<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0" xmlns:cc="http://cyber.law.harvard.edu/rss/creativeCommonsRssModule.html">
    <channel>
        <title><![CDATA[Stories by Kajian Strategis LEM FIB UGM on Medium]]></title>
        <description><![CDATA[Stories by Kajian Strategis LEM FIB UGM on Medium]]></description>
        <link>https://medium.com/@kastratlemfib?source=rss-7509ce608b07------2</link>
        <image>
            <url>https://cdn-images-1.medium.com/proxy/1*TGH72Nnw24QL3iV9IOm4VA.png</url>
            <title>Stories by Kajian Strategis LEM FIB UGM on Medium</title>
            <link>https://medium.com/@kastratlemfib?source=rss-7509ce608b07------2</link>
        </image>
        <generator>Medium</generator>
        <lastBuildDate>Fri, 20 Nov 2026 00:18:16 GMT</lastBuildDate>
        <atom:link href="https://medium.com/@kastratlemfib/feed" rel="self" type="application/rss+xml"/>
        <webMaster><![CDATA[yourfriends@medium.com]]></webMaster>
        <atom:link href="http://medium.superfeedr.com/" rel="hub"/>
        <item>
            <title><![CDATA[ARTPOP #31: Antara Kapitalisasi Hukum dan Idealisme Kreatif: Bagaimana Kasus Amsal Sitepu Membuka…]]></title>
            <link>https://medium.com/@kastratlemfib/artpop-31-antara-kapitalisasi-hukum-dan-idealisme-kreatif-bagaimana-kasus-amsal-sitepu-membuka-821aabc11da7?source=rss-7509ce608b07------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/821aabc11da7</guid>
            <dc:creator><![CDATA[Kajian Strategis LEM FIB UGM]]></dc:creator>
            <pubDate>Thu, 14 May 2026 04:41:08 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-05-14T04:41:08.316Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<h3>ARTPOP #31: Antara Kapitalisasi Hukum dan Idealisme Kreatif: Bagaimana Kasus Amsal Sitepu Membuka Tabir Kebobrokan Hukum</h3><p><strong>Awal Mula</strong></p><p>Pada akhir bulan Maret lalu, masyarakat Indonesia digemparkan dengan berita dakwaan korupsi atau penggelapan dana proyek pembuatan video profil 20 desa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, pada tahun 2020–2022 oleh Amsal Sitepu, seorang videografer. Berita ini cepat viral di berbagai media karena rincian biaya editing seharusnya dihargai Rp0 oleh penuntut yang memicu protes keras dari pekerja kalangan kreatif. Pekerja kreatif Indonesia turut mengawal kasus ini agar Amsal Sitepu terbebas dari dakwaan yang diberikan jaksa. Bahwa pekerjaan bidang kreatif bukan pekerjaan cuma-cuma, melainkan membutuhkan tenaga dan pikiran di dalamnya.</p><p>Jaksa menuding bahwa proposal yang diberikan kepada kepala desa tidak benar atau adanya mark up karena tidak sesuai dengan Rancangan Anggaran Biaya dalam proyek ini. Padahal, dalam prosesnya terdapat beberapa kali revisi mengenai anggaran dan dibayar oleh masing-masing desa tanpa ada masalah.</p><p>Menurut Willyam, kuasa hukum Amsal Sitepu, kliennya terjerat dugaan mark up setelah adanya pengembangan kasus korupsi yang ditangani Kejaksaan Negeri Karo kepada salah satu perusahaan penyedia jasa yang berbeda. Tudingan mark up yang dimaksud di antaranya untuk keperluan konsep atau ide yang dianggarkan CV Promiseland sebesar Rp2 juta, namun berdasarkan perhitungan ahli dan auditor dari Inspektorat Daerah Kabupaten Karo semestinya Rp0. Begitu juga mikrofon atau clip on, cutting, editing, serta dubbing semestinya adalah Rp0.</p><p>Atas perbuatan terdakwa tersebut, kerugian keuangan negara diklaim mencapai Rp202 juta. Jaksa mendakwa Amsal dengan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</p><p><strong>Berjalannya Kasus</strong></p><p>Perjalanan kasus ini bermula dari Amsal Christy Sitepu, seorang videografer muda yang melalui badan usahanya CV Promiseland dipercaya untuk memproduksi video profil bagi 20 desa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara dalam kurun waktu 2020 hingga 2022, dengan biaya yang ditawarkan setiap desanya sebesar 30 juta rupiah. Niat baik untuk mempromosikan potensi daerah tersebut justru berubah menjadi mimpi buruk hukum ketika Kejaksaan Negeri Karo menuduh adanya praktik penggelembungan anggaran (mark-up). Dengan logika yang dianggap kontroversial oleh banyak pihak, Alih-alih mendapatkan apresiasi atas karya kreatifnya, Amsal justru dihadapkan pada logika hukum yang janggal dari pihak Kejaksaan Negeri Karo yang menganggap seluruh hasil pekerjaannya bernilai “nol rupiah” hanya karena kendala administratif birokrasi., mengabaikan fakta nyata bahwa puluhan video tersebut telah selesai diproduksi, diserahkan, dan digunakan oleh pihak desa.</p><p>Ketegangan memuncak di ruang sidang saat Jaksa Penuntut Umum (JPU) melayangkan tuntutan yang sangat berat, yakni pidana penjara selama dua tahun serta denda sebesar Rp, 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Amsal juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp, 202.600.000,00 (dua ratus dua juta enam ratus ribu rupiah), Jaksa mendakwa Amsal dengan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebuah beban yang seolah-olah mengkriminalisasi kreativitas. Menilai konsep ide, proses editing, dubbing, cutting, dan seluruh proses kreatif dalam pengerjaan video hanyalah bagian yang ternilai “nol rupiah”. Hal ini begitu mencederai para pekerja kreatif, yang mana usaha dan wujud kreatif mereka dilihat sebagai sesuatu yang tidak bernilai. Kasus ini juga dapat menjembatani pada kriminalisasi beragam sektor kreatif lainya di kemudian hari, serta menghancurkan nilai kreativitas pada masyarakat.</p><p><strong>Penyelesaian Kasus</strong></p><p>Kasus ini kemudian dibawa ke Pengadilan Negeri (PN) Medan setelah permintaan penangguhan penahananan perkara yang diajukan oleh Komisi III DPR dikabulkan. Ketua Majelis Hakim PN Medan menyatakan bahwa Amsal Sitepu tidak terbukti melakukan tindak pidana dari segala dakwaan, primer dan sekunder, yang didakwakan. Ia menyimpulkan, tidak ada unsur perbuatan melawan hukum yang dapat dibuktikan dari tindakan terdakwa. Amsal pun dinyatakan bebas dari dakwaan dugaan korupsi pembuatan video profil desa dan perkara ini resmi berkekuatan hukum tetap (inkracht).</p><p>Pada Rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komisi III DPR RI yang dilaksanakan tanggal 2 April 2026, Kajari menyebut pasal 21 KUHAP lama menjadi syarat yang terpenuhi dalam penahanan Amsal Sitepu pada 19 November 2025 hingga 8 Desember 2025 lalu. Di akhir rapat, Komisi III DPR RI meminta Jaksa Agung Muda bidang Pengawasan untuk melakukan evaluasi menyeluruh dan mengusut dugaan pelanggaran jajaran Kejaksaan Negeri Karo yang menangani perkara ini. Kajari Karo, Kasi Pidsus, serta dua JPU yang menangani perkara tersebut kemudian diamankan, ditarik oleh tim Intel Kejaksaan Agung setelah diperiksa dalam eksaminasi internal atas perkara yang dinilai janggal ini.</p><p>Meski Amsal telah dinyatakan bebas, penegakan hukum di negara ini patut dipertanyakan. Bermula dari hanya menjadi saksi di kasus lain malah berujung menjadi tersangka dengan denda bernilai fantastis. Kasus ini bisa sampai ke ruang rapat Komisi III karena keviralannya di media sosial dan dikawal oleh warganet. RDPU Komisi III pada 30 Maret 2026 digelar untuk menyikapi desakan banyak masyarakat yang menganggap kasus ini tidak adil. Jika kasus ini tidak mendapat perhatian netizen dan bersatunya suara para pekerja kreatif, mungkin Amsal akan tetap ditahan dan harus membayar denda. Sejumlah kasus di Indonesia hanya mengandalkan no viral no justice. Bisa jadi pula ada kasus serupa di negeri ini, tetapi tidak ter-blow up media hingga tidak mendapat akhir yang melegakan seperti Amsal.</p><p><strong>Dampak Kasus di Industri Kreatif</strong></p><p>Apa yang menimpa Amsal Sitepu hanya karena dia memperjuangkan hak nya sebagai pekerja kreatif yang seharusnya bisa dihargai sebagaimana pekerjaan pada umumnya merupakan simbol kecacatan hukum dan birokrasi di Indonesia dalam menghargai para pelaku usaha industri kreatif dalam pekerjaan nya. Berbagai jeratan berlapis dan tuduhan institusional hanya karena jasa dan hasil yang ditawarkan Amsal Sitepu bisa dilakukan siapa saja menimbulkan runtuhnya kepercayaan dan persepsi para pelaku industri media kreatif dalam tawaran kerjasama dengan pemerintah di masa depannya nanti. Dampak psikologis yang paling signifikan akibat egosentrisme pemerintah adalah banyak videografer, desainer, dan kreator konten menjadi ragu untuk bekerja sama dengan instansi pemerintah, terutama dalam proyek yang menggunakan dana desa atau anggaran negara yang berimplikasi pada penurunan kepercayaan yang nyata untuk menyelamatkan pekerjaan mereka sendiri di masa depan dengan menghindari risiko tuntutan dan eksploitasi jasa atas nama hukum.</p><p>Dilansir dari laman resmi <em>Foundation for Individual Rights and Expression</em> (FIRE) fenomena di atas biasa disebut dengan Chilling Effect yang digambarkan sebagai situasi di mana kondisi ketakutan terhadap risiko hukum yang bisa terjadi kapan saja walaupun dalam posisi yang tidak bersalah membuat pelaku industri menahan diri untuk berkarya atau mengambil peluang kerja. Terlebih lagi dengan otoritarianisme yang menjangkit sistem keadilan di Indonesia membuat banyak pelaku usaha kreatif lebih memilih untuk mengurangi atau bahkan tidak ingin bekerja sama lagi dengan institusi pemerintahan karena posisionalitas mereka (industri kreatif) yang bisa saja dipermainkan oleh pemerintah lewat legitimasi kuasanya dalam memutar balikkan keadaan. Ditambah dengan kapabilitas orang-orang di pemerintahan itu sendiri yang menilai dan mereduksi hal-hal diluar institusi mereka dalam sudut pandang mereka sendiri tanpa mempertimbangkan identitas orang-orang di luar lingkup mereka membuat banyak keputusan dan keadilan hukum yang semata-mata hanya berasaskan pemahaman subjektif tanpa mengedepankan objektivitas yang inklusif dan holistik bagi keuntungan semua pihak. Hal ini bisa berdampak besar untuk menghambat sektor ekonomi kreatif yang selama ini menjadi salah satu moda terbesar negara dalam ekstraksi keuntungan ekonomi nya. Meskipun demikian, muncul setitik harapan setelah Amsal Sitepu divonis tidak bersalah dan dinyatakan bebas. Putusan ini bisa dimanfaatkan sebagai momentum penting untuk bisa saja memulihkan kepercayaan publik dan pelaku industri kreatif terhadap pemerintah. Walaupun dalam makna implisit yang sebenarnya, apakah pemerintah membebaskan Amsal Sitepu karena mereka sudah paham dengan perputaran industri kreatif dalam mengeksekusi pekerjaan nya atau mereka membebaskan nya karena takut dengan sanksi sosial dan eksposur publik yang buruk karena kasus ini sudah melebar hingga ke kancah nasional? Satu makna sederhana ini bisa memutuskan bagi kita bukan hanya para pelaku industri kreatif, tetapi kita sebagai pekerja yang mempunyai bidangnya masing-masing untuk bisa memperjuangkan posisi kita dalam memahami tiap birokrasi supaya tidak merugikan kita dimanapun dan dengan siapapun kita bekerja agar mencegah eksploitasi dengan dalih hukum dan undang-undang.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=821aabc11da7" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[ARTPOP #30: Kasus Korupsi Mantan Menteri Agama Gus Yaqut]]></title>
            <link>https://medium.com/@kastratlemfib/artpop-30-kasus-korupsi-mantan-menteri-agama-gus-yaqut-d4f2ac4193f9?source=rss-7509ce608b07------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/d4f2ac4193f9</guid>
            <dc:creator><![CDATA[Kajian Strategis LEM FIB UGM]]></dc:creator>
            <pubDate>Thu, 14 May 2026 04:36:53 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-05-14T04:36:53.235Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>Kasus korupsi di Indonesia bukan berita yang baru, lantaran terlalu sering kasus-kasus korupsi yang diberitakan oleh media nasional. Namun, apa jadinya jika korupsi kini telah memaksa masuk ke ranah urusan kepentingan ibadah masyarakat? Kasus korupsi kuota haji yang dilakukan oleh Mantan Menteri Agama–Yaqut Cholil Qoumas kembali menjadi perbincangan panas setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Yaqut pada Kamis, 12 Maret 2026. Kasus ini diduga karena Yaqut menerima uang percepatan haji khusus dua tahun penyelenggaraan ibadah haji pada 2023–2024. Ini menjadi dilema yang sangat problematik mengingat masyarakat yang perlu menunggu belasan tahun untuk berangkat ke tanah suci justru tertipu oleh keuntungan licik yang didapatkan Mantan Menteri Agama tersebut.</p><p>Kronologi bermula pada Juni 2025 di mana KPK curiga tentang penambahan kuota haji sebanyak 20.000 dari Pemerintah Arab Saudi. Setelah keputusan tersebut muncul, KPK memanggil sejumlah pihak seperti Khalid Basalamah hingga Fadlul Imansyah sebagai Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). KPK mencurigai bahwa kasus korupsi uang kuota haji tidak hanya terjadi di tahun 2024, melainkan juga di tahun-tahun sebelumnya. Pada Agustus 2025 akhirnya KPK mengumumkan penyelidikan kasus korupsi kuota haji, mereka memberikan informasi mengenai penghitungan awal kerugian negara yang mencapai Rp1 triliun lebih dan mencegah pihak terduga–Yaqut, Ishfah Abidal, dan Gux Alex–untuk bepergian ke luar negeri selama enam bulan ke depan. September 2025 Yaqut mulai diperiksa KPK sebagai saksi. Serangkaian pemeriksaan dan pemanggilan Yaqut berlangsung hingga Desember 2026 sebagai salah satu upaya untuk membongkar kasus ini. Hingga pada 4 Maret 2026, KPK mengumumkan kerugian keuangan negara akibat kasus korupsi kuota haji mencapai Rp622 miliar. Akhirnya, KPK menahan Yaqut di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK pada tanggal 12 Maret 2026 dengan dugaan bahwa Yaqut telah menerima uang percepatan haji khususnya pada 2023 setelah dikumpulkan oleh Kepala Subdirektorat Perizinan, Akreditasi, dan Bina Penyelenggara Haji Khusus. Dana yang dilaporkan telah dikorupsi sekitar 5.000 dolar AS atau Rp84 juta pada 2023 dan 2.500 dolar atau Rp42 juta.</p><p>Pihak-Pihak yang Terlibat:</p><p>Dalam dugaan kasus korupsi kuota haji yang menjerat Yaqut Cholil Qoumas selaku Menteri Agama saat kebijakan pembagian kuota tambahan haji 2023–2024 dibuat, terdapat beberapa pihak yang ikut terseret ke dalam pusaran kasus. Selain Yaqut, penyidik juga menyoroti Ishfah Abidal Aziz atau yang kerap disapa Gus Alex selaku staf khusus Menteri Agama yang diduga berperan dalam pengaturan distribusi kuota tambahan dan menjadi penghubung antara pihak kementerian dengan sejumlah biro perjalanan haji. Di luar internal Kementerian Agama, turut terseret pula sejumlah pengusaha travel haji. Salah satu yang menjadi sorotan utama adalah Ismail Adham dari Maktour dan Asril Aziz Taba selaku Ketua Umum Kesthuri (komisaris biro travel), yang diduga memberikan sejumlah uang demi memperoleh kuota tambahan yang lebih besar.