didakwa sudah berpihak sebelum sidang dibuka. Ia membutuhkan pejabat ketiga yang hadir dari awal penyidikan sampai pidana selesai dijalani, dan yang berani berkata tidak: bukti ini tidak sah, penahanan ini tidak beralasan, perkara ini bukan pidana.</p><p>Kaldavia juga mengajarkan bahwa saringan itu bisa dihilangkan dengan dua cara. Negeri itu mencoba keduanya. Mula-mula ia tidak mengenal jaksa sama sekali. Kemudian ia mengadakan jaksa, tetapi melucuti semua yang membuat jabatan itu berarti. Hasilnya sama, kecuali satu hal: pada cara kedua, ketidakadilan memperoleh tanda tangan resmi. Maka ukuran sebuah hukum acara pidana bukan apakah di dalamnya ada kata “jaksa”, melainkan apakah jaksa itu hadir sejak penyidikan dimulai, dapat mengarahkan dan mengoreksi penyidik, dapat menolak upaya paksa yang tidak beralasan, dan dapat menghentikan perkara yang tidak layak dituntut. Jaksa yang tidak dapat berkata tidak hanyalah tukang pos yang mengantar berkas dari kantor polisi ke pengadilan.</p><p>Malam setelah putusan, istri Danek bertanya kepada Mirela apakah suaminya sungguh bersalah.</p><p>Mirela tidak bisa menjawab. Di negeri tanpa jaksa, tidak ada yang tahu, dan tidak ada yang ditugaskan untuk mencari tahu.</p><p><em>Disclaimer: Cerita ini sepenuhnya fiktif. Kaldavia, kota Veska, Mirela Voss, Danek Orlu, Anka Teress, dan seluruh peristiwa di dalamnya adalah rekaan penulis. Kesamaan dengan negara, lembaga, orang, atau perkara tertentu hanyalah kebetulan dan tidak dimaksudkan. Adapun doktrin, putusan pengadilan, instrumen internasional, dan literatur yang disebut dalam cerita adalah nyata, dan digunakan untuk menjelaskan fungsi penuntutan dalam hukum acara pidana.</em></p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=0ebd7d3cb9f6" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Saya Korban, Bukan Nomor Register]]></title>
            <link>https://medium.com/@itsakiruhere/saya-korban-bukan-nomor-register-7c6acbdce367?source=rss-bd47c94ea2a------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/7c6acbdce367</guid>
            <category><![CDATA[aparat]]></category>
            <category><![CDATA[undang-undang]]></category>
            <category><![CDATA[kuhap]]></category>
            <category><![CDATA[keadilan]]></category>
            <category><![CDATA[korban]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Akhiruddin Panyalai]]></dc:creator>
            <pubDate>Wed, 30 Sep 2026 01:13:53 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-09-30T01:13:53.486Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<h4>Catatan seorang pencari keadilan tentang KUHAP baru, ratusan norma yang tidak konsisten, dan aparat yang lupa untuk siapa hukum acara dibuat</h4><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/0*QcBKmtmttAQQSJG6" /><figcaption>Photo by <a href="https://unsplash.com/@tingeyinjurylawfirm?utm_source=medium&amp;utm_medium=referral">Tingey Injury Law Firm</a> on <a href="https://unsplash.com/?utm_source=medium&amp;utm_medium=referral">Unsplash</a></figcaption></figure><p>Nama saya Warsini. Saya menjual kue basah di depan rumah, di sebuah kabupaten yang namanya tidak penting untuk cerita ini. Sebelas tahun saya menyisihkan uang dari penjualan kue, sedikit demi sedikit, untuk kuliah anak saya, Dimas. Jumlahnya delapan puluh lima juta rupiah.</p><p>Uang itu saya serahkan kepada Bu Endang, tetangga sekaligus teman pengajian. Katanya akan diputar di usaha katering, hasilnya dibagi tiap bulan. Tiga bulan pertama lancar. Bulan keempat, ia mulai sulit dihubungi. Setahun kemudian, rumahnya kosong.</p><p>Saya menuliskan cerita ini sekarang karena Dimas — yang akhirnya tetap kuliah hukum lewat beasiswa — suatu malam duduk di samping saya dan membacakan undang-undang baru. “Bu,” katanya, “sejak 2 Januari 2026 kita punya KUHAP baru. Di dalamnya ada banyak pasal tentang hak korban.” Perkara saya sudah selesai di bawah aturan lama, dan aturan baru tidak berlaku surut. Tetapi saya ingin tahu: seandainya semua ini terjadi hari ini, apakah nasib saya akan berbeda?