<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0" xmlns:cc="http://cyber.law.harvard.edu/rss/creativeCommonsRssModule.html">
    <channel>
        <title><![CDATA[Stories by Suara Rakyat Bergerak on Medium]]></title>
        <description><![CDATA[Stories by Suara Rakyat Bergerak on Medium]]></description>
        <link>https://medium.com/@kontribusirakyatbergerak?source=rss-4b749d7743cd------2</link>
        <image>
            <url>https://cdn-images-1.medium.com/fit/c/150/150/2*U2LHZfB3-obzzFhOo84zYg.jpeg</url>
            <title>Stories by Suara Rakyat Bergerak on Medium</title>
            <link>https://medium.com/@kontribusirakyatbergerak?source=rss-4b749d7743cd------2</link>
        </image>
        <generator>Medium</generator>
        <lastBuildDate>Sat, 21 Nov 2026 11:48:55 GMT</lastBuildDate>
        <atom:link href="https://medium.com/@kontribusirakyatbergerak/feed" rel="self" type="application/rss+xml"/>
        <webMaster><![CDATA[yourfriends@medium.com]]></webMaster>
        <atom:link href="http://medium.superfeedr.com/" rel="hub"/>
        <item>
            <title><![CDATA[Musik, Dansa, dan Protes]]></title>
            <link>https://medium.com/@kontribusirakyatbergerak/musik-dansa-dan-protes-c2c44c9190e?source=rss-4b749d7743cd------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/c2c44c9190e</guid>
            <category><![CDATA[cultural-studies]]></category>
            <category><![CDATA[politics]]></category>
            <category><![CDATA[social-movements]]></category>
            <category><![CDATA[democracy]]></category>
            <category><![CDATA[protest]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Suara Rakyat Bergerak]]></dc:creator>
            <pubDate>Sat, 09 May 2020 00:45:57 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2020-05-09T00:45:57.644Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>Oleh Syafiatudina</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/900/1*1CbnN82LiQ_0tRhmThJSFg.jpeg" /><figcaption>Henri Matisse, “Music” (1910)</figcaption></figure><p>Panggung dan apa yang terjadi setelahnya — beberapa menit sebelum Prontaxan tampil, jantung saya berdebar cepat. Ini kali pertama Prontaxan, sebuah grup musik <em>dangdut house</em>, tampil di depan massa aksi dalam sebuah acara yang diorganisir sebagai bentuk protes. Sejauh yang saya tahu, Prontaxan terbiasa bermain di klub atau panggung acara musik besar seperti <em>Soundrenaline </em>atau <em>Synchronize Fest</em>.</p><blockquote>Apakah orang akan berdansa dalam sebuah protes? Apa dansa dan protes akan menegasikan keberadaan satu sama lain?</blockquote><p>Tepat dua hari sebelum acara, grup Whatsapp panitia ramai membicarakan soal siapa yang akan menjadi penampil di “Panggung Rakyat” yang diorganisir oleh Aliansi Rakyat Bergerak pada Senin, 28 Oktober 2019. Acara ini terdiri dari <em>Karnaval Demokrasi</em> yang berbentuk aksi longmars dari bundaran UGM dan berakhir di Tugu Yogyakarta di mana “Panggung Rakyat” berlokasi. Format karnaval dan panggung dipilih sebagai bentuk strategi penggalangan massa layaknya demonstrasi.</p><p>Panggung direncanakan untuk orasi dari berbagai elemen masyarakat, pembacaan sikap bersama, musik, puisi, serta aksi teatrikal. Tidak ada kriteria pasti dalam memilih penampil. Namun, ada beberapa pertimbangan yang sempat diungkapkan dalam rapat perencanaan. Misalnya soal mengutamakan bentuk pertunjukkan atau musisi yang dapat menarik masyarakat luas, tidak hanya mahasiswa, pelajar, dan aktivis atau soal pernyataan politik yang perlu ditekankan oleh para penampil. Pertimbangan lain yaitu perihal menjaga tensi massa yang akan sampai di sekitar panggung pada pukul empat sore, waktu yang sama dengan dimulainya panggung.