<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0" xmlns:cc="http://cyber.law.harvard.edu/rss/creativeCommonsRssModule.html">
    <channel>
        <title><![CDATA[Stories by Jundi AM on Medium]]></title>
        <description><![CDATA[Stories by Jundi AM on Medium]]></description>
        <link>https://medium.com/@jundimuhandis05?source=rss-9b82858ac28f------2</link>
        <image>
            <url>https://cdn-images-1.medium.com/fit/c/150/150/0*_EjxMbSj7PypUUy9</url>
            <title>Stories by Jundi AM on Medium</title>
            <link>https://medium.com/@jundimuhandis05?source=rss-9b82858ac28f------2</link>
        </image>
        <generator>Medium</generator>
        <lastBuildDate>Thu, 19 Nov 2026 01:10:24 GMT</lastBuildDate>
        <atom:link href="https://medium.com/@jundimuhandis05/feed" rel="self" type="application/rss+xml"/>
        <webMaster><![CDATA[yourfriends@medium.com]]></webMaster>
        <atom:link href="http://medium.superfeedr.com/" rel="hub"/>
        <item>
            <title><![CDATA[PENINGKATAN ANGGARAN BANTUAN SOSIAL DI TAHUN POLITIK: STRATEGI EFEKTIF PENGENTASAN KEMISKINAN ATAU…]]></title>
            <link>https://medium.com/@jundimuhandis05/peningkatan-anggaran-bantuan-sosial-di-tahun-politik-strategi-efektif-pengentasan-kemiskinan-atau-6599c88c1685?source=rss-9b82858ac28f------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/6599c88c1685</guid>
            <category><![CDATA[politics]]></category>
            <category><![CDATA[pemilu-2024]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Jundi AM]]></dc:creator>
            <pubDate>Tue, 26 Mar 2024 17:34:45 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2024-10-18T18:15:34.858Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<h3>Peningkatan Anggaran Bantuan Sosial di Tahun Politik: Strategi Efektif Pengentasan Kemiskinan atau Strategi Politis Demi Kepentingan Elektoral?</h3><blockquote>(ditulis sebagai syarat pendaftaran staff Departemen Kajian dan Aksi Strategis BEM FEB UI 2024)</blockquote><p><em>”Yang kasih bansos dan BLT siapa? Yang suka sama Pak Jokowi angkat tangan. Pak Jokowi itu PAN, dan PAN itu Pak Jokowi, makanya kita dukung Gibran, cocok? Gibran itu siapa sih? Anaknya Pak Jokowi.”</em></p><p><em>-Zulkifli Hasan, Kendal, Jawa Tengah (26/12/2023)</em></p><h3>Kontestasi Pilpres 2024</h3><p>Semenjak masa kampanye yang ditentukan oleh KPU dimulai, yaitu sejak 28 November 2023 sampai dengan 10 Februari 2024, kita telah dipertontonkan beberapa strategi kampanye, mulai dari dialog seperti “Desak Anies” dan “Tabrak Prof!” lalu ada juga pesta rakyat yang hadir dalam format hiburan bagi masyarakat, sampai dengan pemanfaatan media sosial seperti <em>tiktok </em>untuk menyiarkan <em>branding Gemoy </em>yang menyasar pasar pemilih muda. Tentunya semua cara dilancarkan untuk dapat meraih sebanyak-banyaknya suara pemilih.</p><p>Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyebut bahwa terdapat 204.807.222 pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024. Yang tersebar di 823.220 Tempat Pemungutan suara (TPS) di 514 Kabupaten/Kota, 7.277 Kecamatan, 82.731 Desa/Kelurahan, dan di 128 negara perwakilan. Angka tersebut membuat Indonesia menempati urutan ketiga sebagai negara demokrasi terbesar di dunia setelah India dan Amerika Serikat. (Kompas, 2024). Namun, posisi yang besar tidak sejalan dengan kondisi yang baik dalam realita perpolitikan dalam negeri.</p><p>Seperti yang telah menjadi bahan perbincangan belakangan ini, bahwa pencalonan Gibran Rakabuming Raka menjadi Cawapres yang digandeng oleh Prabowo Subianto sedari awal menimbulkan berbagai kekhawatiran publik akan adanya konflik kepentingan, mengingat Gibran merupakan putra Presiden Joko Widodo.