</p><p>Jawaban yang saya dapat, setelah berminggu-minggu Dimas membacakannya, tidak sesederhana yang saya harapkan.</p><h3>“Ini Perdata, Bu”</h3><p>Kalimat pertama yang saya dengar di kantor polisi adalah itu. Ini utang-piutang, katanya, silakan gugat ke pengadilan. Saya pulang, datang lagi, pulang lagi. Saya membawa bukti transfer, pesan WhatsApp, dan dua tetangga yang juga tertipu. Bukti transfer difotokopi, tetangga saya tidak pernah dipanggil. Tidak ada yang memberi tahu bahwa saya berhak didampingi, apalagi bahwa saya bisa meminta ganti kerugian melalui restitusi. Baru pada kedatangan kesebelas, laporan saya “naik”.</p><p>Dimas menunjukkan bahwa KUHAP baru belum menutup celah yang saya alami. Istilah “bukti permulaan” — yang dulu menjadi ambang untuk memulai penyidikan dan telah dimaknai Mahkamah Konstitusi sebagai minimal dua alat bukti — kini hilang tanpa pengganti. Yang menentukan apakah sebuah peristiwa layak disidik adalah gelar perkara. Namun gelar perkara sendiri tidak didefinisikan: tidak jelas bentuk keputusannya, bagaimana diambil, dan ke mana korban bisa mengujinya bila laporannya dihentikan. Pintu praperadilan pun tidak sepenuhnya terbuka. Definisinya menyebut keluarga korban dan pemberi bantuan hukum sebagai pihak yang dapat mengajukan keberatan, tetapi pasal-pasal operasionalnya tidak memberi mereka kedudukan hukum.</p><p>Undang-undang bisa memperbaiki pasal. Tetapi yang saya alami bukan hanya soal pasal. Penyidikan yang malas dan tidak cermat adalah hulu dari semua masalah sesudahnya. Berkas yang tipis tidak akan menjadi tebal di tangan jaksa, dan hak korban yang tidak diberitahukan sejak awal hampir pasti hilang di tengah jalan.</p><h3>Tukang Pos Berkas</h3><p>Setelah berkas sampai di kejaksaan, ia bolak-balik beberapa kali ke kepolisian. Saya tidak pernah diberi tahu apa yang kurang. Saya bertemu jaksa pertama kali di ruang sidang.</p><p>Yang tidak pernah ditanyakan siapa pun kepada saya adalah apa yang sebenarnya saya inginkan. Jawabannya sederhana: uang kuliah anak saya kembali. Bu Endang, melalui keluarganya, pernah menawarkan mencicil. Tidak ada yang menjembatani. Perkara berjalan lurus ke pengadilan, seperti paket yang diantar tanpa pernah dibuka.</p><p>Di sinilah, kata Dimas, peran jaksa seharusnya paling menentukan. Jaksa adalah <em>dominus litis</em>, pengendali perkara, penjaga gerbang antara penyidikan dan pengadilan. KUHAP baru bahkan memberinya perkakas yang lebih lengkap: keadilan restoratif, pengakuan bersalah yang mensyaratkan pemulihan kerugian korban, penghentian penuntutan. Tetapi perkakas hanya berguna bila dipakai. Dalam budaya kerja yang lebih takut diperiksa karena memutuskan daripada karena tidak memutuskan, melimpahkan perkara selalu terasa lebih aman daripada menggunakan diskresi.</p><p>Yang membuat saya tersenyum pahit: undang-undangnya sendiri seolah ikut memandang jaksa sebagai pengantar berkas. Pasal 1 angka 11 mendefinisikan penuntutan sebagai tindakan melimpahkan perkara ke pengadilan — bukan serangkaian pekerjaan menimbang, menyaring, dan mengendalikan perkara sejak berkas diterima. Lebih janggal lagi, syarat pengakuan bersalah dalam Pasal 78 mewajibkan terdakwa “bersedia membayar Ganti Rugi”, padahal istilah Ganti Rugi dengan huruf kapital itu didefinisikan dalam Pasal 1 angka 41 sebagai hak seseorang atas pemulihan dari negara karena ditangkap atau ditahan tanpa alasan sah. Secara harfiah, pasal itu meminta terdakwa membayar ganti rugi salah tangkap.</p><h3>Lima Belas Menit di Kursi Saksi</h3><p>Saya diperiksa sebagai saksi korban kurang dari lima belas menit. Pertanyaannya hampir semua sudah ada di berita acara. Tidak ada yang bertanya bagaimana saya dan Dimas melewati setahun itu. Bu Endang dihukum satu tahun enam bulan penjara. Ketika saya bertanya tentang uang saya, panitera menjelaskan dengan sopan: restitusi tidak dimohonkan, jadi hakim tidak mempertimbangkannya.