</p><p>KPK juga memeriksa banyak pimpinan biro travel haji lainnya karena diduga turut menikmati keuntungan dari skema tersebut, meski tidak semuanya berstatus tersangka. Dari perkembangan penyidikan sejauh ini, perkara menunjukkan bahwa dugaan penyimpanan kuota haji tidak hanya melibatkan pejabat pembuat kebijakan, tetapi juga pihak swasta yang diduga memperoleh manfaat dari distribusi kuota yang tidak sesuai aturan.</p><p>Proses Penahanan Rumah Gus Yaqut dan Mengapa Penahanan Ini menimbulkan Kritik:</p><p>Sang Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang sempat ditahan di Rutan KPK pada saat hari raya lebaran pada hari sabtu 21 Maret 2026 sempat tidak ada di Rutan KPK. Hal ini diungkapkan oleh istri dari bekas Wakil Menteri Ketenagakerjaan bernama Immanuel Ebenezer bernama Silvia Harefa yang juga menjadi tahanan KPK dimana ia mengungkapkan bahwa Gus Yaqut tidak ada dalam Rutan KPK sejak Kamis 19 Maret 2026.</p><p>Yang ternyata sang mantan menteri tersebut berada di rumahnya dengan status ia dijadikan sebagai tahanan rumah hal ini diungkapkan oleh juru bicara KPK bernama Budi Prasetyo dimana ia mengatakan “Benar, penyidik melakukan pengalihan jenis penahanan terhadap tersangka Sdr YCQ (Yaqut Cholil Qoumas) dari penahanan di Rutan KPK menjadi tahanan rumah sejak Kamis (19/3/2026) malam. Pengalihan ini atas permohonan dari pihak keluarga pada 17 Maret 2026,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo seperti yang dilaporkan oleh Kompas.id pada tanggal 24 Maret 2026.</p><p>Menurut juru bicara KPK pengalihan jenis penahanan itu hanya berlangsung sementara waktu. Dimana selama berstatus tahanan rumah, gerak-gerik Yaqut tetap akan diawasi ketat oleh KPK. Secara garis besar, pengalihan status penahanan Yaqut dikabulkan oleh KPK dengan mengacu pada pasal 108 ayat 1 dan 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP.</p><p>Tetapi hal ini memicu permasalahan dimana proses penahanan Yaqut sebagai tahanan rumah menimbulkan kritik seperti dari Indonesia Corruption Watch (ICW) dimana menilai pemindahan penahanan Yaqut merupakan bentuk keistimewaan yang diberikan kepada tersangka korupsi. Bahkan peneliti ICW bernama Wana Alamsyah menilai KPK seharusnya memberikan penjelasan secara transparan. <em>“Berdasarkan catatan ICW, pengalihan penahanan yang dilakukan yang dilakukan oleh KPK cukup ketat, salah satunya karena alasan sakit,” </em>bagi dia, hal ini bukti bahwa KPK menjadi preseden buruk bagi pemberantasan korupsi di Indonesia</p><p>Bahkan kasus penahanan Gus Yaqut sendiri disamakan kasus Lukas Enembe yang dimana Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengatakan bahwa sikap KPK terhadap Yaqut dan mantan Gubernur Papua yaitu Lukas Enembe. Menurutnya, KPK tidak secara mudah memberikan penangguhan atau pembantaran terhadap Lukas yang saat itu jelas dalam kondisi sakit.</p><p><em>“Ketika Lukas Enembe sakit-sakitan dan keluarganya memohon untuk pengalihan penahanan penangguhan penahanan, atau bahkan pembantaran sakit aja sering ditarik lagi ke tahanan. Jadi tidak dikabulkan. Sehingga kalau Yaqut alasan bukan sakit apalagi sangat tidak tahu alasan apa yang dipakai KPK,” katanya.</em></p><p>Kesimpulan:</p><p>Kasus korupsi kuota haji yang melibatkan Yaqut Cholil Qoumas merupakan bentuk dari sistem pengawasan dana negara yang dianggap lemah dan gagal untuk melindungi hak-hak calon jemaah haji yang sudah lama menunggu selama belasan tahun demi kepentingan pribadi. Juga dalam status penahanan Yaqut dari tahanan rutan menjadi tahanan rumah adalah bukti bahwa lemahnya penegakan hukum untuk koruptor dimana KPK dianggap memberikan keistimewaan kepada Yaqut. dan juga penegakan hukum oleh KPK dinilai <strong>Inkonsisten. </strong>Publik melihat bahwa hukum di negeri ini nampak tajam ke bawah dan tumpul ke atas.</p><p>Daftar Pustaka:</p><p><em>Dari Soeharto sampai Yaqut Cholil Qoumas — Siapa saja terduga koruptor yang mengaku sakit dan bagaimana nasib mereka?</em>. (2026, Maret). BBC News Indonesia.</p><p><a href="https://www.bbc.com/indonesia/articles/cdxdnep9zrqo">https://www.bbc.com/indonesia/articles/cdxdnep9zrqo</a></p><p>Dea Hardiningsih Irianto. (2026, Maret). <em>Polemik Status Tahanan Rumah Gus Yaqut, Tersangka Korupsi Dapat Perlakuan Istimewa dari KPK?</em>. suara.com.</p><p><a href="https://www.suara.com/news/2026/03/26/230306/polemik-status-tahanan-rumah-gus-yaqut-tersangka-korupsi-dapat-perlakuan-istimewa-dari-kpk">https://www.suara.com/news/2026/03/26/230306/polemik-status-tahanan-rumah-gus-yaqut-tersangka-korupsi-dapat-perlakuan-istimewa-dari-kpk</a></p><p>Dipna Videlia Putsanra. (2026, Maret). <em>Kronologi Kasus Yaqut Cholil Quomas &amp; Skandal Korupsi Kuota Haji. </em>Tirto.id.</p><p><a href="https://tirto.id/kronologi-kasus-yaqut-cholil-quomas-skandal-korupsi-kuota-haji-hsAB">https://tirto.id/kronologi-kasus-yaqut-cholil-quomas-skandal-korupsi-kuota-haji-hsAB</a></p><p><em>Mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, resmi ditahan KPK. </em>(2026, Maret). BBC News Indonesia.</p><p><a href="https://www.bbc.com/indonesia/articles/cm2xg20xeleo">https://www.bbc.com/indonesia/articles/cm2xg20xeleo</a></p><p>Ramai-ramai Kritik KPK Ubas Status Yaqut Jadi Tahanan Rumah. (2026, Maret). cnnindonesia.com.</p><p><a href="https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260323110653-12-1340549/ramai-ramai-kritik-kpk-ubah-status-yaqut-jadi-tahanan-rumah">https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260323110653-12-1340549/ramai-ramai-kritik-kpk-ubah-status-yaqut-jadi-tahanan-rumah</a></p><p>Tempodotco. (2026, Februari). <em>Aliran Uang Dugaan Korupsi Haji | Tukang Kupas Perkara</em></p><p>[Video]. Youtube</p><p><a href="https://youtu.be/PMx3y8T_k6c?si=GCviVpKOJMGJUIuL">https://youtu.be/PMx3y8T_k6c?si=GCviVpKOJMGJUIuL</a></p><p>Tempodotco. (2025, September). <em>Yaqut Cholil Qoumas Terseret Korupsi Kuota Haji | Tukang Kupas Perkara</em> [Video]. Youtube.</p><p><a href="https://youtu.be/mt1EQy4aaZc?si=HNYjLE0rCKZNC2wF">https://youtu.be/mt1EQy4aaZc?si=HNYjLE0rCKZNC2wF</a></p><p>Tim Penulis. (2020, Maret). Apa Alasan KPK Mengizinkan Bekas Menag Yaqut Menjadi Tahanan Rumah?. Kompas.id</p><p><a href="https://www.kompas.id/artikel/apa-alasan-kpk-mengizinkan-bekas-menag-yaqut-menjadi-tahanan-rumah">https://www.kompas.id/artikel/apa-alasan-kpk-mengizinkan-bekas-menag-yaqut-menjadi-tahanan-rumah</a></p><p>Tri Angga Kriswaningsih. (2026, April). <em>KPK Periksa Tiga Biro Haji terkait Kasus Gus Yaqut, Dalami Pengisian Kuota dan Keuntungan Tidak Sah</em>. Kompas TV.</p><p><a href="https://www.kompas.tv/nasional/661313/kpk-periksa-tiga-biro-haji-terkait-kasus-gus-yaqut-dalami-pengisian-kuota-dan-keuntungan-tidak-sah">https://www.kompas.tv/nasional/661313/kpk-periksa-tiga-biro-haji-terkait-kasus-gus-yaqut-dalami-pengisian-kuota-dan-keuntungan-tidak-sah</a></p><p>Yulian Saputra. (2026, Maret). <em>KPK Sita Aset Rp100 Miliar Lebih dalam Kasus Kuota Haji yang Menjerat Gus Yaqut</em>. Infobanknews.com.</p><p><a href="https://infobanknews.com/kpk-sita-aset-rp100-miliar-lebih-dalam-kasus-kuota-haji-yang-menjerat-gus-yaqut">https://infobanknews.com/kpk-sita-aset-rp100-miliar-lebih-dalam-kasus-kuota-haji-yang-menjerat-gus-yaqut</a></p><p><strong>Penulis: </strong>Farhan, Didik, Hana, Jaris</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=d4f2ac4193f9" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Artpop #29: PREMANISME JOGJA]]></title>
            <link>https://medium.com/@kastratlemfib/artpop-29-premanisme-jogja-d1ee8d82576d?source=rss-7509ce608b07------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/d1ee8d82576d</guid>
            <dc:creator><![CDATA[Kajian Strategis LEM FIB UGM]]></dc:creator>
            <pubDate>Fri, 24 Apr 2026 03:04:49 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-04-24T03:04:49.981Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p><strong>PENDAHULUAN: LATAR BELAKANG DAN KRONOLOGI KEJADIAN</strong></p><p><strong>Dualisme Ketentraman Yogyakarta</strong></p><p>Yogyakarta, kota yang tiada habisnya melantunkan kisah-kisah istimewanya dalam benak tiap insan yang bersilang jalur kehidupan dengannya. Ditopang fondasi kultural Jawa dan suar-suar keluhuran dalam tiap sudutnya membuat kota pelajar ini menjadi tempat yang nyaman dan tentram untuk ditinggali. Tak heran makanya, bila secara nasional kita mengenal Yogyakarta sebagai kota yang<em> istimewa~</em>. Ya… setidaknya itulah narasi-narasi yang sering kita temui pada laman-laman daring dan bacaan-bacaan luring yang menjual romantisme kehidupan di kota ini bagai kota di sudut jurang surgawi. Harus disadari… narasi-narasi ketentraman itu penuh dengan kesemuan dan menumpuk berlapis menjadi kain yang menutupi realitas gelap yang sejatinya juga hadir di sudut-sudut realitas kehidupan di kota pelajar ini.</p><p>Bukti dari segala manifesto diatas tercermin pada kemalangan yang menimpa salah dua penduduk kota ini pada malam Senin, 30 Maret 2026. Tepat pada pukul 20.45, kemalangan menyambar 2 penduduk tersebut dalam sebuah perjumpaan dengan pengemudi-pengemudi motor yang melawan arus dan hampir menabrak mereka. Sontak, korban terkaget dan memutuskan untuk meneriaki pengemudi motor yang melawan arus tersebut. Tindakan ini lantas mengundang pitam dari para pengemudi nir-adab yang bahkan tidak menggunakan helm dan melawan arus itu. Pelaku lantas memutarbalik, mengejar korban, dan menghadang lalu jalan korban untuk dapat meluncurkan seribu hujatan tak bermoral yang sudah mereka siapkan dalam benak kepala mereka. Bukan hanya itu, pelaku juga memanggil 6–7 rekannya untuk menekan korban.</p><p>Komplotan pelaku secara bergerombol kemudian melancarkan hujatan dan amarah mereka dengan mengintimidasi, berteriak anarkis, meludahi, dan melayangkan ancaman-ancaman kekerasan kepada korban dalam bahasa jawa kasar. Pelaku juga memfoto plat nomor korban dan terus menekan korban dengan ancaman-ancaman kekerasan. Ditengah kegaduhan yang terjadi, salah seorang pelaku bahkan memukul salah satu korban. Kondisi malam yang kini jauh dari kata tentram mengundang warga sekitar untuk melibatkan diri pada perselisihan yang berkecamuk. Warga berusaha melerai, tetapi komplotan pelaku terus menyerang korban dengan teriakan-teriakan anarkis dan tak henti mengancam korban. Akhirnya barulah setelah beberapa waktu, warga berhasil melerai dan meredakan situasi yang ada. Namun, tetap LUKA TELAH DISAYATKAN DAN MEMORI KAN SENANTIASA MENGABADIKANNYA DALAM RUANG MENTAL KORBAN.</p><p>Sungguh sangat disayangkan bahwa peristiwa kemalangan ini dapat terjadi di kota pelajar yang katanya “tentram dan nyaman” ini. Walau demikian jika kita menelaahnya lebih dalam, peristiwa kemalangan tersebut bukan semata “kemalangan” sembarangan, tetapi merupakan celah kecil pada jendela Premanisme yang telah mengakar historis di Yogyakarta. Sebuah praktik yang terus bertumbuh dan bertahan lintas dekade dalam pelbagai kepentingan golongan yang selalu memupuki keberadaannya. Lantas demikian… apakah ketentraman Yogyakarta benarlah nyata adanya atau sekedar ide dalam secarik kain romantisme semu yang hadir menutupi sisi kebiadaban dari kota pelajar ini ?</p><p><strong>REAKSI WARGANET</strong></p><p>Fenomena premanisme di Yogyakarta kini menjadi perbincangan hangat di ruang publik digital, terutama karena bertolak belakang dengan citra kota ini sebagai kota pelajar yang aman, tentram, dan ramah bagi semua kalangan. Selama ini, Yogyakarta dikenal sebagai tempat yang nyaman bagi para mahasiswa dari berbagai daerah untuk menuntut ilmu dan menjalani kehidupan sehari-hari sebagai perantau. Namun, berbagai kejadian yang viral di media sosial mulai menggoyahkan persepsi tersebut. Salah satunya adalah kasus yang diunggah oleh akun X @merapiuncover mengenai pelanggaran lalu lintas yang sederhana namun justru berkemganc menjadi tindakan intimidasi yang mengarah pada premanisme. Postingan tersebut menjadi viral dan dibanjiri oleh komentar-komentar warganet Yogyakarta.</p><p>Reaksi warganet kemudian berkembang menjadi gelombang emosi yang cukup intens dan berlapis. Pada awalnya, banyak komentar yang memberikan empati dan dukungan kepada korban, bahkan disertai doa harapan agar sang korban tetap aman. Namun, kebanyakan komentar berisi komentar yang mulai emosional. Banyak warganet yang meluapkan kemarahan mereka secara terbuka dengan kata-kata kasar dan intimidasi kepada pelaku seolah-olah ikut merasakan ketidakadilan yang dialami oleh korban. Hal ini menciptakan suasana digital yang mencekam dimana kemarahan kolektif terasa semakin memuncak.</p><p>Tidak sedikit pula komentar yang mengarah pada keinginan untuk pembalasan secara langsung. Beberapa warganet bahkan secara ekstrem menuliskan ungkapan untuk “mencari” keberadaan pelaku atau gertakan untuk melakukan balas dendam. Meskipun kemungkinan besar hanya sebatas luapan emosi di dunia maya, pernyataan-pernyataan seperti ini tetap menunjukkan betapa seriusnya situasi tersebut. Rasa aman yang terganggu secara implusif sehingga batas antara empati dan agresi menjadi semakin tipis.</p><p>Dibalik semua itu, ada juga warganet yang mencoba mencairkan suasana dengan memberikan ejekan sarkas kepada pelaku dengan gaya humor yang tajam. Sarkasme ini sering kali dikemas dalam bentuk kalimat sindiran yang menyakitkan, seolah menjadi cara warganet untuk melampiaskan kemarahan tanpa harus mengecam. Di sisi lain, kreativitas warganet juga terlihat dari banyaknya meme yang dibuat menggunakan foto pelaku. Foto tersebut diedit, diparodikan dan disebarluaskan sebagai bentuk ejekan publik. Fenomena ini menunjukkan bagaimana budaya digital saat ini tidak hanya bereaksi melalui kata-kata, tetapi juga melalui visualisasi yang dapat dengan cepat menyebar dan menjadi opini massal.</p><p><strong>RESPON APARAT: RESOLUSI</strong></p><p>FRAMING: APAKAH JOGJA BETULAN NYAMAN??</p><p>Selepas rentetan keresahan dan amarah publik yang tumpah ruah di linimasa, kita lantas dihadapkan pada satu pertanyaan krusial: lalu apa langkah selanjutnya? Rasanya teramat pelik jika kita hanya berhenti pada rutukan dan rasa was-was setiap kali melintas di jalanan Jogja. Fenomena yang tergambar dari unggahan <strong>@merapi_uncover </strong>ini nyatanya membuka mata kita tentang betapa rapuhnya jaminan keamanan di ruang publik, sekaligus memunculkan secercah harapan dari solidaritas warga itu sendiri.</p><p>Di tengah situasi yang penuh intimidasi, nampak jelas bahwa keberanian korban untuk merekam kejadian tersebut secara diam-diam menjadi satu-satunya senjata yang tersisa. Betapa gawai di genggaman warga kini bertransformasi menjadi benteng pertahanan sosial yang teramat penting. Melalui <em>citizen journalism</em> atau jurnalisme warga, kasus-kasus premanisme jalanan yang mungkin dulunya hanya menguap begitu saja, kini memiliki ruang untuk mendapat sorotan. Kita patut mengapresiasi mereka yang berani bersuara dan membagikan pengalaman buruk ini. Sebab, tak jarang penyelesaian sebuah kasus baru benar-benar bergerak masif selepas ia menjadi viral di media sosial.</p><p>Namun, tentu saja kita tidak bisa selamanya bergantung pada siklus “viral dulu, baru ditindak”. Selepas video aksi premanisme berkedok penarikan kendaraan ini meledak dan menjadi perbincangan di berbagai sudut kota, nampak ada desakan yang teramat kuat agar aparat penegak hukum segera mengambil langkah tegas yang nyata. Pihak kepolisian tidak boleh sekadar memberikan imbauan reaktif. Komplotan semacam ini harus diberantas hingga ke akarnya. Jika dibiarkan berlarut, rasa tidak aman ini lambat laun akan menggerogoti urat nadi Jogja yang selama ini dihidupi oleh pariwisata dan kedatangan ribuan mahasiswa perantau.</p><p>Bagi kita yang sehari-hari membelah aspal kota ini, kewaspadaan kini menjadi bekal wajib yang harus dibawa ke mana-mana. Jika lantas kita dihadapkan pada situasi serupa, atau melihat pengendara lain yang nampak tertekan di pinggir jalan akibat intimidasi sekelompok orang, berusahalah untuk tidak panik. Menepi jika aman, simpan nomor kontak darurat kepolisian setempat, dan rekamlah kejadian tersebut dari jarak yang wajar. Jangan biarkan para pelaku merasa berkuasa hanya karena kita memilih untuk diam.</p><p>Pada akhirnya, tulisan ini dan rentetan utas yang viral itu adalah sebuah bentuk kepedulian yang mendalam. Kita semua tentu sepakat bahwa Jogja adalah ruang untuk berpulang; sebuah kota yang dibangun dari rindu, obrolan hangat di angkringan, dan proses belajar mendewasakan diri. Rasanya teramat menyedihkan jika narasi manis itu harus dirusak oleh ketakutan dan arogansi segelintir preman jalanan. Sudah saatnya kita menagih kembali rasa aman di kota ini, karena setiap orang berhak melintasi jalanan Jogja tanpa ada lagi perasaan was-was yang membayangi.</p><p><strong>Penulis: </strong>Wildan, Hizkia, &amp; Alief.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=d1ee8d82576d" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Artpop #28: KENAIKAN HARGA BBM]]></title>
