<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0" xmlns:cc="http://cyber.law.harvard.edu/rss/creativeCommonsRssModule.html">
    <channel>
        <title><![CDATA[Stories by KBMP Bali on Medium]]></title>
        <description><![CDATA[Stories by KBMP Bali on Medium]]></description>
        <link>https://medium.com/@kbmprogresif?source=rss-6023620720b8------2</link>
        <image>
            <url>https://cdn-images-1.medium.com/fit/c/150/150/1*HSwvDd_XMqGhYPjCQllsXw.jpeg</url>
            <title>Stories by KBMP Bali on Medium</title>
            <link>https://medium.com/@kbmprogresif?source=rss-6023620720b8------2</link>
        </image>
        <generator>Medium</generator>
        <lastBuildDate>Thu, 19 Nov 2026 10:33:10 GMT</lastBuildDate>
        <atom:link href="https://medium.com/@kbmprogresif/feed" rel="self" type="application/rss+xml"/>
        <webMaster><![CDATA[yourfriends@medium.com]]></webMaster>
        <atom:link href="http://medium.superfeedr.com/" rel="hub"/>
        <item>
            <title><![CDATA[Melihat Komersialisasi Pendidikan Secara Utuh]]></title>
            <link>https://medium.com/kbmp-bali/melihat-komersialisasi-pendidikan-secara-utuh-b35e36868709?source=rss-6023620720b8------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/b35e36868709</guid>
            <category><![CDATA[komersialisasi-pendidikan]]></category>
            <category><![CDATA[wacana-kritis]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[KBMP Bali]]></dc:creator>
            <pubDate>Tue, 12 Jun 2018 14:51:23 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2018-06-13T13:06:17.508Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*5P1njaFevO0LwGr6lirIsA.jpeg" /><figcaption>Michael Fleshmen/Flickr</figcaption></figure><p>Akhir Mei 2018 lalu muncul sebuah wacana adanya Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) dengan nominal 10–150 Juta di Universitas Udayana. SPI tersebut hanya dibebankan kepada mahasiswa baru yang masuk melalui jalur mandiri berdasarkan aturan dari Permenristekdikti. Pembayaran uang SPI (“uang pangkal”) ini belum termasuk Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang harus dibayar setiap semester — yang hanya dibatasi pada golongan IV dan V. Universitas-universitas lain pun turut dibebani oleh kebijakan serupa seperti UNNES atau UNHAS yang nominalnya bahkan berada di <em>margin</em> 30–200 juta.</p><p>Meskipun konstitusi dengan tegas menyatakan bahwa pendidikan adalah “hak” — yang berarti <em>kewajiban</em> bagi negara untuk memenuhinya — dibebankannya uang pangkal ke masyarakat hanyalah <strong><em>salah satu</em></strong><em> ekspresi lain</em> ketika pendidikan tinggi berada dalam jerat fundamentalisme pasar: bahwa pendidikan (dan prasyarat untuk sejahtera) adalah persoalan pribadi, dan bukan tanggung jawab sosial yang menjadi urusan negara. Logika tersebut adalah pondasi dari segala bentuk komersialisasi pendidikan hari ini. Dari pemungutan UKT hingga penarikan uang pangkal, asumsi yang mendasarinya adalah sentralitas individu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa intervensi kolektif (negara) untuk memberikan akses yang adil atas pendidikan.</p><p>Persoalannya, jika memang payung hukum yang mengatur pendidikan saat ini tidak adil, mengapa pemerintah tetap memberlakukannya? Sebelum berangkat lebih jauh, penting untuk memahami secara utuh latar belakang ideologis yang memungkinkan komersialisasi pendidikan mewujud dalam rupa-rupanya yang ganjil.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*wz4HziK1Hb34givO66X8bg.jpeg" /><figcaption>Mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Udayana memasang spanduk yang berisi tuntutan transparansi Uang Kuliah Tunggal (UKT), Kamis (7/4/2016) di lingkungan kampus FIB Jln. Pulau Nias №13 Denpasar.</figcaption></figure><p><strong>HEGEMONI NEOLIBERALISME</strong></p><p>Komodifikasi pendidikan di Indonesia setidaknya dimulai ketika Indonesia bergabung dengan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) setelah diratifikasinya perjanjian dagang multilateral yang menjadi UU №7 Tahun 1994 di masa Orde Baru. Perjanjian tersebut mengatur mengenai tata perdagangan barang, jasa, dan hak atas kepemilikan properti. Pada Mei 2005, Indonesia sebagai anggota WTO melakukan penyesuaian struktural atas paket kebijakan yang dikeluarkan oleh IMF dan Bank Dunia, yaitu <em>General Agreement on Trade Servise (GATS), </em>yang bertujuan untuk meliberalisasi 12 sektor jasa, yang salah satunya adalah sektor pendidikan.</p><p>Liberalisasi pendidikan — dengan melepaskan kontrol pemerintah melalui pengurangan subsidi dan membiarkan pendidikan diatur oleh pasar — pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan <em>daya saing </em>sumber daya manusia, khususnya di pasar tenaga kerja global. Paradigma tersebut berangkat dari asumsi filosofis ekonomi neoklasik yang melihat persaingan pasar akan meningkatkan kualitas suatu komoditas. Melalui pengandaian bahwa “<em>individu memiliki kecenderungan untuk memaksimalkan kepentingan dirinya sendiri”,</em> maka pendidikan yang diatur secara privat akan memberi insentif bagi produsen penyedia jasa pendidikan untuk meningkatkan kualitasnya agar mampu bersaing dengan penyedia jasa (universitas) lainnya demi menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya.</p><p>“Konsekuensi tak terduga” (<em>unintended consequences</em>) dari persaingan pasar ini dirangkum oleh Adam Smith melalui diktumnya bahwa “dalam kompetisi, ambisi individual kita akan memberikan kebaikan bersama”. Sederhananya, jika pendidikan diserahkan pada mekanisme pasar, maka kita akan mendapatkan pendidikan yang berkualitas, sebagai konsekuensi logis dari “rasionalitas pasar” untuk meregulasi dirinya sendiri. Inilah jangkar dari ideologi neoliberalisme hari ini.</p><p>Hal ini kemudian membawa kita ke persoalan berikutnya: karena pasar bebas menyaratkan tidak adanya campur tangan pemerintah demi tercapainya “kompetisi yang adil”, maka adanya pemberian subsidi di kampus negeri hanya akan mengacaukan persaingan pasar. Bahkan subsidi itu sendiri dianggap sebagai bentuk pemborosan anggaran negara. Ketimbang mengalokasikan proporsi anggaran yang besar untuk membiayai pendidikan secara <em>tidak produktif</em>, lebih baik jika anggaran ini digunakan untuk membangun “sektor-sektor produktif” untuk memutar roda ekonomi secara langsung. Karenanya, pengetatan biaya sosial dengan mengebiri berbagai jaminan sosial, merupakan salah satu tesis penting untuk mendorong “pertumbuhan ekonomi” dalam kerangka neoliberalisme.</p><p><strong>KETERBATASAN MEKANISME PASAR PENDIDIKAN</strong></p><p>Sudah menjadi diskursus yang normatif dalam buku ekonomi manapun bahwa mekanisme pasar adalah cara yang paling efisien untuk mendistribusikan sumber daya yang dibutuhkan oleh konsumen. Karena individu dianggap menentukan pilihannya demi pemaksimalan kebutuhannya sendiri (“termasuk pilihan untuk membeli komoditas tertentu, atau memilih universitas tertentu”), maka terdapat praduga bahwa pelaku pasar pasti rasional<strong> </strong>dalam menentukan pilihannya. Praduga ini mengandaikan tersedianya informasi objektif secara sempurna bagi konsumen, sehingga konsumen bisa secara rasional memutuskan pilihannya berdasarkan harga dan kualitas semata. Kondisi demikian justru mustahil hadir di dalam jejaring pasar yang kompleks, <em>terlebih</em> di pasar pendidikan.</p><p>Apakah keputusan seseorang untuk mengeluarkan uang sebesar 10 juta sebagai sumbangan pendidikan untuk berkuliah di Universitas Udayana, semata karena memang secara objektif kualitas pelayanan Universitas Udayana memang baik? Atau justru karena perguruan tinggi — sebagaimana korporasi di pasaran — mampu membentuk persepsi “calon konsumennya”, karena sifat perguruan tinggi yang mampu memonopoli informasi sehingga nominal uang yang dibayarkan tidak selalu berbanding lurus dengan kualitas pelayanannya?</p><p>Slavoj Zizek memberikan perumpamaan yang sempurna: konsumen yang membeli kopi Starbuck, misalnya, tidak hanya sekadar membeli komoditas tersebut, namun juga membeli “<em>ideologi</em>” yang terkandung di dalamnya. Mereka (konsumen) sesungguhnya merasa bersalah dengan overkonsumerisme yang dilakukannya, namun karena sekian persen keuntungan dari pembelian kopi Starbuck akan disumbangkan untuk air bersih di Afrika, maka konsumen tetap membeli kopi tersebut agar <em>merasa</em> <em>ikut terlibat</em> di dalam penyelesaian persoalan air bersih.</p><p>Bukankah ini kenyataan yang terjadi hari ini? Keputusan seseorang untuk membayar mahal di Universitas Udayana dan bukan universitas lain di Bali, <em>tidak serta merta</em> karena kualitas yang ditawarkan, melainkan bisa saja karena “nilai mistik” yang dikonstruksikan secara sosial (seperti prestis berkuliah disini). Karenanya, asimetri informasi ini justru dapat dikondisikan untuk memanipulasi harga tanpa harus menjamin mutu pelayanan, terlebih dalam konteks Bali, Universitas Udayana<em> dianggap</em> sebagai salah satu universitas terbaik — yang ternyata tidak demikian. Konsekuensi terburuknya, kita justru membayar mahal untuk kualitas pendidikan yang tidak sesuai dengan uang yang dikeluarkan. Itu sebabnya pengelolaan keuangan di perguruan tinggi harus dilakukan secara demokratis dan transparan sebagai bentuk pertanggung-jawabannya — yang sampai saat ini masih menjadi masalah, karena tertutupnya pengelolaan keuangan oleh birokrasi universitas.