</p><p>Putusan itu mungkin benar menurut prosedur. Tetapi bagi saya, ia seperti kue yang bentuknya rapi namun lupa diberi gula. Hakim yang terlalu sibuk memeriksa kelengkapan formal sering lupa bahwa hukum acara ada untuk menemukan keadilan, bukan sekadar mencentang tahapan.</p><p>KUHAP baru, sayangnya, masih menyediakan banyak bahan bagi formalisme. Pasal 1 angka 48 menyatakan keterangan saksi sudah berstatus alat bukti sejak tahap penyelidikan, sementara Pasal 211 dan Pasal 237 ayat (6) menyatakan keterangan tanpa sumpah bukan alat bukti. Perdebatan tentang nilai berita acara akan menyita waktu sidang, bukan penderitaan korban. Yang paling membuat saya sedih: Penjelasan Pasal 221 menurunkan keterangan anak dan penyandang disabilitas menjadi sekadar petunjuk — padahal “petunjuk” sudah dihapus dari daftar alat bukti dalam Pasal 235. Korban yang paling rentan justru berisiko kehilangan suaranya di ruang sidang.</p><h3>Keluar Sebelum Lunas</h3><p>Saya tahu Bu Endang sudah bebas dari grup WhatsApp pengajian, bukan dari negara. Remisi dan pembebasan bersyarat membuatnya pulang jauh lebih cepat daripada angka yang dibacakan hakim. Uang saya tetap tidak kembali.</p><p>Saya tidak menolak pembinaan narapidana. Orang harus diberi kesempatan memperbaiki diri. Tetapi ketika koreksi atas hukuman diberikan begitu longgar, tanpa pernah menanyakan apakah korban sudah dipulihkan, putusan pengadilan kehilangan maknanya. Hukuman yang bisa dikoreksi tanpa menoleh kepada korban bukan lagi jawaban atas kejahatan; ia sekadar urusan administrasi antara negara dan narapidana.</p><p>KUHAP baru juga belum menjawab tahap ini dengan tuntas. Hukum acara untuk melaksanakan jenis-jenis pidana baru dalam KUHP — pidana pengawasan, kerja sosial, pidana mati dengan masa percobaan — belum memadai. Pasal 147 dan Pasal 148 bahkan merujuk pada “hak sebagai Terpidana” dalam Pasal 142 sampai Pasal 146, padahal tidak satu pun pasal dalam rentang itu mengatur hak terpidana.</p><h3>Hak Tanpa Alamat</h3><p>“Tapi Bu,” kata Dimas, “sekarang ada Pasal 144 tentang hak korban. Ada restitusi, kompensasi, bahkan dana abadi untuk membayarnya.” Mata saya sempat berbinar.</p><p>Lalu ia membaca lebih jauh. Dana abadi itu menjadi satu-satunya sumber pembayaran ganti rugi, rehabilitasi, restitusi, dan kompensasi, tetapi tidak didefinisikan. Lembaga yang mengelolanya tidak disebut namanya, bentuknya, maupun induknya; semuanya diserahkan kepada peraturan pemerintah. Selama peraturan itu belum ada, penetapan pengadilan tentang hak korban adalah putusan tanpa pihak yang wajib membayar. Hak saya, kata Dimas, adalah hak tanpa alamat.</p><p>Ada yang lebih ganjil. Definisi “Jasa Hukum” hanya diperuntukkan bagi tersangka atau terdakwa, sementara “Bantuan Hukum” didefinisikan sebagai jenis dari Jasa Hukum itu. Secara logika, bantuan hukum bagi korban menjadi mustahil menurut definisinya sendiri. Korban pun didefinisikan hanya sebagai “seseorang”, sehingga koperasi atau badan usaha kecil yang dirugikan tidak bisa berkedudukan sebagai korban.</p><h3>Kue yang Dibagi-bagi</h3><p>Suatu malam Dimas menunjukkan sebuah telaah normatif atas KUHAP baru. Penelaahnya memeriksa seluruh 369 pasal beserta penjelasannya, lalu menguji temuannya secara berlapis. Hasilnya 474 temuan inkonsistensi, kekosongan, dan kesalahan rumusan yang menyentuh 342 pasal. Sebanyak 44 di antaranya berbobot kritis: berpotensi meniadakan dasar sebuah kewenangan, membatalkan tindakan hukum, atau membuat suatu pidana tidak dapat dilaksanakan.</p><p>Telaah itu mencatat empat pola.</p><p><strong>Pertama, pencabutan tanpa pemindahan.</strong> KUHAP lama dicabut seluruhnya, tetapi sebagian isinya tidak dipindahkan. Kewajiban penyidik memanggil saksi yang meringankan tersangka hilang. Kewenangan setiap orang menangkap pelaku yang tertangkap tangan juga lenyap.</p><p><strong>Kedua, kewenangan tanpa pengaman.</strong> Penyadapan diberi kewenangan penuh, tetapi syaratnya digantungkan pada undang-undang penyadapan yang belum pernah dibentuk.</p><p><strong>Ketiga, hukum acara tertinggal dari hukum materiilnya.</strong> Banyak institusi baru dalam KUHP tidak memiliki hukum acara yang memadai.