</p><p>Kembali ke pembicaraan di grup Whatsapp, saran nama musisi mulai berdatangan. Ada tendensi untuk mengundang musisi yang kerap tampil di panggung aksi atau berpartisipasi dalam demonstrasi. Ini karena relasi yang terbina dan kepercayaan atas komitmen bersama terhadap gerakan. Genre musik yang dibawakan pun saling terkait, antara rock/pop alternatif, punk, <em>folk</em>, atau <em>grunge </em>dengan lirik yang kental dengan isu sosial-politik.</p><p>Di antara nama-nama yang diusulkan, terseliplah nama Prontaxan. Keraguan pun terbersit di benak saya. Bagaimana respons massa aksi, yang umumnya duduk atau paling tidak <em>pogo</em> sambil meneriakkan slogan-slogan politik di acara panggung solidaritas, terhadap musik klub dangdut ala Prontaxan? Memang betul Prontaxan pernah melakukan <em>remix </em>pada lagu Efek Rumah Kaca yang berjudul “Mosi Tidak Percaya” dan mungkin ini menunjukkan ketertarikan mereka terhadap isu politik. Akan tetapi, apa yang akan terjadi di hari acara ketika mereka tampil? Entah. Memangnya siapa yang tahu?</p><p>Saya menelpon Hahan, salah satu MC Prontaxan, dan menanyakan pendapatnya soal tawaran tampil terhadap Prontaxan di Panggung Rakyat dari Aliansi Rakyat Bergerak. Ternyata Hahan menyambut tawaran tersebut dengan antusias. Ia bahkan mengatakan bahwa sebenarnya ada rencana Prontaxan untuk tampil di aksi Gejayan Memanggil #2 walau akhirnya tertunda. Respons antusias dari Hahan, yang ternyata juga dimiliki oleh personil Prontaxan lain, cukup melegakan. Kecemasan berganti dengan rasa penasaran bercampur antusias atas apa yang akan terjadi.</p><p><em>Rundown</em> acara pun disusun. Perangkat <em>sound </em>didapatkan meski dengan penuh jerih payah. Sehari sebelum acara, para anggota aliansi melakukan prakondisi dengan menyebarkan selebaran ke warga kampung sekitar Tugu. Selebaran yang berisi informasi acara dan tuntutan aksi diberikan sembari <em>ngobrol</em> dengan warga. Menurut saya, ini adalah strategi pembangunan diskursus publik yang menarik dan berpotensi untuk dikembangkan lebih jauh sebagai sarana pendidikan politik.</p><p>Senin, 28 Oktober 2019 pun tiba. Aksi dimulai dengan longmars dari bundaran UGM pada pukul tiga sore. Tim panggung pun bersiap sedia di Tugu Jogja. Sembari menunggu massa aksi, panggung dimulai pada pukul empat dengan pertunjukkan Barong Edan. Tabuhan kendang yang cepat dan penampilan barong yang enerjik berhasil mengumpulkan orang untuk mulai berdiri di sekitar panggung. Tepat setelah Barong Edan selesai tampil, massa aksi tiba di Tugu Jogja dan berupaya memblokade jalan. Upaya ini menciptakan ruang yang lebih luas bagi massa aksi dan penonton untuk duduk bersama di depan panggung.</p><p>Suasana tegang terbangun ketika massa aksi Karnaval Demokrasi (baca: longmars) tiba di Tugu. Tepat di panggung adalah waktu kelompok musik Kota dan Ingatan untuk tampil. Ini kali pertama saya menyaksikan penampilan Kota dan Ingatan (KdI). Saya mengapresiasi improvisasi yang dilakukan mereka dengan menabuh drum ketika aksi massa hadir di Tugu dan mulai membuat blokade. Pilihan lagu yang ditampilkan oleh KdI setelahnya pun tepat, walau sempat terbersit bayangan di kepala saya jika longmars disambut oleh musik yang lebih gaduh seperti Senyawa. Ritme yang dibawakan KdI menghentak dan liriknya berbicara soal ekspansi dan eksploitasi yang dilakukan pemodal besar hingga kehidupan rakyat biasa menjadi tak berarti.