<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0" xmlns:cc="http://cyber.law.harvard.edu/rss/creativeCommonsRssModule.html">
    <channel>
        <title><![CDATA[Stories by azrul kiromil on Medium]]></title>
        <description><![CDATA[Stories by azrul kiromil on Medium]]></description>
        <link>https://medium.com/@kiromil.azrul?source=rss-2eb32dc63a94------2</link>
        <image>
            <url>https://cdn-images-1.medium.com/fit/c/150/150/1*_eL-qdKq0v92I2oXYKxRVA.jpeg</url>
            <title>Stories by azrul kiromil on Medium</title>
            <link>https://medium.com/@kiromil.azrul?source=rss-2eb32dc63a94------2</link>
        </image>
        <generator>Medium</generator>
        <lastBuildDate>Fri, 20 Nov 2026 03:06:14 GMT</lastBuildDate>
        <atom:link href="https://medium.com/@kiromil.azrul/feed" rel="self" type="application/rss+xml"/>
        <webMaster><![CDATA[yourfriends@medium.com]]></webMaster>
        <atom:link href="http://medium.superfeedr.com/" rel="hub"/>
        <item>
            <title><![CDATA[Kerusakan Ilmu di Tengah “Tsunami Informasi” dan Jerat Algoritma: Sebuah Renungan]]></title>
            <link>https://medium.com/@kiromil.azrul/kerusakan-ilmu-di-tengah-tsunami-informasi-dan-jerat-algoritma-sebuah-renungan-f21e28f9200c?source=rss-2eb32dc63a94------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/f21e28f9200c</guid>
            <dc:creator><![CDATA[azrul kiromil]]></dc:creator>
            <pubDate>Sun, 07 Dec 2025 15:38:30 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2025-12-10T11:26:12.075Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/500/1*OTm4MkiyC5OPJtQIdAYqtQ.jpeg" /><figcaption><strong>Astronom dan teleskopnya di abad ke-7 (Sumber gambar: Buku “<em>The Telescope”</em> (1922) karya Louis Bell, PhD.)</strong></figcaption></figure><p>oleh: Azrul Kiromil Enri Auni</p><p>Sudah menjadi tradisi setiap tahunnya bahwa Oxford University Press (OUP) merilis satu kata atau frasa untuk mewakili apa yang menjadi tren di masyarakat. Dan di 2024 OUP “menganugerahkan” kata ‘<em>brainrot</em>’ sebagai “Word of the Year 2024”. Meskipun pertama kali digunakan pada tahun 1854, istilah ‘<em>brainrot</em>’ menjadi semakin sering muncul di tahun 2023–2024.</p><p>Kiranya istilah di atas cukup tepat untuk mencerminkan keadaan masyarakat kita kini yang tidak bisa lepas dari media sosial (medsos). Dalam jagat maya, informasi yang melimpah-ruah bahkan terlihat layaknya “tsunami informasi” dengan ragam bentuk dan sajiannya. Ia seringkali membanjiri kehidupan manusia modern yang lahir dan besar di tengah perkembangan teknologi informasi yang pesat dan kadang tak terbendung. ‘<em>Brainrot</em>’ adalah efek samping dari “tsunami informasi” itu.</p><p>‘<em>Brainrot</em>’ ialah istilah untuk menggambarkan penurunan mental dan kemampuan berpikir seseorang akibat terlalu banyak mengkonsumsi konten-konten medsos yang remeh-temeh (<em>low-quality</em>) dan berdurasi singkat. Malah mengkonsumsi video berdurasi singkat berdampak pada jangka perhatian yang lebih pendek (<em>shorter</em> <em>attention span</em>), rendahnya kinerja akademik (<em>poorer academic performance</em>), dan penurunan kinerja otak yang berkaitan dengan kendali perilaku, sehingga menimbulkan ketagihan dan kecanduan (lihat Head, 2025, <em>Short-form Video Use and Sustained Attention: A Narrative Review (2019–2025)</em>).</p><p>Hadirnya AI secara masif di masyarakat seperti ChatGPT malah membawa masyarakat ke arah yang lebih pelik. Dalam penelitian MIT yang diwakili Nataliya Kosmyna dkk (2025), sebanyak 54 peserta diberi tugas menulis esai dengan beberapa tajuk berbeda. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa peserta kelompok pertama yang menggunakan bantuan AI (ChatGPT) menulis esai dengan sangat baik berbanding peserta kelompok kedua yang dibantu mesin pencarian (<em>search engine</em>), apalagi peserta kelompok ketiga yang tanpa dibantu keduanya. Namun demikian, kelompok pertama kurang mampu mengutip esai yang bahkan ia buat sendiri, dan keterhubungan saraf otaknya juga rendah; kelompok kedua menampilkan kinerja keterhubungan saraf otak yang lebih baik dibandingkan yang pertama; sedangkan yang ketiga menampilkan kinerja keterhubungan saraf yang lebih baik dari yang kedua, meskipun esai yang ditulisnya tidak sebaik kelompok pertama dan kedua.</p><p>Penelitian di atas menunjukkan ada harga (kemampuan) kognitif diri yang harus dibayar (baca: dikorbankan) ketika seseorang menggunakan bantuan AI secara sering dalam menyelesaikan suatu tugas. Dalam kaitannya dengan sosmed, AI juga turut mewarnai, menghadirkan lingkungan algoritmik yang memungkinkan pengguna medsos memperoleh informasi yang disukainya secara lebih sering berdasarkan interaksi medsos.</p><p>Ketika informasi di internet berpadu dengan algoritma AI, sedangkan informasi yang dihadirkan di internet tidak selalu akurat dan terverifikasi oleh para ahli di bidangnya, maka kita akan melihat kecenderungan masyarakat mengkonsumsi informasi tanpa penyaring: apakah informasi ini benar atau tidak, ada landasan keilmuannya atau tidak, apakah pernyataan-pernyataan yang keluar darinya bisa dipertanggungjawabkan secara argumentatif, dan serangkaian pertanyaan epistemologis lain. Ya, ada persoalan epistemologis yang dihadapi orang-orang kita.</p><p>Persoalan epistemologis ini menimbulkan apa yang disebut sebagai kekeliruan (<em>error</em>) dan kebingungan (<em>confusion</em>) ilmu di tengah derap dan guncangan ombak informasi yang membanjiri. Kepakaran ilmu menjadi kabur di tengah lahirnya para pemengaruh (<em>influencers</em>) “tak tersertifikasi secara keilmuan” yang didukung oleh iklim algoritma yang membelenggu. Mereka yang sering mengkonsumsi informasi medsos tanpa saringan ilmu rentan menjadi korban <em>hoax</em>, ilmu yang diperoleh pun bisa salah (bahkan tidak layak disebut ilmu!).