</p><p><strong>Keempat, pergeseran norma lewat penjelasan.</strong> Contohnya Penjelasan Pasal 158 huruf a, yang mengeluarkan upaya paksa yang sudah mendapat izin ketua pengadilan dari objek praperadilan.</p><p>Saya bukan orang hukum. Tetapi saya penjual kue, dan saya tahu bagaimana sebuah kue dipotong. Membaca daftar itu, saya melihat kue yang dibagi-bagi: ini potongan penyidik, ini potongan penuntut umum, ini potongan hakim, ini potongan pemasyarakatan. Setiap lembaga memastikan bagiannya ada. Pasal-pasal tentang siapa berwenang apa disusun dengan teliti. Pasal-pasal tentang hak korban — yang seharusnya menjadi alasan kue itu dibuat — justru bolong di sana-sini.</p><p>Hukum acara pidana, kata Dimas, bukan terutama undang-undang tentang aparat. Ia adalah janji negara kepada orang-orang yang mencari keadilan: tersangka yang berhak diperlakukan adil, dan korban yang berhak dipulihkan. Ketika sebuah kitab hukum acara lebih sibuk membagi kewenangan daripada menjamin hak, subjeknya tertukar. Pencari keadilan berubah menjadi objek, sekadar nomor register yang berpindah dari satu meja ke meja lain.</p><h3>Yang Saya Minta</h3><p>Saya tidak meminta undang-undang yang sempurna. Saya tahu tidak ada yang sempurna. Saya hanya meminta beberapa hal yang, menurut saya, tidak berlebihan.</p><p>Kepada <strong>penyidik</strong>: periksa laporan kami dengan sungguh-sungguh, dan beri tahu hak kami sejak hari pertama — hak didampingi, hak atas informasi perkembangan perkara, hak meminta restitusi.</p><p>Kepada <strong>jaksa</strong>: jadilah penjaga gerbang, bukan pengantar berkas. Tanyakan apa yang kami butuhkan. Gunakan kewenangan Bapak-Ibu dengan berani ketika pemulihan lebih adil daripada sekadar pemenjaraan, dan dengan tegas ketika perkara memang harus dibawa ke pengadilan.</p><p>Kepada <strong>hakim</strong>: dengarkan kami lebih dari lima belas menit. Prosedur adalah jalan menuju keadilan, bukan tujuannya.</p><p>Kepada <strong>pemasyarakatan</strong>: sebelum mengoreksi hukuman, tanyakan dulu apakah korban sudah dipulihkan, dan beri tahu kami ketika pelaku kembali ke tengah masyarakat.</p><p>Kepada <strong>pembentuk undang-undang dan pemerintah</strong>: ratusan temuan itu tidak perlu dijawab dengan ratusan surat edaran. Perbaiki undang-undangnya secara terencana, dan pastikan aturan pelaksananya menjadikan restitusi dan dana abadi sesuatu yang nyata, bukan janji di atas kertas.</p><p>Uang delapan puluh lima juta itu mungkin tidak akan kembali. Tetapi kalau cerita saya bisa membuat satu penyidik lebih teliti, satu jaksa lebih berani, satu hakim lebih mendengar, dan satu pasal diperbaiki, saya rasa sebelas tahun menjual kue itu tidak sepenuhnya sia-sia.</p><p>Saya korban. Saya bukan nomor register. Saya adalah alasan hukum acara pidana itu ada.</p><p><em>Warsini dan kisahnya adalah ilustrasi yang disusun dari pola-pola yang lazim dialami korban tindak pidana. Temuan normatif dalam tulisan ini merujuk pada telaah atas UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</em></p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=7c6acbdce367" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Siapa yang Menjaga Sang Penjaga? Pelajaran Kemerdekaan Penuntutan dari Australia]]></title>
            <link>https://medium.com/@itsakiruhere/siapa-yang-menjaga-sang-penjaga-pelajaran-kemerdekaan-penuntutan-dari-australia-2f6a75b1fa53?source=rss-bd47c94ea2a------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/2f6a75b1fa53</guid>
            <category><![CDATA[law]]></category>
            <category><![CDATA[integrity]]></category>
            <category><![CDATA[prosecutor]]></category>
            <category><![CDATA[australia]]></category>
            <category><![CDATA[indonesia]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Akhiruddin Panyalai]]></dc:creator>