</p><p>Setelah KdI tampil, acara berlanjut dengan orasi dari berbagai organisasi atau kelompok serta penampilan dari Dendang Kampungan, Kepal SPI, Rebellion Rose, Spoer, Sisir Tanah, Deugalih, dan Agoni. Di sela-sela penampilan ini ada pembacaan puisi dan penampilan dari teman-teman yang bersolidaritas, seperti Tarian Maluku, Yasir+Sombanusa, Abbiya+Arial Karwa, Jessica Amoeba, dan Aly. Deugalih berbagi panggungnya dengan Fuli — kelompok yang mengundang tepuk tangan meriah ketika dengan harmonisasi vokal, mereka bernyanyi “Tanah kam sayang pace deng mace kam tembak” dalam lagu yang berjudul <em>Jerit Papua</em>.</p><p>Di tengah penampilan Sisir Tanah, lilin dinyalakan sebagai peringatan atas wafatnya lima orang di serangkaian aksi #ReformasiDikorupsi dan menuntut pemerintah untuk mengusut kasus tersebut. Momen khidmat setelah penyalaan lilin dan penampilan Sisir Tanah dengan mulus berubah menjadi energik berkat musik Agoni. Bagi saya, perubahan atmosfer ini juga merupakan momen simbolik untuk mentransformasikan rasa marah dan duka sebagai ikatan terhadap tuntutan politik bersama.</p><p>Usai Agoni, Prontaxan mulai bersiap di atas panggung. Beberapa teman berinisiatif untuk menggeser pembacaan sikap yang awalnya dilakukan di pertengahan penampilan Prontaxan ke awal. Menilik kembali momen tersebut, saya pikir ini adalah keputusan yang tepat. Dengan atmosfer dan energi yang sudah dibangun Agoni, pembacaan sikap menjadi manifestasi atas apa yang sedang kita tuju bersama melalui aksi ini.</p><p>Perwakilan dari komite-komite di Aliansi Rakyat Bergerak pun membacakan sikap bersama lalu dilanjutkan dengan penampilan dari Prontaxan. Begitu suara kendang terdengar, kedua MC langsung mengajak hadirin untuk mendekati panggung. Alih-alih mendekat, panggung justru dipenuhi oleh orang-orang yang berdansa. Mereka terus bergoyang selama 45 menit sepanjang durasi penampilan Prontaxan. Suara kedua MC yang biasanya mengiringi penampilan Prontaxan pun tenggelam dalam riuhnya nyanyian dan teriakan orang-orang. Di satu bagian kerumunan, beberapa orang berdansa seirama dalam barisan. Agak mirip poco-poco bagi saya. Beberapa orang lainnya berdiri atau bertepuk tangan sambil melihat kerumunan yang berjoget. Jumlah orang yang tersisa di waktu ini tak cukup banyak. Mungkin hanya sekitar 50% dari jumlah hadirin keseluruhan.</p><p>Saya mulai bertanya-tanya lagi. <em>Apa yang membuat mereka pergi? Bagaimana cara membuat mereka tinggal lebih lama? Mungkinkah ini akibat durasi panggung yang terlalu panjang? Adakah model pertunjukkan lainnya agar panggung tidak melulu menjadi pusat dan massa lebih terkelola? </em>Hanya lebih banyak praktik, pengalaman dan uji coba yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas.</p><p>Tepat lima menit sebelum pukul 11 malam, Prontaxan mengakhiri penampilannya dengan tembang “Pulang” dari Float. Begitu musik berakhir, kerumunan pun berangsur-angsur hilang. Polisi membuka blokade sehingga kendaraan kembali melintasi Tugu seperti biasanya. Panitia yang tersisa pun membersihkan area acara.