<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0" xmlns:cc="http://cyber.law.harvard.edu/rss/creativeCommonsRssModule.html">
    <channel>
        <title><![CDATA[Stories by Komaruddin Nursi on Medium]]></title>
        <description><![CDATA[Stories by Komaruddin Nursi on Medium]]></description>
        <link>https://medium.com/@kmrddn.nrs?source=rss-edf62ca27842------2</link>
        <image>
            <url>https://cdn-images-1.medium.com/fit/c/150/150/1*DNYRfZT9ZYQb1lB9bGjKeA.jpeg</url>
            <title>Stories by Komaruddin Nursi on Medium</title>
            <link>https://medium.com/@kmrddn.nrs?source=rss-edf62ca27842------2</link>
        </image>
        <generator>Medium</generator>
        <lastBuildDate>Fri, 20 Nov 2026 00:46:42 GMT</lastBuildDate>
        <atom:link href="https://medium.com/@kmrddn.nrs/feed" rel="self" type="application/rss+xml"/>
        <webMaster><![CDATA[yourfriends@medium.com]]></webMaster>
        <atom:link href="http://medium.superfeedr.com/" rel="hub"/>
        <item>
            <title><![CDATA[Maluku Utara dalam Sejarah Indonesia: Sebuah Refleksi dan Kritik]]></title>
            <link>https://medium.com/@kmrddn.nrs/maluku-utara-dalam-dunia-sejarah-indonesia-sebuah-refleksi-dan-kritik-ab21fca28a52?source=rss-edf62ca27842------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/ab21fca28a52</guid>
            <category><![CDATA[academic]]></category>
            <category><![CDATA[history]]></category>
            <category><![CDATA[indonesia]]></category>
            <category><![CDATA[north-maluku]]></category>
            <category><![CDATA[historiography]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Komaruddin Nursi]]></dc:creator>
            <pubDate>Sat, 11 Jan 2025 08:35:30 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2025-01-11T09:18:06.166Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<h4><em>“Samarnya Eksistensi Maluku Utara pada Diskursus Sejarah Indonesia”</em></h4><p>Setelah kuliah selama satu semester di Program Sarjana Departemen Sejarah UGM, penulis mendapat tamparan sedikit demi sedikit oleh fakta dan realita. Posisi Maluku Utara dalam diskursus historiografi Indonesia perlu mendapat perhatian kita semua. Bagaimana tidak? Penulis akan mengambil contoh kasus dari pengalaman penulis sendiri: hampir di setiap kuliah yang penulis ikuti maupun bahan ajar yang penulis dapatkan, Maluku Utara nyaris tidak pernah terdengar dalam pembahasan. Mengapa kemudian di dalam mata kuliah pengantar sejarah Indonesia, hampir seluruh wacana dalam pembelajarannya sangatlah memfokuskan pada konteks Indonesia bagian barat (Jawa, Sumatra, Kalimantan)? Materi-materi yang disuguhkan seolah-olah menganaktirikan Indonesia Timur (Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara, Papua), lantaran jarangnya ia diangkat kecuali pada beberapa periode tertentu. Apakah penekanan terhadap ruang lingkup Indonesia bagian barat dalam materi yang disampaikan hanya karena tempat penulis kuliah ada di barat (Yogyakarta)? Tentu tidak sesederhana itu jawabannya. Ada persoalan tersendiri yang kompleks pada dunia sejarah kita.</p><p>Penulis tidak mencoba untuk menyalahkan siapa pun akan hal tersebut, termasuk dosen-dosen kami yang mengajar pada mata kuliah yang penulis kemukakan di atas sebagai contoh. Penulis hanya mencoba untuk meninjau kembali permasalahan ini, tetapi dari sudut pandang internal Maluku Utara sendiri. Ini tentu menjadi kewajiban dan tanggung jawab moral bagi seorang putra daerah sekaligus generasi muda, untuk kemudian menyampaikan isi pemikirannya sebagai sumbangsih dalam memajukan daerah baik dalam bentuk material maupun nonmaterial. Penulis sadar bahwa saat ini penulis belum mampu memberikan kontribusi bermakna dalam bentuk material. Namun, penulis menyadari bahwa gagasan bermutu tentu lebih bernilai dibanding barang atau objek apa pun. Maka dari itu, bersamaan dengan ini, penulis berikhtiar untuk memaparkan hasil refleksi berbekal ilmu yang sudah didapat oleh penulis sampai saat ini.