</p><p>Di tengah gonjang-ganjing dan tunggang-langgang yang teruk itu, kita menyaksikan sendiri (atau bahkan mengalaminya!) apa yang disebut oleh Syed Muhammad Naquib al-Attas sebagai hilangnya adab (<em>the loss of adab</em>) akibat kerusakan ilmu. Adab di sini tidak sekadar sopan-santun, <em>unggah-ungguh</em>, etika, tapi ia bermakna disiplin. Hilangnya adab berarti hilangnya disiplin: disiplin pikiran, jiwa, dan raga (al-Attas, <em>Islam dan Sekularisme</em>, 2021). Hilangnya adab juga hilangnya kemampuan mengenali dan menempatkan segala sesuatu pada tempatnya — dan ini berarti hilangnya <em>hikmah</em>.</p><p>Karena adab membayangkan <em>menempatkan segala sesuatu pada tempatnya</em>, dan adil itu sendiri adalah <em>kondisi ketika segala sesuatu berada pada tempatnya yang tepat</em>, maka kehilangan adab berarti kehilangan keadilan (al-Attas, <em>Islam dan Sekularisme</em>, 2021). Di sini keadilan bukan selalu bermakna penegakan hukum, bahkan di tingkat diri pribadi pun ada keadilan. Ketika medsos malah jadi arena kaburnya mana yang benar dan mana yang salah, maka terjadi kekacauan (<em>disorder</em>) — yakni sesuatu tidak ditempatkan pada tempatnya, dan ketidakadilan pun lahir. Belum lagi kita juga menyaksikan hilangnya “alat belajar” bagi para pelajar, bahkan para lulusannya: ditandai dengan ketidakmampuan mereka untuk bertutur kata yang tertib, berpikir logis, mengutarakan pendapat secara persuasif. Tentu kita seringkali menyaksikan komentar-komentar tak pantas di medsos seakan kita berada di hutan rimba.</p><p>Kita harus tahu bahwa ilmu tidak sama dengan informasi. Memang, ilmu itu memuat informasi-informasi, tapi sekumpulan informasi semata-mata tidak menjadikan sesuatu itu disebut ilmu. Seperti halnya rumah yang memang terdiri dari kayu, pasir, air, semen, dan seterusnya, tapi sekadar sekumpulan semen, pasir, air, kayu, yang dipadu menjadi satu tidak serta-merta menjadi rumah. Ilmu itu letaknya di dada, bukan di kertas (<em>al-‘ilmu fī ash-shudūr, laysa fi as-sutūr</em>); ilmu itu soal makna, dan ia merupakan sifat insan, berasal dari Allah, diperoleh dengan daya upaya akal, inderawi, diterima oleh hati (al-Attas, <em>Tinjauan Ringkas Peri Ilmu dan Pandangan Alam</em>, 2019).</p><p>Apa yang mesti diupayakan untuk mengatasi kekacauan sebagaimana disebut di atas bukanlah perkara mudah. Dalam amatan penulis, ia perlu satu strategi kebudayaan jangka panjang untuk membina satu masyarakat yang berbudaya ilmu. Dan pendidikan adalah kunci dalam hal ini.</p><p>Pendidikan di sini tidak disempitkan maknanya hanya untuk perkara pedagogis; malah kita perlu mereorientasi arah tujuan pendidikan itu, menekankan kembali adab (dalam pengertian sebenarnya), mengembalikan arti pentingnya alat belajar (<em>the tools of learning</em>) sebagaimana pernah dituntut para ulama kita di dunia Islam dari zaman ke zaman (dengan penguasaan ‘ilmu alat’) dan diikuti pula oleh para sarjana Barat terdahulu (lewat <em>liberal arts</em>). Dari penguasaan alat belajar itulah mereka menjadi ‘pribadi yang merdeka’.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=f21e28f9200c" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Kebenaran, Antara Iman dan Sains]]></title>
            <link>https://medium.com/studia-humanika/kebenaran-antara-iman-dan-sains-ulasan-buku-logika-keimanan-bukti-logis-kebenaran-akidah-islam-eac5e5f359db?source=rss-2eb32dc63a94------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/eac5e5f359db</guid>
            <dc:creator><![CDATA[azrul kiromil]]></dc:creator>
            <pubDate>Fri, 05 Jul 2024 10:34:27 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2024-07-05T13:35:14.393Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<h4>Ulasan Buku <em>Logika Keimanan: Bukti Logis Kebenaran Akidah Islam dalam Sorotan Sains Modern</em></h4><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/0*IhR72flhFTJtqxDQ.jpeg" /><figcaption>Sampul Buku “Logika Keimanan” (Sumber: <a href="https://ahmadataka.substack.com/p/dari-ngaji-sanusi-hingga-logika-keimanan">https://ahmadataka.substack.com/p/dari-ngaji-sanusi-hingga-logika-keimanan</a>)</figcaption></figure><p><em>Oleh: Azrul Kiromil Enri Auni</em></p><p><strong>Pendahuluan</strong></p><p>Sains modern sejak satu abad terakhir banyak menghasilkan temuan-temuan penting dalam sejarah umat manusia. Dengan berasas pada teori relativitas Einstein, misalnya, manusia menciptakan teknologi GPS (<em>Global Positioning System</em>); fenomena kuantum yang perilakunya melawan intuisi manusia (<em>counterintuitive</em>) justru mengantarkan manusia pada pelbagai perkembangan teknologi semikonduktor, cikal-bakal perangkat elektronik seperti laptop, memori, sel surya, dan seterusnya; dan masih banyak lagi. Sains modern, diiringi pesatnya perkembangan teknologi, juga membuat manusia mampu mengatasi banyak persoalan. Penemuan vaksin virus corona dengan lebih cepat dan efektif ialah contoh paling mutakhir.</p><p>Di tengah panorama sains modern yang menyilaukan, muncul pertanyaan: apakah keimanan masih relevan, atau diperlukan, di tengah perkembangan sains modern? Ada kesan keimanan seperti diketepikan saat sains (tanpa agama) menjadi pemandu utama peradaban modern. Dalam tradisi keilmuan Islam, sebetulnya ada pembahasan hubungan iman dan ilmu yang menjawab kegundahan itu, seperti di Kitab <em>Ummul Barāhīn</em> karya Imam Sanusi (w. 895 H/1490 M). Menariknya, buku tersebut punya relevansi penting di zaman kini. Di mana relevansinya? Jawaban apa yang ditawarkan kitab tersebut dalam menghadapi tantangan sains modern? Inilah yang dikupas dalam Buku <em>Logika Keimanan: Bukti Logis Kebenaran Akidah Islam dalam Sorotan Sains Modern </em>(selanjutnya disebut <em>Logika Keimanan</em>), yang akan diulas di tulisan ini.