</p><p>Sesekali saya mendengar komentar yang berseliweran soal panggung ini. Mulai dari rasa suka “Asik ya,”; “Kapan lagi joget di aksi,”; hingga komentar menjurus sinis seperti “Memangnya ini aksi,” atau “Mungkin polisi pada heran ya kita jadi hedon”. Dalam momen tersebut sebuah kalimat ternama dari Emma Goldman pun terngiang di kepala saya, “Jika saya tidak bisa menari, maka itu bukanlah revolusi saya. Jika saya tidak bisa menari, saya tidak menginginkan revolusimu. Jika saya tidak bisa menari, saya tidak ingin menjadi bagian dari revolusimu”.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/600/1*Z-JI347QVjgskwVRit8DnQ.jpeg" /><figcaption>Henri Matisse, “Dance” (1910)</figcaption></figure><p>Emma mengeluarkan pernyataan di atas ketika seorang kawan menegurnya. Emma dianggap bersikap tidak pantas karena menari berlebihan di sebuah pesta dan dapat membahayakan tujuan bersama anarkisme. Emma pun merespon dengan “Saya tidak percaya bahwa tujuan bersama yang dibentuk oleh idealisme yang indah, untuk anarkisme, untuk kebebasan dan pembebasan dari konvensi dan prasangka, menuntut penolakan atas kebahagiaan dan hidup.”</p><blockquote>Kerumunan yang menari adalah sebuah peristiwa sosial di mana tubuh-tubuh yang berbeda bergerak dengan caranya masing-masing untuk mengikuti musik yang sama. Tentu ini berbeda dengan tari yang dipanggungkan, ditonton dengan batas yang jelas antara penampil dan penonton. Kerumunan yang menari adalah sebuah penciptaan satu tubuh kolektif yang kaya akan simbol dan alat politik terutama ketika digunakan dalam strategi tertentu seperti okupasi ruang.</blockquote><p>Ini sejalan dengan kutipan lain yang pernah diungkapkan Michel Foucault bahwa “jangan berpikir bahwa seseorang harus merasa sedih agar menjadi militan, walau yang sedang dilawan adalah hal yang sangat mengerikan”.</p><p>Barangkali kita perlu meyakinkan satu sama lain bahwa tidak ada yang salah dengan menari di sebuah aksi protes. Bahkan saya ingin mengajukan argumentasi bahwa kebahagiaan dan kegembiraan adalah lokus politik yang sering terabaikan. Memang pemahaman dominan yang menyebar mengenai kebahagiaan — karena andil neoliberalisme dan kapitalisme paling tidak — bersumber pada kepemilikan privat dan akumulasi kekayaan. Jalan untuk mendapatkan kebahagiaan adalah dengan berpuas diri atas apa yang sudah dimiliki. Lalu menjadi pemikiran umum bahwa orang yang tidak bahagia adalah orang yang tidak cukup memiliki dan tidak puas.</p><p>Padahal di samping semua itu, ada bentuk kebahagiaan radikal yang sedang meletup-letup dari dasar panci dan berusaha naik ke permukaan. Ini adalah kebahagiaan yang terbentuk dari menembus keterasingan (alienasi), menyemai lebih banyak jalinan-jalinan sosial, atau dari munculnya perasaan bahwa ada yang tidak beres dari kondisi hidup kita hari ini dan dunia yang berbeda perlu diwujudkan bersama.</p><p>Justru keragaman ekspresi artistik dapat menjadi jalan untuk menarik lebih banyak orang datang, menciptakan jalinan-jalinan baru, dan memberikan api atas kemarahan bersama kita. Kita butuh lebih banyak penciptaan ruang untuk pembangkangan sipil yang tidak berakar pada kontrol atas lainnya (seperti dalam patriarki, rasisme, dan sistem kelas). Musik dan dansa hanyalah salah satu cara.</p><p>Repertoar Prontaxan pun mungkin masih akan berkembang untuk mengajak orang berdansa sembari menyebarkan kesadaran politik. Namun, saya ingin memperpanjang tantangan ini kepada kita untuk terus menemukan dan memberi ruang pada cara tutur dan mode ekspresi artistik yang beragam. Sehingga dalam sebuah aksi di ruang publik, tidak hanya kemarahan yang dilontarkan, tetapi juga penciptaan kesadaran kolektif akan sebuah perjuangan bersama, baik melalui kata, irama, dan dansa.