</p><p>Hari ini, kita saksikan kegiatan kunjungan presiden yang bisanya kental dengan kesan populis, kini berubah menjadi kesan culas akan dinasti politik yang haus kekuasaan. Ibu negara, Iriana Jokowi sempat tertangkap kamera ketika melintasi jalan dan bertemu masyarakat mengacungkan dua jari keluar jendela sebagai isyarat dukungannya terhadap paslon no urut 2. Disusul dengan pernyataan dari Jokowi yang menyatakan bahwa presiden boleh berkampanye dan mendukung salah satu paslon, yang kita ketahui bersama adalah pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.</p><p>Belum cukup sampai di situ, di masa kampanye ini ada pula beberapa dugaan penyalahgunaan fasilitas negara untuk pemenangan salah satu paslon, seperti penyaluran program Bantuan Sosial (Bansos) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat. Berbagai penyalahgunaan oleh pemerintah tersebut ditunjukkan dengan peningkatan anggaran bansos yang urgensinya dipertanyakan, perbedaan data antar kementerian, sampai pada personifikasi bansos pemerintah menjadi bansos Jokowi.</p><p>Ditambah lagi, adanya peningkatan anggaran perlindungan sosial di tahun 2024 yang mencapai Rp. 496,8 Triliun, yang Rp. 157, 3 Triliun diantaranya dipakai untuk bansos, lebih besar 20% dari tahun sebelumnya. (CNN Indonesia, 2024). Maka di tengah tahun politik, sudah tepatkah kebijakan tersebut? Tulisan ini mencoba membahas bagaimana polemik penyaluran bansos yang telah lama terjadi di Indonesia sekaligus membahas praktik politik gentong babi yang dianggap relevan dengan kondisi hari ini.</p><h3>Bansos dan permasalahannya</h3><p>Penyaluran bansos di Indonesia memang masih menemukan sejumlah tantangan dalam pelaksanaannya. Diantaranya, tidak adanya ketersediaan data yang akurat terkait jumlah masyarakat yang berhak mendapat bantuan dari pemerintah. Misalnya, terdapat perbedaan data penerima bantuan berdasarkan data dari Kementrian Sosial dengan data dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Data dari Kemenko PMK memiliki selisih lebih besar 8% dibanding data dari Kemensos. (Tempo, 2024). Dan data Kemenko PMK lah yang dipakai sebagai basis dalam penyaluran bantuan sosial di 2024 ini.</p><p>Tantangan yang lain muncul pada tahap penyaluran, SOP yang berantakan membuat monitoring di lapangan tergolong lemah. Sehingga kasus-kasus seperti kelompok miskin yang tak mendapat bantuan dan kelompok non-miskin yang mendapat bantuan kerap terjadi. Seharusnya pemerintah bisa mengatur agar penyaluran bansos dikoordinasikan oleh satu kementrian khusus yang menangani urusan ini. Juga ditambah dengan sistem data terpadu yang akurat dan didukung oleh SOP yang ketat dan seragam di seluruh titik penyaluran bantuan.</p><p>Permasalahan di tahap penyaluran ini sudah menjadi bahasan lama di Indonesia. Jika kita menelisik ke belakang, misalnya dalam penyaluran Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) tahun 2020 yang tidak tepat sasaran. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020 menunjukan bahwa sebagian besar masyarakat miskin tidak merasakan bantuan tersebut. Angka penerimaan oleh masyarakat miskin saat itu paling tinggi hanya 47%, yaitu di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Sedangkan di daerah lain lebih rendah lagi, bahkan di Papua tingkat penerimaannya hanya 1%.</p><p>Dalam kasus peningkatan anggaran bansos 2024, pemerintah berargumen bahwa penyaluran bansos merupakan langkah pemerintah menyikapi kenaikan harga beras dunia dan antisipasi terhadap dampak El Nino. Sehingga pemerintah berupaya menjaga daya beli masyarakat dengan memberikan bansos dan BLT. Ini disampaikan langsung oleh Presiden Jokowi. Beliau juga berkomentar bahwa peningkatan anggaran ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan politisasi di momen menjelang pilpres 2024, seperti yang dibicarakan oleh publik.