            <pubDate>Thu, 24 Sep 2026 07:34:44 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-09-24T07:34:44.166Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p><em>Catatan perjalanan seorang jaksa dari Brisbane, Canberra, dan Sydney tentang pertanyaan yang jarang diajukan: siapa yang menguji integritas lembaga penuntutan, dan bagaimana caranya tanpa mematikan kemerdekaannya?</em></p><p>Malam 28 Agustus 2026, pesawat Qantas QF42 lepas landas dari Terminal 3 Soekarno-Hatta pukul 20.45. Saya berangkat sebagai peserta Australia Awards Short Course <em>“Promoting Leadership for Transparency and Accountability in the Public Sector”</em>, yang diselenggarakan Griffith University bersama Transparency International Australia. Di kabin yang mulai redup, saya membawa satu pertanyaan yang terus mengusik sejak program ini diumumkan.</p><h3>Kejaksaan di puncak sistem integritas</h3><p>Dalam kajian antikorupsi dikenal istilah <strong>sistem integritas nasional</strong>. Integritas sebuah negara tidak dijaga oleh satu lembaga, tetapi oleh jaring banyak simpul: auditor, inspektorat, ombudsman, komisi antikorupsi, parlemen, pengadilan, media, dan masyarakat sipil. Masing-masing mencegah, mendeteksi, dan mengoreksi.</p><p>Namun ada satu hal yang sering luput. Ketika semua simpul itu gagal, ketika pencegahan tidak berjalan, pengawasan kebobolan, dan pelanggaran sudah menjadi tindak pidana, yang akhirnya dipanggil adalah <strong>penuntutan</strong>. Kejaksaan berdiri di ujung paling akhir sistem integritas. Ia adalah jawaban negara ketika semua mekanisme lain tidak berhasil.</p><p>Posisi itu menimbulkan pertanyaan yang tidak nyaman. Jika kejaksaan adalah respons terakhir atas kegagalan integritas, <strong>siapa yang berwenang menguji integritas kejaksaan itu sendiri?</strong> Dan jika pengujian itu dilakukan dengan menambah lapisan pembatasan dan pengawasan, apakah kita tidak justru melemahkan lembaga yang paling kita butuhkan ketika semuanya runtuh?</p><p>Pertanyaan ini terasa semakin mendesak karena sejak 2 Januari 2026 KUHP dan KUHAP baru memberi penuntut umum sembilan mekanisme penyelesaian perkara. Ruang diskresi jaksa bertambah luas. Godaan untuk menjawabnya dengan pembatasan pun ikut membesar.</p><h3>Brisbane: kelas bernama Integrity School</h3><p>Pagi pertama di Nathan Campus, Griffith University, dibuka dengan <em>Welcome to Country</em> yang disampaikan Baringa Barambah, <em>songwoman</em> dari masyarakat Turrbal, sebagai penghormatan kepada pemilik tradisional tanah tempat kami berdiri. Sebelum membicarakan integritas lembaga, kami diajak mengakui sejarah lebih dulu.</p><p>Minggu pertama adalah Asia-Pacific Integrity School 2026, dengan enam puluh lima peserta dari enam belas negara. Ada auditor dari Papua Nugini, penyelidik ombudsman dari Vanuatu, aktivis Transparency International dari Fiji, Nepal, dan Maladewa, serta mahasiswa pascasarjana dari Ghana, Kenya, dan Mongolia. Prof A.J. Brown, pemimpin program sekaligus Ketua Transparency International Australia, membuka dengan kerangka sistem integritas nasional. Dr Giverney Ainscough melengkapinya dengan tiga fase integritas: kepatuhan, nilai, dan kelembagaan.</p><p>Hari terakhir minggu itu ditutup dengan sesi yang judulnya seolah menulis ulang pertanyaan saya: <em>“Who guards the guards?”</em> Siapa yang menjaga sang penjaga?</p><h3>Rekan seperjalanan</h3><p>Delegasi Indonesia berjumlah dua puluh empat orang dari kementerian, lembaga negara, pemerintah daerah, parlemen, partai politik, dan masyarakat sipil. Di Jakarta, kami bekerja di gedung yang berbeda dan kadang duduk di sisi meja yang berseberangan. Di Australia, kami berbagi bus pagi, meja makan, dan diskusi yang sering berlanjut hingga larut. Mereka adalah:</p><ul><li>Achmad Zhimawan (Azhim) Pradana, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)</li><li>Adinda Aan Fertina, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)</li><li>Ersan Febrian, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)</li><li>Anna Mariana, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)</li><li>Jeanny Jessica (Jeje), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)</li><li>Aryaniek Andayani, Mahkamah Agung</li><li>Lolita (Lola) Banni