</p><p><em>Catatan tambahan:</em></p><p><em>3 April 2020</em></p><p><em>Setelah tulisan ini selesai, saya membagikannya ke grup-grup Whatsapp yang terdiri dari panitia aksi maupun anggota Aliansi Rakyat Bergerak. Beberapa orang mengontak saya untuk mendiskusikan muatan tulisan ini secara mendalam. Dengan seorang kawan, Feri TR, kami membicarakan soal bagaimana membentuk metode pengorganisasian yang menempatkan kebahagiaan sebagai lokus politik. Menurut Feri, tantangan selanjutnya adalah bagaimana menyalurkan letupan-letupan kegembiraan kolektif dalam aksi massa menuju keterlibatan lebih jauh dalam kerja-kerja pengorganisasian; berjejaring termasuk dengan organisasi akar rumput, melakukan kajian strategis, hingga konsolidasi menuju aksi massa berikutnya. “Gerakan revolusioner dibangun oleh organisasi-organisasi yang revolusioner pula,” begitu kata Feri di kesempatan yang berbeda.</em></p><p><em>Berbagai macam dinamika pun bermunculan seiringnya waktu berjalan. Aksi Gejayan Memanggil #3 pun diselenggarakan pada 9 Maret 2020 sebagai sikap penolakan atas Omnibus Law yang sedang digodok oleh DPR. Musik dan orasi kembali menjadi kombinasi yang hadir dalam demonstrasi ini. Dalam orasinya, Feri pun mengungkapkan pernyataan bahwa salah satu tujuan politik adalah untuk mencari kebahagiaan. Hujan mengguyur dan massa aksi tetap bertahan di pertigaan revolusi (sebutan untuk pertigaan Jalan Gejayan yang sudah tiga kali menjadi lokasi aksi) untuk mendengarkan dan berorasi serta berdansa bersama. Sebagai seseorang yang hadir dalam demonstrasi tersebut, saya pun turut menandai adanya emosi, hasrat, dan perasaan kolektif yang muncul bersamaan dengan penciptaan tuntutan bersama.</em></p><p>Namun, bagaimana merawat relasi yang bermunculan di antara massa aksi untuk gerakan sosial yang lebih langgeng<em>? Begitu pikir saya saat itu sembari mengingat pertanyaan Feri ketika tulisan ini baru saja selesai.</em></p><p><em>Bagi orang banyak, politik adalah sesuatu yang jauh dari kehidupan mereka karena dianggap berkaitan dengan urusan kenegaraan. </em><a href="https://serikatnews.com/tantangan-demokrasi-di-indonesia/"><em>Jeannie Latumahina menulis bahwa depolitisasi ini adalah tantangan pembangunan kekuatan masyarakat sipil. Bagaimana mungkin membangun kekuatan bersama jika masyarakat muak akan politik bahkan antipolitik?</em></a></p><p><em>Achille Mbembe, seorang filsuf Kamerun, dalam tulisannya yang berjudul </em>Necropolitics<em> (politik kematian), mengajukan proposal untuk merumuskan kategori dasar politik yang lebih taktil dan tidak terlalu abstrak, yaitu soal hidup dan mati.</em></p><p><em>Di masa pandemi COVID-19 ini, kita bisa melihat bagaimana kehidupan kelompok rentan ekonomi dan sosial (kelompok marjinal) tidak dianggap penting karena ketiadaannya akses bagi mereka untuk melanjutkan hidup. Mereka tidak dapat bekerja akibat PHK ataupun larangan untuk beraktivitas di ruang publik. Ketiadaan pemasukan membuat mereka tidak bisa mengakses fasilitas kesehatan. Berbagai inisiatif solidaritas dan gerakan masyarakat berupaya untuk memenuhi kebutuhan pokok para kelompok rentan ini. Namun, inisiatif semacam ini pun memiliki batasan skala wilayah kerja. Misalnya ada batasan untuk berapa orang yang bisa dibantu atau seberapa luas bantuan bisa didistribusikan.