</p><p>Namun pengamat ekonomi sekaligus Direktur <em>Center of Reform on Economics (CORE Indonesia), </em>Mohammad Faisal meragukan urgensi dari pemberian bansos ini. Menurutnya, memang ada kenaikan harga pangan yang cukup tinggi di kuartal 3 dan 4 pada tahun 2023. Namun, di awal tahun ini sudah memasuki musim penghujan dan sebentar lagi akan memasuki masa panen raya. Kalaupun panen raya kita tertunda, penundaan tersebut tak akan lama. Sehingga ia menilai <em>timing </em>pemberian bansos ini tidak tepat karena sebentar lagi harga akan jatuh. Seharusnya, penambahan anggaran bansos lebih relevan dilakukan di tahun 2022 ataupun 2023.</p><p>Barangkali, yang dimaksud sebagai urgensi adalah kehausan akan kekuasaan yang ingin dimenangkan melalui penyaluran bansos ugal-ugalan ini. Tanpa memperdulikan penghamburan uang negara yang dapat terjadi akibat kebijakan ini. Senada dengan pendapat Ekonom Universitas Indonesia, Fithra Faisal yang memperkirakan akan timbulnya <em>exclusion error</em>, dimana masyarakat yang berhak tidak terdata dan <em>inclusion error</em>, di mana masyarakat yang tidak berhak justru terdata sebagai penerima bansos.</p><p>Bansos sejatinya merupakan bagian dari strategi pengentasan kemiskinan oleh pemerintah. Namun, jika laporan di lapangan menunjukan penyaluran bansos ini rentan menjadi tidak tepat sasaran dan belum ada usaha serius dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Maka ini menimbulkan pertanyaan baru, apakah kenaikan anggaran bansos ini betul-betul merupakan upaya pengentasan kemiskinan? atau lebih dekat dengan motif politik yang ada di belakangnya? Hanya tuhan dan Jokowi yang tahu.</p><h3>Politik gentong babi</h3><p>Fenomena kenaikan anggaran bansos dengan motif politik yang terjadi hari ini kerap disebut dengan <em>politik gentong babi. </em>Dalam buku <em>Election for Sale </em>(2007) yang ditulis oleh Frederic Charles Schaffer, dituliskan bahwa kegiatan bantuan sosial untuk kepentingan elektoral yang dikenal sebagai <em>pork-barrel politics </em>atau politik gentong babi ini dapat meliputi penyaluran materi berupa hibah anggaran atau proyek infrastruktur ke daerah yang mendukung pejabat terpilih. Teori ini relevan dalam kontestasi politik di daerah maupun dalam skala nasional.</p><p>Merujuk pada data dari CORE Indonesia, memang ada kecenderungan kenaikan atau pertumbuhan anggaran bansos setiap 5 tahun sekali di momen dilaksanakannya pemilu. jika mengacu pada target anggaran bansos di APBN, maka target anggaran (belum dengan tambahannya) di 2024 berjumlah 7%, sedangkan pada 2023 pertumbuhannya -9%, pada</p><p>tahun 2022 -7%, pada tahun 2019 pertumbuhannya 33%, pada 2014 pertumbuhannya 6% dan setelah itu menurun lagi pertumbuhannya. Sehingga dari segi politik memang ada tren pertumbuhan tiap 5 tahun sekali, namun yang harus dievaluasi adalah efektivitas dari pemberian bansos untuk pengentasan kemiskinan yang tetap dipertanyakan.</p><p>Tudingan praktik politik gentong babi ini juga semakin mencuat dikarenakan adanya personifikasi bantuan sosial dari pemerintah, seolah-olah pemberian bansos ini bukanlah hasil kerja bersama unsur-unsur yang ada di pemerintahan, melainkan berasal dari pribadi presiden. Ini diperburuk dengan aksi yang dilakukan oleh menteri-menteri aktif yang seolah-olah menyuburkan praktik ini. Misalnya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang meminta masyarakat penerima bantuan beras dan BLT di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, mengucapkan terima kasih kepada jokowi. (Kompas,2024). Menteri perdagangan Zulkifli Hasan pun sempat menjadi perbincangan setelah dalam kampanye di Kendal, Jawa Tengah, ia mengklaim bahwa yang memberi bansos dan BLT adalah jokowi dan mengajak massa untuk memilih Gibran, karena ia merupakan putra Jokowi.