</p><h4>Historiografi Indonesia dan Problematikanya</h4><p>Mengapa topik tentang Maluku Utara sangat jarang dibahas dalam diskursus sejarah Indonesia?” “Kenapa Maluku Utara tampak dianaktirikan oleh sejarah nasional kita?” Kedua pertanyaan tersebut mungkin terdengar sederhana dan terkesan sedikit remeh. Akan tetapi, untuk menjawab kedua pertanyaan tersebut tidak bisa dikatakan mudah. Hal ini tentu merupakan persoalan yang cukup kompleks. Maka dari itu, untuk bisa menjawab kedua pertanyaan di atas, perlu dimulai dengan memahami realitas dunia sejarah Indonesia saat ini; sekaligus mengetahui masalah-masalah apa yang tengah dihadapinya.</p><p>Bambang Purwanto dalam <em>Menggugat Historiografi Indonesia</em> mengkritisi problem-problem yang dihadapi oleh historiografi Indonesia dewasa ini. Menurutnya, generasi saat ini mengalami kemunduran yang ditandai dengan maraknya disorientasi sejarah pada masyarakat luas. Beliau juga mengeluhkan tentang andilnya para sejarawan akademik yang memperparah disorientasi tersebut. Terdapat setidaknya 11 permasalahan utama yang disebutkan. Jika penulis rangkum, berbagai permasalahan itu terbagi ke dalam empat fokus:</p><ol><li>Kalangan sejarawan akademik saat ini yang tidak progresif untuk menghasilkan terobosan-terobosan baru pada tataran filosofis, metodologis, maupun tema-tema penulisan sejarah sehingga mengakibatkan dunia sejarah Indonesia mengalami kebuntuan.</li><li>Kurikulum pendidikan sejarah pada tingkat dasar, menengah, dan perguruan tinggi yang tidak mengalami perubahan yang berarti untuk membangun pemahaman kesejarahan.</li><li>Pola pikir calon sejarawan akademik (mahasiswa sejarah) dan masyarakat luas yang cenderung pesimis akan profesi dan relevansi sejarah bagi kepentingan hidup di masa kini dan masa depan.</li><li>Masyarakat secara umum beserta sejarawan akademik yang masih belum cukup memiliki pengetahuan substantif faktual dan cenderung kacau akan perspektif historisnya.</li></ol><p>Terlepas dari semua gugatan yang Bambang Purwanto lontarkan, beliau tidak menafikan adanya progres baik yang telah dicapai oleh dunia sejarah Indonesia saat ini (Purwanto, 2005).</p><p>Pertanyaan yang muncul berikutnya adalah, “Lantas, apa kaitannya problem historiografi Indonesia saat ini dengan Maluku Utara?” Barulah sekarang penulis jabarkan bagaimana permasalahan historiografi Indonesia berdampak langsung dan cukup signifikan terhadap eksistensi Maluku Utara dalam diskursus sejarah nasional.</p><h4>Indonesiasentrisme yang Tidak Indonesiasentris</h4><p>Sejarah itu tidak akan terlepas dari subjektivitas. Dalam <em>Pengantar Ilmu Sejarah</em>, Kuntowijoyo mengemukakan bahwa subjektivitas dalam sejarah itu diakui. Hal ini dikarenakan perlunya interpretasi atau penafsiran oleh para sejarawan terhadap data-data sejarah yang dikumpulkan sebagai bagian dari tahapan penelitian sejarah (Kuntowijoyo, 1995). Maka dari itu, di dalam penulisan sejarah, sebuah historiografi sangat dipengaruhi oleh sudut pandang yang diyakini. Atau dengan kata lain, perspektif sang penulis sejarah tersebut.</p><p>Di dalam historiografi Indonesia sendiri, terdapat dua perspektif utama yang turut andil dalam mengonstruksi sejarah Indonesia. Perspektif eurosentris atau lebih spesifik, nerlandosentris; dan perspektif indonesiasentris. Definisi keduanya memiliki konsep yang mirip, yaitu sama-sama mewakili sudut pandang menurut orang-orang atau khususnya sejarawan mereka masing-masing terhadap sejarah Indonesia. Nerlandosentris yang mengonstruksi historiografi Indonesia dengan kehidupan dan aktivitas kolonial (Belanda) sebagai pusatnya, dan indonesiasentris yang memusatkan bangsa Indonesia sebagai pemeran utama dalam historiografinya.</p><p>Gerakan indonesiasentrisme dalam historiografi Indonesia dipelopori pada saat Seminar Sejarah Nasional I. Seminar yang diselenggarakan pada tahun 1954 di Yogyakarta ini bertugas untuk merumuskan dasar dan landasan filosofis historis yang nantinya akan dijadikan pedoman dalam penulisan sejarah nasional Indonesia. Pasca seminar tersebut, sejarawan Indonesia memikul beban dan tanggung jawab yang cukup berat dalam membangun historiografi Indonesia yang indonesiasentris. Selain bertugas untuk menuliskan kembali sejarah Indonesia dengan semangat nasionalisme, mereka juga berperan penting sebagai penghasil produk antitesis penulisan sejarah Indonesia yang bercorak nerlandosentris. Meskipun dewasa ini historiografi Indonesia sebagian besar sudah dibangun dengan pendekatan indonesiasentris, penulis merasa perlu untuk mengkritisi kembali konsepsi indonesiasentris tersebut, terkhususnya pada aspek geospasial atau cakupan ruang lingkupnya yang jawasentris.