</p><p>Jelas, dalam jejaring pasar yang kompleks, pertimbangan rasional untuk memilih universitas tidak memiliki bobot yang sama ketika seseorang memilih sayur di pasar tradisional. Di sistem pasar yang kompleks, persepsi seseorang <em>sangat rentan</em> untuk dibiaskan oleh iklan yang tidak serta-merta menjamin kualitas yang ditawarkan.</p><p>Selain itu, biaya sosial yang harus dibayarkan karena pendidikan yang mahal adalah putusnya aksesibilitas pendidikan oleh masyarakat ekonomi rendah. Namun dalam logika neoliberalisme, ketimpangan ini bukanlah suatu masalah melainkan keniscayaan pasar. Di banyak negara, solusi yang ditawarkan dari putusnya akses pada pendidikan ini adalah <em>Student Loan</em> atau pinjaman mahasiswa seperti yang sempat diwacanakan oleh Jokowi. Pada praktiknya, model <em>Student Loan</em> ini justru menyimpan banyak kecacatan serius: sebab, setelah menyelesaikan studinya, mahasiswa akan lulus dengan hutang yang tinggi, sehingga menurunkan daya beli nyatanya.</p><p>Terlepas dari carut-marutnya logika pasar atas pendidikan, pendidikan mahal sebenarnya merupakan bagian dari skema politik upah untuk menjaga upah buruh tetap murah di pasar kerja. Angkatan kerja yang tidak mendapatkan akses ke pendidikan tinggi memiliki posisi tawar yang lebih rendah untuk mendapatkan pekerjaan dengan upah layak. Mengacu pada laporan Badan Pusat Statistik (BPS) pada Februari 2018 lalu, rata-rata upah nominal angkatan kerja lulusan menengah berkisar di antara 1,8–2,6 juta, yang bahkan masih berada di bawah rata-rata upah buruh nasional (2,65 juta). Sedangkan rata-rata upah untuk lulusan perguruan tinggi berada di nominal 4,42 juta.</p><p>Terlebih dengan modus produksi di Indonesia yang didominasi oleh sektor manufaktur padat karya, banyaknya pasokan angkatan kerja yang tidak mampu melanjutkan ke perguruan tinggi, semakin memperketat persaingan atas lapangan pekerjaan tersebut, sehingga lebih efisien untuk menyerap tenaga kerja yang bersedia diupah murah di tengah banyaknya permintaan untuk bekerja. Belum lagi jika melihat pola transisi perekonomian Indonesia ke sektor jasa sebagai akibat dari revolusi teknologi dan informasi, yang jelas akan membutuhkan keterampilan yang diperoleh dari perguruan tinggi. Akibat dari pergeseran modus produksi ini, yang diikuti oleh putusnya akses pada perguruan tinggi, hanya berimplikasi pada meningkatnya pergeseran tenaga kerja ke sektor-sektor informal.</p><p><strong>UNDANG-UNDANG PERGURUAN TINGGI NO.12/2012 SEBAGAI PRODUK NEOLIBERALISME</strong></p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*I6-t3ovfPAok2nhJVJSCOg.jpeg" /><figcaption>Mayday 2018/KBMP</figcaption></figure><p>Semua masalah tersebut memiliki asas legalnya melalui Undang-Undang Perguruan Tinggi 12/2012. Hadirnya UUPT ini merupakan skema untuk “mereformasi pendidikan tinggi” sesuai dengan kepentingan neoliberalisme, yang tidak hanya hadir di Indonesia melainkan juga di kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara lainnya. Jika ditilik lebih jauh, upaya untuk melakukan privatisasi perguruan tinggi bahkan sudah terjadi semenjak keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999, tentang Penetapan Perguruan Tinggi sebagai Badan Hukum. Inti dari PP №61/1999 tersebut adalah pemberian “otonomi” pada perguruan tinggi yang memiliki status Badan Hukum Milik Negara (BHMN) untuk mengelola keuangannya sendiri, sehingga subsidi oleh pemerintah bisa dipangkas secara gradual.</p><p>Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi sebenarnya telah membatalkan konsepsi otonomi perguruan tinggi berbadan hukum — yaitu UU №9 tahun 2009 tentang Badan Hukum atau UU BHP — karena dianggap tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Pembatalan UU BHP ini adalah reaksi atas mandat yang dikeluarkan oleh Bank Dunia, di mana Indonesia dianggap menjalankan sistem pendidikan yang bermasalah dan hanya memberikan alokasi dana yang sangat kecil terhadap sektor pendidikan. Namun pada tahun 2010, muncul rancangan UU Perguruan Tinggi yang menggantikan UU BHP tersebut; atau yang saat ini berlaku: UU PT 12/2012.</p><p>Pada UU PT 12/2012, konsep otonomi keuangan pada universitas, khususnya diatur di pasal 64 (mengenai otonomi di bidang non-akademik); pasal 65 yang memberikan kewenangan bagi PTN Badan Hukum (PTN-BH) untuk mendirikan usaha dan mengembangkan dana abadi; dan secara spesifik di pasal 85 yang menyatakan pembiayaan pendidikan tinggi oleh mahasiswa.</p><p>UUPT 12/2012 adalah sebuah payung legitimasi atas kasus-kasus pendidikan di Indonesia, seperti UKT dan SPI. Mengenai SPI sendiri, sebagai salah satu produk UU PT faktanya mengalami dinamika yang kian dimainkan sekalipun kecaman nyata terus menerus menggoyangi. SPI ini adalah bukti konkret dari semangat komersialisasi yang dilegalkan. Adanya UU PT ini secara eksplisit merupakan bentuk pengkhianatan terhadap UUD 1945 dan Pancasila. Sistem pendidikan yang seperti ini sudah sangat jelas bukan usaha mencerdaskan kehidupan bangsa apalagi implementasi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selama Undang-Undang Perguruan Tinggi 12/2012 masih berlaku, maka kedepan akan muncul bentuk-bentuk lain dari praktik komersialisasi di perguruan tinggi. ***</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=b35e36868709" width="1" height="1" alt=""><hr><p><a href="https://medium.com/kbmp-bali/melihat-komersialisasi-pendidikan-secara-utuh-b35e36868709">Melihat Komersialisasi Pendidikan Secara Utuh</a> was originally published in <a href="https://medium.com/kbmp-bali">Kelompok Belajar Mahasiswa Progresif (KBMP)</a> on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.</p>]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Berjuang Secara Ultra-Radikal: Kritik atas Posisi Sanglah Institute]]></title>
            <link>https://medium.com/kbmp-bali/berjuang-secara-ultra-radikal-kritik-atas-posisi-sanglah-institute-864a4b4389d2?source=rss-6023620720b8------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/864a4b4389d2</guid>
            <category><![CDATA[wacana-kritis]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[KBMP Bali]]></dc:creator>
            <pubDate>Mon, 18 Dec 2017 20:34:40 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2017-12-21T14:28:14.885Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>BEBERAPA hari yang lalu, Sanglah Institute menerbitkan tulisan yang berjudul “<a href="http://www.sanglah-institute.org/2017/12/mimi-peri-dan-revolusi-hasrat-tinjauan.html?m=1"><strong>Mimi Peri dan Revolusi Hasrat: Tinjauan Skizoanalisis Deleuze dan Guattari</strong></a><strong>”</strong>. Melalui analisis Deleuzian, tulisan itu menarik konklusi bahwa “revolusi agung” melalui perjuangan massa-kolektif telah kuno karena <em>dunia yang kita hidupi saat ini telah terfragmentasi sedemikian rupa: setiap wilayah, setiap masyarakat; memiliki ranah perjuangannya sendiri, persoalannya masing-masing. </em>Akibat dari perubahan-perubahan itu, maka “revolusi hasrat” mensubstitusi “revolusi agung” yang disubjeksikan pada “individu-individu yang melampaui kegilaan Oedipus”.</p><p>Distingsi antara kedua model revolusi ini jelas: jika agensi dari “revolusi agung” dilihat berdasarkan kacamata kelas, karena revolusi ini didasari pada asumsi teoretis bahwa persoalan masyarakat (seperti kemiskinan) hadir karena relasi kelas yang timpang (tuan mengeksploitasi budak; tuan tanah mengeksploitasi buruh tani; borjuasi mengeksploitasi buruhnya), sehingga pembebasan atasnya hanya bisa dilakukan oleh perjuangan massa-kolektif kaum tertindas (kelas buruh dan tani); maka “revolusi hasrat” berbicara dalam tataran individual.</p><p>Tafsir tersebut didasari atas konsepsi Deleuze yang mereduksi struktur makropolitik dan mengatomisasikannya sebagai bagian yang tertanam pada hasrat manusia: karena hasrat adalah variabel yang instrumental atas produksi aturan sosial, maka hasrat selalu bersifat politis (<em>micropolitics</em>). Oleh sebab itulah, individu yang membebaskan “hasratnya” dianggap sebagai agensi revolusioner di dunia yang <em>konon</em> telah berubah — dan Mimi Peri diandaikan sebagai contoh konkret dari agensi ini.</p><p>Untuk menguji premis pada tulisan tersebut, maka kita harus mengajukan beberapa pertanyaan: (1) seberapa besar daya ledak “perjuangan individu” mampu membawa perubahan tatanan secara radikal seperti yang disyaratkan oleh revolusi pada umumnya di dunia yang dianggap telah berubah ini?; (2) sejauh manakah dunia telah berubah sejak era “revolusi agung” terjadi hingga era sekarang? Jika perubahannya sangat fundamental, apa ciri khas yang membedakan antara “era sekarang” dengan “era lama”?