</p><p>Negara lain semisal Amerika Serikat juga pernah mengalami praktik culas ini, yakni pada alokasi dana Kongres AS senilai 223 juta atau setara dengan Rp 343 miliar untuk jembatan yang menghubungkan dua kota kecil di pedesaan Alaska pada 2005. Proyek ini akhirnya disadari sebagai pengeluaran yang boros yang kemudian akhirnya dibatalkan dan diganti dengan sistem penyebrangan menggunakan feri.</p><p>Dalam catatan sejarah, politik gentong babi ini muncul dari sistem perbudakan di Amerika Serikat, yang mengacu pada kebiasaan para majikan yang memberikan makan babi-babi kering yang disimpan dalam gentong dan diperebutkan oleh para budak. sungguh sebuah kehinaan dalam demokrasi kita saat hajat besar rakyat dalam pemilu harus ternodai dengan kehinaan praktik politik gentong babi yang mengatasnamakan kepentingan dan kebutuhan rakyat. Alih-alih memikirkan rakyat, kekuasaan yang dicapai dengan segala cara adalah satu-satunya landasan berpikir penguasa hari ini yang amat mengecewakan, mengkhianati, dan menginjak-injak martabat rakyat dalam demokrasi.</p><p>Kekecewaan rakyat terhadap praktik politik gentong babi ini seharusnya dibaca juga sebagai indikasi semakin tergerusnya nilai-nilai demokrasi kita. Netralitas pejabat publik pada kontestasi 2024 yang semakin diragukan, kini diperburuk dengan penyaluran bantuan sosial yang seharusnya dapat membantu perekonomian masyarakat, justru dipakai untuk membeli suara masyarakat.</p><h3>Kesimpulan dan penutup</h3><p>Para aktor di pemerintahan sudah seharusnya bersikap sebagaimana negarawan. Makna negarawan terletak pada poin pemimpin yang bersedia menyudahi kepentingan dan ambisi pribadi, lalu menggantinya dengan supremasi kepentingan negara dan bangsa. Apalagi bila melibatkan uang rakyat, setiap langkah pengambilan kebijakan harus betul-betul sesuai dengan panduan bernegara dan kepentingan masyarakat.</p><p>Evaluasi juga perlu dilakukan dalam proses penyaluran bantuan sosial oleh pemerintah. Kita harus bisa mengoptimalkan sistem dan mekanisme mulai dari adanya kementerian khusus yang mengurusi bansos, penggunaan data terpadu yang akurat, sampai pada SOP penyaluran yang dapat dimonitor dengan baik untuk memaksimalkan penerimaan masyarakat. Kehati-hatian pemerintah pada penyaluran bansos di tahun politik juga harus ekstra, mengingat sudah menjadi rahasia umum bansos di tahun politik rawan dengan penyalahgunaan dan politisasi, baik di tingkat daerah maupun nasional.</p><p>Lebih jauh lagi, dalam usaha memperkuat ekonomi dan menjaga daya beli masyarakat, maka pemerintah harus serius dalam pemberdayaan ekonomi dan pembukaan lapangan kerja. Bantuan untuk usaha mikro juga harus diprioritaskan, sebagai upaya menghadirkan akses perekonomian untuk kelompok rentan. Solusi ini memang lebih rumit dan berjangka panjang, namun lebih efektif karena kita tak bisa terus menerus membantu kelompok rentan dengan <em>charity </em>atau bantuan. Pemberdayaan ekonomi harus menjadi prioritas, bersamaan juga dengan bantuan sosial sebagai pelengkap jaringan pengaman sosial.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=6599c88c1685" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Belajar dari para Pembela.]]></title>
            <link>https://medium.com/@jundimuhandis05/belajar-dari-para-pembela-94f7855124a3?source=rss-9b82858ac28f------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/94f7855124a3</guid>
            <category><![CDATA[pemilu]]></category>