</p><p>Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pemerintah kolonial Belanda menjadikan Pulau Jawa sebagai pusat pemerintahannya. Tentu, hal ini juga berlaku pada konsepsi penulisan sejarah yang nerlandosentris. Historiografi indonesiasentris meskipun merupakan antitesis dari historiografi nerlandosentris, tampaknya masih belum bisa lepas sepenuhnya dari pengaruh yang ditinggalkan oleh perspektif kolonial tersebut.</p><p>Hal ini dapat dibuktikan dengan kurikulum Pendidikan sejarah di Indonesia, terutama di tingkat pendidikan dasar, dan menengah di seluruh Indonesia yang masih didominasi dengan wacana sejarah Indonesia yang beruang lingkup di Indonesia bagian barat (Mohammad, 2019). Meskipun demikian, faktor bahwasannya Jawa adalah titik episentrum lahirnya negara yang saat ini kita sebut sebagai Indonesia tidak bisa dinafikan. Selain itu, ini juga tampaknya merupakan salah satu implikasi daripada para founding father saat mengkonseptualisasi negara kita dengan berkiblat pada era Majapahit, terkhususnya wilayah kekuasaannya saat Majapahit dipimpin oleh Patih Gadjah Mada, mengekspansi wilayah lain di Nusantara (Nordholt, 2004). Namun terlepas dari itu, hal ini telah mengindikasikan adanya ketimpangan atau ketidakmerataan pada konstruksi sejarah secara geospasial dalam historiografi Indonesia atau Sejarah Nasional.</p><h4><strong>Analisis Dunia Sejarah Maluku Utara</strong></h4><p>“Lantas apa yang menyebabkan wilayah luar Jawa saat ini masih cukup sedikit diangkat dalam historiografi Indonesia?” Apakah ini hanya merupakan dampak dari Indonesiasentrisme yang tidak Indonesiasentris tersebut? Penulis tidak akan menjawab pertanyaan ini secara keseluruhan mewakili wilayah luar Jawa, melainkan dari sudut pandang internal Maluku Utara. Bagaimana realita dunia sejarah di Maluku Utara sendiri turut andil dalam meminggirkan Maluku Utara dalam diskursus Sejarah Nasional.</p><p>Menjawab pertanyaan di atas, penulis akan memaparkan hasil analisis yang telah diikhtiarkan untuk mengetahui realitas daripada dunia sejarah di Maluku Utara sendiri. Setelah melakukan analisis tersebut, peneliti kemudian mendapati beberapa problem yang tengah dihadapi dunia sejarah saat ini.</p><p><strong>I. Kurangnya Minat Mengembangkan Sejarah pada Periode Kontemporer di Maluku Utara</strong></p><p>Historiografi Maluku Utara saat ini masihlah memfokuskan perhatian pada periode-periode klasik yang biasanya cenderung berfokus pada pertengahan abad ke-13 (kemunculan empat kerajaan) sampai dengan awal abad ke-19 (perlawanan Sultan Nuku melawan VOC). Apakah kecenderungan tersebut suatu kesalahan? Tentu tidak. Merupakan sebuah keniscayaan dalam dunia sejarah untuk tetap mempelajari masa lalu seberapapun lamanya. Akan tetapi jangan sampai kecenderungan tersebut menjadi belenggu dan menjerumuskan kepada antikuarianisme, yang mana masa lalu dipelajari hanya untuk masa lalu saja. Padahal sejarah, menurut Kuntowijoyo, sejatinya merupakan ilmu yang merekonstruksikan masa lalu kemudian dikontekstualisasikan pada masa kini guna menjawab tantangan yang tengah dihadapi masa kini (Kuntowijoyo, 1998). Dengan kata lain, memberikan manfaat untuk saat ini dan waktu yang akan datang.</p><p>Beberapa pertanyaan berikut merupakan tema-tema sejarah kontemporer yang bisa ditambahkan dalam historiografi Maluku Utara:</p><p>(1) Apa yang terjadi di Maluku Utara saat Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945? Jawabannya mampu melahirkan rasa nasionalisme dalam diri masyarakat Maluku Utara, lantaran mereka bisa mengetahui sepak terjang para tokoh dan rakyat Maluku Utara dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.</p><p>(2) Pada saat pecah konflik horizontal yang melibatkan agama di Kepulauan Maluku di tahun 1999–2000, apa saja yang terjadi di Maluku Utara bersamaan dengan itu? Jawabannya mampu memberi pelajaran berharga atas konflik yang sangat merugikan sesama, sehingga bisa mencegah terulang lagi peristiwa yang sama.