</em></p><p><em>Di jalanan maupun gang-gang kampung, tersiar kabar bahwa ada bantuan sembako yang diberikan oleh pemerintah melalui RT dan RW setempat. Sayangnya bantuan ini pun tidak selalu sampai pada pihak yang paling membutuhkan. Warga yang tidak memiliki kartu tanda pengenal atau hidup di jalanan, kerap menjadi “yang-terlewatkan” atau terabaikan dalam skema bantuan ini. Di Alun-Alun Utara Yogyakarta, warung-warung terpaksa tutup karena Satpol PP sempat mengintimidasi mereka agar tidak meneruskan usaha dan tetap “tertib” menjalankan </em>physical distancing<em>. Pemulung dilarang masuk jalan-jalan perkampungan akibat </em>lockdown<em>.</em></p><p><em>Dalam kekuasaan yang menentukan hidup dan mati, tampaknya para penguasa di negeri kita sedang menghilangkan keberadaan para kelompok marjinal dengan menutup akses mereka untuk melanjutkan hidup.</em><a href="https://indoprogress.com/2020/05/inklusivitas-dan-rezim-kematian-sebuah-kritik-teologi-feminis/"><em> Lailatul Fitriyah menulis soal kaitan antara politik kematian dan kritik atas ‘inklusivitas’ yang justru melanggengkan struktur kekerasan yang menciptakan kelompok marjinal terpinggirkan.</em></a><em> Tulisan Lailatul Fitriyah dibuka dengan mengingatkan kita kembali dengan tiga kematian yang baru saja terjadi; pembunuhan seorang transpuan bernama Mira di Jakarta, dua orang pemuda yang sedang memancing di Papua ditembak oleh oknum militer, dan ibu rumah tangga yang meninggal dunia setelah kelaparan di Tangerang. Tiga kejadian ini terhubungkan oleh dua hal; alienasi dan kematian.</em></p><p><em>Sejalan dengan argumen Lailatul Fitriyah, pembunuhan-pembunuhan lainnya sedang terjadi di sekitar kita. Bukan dengan senjata, melainkan dengan menciptakan kondisi di mana hidup menjadi tidak mungkin. Maka, tuntutan politik yang dibangun di masa Covid-19 ini perlu berasal dari kebutuhan bertahan dan terus hidup bagi semua orang tanpa terkecuali.</em></p><p><em>Sulit untuk membayangkan kegembiraan adalah bagian dari tuntutan politik di masa ini. Akan tetapi, paling tidak, semua orang berhak untuk tidak menderita dan terus hidup.</em></p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=c2c44c9190e" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Mengubah Haluan Ekonomi Dunia Kala Korona]]></title>
            <link>https://medium.com/suara-rakyat-bergerak/mengubah-haluan-ekonomi-dunia-kala-korona-73b652387c67?source=rss-4b749d7743cd------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/73b652387c67</guid>
            <category><![CDATA[covid19]]></category>
            <category><![CDATA[sosial]]></category>
            <category><![CDATA[progressive]]></category>
            <category><![CDATA[politik]]></category>
            <category><![CDATA[ekonomi]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Suara Rakyat Bergerak]]></dc:creator>
            <pubDate>Tue, 14 Apr 2020 13:10:16 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2020-04-14T16:36:51.991Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>Oleh Ardy Syihab</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*Og8q5fpRZvgQFeR9WPAFOg.jpeg" /><figcaption>Sumber: Twitter.com</figcaption></figure><p><em>“ Inilah aku yang dulu pernah kau tinggalkan dan sekarang bersiap-siap untuk menyalipmu di tikungan terakhir “ –Bude Sumiyati-</em></p><p>Nasihat mulia Bude Sumiyati di atas layak kita berikan pada Martin Surajaya sebagai representasi kaum intelektual anorganik<a href="#_ftn1">[1]</a> yang berpikir dan bertindak lepas dari gerakan massa. Hanya