            <category><![CDATA[politik]]></category>
            <category><![CDATA[sejarah]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Jundi AM]]></dc:creator>
            <pubDate>Thu, 08 Feb 2024 17:20:00 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2024-03-26T18:36:45.144Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>-sebuah refleksi pribadi dari aksi kamisan.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/750/1*VSRCSg_RiMrfp8Suj23YIw.jpeg" /></figure><p>Sore itu, kamis, 25 Januari 2024, aku memutuskan untuk berangkat ke Jl. Medan merdeka Utara tepatnya di sebrang Istana Presiden. Tujuanku adalah untuk ikut dalam barisan orang-orang dengan pakaian serba hitam dan berpayung hitam yang berdiri tiap jam 4 sore menghadap Istana, dikenal sebagai Aksi Kamisan. Sudah lama aku ingin menghadiri langsung aksi ini, namun selalu terhalang kesibukan kuliah maupun urusan lainnya.</p><p>Sebenarnya, interaksi pertamaku dengan Aksi Kamisan telah lama terjadi. Saat SD aku pernah melihat stiker Aksi Kamisan tentang Almarhum Munir yang tertempel di motor pamanku, tentu aku tak banyak bertanya kala itu. Barulah saat SMA, di masa-masa <em>lockdown </em>diberlakukan, aku menonton sebuah materi <em>stand-up comedy </em>dari<em> </em>Bang Pandji Pragiwaksono di youtube yang membahas Aksi Kamisan. Dengan pemahaman yang lebih matang dan minat pada topik sosial-politik yang mulai muncul, aku tambah penasaran dan tergerak untuk bisa ikut langsung dalam aksi tersebut. 4 tahun berselang, aku yang sudah berstatus sebagai mahasiswa akhirnya berkesempatan hadir di sana.</p><p>Di kepalaku saat itu sederhana saja, hanya ingin menjawab rasa penasaran dan mencoba memahami langsung emosi dari gerakan yang sudah berjalan 17 tahun lamanya ini, apalagi saat itu sedang santer narasi bahwa Aksi Kamisan hanyalah gorengan tiap 5 tahun sekali menjelang pemilu. Narasi itu keliru, mengingat sudah selama 803 kali (per pekan ini sudah 805 kali) aksi ini digelar. Payung hitam diangkat, spanduk dinaikkan, dan surat pada presiden dikirimkan, namun memang belum ada kejelasan yang dapat menjawab tuntutan aksi ini.</p><p>Lantas, tuntutan apa yang membuat aksi ini tetap bertahan selama 17 tahun?</p><p>selama ini, banyak kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang tak kunjung menemukan penyelesaian, seperti peristiwa pembantaian 1965–1966, Talangsari 1989, Trisakti, Semanggi I dan II, Peristiwa Kerusuhan Mei 1998, Penghilangan Orang Secara Paksa 1997–1998, dan kasus-kasus lainnya. Tuntutan dari aksi ini adalah agar negara segera menuntaskan kasus pelanggaran HAM masa lalu tersebut.</p><p>Diantara peserta aksi yang hadir, aku berjumpa dan berbincang banyak dengan Pak Bejo Untung, beliau adalah ketua dari YPKP 65 (Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 65) yang aktif melakukan penelitian dan penyuaraan terhadap korban dari pembantaian di tahun 1965–1966. Beliau bercerita bahwa diantara penelitian yang dilakukan oleh YPKP 65, terungkap bahwa ada 500.000 sampai 1.000.000 orang yang dibantai tanpa peradilan, lebih mirisnya lagi, ada kuburan massal korban yang kini sudah berdiri mall di atasnya.</p><p>Di akhir,obrolan, beliau berpesan kepada generasi muda untuk memperbanyak forum-forum diskusi untuk merawat ingatan dan perjuangan, agar kita tak terkecoh dengan narasi bahwa Aksi Kamisan adalah isu gorengan tiap 5 tahun sekali, padahal justru tiap 5 tahun sekali para pendosa HAM-lah yang terusik dengan penyuaraan kebenaran ini.