            <link>https://medium.com/@kastratlemfib/artpop-28-kenaikan-harga-bbm-9873aac792c7?source=rss-7509ce608b07------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/9873aac792c7</guid>
            <dc:creator><![CDATA[Kajian Strategis LEM FIB UGM]]></dc:creator>
            <pubDate>Fri, 24 Apr 2026 02:50:22 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-04-24T02:50:22.996Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>Kenaikan harga bensin sudah sering terjadi di indonesia, dan kenaikan harga tersebut di latar belakangi dengan beberapa alasan, entah disebabkan oleh kenaikan minyak dunia, index rupiah yang turun serta anggaran APBN yang tidak mencukupi karena terdapat lonjakan harga minyak dunia. Kemudian 28 februari 2026 kemarin terjadi konflik antara Iran dengan Israel dan amerika yang turut serta membantu, dan dampak dari konflik tersebut salah satunya adalah pemblokadean rute perdagangan yang cukup sentral yang menghubungkan benua eropa dan afrika serta asia dan turut serta membawa lebih dari 20%. Dampak dari penutupan selat tersebut menyebabkan kenaikan harga minyak dunia, dan di beberapa negara telah menaikan harga — harga minyak sejak maret kemarin, Namun mengapa harga BBM subsidi di indonesia masih stabil sampai saat ini? apakah pasokan minyak indonesia mencukupi untuk masyarakatnya atau ini hanya upaya pemerintah untuk tidak membuat kepanikan massal di tengah masyarakat?</p><blockquote><em>“Pemerintah memutuskan belum menaikkan harga BBM subsidi — meski rata-rata harga minyak dunia mencapai US$100/barrel. Hal itu diungkapkan Menteri Keuangan, Tidak perlu resah karena ketersediaan BBM kami jamin. Kita jamin dan harga tidak terjadi penyesuaian,”Purbaya Yudhi Sadewa, dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI, Senin (06/04)”.</em><a href="https://www.bbc.com/indonesia/articles/c3r39z20j42o"><em>https://www.bbc.com/indonesia/articles/c3r39z20j42o</em></a></blockquote><p>Dikarenakan berita yang cukup memanas antara iran dan juga amerika serta israel, hingga menyebabkan terjadinya <em>Panic Buying</em> di kalangan masyarakat masyarakat oleh karena itu beberapa waktu lalu sempat terjadi penumpukan antrian di beberapa SPBU. Menanggapi kisruhnya konflik geopolitik yang sedang terjadi, pemerintah kemudian membuat peraturan yang membatasi <em>Panic Buying</em> yang sedang terjadi di tengah masyarakat dengan pembatasan pembelian BBM subsidi hanya sekitar 50 liter per kendaraan.</p><blockquote>“<em>Untuk memastikan distribusi BBM pemerintah akan melakukan pengaturan pembelian dengan penggunaan barcode MyPertamina dengan batas wajar 50 liter per kendaraan,” papar Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto”,</em><a href="https://tirto.id/mulai-besok-beli-bbm-subsidi-dibatasi-50-liter-per-hari-htxs?utm_medium=Share&amp;via=TirtoID&amp;utm_source=Whatsapp">https://tirto.id/mulai-besok-beli-bbm-subsidi-dibatasi-50-liter-per-hari-htxs?utm_medium=Share&amp;via=TirtoID&amp;utm_source=Whatsapp</a></blockquote><p>Dampak dari kenaikan kenaikan minyak dunia tidak hanya berdampak pada perekonomian saja namun juga kelangsungan hidup masyarakat indonesia itu sendiri, dilansir dari IDN TIME terdapat 4 hal yang dapat terjadi apabila terdapat kenaikan harga BBM yaitu harga barang dan jasa turun naik, Inflasi meningkat, biaya produksi perusahaan bertambah, serta penurunan daya beli masyarakat, hal tersebut dapat menyebabkan melemahnya perekonomian indonesia, dengan begitu jika perang iran dan amerika berlangsung lama dan harga minyak dunia terus naik maka perekonomian indonesia bisa terancam.</p><p>Dampak yang paling di takutkan warga adalah kenaikan harga BBM dan seperti yang dilansir di IDN TIMES , hal ini merupakan hal buruk bagi perekonomian di indonesia serta juga bagi keberlangsungan hidup di indonesia dan terdapat satu hasil wawancara yang dikutip dari BBC indonesia dimana warga takut dan panik jika harga BBM naik maka dia tidak bisa melakukan apapun dikarenakan harga BBM yang begitu tinggi</p><blockquote>“<em>Hidup akan semakin lebih berat. Kebutuhan pokok, listrik dan segala macam akan naik. Lebih cocok MBG yang dihapus daripada BBM dinaikkan,” kata Ari Kristanto, warga Solo,Senin(16/03)”</em><a href="https://www.bbc.com/indonesia/articles/cvgj2qkn49eo.amp">https://www.bbc.com/indonesia/articles/cvgj2qkn49eo.amp</a></blockquote><p>Kebijakan terkait ekonomi serta kebijakan yang berkaitan dengan kelangsungan hidup masyarakat sebaiknya dipikirkan untuk jangka panjang dikarenakan perekonomian negara digerakan oleh masyarakat dan hal yang paling penting dalam penggerak ekonomi adalah energi, pemerintah harus pandai — pandai dalam menentukan kebijakan perekonomi termasuk ke dalam Subsidi bahan bakar<strong>.</strong></p><p><strong>Pemerintah Indonesia mengumumkan responnya pada akhir minggu pertama bulan maret.</strong> Dijelaskan oleh Bahlil Lahadalia, dalam artikel yang diterbitkan oleh situs kementerian ESDM RI (9/3), harga BBM subsidi tidak akan naik hingga Hari Raya Idul Fitri 2026. Ia juga menekankan bahwa stok BBM Indonesia aman dan permasalahannya hanyalah harga. Selain dengan keputusan tersebut,<strong> pemerintah Indonesia memastikan bahwa akan dilaksanakan pemantauan perkembangan situasi dan terus menjaga kestabilan BBM</strong>. Kepastian bahwa BBM subsidi tidak mengalami kenaikan harga membuat kelangkaan jenis BBM tersebut, sehingga pola aktivitas pada Hari Raya Idul Fitri 2026 pada akhirnya masih terdampak.</p><p><strong>Pada akhir Maret, tepatnya pada 31 Maret 2026, pemerintah mengumumkan keputusan baru lagi mengenai situasi BBM Indonesia.</strong> Melansir <a href="https://tirto.id/mulai-besok-beli-bbm-subsidi-dibatasi-50-liter-per-hari-htxs?utm_medium=Share&amp;via=TirtoID&amp;utm_source=Whatsapp">Tirto.Id</a> (31/3), keputusan tersebut didiskusikan dalam Konferensi Pers tentang Kebijakan Pemerintah dalam Mitigasi Risiko dan Antisipasi Dinamika Global, di Tokyo, Jepang yang dihadiri oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Keputusan yang dibuat adalah dibatasinya pembelian BBM subsidi maksimal 50 liter per kendaraan per 1 April 2026. Pembatasan pembelian BBM subsidi ini dilakukan melalui aplikasi MyPertamina melalui <em>barcode in-app</em>. Diingatkan bahwa kebijakan ini hanya berlaku untuk kendaraan pribadi dan tidak untuk transportasi umum (termasuk transportasi <em>online</em>). Selain pembatasan pembelian BBM subsidi, diberlakukan pula sejumlah kebijakan dalam upaya untuk menghemat BBM, yaitu:</p><ol><li>Diterapkannya sistem bekerja dari rumah atau <em>work from home </em>(<em>WFH</em>) bagi aparatur sipil negara (ASN).</li><li>Anjuran <em>WFH</em> untuk industri sektor swasta.</li><li>Pembatasan penggunaan kendaraan dinas.</li><li>Pemangkasan dalam perjalanan dinas baik dalam negeri dan luar negeri.</li><li>Dorongan untuk menggunakan transportasi umum.</li><li>Penerapan <em>car free day</em> yang lebih ekstensif.</li></ol><p>Dalam rangka waktu yang sama, Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa per 1 April 2026 tidak akan ada penyesuaian harga untuk solar kualitas tinggi atau BBM Pertadex. Ia menginformasikan bahwa<strong> Ia akan senantiasa memantau perkembangan situasi</strong>.</p><p><strong>Langsung pada keesokan harinya (1 April 2026), Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan akan dampak upaya stabilisasi BBM Indonesia bagi keuangan RI.</strong> Melansir <a href="https://tirto.id/bbm-tak-naik-purbaya-sebut-subsidi-energi-bisa-bengkak-rp100-t-htAq">Tirto.Id</a> (1/4), Purbaya mengungkapkan bahwa:</p><blockquote><em>“Anggaran subsidi energi tahun 2026 berpotensi melonjak sekitar Rp90–100 triliun, dari yang saat ini dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) senilai Rp 210,1 triliun.”</em> (<a href="https://tirto.id/bbm-tak-naik-purbaya-sebut-subsidi-energi-bisa-bengkak-rp100-t-htAq">Tirto.Id</a>, [1/4])</blockquote><p>Ungkapan ini bermakna bahwa ketika 1 barel minyak dunia naik 1 dolar AS, negara menanggung Rp6 Triliun. Untuk membayar kembali tanggungan tersebut, dilakukan <em>refocusing </em>atau pengalihan anggaran. Selain itu, pertamina juga akan menanggung dana kompensasi BBM non-subsidi. Kekukuhan pemerintah untuk tidak mengubah harga BBM adalah supaya daya beli masyarakat tidak terganggu. Namun, Purbaya mengakui bahwa Ia tidak bisa memastikan kestabilan harga BBM non-subsidi sebab jenis BBM tersebut tidak termasuk dalam kategori yang mendapatkan keringanan harga dari pemerintah (<a href="https://jabar.tribunnews.com/news/1169184/daftar-harga-bbm-pertamina-hari-ini-rabu-8-april-2026-se-indonesia-bbm-subsidi-dan-bbm-nonsubsidi?page=4">Tribun News</a>, [8/4]).</p><p><strong>Pada 6 april 2026, Purbaya memberikan kepastian kembali akan ketetapan harga BBM. </strong>Ia memaparkan bahwa untuk BBM subsidi dipastikan tidak akan meningkat dan menegaskan bahwa BBM non-subsidi tidak dihitung — memperjelas kondisi BBM non-subsidi yang tidak bisa dipastikan kestabilannya. Menurut kalkulasi Purbaya tindakan <em>refocusing </em>telah meningkatkan potensi defisit terhadap PDB dari 2,68% ke 2,9%. Kondisi fiskal Indonesia ditegaskan kuat untuk menanggung hal tersebut. Selain potensi defisit, terdapat pula kondisi alokasi anggaran subsidi energi yang telah dilakukan pemerintah dimana dalam tahun 2026 sudah ada alokasi Rp 210,1 triliun atau 65,87% dari total subsidi dalam APBN 2026 senilai Rp 318,9 triliun.</p><p><strong>Pada minggu awal april pula, sejumlah ekonom mulai membuka suara mengenai keefektifan kebijakan pemerintah mengenai BBM.</strong> Para ekonom berada dalam kesepakatan bahwa kebijakan pemerintah yang tidak mengubah harga BBM dan akan menambal tanggungan dengan <em>refocusing </em>adalah solusi jangka pendek. BBC Indonesia memberikan penjelasan yang lebih ekstensif mengenai hal tersebut melalui analis senior <em>Indonesia Strategic and Economic Action Institution</em>, Ronny P Sasmita, yang mengatakan:</p><blockquote><em>“(…) kemampuan menahan itu terbatas lantaran sangat bergantung pada tiga hal: harga minyak dunia, nilai tukar rupiah, dan ruang fiskal. Dan, jika harga minyak global tetap tinggi, maka “biaya menunda” ini akan semakin mahal.” </em>(<a href="https://www.bbc.com/indonesia/articles/c3r39z20j42o">BBC Indonesia</a>, [6/4])</blockquote><p>Untuk saat ini, tindakan <em>refocusing </em>yang dilakukan adalah dengan pemangkasan anggaran kementerian atau lembaga serta program Makan Bergizi Gratis (MBG). Diberitakan oleh <a href="https://www.bbc.com/indonesia/articles/c3r39z20j42o">BBC Indonesia</a> (6/4), bahwa penghematan dari program MBG mencapai Rp 25 triliun. <strong>Namun, melihat dari prediksi para ekonom yang menyetujui bahwa tindakan <em>refocusing</em> adalah solusi jangka pendek, pemerintah pada akhirnya akan harus menyesuaikan harga BBM.</strong></p><p>Selama isu kenaikan BBM sejak awal bulan April, statement kebijakan yang hanya dilakukan pemerintah ialah berpusat pada kebijakan jangka pendek selama akhir tahun 2026 dengan hanya mengandalkan keuangan APBN yang dipangkas dan Saldo Anggaran Lebih sekitar 420 Trilliun. Sementara itu keuangan APBN yang digunakan sebagai penanganan jangka pendek, malah mengalami defisit. Dimana pendapat negara lebih rendah dibandingkan pengeluaran atau pembelanjaan negara.</p><blockquote>“Purbaya mengungkap APBN pada kuartal I 2026 atau per 31 Maret defisit Rp240,1 triliun atau sebesar 0,93% dari Produk Domestik Bruto (PDB).” <a href="https://www.bbc.com/indonesia/articles/c3r39z20j42o">Harga BBM subsidi tidak naik sepanjang 2026, APBN diprediksi hanya mampu menahan ‘dalam hitungan minggu’ — BBC News Indonesia</a></blockquote><p>Pada akhirnya, kebijakan yang diberikan pemerintah seperti tumpang tindih dengan statement yang pemerintah paparkan. Dengan demikian, sebenarnya pemerintah memberikan kebijakan yang menekan rakyat dengan membatasi pembelian BBM yang hanya diperbolehkan 50 liter perhari bagi kendaraan umum pribadi. Sayangnya kebijakan yang dilakukan pemerintah hanyalah kebijakan jangka pendek, tanpa adanya kebijakan lebih lanjut tentang penangan jangka panjang. Sebenarnya dengan hal ini, pemerintah hanya menekan atau menahan kenaikan BBM yang akan tetap terjadi apabila anggaran APBN sudah tidak mampu mengatasinya.</p><p>Akibat dari isu kenaikan BBM dan kebijakan yang diberikan pemerintah, memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap perekonomian dan tanggapan masyarakat terkait kebijakan pemerintah. Dampak yang paling menonjol pada saat isu kenaikan BBM tentu saja disertai dengan <em>Panic Buying </em>yang dilakukan oleh masyarakat, hal ini disebabkan pemerintah tidak bisa memberikan kejelasan terkait apa yang harus dilakukan oleh rakyat. Lagi-lagi rakyat yang harus menerima imbas dari kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah. Pembatasan pembelian BBM menyebabkan rakyat harus menghemat BBM dengan cara lain. Dengan adanya <em>Work From Home</em>, penambahan jumlah hari dan waktu untuk <em>Car Free Day</em> dsb. Walau kebijakan ini tidak jadi diterapkan karena beberapa pertimbangan. Dampak pada saat ini dengan menekan konsumsi harian hanya akan semakin menambah pembengkakan terhadap dampak yang akan terjadi setelahnya.