</p><p><strong>Jenis Buku dan Strukturnya</strong></p><p>Buku <em>Logika Keimanan</em> ditulis oleh Ahmad Ataka Awwalur Rizqi (selanjutnya disebut Ataka). Kandungan buku ini mengacu pada Kitab <em>Ummul Barāhīn </em>(Induk Segala Dalil). Buku ini berisi kumpulan seri artikel ringan, yang bersifat renungan, terhadap kandungan <em>Ummul Barāhīn</em> dan kontekstualisasinya terhadap perkembangan sains dan teknologi modern. Alur penjelasan buku tersebut mengikuti urutan penjelasan sebagaimana diuraikan <em>Ummul Barāhīn</em>.</p><p>Kitab<em> Ummul Barāhīn</em> merangkum beberapa inti bahasan. <em>Pertama</em>, epistemologi. <em>Kedua</em>, pentingnya mengenal Allah dan Rasul secara wajib. <em>Ketiga</em>, sifat wajib, jaiz, dan mustahil Allah beserta dalil rasionalnya. <em>Keempat</em>, sifat wajib, jaiz, dan mustahil Rasul beserta dalil rasionalnya. <em>Kelima</em>, dua kalimat syahadat sebagai rangkuman dari pembahasan-pembahasan sebelumnya. Dan <em>keenam</em>, perlunya beramal dengan landasan iman yang benar. Berdasarkan struktur pokok bahasan tersebut, Ataka menjelaskan lebih lanjut kandungan kitab tersebut dan mengaitkannya dengan sains dan teknologi, serta menegaskan bahwa, bagaimanapun, keimanan dalam Islam tidak pernah kehilangan relevansinya sampai bila-bila (hlm. 39).</p><p><strong>Beberapa Inti Kandungan Buku</strong></p><p><em>Mengapa Dimulai dari Epistemologi?</em></p><p>Setidaknya ada dua alasan kenapa pembahasannya dimulai dari epistemologi [1]. <em>Pertama</em>, iman dalam Islam mengandung muatan <em>ilmu</em>. Sebab, iman berarti <em>meyakini</em> sesuatu sebagai <em>kebenaran </em>berdasarkan <em>bukti yang absah</em>, bukan berdasarkan praduga (<em>zhann</em>), skeptis (<em>syakk</em>) (hlm. 34), spekulasi filosofis, dan kepercayaan dogmatis. Di sisi lain, salah satu perintah Allah untuk manusia ialah agar manusia senantiasa berpikir dengan akalnya untuk mencapai kebenaran. Akal inilah yang mengantarkan seseorang ke pintu gerbang keimanan (hlm. 36).</p><p><em>Kedua</em>, berkenaan dengan dialektika pemikiran. Seiring dengan meluasnya wilayah Islam, pertemuan budaya dan dialektika pemikiran antara peradaban Islam dengan peradaban lain tak terhindarkan. Perjumpaan dan dialektika tersebut juga memunculkan interaksi keilmuan, yang pada gilirannya memunculkan diskusi dan perdebatan ilmiah, baik yang bernuansa filosofis maupun teologis. Dalam diskusi dan perdebatan, perlu “penyamaan persepsi” berupa kesamaan kaidah logika dan kerangka berpikir. Inilah yang membuat sebagian kitab akidah dalam tradisi Islam mencantumkan bahasan logika dan epistemologi di awal bab.</p><p>Di zaman kiwari pun kita mengalami tantangan pemikiran, meskipun bentuknya agak berbeda, yakni dominasi sains modern yang dilandasi empirisisme logis [2]. Sains modern tidak hanya menawarkan teori dan penemuan saintifik, tapi juga <em>cara berpikir</em>. Tidak sedikit kalangan yang menganggap sains modern, dengan metode saintifiknya, sebagai satu-satunya ilmu yang absah (<em>valid</em>) (hlm. 41). Sesuatu disebut ilmiah hanya jika telah melalui metode saintifik (seperti dipahami sains modern). Konsekuensinya, setiap yang tidak melalui metode saintifik itu tidak ilmiah. Agama sekalipun, jika tidak dikaji dengan metode saintifik, dinilai tidak ilmiah, tetapi kepercayaan subjektif belaka. Padahal, setiap yang tidak saintifik tidak berarti tidak ilmiah. Sumber ilmu tidak hanya dari pengalaman empiris — seperti dalam sains modern, tetapi juga dari akal dan kabar yang benar [3]. Masing-masing punya metode pembuktian dan keabsahannya.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/0*BRRwWMAq8ONfLIqo" /><figcaption>Photo by <a href="https://unsplash.com/@gabiontheroad?utm_source=medium&amp;utm_medium=referral">Gabriella Clare Marino</a> on <a href="https://unsplash.com/?utm_source=medium&amp;utm_medium=referral">Unsplash</a></figcaption></figure><p><em>Tentang Hukum Akal dan Perannya</em></p><p>Dalam perbincangan selanjutnya, Ataka menjelaskan tentang hukum akal. Hukum akal terbagi menjadi tiga: wajib (pasti), mustahil, dan mungkin. Imam Sanusi berkata,</p><p><em>Sesuatu yang wajib</em> (pasti) <em>ialah</em> <em>yang ketiadaannya tidak bisa diterima oleh akal. Sesuatu yang mustahil ialah yang keberadaannya tidak bisa diterima oleh akal. Sesuatu yang mungkin ialah yang ketiadaan maupun keberadaannya bisa diterima akal.</em></p><p>Maksud dari “<em>tidak bisa diterima oleh akal</em>” ialah sesuatu yang secara akal berujung pada kontradiksi dan absurditas (hlm. 57). Misalnya, pernyataan “<em>sebagian lebih sedikit dari keseluruhan.</em>” Jika dibalik, “<em>sebagian lebih banyak dari keseluruhan</em>,” akal lantas tidak menerimanya karena akan jadi absurd, dan karenanya mustahil.</p><p>Hukum akal berperan penting ketika, misalnya, hendak membuktikan keberadaan Tuhan beserta sifat-sifat-Nya, terjadinya fenomena alam, posisi mukjizat Nabi di tengah fenomena alam. Apakah itu berarti mengenal Tuhan cukup dengan akal saja? Tentu tidak. Meskipun akal bisa sampai pada kesimpulan adanya Tuhan, wahyu punya peran mendasar untuk memandu akal sampai pada kesimpulan yang benar — malah wahyu menyajikan informasi lebih menyeluruh tentang sifat-sifat Tuhan (hlm. 72).</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/0*2Yyt6ieZhLrqeon3" /><figcaption>Photo by <a href="https://unsplash.com/@kmitchhodge?utm_source=medium&amp;utm_medium=referral">K. Mitch Hodge</a> on <a href="https://unsplash.com/?utm_source=medium&amp;utm_medium=referral">Unsplash</a></figcaption></figure><p><em>Tentang Sifat Tuhan beserta Buktinya</em></p><p>Imam Sanusi memperkenalkan 20 sifat wajib Tuhan yang perlu diketahui <em>secara terperinci</em>, yang tercakup dalam 4 jenis:</p><p>1. Sifat <strong>diri</strong> (<em>nafsiyyah</em>), yaitu <em>sifat yang menunjukkan Dzat itu sendiri</em>, terdiri dari sifat <em>Wujūd</em> (Ada);</p><p>2. Sifat <strong>negasi</strong> (<em>salbiyyah</em>), yakni <em>ketiadaan sesuatu pada Dzat</em>, terdiri dari <em>qidam</em> (tidak bermula), <em>baqā’</em> (abadi, tidak fana), <em>mukhālafatun lil-ḥawādits</em> (tidak serupa dengan makhluk-Nya), <em>qiyāmuhū bi-nafsihī</em> (berdiri sendiri, yakni tidak bergantung dengan apapun), dan <em>wahdāniyyah</em> (Esa, tidak berbilang, baik dari segi Dzat, Sifat, maupun Tindakan-Nya);</p><p>3. Sifat <strong>konseptual</strong> (<em>ma’ānī</em>), yakni <em>sifat yang ada dan melekat pada Dzat</em>, terdiri dari <em>qudrah </em>(kuasa), <em>irādah </em>(kehendak), <em>‘ilm </em>(mengetahui), <em>ḥayāt </em>(hidup), <em>sam’ </em>(mendengar), <em>bashar </em>(melihat), dan <em>kalām </em>(berbicara).