Rachmadian, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan</li><li>Simon Poltak H. Hutabarat, KPP Ternate, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan</li><li>Melissa Yohana Kawilarang, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum</li><li>Viony Septilika Abigail, Inspektorat Kementerian PANRB</li><li>Aryo Akmal Fauzias, Kementerian Sekretariat Negara</li><li>Muh Afit Khomsani, Kantor Staf Presiden</li><li>Musthofa Faruq, Dewan Perwakilan Rakyat RI</li><li>Ratna Christianingrum, Sekretariat Jenderal DPR RI</li><li>Muhammad Farhan Azis, DPRD Kota Serang</li><li>Mutmainah Korona (Neng), DPRD Kota Palu</li><li>Fitri Zakiah, Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung Timur</li><li>Agus Tubels Nainggolan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta</li><li>Arifka Yusri, Badan Pengelolaan Keuangan Aceh</li><li>Manik Marganamahendra, Partai Perindo</li><li>Almas Ghaliya Putri Sjafrina, Indonesia Corruption Watch (ICW)</li><li>Rizky Argama, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK)</li><li>Arita Nugraheni, Tenggara Strategics</li><li>dan saya sendiri, dari Kejaksaan Agung RI</li></ul><p>Daftar ini sendiri adalah gambaran sistem integritas nasional dalam bentuk manusia. Ada pemeriksa dan pengawas, penyusun undang-undang dan wakil rakyat, pengelola anggaran, hakim, pengkritik dari masyarakat sipil, dan penuntut umum. Selama dua minggu, simpul-simpul yang biasanya hanya bertemu lewat surat dinas itu duduk di satu meja. Saya belajar bahwa reformasi integritas di Indonesia tidak kekurangan orang baik. Yang sering kurang adalah ruang tempat mereka bisa bertemu tanpa sekat protokoler.</p><p>Pertanyaan saya ternyata juga bukan milik Indonesia saja. Susan Patatie dari Kantor Penuntut Umum Papua Nugini membawa proyek berjudul <em>“The prosecutor’s dilemma: balancing public expectations with legal limits”</em>. Di belahan kawasan yang lain, seorang jaksa bergulat dengan dilema yang sama.</p><h3>Mentor yang meluruskan asumsi</h3><p>Mentor saya adalah Leah Ambler, yang pernah bekerja di National Anti-Corruption Commission Australia dan di Divisi Antikorupsi OECD. Dalam sesi daring pada 20 Agustus, saya datang dengan asumsi bahwa Australia pasti memiliki sistem pengawasan berlapis atas setiap keputusan penuntutan, dan tugas saya tinggal mempelajarinya.</p><p>Leah meluruskan asumsi itu dengan tenang. Australia justru sangat berhati-hati memberi kewenangan penyelesaian perkara di luar persidangan. Namun di sisi lain, mereka juga sangat berhati-hati untuk <strong>tidak mengungkung penuntut umum</strong>. Pengamatan di lapangan kemudian membuktikan bahwa kalimat terakhir itulah kunci jawaban atas pertanyaan saya.</p><h3>Menemui para penjaga di Queensland</h3><p>Hari ketiga, kami keluar kelas untuk mengunjungi Crime and Corruption Commission Queensland, Supreme Court of Queensland, dan Queensland Integrity Commissioner. Pola yang sama berulang di setiap tempat: setiap lembaga punya peran yang jelas dan batas yang jelas. Lembaga antikorupsi menyelidiki, tetapi tidak menuntut. Pengadilan memutus, tetapi tidak memilih siapa yang dituntut. Komisioner integritas mengawasi konflik kepentingan pejabat, tetapi tidak mencampuri perkara.</p><p>Hari kelima membahas pelindungan pelapor, pengadu, korban, dan saksi, yang oleh para pengajar disebut <em>“the most important stakeholders”</em>. Siangnya kami menunaikan salat Jumat di kampus, lalu sore itu ditutup dengan sesi <em>“Who guards the guards?”</em>.</p><p>Akhir pekan memberi jeda. Pagi di Currumbin Wildlife Sanctuary, Gold Coast, bertemu kanguru dan koala dari dekat. Malamnya kami berjalan kaki melintasi Victoria Bridge menuju South Bank untuk menyaksikan Riverfire, pesta kembang api tahunan terbesar di Brisbane, bersama ratusan ribu warga kota.