<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0" xmlns:cc="http://cyber.law.harvard.edu/rss/creativeCommonsRssModule.html">
    <channel>
        <title><![CDATA[Stories by Thalassa Lestari on Medium]]></title>
        <description><![CDATA[Stories by Thalassa Lestari on Medium]]></description>
        <link>https://medium.com/@kintaans?source=rss-d10ba2464a14------2</link>
        <image>
            <url>https://cdn-images-1.medium.com/fit/c/150/150/0*Q-B8B46TX5CMQ5bt</url>
            <title>Stories by Thalassa Lestari on Medium</title>
            <link>https://medium.com/@kintaans?source=rss-d10ba2464a14------2</link>
        </image>
        <generator>Medium</generator>
        <lastBuildDate>Sun, 22 Nov 2026 23:20:01 GMT</lastBuildDate>
        <atom:link href="https://medium.com/@kintaans/feed" rel="self" type="application/rss+xml"/>
        <webMaster><![CDATA[yourfriends@medium.com]]></webMaster>
        <atom:link href="http://medium.superfeedr.com/" rel="hub"/>
        <item>
            <title><![CDATA[Fenomena Survive Mode di Tengah UMR yang Kecil]]></title>
            <link>https://medium.com/@kintaans/hidup-layak-di-tengah-umr-yang-kecil-a36d5166a5a9?source=rss-d10ba2464a14------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/a36d5166a5a9</guid>
            <category><![CDATA[yogyakarta]]></category>
            <category><![CDATA[kecil]]></category>
            <category><![CDATA[demo]]></category>
            <category><![CDATA[buruh]]></category>
            <category><![CDATA[umr]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Thalassa Lestari]]></dc:creator>
            <pubDate>Sat, 21 Nov 2026 06:37:17 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-11-21T11:02:18.558Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>Sejumlah kota di Indonesia dipaksa bertahan hidup ditengah penghasilan yang minim, bahkan masih banyak dibawah standar minimum kota. Salah satunya kota Yogyakarta, gemerlap pariwisata dan semarak food and beverage (fnb) yang merajalela tidak menaikkan standar gaji sumber daya manusia nya.</p><p>Pada tahun 2026, Pemda DIY mengeluarkan UMP DIY terbaru sebesar Rp 2.417.495. Sedangkan rancangan UMP DIY (2027) sebesar Rp 2.725.000 atau kenaikan sebanyak 12,72 %.</p><p>Penetapan UMK tersebut tidak sebanding dengan kebutuhan hidup atau bahan pokok yang semakin mahal, harga secangkir kopi, biaya makan di luar, biaya pendidikan, harga tanah dan rumah yang diluar nalar.</p><p>Para pekerja hanya sedang survival mode, kesulitan untuk menabung dan merancang masa depan. Bagaimana mau menikah dan memiliki keturunan, gajinya saja hanya pas-pas untuk diri sendiri. Padahal penghasilan sangat mempengaruhi kualitas hidup seseorang. Kelayakan upah membuat seseorang semakin sejahtera dan terhindar dari fase stress dan anxiety.</p><p>Dilansir dari detikjogja, pada tanggal 8 Januari 2026 sejumlah pekerja melancarkan aksi demo di gedung DPRD DIY dan kantor Gubernur DIY.</p><p>Para demonstran menutut minimal upah diangka Rp 4.604.982 sesuai dengan data survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang dilakukan oleh Kementerian Tenaga Kerja.</p><p>Kesejahteraan adalah hak bagi seluruh warga Indonesia diatur dalam UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Dalam pasal tersebut menegaskan bahwa kebijakan pengupahan mencakup upah minimum, struktur dan skala upah, upah lembur, THR . Dan UU Nomor 13 Tahun 2003 dan UU Nomor 6 Tahun 2023 yang mengatur kepastian hukum dan pelindungan bagi tenaga kerja.</p><p>Tidak sampai disitu saja, polemik lain yakni: jaminan sosial dan kesehatan yang dianggap sebagai benefit oleh perusahaan besar atau pelaku usaha kecil.</p><h4>Akankah Pemerintah setempat mengupayakan dan menyanggupi permintaan tersebut? atau hanya menampung aspirasi tanpa tindak lanjut yang konkret??</h4><blockquote>“ Biaya hidup yang murah tidak dapat disamakan dengan memberi upah yang murah pula.”</blockquote><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=a36d5166a5a9" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Bentangan Karst dan Polemiknya]]></title>