</p><p>4. Sifat <strong>faktual</strong> (<em>ma’nawiyyah</em>), yakni <em>aktualisasi dari sifat konseptual</em>, terdiri dari <em>qādiran</em> (berkuasa), <em>murīdan</em> (berkehendak), <em>‘āliman</em> (berpengetahuan), <em>ḥayyan </em>(hidup), <em>samī’an</em> (mendengar), <em>bashīran</em> (melihat), <em>mutakalliman </em>(berfirman).</p><p>Sifat 20 muncul sebagai jawaban atas tantangan pemikiran dari filsuf dan golongan di luar Sunni seperti Mu’tazilah. Tidak berarti sifat Tuhan hanya 20 saja. Sifat-sifat lain seperti memberi petunjuk dan rezeki, menghidupkan dan mematikan, dan seterusnya, dikelompokkan sebagai tindakan Tuhan yang tercakup dalam sifat kuasa dan kehendak-Nya (hlm. 75). Apa bukti Tuhan itu wujud (ada)? Jawaban sederhananya: keberadaan alam semesta. Dalam tradisi keilmuan Islam, ada dua argumen (hujah) utama untuk memperinci jawaban tersebut yang terkait dengan sifat alam semesta: 1) argumen <em>kemungkinan</em> (bukti alam semesta itu bersifat mungkin) dan 2) argumen <em>kebermulaan</em> (bukti alam semesta itu bermula). Apa bukti bahwa alam itu bermula? Jawabannya: keberadaan alam semesta membutuhkan sebab.</p><p>Sebab yang membuat alam semesta itu ada mestilah sebab yang tak bermula. Alasannya, jika sebab itu bermula, ia butuh sebab lain; jika sebab lain itu bermula juga, ia butuh sebab yang lain lagi; jika yang terjadi ialah begitu seterusnya tanpa ujung, yang ada ialah rantai sebab-akibat yang tak pernah berujung ataupun hubungan sebab-akibat yang melingkar, dan itu mustahil. Jadi, pasti sebab itu ada ujungnya (hlm. 112–113), dan sebab itu tidak bermula. Inilah yang disebut <em>Musabbib al-asbāb </em>(Sebab dari segala sebab). Adapun pembuktian argumen <em>kemungkinan</em> tak jauh beda dengan argumen <em>kebermulaan</em>. Ujung dari kedua argumen tersebut adalah bahwa Sebab yang membuat alam semesta itu ada ialah Wujud Yang Mutlak.</p><p>Sifat <strong>diri</strong> dan <strong>negasi</strong> menekankan Tuhan sebagai Wujud Mutlak (<em>Necessary Being/Wājib al-Wujūd</em>). Maksudnya, keberadaan Tuhan itu bersifat wajib (pasti), yang ketiadaannya berujung absurd dan kontradiksi secara rasional. Jika Wujud Mutlak itu ada, pasti disifati dengan sifat diri dan negasi di atas (hlm. 78). Sementara itu, sifat <strong>konseptual</strong> dan <strong>faktual</strong> menekankan Tuhan sebagai Agen Yang Bertindak (<em>Fā’il al-Mukhtār</em>), bukan “sebab yang mati.” Maksudnya, Tuhan ialah Agen yang punya kehendak dan bertindak bebas. Berbeda dengan pemahaman filsuf yang memandang Tuhan sebagai sebab adanya alam semesta tanpa punya kehendak (hlm. 85).</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/0*9GyGK9KYhjMKmYaa" /><figcaption>Photo by <a href="https://unsplash.com/@aaronburden?utm_source=medium&amp;utm_medium=referral">Aaron Burden</a> on <a href="https://unsplash.com/?utm_source=medium&amp;utm_medium=referral">Unsplash</a></figcaption></figure><p><em>Konteksnya dalam Sains Modern</em></p><p>Dalam tradisi intelektual Barat, muncul juga argumen yang serupa dengan yang di atas (yakni keberadaan alam semesta adalah bukti keberadaan Tuhan), tapi sebetulnya tak sama. Argumen itu ialah argumen rancangan (<em>design argument</em>). Inti argumennya: keteraturan alam semesta ialah bukti keberadaan Tuhan. Alur berpikirnya begini: alam semesta ini begitu teratur, tak mungkin alam ini ada tanpa sesuatu yang mengatur, pasti ada yang merancang alam ini dengan teratur. Keteraturan alam semesta (planet bergerak pada orbitnya, pembaharuan sel-sel yang membuat fungsi kerja organ berjalan baik sehingga manusia dapat hidup normal, dan lain-lain) juga meniscayakan bahwa perancang itu mestilah cerdas. Jadi, alam raya ini adalah rancangan yang dibuat oleh sesuatu yang cerdas. Siapa perancang cerdas itu? Perancang cerdas itu mestilah Tuhan (hlm. 157–159).</p><p>Argumen rancangan di atas tampak meyakinkan. Namun, beberapa gugatan muncul terhadap argumen tersebut: perancang cerdas itu tidak mesti Tuhan, bisa saja entitas lain, seperti alien cerdas, atau peradaban maju yang berasal dari luar alam semesta kita. Gugatan ini hendak menunjukkan adanya lompatan logika di argumen tersebut (hlm. 159–162). Malah, kemunculan teori Darwin yang memperkenalkan seleksi alam, ditambah lagi penemuan mutasi genetik secara acak pada makhluk hidup dari Gregori Mendel, mengesankan bahwa terciptanya spesies makhluk hidup seperti tidak terencana, tidak teratur, yang bermakna tiada campur tangan Tuhan. Teori evolusi, karenanya, mengesankan pengingkaran akan adanya Tuhan (hlm. 198–201).</p><p>Menjawab gugatan di atas, Ataka menunjukkan bahwa Wujud Yang Mutlak <em>hanyalah</em> berlaku pada Tuhan (hlm. 127–149), bukan entitas yang lain; argumen <em>kemungkinan </em>dan <em>kebermulaan </em>sudah cukup membuktikan adanya Tuhan. Argumen rancangan (<em>design argument</em>) tidak sepenuhnya bisa melandasi bukti keberadaan Tuhan, tapi lebih tepat untuk membuktikan bahwa Tuhan Maha Mengetahui. Kenyataan bahwa alam ini teratur hanya memperkuat bukti bahwa Tuhan punya kuasa, kehendak, dan ilmu yang tidak terbayangkan oleh akal kita yang terbatas (hlm. 164). Kenyataan perilaku alam semesta yang acak sekalipun juga bukti keberadaan Tuhan. Logikanya sederhana: kejadian alam berangkat dari sesuatu yang mungkin; dari semua kemungkinan yang ada, Allah menjadikan suatu peristiwa alam itu — termasuk keteracakan alam — terjadi (<em>kun fayakūn</em>) dengan kuasa dan kehendak-Nya (hlm. 202–204).