</p><p>(3) Seperti apa respon Maluku Utara terhadap dinamika otonomi daerah di indonesia? dan bagaimana Implikasinya terhadap upaya pemekaran wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Maluku Utara? Mengetahui implikasi daripada semangat reformasi yang berakibat pada lahirnya semangat desentralisasi dan otonomi daerah itu, mampu melatih kemampuan dalam membaca memahami situasi dan kondisi sosial, baik secara lokal maupun nasional; Selain itu, urgensi akan penulisan sejarah yang mengangkat tema ini sangatlah tinggi. Lantaran, para pelaku sejarahnya sudah mulai sedikit-demi sedikit meninggal dunia. sehingga, mengurangi sumber-sumber primer yang berharga.</p><p>Meskipun Adnan Amal telah membahas sejarah Maluku Utara sampai tahun 1950, tentu itu belum mencakup periode kontemporer (abad ke-20) Maluku Utara secara keseluruhan.</p><p><strong>II. Dominannya Tema Sejarah Politik dibanding Sosial, Budaya, dan Ekonomi</strong></p><p>Historiografi Maluku Utara saat ini memang masih didominasi tema-tema seputar politik. Tema-tema seperti konflik terhadap kekuatan eksternal maupun konflik sesama internal Maluku Utara ibarat menjadi tema favorit dalam diskursus sejarah kita. Apa salahnya menuliskan sejarah tentang konflik-konflik itu? Tidak ada salahnya merekonstruksi sejarah yang membahas konflik-konflik tersebut atau bertema politik. Akan tetapi, mau sampai kapan kita tetap terlena dengan tema-tema tersebut? Dalam perjalanan sejarahnya, Maluku Utara tentu memiliki beberapa aspek lain selain politik yang juga menarik untuk kemudian dituliskan atau direkonstruksikan sejarahnya.</p><p>Belakangan ini, mulai terdengar istilah ‘Pangaji’. Pangaji diketahui merupakan sebuah lembaga pendidikan tradisional yang dibentuk langsung oleh Kesultanan Ternate (Rima &amp; Baba, 2024). Ini merupakan salah satu tema menarik yang masih jarang dibahas dan bisa untuk dikonstruksikan kembali. Beberapa pertanyaan yang dapat diajukan adalah: bagaimana latar belakangnya? Seperti apa struktur kelembagaannya? Apa saja yang diajarkan? Dampak apa saja yang dihasilkan oleh Pangaji tersebut? Penulisan sejarah yang membahas produk kebudayaan maupun kelompok-kelompok sosial di Maluku Utara masih banyak yang menunggu untuk dituliskan. Dengan langkah inilah, historiografi kita akan berkembang dan kaya secara tematik. Tampaknya, ini juga merupakan salah satu langkah untuk bisa semakin menarik perhatian sejarah Maluku Utara lebih luas lagi karena daya tariknya.</p><p><strong>III. Masih Minimnya Dukungan Pemangku Jabatan dalam Upaya Penelitian Sejarah</strong></p><p>Kita ketahui bahwa Maluku Utara mutakhir ini masih merupakan salah satu kawasan yang sangat rentan dengan permasalahan politik. Kepentingan-kepentingan politik yang terjadi sering kali menyita perhatian para elit pemerintah kita. Hal inilah yang kemudian menyebabkan aspek-aspek penting yang juga merupakan pondasi penting masyarakat kita, yaitu pendidikan atau sejarah khususnya, sering terpinggirkan. Sumber daya yang tersedia digunakan untuk kepentingan lain dengan dalih lebih ‘mendesak’.</p><p>Meskipun demikian, tidak bisa dinafikan bahwa belakangan ini pemerintah kita yang tengah memasuki tahapan transisi sudah mulai menunjukkan adanya respons positif dalam urusan pengembangan sejarah kita. Alhamdulillah.</p><p><strong>IV. Kurang Masifnya Usaha Marketing Sejarah Maluku Utara</strong></p><p>Jika kita tanyakan kepada para ‘orang tua-tua’ kita, “Apakah Anda sekalian tahu seseorang dengan nama Salahuddin bin Talabuddin?” Pada umumnya mereka tahu, karena perjuangan beliau mempertahankan dalam Indonesia di bumi Kie Raha masih belum terhapus sepenuhnya dari memori mereka. Akan tetapi, bila ditanyakan kepada anak-anak dan para remaja kita — kecuali mereka memiliki ketertarikan akan sejarah — masih banyak yang belum mengenal siapa sosok tersebut. Padahal, nama kelurahan Salahuddin di Ternate Tengah diambil dari nama beliau sebagai bentuk penghargaan atas perjuangan-perjuangan beliau dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia di Maluku Utara, atau lebih spesifiknya Patani.