</p><p>Uraian ini akan menjawab pertanyaan tersebut, sekaligus menegasikan proposisi yang ditawarkan oleh Sanglah Institute.</p><p><strong>JOKER SEBAGAI CERMINAN MIMI PERI</strong></p><p>Jika mengikuti jalur logika atas tafsir Deleuzian yang mengandaikan Mimi Peri sebagai agensi revolusioner, maka karakter “Joker” yang ikonik dalam film <em>Batman: The Dark Knight</em> dapat diandaikan secara metaforis sebagai “agen skizofrenik” yang menjungkirbalikkan nilai-nilai lama (<em>idea</em>) yang ilusif, seperti yang didepiksikan oleh Christoper Nolan dalam salah satu <em>scene</em> ketika Joker melakukan eksperimen sosial dengan menaruh bom di dua kapal yang berbeda (Kapal A dan B), dengan tiga detonator: detonator bom di kapal A berada di kapal B; detonator bom di kapal B berada di kapal A; dan detonator untuk meledakkan bom di kedua kapal berada di tangan Joker.</p><p>Pada kasus ini, “Kapal A” ditumpangi oleh warga sipil, sementara “Kapal B” diisi oleh orang-orang kriminal. Instruksi Joker sederhana: “kalian harus meledakkan bom di kapal yang lain dengan menekan detonator yang telah diberikan terlebih dahulu sebelum tengah malam; jika tidak ada yang memencet detonator, maka Joker akan menekan detonator ketiga yang meledakkan kedua kapal.”</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*yRJr4FLjENUL4EmXOXp6rA.jpeg" /><figcaption>Heath Ledger as Joker</figcaption></figure><p>Apa yang dilakukan oleh Joker adalah sebuah eksperimentasi utilitarianisme klasik, yang memaksa subjek berada di posisi dilematis: jika warga sipil di kapal A ingin terus hidup, maka “warga sipil yang baik” ini harus membunuh kriminal yang berada di kapal B. Begitu juga sebaliknya, jika kriminal ini ingin tetap hidup, maka mereka (para kriminal) harus meledakkan warga sipil yang berada di kapal A. <em>Membunuh atau dibunuh</em>. Jika tidak ada yang mau mengotori tangannya, maka kedua-duanya akan dibunuh oleh Joker.</p><p>Pada situasi seperti ini, Joker menelanjangi kemunafikan orang-orang yang berpegang pada moralitas mapan, yang dalam konteks ini, adalah “membunuh itu buruk”. Jika membunuh itu buruk, pada situasi seperti itu, apakah kita tetap akan memegang teguh prinsip tersebut? Pesan Joker sederhana: kemapanan yang selama ini diterima, ternyata dibangun diatas pondasi yang rapuh. Ketika pondasi itu dihancurkan, maka semuanya akan memperlihatkan watak dasarnya yang pada hakikatnya tidak stabil (<em>chaotic</em>).</p><p>Sampai di sini, Joker mungkin akan tampak sebagai “individu heroik yang revolusioner”. Sebab, sebagai hasil dari emansipasi individualnya, ternyata dia mampu menelanjangi watak dari kemapanan yang busuk. Akan tetapi, pandangan ini menjadi sangat dangkal jika kita mampu melihat secara utuh bahwa “Joker” bukanlah subjek yang berdiri sendiri. Jika Joker adalah sebuah “anti-tesis”, maka di seberangnya ada Batman yang bertindak sebagai “tesis” atas Joker. Dan disinilah akan terlihat betapa impotennya “tugas-tugas pembebasan” yang dilakukan oleh Joker.</p><p>Pemberontakan Joker atas kemapanan terjebak pada kerangka “idealisme filosofis” yang tidak berpijak pada kenyataan material-objektif. Dalam hal ini, Joker hanya menyerang nilai-nilai moral (<em>idea</em>) yang mereproduksi dan mempertahankan kemapanan dari realitas materi, namun tidak menggugat “realitas materi yang sudah bobrok” itu sendiri. Hal itu terlihat jelas di akhir film, ketika pemberontakan Joker yang hampir menciptakan situasi <em>chaotic</em>, justru diredam oleh Batman.</p><p>Joker mungkin adalah personifikasi dari “agen skizofrenik” yang menggugat <em>idea</em>, namun figur Batman dapat dianalogikan sebagai “anjing penjaga kemapanan” yang bekerja melalui aparatus-aparatus <em>material</em> (negara, hukum, dan kekuasaan ekonomi-politik). Semua upaya penghancuran nilai yang dilakukan oleh Joker, justru diredam melalui mekanisme kekuasaan dengan mereproduksi “kebohongan” (nilai baru) pada masyarakat agar situasi <em>chaotic</em> dapat dikendalikan — Plato menyebutnya dengan istilah <em>noble lie</em>.</p><p>Batman yang memiliki akses pada kekuasaan ekonomi-politik yang kokoh, mampu mereproduksi “wacana” lain yang diterima oleh masyarakat secara tidak terbatas, meskipun “wacana” itu adalah sebuah kebohongan. Secara empiris, saya mengambil contoh reproduksi “wacana” serupa, yang melihat bahwa terjadi eskalasi rasisme di Jakarta yang ditandai oleh “aksi 212”; dan juga kemenangan Anies melawan Ahok di dalam kontestasi politik elektoral dianggap sebagai “kemenangan rasisme”. Benarkah “wacana” ini adalah sesuatu yang faktual atau justru adalah bentuk lain dari <em>noble lie</em> yang diproduksi untuk membutakan masyarakat bahwa betapa bobroknya sistem yang ada saat ini?</p><p><strong>ESKALASI “RASISME” DI JAKARTA SEBAGAI <em>NOBLE LIE</em></strong></p><p>Pada konteks ini, kita bisa membedah situasi di Jakarta dengan berpijak pada tesis Vedi Hadiz, bahwa kebangkitan “populisme islam” adalah akibat dari terpinggirkannya masyarakat kelas bawah sebagai hasil dari sistem kapitalistik yang hanya menguntungkan kelas orang-orang kaya. Kunci utama dari eskalasi rasisme itu adalah keberhasilan dari kelompok islam politis-konservatif seperti Front Pembela Islam (FPI) dalam merangkul masyarakat kelas bawah ini.</p><p>Sederhananya begini: ketika Ahok secara brutal menegakkan kembali hukum kolonial dengan menggusur masyarakat miskin secara paksa dengan melabeli mereka sebagai penyebab banjir — meskipun banyak studi yang sebenarnya membantah pernyataan Ahok — maka tindakan Ahok ini menjadi “lahan basah” bagi kelompok seperti FPI untuk merangkul kelompok miskin tersebut. Penggusuran yang dilakukan oleh Ahok sebagai bagian dari politik tanah untuk memberikan <a href="https://medium.com/cahaya-tanah-gusuran/penggusuran-gentrifikasi-dan-politik-tanah-473c8fee5a6f">gentrifikasi kepada kelas borjuasi</a>, semakin memiskinkan kelompok kelas bawah ini, hingga akhirnya datanglah FPI sebagai “juru selamat” yang membantu masyarakat miskin tersebut.</p><p>Masyarakat kelas bawah ini adalah orang-orang yang gelisah atas masa depannya; yang tidak punya kesempatan lebih untuk berambisi dan bermimpi; yang dipersempit ruang hidupnya karena tidak mampu membayar biaya pendidikan yang mahal, digusur, dirampas tanahnya, dan ditelantarkan oleh negara, hingga kemudian kelompok semacam FPI datang dan membantu mereka membiayai pendidikan; membantu mereka untuk menemukan ruang<br> hidup dan kepastian masa depannya kembali, untuk alasan-alasan yang juga politis.</p><p>Ketika para kelas menengah terdidik hanya bisa menggerutu di balik tembok kedangkalan berpikirnya yang angkuh, kelompok reaksioner seperti FPI justru turun ke bawah, merangkul masyarakat miskin, dan menciptakan “wacana” politik dekaden dengan meliyankan Ahok sebagai “yang bukan pribumi”. Identitas Ahok sebagai “yang bukan pribumi” dibakar untuk kepentingan kekuasaan “kelompok borjuasi lain”, hingga akhirnya mereka mampu menciptakan gerakan terorganisir seperti “Aksi 212”.</p><p>Di spektrum yang lain, pemerintah yang sejak awal mewakili kepentingan borjuasi, kemudian mereproduksi “wacana” lain dengan menciptakan stereotip bahwa mereka yang tergabung dalam barisan 212 adalah kelompok rasis, melalui serangkaian aksi “tolak radikalisme” di universitas-universitas — seperti yang diinisatori oleh BEM dan DPM Universitas Udayana melalui pesanan rektorat pada 9 Mei kemarin; bahkan menghasilkan Perppu Ormas untuk melibas “kelompok yang dianggap radikal”.</p><p>Ini adalah kontestasi kepentingan antara kelompok-kelompok borjuasi, dengan memanfaatkan masyarakat miskin sebagai bidak caturnya. Akar masalah yang terjadi di Jakarta kemudian bergeser fokus sebagai “persoalan moralis”, ketimbang dilihat sebagai hasil dari “kebobrokan sistem yang memiskinkan” dari struktur ekonomi-politik yang kompleks.</p><p>Sebuah kebohongan (<em>noble lie</em>) tengah diorkestrasi untuk menutupi kemapanan yang busuk, dan akhirnya orang-orang tunduk pada “wacana” tersebut. Hasilnya, alih-alih menggugat ketidakadilan yang inheren dalam struktur ekonomi-politik yang ada, banyak orang yang memandang bahwa barisan 212 itu adalah kumpulan orang yang rasis sejak dalam pikiran ketimbang sebagai korban dari ketidakadilan yang membuat mereka dijadikan “bidak politik reaksioner” oleh kelompok semacam FPI. Meminjam istilah Žižek, fenomena tersebut adalah <em>symptom</em> dari “<em>ideologi</em>”, yang mendistorsikan pandangan kita atas persoalan sebenarnya ke persoalan yang lebih superfisial.