</p><p>Bagaimana dengan kemunculan manusia, yang digambarkan secara <em>jelas </em>dalam al-Quran, tetapi digambarkan secara berbeda sekali dalam evolusi modern? Hal ini tidak dibahas lebih lanjut dalam buku tersebut. Pertanyaan lain yang juga muncul adalah bagaimana dengan mukjizat dalam kaitannya dengan fenomena alam? Pembahasan tersebut diulas lebih lanjut dalam perbincangan tentang utusan Tuhan.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/0*i7M7lk5CDM0gNx0q" /><figcaption>Photo by <a href="https://unsplash.com/@halacious?utm_source=medium&amp;utm_medium=referral">Hal Gatewood</a> on <a href="https://unsplash.com/?utm_source=medium&amp;utm_medium=referral">Unsplash</a></figcaption></figure><p><em>Tentang Sifat Rasul serta Buktinya, Mukjizat, dan Fenomena Saintifik dalam al-Quran</em></p><p>Rasul (utusan Tuhan) wajib (harus) memiliki sifat <em>shidq</em> (jujur), <em>amānah</em> (dapat dipercaya), dan <em>tablīgh </em>(menyampaikan); sebagian ulama menambahkan sifat cerdas. Seorang Rasul tidak mungkin dusta (sebagai lawan dari jujur), khianat (sebagai lawan dari amanah), menyembunyikan ajaran, dan bodoh (sebab seorang Rasul harus mampu berhujah tentang keberadaan Tuhan dan kebenaran kenabiannya sendiri di hadapan kaumnya). Terkait <em>tablīgh</em>, sifat tersebut tidak berlaku pada Nabi karena Nabi tidak diwajibkan untuk menyampaikan risalah kepada kaumnya (hlm. 212–213).</p><p>Bagaimana memastikan seseorang itu memang utusan Tuhan? Pertanyaan tersebut berkaitan dengan bukti klaim kebenaran kenabian, melibatkan pembuktian sifat <em>shidq </em>utusan Tuhan, yang diperkuat dengan mukjizat (hlm. 223). Mukjizat ialah peristiwa yang terjadi di luar kebiasaan alamiah (<em>kharq al-‘ādah</em>). Misalnya, api yang tidak membakar. Jika syarat-syarat alamiahnya terpenuhi, seharusnya api itu membakar. Tapi, api itu tidak membakar. Ini bisa disebut sebagai peristiwa luar biasa<em> </em>(hlm. 223), seperti kasus Nabi Ibrahim yang dibakar Raja Namrud. Ketika peristiwa tersebut <em>terjadi</em>, akal sulit mencerna, membuat orang yang menyaksikannya terkejut tak berdaya (lemah), tapi ia tak ada pilihan lain selain menerimanya; dan manusia yang menyaksikannya pun tidak bisa menirunya.</p><p>Mukjizat bukanlah sesuatu yang bisa dipelajari dan ditiru semua orang, melainkan kemampuan yang diberikan langsung oleh Allah. Karenanya, sihir dan sulap bukan termasuk mukjizat. Yang juga membedakan mukjizat dengan peristiwa luar biasa lain (seperti <em>karāmah</em>) ialah perannya untuk membuktikan klaim kenabian, sebagai konfirmasi dari Tuhan bahwa hamba yang mengaku utusan-Nya itu betul-betul utusan-Nya (hlm. 228). Meskipun seorang wali bisa mengalami peristiwa luar biasa, tidak menjadikan wali itu sebagai Rasul. Saat seorang rasul ditantang oleh kaumnya untuk membuktikan klaim kenabiannya, terjadilah mukjizat di tangannya.</p><p>Ada kecenderungan sebagian orang yang berupaya mencocokkan ayat-ayat al-Quran dengan teori dan temuan saintifik (hlm. 247–248). Terhadap ini, Ataka memberikan beberapa catatan. <em>Pertama</em>, sains itu bersifat dinamis. Jika kita menyimpulkan bahwa suatu ayat dapat memprediksi teori dan temuan saintifik tertentu, sementara di kemudian hari teori tersebut ternyata salah, itu akan meruntuhkan kredibilitas al-Quran itu sendiri. <em>Kedua</em>, terlalu fokus membuktikan teori saintifik untuk membuktikan kemukjizatan al-Quran berpotensi mengabaikan kaidah-kaidah bahasa Arab dan tafsir yang telah disusun oleh para ulama. <em>Ketiga</em>, usaha seperti itu bisa berdampak pada penolakan fenomena-fenomena yang terjadi di luar kebiasaan alamiah yang tidak bisa dijelaskan oleh sains, seperti mukjizat Nabi dan karamah wali (hlm. 248–249).</p><p>Dari catatan di atas, Ataka menyarankan beberapa poin. <em>Pertama</em>, perlu terlebih dahulu sadar bahwa kita tak perlu mukjizat saintifik untuk membuktikan kemukjizatan al-Quran, karena banyak sisi mukjizat lain yang bisa digali. <em>Kedua</em>, kalaupun ada ayat-ayat yang bisa ditafsirkan sesuai dengan sains modern, tidak boleh bertabrakan dengan kaidah tafsir dan bahasa Arab. Teori saintifik yang dirujuk haruslah kuat secara epistemologis. <em>Ketiga</em>, perlu diiringi penekanan bahwa hasil penafsiran secara saintifik terhadap al-Quran belum tentu tepat (masih bersifat dugaan). Upaya demikian sebetulnya malah lebih tepat dikelompokkan sebagai usaha mentadabburi al-Quran, bukan membuktikan kemukjizatan al-Quran (hlm. 250–251).</p><p><em>Dua Kalimat Syahadat</em></p><p>Setelah mengurai sifat-sifat Tuhan dan Rasul-Nya serta bukti-buktinya, Ataka, seperti di dalam <em>Ummul Barāhīn</em>, menjelaskan bagaimana seluruh sifat yang dipaparkan di atas terangkum dalam dua kalimat syahadat (hlm. 261–270). Dalam kalimat, “<em>Tiada Tuhan selain Allah</em>,” Tuhan ialah satu-satunya Dzat Yang berhak disembah, karena keseluruhan sifat Tuhan Yang Mulia itu merangkum independensi Dzat-Nya dari segala sesuatu selain-Nya, dan segala sesuatu selain-Nya bergantung hanya kepada-Nya (hlm. 270). Kenyataan demikian membawa kita pada sifat tawakkal, saat-saat kita sebagai hamba sepenuhnya berserah diri kepada-Nya (hlm. 271).</p><p>Sementara itu, kesaksian “<em>Muhammad adalah Utusan Allah</em>,” menurut Imam Sanusi (hlm. 273),</p><p>“…<em>merangkum iman kepada seluruh Nabi, malaikat, kitab-kitab, hari kiamat, karena beliau datang dengan membenarkan seluruh perkara tersebut</em>.”