</p><h3>Canberra: jawaban yang memukau</h3><p>Canberra menyambut kami pada 6 September dengan suhu dua hingga dua belas derajat. Minggu kedua adalah minggu kunjungan kelembagaan: High Court of Australia, Australian Public Service Commission, Department of Finance, Parliament House, Commonwealth Ombudsman, Australian National Audit Office, Australian Electoral Commission, National Anti-Corruption Commission, Attorney-General’s Department, dan Australian Federal Police. Di Canberra pula jawaban atas pertanyaan saya mulai tersusun, dan jawabannya sungguh memukau.</p><p><strong>Lembaga penuntutan di Australia tidak dijaga dengan mengungkungnya.</strong> Tidak ada lapisan persetujuan yang menumpuk di atas setiap keputusan jaksa. Tidak ada lembaga lain yang berhak mendikte siapa yang dituntut. Penuntutan dijaga tetap independen dan merdeka, karena kemerdekaan penuntutan adalah faktor penentu arah penegakan hukum.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*cUeN-RPCmcc54B2MJytynQ.jpeg" /></figure><p>Kunjungan ke High Court of Australia mengingatkan saya pada prinsip yang ditegaskan dalam <em>Maxwell v The Queen</em> (1996): keputusan penuntutan pada dasarnya berada di luar jangkauan uji pengadilan. Alasannya justru untuk menjaga integritas peradilan. Jika hakim ikut menentukan siapa yang dituntut, ia kehilangan imparsialitasnya ketika mengadili. Mahkamah tertinggi Australia memilih menahan diri demi kemerdekaan penuntutan.</p><p>Commonwealth Director of Public Prosecutions pun independen menurut undang-undang. Menteri Hukum memang dapat memberi arahan, tetapi arahan itu wajib tertulis, didahului konsultasi, dan diumumkan kepada parlemen. Artinya, independensi tidak dijaga dengan larangan, tetapi dengan <strong>keterlihatan</strong>. Siapa pun yang ingin memengaruhi penuntutan harus melakukannya secara terbuka, dan keterbukaan itu sendiri menjadi penangkalnya.</p><p>Lalu siapa yang menguji integritas penuntut umum? Jawabannya bukan satu lembaga pengawas yang berdiri di atasnya. Jawabannya adalah <strong>kejelasan standar dan keterbukaan</strong>: pedoman penuntutan yang dipublikasikan, yaitu <em>Prosecution Policy of the Commonwealth</em>, yang memuat uji kecukupan alat bukti dan kepentingan umum, faktor yang wajib dipertimbangkan, serta faktor yang dilarang memengaruhi keputusan. Jaksa merdeka memutus, tetapi publik tahu dengan ukuran apa ia memutus.</p><p>Pertemuan di Attorney-General’s Department menguatkan hal itu dari sisi lain. Mereka membahas pedoman integritas yang berlaku bagi seluruh entitas Persemakmuran, yakni <em>Commonwealth Fraud and Corruption Control Framework</em> 2024. Kerangka itu tidak mengambil alih keputusan lembaga. Ia menempatkan tanggung jawab integritas pada pimpinan masing-masing lembaga, yang wajib mempertanggungjawabkannya secara terbuka dalam laporan tahunan. Integritas dibangun dari dalam, lalu dibuka ke luar.</p><p>Di Parliament House, kami bertemu Parliamentary Joint Committee on the National Anti-Corruption Commission, Joint Committee of Public Accounts and Audit, dan The Hon Tim Watts MP, Ketua Parliamentary Friends of Indonesia. Kami juga menyaksikan <em>Question Time</em> di House of Representatives, ketika para menteri harus menjawab pertanyaan parlemen secara langsung dan terbuka. Di negeri ini, akuntabilitas bukan soal siapa yang memegang kendali, melainkan soal siapa yang harus menjelaskan diri di depan publik.</p><p>Malam 9 September, dengan batik lengan panjang yang sudah dikenakan sejak pagi, delegasi Indonesia menghadiri jamuan makan malam di kediaman Duta Besar RI untuk Australia, H.E. Dr Siswo Pramono, di Red Hill. Setelah berhari-hari membicarakan sistem negara lain dalam bahasa Inggris, duduk bersama sesama anak bangsa terasa seperti pulang sebentar.</p><h3>Penuntutan yang terkungkung melemahkan penegakan hukum</h3><p>Pelajaran terpenting yang saya bawa pulang dapat diringkas dalam satu kalimat:</p><blockquote><strong><em>Penuntutan yang terkungkung justru melemahkan penegakan hukum, karena menutup ruang diskresi yang menjadi ujung tombaknya.