</p><p>Maka dari itu, penulis merasa perlu untuk kemudian digagas suatu strategi dan langkah-langkah baru yang melibatkan semua elemen, baik pemerintah, akademisi, aktivis, anak-anak muda, pihak adat, maupun kesultanan untuk bersama-sama mengembangkan sejarah kita sekaligus membrandingnya lebih baik dan lebih luas lagi. Alangkah baiknya jika teknologi yang berkembang dengan pesat saat ini bisa dimanfaatkan secara optimal guna menjadi media atau instrumen marketingnya.</p><h4><strong>Kesimpulan</strong></h4><p>Maluku Utara dalam historiografi Indonesia saat ini memang masih belum mendapatkan porsi yang layak. Hal ini diakibatkan oleh permasalahan historiografi Indonesia kita yang kini tengah menghadapi persoalan pada tataran filosofis dan akademik. Selain itu, masalah internal dalam lingkup sejarah Maluku Utara sendiri juga turut menyebabkan sejarah kita kurang mendapat perhatian nasional, kecuali pada periode dan peristiwa tertentu yang oleh para sejarawan nasional kita dinilai perlu untuk dimasukkan dalam historiografi Indonesia.</p><p>Tulisan ini hanya merupakan spontanitas dari penulis. Hal ini lantaran, penulis merasa perlu untuk kemudian menyuarakan opini terhadap realitas dunia sejarah kita saat ini. Tentu terdapat beberapa kekurangan yang mungkin secara emosional terselipkan di dalam tulisan ini. Maka dari itu, penulis meminta kritik dan respons yang bersifat konstruktif dari pembaca sekalian.</p><p>Dan juga, penulis mengucapkan selamat dan memberi apresiasi terhadap penulisan kembali sejarah 4 Kesultanan di Maluku Utara. Penulisan buku ini adalah hasil atas kerja sama ICMI Orwil Maluku Utara dengan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Maluku Utara. Penulisan buku ini tidak sekedar menulis kronik kesultanan Maluku Utara, tapi juga menyasar nilai dan semangat kebudayaan dan peradaban Maluku Utara yang dalam penulisan buku sejarah Maluku Utara sebelumnya, nyaris tidak membahas secara tuntas terkait peradaban Maluku Utara tersebut. Semoga karya yang tengah masuk proses pencetakan tersebut bisa menjadi sumbangsih yang berharga dalam memperkaya Historiografi Maluku Utara.</p><p>Akhir kata, penulis ucapkan terima kasih.</p><p><strong><em>Daftar Referensi</em></strong></p><p>Amal, M. A. (2010). <em>Kepulauan rempah-rempah: perjalanan sejarah Maluku Utara 1250–1950</em> (Taufik A. Amal, Ed.). Kepustakaan Populer Gramedia (KPG).</p><p>Kuntowijoyo. (2001). <em>Pengantar ilmu sejarah.</em> Yayasan Bentang Budaya.</p><p>Kuntowijoyo. (2003). <em>Metodologi sejarah.</em> Tiara Wacana Yogya.</p><p>Nordholt, H. S. (2004). De-colonising Indonesian Historiography.</p><p>Puji Utami, I. W., Sapto, A., Leksana, G. T., &amp; Ayundasari, L. (2024). Decolonizing Indonesian History Curriculum, 1946–1964. <em>Paramita Historical Studies Journal.</em><a href="https://doi.org/10.15294/paramita.v34iil.43482"> https://doi.org/10.15294/paramita.v34iil.43482</a></p><p>Purwanto, B. (2001). Historisisme Baru dan Kesadaran Dekonstruktif: Kajian Kritis Terhadap Historiografi Indonesiasentris. <em>Humaniora.</em></p><p>Purwanto, B. (2013). <em>Menggugat historiografi Indonesia.</em> Ombak.</p><p>Rima, &amp; Baba, D. (2024). Mengenal Pangaji; Spirit Belajar Al-Qur’an Warisan Kesultanan Ternate. <em>RRI.</em><a href="https://www.rri.co.id/daerah/978641/mengenal-pangaji-spirit-belajar-al-qur-an-warisan-kesultanan-ternate"> https://www.rri.co.id/daerah/978641/mengenal-pangaji-spirit-belajar-al-qur-an-warisan-kesultanan-ternate</a></p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=ab21fca28a52" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Benteng Kastela: Saksi Bisu Tragedi Khairun]]></title>
            <link>https://medium.com/@kmrddn.nrs/benteng-kastela-saksi-bisu-tragedi-khairun-ede37eeef2c1?source=rss-edf62ca27842------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/ede37eeef2c1</guid>
            <category><![CDATA[history]]></category>
            <category><![CDATA[imperialism]]></category>
            <category><![CDATA[colonialism]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Komaruddin Nursi]]></dc:creator>