</p><p>Kesaksian kerasulan Muhammad juga berimplikasi pada meyakini kebenaran kabar Nabi tentang alam ghaib. Walaupun kita tak punya bukti saintifik yang mendukung keberadaan alam ghaib, tidak berarti keberadaan alam ghaib itu mustahil (hlm. 275). Keberadaannya bersifat mungkin secara rasional. Namun dengan datangnya <em>kabar yang benar</em>, sesuatu yang bersifat mungkin bagi akal bersifat pasti bagi wahyu. Jadi, untuk mengetahui perkara ghaib, satu-satunya sumber yang bisa diandalkan ialah wahyu semata.</p><p>Pada akhirnya, iman yang hakiki mengarah pada ketundukan, perangai Islami, yang terejawantahkan dalam amal sholeh, dalam keadaan jiwa yang baik. Dengan kata lain, iman yang hakiki bukan sesuatu yang ada di alam pikiran manusia saja, tapi mewujud dalam perilaku, sikap jiwa, dan tindakan (hlm. 282–283).</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/0*BrND-CDfNLXphnbs" /><figcaption>Photo by <a href="https://unsplash.com/@thedancingrain?utm_source=medium&amp;utm_medium=referral">The Dancing Rain</a> on <a href="https://unsplash.com/?utm_source=medium&amp;utm_medium=referral">Unsplash</a></figcaption></figure><p>**************</p><p>*) Ulasan buku ini merupakan versi yang lebih ringkas dari versi asalnya. Versi asalnya disampaikan pada <em>Diskusi Buku: Logika Keimanan karya Ahmad Ataka Awwalur Rizqi, S.T., Ph.D.</em> yang diselenggarakan oleh ITMAM bekerjasama dengan Kalbar Membaca (Sabtu, 29 Juni 2024/22 Dzulhijjah 1445 H).</p><p>[1] Epistemologi adalah cabang ilmu filsafat yang membahas tentang bagaimana seseorang mengetahui sesuatu. Di dalamnya dibahaslah definisi ilmu, sumber-sumbernya, cara memperolehnya, keabsahan (validitas)-nya, jenis-jenisnya, dan seterusnya.</p><p>[2] Empirisisme logis adalah aliran pemikiran dalam filsafat Barat yang terlalu menekankan bahwa sumber ilmu berasal dari pengalaman inderawi, dibantu oleh akal-rasional, sembari mengecilkan peran wahyu dan intuisi dalam memperoleh ilmu. Untuk lebih jelasnya lihat Syed Muhammad Naquib al-Attas, 2019, <em>Tinjauan Ringkas Peri Ilmu dan Pandangan Alam</em> (Kuala Lumpur: Ta’dib International).</p><p>[3] Kabar yang benar (<em>Khabar shādiq</em>) dalam epistemologi Islam terbagi menjadi dua: kabar mutawatir dan kabar dari Rasul yang diperkuat dengan mukjizat. Contohnya seperti al-Quran dan Hadits. Lebih lanjut lihat Umar An-Nasafi dalam <em>‘Aqāid An-Nasafiyyah</em></p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=eac5e5f359db" width="1" height="1" alt=""><hr><p><a href="https://medium.com/studia-humanika/kebenaran-antara-iman-dan-sains-ulasan-buku-logika-keimanan-bukti-logis-kebenaran-akidah-islam-eac5e5f359db">Kebenaran, Antara Iman dan Sains</a> was originally published in <a href="https://medium.com/studia-humanika">Studia Humanika</a> on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.</p>]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Mendudukkan Perkawinan Beda Agama pada Tempatnya*)]]></title>
            <link>https://medium.com/studia-humanika/mendudukkan-perkawinan-beda-agama-pada-tempatnya-5da47abafa40?source=rss-2eb32dc63a94------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/5da47abafa40</guid>
            <dc:creator><![CDATA[azrul kiromil]]></dc:creator>
            <pubDate>Fri, 01 Dec 2023 06:37:24 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2023-12-01T07:43:00.794Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/750/0*tBgotCwFNR39M4cI.jpg" /><figcaption>Buku Nikah (Ilustrasi) (Sumber: jawapos.com)</figcaption></figure><p>Oleh: Azrul Kiromil Enri Auni</p><p>Isu seputar perkawinan beda agama (selanjutnya disingkat PBA) di Indonesia dalam kurun 6 bulan terakhir mencuat cukup intens. Pengadilan Negeri (PN) Surabaya mengabulkan permohonan PBA pasangan RA dan EDS (<a href="https://www.bbc.com/">https://www.bbc.com/</a>, 23/06/2022). Perkawinan tersebut awalnya hendak dicatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), namun ditolak, sebelum akhirnya diajukan ke PN Surabaya untuk diberi putusan.</p><p>Diterimanya permohonan PBA tersebut oleh hakim yang bersangkutan di antaranya karena (1) Undang-Undang Perkawinan (UUP) tidak mengatur PBA dan (2) setiap orang berhak mempertahankan agamanya. Di Semarang PBA juga terjadi antara pria Katolik dengan seorang Muslimah (05/03); di Pontianak antara seorang pria Muslim dengan wanita Katolik (17/03) terkait pencatatan PBA; di Katedral Jakarta antara wanita Muslimah yang dikenal sebagai Stafsus Presiden dengan pria Katolik (18/03). Hingga artikel ini ditulis, (pencatatan) PBA terjadi setidaknya empat kali.</p><p>Fenomena tersebut memperoleh momentumnya ketika di waktu yang bersamaan uji materi UUP sedang berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK) sejak Februari 2022 (<a href="https://www.mkri.id/">https://www.mkri.id/</a>, 17/03/2022). Uji materi dilakukan menyangkut pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 8 huruf f yang diajukan seorang pria Katolik bernama Ramos sebagai pemohon — yang gagal menikahi seorang Muslimah karena terbentur UUP. Sebelumnya, UUP juga pernah digugat terkait pasal 2 ayat (1) yang berujung penolakan dari MK (<a href="https://www.bbc.com/">https://www.bbc.com/</a>, 18/06/2015). Karena PBA menjadi isu krusial dan UUP menempati posisi sentral dalam regulasi perkawinan, tulisan ini akan banyak membahas seputar PBA dalam kaitannya dengan uji materi UUP.</p><p><strong>Pandangan-Pandangan</strong></p><p>Inti dari gugatan dalam uji materi UUP tersebut ialah bahwa pelarangan terhadap PBA dalam pasal 2 ayat (1) menggerus hak seseorang untuk beragama dan menikah dengan pasangan yang beda agama. Alasannya, menurut Ni Komang Tari sebagai kuasa hukum Ramos, bila pemohon hendak melangsungkan perkawinan ia harus masuk Islam dulu. Implikasinya, pemohon kehilangan kemerdekaannya dalam beragama. Pemohon juga tidak punya kemerdekaan untuk melangsungkan keturunan dan membentuk keluarga yang didasarkan pada kehendak bebas. Dikutip dari CNN Indonesia (07/02/2022), pemohon juga mempertanyakan kriteria pelarangan PBA mengingat tidak ada kesamaan pendapat di antara para ahli hukum agama dan hukum negara.