</p><p>Dampak perekonomian tentu saja terjadi mengingat bahwa penyebab utamanya adalah kenaikan dollar AS dan inflasi yang terjadi di Indonesia akibat adanya perang Iran dengan Amerika Serikat-Israel. Pada kenyataanya yang paling merasakan dampak atas terpuruknya perekonomian saat ini adalah pedagang UMKM, dimana para pedagang UMKM harus menekan pengeluaran dengan pendapatan yang tidak seberapa. Disamping itu pula akibat pemerintah tidak menaikkan harga BBM terjadi pembengkakan pada APBN.</p><blockquote>“Purbaya menjelaskan, lonjakan anggaran subsidi ini terjadi karena sampai saat ini pemerintah masih menggunakan acuan harga minyak yang diasumsikan dalam APBN 2026 sebesar 70 dolar AS per barel. Sementara, dalam setiap kenaikan 1 dolar AS per barel minyak dunia, negara harus menanggung beban tambahan anggaran sekitar Rp6 triliun.” <a href="https://tirto.id/bbm-tak-naik-purbaya-sebut-subsidi-energi-bisa-bengkak-rp100-t-htAq">BBM Tak Naik, Purbaya Sebut Subsidi Energi Bisa Bengkak Rp100 T</a></blockquote><p>Atas kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah berakar dari penyebab utama geopolitik atas perang yang terjadi pada Iran yang berkonflik dengan Amerika Serikat-Israel. Iran sebagai salah satu negara pemasok minyak bumi dan kunci utama dari Selat Hormuz sebagai jalur utama distribusi migas. Hal ini terjadi karena sebelumnya Indonesia tergabung dalam organisasi BOP, dimana secara tidak langsung Indonesia mendeklarasikan dukungannya kepada Amerika dan Israel. Dengan demikian imbas yang didapatkan oleh Indonesia adalah terblokirnya Selat Hormuz sebagai jalur utama distribusi migas. Akibatnya kegiatan Impor-Ekspor Indonesia yang melewati Selat Hormuz harus tercekat. Berbeda dengan Malaysia yang melakukan diplomasi dengan Iran, sehingga kapal pertamanya berhasil melewati Selat Hormuz.</p><blockquote>Keberhasilan ini tidak lepas dari hubungan diplomatik antara kedua negara. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim sebelumnya menyampaikan terima kasih kepada Presiden Iran Masoud Pezeshkian atas izin tersebut. Menteri Transportasi Malaysia Anthony Loke bahkan menyebutnya sebagai hasil dari “hubungan diplomatik yang baik dengan pemerintah Iran”. <a href="https://timesindonesia.co.id/peristiwa-internasional/584511/iran-buka-akses-terbatas-selat-hormuz-kapal-malaysia-lolos-berkat-diplomasi">TIMES INDONESIA</a></blockquote><p>Berkaca pada negara tetangga, seharusnya Indonesia bisa menjalin hubungan diplomatik dengan Iran, dan mengurangi anggaran yang tidak perlu. Akibat dari bergabungnya Indonesia dengan BOP dan dianggap berada di sisi Amerika-Israel, menyebabkan terhalangnya kapal Indonesia yang melalui Selat Hormuz, hal inilah yang menjadi dasar utama penyebab kenaikan BBM, dan inflasi di Indonesia.</p><p><strong>Penulis: Ibnu, Liya, &amp; Lilly.</strong></p><p><strong>Bibliografi</strong></p><p>Azzahra, Q. (t.t.-a). <em>BBM Tak Naik, Purbaya Sebut Subsidi Energi Bisa Bengkak Rp100 T</em>. tirto.id. Diambil 12 April 2026, dari<a href="https://tirto.id/bbm-tak-naik-purbaya-sebut-subsidi-energi-bisa-bengkak-rp100-t-htAq"> https://tirto.id/bbm-tak-naik-purbaya-sebut-subsidi-energi-bisa-bengkak-rp100-t-htAq</a></p><p>Azzahra, Q. (t.t.-b). <em>Mulai Besok, Beli BBM Subsidi Dibatasi 50 Liter per Hari</em>. tirto.id. Diambil 12 April 2026, dari<a href="https://tirto.id/mulai-besok-beli-bbm-subsidi-dibatasi-50-liter-per-hari-htxs"> https://tirto.id/mulai-besok-beli-bbm-subsidi-dibatasi-50-liter-per-hari-htxs</a></p><p><em>BBM Tak Naik, Purbaya Sebut Subsidi Energi Bisa Bengkak Rp100 T</em>. (t.t.). Diambil 12 April 2026, dari<a href="https://tirto.id/bbm-tak-naik-purbaya-sebut-subsidi-energi-bisa-bengkak-rp100-t-htAq"> https://tirto.id/bbm-tak-naik-purbaya-sebut-subsidi-energi-bisa-bengkak-rp100-t-htAq</a></p><p><em>Daftar Harga BBM Pertamina Hari Ini Rabu 8 April 2026 Se-Indonesia, BBM Subsidi dan BBM Nonsubsidi — Tribunjabar.id</em>. (t.t.). Diambil 12 April 2026, dari<a href="https://jabar.tribunnews.com/news/1169184/daftar-harga-bbm-pertamina-hari-ini-rabu-8-april-2026-se-indonesia-bbm-subsidi-dan-bbm-nonsubsidi"> https://jabar.tribunnews.com/news/1169184/daftar-harga-bbm-pertamina-hari-ini-rabu-8-april-2026-se-indonesia-bbm-subsidi-dan-bbm-nonsubsidi</a></p><p><em>Harga BBM subsidi tidak naik sepanjang 2026, APBN diprediksi hanya mampu menahan “dalam hitungan minggu.”</em> (2026, April 3). BBC News Indonesia.<a href="https://www.bbc.com/indonesia/articles/c3r39z20j42o"> https://www.bbc.com/indonesia/articles/c3r39z20j42o</a></p><p><em>Harga Minyak Dunia Melonjak, Menteri ESDM: Tak Ada Kenaikan BBM Bersubsidi</em>. (t.t.). ESDM. Diambil 12 April 2026, dari<a href="https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/harga-minyak-dunia-melonjak-menteri-esdm-tak-ada-kenaikan-bbm-bersubsidi"> https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/harga-minyak-dunia-melonjak-menteri-esdm-tak-ada-kenaikan-bbm-bersubsidi</a></p><p>Media, K. C. (2026, April 7). <em>Pemerintah Diminta Perkuat Pengawasan Distribusi BBM Subsidi Usai Harga Tak Naik</em>. KOMPAS.com.<a href="https://nasional.kompas.com/read/2026/04/07/19544951/pemerintah-diminta-perkuat-pengawasan-distribusi-bbm-subsidi-usai-harga-tak"> https://nasional.kompas.com/read/2026/04/07/19544951/pemerintah-diminta-perkuat-pengawasan-distribusi-bbm-subsidi-usai-harga-tak</a></p><p><em>Minyak: WNI gelisah dengan potensi kenaikan harga BBM akibat Perang AS-Israel vs Iran</em>. (2026, Maret 18). BBC News Indonesia.<a href="https://www.bbc.com/indonesia/articles/cvgj2qkn49eo"> https://www.bbc.com/indonesia/articles/cvgj2qkn49eo</a></p><p>risar, F. (2025, Februari 10). <em>4 Dampak Kenaikan BBM terhadap Ekonomi</em>. IDN Times.<a href="https://www.idntimes.com/business/economy/4-dampak-kenaikan-bbm-terhadap-ekonomi-01-67q5n-6d8l9q"> https://www.idntimes.com/business/economy/4-dampak-kenaikan-bbm-terhadap-ekonomi-01-67q5n-6d8l9q</a></p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=9873aac792c7" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Artpop #27 — Jatuh Cinta Itu Tidak Seperti di Film-Film!]]></title>
            <link>https://medium.com/@kastratlemfib/artpop-27-jatuh-cinta-itu-tidak-seperti-di-film-film-3f90421c5dda?source=rss-7509ce608b07------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/3f90421c5dda</guid>
            <category><![CDATA[romance]]></category>
            <category><![CDATA[film]]></category>
            <category><![CDATA[love]]></category>
            <category><![CDATA[relationships]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Kajian Strategis LEM FIB UGM]]></dc:creator>
            <pubDate>Fri, 26 Sep 2025 08:24:02 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2025-09-26T08:24:02.995Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<h3>Artpop #27 — <strong>Jatuh Cinta Itu Tidak Seperti di Film-Film!</strong></h3><p><strong><em>Apa yang kamu ketahui tentang cinta?</em></strong></p><p><strong><em>Apakah cinta itu bisa hidup dari pemberian bunga?</em></strong></p><p><strong><em>Atau apakah cinta itu hanya ucapan romantis yang diucapkan setiap malam sebelum tidur?</em></strong></p><p>Kita sering terjebak dalam gambaran cinta yang sempurna, yang sering kita lihat dalam film romantis, yakni tempat dimana segala hal terasa indah dan mudah. Namun, apakah cinta sebenarnya sesederhana itu? Atau, apakah kita hanya menciptakan ilusi tentang cinta yang tidak mencerminkan kenyataan?</p><p><strong>Jatuh Cinta Seperti di Film-Film (2023)</strong>, sebuah film bergenre romansa/komedi yang disutradarai oleh Yandy Laurens, menggambarkan sebuah perjalanan yang begitu dekat dengan kenyataan. Bagus, seorang penulis biasa yang ingin memiliki kebahagiaan akan pemenuhan cinta di dalam hidupnya, mencoba menyembuhkan Hana, seorang wanita yang sedang berduka setelah meninggalnya sang suami. Alih-alih menemui kebahagiaan yang mulus, mereka menemukan kenyataan bahwa cinta justru menjadi sebuah perjalanan yang penuh ketidakpastian.</p><p><strong><em>Apakah salah untuk jatuh cinta lagi setelah kita merasa kehilangan?</em></strong></p><p><strong><em>Apakah salah untuk tidak jatuh cinta lagi setelah kita merasa kehilangan?</em></strong></p><blockquote>Ketika kita kehilangan sesuatu yang berharga, kita merasa seolah-olah ada bagian dari diri kita yang hilang. Di lain sisi, saat kita sedang jatuh cinta, kita seringkali memberi segalanya dalam hal apapun, berharap itu akan cukup untuk memenuhi segala kekosongan dalam hidup.</blockquote><p>Bagus sebagai penulis yang hampir kehilangan identitasnya karena tidak pernah membuat karya orisinil, mendapatkan sebuah kesempatan emas untuk membuat naskah orisinil sekaligus bertemu kembali dengan pujaan hatinya semasa SMA dulu. Lika-liku perjalanan tentang identitas diri, pemaknaan cinta, dan arti hidup membuat film ini terasa dekat dengan realita datar yang sering kita lalui setiap hari.</p><p>Representasi karakter Bagus pun seakan dibangun dari identitas kolektif dari prahara Gen Z yang sering mengejar cintanya secara menggebu-gebu dan bertaruh kepada diri sendiri untuk memberikan seisi dunia kepada orang terkasih kita. Kita dan Bagus, sering berfantasi bahwa ketika kita sudah bisa membangun sebuah hubungan yang lebih dekat dengan orang yang kita sukai, seakan-akan kita hidup dalam sebuah layar sinema dimana cinta bisa tumbuh lewat caranya yang paling inkonvensional dan manis. Kita seakan terjebak dalam manisnya ekspektasi bahwa jatuh cinta itu bisa seperti di film-film ketika kita bisa menemukan cara untuk mengabadikan dirinya yang kita cintai lewat cara apapun.</p><p><strong><em>Namun, apakah benar bahwa rasa sakit bisa disembuhkan dengan cinta?</em></strong></p><p>Bagus secara menggebu-gebu menulis naskah filmnya dengan harap bahwa Hana akan jatuh cinta dan sembuh lagi bersama dirinya sekaligus menjadi penulis serta sutradara yang sukses lewat caranya yang tidak biasa ini. Hana, di satu sisi, merasa semakin dekat dengan Bagus, karena dia bisa melupakan duka atas suaminya yang baru meninggal. Tanpa Hana ketahui, rasa duka dan posisionalitas yang Hana rasakan, sedang dieksploitasi oleh Bagus dengan tujuan bahwa Hana akan jatuh hati lewat cara Bagus mengabadikannya dalam sebuah naskah serta kesuksesan komersial film tersebut nantinya. Hal ini menjadi sebuah dilema dan konflik ketika sang pria ingin jatuh cinta kembali dengan romansa lamanya lewat cara yang dianggap penuh kasih dan perjuangan, tetapi juga melukai lebih dalam rasa duka dan jati diri Hana sebagai pribadi yang rapuh.</p><p>Puncaknya adalah ketika Hana tidak sengaja membaca naskah yang ditulis Bagus atas pengalaman dirinya serta perasaan terdalam Bagus semenjak SMA yang akhirnya bisa diketahui oleh dunia lewat naskah yang akan difilmkannya itu. Hana sangat marah karena dia merasa hidupnya dan rasa duka yang ia coba untuk sembuhkan terasa dijajah dan dijadikan nilai jual secara amoral oleh Bagus yang ingin sekali menumbuhkan rasa percaya akan cinta untuk Hana. Sontak kehidupan Bagus yang awalnya percaya bahwa jatuh cinta itu bisa seperti di film-film, seakan film tersebut sudah berakhir dan tidak ada kredit yang bergulir. Semuanya terasa hampa dan gelap seperti film yang digantung. Bagus seakan tidak percaya lagi kepada naskahnya karena sumber utama yang ia jadikan untuk jalan cerita, justru menjadi bumerang terbesar dalam mengeksekusi film tersebut.</p><p>Bagus tenggelam, tenggelam dalam kehancuran dan ketidakpercayaannya bahwa jatuh cinta itu, sekali lagi bisa terjadi seperti di film-film. Bagus dihancurkan oleh kenyataan bahwa jatuh cinta itu tidak bisa seperti di film-film. Rasa-rasanya, terlalu utopia dan surgawi jika kehidupan ini bisa dinarasikan layaknya sinema yang sering kita tonton. Mulai dari Hana yang tidak ingin memiliki hubungan lagi dengan Bagus, rekan kerja Bagus yang merasa bahwa karakter utama yang ditulis (merupakan representasi dari perasaan Bagus itu sendiri) terhadap Hana, dirasa terlalu egois dan memaksakan paham tentang apa itu cinta terhadap Hana yang rapuh.</p><p>Ironisnya, kita sering terjebak dalam ekspektasi yang dibangun oleh media, film, dan budaya populer. Dalam dunia yang serba instan dan dipenuhi gambar-gambar ideal cinta melalui media sosial, kita seringkali lupa bahwa hubungan yang sehat itu bukan tentang menghidupi narasi film yang sudah terstreotipkan. Fenomena ini sangat relevan dalam kehidupan masyarakat modern, khususnya di kalangan Gen Z. Media sosial, dengan segala gambar ideal yang tidak realistis, memperburuk ekspektasi ini, dimana kita sering menilai hubungan orang lain lebih sempurna daripada kehidupan kita sendiri. Kita sering membandingkan, bahkan mengukur kebahagiaan berdasarkan apa yang kita lihat di <em>timeline</em> Instagram atau TikTok.</p><blockquote>Mereka merasa gagal jika hubungan mereka tidak seperti yang mereka lihat di media sosial.</blockquote><p>Namun, seperti yang kita lihat dalam perjalanan Bagus dan Hana, kenyataan berkata lain bahwa cinta itu tidak bisa dipaksakan untuk mengikuti skenario yang sudah ditentukan. Terkadang kita hanya perlu menerima cinta dalam bentuk yang lebih realistis, yang jauh dari apa yang digambarkan dalam film-film romantis.</p><p>Apa yang terjadi dengan Bagus dan Hana adalah gambaran dari banyak kisah nyata yang terjadi di lingkungan sekitar. Seringkali kita luput dari satu hal penting: bahwa kita lupa untuk memberi cinta pada diri kita sendiri, untuk memahami siapa kita di luar hubungan yang kita jalani. Cinta tidak hanya soal memberi, tetapi juga tentang menghargai dan memahami siapa kita sebenarnya. Hanya dengan cara itu, kita bisa memberikan cinta yang sehat kepada orang lain.</p><p>Generasi kita seringkali menganggap bahwa cinta hanyalah sekadar puisi romantis yang diselingi dengan bunga di malam hari serta untuk selalu ada dalam situasi apapun. Kenyataannya, cinta tidaklah tentang kebahagiaan dan rasa berbinar-binar dalam netra. Cinta yang sebenarnya ialah rasa kebahagiaan, sakit, jatuh bangun dan usaha untuk memberikan dunia terhadap satu sama lain tanpa menyakiti diri sendiri dalam proses. Generasi kita mungkin sering berhasil untuk bisa mengaktualisasikan cinta dalam makna yang sehangat dan semanis mungkin. Namun, generasi kita juga sering gagal karena mereka jatuh cinta terhadap konsep cinta yang mereka bawa untuk orang terkasih, bukan jatuh cinta terhadap diri orang terkasih dalam sifat yang sebenarnya.</p><blockquote>Jatuh Cinta Seperti di Film-film justru mengajarkan kita bahwa jatuh cinta itu tidak selalu bisa seperti di film-film.</blockquote><p>Banyak fantasi yang bertabrakan dengan nilai-nilai realita, konsep cinta yang terlalu indah dalam kehidupan yang terus berjalan serta jatuh bangunnya seakan memberi tahu kita lewat Bagus dan Hana, bahwa jika cinta ingin bertahan dan tumbuh menjadi kehidupan di masa tua nanti, kita harus merawat cinta layaknya realita yang ada terhadap dunia dan pasangan kita, bukan tenggelam dalam fantasi yang indah. Cinta bisa saja menyakiti, cinta bisa saja memaksa kita untuk menghadapi versi diri yang paling ditakuti dalam hubungan, cinta bisa saja melelahkan dan marah karena susahnya untuk memahami perbedaan satu sama lain. Namun, pada akhirnya, cinta yang berakar pada realita itu bisa menjadi teman kita di masa tua nanti saat kita tidak menyerah dan percaya akan kapabilitas diri masing-masing bahwa pada akhirnya, kita bisa mendewasakan diri lewat “cinta” yang melelahkan itu.</p><p>Pada akhirnya, Bagus dan Hana, aku dan kamu di kehidupan generasi yang absurd ini, kita tenggelam dalam konsepsi cinta masing-masing. Lewat awal yang manis dan lama-lama melelahkan karena kita sama-sama kehilangan diri dalam waktu dan ruang.. untuk memenuhi hasrat satu sama lain.</p><p>Kita jatuh cinta begitu cepat dengan tatap netra masing-masing karena semesta tahu.. kita bertemu di usia yang sangat muda, karena kita tidak akan bisa menua dan merasakan rambut abu-abu itu bersama di taman belakang dengan secangkir teh hangat serta nostalgia saat aku masih menjemputmu di depan pagar rumahmu saat malam hari.</p><blockquote><em>We fell in love with an idea of having someone.</em></blockquote><blockquote><em>But all seems failed in the end.. because..</em></blockquote><blockquote><em>We rarely fell in love with an idea of what they really are.</em></blockquote><p><strong>Penulis: </strong>Auliya Rahmani B. &amp; Zaky Ahmad H.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=3f90421c5dda" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Artpop #26 — Dari Panggung Politik ke Panggung Dagelan: Kisah Regresi DPR dan Partai Politik]]></title>