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*yDUedHOvWi6xh2m4chWyDA.jpeg" /><figcaption>The Pervert Guide to Ideology, Slavoj Žižek</figcaption></figure><p>Uraian tersebut menjawab pertanyaan pertama: perjuangan individualistik tidak akan pernah revolusioner, dan memang tidak akan pernah bisa untuk mengubah tatanan secara radikal. Terdapat batasan-batasan, sebuah “imposisi” yang tidak akan mungkin bisa melampaui struktur ekonomi-politik yang menjadi akar persoalan jika hanya mengandalkan perjuangan individualistik. Meskipun tak bisa dipungkiri bahwa “perjuangan individual” bukannya tidak bisa menghasilkan perubahan, hanya saja perubahan yang dihasilkan oleh perjuangan individual hanyalah perubahan semu, layaknya memadamkan kebakaran tanpa menyentuh sumber api yang bisa menyebabkan kebakaran lain di kemudian hari.</p><p>Sebagaimana kegagalan Joker yang hanya mampu memberontak dalam ranah “idealisme filosofis”, Mimi Peri yang mendekodifikasi “standar kecantikan”, tidak akan pernah bisa menghancurkan “politik patriarki” yang memproduksi dan memaksa para perempuan untuk mengikuti standar kecantikan yang dikonstruksikannya, sebab perlawanannya hanya berhenti di tataran <em>idealistik</em> (pada norma-norma moril) dan tidak menggugat patriarki yang berada di wilayah<em> materialistik </em>(pada struktur ekonomi-politik).</p><p>Sebarapa banyak pun deviasi yang dilakukan oleh Mimi Peri atas standar kecantikan sebagai hasil dari revolusi hasratnya (“anti-tesis”), industri-industri (“tesis”) tetap memiliki kuasa untuk mereproduksi “wacana” (seperti standar kecantikan) secara fleksibel dan tidak terbatas. Mimi Peri akan digilas dan “mati” dengan sendirinya sebagai satu variabel subjektivitas-kolektif; namun tatanan tetap tidak berubah, karena “industri” terus menerus mereproduksi “wacana” yang akan dipatuhi oleh konsumen untuk keperluan akumulasi kapitalnya.</p><p>Lalu, jika perjuangan seperti itu tidak memiliki “daya ledak” yang cukup, maka revolusi seperti apa yang relevan di dunia yang kini telah berubah?</p><p><strong>SEJARAH SELALU BERULANG: PERTAMA SEBAGAI TRAGEDI, DAN KEDUA SEBAGAI LELUCON</strong></p><p>Dunia yang dianggap tidak lagi sama seperti “era lama” adalah implikasi dari pandangan <em>postmodernism</em>: diskursus <em>posmo </em>menolak suatu narasi besar di masyarakat (seperti narasi kelas) yang bergerak atas kepentingan yang sama memperjuangkan suatu emansipasi objektif. Sebagai gambaran simplistik untuk memahaminya: di masa penjajahan, emansipasi objektif kelas jajahan adalah untuk merdeka dari kelas penjajahnya — dan <em>posmo</em> menolak narasi seperti ini di masa sekarang: “perjuangan seperti ini sudah kuno”.</p><p>Prefix “post” (pasca) dalam pascamodernis menunjukkan “patahan” atau diskontinuitas sejarah dari era lama yang modern: jika era modern ditandai oleh industrialisasi, maka saat ini terjadi perubahan corak produksi ke arah pasca-industri (post-Fordisme). Pembagian divisi kerja yang menjadi pondasi dasar atas narasi kelas Marxisme menjadi abstrak sebagai akibat dari perubahan tersebut.</p><p>Narasi kelas dalam tradisi kiri menyatakan bahwa kelas pekerja (proletariat) adalah subjek sosial-historis dan politis (agensi revolusioner), di mana “kepentingan objektif” dan “kesadaran subjektif” hadir bersama untuk menggerakkan sejarah menuju emansipasi (dunia yang bebas), karena secara inheren posisi kelas pekerja akan selalu ditindas oleh eksploitasi ekonomi borjuasi. Namun di era pasca-industri, kelas pekerja semakin terfragmentasi menjadi identitas-identitas yang lebih kompleks dari pemahaman kelas klasik kiri: karena proletariat (buruh) lahir akibat dari proses industrialisasi, akan tetapi model industri lama yang melahirkan proletariat ini sudah mulai tergantikan — pada titik inilah subjek-subjek politis “non-kelas” menemukan relevansinya, seperti kaum perempuan dalam diskursus feminisme, sebagai agensi yang “mungkin” terhimpun dalam subyektivitas-kolektif.</p><p>Dalam hal ini, saya bersepakat dengan <em>sebagian k</em>e<em>cil</em> kritik posmodernis terhadap tradisi kiri, namun menolak secara total atas tendensinya yang jatuh pada perjuangan individualistik dan relativisme subjektifnya terhadap “narasi besar” yang tengah terjadi, yang berujung pada penolakan atas realitas kelas — struktur ekonomi-politik — yang objektif. Ada relasi yang sifatnya dialektis antara keduanya, sebagai proses untuk menemukan kembali hipotesis-hipotesis baru atas gerakan kiri yang <em>kelihatannya</em> gagal di Abad 20. Terkait hal ini, saya memiliki beberapa catatan atasnya.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/404/1*fslMr43lKWE4npSCYAgO5w.gif" /></figure><p><em>Pertama, </em>apa yang disebut sebagai era pasca-industri justru makin mengindustrialisasikan jejaring-jejaring masyarakat sebagai akibat dari mekanisme pasar bebas. Perubahan corak produksi ke sektor jasa dan keuangan, menyebabkan industri manufaktur di negara-negara maju memindahkan industrinya ke negara-negara dunia ketiga atau negara bekas jajahan untuk mendapatkan buruh yang murah. Fragmentasi dunia tidak bisa dibayangkan secara dogmatis sebagaimana layaknya pandangan kaum pascamodernis. Dalam hal ini, variabel “kelas” yang hadir akibat struktur ekonomi-politik masih sangat sentral di negara seperti Indonesia. Hal itu terbukti dari masih banyaknya konflik agraria (perampasan tanah) dan eksploitasi buruh secara tidak manusiawi di pabrik-pabrik. Bahkan bagi perempuan buruh dan tani, perjuangan kelas masih lebih masuk akal dalam bayangan mereka untuk mencapai emansipasi ketimbang dengan subyektivitas-kolektif melalui “feminisme”, misalnya.</p><p><em>Kedua, </em>meskipun “narasi kelas” mulai dikaburkan dengan makin spesifiknya wilayah persoalan yang dihadapi oleh individu, akan tetapi narasi “eksploitasi kelas” yang disebabkan oleh struktur ekonomi-politik yang menindas masih sangat absah. Saya mengacu pada penelaahan Thomas Piketty yang menemukan bahwa tingkat keuntungan yang diperoleh pemodal mengalami kenaikan yang tinggi, sedangkan indikator pertumbuhan ekonomi (seperti kenaikan upah) mengalami stagnansi [<em>rate of return (r)</em> &gt; <em>economic growth (g)</em>]. Hal ini menimbulkan kesenjangan global yang sangat parah jika dibandingkan dengan 300 tahun terakhir.</p><p>Sederhananya: akan semakin banyak orang yang lapar akibat dari struktur ekonomi-politik tersebut, terlepas dari persoalan relatif masing-masing individu. Manusia berubah menjadi makhluk mekanis yang sibuk untuk mencari uang supaya tidak kelaparan, akibat dari kediktatoran yang seolah-olah demokratis — karena tidak adanya “figur otoriter” yang menjadi “penanda”. Argumentasi kaum <em>posmo</em> yang menolak narasi besar dalam realitas kelas ini menjadi tak berdasar, terlebih melalui penolakannya atas perjuangan kelas (“revolusi agung”) yang digantikan dengan revolusi hasrat.</p><p>Ada maxim latin: <em>“primum mangiare deinde philosophare”</em>, hanya setelah perut kenyang, baru bisa berfilsafat. Bagi subjek yang lapar, refleksi filosofis ibarat sampah yang tidak diperlukan. Tidak akan pernah ada “masyarakat manusia” tanpa filsafat. Jika realitas ekopol saat ini terus menerus menimbulkan kesenjangan, maka prakondisi untuk menciptakan masyarakat manusia hanya satu: penghancuran masyarakat kelas yang disebabkan oleh struktur ekonomi-politik yang eksploitatif.</p><p>Dunia hari ini memang telah mengalami perubahan, oleh sebab itulah perjuangan untuk emansipasi juga sudah harus berubah: jika dulu kemerdekaan diperjuangkan oleh orang-orang radikal, maka hari ini perjuangan yang dibangun harus ultra-radikal. Revolusi agung melalui perjuangan kelas masih terus relevan selama struktur ekonomi-politik yang menindas ini hadir. Karena bagi orang yang lapar, “revolusi hasrat” tidak lebih dari petatah-petitih intelektual yang tak mungkin bisa terpahami.***</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=864a4b4389d2" width="1" height="1" alt=""><hr><p><a href="https://medium.com/kbmp-bali/berjuang-secara-ultra-radikal-kritik-atas-posisi-sanglah-institute-864a4b4389d2">Berjuang Secara Ultra-Radikal: Kritik atas Posisi Sanglah Institute</a> was originally published in <a href="https://medium.com/kbmp-bali">Kelompok Belajar Mahasiswa Progresif (KBMP)</a> on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.</p>]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Para Pembaca yang Mati]]></title>
            <link>https://medium.com/kbmp-bali/para-pembaca-yang-mati-3e3afc519b36?source=rss-6023620720b8------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/3e3afc519b36</guid>
            <category><![CDATA[kritik-otokritik]]></category>
            <category><![CDATA[diskursus]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[KBMP Bali]]></dc:creator>