            <pubDate>Wed, 01 Jan 2025 05:39:06 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2025-01-01T05:39:06.957Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<h4>“Saksi Kekejaman dan Kerakusan Imperialisme Portugis, Khairun Jamil Korbannya”</h4><p>Benteng Kastela merupakan benteng yang paling pertama didirikan oleh bangsa Eropa atau lebih spesifiknya adalah Portugis. Nugroho Notosusanto dalam “<em>Sejarah Nasional Indonesia: Kemunculan Penjajahan di Indonesia”, </em>berpendapat bahwa benteng ini didirikan oleh bangsa Portugis sebagai pertahanan melawan serangan dari Spanyol dan Tidore (Poesponegoro dan Notosusanto, 2008)</p><p>Pembangunan benteng ini memakan waktu selama 18 Tahun, mulai dari tahun 1522 sampai 1540. Selama proses konstruksi benteng ini, tercatat 5 Gubernur Koloni yang terlibat dalam pembangunan benteng tersebut. Antonio de Brito, Garcia Henriquez, Goncalo Pereira, Jorge de Castro. Setelah rampung dibangun, benteng ini kemudian diberi nama <strong><em>Nostra Senora del Rosario</em></strong><em>. </em>Masyarakat setempat lebih mengenal benteng ini dengan nama Benteng Gamlamo atau Benteng Kastela (Amal, 2010).</p><p>Selain merupakan salah satu representasi dari peninggalan kolonial, Benteng ini juga menjadi saksi bisu daripada tragedi pembunuhan Sultan Khairun Jamil, Sultan Ternate ke-24. Diego Lopez de Mesquita, gubernur Portugis pada masa itu merencanakan plot untuk membunuh Sultan Khairun. Lantaran mereka merasa bahwasannya sang Sultan merupakan ancaman dari pada eksistensi Portugis di Ternate, dan harus segera disingkirkan. Plot tersebut kemudian dirancang dalam bentuk jamuan makan malam. Mesquita bertugas untuk mengundang sang Sultan untuk menghadiri jamuan tersebut. Sedangkan sersannya, Antonio Pimental akan bertugas sebagai eksekutor.</p><p>Pada 28 Februari 1570, malam hari. Sultan Khairun yang terkenal akan sifatnya yang toleran dan beritikad baik menyanggupi undangan daripada Diego Lopez de Mesquita. Hal ini lantaran Sultan merasa Portugis sudah benar-benar ingin berdamai dengan Ternate. Karena sehari sebelumnya 27 Februari 1570, Mesquita telah menyampaikan sumpah ingin berdamai dengan Ternate sampai menggunakan Injil ketika bersumpah. (Amal, 2016)</p><p>Ketika datang, Pihak Portugis mengisyaratkan hanya sang sultan yang masuk boleh masuk. Kemudian saat berjalan menuju ruang audiensi gubernur, Antonio Pimental menghampiri Sultan Khairun, lalu kemudian menusuk berkali-kali ke tubuh Sultan. Sultan Khairun seketika tumbang dan meninggal di tempat.</p><p>Jasadnya yang sudah dimutilasi kemudian di pertontonkan di publik. setelah itu tubuhnya yang sudah dimutilasi dan sekaligus digarami lalu dibuang ke laut, menjadi santapan bagi ikan-ikan. Hal inilah yang kemudian membuat Sultan Babullah naik pitam dan menggantikan kedudukan Ayahnya lalu mengobarkan perang melawan Portugis. Hingga akhirnya pada 1575, Benteng Kastela yang merupakan benteng terakhir tempat Portugis berlindung menyerah. Para portugis pun meninggalkan pulau Ternate.</p><p>Kini, benteng Kastela hanya menyisakan puing-puing reruntuhannya saja. Meskipun demikian, tidak menghilangkan memori kelam yang merenggut salah satu Pemimpin terbaik yang dimiliki oleh Ternate, Sultan Khairun Jamil.</p><p><strong>Referensi</strong></p><p>Amal, M. A. 2010. <em>Portugis &amp; Spanyol di Maluku</em>. N.p.: Komunitas Bambu.</p><p>Amal, M. A. 2016. <em>Kepulauan Rempah-rempah</em>. N.p.: Kepustakaan Populer Gramedia (KPG).</p><p>Poesponegoro, Marwati D., and Nugroho Notosusanto. 2008. <em>Sejarah Nasional Indonesia</em>. Vol. 4. Jakarta: PT. Balai Pustaka.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=ede37eeef2c1" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Indonesia dan Pan-Islamisme: Dinamika Politik Islam di Indonesia]]></title>
            <link>https://medium.com/@kmrddn.nrs/indonesia-dan-pan-islamisme-385ef248f76e?source=rss-edf62ca27842------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/385ef248f76e</guid>
            <category><![CDATA[indonesia]]></category>
            <category><![CDATA[history]]></category>
            <category><![CDATA[islam]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Komaruddin Nursi]]></dc:creator>