            <link>https://medium.com/@kastratlemfib/artpop-26-dari-panggung-politik-ke-panggung-dagelan-kisah-regresi-dpr-dan-partai-politik-97c046d9a3c6?source=rss-7509ce608b07------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/97c046d9a3c6</guid>
            <category><![CDATA[politics]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Kajian Strategis LEM FIB UGM]]></dc:creator>
            <pubDate>Fri, 26 Sep 2025 08:07:47 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2025-09-26T08:07:47.113Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<h3>Artpop #26 — <strong>Dari Panggung Politik ke Panggung Dagelan: Kisah Regresi DPR dan Partai Politik</strong></h3><h4><strong>Pengantar</strong></h4><p>Di tengah hiruk pikuk politik masa kini, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan partai politik kerap menjadi sasaran utama kekecewaan publik. Keduanya, yang semestinya menjadi pilar terdepan demokrasi dan representasi rakyat, justru dipersepsikan sebagai lembaga yang berjarak, elitis, dan lebih sering melayani kepentingan segelintir orang ketimbang amanat penderitaan rakyat. Rendahnya kepercayaan publik bukanlah isapan jempol, melainkan cerminan dari regresi yang telah berlangsung lama, di mana fungsi kerakyatan secara sistematis tergerus oleh kepentingan pragmatis.</p><p>​Harapan yang membumbung tinggi setelah Reformasi 1998, yang memimpikan parlemen yang kuat dan independen, kini terasa seperti kenangan yang getir. Lepasnya DPR dari cengkeraman militer tidak serta-merta mengembalikannya pada kedaulatan rakyat. Reformasi, pada kenyataannya, tidak membubarkan struktur kekuasaan lama, melainkan hanya menjadi arena bagi ‘penataan kembali oligarki’ di tengah pasar demokrasi yang lebih terbuka (Hadiz, 2004). Para elite lama dan baru dengan cepat beradaptasi, menukar seragam militer dengan jas partai, dan melanjutkan dominasinya melalui mekanisme yang berbeda.</p><p>​Partai politik, yang kehilangan basis ideologi yang kuat dan sumber pendanaan negara yang sehat, mau tidak mau bertransformasi menjadi mesin elektoral yang bergantung pada para pemodal (Mietzner, 2013). Akibatnya, DPR yang dilahirkan dari rahim partai-partai semacam ini bukanlah dewan perwakilan rakyat, melainkan dewan perwakilan para pemilik modal atau partai. Legislasi menjadi produk transaksional dan fungsi pengawasan tumpul karena sebagian besar partai telah terkooptasi dalam lingkaran kekuasaan yang saling menguntungkan.</p><p>​Dimulai dari masa awal kemerdekaan saat DPR dan partai politik menjadi simbol supremasi sipil yang idealis, berlanjut pada pertarungannya melawan intervensi militer, hingga akhirnya tunduk total pada rezim Orde Baru. Puncaknya, kita akan membedah bagaimana di era Reformasi, ketundukan itu hanya berganti tuan. Melalui penelusuran ini, kita akan melihat bagaimana ‘panggung politik’ yang dulu menjadi simbol kedaulatan, secara perlahan namun pasti, tergelincir menjadi ‘panggung dagelan’ yang merupakan sebuah pentas di mana kepentingan rakyat lebih sering menjadi lelucon ketimbang prioritas.</p><h4><strong>Partai Politik dan DPR: Simbol Kedaulatan Sipil</strong></h4><p>Saat KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) dilantik pada 29 Agustus 1945, sebagian besar anggotanya adalah aktivis politik yang aktif sejak zaman kolonial Belanda. Dari ke-539 anggota KNIP, sebanyak 363 adalah wakil partai. Mereka tersebar di berbagai partai yang ada, seperti Masyumi, PNI, PKI, PBI (Partai Buruh Indonesia), Partai Sosialis, PSII (Partai Syarikat Islam Indonesia), Parkindo (Partai Kristen Indonesia), dan Partai Katolik. Sebagian lain menjadi anggota nonpartai mewakili golongan buruh dan tani, daerah, dan sepuluh orang mewakili golongan minoritas (Arab, Tionghoa, dan Eropa) (Sekretariat DPR-GR, 1970, hlm. 570–583).</p><p>Ambil Soegondo Djojopoespito. Ia duduk di KNIP sebagai wakil Partai Sosialis (Sekretariat DPR-GR, 1970, hlm. 573). Soegondo dikenal sebagai salah satu pendiri Perhimpunan Persatuan Pelajar Indonesia (PPPI) sekaligus menjadi ketua Kongres Pemuda Pemudi Indonesia yang melahirkan Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 (Sutjiatiningsih, 1999, hlm. 23, 25, 31). Ketika Partai Sosialis terpecah menjadi dua kubu akibat Peristiwa Madiun, Soegondo berada di kubu Sjahrir dan menjadi salah satu pendiri Partai Sosialis Indonesia (PSI). Ia pernah menjadi sekretaris Dewan Daerah (DD) PSI Jawa Tengah dan DIY (Sutjiatiningsih, 1999, hlm. 37).</p><p>Selain Soegondo, ada Abu Hanifah yang duduk di Partai Masyumi (Sekretariat DPR-GR, 1970, hlm. 570). Semasa muda, ia bersama Soegondo terlibat di gerakan kepemudaan. Bedanya, Abu Hanifah menjadi anggota Jong Sumatranen Bond bersama Moh. Yamin (Ohorella, 1985, hlm. 26). Meski begitu, keduanya sama-sama terlibat dalam Indonesisch Clubgebouw, di mana Soegondo bertindak sebagai ketua (Sutjiatiningsih, 1999, hlm. 23).</p><p>Ketika KNIP menjadi DPR setelah pengakuan kedaulatan, standar komposisi ini tetap bertahan. Baik dari golongan muda maupun tua, sebagian besar anggota tetaplah aktivis politik. Ia tetap berperan sebagai tonggak utama supremasi sipil, terlepas dari pertikaian dan kecacatannya. Ini segera tampak pada serangkaian kejadian menjelang Peristiwa 17 Oktober 1952, di mana parlemen bertikai dengan Angkatan Darat seputar masalah demobilisasi yang berlangsung saat itu (Feith, 2007, hlm. 257).</p><p>Meski di dalam parlemen terdapat pertentangan seputar mosi yang diajukan oleh Zainul Baharuddin (ketua Seksi Pertahanan di DPR), namun hampir semua partai menyetujui krisis diselesaikan dengan jalan demokratis. PSI, yang dekat dengan pimpinan Angkatan Darat, menjadi satu-satunya partai yang kontra. Mereka bersama-sama Angkatan Darat melancarkan serangan-serangan terhadap dewan dan partai politik lainnya, menggambarkan mereka sebagai ‘korup’. Para anggota dewan, terutama Zainul, khawatir akan kemungkinan adanya kudeta dari Angkatan Darat (Feith, 2007, hlm. 255–257).</p><p>Kekhawatiran itu terjadi pada 17 Oktober 1952, saat kira-kira lima ribu pengunjuk rasa–digerakkan oleh tentara–mendadak memenuhi jalanan Jakarta dan mengerubungi Istana Merdeka. Saat Presiden Sukarno sedang berbicara kepada mereka, tiba-tiba saja ada dua tank, sejumlah kendaraan lapis baja, dan empat meriam mengarahkan moncongnya ke arah istana.</p><p>Seusai pidato presiden kepada massa, sejumlah perwira tinggi seperti Kolonel Maludin Simbolon dan Alexander Evert Kawilarang menghadap presiden. Mereka mengeluhkan campur tangan parlemen dan mendesak presiden untuk membubarkannya. Tentu, Sukarno tak bisa menerima tuntutan semacam itu (Feith, 2007, hlm. 259–260).</p><p>Avonturisme para perwira berakhir gagal. Para perwira yang menentang ‘Gerakan 17 Oktober’ berhasil merebut komando kewilayahan di Jawa Timur, Sulawesi, dan Sumatera Selatan. Nasution, hingga titik itu menjabat Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), dengan segera dicopot dan diganti dengan Kolonel Bambang Soegeng (Feith, 2007, hlm. 266–269). Kelompok sipil berhasil mempertahankan supremasinya.</p><p>Ujian terhadap parlemen kembali muncul dengan adanya Dekrit 5 Juli 1959. Dekrit itu merupakan puncak dari pertarungan politik antara parlemen di satu sisi dan Sukarno serta Angkatan Darat di seberangnya. Baik Sukarno maupun Angkatan Darat sama-sama ingin mengurangi kekuatan parlemen dan partai-partai politik yang menjadi tonggaknya, tentu dengan alasan yang berbeda.</p><p>Secara umum, Sukarno merasa tidak puas dengan kabinet-kabinet yang ada, terutama kabinet Ali yang kedua. Ia tidak menyetujui kebijakan ekonomi yang diusulkan Masyumi dan langkah pemerintah terhadap para pemogok dan pemukim liar, terlebih dukungan kabinet terhadap penanaman modal asing. Alih-alih menyerang kabinet secara terbuka, Sukarno justru menyerang pondasinya: partai-partai politik (Rocamora, 2023, hlm. 233). Alasan tentara tidak begitu jauh dari apa yang telah dijelaskan. Mereka memandang partai-partai politik menghambat kepentingan mereka.</p><p>Angkatan Darat tak segan-segan menghancurkan partai politik. Pada 3 Juni 1959, mereka memaksa agar semua kegiatan politik dihentikan. Rapat-rapat politik baru boleh berlangsung setelah mendapat izin panglima daerah militer setempat. Konferensi-konferensi partai yang bersifat tertutup kadang dilarang dengan alasan yang dicari-cari (Rocamora, 2023, hlm. 344). Di saat bersamaan, Sukarno membubarkan parlemen pada 5 Maret 1960, satu langkah yang membuat partai-partai kebakaran jenggot (Rocamora, 2023, hlm. 346–347).</p><p>Biar bagaimanapun juga, Sukarno masih memerlukan peran partai-partai politik (dan kelompok politik sipil) guna menandingi dominasi Angkatan Darat. Tujuan utama Sukarno adalah mengendalikan partai politik agar sejalan dengan konsepsinya. Ini terpancar dalam komposisi DPR-GR yang dibentuk pada 24 Juni 1960.</p><p>Dari 283 anggotanya, sebanyak 130 mewakili partai politik dan 152 anggota golongan fungsional yang mayoritas terafiliasi dengan partai, kecuali 35 orang mewakili sub-golongan Angkatan Bersenjata (Sekretariat DPR-GR, 1970, hlm. 245–246). Angkatan Bersenjata mendapat konsesi berupa jabatan wakil ketua DPR-GR, yang diampu oleh Letkol Mursalin Daeng Mamangung dari ALRI. Alhasil, Angkatan Darat benar-benar dilemahkan. Supremasi sipil terjaga, meski bergantung pada ‘kebaikan hati’ sang presiden.</p><h4><strong>Dewan dan Partai Tunduk Pada Militerisme dan Patronase</strong></h4><p>Supremasi sipil, atau sisa-sisanya, benar-benar tunduk pada cengkraman militer, khususnya Angkatan Darat, di masa Orde Ba(r)u. Pada 19 November 1966, terbentuklah DPR-GR yang baru. Walau dari ke-414 anggota dewan, sebanyak 247 anggota berasal dari partai politik, ABRI meraih konsesi besar kali ini.</p><p>Jumlah perwakilan mereka meningkat dari 35 menjadi 75 orang (Sekretariat DPR-GR, 1970, hlm. 384). Di beberapa daerah, jabatan ketua DPRD diduduki oleh tentara. Misal, di Kalimantan Timur, Mayor R. Soepeno Kartowijoyo menjadi ketua dewan dari 1967 hingga 1971. Para penerusnya pun berasal dari ABRI (Arifin dan Priasmoro, 2011, hlm. 126–134). Dengan begitu, dewan perlahan tunduk pada militerisme. Supremasi sipil digantikan dengan supremasi serdadu.</p><p>Para politisi yang menjadi sekutu ABRI di awal Orde Baru mulai mempertanyakan kedudukan mereka dalam struktur yang anyar. A.R. Baswedan, kakek Anies Baswedan, pernah mengatakan, “Simatupang (T.B. Simatupang–pen) kelihatannya memberikan angin kepada militer. Militer itu mempersempit demokrasi.” Simatupang menjawab, “ke mana kita kalau tidak ada militer. Persoalannya sekarang bagaimana mengatur bersama.” Simatupang dan para politisi di awal Orde Baru meyakini akan kerja sama yang setara (<em>equal partnership</em>) antara ABRI dengan sipil (Matondang, 1997, hlm. 75). Nyatanya, justru sipil yang ditundukkan sepatu lars, dan mereka sadar betul akan hal itu.</p><p>Di sisi lain, sebagian dari mereka ada yang sejak awal tunduk sepenuhnya pada ABRI dan tidak lagi memikirkan tentang demokrasi, melainkan pembangunanisme. Sebagian besar dari mereka adalah mantan kader PSI. Namun, ada juga tokoh-tokoh lain seperti Harry Tjan Silalahi (Tjan Tjoen Hok) dari PMKRI. Mereka memandang remeh pemilihan umum. “Ah.. biaya Pemilu itu hanya percuma nanti, lebih bagus untuk pembangunan,” kata Harry kepada Victor Matondang, salah seorang tokoh Parkindo (Matondang, 1997, hlm. 75).</p><p>Hegemoni Golkar yang bermula sejak Pemilu 1971 dan ‘penyederhanaan’ partai politik sehingga hanya tersisa dua, PDI dan PPP, menjadi bukti yang mencolok bahwa sipil benar-benar ditundukkan oleh militer. Golkar sendiri berperan sebagai mesin politik Orde Ba(r)u dan dengan demikian, militer. Meskipun Golkar terdiri dari golongan sipil dan militer, tetapi kepentingan sipil sering kali dikorbankan untuk memenuhi kepentingan militer (Suryadinata, 1987). Militer praktis menjadi patron kelompok sipil.</p><p>Setelah lengsernya Soeharto dan lepasnya DPR dari ‘patronase yang dilembagakan’ dalam bentuk dwifungsi ABRI, harapan DPR menjadi lembaga yang kuat dan independen masih di seberang lautan. Alih-alih tunduk pada rakyat, DPR tunduk pada elite penguasa sumber daya ekonomi dan partai-partainya. Patronase yang berbasis partai kini menjadikan DPR sebagai arena oligarki yang di badan legislatif. Mirip dengan era demokrasi parlementer, hanya saja kini partai-partai itu tidak jelas apa ideologinya.</p><p>Secara ringkas, pada masa Soeharto patronase bersifat sentralistik dengan dirinya sebagai kepala. Adapun di masa Reformasi, patronase tersebar di tangan para elite partai politik dan pemodal. Hal ini menjadi evaluasi besar untuk reformasi yang tidak membubarkan struktur kekuasaan lama, melainkan hanya menata kembali oligarki di arena demokrasi (Hadiz, 2004).</p><p>Mekanisme patronase semacam ini diawali dengan ketua partai sebagai <em>gatekeeper</em> yang dengan kekuasaan absolutnya menentukan siapa yang dicalonkan, sehingga para calon anggota dewan harus mengeluarkan ongkos yang luar biasa untuk meraih rekomendasi dari partai. Kegiatan melegalkan pesanan pemodal juga dengan mudah dilakukan dengan meloloskan pasal-pasal yang menguntungkan sektor bisnis. Tentu saja untuk memuluskan mekanisme ini diperlukan ‘bagi-bagi kekuasaan’ sebagai bentuk koalisi transaksional atau istilah umumnya, ‘politik dagang sapi’.