            <link>https://medium.com/@kintaans/bentangan-karst-dan-polemiknya-5cb47ab89138?source=rss-d10ba2464a14------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/5cb47ab89138</guid>
            <category><![CDATA[karst]]></category>
            <category><![CDATA[gunung-sewu]]></category>
            <category><![CDATA[gunungkidul]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Thalassa Lestari]]></dc:creator>
            <pubDate>Thu, 19 Nov 2026 13:57:33 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-11-19T13:57:33.307Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>Sebelum kita membahas lebih mendalam, kita perlu mengetahui asal usul karst dan kegunaannya. Karst adalah bentang alam yang terbentuk akibat proses pelarutan batuan yang terlarut, terutama batuan kapur (limestone), dolomit, dan gipsum.</p><p>Dalam ilmu bumi, karst diartikan sebagai wilayah kering, dan berbatu-batu sedangkan dalam geologi, terdiri dari batu gamping dan kemudian memperlihatkan bentang alam yang khas.</p><blockquote><strong>Bagaimana proses alamiah terbentuknya karst?</strong></blockquote><p>Tahapan utama terbentuknya karst yaitu: air hujan menyerap CO2, membentuk H2CO3 lemah -&gt; H2CO3 melarutkan (CaCO)3 pada bebatuan kapur, hingga terjadi pembentukan rongga dan gua -&gt; muncul bentuk awal permukaan karst (tebing, bukit kerucut, dolina dan lubang-lubang di permukaan). Proses terbentuknya kawasan ini memerlukan waktu yang lama hingga jutaan tahun.</p><p>Perbukitan karst dikenal sebagai Gunung Sewu, dan telah diakui UNESCO sebagai geopark dunia sejak 2015. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Gunungkidul, kawasan selatan dan timur rentan karena didominasi perbukitan karst yang minim sumber air permukaan. Air hujan yang melimpah tersimpan jauh didalam sungai bawah tanah seperti Bribin, Baron, Seropan, dan Ngobaran, dengan total debit lebih dari 3.000 liter/detik.</p><p>Letaknya yang dibawah tanah sulit dijaungkau saat kemarau berkepanjangan. Memerlukan teknologi khusus untuk memompa air dari kedalaman 100 meter dibawah tanah. Berdasarkan kajian, volume yang dimanfaatkan berkisar 15–20 liter/detik tidak sebanding dengan tingginya biaya operasional yang dikeluarkan.</p><p>Dengan demikian, kekeringan di Gunungkidul tidak semata-mata dipengaruhi karakter topografis. Kondisi ini juga merupakan konsekuensi dari ekspansi besar-besar yang dialih fungsikan sebagai area pariwisata. Padahal, kawasan ekosistem karst Gunung Sewu merupakan kawasan lindung strategis nasional dengan luas lebih dari 75.000 hektare.</p><p>Kerusakan bentang karst akibat pertambangan ilegal dan eksploitasi pariwisata berdampak pada pertanian, geologi, serta ekonomi masyarakat. Keuntungan sementara tidak sebanding dengan kerugian ekologis dan pemulihan lahan yang membutuhkan waktu berkepanjangan.</p><blockquote><strong>Mengapa karst menjadi isu penting?</strong></blockquote><p>Brinkman &amp; Jo Careen (2011) menyampaikan lahan karst menjadi penting karena sebagai penyedia jasa ekosistem seperti air bersih, bahan material dan pencegah perubahan iklim mampu menyimpan carbon lebih tinggi daripada pohon.</p><p>Karst bukan hanya indah untuk berwisata, tapi memiliki segudang kebermanfaatan. Tanpa perlindungan dan regulasi yang tegas, bisa dipastikan sumber daya alam yang tak ternilai ini bisa hilang selamanya.</p><blockquote><strong>“ Karst bukan sekadar sumber cuan atau destinasi wisata semata. Ia adalah cerminan keseimbangan alam”</strong></blockquote><p><strong>-Ditulis oleh, Thalassa Lestari (2026)</strong></p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=5cb47ab89138" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Kegagalan Tata Kelola Sampah Daerah]]></title>