</p><p>Alasan lain juga dikemukakan Asima, kuasa hukum lainnya. Ia menyampaikan bahwa meskipun negara Indonesia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, bukan berarti negara berlandaskan ajaran agama tertentu. Sebab, kemerdekaan beragama seorang warga negara menjadi hak tanpa kecuali. Karenanya, pemohon menyampaikan agar permasalahan agama dan negara dipisahkan; intervensi negara dalam urusan agama sebatas administrasi yang berhubungan dengan sarana dan prasarana, tidak turut mencampuri ibadah agama. Pemohon kemudian mengusulkan tambahan ayat pada pasal 2 yang intinya PBA dapat dilakukan dengan memilih salah satu metode pelaksanaan berdasarkan kehendak bebas mempelai dengan pengukuhan kembali di muka pengadilan.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/910/0*NrXbTj2KkX9TtelH.jpg" /><figcaption>Gedung Mahkamah Konstitusi (Sumber: beritasatu.com)</figcaption></figure><p>Dukungan muncul dari Koran Tempo. Berdasarkan <em>thread</em>-nya di Twitter (24/06). Setidaknya ada dua poin penting yang diutarakan menyangkut (pencatatan) PBA, khususnya mengenai UUP. <em>Pertama</em>, keyakinan dan ritual agama tak bisa membatasi hak privat seseorang untuk membangun keluarga. <em>Kedua</em>, pernikahan adalah soal keperdataan, tidak sepatutnya diatur berdasarkan agama. Alasan tersebut menjadi dasar bagi Tempo dalam menilai “<em>pentingnya melindungi hak warga yang membutuhkan pencatatan atas pernikahan beda agama</em>.” Ditambah lagi, pencatatan tersebut semakin<em> </em>relevan karena uji materi UUP sedang bergulir di MK. Senada dengan itu,<em> </em>Bivitri Susanti, seorang Pakar Hukum Tata Negara, menyatakan bahwa hukum agama diserahkan pada masing-masing pasangan; negara hanya mengatur perihal keperdataan. Atas dasar itulah Bivitri mengapresiasi uji materi UU tersebut (merdeka.com, 08/02/2022).</p><p>Dukungan terhadap PBA, baik melalui uji materi UUP hingga putusan PBA oleh PN Surabaya, mendapat kritik keras. Majelis Ulama Indonesia (MUI), misalnya, dalam persidangan di MK (www.mkri.id/, 15/06/2022) menyebutkan ketentuan di pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 8 huruf f bersifat konstitusional. Dalam pandangannya, MUI menyatakan perkawinan tidak sekadar hukum keperdataan, tapi juga hukum agama.</p><p>Terkait hak asasi manusia (HAM) sebagai landasan gugatan pemohon, MUI menyampaikan bahwa HAM yang dianut Indonesia bukanlah HAM yang sebebas-bebasnya. Negara mengatur perkawinan semata-mata untuk menghormati hukum agama. Dalam kasus pencatatan PBA di Surabaya, Amirsyah selaku Sekretaris Jenderal MUI menyayangkan keputusan PN Surabaya karena bertentangan dengan UUP dalam pasal 2 ayat (1).</p><p>Inti dari pandangan yang mendukung upaya legalisasi PBA di atas setidaknya ada dua poin. <em>Pertama</em>, pengakuan atas hak dan kebebasan individu untuk melangsungkan perkawinan dan melanjutkan keturunan tanpa pertimbangan agama. <em>Kedua</em>, pemisahan agama dan negara dalam urusan perkawinan. Kritik terhadap PBA juga berkisar pada dua poin tersebut. Kedua poin itu bermuara pada pertemuan dua pandangan berbeda dalam membincangkan isu perkawinan: antara pandangan agama dengan hak (dan kebebasan) individu. Di sinilah negara perlu turut berperan. Namun, sejauh mana negara harus berperan? Seberapa leluasakah hukum agama terkait perkawinan diterapkan dan sebebas apakah individu berhak atas haknya?</p><p><strong>Mendudukkan Perkawinan</strong></p><p>Kita dudukkan dulu apa maksud dari PBA, dan bagaimana agama (Islam) memandangnya. Meskipun mungkin di agama lain membolehkan PBA secara mutlak, Islam tidaklah demikian; terdapat perincian status PBA. PBA antara wanita muslimah dengan laki-laki musyrik (di luar ahli kitab) diharamkan, dan sebaliknya; PBA antara wanita muslimah dengan laki-laki ahli kitab (dari kalangan Yahudi dan Nasrani) diharamkan; terkait PBA antara muslim laki-laki dengan wanita ahli kitab, para ulama berbeda pendapat. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan Muhammadiyah melalui <em>website</em> Fatwa Tarjih (fatwatarjih.or.id/, 17/02/2020) dengan merujuk pada keputusan Muktamar Tarjih ke-22 tahun 1989. Meskipun terdapat beda pendapat soal status PBA muslim laki-laki dan wanita ahli kitab, Muhammadiyah berpandangan mengharamkan PBA tersebut karena ahli kitab masa sekarang tidak sama dengan ahli kitab di masa Rasulullah.</p><p>MUI pula telah mengeluarkan fatwa PBA (№4/MUNAS VII/MUI/8/2005) yang menyatakan secara jelas bahwa PBA adalah haram dan tidak sah; PBA antara muslim dengan wanita ahli kitab, menurut <em>qaul mu’tamad</em>, adalah haram dan tidak sah. Di samping pertimbangan al-Quran dan Hadits, MUI juga mendasari fatwanya pada kaidah Fiqh, “<em>dar’ul-masafid muqaddamun ‘ala jalbil-mashalih</em>” (‘mencegah kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemanfaatan’).</p><p>NU dengan fatwanya yang ditetapkan di Muktamar NU ke-28 di Yogyakarta tahun 1989 juga menyatakan PBA di Indonesia tidak sah. Sikap yang sama disampaikan pula oleh Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) yang saat ini secara resmi mengajukan diri sebagai pihak terkait dalam sidang gugatan UUP di MK (<a href="https://mediadakwah.id/">https://mediadakwah.id/</a>, 22/06/2022).</p><p>Dari pandangan MUI hingga ormas Islam seperti NU, Muhammadiyah, dan DDII, kita bisa melihat dengan jelas bagaimana hukum PBA dalam Islam. Meskipun terdapat perincian status PBA yang menyisakan perbedaan pendapat ulama terhadap satu kategori PBA (muslim dengan wanita dari ahli kitab), baik dari MUI, NU, Muhammadiyah, DDII, mereka bersepakat (<em>ijma’</em>) bahwa PBA, apapun kategorinya, hukumnya haram; konsekuensinya, PBA dihitung sebagai zina, berpengaruh pada hak waris. Dalam Islam, pendapat <em>ijma’</em> memiliki kedudukan kebenaran yang pasti sehingga tidak dapat diganggu gugat. Upaya legalisasi PBA dengan sendirinya tidak relevan jika ditujukan kepada Islam.