</p><p>Perwujudan dari mekanisme ini terukir jelas dalam lini masa sejarah legislatif pasca-reformasi. Pada dasawarsa pertama (1999–2009), euforia demokrasi pada pemilu proporsional terbuka pada Pemilu 2004, alih-alih memberdayakan pemilih, justru menjadi pemicu utama politik biaya tinggi. Konsekuensi logisnya adalah maraknya korupsi berjamaah sebagai cara politisi untuk ‘balik modal’. Skandal seperti kasus Cek Pelawat (2004) dan aliran dana Bank Indonesia (2008) menjadi bukti bahwa fungsi legislasi dan pengawasan hanyalah komoditas transaksional sejak awal.</p><p>Pada dekade kedua (2009–2019), Badan Anggaran DPR yang menjelma menjadi “pusat alokasi” proyek yang rawan diselewengkan, menampakkan dirinya melalui mega skandal Wisma Atlet Hambalang dan korupsi E-KTP yang keduanya juga bukti nyata patronase transaksional yang terlembaga. Tentu saja hal ini bukan lagi tindakan oknum, melainkan sebuah sistem yang dijalankan oleh koalisi lintas partai untuk membajak anggaran negara.</p><p>Puncaknya adalah saat elite politik menggunakan kekuasaan legislasi untuk membentengi diri. Kasus “Papa Minta Saham” yang melibatkan ketua DPR, Setya Novanto, menjadi etalase paling jelas dari perselingkuhan antara kekuasaan legislatif dan kepentingan korporasi raksasa. Momen paling krusial adalah Revisi UU KPK pada 2019, sebuah manuver politik oleh koalisi partai yang bersatu untuk melumpuhkan institusi yang paling mengancam eksistensi mereka. Ini adalah manifestasi tertinggi dari <em>state capture</em> oleh oligarki politik.</p><p>Pada masa ini, fungsi DPR nyaris sepenuhnya hanyalah instrumen untuk melegalkan agenda elite. Pengesahan UU Cipta Kerja (2020) yang menjadi contoh penerapan Omnibus Law menjadi <em>magnum opus </em>dari legislasi yang dikendalikan kepentingan pemodal. Proses yang tertutup, tergesa-gesa, dan mengabaikan partisipasi publik menjadi bukti bahwa responsivitas DPR lebih banyak tertuju pada agenda investasi daripada aspirasi warga negara.</p><p>Pola ini kembali terulang pada Revisi UU Minerba (2020) yang meloloskan para raksasa tambang, juga UU Ibu Kota Negara (IKN) yang merupakan proyek elite yang dipaksakan melalui parlemen yang lemah karena mayoritas partai telah terhimpun dalam koalisi gemuk pemerintah. Disinilah matinya fungsi<em> checks and balances</em>.</p><h4><strong>Berkaca untuk Maju</strong></h4><p>Melihat kembali lintasan sejarah ini adalah sebuah ironi yang getir. Arena yang dulu diisi oleh para aktivis ideologis seperti Soegondo Djojopoespito dan Abu Hanifah, yang bertarung gagasan demi tegaknya kedaulatan sipil, kini telah berganti rupa. Pertarungan ideologi telah ditinggalkan, digantikan oleh negosiasi kepentingan yang jauh dari semangat kerakyatan. Supremasi sipil yang susah payah dipertahankan dari ancaman militer di masa lalu, kini justru terkikis dari dalam oleh para elite sipil itu sendiri.</p><p>​Ancaman terhadap kedaulatan sipil tidak lagi datang dari moncong meriam yang menghadap istana. Ia telah bermetamorfosis menjadi sesuatu yang lebih halus namun jauh lebih mengakar, yaitu sistem politik berbiaya mahal yang menyandera para wakil rakyat bahkan sebelum mereka dilantik. Utang politik kepada para pemodal dan kepatuhan buta kepada ketua umum partai telah menjadi tali kekang yang mengendalikan independensi mereka. DPR yang seharusnya menjadi benteng rakyat, kini lebih sering berfungsi sebagai firma hukum bagi para oligarkis.</p><p>​Partai politik, yang semestinya menjadi pilar utama kedaulatan sipil, justru menjadi gerbang utama bagi pembajakan demokrasi. Ketika ideologi tergadai oleh mahar politik dan loyalitas pada konstituen ditukar dengan kepatuhan pada titah elite, partai tak lebih dari sekadar korporasi kekuasaan yang mengejar laba politik jangka pendek. Mereka menjadi mesin yang melahirkan para legislator transaksional, bukan negarawan yang visioner.</p><p>​Maka, berkaca pada panggung yang telah berubah menjadi dagelan ini bukanlah untuk meratapi nasib. Ini adalah panggilan untuk menagih kembali esensi dari reformasi itu sendiri. Pertanyaannya bukan lagi sekadar siapa yang harus kita pilih untuk mengisi kursi dewan, melainkan bagaimana cara merombak sistem yang memaksa politisi terbaik sekalipun untuk ikut dalam tarian transaksional. Jika tidak, panggung ini akan terus mementaskan lakon yang sama, di mana rakyat hanya menjadi penonton yang dipaksa bertepuk tangan atas nasibnya sendiri.</p><p><strong>Penulis: </strong>M. Jaris Almazani dan Triana Yunycha Z. N.</p><h3><strong>Referensi</strong></h3><p>Arifin, Samsul; Priasmoro, Suyatni. 2011. <em>Sejarah DPRD Kaltim dalam Perkembangan Pemerintahan Daerah 1957–2011</em>. Samarinda: Sekretariat DPRD Provinsi Kaltim.</p><p>Feith, Herbert. 2007. <em>The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia</em>. Singapore: Equinox Publishing.</p><p>Jaffrey, S. 2014. “Review of Money, power, and ideology: Political parties in post-authoritarian Indonesia, by M. Mietzner”, <em>Journal of Southeast Asian Studies</em>, Vol. 45, №3, hlm. 462–464.</p><p>Matondang, Victor. 1997. <em>Victor Matondang: Sahabat Semua Orang</em>. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.</p><p>Negara, S. D. 2019. “Review of Democracy for Sale: Elections, Clientelism and the State in Indonesia, by E. Aspinall &amp; W. Berenschot”, <em>Contemporary Southeast Asia</em>, Vol. 41, №3, hlm. 447–449.</p><p>Ohorella, G.A. 1985. <em>Prof. Dr. Abu Hanifah Dt. M.E.: Karya dan Pengabdiannya</em>. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI.</p><p>Rocamora, Jose Eliseo. 2023. <em>Nasionalisme Mencari Ideologi: Bangkit dan Runtuhnya PNI 1946–1965</em>. Tangerang: Penerbit GDN.</p><p>Sekretariat DPR-GR. 1970. <em>Seperempat Abad Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia</em>. Jakarta: Sekretariat DPR-GR.</p><p>Smith, B. 2005. “Review of Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets, by R. Robison &amp; V. R. Hadiz”,<em> Pacific Affairs</em>, Vol. 78, №3, hlm. 514–516.</p><p>Sutjiatiningsih, Sri. 1999. <em>Soegondo Djojopoespito: Hasil Karya dan Pengabdiannya. </em>Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI.</p><p>Suryadinata, Leo. 1987. “Politics in Indonesian Parliament, 1966–85,” <em>Southeast Asian Journal of Social Science</em>, Vol. 15, №1, hlm. 35–52.</p><p>Winters, J. A. 2011. <em>Oligarchy</em>. Cambridge: Cambridge University Press.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=97c046d9a3c6" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Artpop #25 — Antara Paramedis dan Polisi Anarkis: Tindak Kekerasan terhadap Tenaga Medis di Jalanan]]></title>
            <link>https://medium.com/@kastratlemfib/artpop-24-antara-paramedis-dan-polisi-anarkis-tindak-kekerasan-terhadap-tenaga-medis-di-jalanan-a0706bb73620?source=rss-7509ce608b07------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/a0706bb73620</guid>
            <category><![CDATA[policy]]></category>
            <category><![CDATA[paramedic]]></category>
            <category><![CDATA[anarchism]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Kajian Strategis LEM FIB UGM]]></dc:creator>
            <pubDate>Mon, 22 Sep 2025 08:49:00 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2025-09-22T08:56:27.025Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<h3><strong>Artpop #25 — Antara Paramedis dan Polisi Anarkis: Tindak Kekerasan terhadap Tenaga Medis di Jalanan</strong></h3><p>Gelombang demonstrasi yang melanda berbagai kota besar di Indonesia pada akhir Agustus hingga awal September 2025 tidak hanya menyisakan deretan korban jiwa dan luka-luka, tetapi juga membuka mata publik tentang rapuhnya perlindungan bagi paramedis yang berada di garis terdepan. Data Komnas HAM yang dikutip Metrotvnews (2/9/2025) mencatat sedikitnya 11 orang meninggal dunia dalam rentetan aksi tersebut, termasuk Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online yang tewas setelah dilindas kendaraan taktis Brimob di Jakarta pada 28 Agustus, serta sejumlah demonstran, mahasiswa, dan warga sipil di berbagai daerah. Ironisnya, di tengah eskalasi kekerasan yang begitu tinggi, paramedis — yang seharusnya mendapat perlindungan penuh untuk menjalankan tugas kemanusiaan — justru menghadapi hambatan serius, baik dalam akses evakuasi korban maupun jaminan keselamatan diri mereka sendiri.</p><p>Bentuk nyata kekerasan terhadap paramedis terjadi di Kota Solo, ketika relawan dari <em>Sambernyawa Rescue Team</em> (SRT), Dhika, mengalami luka serius di bagian kepala setelah diduga dipukuli aparat ketika hendak mengevakuasi demonstran yang terluka di dekat Lapas Kelas I Surakarta. Akibat pengeroyokan tersebut, Dhika menderita luka robek sepanjang 10 sentimeter di kepala dan didiagnosis mengalami pembengkakan ringan pada selaput otak sehingga harus menjalani perawatan intensif di RS PKU Muhammadiyah Solo. Tidak hanya itu, rekannya sesama relawan, Raditya, juga mengalami tindak kekerasan meskipun cederanya relatif lebih ringan. Insiden tersebut tetap menimpa paramedis meskipun mereka sudah mengenakan rompi dan atribut medis lengkap yang seharusnya menjadi penanda netralitas serta jaminan perlindungan.</p><p>Kekerasan serupa juga terulang di Bandung, tepatnya di Universitas Pasundan (Unpas) dan Universitas Islam Bandung (Unisba), yang kala itu membuka posko medis darurat untuk membantu korban aksi di sekitar Gedung DPRD Jawa Barat. Pada malam 1–2 September 2025, tembakan gas air mata aparat justru menembus area dalam kampus dan mengenai mahasiswa, paramedis, serta petugas keamanan yang berada di lokasi. Akibatnya, banyak di antara mereka mengalami sesak napas dan kesulitan menyelamatkan diri, sementara posko medis yang dirancang sebagai tempat evakuasi dan pertolongan justru ikut terdampak. Peristiwa ini memperlihatkan bahwa ancaman terhadap keselamatan paramedis dalam situasi konflik massa tidak hanya terjadi di jalanan, tetapi juga menjangkau ruang-ruang pendidikan yang seharusnya netral dan terlindungi.</p><p>Kekerasan terhadap paramedis dalam demonstrasi tidak lepas dari pola penanganan keamanan yang masih represif dan menempatkan aspek kemanusiaan sebagai prioritas sekunder. Penutupan akses evakuasi, gas air mata, hingga manuver kendaraan taktis membuat kerja medis terganggu bahkan berbahaya. Lemahnya penerapan regulasi serta absennya akuntabilitas yang tegas melanggengkan impunitas, sementara jalur aman dan <em>medical corridor </em>tidak pernah menjadi standar operasional. Situasi kacau ini diperburuk oleh rendahnya pemahaman aparat maupun otoritas tentang netralitas paramedis, sehingga posko medis yang seharusnya berstatus zona aman dan terlindungi justru ikut terdampak. Oleh karena itu, paramedis kerap berubah dari penyelamat menjadi korban sekunder akibat pendekatan keamanan yang lebih politis daripada berorientasi pada keselamatan publik.</p><h4>Lalu, bagaimana sebenarnya negara memberikan akses perlindungan terhadap paramedis melalui peraturan yang ada?</h4><p>Diatur dalam Pasal 273 Ayat (1) huruf a UU Kesehatan (UU №17 Tahun 2023) yang menyatakan bahwa tenaga medis berhak mendapatkan perlindungan hukum, sepanjang mereka melaksanakan tugas sesuai standar profesi, standar pelayanan profesi, dan standar prosedur operasional yang berlaku. Selain itu, terdapat juga UU 12/2005 tentang ratifikasi <em>International Covenant on Civil and Political Rights</em> (ICCPR) yang membahas mengenai perlindungan hak-hak sipil dan politik secara umum, salah satunya adalah hak untuk terjamin keamanannya serta tidak ditangkap secara sewenang-wenang, hak untuk tidak mendapatkan penyiksaan; tidak manusiawi, hukuman keji, tindak asusila, dan merendahkan martabat.</p><p>Paramedis jalanan yang berjaga di posko ketika aksi demonstrasi sedang berlangsung kerap mendapat kekerasan dari aparat. Padahal, paramedis memiliki fungsi utama sebagai <em>First Aider</em> apabila terdapat korban yang membutuhkan bantuan medis secepatnya. Mengingat banyak sekali kasus-kasus kekerasan dari aparat seperti penyebaran gas air mata, pemukulan, hingga penembakan terhadap massa demonstran. Dampak aksi-aksi anarkistik yang dilakukan aparat sebenarnya membutuhkan bantuan medis yang lebih mumpuni, tetapi seperti biasa, akses dan mobilitas yang sulit kerap membuat korban sukar mendapatkan pertolongan pertama. Paramedis jalanan hadir sebagai pihak penolong pertama dalam menangani kasus-kasus tersebut.</p><p>Namun, tugas paramedis terhalang kembali sebab masih banyak tindak kekerasan yang tidak hanya diterima massa, tetapi juga oleh teman-teman paramedis. Hal ini berkebalikan dengan undang-undang yang ada. Perlindungan hukum terhadap paramedis tidak hanya dalam bentuk fisik tetapi juga perlindungan psikis. Paramedis berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang tidak sesuai dengan nilai martabat, moral, sosial, susila, serta budaya: kekerasan, pelecehan, dan perundungan. Polri sebagai garda yang seharusnya menjaga ketertiban tidak sepatutnya melakukan tindak kekerasan dan perlu untuk memberikan keselamatan semua pihak termasuk paramedis. Bahkan, jika perlu membantu memberikan bantuan medis. Dalam situasi konflik, tenaga medis bertugas bukan untuk menambah kericuhan, tetapi berusaha menyelamatkan banyaknya nyawa yang mungkin terancam karena kerusuhan sebab bentrokan antara massa dan aparat. Ada baiknya, kasus-kasus kekerasan terhadap paramedis perlu diperhatikan, diperkuat kembali regulasinya, dan oknum-oknum yang melanggar tetap mendapat sanksi tegas karena melanggar kode etik. Tidak ada kata lelah dari kami untuk selalu mengingatkan aparat agar bisa kembali berbenah.</p><p><strong>Penulis: </strong>Didik Prasetyo dan Novita Adhellia P.</p><h3>Referensi</h3><p>@bbymusketeers. (2025). <em>X</em>. Retrieved from <a href="https://x.com/bbymusketeers/status/1962569472889565258">https://x.com/bbymusketeers/status/1962569472889565258</a></p><p>@DraftAnakITB. (2025). <em>X</em>. Retrieved from <a href="https://x.com/DraftAnakITB/status/1962590711112688007">https://x.com/DraftAnakITB/status/1962590711112688007</a></p><p>BPK. (2023). <em>Kesehatan</em>. Retrieved from Peraturan BPK : <a href="https://peraturan.bpk.go.id/details/258028/uu-no-17-tahun-2023">https://peraturan.bpk.go.id/details/258028/uu-no-17-tahun-2023</a></p><p>Masda, G. N. (2025, September 2). <em>Perlindungan Hukum bagi Tim Medis dalam Aksi Demonstrasi</em>. Retrieved from HukumOnline.com: <a href="https://www.hukumonline.com/klinik/a/perlindungan-hukum-bagi-tim-medis-dalam-aksi-demonstrasi-lt68b275f44fa7b/">https://www.hukumonline.com/klinik/a/perlindungan-hukum-bagi-tim-medis-dalam-aksi-demonstrasi-lt68b275f44fa7b/</a></p><p>Prakasa, A. (2025, September 2025). <em>Jalan Diblokade Massa, Rektor hingga Tenaga Medis Unisba Terjebak dan Posko Medis Ditutup</em>. Retrieved from Liputan6: <a href="https://www.liputan6.com/regional/read/6148704/jalan-diblokade-massa-rektor-hingga-tenaga-medis-unisba-terjebak-dan-posko-medis-ditutup">https://www.liputan6.com/regional/read/6148704/jalan-diblokade-massa-rektor-hingga-tenaga-medis-unisba-terjebak-dan-posko-medis-ditutup</a></p><p>Prapdhianto, M. N. (2025, September 2). <em>UNISBA dan UNPAS Diserang Aparat Gabungan, Tim Medis hingga Satpam Terluka</em>. Retrieved from AyoBandung.com: <a href="https://www.ayobandung.com/umum/7915842258/unisba-dan-unpas-diserang-aparat-gabungan-tim-medis-hingga-satpam-terluka">https://www.ayobandung.com/umum/7915842258/unisba-dan-unpas-diserang-aparat-gabungan-tim-medis-hingga-satpam-terluka</a></p><p>Putra, A. T., &amp; Wahyu, T. (2025, Agustus 30). <em>2 Relawan Ambulans Terluka Saat Demo Ricuh di Solo, Polisi Janji Tindak Lanjuti</em>. Retrieved from Detik: <a href="https://www.detik.com/jateng/berita/d-8086932/2-relawan-ambulans-terluka-saat-demo-ricuh-di-solo-polisi-janji-tindak-lanjuti">https://www.detik.com/jateng/berita/d-8086932/2-relawan-ambulans-terluka-saat-demo-ricuh-di-solo-polisi-janji-tindak-lanjuti</a></p><p>Yuantisya, M. (2025, Agustus 30). <em>Tim Medis Demonstran di DPR Minta Tolong yang Live TikTok: Kami Kekurangan Oksigen dan NaCl</em>. Retrieved from Tempo: <a href="https://www.tempo.co/hukum/tim-medis-demonstran-di-dpr-minta-tolong-yang-live-tiktok-kami-kekurangan-oksigen-dan-nacl-2064911">https://www.tempo.co/hukum/tim-medis-demonstran-di-dpr-minta-tolong-yang-live-tiktok-kami-kekurangan-oksigen-dan-nacl-2064911</a></p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=a0706bb73620" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Artpop #24 — Profil Pink dan Performative Activism: Simbol Perlawanan atau Sekadar Trend?]]></title>