            <pubDate>Sat, 28 Dec 2024 06:31:46 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2024-12-29T09:11:51.361Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<h4>Dinamika politik islam di era pergerakan nasional</h4><p>Sejak pertengahan abad ke-15, Dunia memasuki era penjelajahan yang dipelopori oleh Portugis dan Spanyol, lalu diikuti oleh Inggris, Prancis, Belanda, dan negara-negara eropa lainnya. Era ini dinamakan era penjelajahan Samudra lantaran banyak pelaut-pelaut dari Eropa yang berlayar mencari rute baru sekaligus wilayah baru. Faktor utama yang menjadi motif di balik meningkatnya penjelajahan Samudra oleh para pelaut Eropa adalah Jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmaniyah pada tahun 1453 M, di masa Sultan Muhammad Al Fatih. Konstantinopel merupakan Kota yang menghubungkan antara Dunia Barat dengan Timur yang memiliki beberapa komoditas langka dan bernilai tinggi, diantaranya rempah-rempah; sehingga Dengan jatuhnya konstantinopel yang merupakan Pusat ekonomi wilayah Eropa dan mediterania ke tangan Turki Utsmaniyyah, membuat mereka harus mencari rute baru untuk langsung menuju ke sumber dari rempah-rempah tersebut.</p><p>Semenjak Itulah dimulai era Kolonial. Dimana wilayah-wilayah baru yang ditemukan di eksploitasi sumber dayanya, mereka dirikan koloni-koloni disana, dan bahkan menganeksasi atau menguasai wilayah-wilayahnya jika sudah ada pemerintahan lokal disana. Dan ini berlangsung selama 4 abad kedepan. Asia merupakan panggung utama dari era Kolonial, dan Kepulauan Indonesia salah satunya. Banyak catatan-catatan sejarah yang menceritakan secara komprehensif maupun detail terkait dengan perjalanan Kepulauan Indonesia sejak kedatangan Bangsa Eropa dan pengaruh yang diberikan oleh mereka terhadap wilayah tersebut. Kita tidak akan membahas lebih jauh tentang hal itu agar tidak terlalu melebar pembahasannya secara temporal. Singkat cerita, Pada akhir abad ke 19, Kepulauan Indonesia berada di bawah kendali Pemerintah Belanda yang dikenal dengan Hindia Belanda pasca kebangkrutan VOC (<em>Vereniging Oost-Indische Compagnie</em>), sehingga pemerintah mengambil alih.</p><p>Dimasa yang sama, Imperialisme juga mulai hadir dalam dinamika penjajahan di Dunia. Terutama di negara-negara koloni Inggris. Tentu saja Imperialisme juga pada akhirnya memberikan dampak dan pengaruh pada para <em>native people</em>. Sehingga Kolonialisme dan Imperialisme sama-sama memberikan dampak buruk. Hal ini kemudian menimbulkan semangat-semangat anti-barat pada kalangan kaum Intelektual. Diantara mereka adalah kaum intelektual Muslim. Menurut mereka, hegemoni Imperialisme dan Kolonialisme saat ini, merupakan representasi akibat dari kemunduran dunia Islam. Hal ini juga dipicu oleh Runtuhnya Kekhalifahan Turki Utsmani pasca Perang Dunia I, yang mengakibatkan Dunia Islam kehilangan Payung yang menaunginya. Melihat krisis yang dihadapi oleh dunia Islam Saat itu, membuat para tokoh-tokoh Islam dunia merasa perlu untuk mempersatukan kembali Islam dalam satu kesatuan.</p><p>Pan-Islamisme hadir sebagai solusi untuk mengatasi krisis tersebut. Tokoh-tokoh yang paling lantang menyuarakan gagasan ini adalah Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh. Sebelumnya sudah ada gagasan yang bertujuan untuk mempersatukan Dunia Islam di dunia, dikenal dengan <em>Ittihad-i Islam.</em> Konsep inilah yang kemudian diserap oleh Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh dan digunakan dalam Gagasan Pan Islamismenya. Tentu saja ada pergeseran makna setelah konsep tersebut diadopsi. Jika <em>ittihad-i Islami </em>menekankan pada persatuan geopolitik dalam kawasan Islam, maka Pan-Islamisme menekankan pada identitas keagamaan sebagai pengikatnya.</p><p>Di Indonesia, Pan-islamisme menjadi salah satu ideologi yang melandasi tokoh-tokoh Islam nasional dalam pemikiran maupun gerakan politik mereka. Diantaranya adalah Muhammad Natsir, Agus salim, Tjokroaminoto, dan Kartosoewirjo. Akan tetapi Penerapan mereka dalam Pan-Islamisme yang dilakukan oleh mereka sungguh sangat berbeda, Khususnya antara Muhammad Natsir dengan Kartosoewirjo.</p><p>Pemikiran politik Islam dari Natsir dan Kartosuwiryo sangat erat kaitannya dengan konsep Pan-Islamisme, Marxisme, dan Sosialisme Islam. Ketiga ideologi ini dapat ditelusuri melalui pengaruh guru-guru politik mereka yang terlibat dalam organisasi seperti Jong Islamieten Bond, Partai Sarekat Islam Indonesia, dan Masyumi. Dalam analisis ini, kita akan membandingkan pemikiran kedua tokoh yang terus relevan dalam diskursus politik Indonesia, dari tingkat organisasi hingga ke panggung politik nasional. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Subandi Rianto pada tesis yang berjudul “PERBANDINGAN PEMIKIRAN POLITIK M. NATSIR DAN S.M. KARTOSUWIRYO MENGENAI KONSEP NEGARA BERDASARKAN ISLAM 1920–1959” menunjukkan bahwa Natsir mendapatkan banyak inspirasi dari pemikiran Pan-Islamisme yang diajarkan oleh tokoh-tokoh seperti Ahmad Hasan dari Persis, Ahmad Surkati dari Jamiatul Khair, dan Agus Salim dari Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII). Natsir berhasil menerapkan pendekatan diskusi yang lebih demokratis dalam membahas konsep negara yang berlandaskan Islam. Pendekatannya cenderung inklusif dan mendorong partisipasi publik dalam proses politik.</p><p>Di sisi lain, Kartosuwiryo menunjukkan corak pemikiran yang berbeda. Ia banyak dipengaruhi oleh perpaduan ideologi Marxisme, Pan-Islamisme, dan Sosialisme Islam, terutama dari tokoh seperti Marco Kartodikromo dan Tjokroaminoto. Berbeda dengan Natsir, Kartosuwiryo lebih menekankan pada pembentukan negara Islam yang independen, mengikuti pandangan yang diyakininya, tanpa menggabungkan prinsip-prinsip demokrasi dalam prosesnya. Perbedaan ini mencerminkan dua pendekatan yang berbeda dalam merespons tantangan politik di Indonesia. Natsir berusaha untuk menciptakan ruang dialog dan kerjasama di antara berbagai kelompok, sedangkan Kartosuwiryo lebih condong kepada perjuangan untuk mendirikan negara Islam berdasarkan keyakinan ideologisnya. Keduanya berkontribusi pada dinamika politik Islam di Indonesia, dengan masing-masing memiliki cara yang khas dalam memahami dan merespon konteks sosial dan politik yang ada.</p><p>Secara keseluruhan, pemikiran politik Natsir dan Kartosuwiryo mencerminkan dua jalur yang berbeda dalam sejarah politik Islam di Indonesia. Natsir memfokuskan pada dialog dan demokrasi, sementara Kartosuwiryo lebih mendalami upaya mendirikan negara Islam yang lebih tegas. Keduanya, meski berbeda, menunjukkan betapa kompleks dan dinamisnya pemikiran politik Islam di Indonesia. Meskipun demikian, pada akhirnya hal ini menunjukan bahwasannya Pan Islamisme berperan penting terhadap para tokoh-tokoh Islam Indonesia yang kemudian bersama-sama membantu Indonesia untuk bisa lepas dari tali kekang Kolonialisme dan pengaruh Imperialisme, atau dengan kata lain, Merdeka.</p><p><strong>Referensi</strong></p><p>Anwar, I. C. (2021, November 11). <em>Pengertian Pan Islamisme, Sejarah, Tokoh, dan Tujuan</em>. Tirto.id. Retrieved October 12, 2024, from <a href="https://tirto.id/pengertian-pan-islamisme-sejarah-tokoh-dan-tujuan-gkvM">https://tirto.id/pengertian-pan-islamisme-sejarah-tokoh-dan-tujuan-gkvM</a></p><p>Fandy. (n.d.). <em>Latar Belakang Bangsa Eropa Melakukan Penjelajahan Samudra</em>. Gramedia. Retrieved October 12, 2024, from <a href="https://www.gramedia.com/literasi/latar-belakang-bangsa-eropa-melakukan-penjelajahan-samudra">https://www.gramedia.com/literasi/latar-belakang-bangsa-eropa-melakukan-penjelajahan-samudra</a></p><p>Garadian, E. A. (n.d.). <em>Pan Islamisme — Ensiklopedia</em>. Ensiklopedia Sejarah Indonesia. Retrieved October 12, 2024, from <a href="https://esi.kemdikbud.go.id/wiki/Pan_Islamisme">https://esi.kemdikbud.go.id/wiki/Pan_Islamisme</a></p><p>Rianto, S. (2020). <em>PERBANDINGAN PEMIKIRAN POLITIK M.NATSIR DAN S.M.KARTOSUWIRYO MENGENAI KONSEP NEGARA BERDASARKAN ISLAM 1920–1959</em>.</p><p>Formichi, C. (2010). Pan-Islam and Religious Nationalism: The Case of Kartosuwiryo and Negara Islam Indonesia. <em>Indonesia</em>, <em>90</em>, 125–146. <a href="http://www.jstor.org/stable/20798235">http://www.jstor.org/stable/20798235</a></p><p>Aydın, C. (2006). Beyond Civilization: Pan-Islamism, Pan-Asianism and the Revolt against the West. <em>Journal of Modern European History / Zeitschrift Für Moderne Europäische Geschichte / Revue d’histoire Européenne Contemporaine</em>, <em>4</em>(2), 204–223. <a href="https://www.jstor.org/stable/26265834">https://www.jstor.org/stable/26265834</a></p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=385ef248f76e" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
    </channel>
</rss>