</em></strong></blockquote><p>Diskresi penuntutan bukan celah yang harus ditambal. Ia adalah alat yang membuat hukum bisa bekerja secara adil pada perkara yang tidak pernah persis sama. Keputusan untuk menuntut atau tidak, memilih pasal, menawarkan penyelesaian restoratif, atau memperlakukan pelaku yang bekerja sama secara berbeda adalah titik tempat undang-undang yang abstrak bertemu dengan manusia yang nyata. Jika ruang itu ditutup dengan lapisan persetujuan dan pengawasan yang berlebihan, yang lahir bukan jaksa yang lebih berintegritas, melainkan jaksa yang takut memutus. Perkara menumpuk, keputusan tertunda, dan tanggung jawab berpindah-pindah tanpa pernah benar-benar dipikul siapa pun.</p><p>Australia menunjukkan jalan lain. Kemerdekaan dijaga penuh, sementara integritas dijamin lewat standar yang jelas dan dipublikasikan, pemisahan tegas antara penyidik dan penuntut, serta keterbukaan atas setiap campur tangan dari luar. Kepercayaan diberikan lebih dulu, lalu dipertanggungjawabkan secara terbuka.</p><p>Bagi Indonesia, dengan asas kejaksaan yang satu dan tidak terpisahkan, pelajaran ini sangat relevan. Struktur hierarkis kita punya keunggulan yang tidak dimiliki Australia: kesatuan kebijakan penuntutan. Namun kesatuan itu tidak boleh berubah menjadi kungkungan. Sembilan mekanisme baru dalam KUHAP hanya akan bermakna jika jaksa di daerah benar-benar diberi ruang untuk menggunakannya.</p><h3>Dari pelajaran menjadi rancangan</h3><p>Pada 11 September, setiap peserta mempresentasikan Award Project di hadapan Prof A.J. Brown dan Leah Ambler. Proyek saya, <strong>D-HCES (Digital Hierarchical Case Exposure System)</strong>, adalah platform digital untuk ekspose perkara berjenjang atas sembilan mekanisme baru.</p><p>Canberra mengubah cara saya memaknai proyek ini. D-HCES tidak saya rancang sebagai alat pengawasan yang menambah lapisan di atas jaksa. Ia saya rancang sebagai <strong>jalan menuju kemerdekaan</strong>. Pertimbangan hukum setiap keputusan terekam, sehingga kualitasnya bisa dinilai. Setiap satuan kerja dievaluasi tiap semester. Kejaksaan yang terbukti mampu diberi kepercayaan menjalankan mekanismenya sendiri, dan jenjang persetujuan di atasnya dilepas. Tujuan akhirnya bukan sentralisasi, melainkan mengembalikan diskresi kepada jaksa yang paling dekat dengan perkara, dengan standar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.</p><h3>Sydney: pagi yang tenang</h3><p>Pagi 12 September, bus carter berangkat dari Canberra pukul tujuh. Setelah tiga jam lebih menyusuri Hume Motorway, kami tiba di Sydney menjelang siang. Sebelum berburu oleh-oleh di Paddy’s Markets, saya makan di Temu Kangen Sydney. Namanya terasa tepat untuk hari-hari terakhir di negeri orang.</p><p>Di Sydney saya juga menyempatkan diri jogging pagi menyusuri kota. Langkah saya berhenti di bawah Harbour Bridge. Dari sana, di bawah lengkung baja yang sudah berdiri hampir seabad, saya memandangi kota yang mulai terbangun dan Opera House yang berdiri tenang di seberang air. Saya menikmatinya dari jauh, tanpa terburu-buru.</p><p>Di pagi yang sunyi itu, pertanyaan yang saya bawa dari Jakarta terasa sudah menemukan jawabannya. Siapa yang menjaga sang penjaga? Bukan kungkungan, melainkan kejelasan. Bukan pembatasan, melainkan keterbukaan. Penuntutan yang merdeka, dengan ukuran yang jelas dan tanggung jawab yang terbuka, adalah penuntutan yang paling bisa dipercaya.</p><p>Terima kasih kepada Australia Awards Indonesia, Griffith University, dan Transparency International Australia; kepada Prof A.J. Brown dan Leah Ambler atas bimbingannya; kepada Mary Lawson, Xue Wen Lee, dan Tandin Gaylmo yang memastikan semuanya berjalan; kepada pimpinan Kejaksaan RI yang memberi kepercayaan; dan kepada dua puluh tiga rekan seperjalanan yang membuat dua minggu ini terasa seperti satu tim.</p><p><em>Akhiruddin adalah jaksa pada Direktorat A, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Kejaksaan Agung RI, dan peserta Australia Awards Short Course “Promoting Leadership for Transparency and Accountability in the Public Sector” 2026. Tulisan ini merupakan pandangan pribadi.</em></p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=2f6a75b1fa53" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
    </channel>
</rss>