            <link>https://medium.com/@kastratlemfib/artpop-24-profil-pink-dan-performative-activism-simbol-perlawanan-atau-sekadar-trend-d8d7ffbc59c2?source=rss-7509ce608b07------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/d8d7ffbc59c2</guid>
            <category><![CDATA[hero-green]]></category>
            <category><![CDATA[performative-activism]]></category>
            <category><![CDATA[social-media]]></category>
            <category><![CDATA[profile]]></category>
            <category><![CDATA[brave-pink]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Kajian Strategis LEM FIB UGM]]></dc:creator>
            <pubDate>Mon, 22 Sep 2025 08:43:11 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2025-09-22T08:43:11.477Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<h3>Artpop #24 — <strong>Profil Pink dan Performative Activism: Simbol Perlawanan atau Sekadar Trend?</strong></h3><h4>Mengapa tiba-tiba wajah jagat maya dilumuri warna merah muda dan hijau?</h4><p>Beberapa pekan terakhir, linimasa Instagram dan pelataran media sosial lain seolah ditumbuhi sebaran foto berwarna merah muda menyala dan hijau berpendar. Fenomena ini dijuluki <em>Brave Pink</em> dan <em>Hero Green</em>.</p><p>Sepasang warna ini telah menjadi gema perlawanan, dan bentuk solidaritas digital yang berakar pada <em>17+8 Tuntutan Warga</em>, sebuah gerakan akbar yang menyingkap luka dan sengkarut sosial-politik Indonesia hari ini. Dengan ketukan jari, ribuan orang serentak menodongkan simbol perlawanan, dan keberpihakan.</p><p>Pertanyaannya, benarkah simbol ini akan tumbuh menjadi tindakan nyata, atau sekadar bunga musiman yang akan gugur ketika tren baru datang menyapu linimasa?</p><h4><strong>Apakah Ini Fenomena Baru atau Justru Pola Lama yang Berulang?</strong></h4><p>Fenomena ini bukanlah perihal baru, dunia digital sudah berkali-kali menghadirkan simbol serupa:</p><ul><li><strong>Garuda Biru (Februari 2025)</strong><br>Viral sebagai tanda “Peringatan Darurat,” simbol ini menyuguhkan keresahan publik terhadap kondisi politik.</li><li><strong>Semangka Palestina</strong><br>Ketika bendera Palestina dibatasi di media sosial, rakyat internet menampilkan gambar semangka sebagai pengganti. Warna merah, hijau, putih, dan hitam menggaungkan perlawanan terhadap sensor sekaligus dukungan moral pada rakyat Palestina.</li><li><strong>#BlueForSudan (2019)</strong><br>Gelombang foto profil biru membanjiri Twitter dan Instagram setelah kematian Mohamed Mattar. Biru dijadikan simbol perjuangan rakyat Sudan melawan represi militer (Al Jazeera, 2019).</li></ul><p>Jejak sejarah ini membuktikan bahwa warna dan simbol visual adalah bahasa universal solidaritas yang mudah dipahami, cepat viral, dan mampu membangun rasa kebersamaan lintas batas negara.</p><h4>Apakah Ini Aktivisme Nyata atau Hanya <em>Performative Activism</em>?</h4><p>Istilah <em>performative activism</em> sering digunakan untuk menggambarkan fenomena semacam ini. Ia merujuk pada aktivisme yang lebih menonjolkan penampilan dukungan daripada keterlibatan langsung pada perjuangan di lapangan.</p><h4>Apa kelebihannya?</h4><ul><li>Partisipasi inklusif: Siapa pun dapat turut serta.</li><li>Kesadaran kolektif: Isu-isu yang dulu terpinggirkan bisa menyelinap masuk ke ruang tamu publik.</li><li>Viralitas cepat: solidaritas digital menjalar secepat angin.</li></ul><h4>Apa kelemahannya?</h4><ul><li>Risiko dangkal: solidaritas berhenti di simbol tanpa aksi nyata.</li><li>FOMO <em>(Fear of Missing Out)</em>: ramai yang ikut andil hanya karena takut ketinggalan tren.</li><li>Rentan dimanipulasi: Simbol yang viral rawan dipetik dan dipelintir oleh elite politik demi kepentingannya sendiri.</li></ul><p>Dengan kata lain, <em>performative activism</em> punya kekuatan mobilisasi, tetapi juga keterbatasan dalam substansi.</p><blockquote>Apakah Kita Mudah Terpengaruh atau Justru Sedang Mengalami Kesadaran Kolektif? Apakah kita sedang digerakkan oleh kesadaran kolektif, atau sekadar ikut-ikutan karena tekanan sosial?</blockquote><p>Di satu sisi, tren ini bisa dibaca sebagai tanda kesadaran politik generasi digital yang makin berani bersuara, menjadikan media sosial sebagai ruang demokrasi.</p><p>Namun di sisi lain, kerentanan terhadap FOMO membuat tren ini mudah dipelintir menjadi alat kendali. Masyarakat bisa “diatur” oleh narasi visual tertentu tanpa benar-benar memahami isu yang mereka dukung. Fenomena ini menimbulkan dilema. Solidaritas digital bisa jadi alat perlawanan, sekaligus instrumen kontrol sosial.</p><h4>Siapa Sosok di Balik Pink dan Green, dan Mengapa Ia Diperdebatkan?</h4><p>Fenomena ini juga memunculkan figur sentral, seorang ibu-ibu demonstran yang viral karena aksi heroiknya di jalanan. Media menyorotnya sebagai ikon keberanian, namun publik terbelah ketika ia kedapatan melontarkan kata-kata kasar.</p><p>Pertanyaan pun muncul:</p><blockquote>Apakah ia pantas menjadi wajah simbol perlawanan?</blockquote><ul><li>Pro: Keberaniannya berbicara mewakili keresahan rakyat, ekspresi emosional adalah hal wajar dalam situasi penuh ketegangan.</li><li>Kontra: Ada yang menilai umpatan yang ia lontarkan mencederai martabat perjuangan, membuat perlawanan tampak kehilangan wibawa moral.</li></ul><p>Perdebatan ini memperlihatkan bahwa simbol perlawanan tidak pernah steril dari kontradiksi manusiawi. Dalam demonstrasi, rakyat hadir dengan emosi, frustrasi, dan realitas pahit bahwa suara mereka sering diabaikan.</p><h4>Apakah Solidaritas Digital Cukup untuk Mendorong Perubahan?</h4><p>Pertanyaan terpenting adalah: apakah solidaritas digital benar-benar mampu mengubah kondisi nyata?</p><h4>Plus (+)</h4><ul><li>Menarik perhatian publik dan media arus utama.</li><li>Menghubungkan perjuangan lokal dengan solidaritas global.</li><li>Menjadi titik awal keterlibatan politik generasi muda.</li></ul><h4>Minus (–)</h4><ul><li>Berisiko menjadi “simbol kosong” jika tak ada aksi lanjutan.</li><li>Bisa dipolitisasi dan dipakai sebagai komoditas narasi.</li><li>Menyebabkan polarisasi karena simbol sering dimaknai secara berlawanan.</li></ul><p>Bisa dikatakan profil pink dan hijau hanyalah pintu masuk, bukan tujuan akhir. Solidaritas digital harus ditopang oleh aksi nyata, yaitu demonstrasi, advokasi kebijakan, hingga keterlibatan sipil.</p><h4>Jadi, Simbol Perlawanan atau Sekadar Tren?</h4><p>Profil pink dan hijau memperlihatkan betapa sederhana sebuah warna, namun sanggup menjelma menjadi bahasa politik yang dahsyat. Namun, kita juga perlu waspada bahwa kekuatan simbol mudah dipelintir menjadi alat kontrol sosial demi kepentingan kelompok tertentu. Dan akhirnya, pertanyaan kembali ke diri kita masing-masing:</p><blockquote>Apakah kita akan berhenti pada sekadar mengganti foto profil? Atau kita akan bergerak lebih jauh, mengubah solidaritas digital menjadi aksi nyata untuk mendorong perubahan sosial-politik?</blockquote><p><strong>Penulis: </strong>Restu Hasan P. dan Wildan Farih M.</p><h3><strong>Referensi</strong></h3><p><a href="https://www.aljazeera.com/news/2019/6/13/blueforsudan-why-is-social-media-turning-blue-for-sudan">Al Jazeera — Blue for Sudan</a></p><p><a href="https://www.bbc.com/indonesia/articles/c17e2w84nyko">BBC Indonesia — Brave Pink &amp; Hero Green</a></p><p><a href="https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-8093718/apa-makna-tren-foto-profil-brave-pink-hero-green-ini-arti-dan-cara-membuatnya?">DetikPedia — Arti Tren Profil Pink dan Hijau</a></p><p><a href="https://news.detik.com/internasional/d-7015126/sejarah-dan-arti-semangka-simbol-dukungan-untuk-palestina?">Detik Internasional — Semangka Palestina</a></p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=d8d7ffbc59c2" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Artpop #23 — September Hitam: Mengenang Memori Kelam Tak Pernah Padam!]]></title>
            <link>https://medium.com/@kastratlemfib/artpop-23-september-hitam-mengenang-memori-kelam-tak-pernah-padam-38d4780d18a1?source=rss-7509ce608b07------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/38d4780d18a1</guid>
            <category><![CDATA[reset-indonesia]]></category>
            <category><![CDATA[politics]]></category>
            <category><![CDATA[september-hitam]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Kajian Strategis LEM FIB UGM]]></dc:creator>
            <pubDate>Mon, 22 Sep 2025 08:02:17 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2025-09-22T08:40:29.371Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<h3>Artpop #23 — <strong>September Hitam: Mengenang Memori Kelam Tak Pernah Padam!</strong></h3><p>September kembali datang menghampiri kita, memori getir dan penuh duka tentang rangkaian peristiwa perampasan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang lahir dari tangan-tangan penguasa negara kembali muncul ke permukaan seperti rentetan benang merah yang tak akan lenyap. Berbagai tragedi memilukan yang kerap mencederai masyarakat sipil yang terjadi sepanjang bulan September seperti tragedi Tanjung Priok, Semanggi II, pembunuhan Munir, dan demonstrasi Reset Indonesia yang baru saja berlangsung ini menjadi sebuah pemantik ingatan agar kasus-kasus tersebut tetap kekal tertanam dan tak pernah menguap dalam impresi anak bangsa.</p><h4><strong>Tragedi Tanjung Priok (1984)</strong></h4><p>Tindakan represif para aparat negara dalam menangani masyarakat yang menyuarakan aspirasi mereka dapat dilihat salah satunya melalui peristiwa Tanjung Priok yang terjadi pada tanggal 12 September 1984. Warga sekitar Tanjung Priok yang mendatangi Komando Distrik Militer (KODIM) untuk meminta pembebasan empat kawan mereka yang ditahan oleh militer karena dianggap membangkang mendapatkan respon brutalitas dari tentara yang dengan impulsif melepaskan peluru timah panas ke arah kerumunan massa yang sedang berunjuk rasa. Masyarakat yang belum sempat mencerna situasi yang sedang terjadi saat itu akhirnya berjatuhan dengan tragis satu per satu di ruas jalanan. Tak hanya itu, aparat setempat yang merasa belum puas menindas warga sipil bahkan meringkus dan menahan secara paksa tokoh-tokoh yang dianggap turut berperan serta dalam memprakarsai aksi demonstrasi tersebut.</p><h4><strong>Tragedi Semanggi II (1999)</strong></h4><p>Kasus pelanggaran HAM berat yang kembali dilakukan oleh aparat negara kali ini ditemukan dalam tragedi Semanggi II yang berlangsung pada sekitar tanggal 24 sampai 28 September 1999. Ketika itu para mahasiswa dari berbagai universitas di Jakarta berserikat untuk melakukan aksi unjuk rasa menuntut segera pencabutan kebijakan pemerintah seperti RUU Penanggulangan Keadaan Bahaya dan dwifungsi ABRI. Tanpa disangka, para tentara yang dikerahkan untuk mengawasi aksi demonstrasi di sekitar wilayah tersebut melancarkan tindakan kekerasan yang sewenang-wenang kepada para pendemo dengan meloloskan tembakan senjata api dari panser-panser yang sedang melintasi jalanan. Yun Hap, salah satu mahasiswa dari Fakultas Teknik Universitas Indonesia yang menjadi peserta aksi saat itu tengah beristirahat setelah menerjunkan diri ke jalanan menjadi sasaran dari peluru yang dilepaskan oleh pasukan militer secara serampangan.</p><h4><strong>Pembunuhan Munir (2004)</strong></h4><p>September kelam kembali melibatkan aktivis Indonesia. Berbeda dari rentetan sebelumnya, ketika kebebasan berpendapat masih dengan lantang dibungkam, penculikan dan pemerkosaan masyarakat oleh aparat membabi buta, serta pemilihan dan pengangkatan presiden ditentukan dari ‘musyawarah’ MPRS. Pada tahun tersebut, euforia pemilihan presiden dengan sistem baru saja dilaksanakan, namun nyawa dari salah satu aktivits terkenal direnggut begitu saja. 7 September 2004, ketika Munir berangkat menggunakan pesawat Garuda Indonesia menuju Belanda untuk melanjutkan pendidikan, racun Arsenik menggerogoti lambungnya dan dinyatakan tewas ketika pesawat masih berada di udara.</p><p>Rentetan tanda tanya atas kematian Munir masih menjadi misteri. Pasalnya, ia termasuk salah satu aktivis yang kerap menggaungkan sorak suara ketika tahun 90-an. Beliau juga tercatat sebagai aktivis yang melindungi keluarga dan para korban kericuhan tahun 1998. Sudah dua puluh satu tahun lalu, kasus ini masih abu-abu. Bukan dibunuh secara keji ataupun dihilangkan seperti korban lainnya, kejadian yang merenggut nyawa sang aktivis ini merupakan kasus baru di Indonesia yang mulai disoroti kembali ketika kejadian serupa terulang di tahun 2016. Kejanggalan muncul waktu penyidikan, pernyataan saksi, maupun tersangka yang bahkan telah meninggal setelah dinyatakan bebas. Meskipun telah menetapkan tersangka, membuat saksi menjadi tersangka baru, tetapi publik masih merasakan ada sisi lain yang berusaha disembunyikan, direkayasa atau sengaja memberikan berita yang masih simpang siur.</p><p>Tragedi tragis, terlalu mendadak, dan tidak disangka yang membuka perhatian publik ini makin masif untuk tidak dilupakan pada memori kelam September Hitam. 2004, Munir menjadi korban, pemeriksaan terus berlanjut dan sempat dibuka kembali setelah membentuk tim khusus penyidikan. Tetapi, hingga saat ini, nihil. Masyarakat masih akan terus bertanya tentang tragedi Munir, tidak akan dilupakan, setidaknya oleh para pejuang demokrasi. Demokrasi tidak pernah mati, demokrasi terus berjalan semestinya, hanya saja, di manakah letak demokrasi itu?