            <pubDate>Thu, 07 Dec 2017 02:46:27 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2017-12-11T21:22:45.786Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/733/1*sWoCIfsBLWw5L8NTOveDww.png" /><figcaption>Global Freedom Fighters</figcaption></figure><p>LIMABELAS tahun yang lalu, Carlos Maria Dominguez menuliskan salah satu karya besarnya yang berjudul Rumah Kertas (<em>La casa de papel</em>). Melalui buku ini, ia menarasikan kisah tentang bibliofil (pecinta buku), yang secara ironik, terkena musibah dan mati karena buku: mulai dari profesor sastra yang tewas tertabrak mobil di tikungan jalan ketika sedang membaca puisi Emily Dickinson; profesor sepuh pengajar bahasa kuno yang lumpuh setelah ditimpa lima jilid <em>Encyclopaedia Britannica</em>; seorang yang kakinya patah akibat terpelanting dari tangga ketika mencoba menjangkau karya Faulkner yang menyempil di rak — hingga yang paling konyol, adalah anjing yang mati salah cerna gara-gara menggigiti halaman novel Karamazov Bersaudara karya sastrawan Rusia, Fyodor Dostoyevsky.</p><p>​Matinya para pembaca karena kegilaannya atas buku adalah sebuah metafora yang memproyeksikan sinisisme terhadap semesta penggila buku. Dominguez bahkan menggambarkan kesinisannya lebih jauh melalui tokoh Carlos Brauer yang terjebak ke dalam “kesadaran skizofrenik” setelah ia menghabiskan hampir seluruh hidupnya untuk mengoleksi buku-buku langka. Di akhir cerita, Brauer memilih untuk mengasingkan diri ke pesisir paling jauh di Uruguay dengan memboyong seluruh buku-bukunya. Nyaris di batas laut sana, Brauer menjadikan buku-bukunya sebagai bata dan mencampurkannya bersama semen untuk membangun gubuk pengasingannya.</p><blockquote>​Berserakan di seputar pintu dan jendela gubuk pengasingannya, terdapat karya Huidobro, Neruda, dan Bartolomeo de las Casas yang disatukan jadi bata yang kukuh; potongan Eliot, potongan Lorca, dan<em> </em>El Renacimiento karya Burckhardt mengeras bersama kerang-kerang kecil, hingga Palliere yang sudah tidak bisa dikenali telah bercampur dengan lanyau — dan semuanya berharga dua puluh ribu dolar.</blockquote><p>​Pengasingan yang dilakukan oleh Brauer dapat dibaca secara semiotis sebagai alegori bagi penggila buku yang tercerabut dari realitas sosial di sekitarnya. Di saat petani Kulon Progo dirampas tanahnya untuk pembangunan bandara; ketika petani Kendeng berjuang mempertahankan ruang hidupnya dari pembangunan pabrik semen; hingga di tengah banyaknya orang yang tidak dapat mengakses pendidikan yang mahal — tidak sedikit dari bibliofil ini yang justru mengasingkan diri ke dalam kastil aksaranya. Buku berubah menjadi candu yang hanya menggambarkan “status sosial” sebagai kelas menengah terpelajar, yang dipampangkan di rak-rak sebagai sebuah “kebanggaan”, hingga akhirnya buku tidak lagi menjadi instrumen yang membebaskan, melainkan hanya menjadi “kurungan” bagi pembaca yang hidup di atas menara gading meski disaat yang sama penindasan terjadi di sekitarnya.</p><p>Bukan sesuatu yang sifatnya berlebihan, jika para pembaca — apalagi mereka yang mendaku sebagai filsuf — terikat oleh “kodrat politis” untuk terlibat dalam kerja-kerja pembebasan. Sebab, “membaca” itu sendiri adalah tindakan yang sangat politis, karena teks tidak pernah hadir dari ruang kosong: teks lahir dengan konteks ekonomi-politik tertentu; relasi-relasi sosial yang spesifik; dan wacana-wacana ideologis yang dominan. Oleh sebab itulah, teks adalah sebuah “medan perang”, dan membacanya berarti terlibat ke dalam “medan perang” tersebut.</p><p>Bagi rezim yang totaliter, puisi bisa menjadi sesuatu yang sangat subversif, hingga Soeharto harus menghilangkan figur seperti Widji Thukul atau membredeli Tetralogi Buru karya Pramoedya Ananta Toer. Menarik ke belakang lebih jauh, di saat Konstantinopel runtuh, ratusan ribu buku yang tidak sesuai dengan ajaran penguasa dibuang ke laut. Di Abad Kegelapan, banyak buku yang dibakar oleh otoritas gereja karena dianggap sebagai sesuatu yang menyesatkan. Bahkan perpustakaan Alexandria, yang pernah menjadi perpustakaan terbesar di dunia, lenyap tak tersisa. Umberto Eco pun menggambarkan tentang perpustakaan biara yang terbakar habis di novelnya <em>Il nome della rosa, </em>yang ia tulis di akhir abad ke-19 ketika logika dan rasionalisme menjadi diskursus filsafat yang sentral di Eropa.</p><p>Medan perang seperti ini, khususnya di Indonesia, pun dapat ditilik secara spesifik dengan membuka kembali sejarah tentang konflik kesusastraan antara “sastrawaran kiri” yang meyakini bahwa <a href="http://www.reocities.com/realismesosialis/lekra/mukadimah-1959.html">kerja budaya (seni, sastra, dll) harus mengabdi pada pembebasan kaum tertindas</a>, dengan politik sebagai panglimanya, dan ideologi yang berada di atas seni, terhadap gerombolan “sastrawan reaksioner” dengan Manifesto Kebudayaannya yang menolak politisasi atas kerja budaya, karena dianggap melanggar prinsip-prinsip estetika. Jelas, bahwa teks tidak pernah hadir sebagai entitas yang netral, melainkan selalu bersifat politis, hingga kontestasi ideologis pun sedang berlangsung di sana.</p><p>Orde Baru menjadi titik patahan sejarah yang mengubah konfigurasi politik dari teks-teks yang kita baca. Jika hari ini, rak populer di toko buku justru diisi oleh buku-buku motivasi yang berisi petuah praktis oleh motivator <em>ngehe</em>, maka sudah seperti itulah hasil dari pembodohan selama bertahun-tahun dan relasi kekuasaan yang melakukan kurasi atas buku yang kita baca. Bahkan sebelum memasuki medan perang yang sesungguhnya, para pembaca telah dibunuh oleh “struktur”.</p><p>Namun, yang menjadi persoalan sesungguhnya, adalah mereka yang berhasil masuk ke “medan perang”, namun terbunuh oleh dirinya sendiri: ketika hari ini, petani berbaris menantang alat berat yang akan menghancurkan ruang penghidupan mereka, namun para terpelajar yang khatam membaca ribuan buku justru sibuk dengan seminar-seminar di ruangan ber-AC, bahkan yang paling ironis adalah pembaca yang keranjingan bercerita tentang revolusi dan kehidupan yang lebih baik setelahnya, tetapi tidak pernah melakukan kerja-kerja pengorganisiran — maka sejatinya para pembaca itu tak ubahnya dengan Brauer yang terjebak ke dalam “kesadaran skizofreniknya”.</p><p>Mereka mencintai buku, hidup di dalam teks, namun tercerabut dari realitas sosial yang nyata. Begitulah gambaran dari pembaca yang mati, yang menjadikan buku-bukunya hanya sebagai alat untuk mencitrakan diri sebagai yang paling maju dan yang paling canggih, teralienasi di atas menara gadingnya sendiri, dan pada akhirnya hanya menunggu jasadnya untuk membusuk di tempat yang tidak akan mungkin bisa dijangkau di atas sana.***</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=3e3afc519b36" width="1" height="1" alt=""><hr><p><a href="https://medium.com/kbmp-bali/para-pembaca-yang-mati-3e3afc519b36">Para Pembaca yang Mati</a> was originally published in <a href="https://medium.com/kbmp-bali">Kelompok Belajar Mahasiswa Progresif (KBMP)</a> on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.</p>]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Selalu Ada Alternatif: Tak Mungkin Ada Perubahan Melalui Sistem yang Rusak!]]></title>
            <link>https://medium.com/kbmp-bali/selalu-ada-alternatif-tak-mungkin-ada-perubahan-melalui-sistem-yang-rusak-7623603948d3?source=rss-6023620720b8------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/7623603948d3</guid>
            <category><![CDATA[wacana-kampus]]></category>
            <category><![CDATA[analisis-wacana]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[KBMP Bali]]></dc:creator>
            <pubDate>Thu, 30 Nov 2017 13:26:21 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2017-11-30T13:48:55.198Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/700/1*-VtDaxxZb7qg58RWx7wCJA.jpeg" /><figcaption>TML Weekly</figcaption></figure><p>BAGAIMANA kita seharusnya menyikapi pemilihan umum mahasiswa (“Pemilu Raya”) di tengah semrawutnya tata kelola birokrasi kampus? Apakah mandulnya mahasiswa untuk menjadi instrumen kontrol terhadap birokrasi adalah semata karena tidak kompetennya presiden BEM yang terpilih? Jika demikian yang terjadi, apakah itu berarti bahwa jalan yang paling efektif untuk memperbaiki tata kelola birokrasi di kampus adalah dengan menggantikan “presiden BEM yang tidak kompeten” dengan “individu yang lebih berkualitas?”</p><p>Tulisan ini mencoba untuk menguraikan suatu analisis mendalam yang membantah premis bahwa yang menjadi persoalan utama dari impotennya kontrol mahasiswa terletak pada “individu-individu yang memimpin di BEM”, melalui analisis struktural. Atau dalam bahasa yang lebih sederhana: alih-alih melihat akar masalah terletak pada “individu (Presiden BEM)”, kami justru melihat bahwa sumber persoalannya terletak pada “sistem lembaga Pemerintahan Mahasiswa (PM)” itu sendiri yang secara inheren memang tidak akan pernah bisa menjadi oposisi nyata terhadap semrawutnya birokrasi di kampus, bahkan jika lembaga PM dipimpin oleh individu yang berkualitas sekalipun.</p><p>Naskah ini sekaligus menjadi pledoi KBMP yang dituding hipokrit (munafik) karena menolak masuk ke sistem untuk mengubah dari dalam. Melalui studi empiris, pembedahan sejarah, dan perbandingan dengan gerakan mahasiswa di kampus lain, kami akan menawarkan solusi/alternatif lain yang bisa menjadi model gerakan mahasiswa yang lebih efektif dalam menjalankan peran mahasiswa sebagai mitra kritis birokrasi di kampus.