</p><p>Pendapat bahwa pemohon kehilangan kebebasan beragama perlu didudukkan. Memang, UUD 1945 menjamin hak dan kebebasan beragama seseorang dan beribadah menurut agamanya (Pasal 28I ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2)), membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan (Pasal 28B), dan sebagainya. Tapi, hak dan kebebasan memiliki batasan yang ditetapkan UU sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum (Pasal 28J ayat (2)). Dalih pemohon tersebut justru mengesampingkan fakta yang berlaku dalam Islam mengenai perkawinan sehingga pemohon dengan jelas mengabaikan ketentuan dalam Pasal 28J ayat (2) tersebut — itu jika pemohon hendak menikahi wanita Muslimah. Semestinya pemohon bersikap objektif dalam arti melihat Islam apa adanya perihal perkawinan; tidak bisa sebatas <em>kehendak bebas</em>.</p><p>Antara satu agama dengan agama lain memiliki tata aturan dan kriteria yang berbeda, termasuk dalam hal perkawinan. Perihal PBA, kita perlu melihat bagaimana agama terkait mengatur hal itu. Dalam Islam, karena pengharaman PBA sudah jelas, itu saja sudah menunjukkan bahwa pengaturan PBA oleh negara tidak bisa dipukul rata untuk semua agama atas nama <em>kehendak bebas</em>. Pasal 2 ayat (1) — termasuk pasal 8 huruf (f) dalam UUP sudah tepat mengingat setiap agama memiliki ajarannya sendiri mengenai perkawinan, sehingga tugas negara dalam hal ini adalah menjamin keberlangsungan ajaran tersebut.</p><p>Jika pertanyaannya adalah apa kriteria pelarangan warga negara untuk PBA, jawabannya dikembalikan pada agama masing-masing, bukan pada individu atas nama <em>kehendak bebas</em>. Dengan sendirinya di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu tidak ada perkawinan, sebagaimana termaktub di dalam Penjelasan atas UUP.</p><p>Memandang perkawinan sebatas hukum perdata menunjukkan adanya desakralisasi nilai-nilai (<em>deconsecration of values</em>) yang merupakan salah satu bentuk sekularisasi, sebagaimana Syed Muhammad Naquib al-Attas sebutkan dalam karyanya <em>Islam dan Sekularisme</em> yang beliau kutip dari <em>The Secular City </em>karya Harvey Cox. Al-Attas menyebutkan bahwa konsekuensi dari <em>deconsectration of values </em>ialah memandang setiap sistem nilai yang menjadi pedoman hidup, termasuk agama dan pandangan alam, bersifat realtif; relativisme nilai tersebut mengharuskan sikap ‘kedewasaan’; karenanya sekularisasi juga merupakan ‘evolusi’ kesadaran manusia menuju kedewasaan, melepaskan diri dari bergantung pada masyarakat, termasuk melepaskan diri dari agama dan metafisika serta menempatkan manusia pada tempat tersendiri. Padahal, negara kita berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa; bahkan Moh. Hatta, seperti disampaikan Deliar Noer dalam <em>Mohammad Hatta: Hati Nurani Bangsa</em>, memandang Ketuhanan Yang Maha Esa ialah sila pokok dan terpenting yang mendasari sila-sila di bawahnya dalam Pancasila.</p><p>Jadi, berbicara nilai kemanusiaan perlu berdasarkan nilai Ketuhanan. Karenanya setiap aktivitas manusia merujuk pada nilai Ketuhanan. Agar nilai Ketuhanan itu terejawantahkan dalam kehidupan sehari-hari, perlulah agama. Setiap aktivitas manusia mengacu pada ketentuan dan kaidah-kaidah agama, yang berlandaskan iman, termasuk soal perkawinan, dan karenanya bernilai ibadah; agama sudah menjadi pandangan hidup kita.</p><p>Setiap aspek kehidupan muslim mengandung dimensi etis yang bersumber dari agamanya. Dikatakan berdimensi etis karena hidup mesti berdasarkan pertimbangan baik dan buruk. Terlebih dalam Islam perkawinan mengandung keutamaan-keutamaan (<em>virtues</em>) dan bernilai ibadah, menjadikan perkawinan sangat sakral. Peran negara ialah menjamin ajaran tersebut berjalan dengan semestinya, dan itu sudah termaktub dalam UUP. Bilamana agama lain memang mengatur PBA secara jelas, silakan. Tapi ketika bersinggungan dengan seorang muslim, ia perlu merujuk pada agama Islam.</p><p>Pada akhirnya, kita harus bersikap proporsional dalam memandang hak dan kebebasan, mendudukkan perkara pada tempatnya. Hak dan kebebasan jika tidak dipandu oleh agama malah akan merugikan dan merusak dirinya sendiri. Memandang perkawinan sebatas keperdataan semata menunjukkan — secara sadar ataupun tidak — sikap mengamini sekularisasi. Padahal, negara kita berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan, tidak bisa tidak, perlu merujuk pada agama. Dalam kasus PBA, masing-masing agama memiliki aturan yang berbeda; karenanya, sikap toleran dan objektif diperlukan di sini.</p><p>— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —</p><p>*) Tulisan ini diunggah di laman <em>facebook </em>pribadi penulis pada 15 Juli 2022, ditulis dalam konteks isu perkawinan beda agama yang sempat mencuat sepanjang tahun 2022. Di tengah kehangatan isu tersebut, ada yang mengajukan gugatan aturan perkawinan di Indonesia lewat uji materil UU №1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di persidangan Mahkamah Konstitusi (MK). Meskipun dilatarbelakangi oleh konteks tersebut, tulisan ini masih relevan mengingat ada sekalangan orang yang masih mendukung dan berupaya melegalkan perkawinan beda agama di tengah iklim masyarakat Indonesia yang religius, apalagi UU Perkawinan melarang praktik perkawinan tersebut.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=5da47abafa40" width="1" height="1" alt=""><hr><p><a href="https://medium.com/studia-humanika/mendudukkan-perkawinan-beda-agama-pada-tempatnya-5da47abafa40">Mendudukkan Perkawinan Beda Agama pada Tempatnya*)</a> was originally published in <a href="https://medium.com/studia-humanika">Studia Humanika</a> on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.</p>]]></content:encoded>
        </item>
    </channel>
</rss>