            <link>https://medium.com/@kintaans/kegagalan-tata-kelola-sampah-daerah-3e30bdfd6f36?source=rss-d10ba2464a14------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/3e30bdfd6f36</guid>
            <category><![CDATA[sampah]]></category>
            <category><![CDATA[yogyakarta]]></category>
            <category><![CDATA[psel]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Thalassa Lestari]]></dc:creator>
            <pubDate>Wed, 18 Nov 2026 14:04:22 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-11-19T13:59:22.902Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>Permasalahan pengelolaan sampah di wilayah Yogyakarta tidak kunjung usai, beban TPA Piyungan sudah overload untuk menampung ribuan ton sampah tiap harinya dari daerah pengirim meliputi: Kota Yogyakarta, Sleman, dan Bantul.</p><p>Sejak tahun 2024 dikeluarkan Peraturan Wali Kota Jogja Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pengurangan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai. Dalam pasal tersebut memuat pembatasan sampah sekal pakai, pendauran ulang plastik, peran masyarakat/pelaku usaha untuk melakukan pemisahan, sampah plastik yang diterima (kantong plastik, <em>styrofoam</em>, sedotan, wadah makanan/minuman, alat makan sekali pakai, dan kemasan plastik). Dengan tujuan utama untuk menekan laju timbulan sampah, dan mencegah pencemaran lingkungan hidup.</p><p>Sedangkan sampah organik dari aktivitas rumah tangga/perkantoran/tempat makan diproses masing-masing, tidak lagi dikumpulkan ke depo-depo kecil. TPS Kota hanya menerima sampah anorganik atau sampah plastik. Untuk warga setempat yang taat akan mengelola sendiri, sebagian warga yang lain membuang ke pinggir jalan/sungai atau lahan yang dirasa kosong tak berpenghuni.</p><p>Kebijakan tersebut tidak menghentikan tumpukan produksi sampah. Persoalannya tidak berhenti saat pengurangan kuota TPA, tetapi juga bagaimana sampah dikelola setelahnya.</p><p>Masalah ini cukup kompleks dan realisasinya belum diselesaikan dalam 2 tahun hingga Pemerintah Daerah menyampaikan solusi baru berupa Proyek Program Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di dekat TPA Piyungan tepatnya di desa Bawuran pada akhir tahun 2026. Kesepakatan ini ditanda tangani antara Danantara Investmen Management dan Pemerintah Kota Yogyakarta, dengan nilai investasi awal diperkirakan menyentuh Rp 3 Triliun dengan luas tanah 5,7 hektare.</p><p>Rancangan awal sampah dengan kapasitas 1.000 ton/per hari yang akan beroperasi ditahun 2027. Sampah tersebut akan diubah menjadi energi listik. Pada prinsipnya, sampah yang dibakar menghasilkan energi panas, dari uap panas tersebut dimanfaatkan untuk boiler , dengan suhu tinggi akan membantu memutar bilah turbin dan menggerakan generator. Aliran uap keluar turbin, akan didinginkan ke condensor dan menjadi energi listrik. Energi listrik tersebut bisa menyuplai listrik harian kota.</p><blockquote><strong><em>Akankah PSEL menjadi solusi yang efektif untuk sampah kota?</em></strong></blockquote><p>Dari teknologi ini akan menimbulkan banyak dampak baru berupa PLN berkompetisi, penetapan harga listrik, CO2 yang dihasilkan dari proses pengangkutan, penggunaan bensin tambahan untuk logistik, buangan asap CO2, abu limbah B3, resiko keselamatan dari gas metane, penggunaan bahan baku air dari sungai setempat, dan para pekerja lokal akan tersingkir.</p><blockquote><strong>Pertanyaan yang muncul adalah apakah energi yang dihasilnya apakah sebanding dengan sedemikian rupa dampaknya?</strong></blockquote><p>Selain ancaman kondisi lingkungan yang tercemar, beresiko besar pada kegagalan proyek bernilai fantastis.</p><p><strong>-Ditulis oleh, Thalassa Lestari</strong></p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=3e30bdfd6f36" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
    </channel>
</rss>