</p><p>***</p><p><strong>SEJARAH PEMERINTAHAN MAHASISWA DI INDONESIA</strong></p><p>Sebelum masa Orde Baru, universitas-universitas di Indonesia pernah memiliki pemerintahan pelajar yang disebut dengan Dewan Mahasiswa (Dema) dan Majelis Mahasiswa (MM). Pemerintahan mahasiswa yang eksis pada masa kemerdekaan ini adalah organisasi yang sangat independen, dan karena kekuatan politiknya yang kuat terhadap pemerintahan negara, model organisasi seperti ini diberangus di masa Orde Baru pada tahun 1978 dengan kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK/BKK). Akibatnya, Dema dan MM yang sifatnya partisipatoris dibekukan dan dilarang untuk didirikan kembali.</p><p>Seperti yang telah diketahui, NKK/BKK adalah upaya pemerintah untuk mengebiri aktivitas politik mahasiswa kala itu. Dan selama masa kevakuman itu, muncullah aksioma di perguruan tinggi bahwa “kehidupan normal di kampus yang terpusat semata pada aktivitas pembelajaran akademik, merupakan satu-satunya pola kehidupan yang layak dan mesti dijalani”.</p><p>Meskipun di awal tahun 1990-an, kebijakan NKK/BKK dicabut dan Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan (PUOK) dikeluarkan sehingga memberikan ruang kembali bagi hadirnya organisasi mahasiswa, akan tetapi PUOK ini memberikan batasan-batasan bahwa organisasi kemahasiswaan yang diakui hanyalah Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi (SMPT), yang terdiri atas Senat Mahasiswa Fakultas (SMF) dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM). SMF yang memegang fungsi eksekutif inilah yang kemudian menjadi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) di kemudian hari.</p><p><strong>MENGAPA BEM KEMUDIAN BERMASALAH?</strong></p><p>Ketika pemerintah mengeluarkan regulasi yang sedikit memberikan keleluasaan untuk terhimpunnya organisasi mahasiswa kembali, kita perlu memahami bahwa kebijakan tersebut tidak terlepas dari kepentingan politis pemerintahan untuk memfragmentasikan model pemerintahan mahasiswa yang lebih terorganisir dan representatif seperti Dema, menjadi pemerintahan perwakilan yang tetap berada di bawah kontrol birokrasi kampus seperti BEM.</p><p>Inilah alasan pertama mengapa model pemerintahan seperti BEM justru problematik untuk menjadi front pergerakan politik mahasiswa. Karena struktur BEM yang berada di bawah relasi kuasa birokrasi kampus, maka terdapat garis demarkasi yang tidak bisa dilewati oleh BEM secara kelembagaan. Terdapat kontradiksi internal antara “kebutuhan politik mahasiswa” terhadap “kepentingan politik birokrasi”, yang hanya menciptakan konflik kepentingan antara keduanya. Ketika konflik kepentingan ini meledak, maka BEM secara kelembagaan tidak akan bisa melakukan apa-apa akibat dari patronase yang sifatnya legal dari birokrasi kampus atas BEM. Jadi secara <em>de facto, </em>model pemerintahan seperti BEM tidak akan pernah bisa untuk otonom dari birokrasi kampus itu sendiri.</p><p>Selanjutnya, karena secara struktural pemerintahan mahasiswa seperti BEM memberikan distingsi antara “fungsionaris aktif” dan “massa pasif”, maka BEM bukanlah organisasi yang sifatnya partisipatoris. Satu-satunya momen di mana mahasiswa dilibatkan secara langsung hanyalah ketika Pemilu Raya. Akan tetapi, setelah Presiden Mahasiswa telah terpilih, maka relasi antara mahasiswa dengan wakilnya berubah menjadi “perwakilan penuh”. Tidak ada pola kelembagaan yang menjamin keterlibatan mahasiswa dalam perumusan program kegiatan. Semua program kerja hanya dirumuskan oleh “wakil-wakil yang telah terpilih” secara tertutup. Prinsip yang terbentuk bukan lagi demokrasi kerakyatan, tapi demokrasi perwakilan.</p><p>Jika secara struktur kelembagaan BEM telah membagi peran antara fungsionaris yang aktif dan massa pemilihnya sebagai agensi yang pasif, maka secara inheren lembaga seperti BEM tidak akan mungkin bisa memiliki daya tawar politik terhadap birokrasi, karena posisi kelas BEM sebagai lembaga telah terlepas dari massa. Akibat dari posisi kelembagaan BEM ini, maka wajar saja jika <em>output</em> yang dihasilkan berupa proker yang tidak mengangkat persoalan yang riil terjadi di mahasiswa maupun massa rakyat secara luas.</p><p>Selain itu, mekanisme pemilihan Presiden Mahasiswa yang menggunakan sistem voting, tidak mungkin menjamin representasi suara yang adil terhadap keseluruhan aspirasi mahasiswa. Sebab, asumsi teoretis yang mendasari sistem voting adalah ketersediaan “informasi sempurna” bagi pemilih (voters) untuk membuat keputusan berdasarkan kualitas calon presiden yang akan dipilihnya.</p><p>Asumsi teoretis ini jelas sangat bermasalah. Sebab, para pemilih bukanlah manusia yang 100% rasional. Dalam hal ini, pemilih bisa diyakinkan untuk memilih “calon yang buruk” melalui pencitraan yang dilakukan melalui kampanye; kampanye hitam yang menyerang paslon lawan; hingga melalui serangan fajar yang dilakukan oleh pasangan calon terhadap pemilih, dan seterusnya. Yang artinya, secara teori pun tidak akan mungkin ada “informasi sempurna” bagi pemilih, karena informasi yang diterima oleh pemilih bisa dimanipulasi.</p><p>Pada konteks Pemilu Raya yang telah dilakukan di Universitas Udayana tempo hari, kurang dari 20% Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang melakukan pemilihan calon, yaitu hanya 4.483 orang yang memilih dari kurang lebih 25ribu pemilih tetap, yang secara jelas memperlihatkan bahwa mekanisme kelembagaan seperti BEM tidaklah berbasis kepada massa nyata dan sangat tidak representatif. Tidak hadirnya massa terhadap pemilihan calon jelas menunjukkan bahwa lembaga seperti BEM tidak akan pernah bisa untuk menjadi instrumen aktivitas politik mahasiswa.</p><p>Jika mengacu pada realitas objektif di kampus ini, lembaga seperti BEM ibarat pedang tumpul yang tidak akan mungkin bisa menjadi kontrol atas birokrasi. Sebab, masih banyak massa di kampus ini yang belum memiliki kesadaran politik seperti di daerah-daerah lain (seperti Sulawesi dan Jawa). Oleh sebab itulah, pada konteks kampus ini, BEM pada hakikatnya memang hadir hanya untuk meredam kontradiksi kepentingan antara mahasiswa (yang mulai sadar) dengan birokrasi kampus, ketika pihak birokrasi merampas hak mahasiswa.</p><p>Ketika mulai terjadi perlawanan ekstraparlementer yang terorganisir sebagai upaya kepeloporan untuk memantik kesadaran mahasiswa lainnya, lembaga PM ini justru hadir — meminjam istilah Lewis Coser — sebagai “katup penyelamat” untuk meredam tensi agar perlawanan yang ada tidak menciptakan instabilitas (ketidakstabilan) lebih jauh di kampus. Padahal, konflik sosial yang sifatnya vertikal (terhadap birokrasi) diperlukan untuk memperbaiki sistem birokrasi yang tidak akuntabel.</p><p>Konflik terhadap birokrasi melalui cara ekstraparlementer (dari luar sistem) dianggap sebagai sesuatu “yang tidak elegan” dan “bukan cara akademisi-terpelajar” karena instabilitas yang dihasilkannya, dan timbul asumsi bahwa alternatif satu-satunya adalah dengan masuk ke dalam sistem. Padahal, jika kita belajar dari gerakan-gerakan rakyat secara luas, perbaikan sistem selalu terjadi dengan memulai konflik dari luar sistem. Gerakan Bali Tolak Reklamasi di Bali adalah model gerakan yang bisa menjadi contoh bahwa metode ekstraparlementer lebih efektif, ketimbang berpikir bisa mengubah kebijakan dari dalam. Kenyataannya, mahasiswa di sini masih “terlalu angkuh” (atau mungkin belum tahu) untuk belajar dari gerakan rakyat seperti kaum buruh dan tani, yang juga menggunakan cara di luar parlemen dalam memperjuangkan hak-haknya — sebuah otokritik tersendiri kepada gerakan kepeloporan yang belum berhasil mendidik massa.</p><p>Kita perlu memahami bahwa pemerintahan mahasiswa bukanlah satu-dua kepala pemerintahan (Presiden BEM) saja. Ibarat sebuah mesin, Presiden BEM hanyalah salah satu sekrup yang memutar roda-roda agar tetap berputar, dan bukan inti utama dari sebuah sistem. Meskipun, misalnya, kader terbaik KBMP sekali pun yang masuk ke dalam sistem seperti BEM, yang akan terjadi justru “keterasingan” (alienasi) terhadap sistem yang sejak awal sudah rusak, dan pada akhirnya ikut terjebak ke dalam <em>event-event </em>yang tidak relevan.</p><p>Tidak hadirnya kader KBMP dalam Pemilu Raya didasari oleh analisis mendalam atas situasi konkret di kampus ini. Proses demokrasi yang dilihat sebatas pemilihan Presiden Mahasiswa, telah mereduksi makna sejati demokrasi yang seharusnya bertujuan untuk kedaulatan rakyat (yang dalam konteks ini, adalah mahasiswa). Dan KBMP tidak melihat adanya prakondisi bahwa melalui lembaga seperti BEM, demokrasi sejati akan tercapai. Oleh sebab itulah, diperlukan model kelembagaan alternatif untuk memperbaiki proses demokrasi di kampus ini.