</p><p>Selain Pak Bejo Untung, aku juga berjumpa dengan Bu Sumarsih, putranya yang bernama Wawan, tewas ditembus peluru tajam berstandar militer di dadanya. Tak terbayang bagaimana rasanya kehilangan anak yang begitu dicintainya dalam keadaan seperti itu, terlebih sampai hari ini, tak ada yang tahu aparat mana yang merupakan pelaku penembakan tersebut. Dalam kekacauan hari itu, 17 orang tewas, 7 diantaranya mahasiswa dan Mendiang Wawan berada diantaranya.</p><p>Bu Sumarsih yang merasakan ketidakadilan, bersama para orang tua korban lainnya menginisiasi Aksi Kamisan pada tahun 2007. Beliau sendiri sudah di usia senja dan dalam kondisi yang bukan lagi prima, namun sampai hari ini beliau masih tegak dalam barisan peserta Aksi Kamisan, berdiri, menuntut keadilan.</p><p>Dari aksi sore itu, aku tertegun juga terkagum, menyaksikan bagaimana kekuatan orang-orang yang membela keadilan dengan tulus. Pak Bejo dan Bu Sumarsih adalah sosok pembela keadilan yang murni, di usia yang sudah tidak muda, mereka tetap menyuarakan kebenaran. Wajah pemimpin bangsa di Istana silih berganti, namun di seberang Istana, peserta Aksi Kamisan masih dengan pakaian hitam yang sama, payung hitam yang sama, spanduk yang sama, dan tuntutan yang sama.</p><p>Setelah aksi, aku pulang menggunakan KRL. Tentu di jam pulang kerja seperti itu, kondisi gerbong padat oleh ramainya penumpang. Aku tak ambil pusing, mengambil ponsel dan membuka youtube, mencari tontonan. Dari banyaknya video di beranda, aku tertarik untuk menonton siaran ulang program televisi diskusi antara para politisi yang merupakan tim sukses pasangan capres-cawapres, membela hasil debat para junjungannya semalam.</p><p>Tak ada yang salah dari apa-apa yang mereka sampaikan, toh memang hak mereka membela dengan pertimbangannya sendiri, tapi yang jadi lucu menurutku adalah tayangan itu mempertontonkan politisi-politisi yang membela setengah mati orang yang dahulu mereka serang dengan amat keras juga di perhelatan pemilu sebelumnya.</p><p>Aku yakin kalian paham, dan sama-sama merasa lucu kan? entah karena mereka ini sempat terbentur benda tumpul dan kehilangan ingatan, atau memang jangan-jangan pembelaan yang selama ini mereka sampaikan memang berdasarkan kalkulasi politik saja, sehingga konteks benar dan salah dari apa yang mereka sampaikan tak penting. Yang penting hanyalah menyesuaikan <em>positioning </em>untuk keuntungan politik mereka sendiri.</p><p>Ya, betul, hari itu aku belajar banyak, bahwasannya berbeda dengan para pembela yang berjuang berbasiskan kalkulasi politik yang transaksional &amp; kerap inkonsisten, para pembela yang berjuang dengan dasar solidaritas pada korban &amp; harapan akan keadilan, tak bisa dibeli dengan apapun, itu terbukti 17 tahun lamanya.</p><p>Nah, lalu kita lihat realita hari ini, pemilu kurang dari sepekan lagi. Tentunya, semua orang nantinya akan memilih berdasarkan pertimbangan mereka masing-masing. Ada yang memilih karena cocok dengan gagasannya, ada yang memilih karena figuritasnya, ada yang memilih karena jogetannya mungkin? ya itu semua bagian dari hak pemilih dan tak masalah dalam demokrasi.</p><p>Aku hanya ingin saling mengingatkan, bahwa siapapun yang sudah atau akan teman-teman pilih di tanggal 14 nanti, boleh kalian bela. tapi ingat selalu, setelah perhelatan ini selesai dan presiden baru terpilih, maka siapapun dia adalah yang harus bersama kita tuntut janjinya dan awasi kerjanya. Hari ini kita boleh membela paslon yang berbeda, namun sejatinya tak boleh ada yang betul-betul kita bela selain kebenaran dan keadilan. <strong>Maka teruslah menggonggong! agar siapapun yang nanti menjadi pemenang, bukan rakyat yang menanggung kekalahan.</strong></p><p>Panjang umur perjuangan, dan panjar umur hal-hal baik.</p><p>Jundi AM, 09 Februari 2024</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=94f7855124a3" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
    </channel>
</rss>