</p><p>Setidaknya untuk Munir, untuk nyawanya yang telah dirampas dua puluh satu tahun silam tetapi kini masih dalam daftar tragedi yang sepenuhnya belum terpecahkan.</p><h4><strong>Demonstrasi Reset Indonesia (2025)</strong></h4><blockquote>Kelam, hitam, pitam.</blockquote><blockquote>Kini, terjadi lagi.</blockquote><p>1998 telah berlalu, selamat datang 2025. Belum satu tahun masa jabatan presiden berlangsung, tetapi rentetan peristiwa, tuntutan, demonstrasi kini lantang diperjuangkan. Tidak hanya semacam gertakan langsung ke yang ‘katanya’ wakil rakyat, peran media sosial mulai dipertaruhkan dalam aksi di zaman modern ini. Pidato Presiden memicu amarah rakyat, belum usai perkara MBG (Makan Bergizi Gratis) yang tidak ada tindak lanjut karena dianggap berhasil, rakyat kembali naik pitam ketika gaji DPR diumumkan. Di sisi lain, gaji guru seperti tidak ada harga yang pantas untuk sistem pendidikan di negeri ini. Hak demonstrasi diperkokoh, serangan-serangan dari luar berupa penyampaian hoax dan berita simpang siur di sosial media kali ini berbeda dengan kejadian sebelum era reformasi.</p><p>Puncaknya, ketika aksi pejuang sudah mulai membara, satu per satu korban berjatuhan, menyulut api yang susah dipadamkan, termasuk kematian Affan, salah satu driver ojol yang bahkan bukan bergabung pada aksi tersebut untuk melakukan tuntutan. Berita duka bermunculan, aksi-aksi lain di berbagai kota Indonesia pun beragam dilaksanakan. Berita tersebar, semangat mengobar, tetapi dianggap barbar, begitulah polemik adu domba yang digaungkan parcok hingga petinggi di negeri ‘tercinta’. 17+8 tuntutan rakyat dituturkan dengan lantang, utamanya tertuju pada wakil rakyat. Reset Indonesia bukan sekadar solidaritas tertentu tetapi sebagai bentuk kekecewaan masyarakat terhadap isu yang didemonstrasikan akhir-akhir ini. Tidak ada keadilan, tanggapan pun hanya seadanya.</p><p>Memasuki bulan september penuh makna, kembali muncul berbagai kekerasan terhadap masyarakat, penculikan massa demo, hingga kecaman aparatur negara yang menyerang fisik serta menggunakan ‘perintah’ petinggi untuk menutupi dalang dibalik kematian Affan dan sembilan korban lain yang meninggal saat hastag Reset Indonesia disebarluaskan. Kekerasan aparatur tidak hanya menyerang massa demo saja, tetapi berbagai <em>‘safe zone’</em>, salah satunya kampus.</p><p>Reset Indonesia sebagai wadah kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah, dan mengulik kembali rangkaian aksi yang sudah terjadi dan mempertimbangkan kejadian yang ditakutkan ‘akan’ terjadi jika pemerintah menyepelekan dan masih menganggap regulasi-regulasi tidak masuk akal yang sudah dibicarakan di masyarakat. Tuntutan dari sorak sorai suara yang telah dilisankan menjadi tuntutan jangka pendek dan jangka panjang. Kedua jangka tersebut menjadi tombak terhadap keadaan Indonesia di tahun 2025 yang berjalan tidak semestinya.</p><p>Solidaritas dari adanya tuntutan dan pernyataan Reset Indonesia membuktikan bahwa rakyat yang akan ada untuk rakyat, bersama rakyat dan berjuang dengan rakyat itu sendiri. Demonstrasi dan rangkaian aksi pada awal september ini merupakan bukti bahwa September Hitam, September Kelam, akan ada kesekian kalinya jika kesadaran para penguasa belum terketuk hati sanubarinya.</p><p>Rentetan peristiwa tragis selama bulan September yang menorehkan goresan luka dalam sejarah bangsa ini pada akhirnya menyajikan sebuah kenyataan bahwa sampai saat ini kita sebagai warga negara belum mendapatkan kemerdekaan dan kebebasan dalam mengemukakan pendapat tanpa mendapatkan tindak represifitas yang lahir dari aparat negara. Momentum September Hitam yang selalu tumbuh setiap tahunnya ini juga menjadi sebuah wadah pengingat sekaligus penyadaran bagi kita untuk kembali mendesak dan menggaungkan upaya penyelesaian terhadap berbagai kasus-kasus pedih ini dengan penuh keadilan dan menjunjung tinggi sendi-sendi hak asasi manusia.</p><blockquote>“Kau bisa dengan angkuh melajukan panser-panser penindas</blockquote><blockquote>Untuk kemudian menggilas beringas tubuh letihku</blockquote><blockquote>Yang selalu melelehkan peluh getir di ruas-ruas jalanan</blockquote><blockquote>Kau bisa dengan lantang menjejakkan gerigi-gerigi bengis</blockquote><blockquote>Kepada jasadku yang tampak memilukan</blockquote><blockquote>Tetapi, kemarahanku tak akan menjumpai luntur.”</blockquote><p><strong>Penulis: </strong>Allika Sakura F. dan Citra Jasmin P.</p><h3><strong>Referensi</strong></h3><p><a href="https://www.tempo.co/politik/21-tahun-kematian-munir-mengenang-figur-dan-rekam-jejak-sang-aktivis-ham-2067363">https://www.tempo.co/politik/21-tahun-kematian-munir-mengenang-figur-dan-rekam-jejak-sang-aktivis-ham-2067363</a></p><p><a href="https://id.m.wikipedia.org/wiki/17%2B8_Tuntutan_Rakyat">https://id.m.wikipedia.org/wiki/17%2B8_Tuntutan_Rakyat</a></p><p>September Hitam — KontraS <a href="https://share.google/86R76El2rna4XmqBg">https://share.google/86R76El2rna4XmqBg</a></p><p><a href="https://magdalene.co/story/september-hitam/">https://magdalene.co/story/september-hitam</a></p><p><a href="https://kompaspedia.kompas.id/label/september-hitam">https://www.google.com/urlq=https://kompaspedia.kompas.id/label/september-hitam&amp;usg=</a></p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=38d4780d18a1" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Artpop #22 — Reflecting on Prostitution: Seksualitas dan Martabat Perempuan]]></title>
            <link>https://medium.com/@kastratlemfib/artpop-22-reflecting-on-prostitution-seksualitas-dan-martabat-perempuan-556e4f049d3b?source=rss-7509ce608b07------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/556e4f049d3b</guid>
            <category><![CDATA[sexuality]]></category>
            <category><![CDATA[women]]></category>
            <category><![CDATA[prostitution]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Kajian Strategis LEM FIB UGM]]></dc:creator>
            <pubDate>Mon, 16 Jun 2025 10:52:51 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2025-06-16T10:52:51.338Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<h3>Artpop #22 — <strong><em>Reflecting on Prostitution: </em>Seksualitas dan Martabat Perempuan</strong></h3><p>Perempuan baik nan suci digambarkan sebagai seorang selibat, yang tak mampu berbicara perihal seksualitas apalagi mengecap rasanya berhubungan secara badaniah. Jika perempuan yang membicarakan seks saja dianggap tabu, maka perempuan yang melakukannya bisa dianggap rusak — setidaknya begitu bagi sebagian orang yang masih menganggap wanita tak lebih dari sebuah objek.</p><p>Untungnya, pemikiran itu sudah mulai bergeser.</p><p>Adapun dulu, wanita tidak memiliki ruang untuk berbicara tentang seksualitas tubuhnya sendiri dan sangat rentan mengalami opresi. Namun sekarang, setidaknya sudah mulai banyak wanita yang mengklaim hak mereka dalam menentukan nilai dan harga tubuh mereka sendiri sebagai <em>currency</em> dari berhubungan badan. Ada yang harganya ketulusan hati, ada yang harganya mahar pernikahan, ada yang harganya jutaan, ada yang harganya miliaran, ada pula yang bilang harga tubuhnya tak ternilai. Yang jelas, wanita sudah sadar akan haknya dalam menentukan nilai yang melekat pada tubuhnya. Salah satu topik mengenai perempuan dan seksualitas yang tidak pernah mati dibahas adalah tentang praktik prostitusi.</p><blockquote>Sex Work atau Pekerja Seks Komersial (PSK) adalah mereka yang menjajakan seks untuk uang, dan para pelanggannya adalah mereka yang membayar sejumlah uang untuk seks (Rongsheng, 1997).</blockquote><p>Pekerjaan ini bukanlah fenomena yang baru di Indonesia. Beberapa sumber menyebutkan cikal bakal komersialisasi seks di Indonesia dimulai pada masa pra-kolonial. Meskipun informasi sangat terbatas, tetapi catatan kuno menyebutkan praktik seks pada masa tersebut sebagai bagian dari ritual atau sistem sosial tertentu. Pada masa pra-kolonial, praktik hubungan seksual berbayar belum memiliki penamaan yang spesifik sebagaimana yang kita kenal pada masa kini. Penamaan serta pengakuan lebih sistematis terhadap praktik ini baru muncul pada masa kolonial Hindia Belanda, ketika pemerintah kolonial mulai melegalisasi prostitusi di wilayah jajahannya. Legalitas tersebut disertai dengan regulasi yang ketat, terutama berkaitan dengan kesehatan dan pengawasan terhadap para pekerja seks, yang saat itu dikenal dengan istilah <em>public women</em>. Mereka di bawah pengawasan ketat dan harus terdaftar secara resmi. Tujuannya bukan melindungi pekerja, tapi untuk mengontrol penyebaran penyakit kelamin di kalangan tentara kolonial dan masyarakat Eropa. Perempuan pribumi dipaksa atau didorong untuk menjadi pekerja seks untuk memenuhi kebutuhan seksual para tentara kolonial. Selama pendudukan Jepang juga tidak jauh berbeda dengan masa kolonial, ribuan perempuan Indonesia dipaksa menjadi “jugun ianfu” atau budak seks untuk tentara Jepang. Setelah kemerdekaan, praktik prostitusi tetap berlangsung, dan pada era Orde Baru pemerintah mengelola melalui lokalisasi seperti Dolly dan Kramat Tunggak. Namun, sejak era Reformasi banyak lokalisasi ditutup karena tekanan moral dan agama, menyebabkan praktik tersebut berpindah ke ruang tersembunyi, termasuk online.</p><p>Sesuatu yang dilakukan sembunyi-sembunyi pun pada akhirnya menjadi sesuatu yang muncul di permukaan, sering dibicarakan di ruang maya pada akhirnya menjadi kajian diskusi atau bahkan obrolan di tengah meja makan siang. Barangkali karena seiring berjalannya waktu, pandangan masyarakat terhadap pekerja seks juga mengalami perubahan. Dibandingkan dengan masa sebelumnya dimana pekerja seks secara masih dominan menggunakan kacamata moralistik dan secara otomatis menghakiminya sebagai sesuatu yang negatif, masyarakat sekarang sudah mulai melihatnya melalui perspektif hak asasi manusia dan kebebasan individu. Perihal jaja tubuh sudah mulai dilihat sebagai hasil dari ketimpangan gender yang berkepanjangan maupun sebuah manifestasi dari klaim otoritas tubuh oleh perempuan. Diskursus mengenai prostitusi saat ini sudah lebih inklusif, pekerja seks dipandang sebagai bagian dari perjuangan kolektif melawan kapitalisme, stigma sosial dan patriarki.</p><p>Budaya patriarki membentuk kondisi di mana perempuan memiliki akses terbatas terhadap pekerjaan yang layak dan pengambilan keputusan atas tubuhnya sendiri. Dalam tekanan ekonomi dan sosial, sebagian perempuan memilih menjadi pekerja seks sebagai bentuk survival. Namun, pilihan ini sering kali tidak diakui sebagai bentuk agensi karena stigma negatif yang dilekatkan pada mereka. Sementara itu, pekerja seks laki-laki jauh lebih jarang dibicarakan atau diangkat ke permukaan, karena budaya patriarki juga menyembunyikan kerentanan laki-laki dalam sistem tersebut. Situasi ini semakin diperburuk oleh praktik industri pekerja seks yang lebih banyak menampilkan dan mempromosikan perempuan sebagai objek layanan karena tingginya permintaan dari pelanggan laki-laki. Dengan demikian, mekanisme permintaan dan penawaran dalam industri seks bukanlah proses yang netral, melainkan hasil dari relasi kuasa yang dibentuk oleh ketimpangan gender. Akibatnya, ketika pekerja seks, khususnya perempuan, mengalami kekerasan atau perlakuan tidak manusiawi, masyarakat cenderung bersikap apatis karena stigma negatif yang sudah terlanjur melekat. Padahal, setiap individu yang memilih menjadi pekerja seks tentu memiliki alasan dan latar belakang tertentu, yang tidak bisa disamaratakan. Tanpa adanya kebijakan yang berpihak pada perlindungan kelompok marjinal seperti pekerja seks, kerentanan mereka akan terus berlangsung secara sistemik dan berkelanjutan, baik dari segi sosial maupun ekonomi.</p><p>Sejak zaman dahulu, perempuan kerap diperlakukan sebagai objek seksual oleh laki-laki, seiring dengan konstruksi sosial yang menempatkan seksualitas sebagai sesuatu yang aktif dan melekat pada laki-laki, sementara perempuan dikonstruksikan sebagai sosok yang pasif dan submisif. Jika perempuan yang membicarakan seks saja dianggap tabu, maka perempuan yang melakukannya dianggap rusak — setidaknya bagi sebagian orang yang masih menganggap wanita tak lebih dari sebuah objek. Pola pikir ini menempatkan kuasa atas seksualitas sepenuhnya di tangan laki-laki, sehingga hak perempuan atas tubuh, seksualitas, dan reproduksi kerap terabaikan. Padahal, hak-hak tersebut seharusnya dijamin setara tanpa memandang gender. Oleh karena itu, tingginya permintaan terhadap layanan seksual perempuan dianggap sebagai sesuatu yang normal karena adanya anggapan bahwa laki-laki memiliki kebutuhan seksual yang harus dipenuhi. Industri seks merespons kondisi ini dengan memperbanyak penawaran jasa pekerja seks perempuan, mengikuti selera pasar yang dikendalikan oleh laki-laki. Fenomena ini tidak sekadar mencerminkan mekanisme ekonomi, tetapi juga menunjukkan bagaimana kuasa gender bekerja dan terus direproduksi melalui relasi yang timpang.</p><p>Namun, kini beberapa wanita sudah mulai unjuk gigi dan cukup garang perkara nilai tubuhnya. Bahwa, bagaimanapun nilai yang disematkan, perempuan adalah manusia dengan martabat. Klaim akan hak ketubuhan mereka termanifestasi dalam praktik prostitusi dimana sang empu dari tubuh tersebut sadar akan konsep kepemilikan atas tubuhnya sendiri. Seperti yang diceritakan pada tulisan Nawal El-Saadawi berjudul Perempuan di Titik Nol, Firdaus sang narasumber buku psikoanalisis ini menceritakan perjalanannya dari yang tertindas sampai menjadi perempuan yang merdeka, yang dapat menentukan berapa harga tubuhnya dan siapa yang dapat bergaul dengannya. Setidaknya begitu, sampai akhirnya ia tetap dikalahkan pemimpin patriarki yang egonya tergores akibat ditolak oleh Firdaus. Begitu pula dengan tradisi gowokan yang bersemayam sebagai tradisi asal banyuwangi, dimana wanita dianggap bermartabat dengan memberikan pendidikan berumah tangga — termasuk pendidikan mengenai seks — kepada laki-laki muda yang menuju pernikahan. Mungkin tradisi gowok tak bisa diklasifikasikan murni sebagai praktik prostitusi seperti kisah Firdaus, namun setidaknya ada cerita dimana perempuan yang lantang membicarakan ketubuhan tidak dianggap hina, melainkan wanita yang bermartabat.</p><p>Merefleksikan dari itu, sekarang pun wanita sama lantangnya perkara kepuasan dan ketubuhan mereka. Berbicara nikmat tak melulu sebagai sesuatu yang memalukan, melainkan sebagai bara api pemberdayaan. Meski praktiknya masih di bawah bayang-bayang patriarki, banyak wanita yang sadar akan kekuatan tubuh dan seksualitasnya sebagai sesuatu yang bernilai dan mampu menghidupinya.</p><p><strong>Penulis: </strong>Ivana Mutiara R. dan Novita Adhellia P.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=556e4f049d3b" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
    </channel>
</rss>