</p><p><strong>SELALU ADA ALTERNATIF</strong></p><p>Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, lembaga pemerintahan mahasiswa seperti BEM sudah rusak sejak dari intinya, karena beberapa faktor: relasi kuasa birokrasi dengan aparatus pengetahuannya terhadap BEM; terdapat distingsi antara fungsionaris aktif dan massa yang pasif, yang membuat BEM secara kelembagaan terlepas dari massa; dan tidak hadirnya massa luas dalam pemilihan calon, menjadi bukti bahwa BEM tidak representatif untuk massa. Ditambah realitas objek di kampus ini, di mana masih banyak sekali massa yang kesadaran politiknya masih dekaden (mundur), yang masih tunduk di bawah postulat kehidupan kampus yang normal hanyalah aktivitas akademik saja. Sebagai hasil sintesa atas tesis dan anti-tesis dari situasi konkret di kampus inilah, kami menawarkan dibentuknya <strong>Komite Sentral Mahasiswa</strong>.</p><p>Komite Sentral Mahasiswa adalah perhimpunan yang khusus dibuat untuk melakukan pemetaan rencana strategis terkait gerakan politik di kampus ini, dengan melibatkan seluruh elemen mahasiswa: BEM/BPM di 13 fakultas; Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM); organisasi intra kampus; hingga seluruh publik mahasiswa. Karena sifatnya yang dikonsolidasikan dari bawah, maka komite ini bersifat sangat independen dari relasi kuasa birokrasi di kampus, karena dibuat sebagai front sentral perjuangan politik mahasiswa.</p><p>Sebagai gambaran, ini adalah rancangan struktural dari <strong>Komite Sentral Mahasiswa:</strong></p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/790/1*OrQuPizkrPYIWgv_Jy6x7Q.png" /><figcaption>Rancangan Struktural Komite Sentral Mahasiswa</figcaption></figure><p><strong>ELEMEN-ELEMEN YANG TERLIBAT DALAM KOMITE SENTRAL:</strong></p><p>- BEM/ BPM dari 13 Fakultas dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) berhak mendelegasikan minimal 2 orang anggotanya ke Komite Sentral;</p><p>- Organisasi Intra Kampus, hingga seluruh mahasiswa memiliki hak untuk terlibat ke dalam Komite Sentral;</p><p>Secara struktural, Koordinator-koordinator bersama Departemen-Departemen Khusus bertugas untuk merancang Rencana Strategis terkait gerakan politik mahasiswa di internal kampus. Rencana Strategis yang dibuat, akan didiskusikan secara bersama kepada seluruh elemen yang tergabung di dalamnya melalui forum konsolidasi untuk disepakati secara demokratis. Hasil penyesuaian pandangan inilah yang kemudian akan menjadi arah gerak politik kita.</p><p>Mengenai mekanisme pemilihannya, koordinator dipilih secara demokratis melalui musyawarah-mufakat yang melibatkan mahasiswa, untuk menganulir kelemahan dari sistem <em>voting</em> yang telah disebutkan sebelumnya. Musyawarah-mufakat dilakukan agar aspirasi minoritas ikut dipertimbangkan, tidak seperti prinsip <em>voting</em> yang hanya berdasarkan pada suara terbanyak.</p><p>Konsep yang ditawarkan oleh Komite Sentral Mahasiswa ini adalah Demokrasi Langsung, dan bukan model Demokrasi Representatif (perwakilan), sehingga tidak ada fungsionaris aktif dan massa pasif, tapi seluruh elemen dianggap sebagai satu tubuh yang menggerakkan mesin — sehingga partisipasi politik seluruh mahasiswa terjamin. Dan tidak seperti lembaga BEM yang terpecah fokus dengan proker-proker yang banyak, komite ini adalah semacam lembaga <em>ad hoc</em> untuk membahas persoalan yang terjadi di kampus.</p><p>Model Komite Mahasiswa seperti ini, tentu saja bukanlah hal yang baru. Di beberapa kampus seperti Universitas Brawijaya, terdapat <strong>Komite Pendidikan</strong> yang juga memiliki fungsi serupa. Berpijak pada analisis material dan situasi konkret di Bali, maka KBMP menyarankan untuk mencoba mengadopsi model <strong>Komite Sentral Mahasiswa</strong> sebagai front politik mahasiswa. Dengan adanya Komite ini, pendidikan politik terhadap mahasiswa secara keseluruhan juga dapat dilakukan secara efisien karena mekanismenya yang bersifat kolektif-kolegial bersama publik mahasiswa.</p><p>Sudah saatnya konflik horizontal (antar sesama mahasiswa) diubah menjadi konflik vertikal (kepada penguasa). Jika aksi-aksi KBMP terahadap sistem turut menghantam lembaga-lembaga mahasiswa lain secara tidak langsung, maka hal itu wajar terjadi karena lembaga tersebut masih menjadi bagian dari “sistem yang rusak”. Maka konsolidasi antar seluruh elemen mahasiswa perlu dilakukan “dari luar sistem”, karena sebenarnya mahasiswa adalah pihak yang dirugikan oleh tidak akuntabelnya birokrasi kampus.</p><p>Posisi kami tegas menolak tesis Thatcher yang mengatakan bahwa tidak ada alternatif lain, sehingga muncul anggapan bahwa hanya dari dalam sistemlah perubahan dapat tercapai. Selalu ada alternatif-alternatif yang layak dicoba untuk menuju perubahan yang sejati.***</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=7623603948d3" width="1" height="1" alt=""><hr><p><a href="https://medium.com/kbmp-bali/selalu-ada-alternatif-tak-mungkin-ada-perubahan-melalui-sistem-yang-rusak-7623603948d3">Selalu Ada Alternatif: Tak Mungkin Ada Perubahan Melalui Sistem yang Rusak!</a> was originally published in <a href="https://medium.com/kbmp-bali">Kelompok Belajar Mahasiswa Progresif (KBMP)</a> on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.</p>]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Bagaimana Universitas Menghegemoni Kesadaran Mahasiswa?]]></title>
            <link>https://medium.com/kbmp-bali/bagaimana-universitas-menghegemoni-kesadaran-mahasiswa-29d715fbffbc?source=rss-6023620720b8------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/29d715fbffbc</guid>
            <category><![CDATA[komersialisasi-pendidikan]]></category>
            <category><![CDATA[analisis-wacana]]></category>
            <category><![CDATA[filsafat]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[KBMP Bali]]></dc:creator>
            <pubDate>Sun, 26 Nov 2017 08:05:43 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2017-12-02T15:40:41.649Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/640/1*vsrVqbNnChEdBz1uMFQfiA.jpeg" /><figcaption>Gambar: Barbara Kruger</figcaption></figure><p>BANYAK orang yang resah, jika melihat kebuntuan gerakan mahasiswa hari ini yang <em>konon</em> semakin sepi dari “aktivisme”. Meskipun sebenarnya, keresahan seperti ini lahir akibat dari glorifikasi yang berlebihan terhadap peran mahasiswa yang ditesiskan sebagai agen perubahan — yang kemudian diromantisasi oleh gerakan ’98, ataupun oleh figur-figur yang dikultuskan seperti Soe Hok Gie. Mahasiswa diidentikkan sebagai spesies yang memiliki “posisi lebih” dari rakyat secara umum (seperti kaum buruh dan tani); sebuah kekeliruan yang terus-menerus diproduksi sejak Orde Baru melalui identitas-identitas ekslusif yang disematkan kepadanya seperti penjaga moral, resi rakyat, dan sebagainya.</p><p>Jika kita berkaca dari sejarah pada era kolonialisme, yang mempelopori perlawanan terhadap Belanda, <em>toh,</em> bukan “mahasiswa-mahasiswa” melainkan rakyat luas yang masih banyak tidak sekolah kala itu. Pada tahun 1888, petani Banten yang dipimpin ulama tarekatlah yang melakukan pemberontakan; pada tahun 1901–1912, Sarekat Dagang Islam terbentuk, yang nantinya berubah jadi Sarekat Islam beranggotakan jutaan buruh dan tani yang berjuang untuk pembebasan; dan lebih banyak lagi kronik sejarah yang jika dituliskan hanya menunjukkan bahwa peran “mahasiswa” tidak seberlebihan yang seringkali diglorifikasikan. Sebaliknya, tak sedikit dari “mahasiswa-mahasiswa” di zaman Kolonial justru disibukkan oleh pesta dan cinta.</p><p>Maka, bukan hal yang sama sekali baru, jika hanya sedikit mahasiswa yang turut mengambil andil dalam gerakan. Meskipun begitu, bukan berarti peran pemuda-terpelajar tidak ada artinya sama sekali. Justru, peran pemuda-terpelajar tidak pernah berubah sejak kita dijajah hingga hari ini: menjadi pelayan atas massa, dan bukannya terjebak oleh sindrom <em>messiah </em>yang melihat diri sebagai juru selamat atas rakyat. Namun kita tidak perlu kaget, jika memang hanya sedikit dari kaum terpelajar ini yang terlibat dalam gerakan kepeloporan.</p><p>Minimnya keterlibatan kaum terpelajar dalam gerakan, tidak terlepas dari realitas objektif yang turut membuat kaum pelajar menjadi “anjing penjaga” kemapanan. Semenjak institusi pendidikan seperti perguruan tinggi berada dalam pusaran pasar bebas yang dikomersialisasikan sebagai barang dagangan, peran kampus yang seharusnya mendidik berubah secara brutal hanya untuk mencetak tenaga kerja yang berfungsi untuk memutar modal-modal besar, akibat dari kebijakan neoliberal.</p><blockquote>“Sejak Margaret Thatcher, peran pendidikan dan akademisinya hanyalah untuk melayani kemapanan, dan bukan menentang kemapanan yang menindas tersebut atas nama keadilan, tradisi, imajinasi, kesejahteraan manusia, kebebasan berpikir, atau visi alternatif di masa depan.” (Terry Eagleton, The Death of Universities)</blockquote><p>Padahal <em>“mencerdaskan kehidupan bangsa”</em> merupakan tujuan negara Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ‘1945 pada pasal 28 C (1) disebutkan bahwa “<em>setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan</em><strong><em> </em></strong><em>kebutuhan dasarnya, berhak mendapat</em><strong><em> </em></strong><em>pendidikan dan memperoleh menfaat dari ilmu</em><strong><em> </em></strong><em>pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi</em><strong><em> </em></strong><em>meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan</em><strong><em> </em></strong><em>umat manusia</em>” dan (2) <em>setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam</em><strong><em> </em></strong><em>memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun</em><strong><em> </em></strong><em>masyarakat, bangsa, dan negaranya</em>.</p><p><strong>PROSES HEGEMONISASI PERGURUAN TINGGI</strong></p><p>Kemiskinan kesadaran mahasiswa, seperti yang terlihat dari keterjebakan mahasiswa dalam keadaan tak sadarkan diri yang sangat mistis (masturbasi intelektual berlebihan hingga mati dalam ruang kosong kenikmatan) bukanlah sesuatu yang terlepas dari realitas material yang konkret di sekitarnya.</p><p>Di satu sisi, posisi kelas mahasiswa sangatlah ambigu: mahasiswa adalah bagian dari borjuasi kecil, yang pada batas-batas tertentu diuntungkan oleh sistem yang menindas kelas di bawahnya, dan pada batas-batas yang lain juga ikut menindas mereka sebagaimana layaknya kelas-kelas buruh. Mahasiswa berada di persimpangan yang membingungkan: karena dirinya memiliki akses pada pendidikan yang menjadi syarat untuk panjat sosial, maka ada kesempatan bagi dirinya untuk mengamankan posisi kelasnya. Namun, di sisi yang lain, persaingan yang eksesif untuk mendapatkan lapangan pekerjaan yang layak, turut mengasingkan dirinya sebagai kelas terpelajar. Maka tak mengherankan, jika kemudian ada mahasiswa lulusan pertanian yang memilih untuk bekerja di perbankan, karena lapangan itu lebih menjanjikan daripada bekerja di sektor tani. Mereka terasing dari ilmu-ilmu yang dipelajarinya di perguruan tinggi, hingga kemudian mereka bukan lagi bekerja untuk hidup, melainkan hidup untuk bekerja.</p><p>Di sisi yang lain, kita bisa melihat bagaimana aparatus-aparatus perguruan tinggi memberi setiap mahasiswa sebuah peran spesifik — dengan mencekoki “wacana” — dalam sebuah kepasifan umum: memberi tugas banyak; tidak usah demo-demo panas yang tidak ada gunanya, <em>katanya begitu</em>; kalau kamu teriak di jalan/banyak nuntut hak kalian yang kami rampas, maka kami akan keluarkan kalian (DO) dari universitas, dan seterusnya, dan seterusnya.</p><p>Bagi para birokrat kampus, hal tersebut adalah pelatihan peran sementara, sebuah latihan bagi peran utama mahasiswa di kemudian hari sebagai sebuah elemen konservatif yang memfungsikan diri sebagai barang dagang dan siap laku di pasar kerja untuk menjadi “buruh kerah putih”.</p><p>Proses dominasi suatu perguruan tinggi terhadap mahasiswa ini — meminjam istilah Althusser — juga turut berlangsung melalui “aparatus-aparatus ideologis” mahasiswa itu sendiri dengan mengkontruksikan kesadaran palsu dalam kegiatan kemahasiswaan yang sebenarnya tidak relevan; membentengi mahasiswa dari pembentukan pengetahuan akan adanya eksploitasi dan penindasan (pungutan liar, pelayanan yang menyesakkan, serta rentetan kewajiban di luar UKT dan di luar kegiatan kuliah yang menghamburkan biaya uang secara sia-sia), serta membentengi mahasiswa dari organisasi progresif-revolusioner melalui kampanye hitam yang dilakukannya.</p><p>Kesadaran palsu membuat mahasiswa secara tidak sadar mengamini segala bentuk pembodohan yang dilakukan oleh para birokrat (hingga mempostulatkannya kepada Yang Maha Ada), sekalipun tindakan birokrat tersebut sangat bertentangan dengan nurani dan keinginan mereka, seperti sistem partisipasi yang berbelit-belit; aturan jam malam di kampus; peraturan etis berpakaian, hingga berkomunikasi sesuai aturan kepada dosen, padahal ingin akrab dengan para dosen tanpa adanya kesenjangan; fasilitas yang tidak merata; dan pengelolaan kebijakan yang tidak sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabel, dan informatif sesuai perundang-undangan.</p><p>Proses inilah yang kemudian disebut proses hegemonisasi, yang membuat dominasi suatu kelas tertentu terhadap institusi pendidikan demi kepentingan eksploitasi agar tetap bertahan sesuai dengan tujuan mereka. Bukan hal yang sifatnya harus ditakuti ketika kita melihat kolaborasi antara “dua kolonial” itu (birokrat kampus dan “aparatus ideologis mahasiswanya”) secara beriringan mengingatkan kita pada masa penjajahan Belanda yang membutuhkan masyarakat pribumi sendiri untuk mengambil hati masyarakat Indonesia agar terpaksa tunduk. Sebab, proses dominasi tidak hanya dilakukan secara koersif (kekerasan fisik), namun juga secara halus melalui konsensus publik yang dibuat oleh kelas dominan dengan bantuan aparatus ideologisnya: “kuliah aja yang bener, dan tidak usah memperjuangkan hak melalui <em>gerakan kekiri-kirian</em>” hingga akhirnya, mahasiswa yang sejatinya dibodohi oleh pihak birokrasi kampus, sepakat untuk dibodohi akibat dari konsensus publik yang direproduksi tersebut.</p><p>Tidak sedikit mahasiswa yang tingkat intelegensianya sudah di atas menara gading, mengira bahwa dirinya telah “berlogika” dengan lurus, padahal ia sejatinya hanyalah pelayan atas kemapanan yang menindas. Sistem representatif dianggap sebagai suatu cara yang efektif untuk mengubah keadaan, meski dengan buta mereka tidak mampu melihat bahwa sistem tersebut berada di bawah relasi kuasa birokrat kampus, yang merupakan bagian dari “aparatus ideologis” dari perguruan tinggi itu sendiri.</p><p>Terpelajar yang subjektif, individualis, dan tidak praktis dalam berpikir sejatinya pun hanyalah korban dari sistem yang memaksakan kegamangan berpikir dalam kepala mereka. Ketika kampus bukan lagi “pusat kritisisme”, melainkan hanya pabrik yang bertugas memproduksi “budak-budak terpelajar”, maka tak mengherankan jika akan lebih banyak lagi orang-orang terpelajar yang pola pikirnya seperti ini.</p><p>Kemiskinan kesadaran mahasiswa adalah sebuah bentukan akronisme dalam masyarakat: belum lagi kemiskinan baru yang akan kita hadapi dalam kehidupan proletariat yang menunggu, ketika kita telah menjadi buruh bagi korporasi-korporasi raksasa dengan upah yang tidak layak.</p><p>Ini adalah periode di mana semakin banyak anak-anak muda yang berusaha membebaskan diri dari prasangka moral dan otoritas keluarga, sebagaimana yang mereka jadikan subyek secara blak-blakan yang secara terang-terangan mengeksploitasi masa muda mereka, namun di saat yang sama, menerima tanpa mengeluh ketika diperlakukan seperti seorang bayi oleh otoritas institusi pendidikan yang mengendalikan kehidupan harian mereka.</p><p>Mahasiswa menjadi menjijikan bukan hanya karena kemiskinan kesadaran mereka, tetapi juga karena kepuasan diri mereka sendiri atas segala bentuk kemiskinan, kecenderungan mereka yang tak sehat untuk berkubang dalam keterasingan diri mereka sendiri, berharap hal tersebut akan menjadi menarik di tengah ketidakmenarikan mereka — yang semuanya berhulu pada pendidikan yang direproduksi oleh “keluarga mahasiswa” (universitas), yang menciptakan kita secara individual hingga menganggap diri kita sebagai makhluk yang paling “independen”, meskipun pada kenyataannya kita dibuat untuk bersikap patuh pada dua sistem otoritas sosial yang terkuat: keluarga dan negara.</p><p>Sebagai akibat dari proses yang hegemonik tersebut, terciptalah mahasiswa yang patuh dan penurut. Mengikuti logika anak penurut, mereka membagi segala nilai-nilai dan mistifikasi sistem, serta mengkonsentrasikannya ke dalam diri mereka sendiri (menganggap penindasan birokrat adalah benar dan wajar, sehingga jalan satu-satunya adalah ikhlas bersabar). Terpelajar yang lulus dengan secarik kertas <em>cum-laude</em> pun hanya bisa menghafalkan nama tokoh dan ucapannya; banyak baca buku dan bacaan tetapi tidak mampu membaca keadaan yang menindas.</p><p>Realitas yang seperti ini jelas menunjukkan bahwa masih banyak tugas yang harus diselesikan oleh gerakan kepeloporan untuk menghimpun kesadaran massa untuk melawan penindasan yang diinternalisasi. Setelah genosida yang menghabisi generasi-generasi terpelajar yang sadar, perjuangan untuk menggugat realitas seperti ini tentu saja masih jauh dari tujuan.</p><p>Tapi hal ini memberikan satu pelajaran besar: bahwa komersialisasi pendidikan hanya akan terus menerus menciptakan kepatuhan bahkan kepada kaum terpelajar itu sendiri. Tidak ada pendidikan yang ilmiah, ketika pendidikan dianggap sebagai komoditas yang diperjualbelikan. Dan hakikat kita sebagai manusia hanya dapat terwujud jika kita terus-menerus memperjuangkan pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis. Bukan sebagai pelayan yang patuh terhadap kemapanan, tapi sebagai manusia yang memikul tugas sejarah untuk menghancurkan penindasan.***</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=29d715fbffbc" width="1" height="1" alt=""><hr><p><a href="https://medium.com/kbmp-bali/bagaimana-universitas-menghegemoni-kesadaran-mahasiswa-29d715fbffbc">Bagaimana Universitas Menghegemoni Kesadaran Mahasiswa?</a> was originally published in <a href="https://medium.com/kbmp-bali">Kelompok Belajar Mahasiswa Progresif (KBMP)</a> on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.</p>]]></content:encoded>
        </item>
    </channel>
</rss>