membayangkan jatuhnya surga sosialisme, hingga lagi-lagi disalip oleh revisi-revisi sistem ekonomi kapitalistik di tikungan terakhir. Ia membuat tesis bahwa sosialisme akan menggejala dengan sendirinya di tiap-tiap negara dengan adanya krisis ekonomi yang diperparah pandemi COVID-19. Sialnya, fakta mencatat berkali-kali kapitalisme megalami turbulensi dan krisis. Akan tetapi, berkali-kali pula sistemnya dapat dimodifikasi hingga melahirkan varian eksploitasi jenis baru dan menyalip bayangan-bayangan indah sosialisme di tikungan terkahir. Tinggalah hanya penyesalan massal. Maka sudah selayaknya pemikiran semacam itu perlu digugat sedari sekarang.</p><p>Kritik utama saya pada Martin adalah implikasi tulisanya yang mengiklankan kemalasan dalam bertindak melakukan perubahan nyata karena dengan sendirinya sosialisme akan hadir. Mirip jailangkung yang datang tanpa diundang. Membayangkan COVID-19 akan menyelesaikan segalanya menuju dunia baru sosialisme, tak perlu intervensi dari siapa pun dan kelompok mana pun, kaum muda tinggal hanya #dirumahaja sambil rebahan manis lantas dunia akan berganti rupa.</p><p>Papan reklame kemalasan Martin perlu dibongkar. Bukan hanya karena riskan untuk kembali menjerumuskan pada jurang-jurang kekalahan rakyat, namun juga mengandung logika yang layak untuk digugat.</p><p>Premis dasarnya menyatakan bahwa ada empat penunggang kuda kiamat kapitalisme dalam krisis ekonomi global yang ledakanya terpicu karena korona, yakni deindustrialisasi, definansialisasi, diskoneksi fisik, dan pelokalan global. Sampai di sini relevansi data memang menunjukan gejala yang mengarah pada empat kemungkinan di atas. Namun, <em>punch line</em> yang dikemukakan terdengar sumbang karena berkesimpulan bahwa dengan sendirinya “sosialisme akan kembali mejadi pilihan bagi bangsa-bangsa yang hendak selamat secara ekonomi” menjadi simplifikasi yang fatal. Mari kita urai.</p><p><strong>Rakyat yang Kembali Ditumbalkan</strong></p><p>Dalam kondisi negara sosialis mecam apa yang gerak kebijakan negaranya justru makin tidak berpihak pada kaum buruh dan rakyat kecil?</p><p>Premis awal Martin berdasar dari tesis Harvey yang menyatakan bahwa “modal bukanlah benda, melainkan proses yang hanya ada dalam gerak. Ketika sirkulasi berhenti, nilai lenyap dan keseluruhan sistem menjadi runtuh” dengan mencontohkan peristiwa 11 September 2001 di New York City dan Washington D.C. yang melumpuhkan ekonomi beberapa hari. Hingga kemudian walikota sampai presiden mengimbau agar warga kembali beraktivitas seperti semula, yang artinya menggerakan lagi ekonomi. Takut jika roda kapitalisme akan terhenti dan menyebabkan kiamat kapitalisme.</p><p>Dari dasar tersebut, ia menghubungkanya dalam konteks kasus korona yang berpotensi mematikan roda ekonomi bahkan selama berbulan-bulan. Sampai menyebutnya sebagai revolusi diam, revolusi yang terjadi karena dismobilisasi massa dan demoralisasi hingga memberikan celaan nyinyir pada gerakan-gerakan yang selama ini melakukan mobilisasi massa dan pemogokan karena efeknya tak sedasyat korona.</p><p>Faktanya, banyak perusahaan, pabrik, dan tempat-tempat kerja tak memberikan kata libur meskipun dihantam korona seolah tak peduli dan menganggap korona sebatas angin lalu. Memang sejak kapan kapitalisme peduli buruh?</p><p>Masalahnya adalah negara merupakan alat kelas yang berkuasa beserta penjaga infrastruktur corak ekonomi yang inheren di dalamnya. Singkatnya, secara mayoritas hari ini negara “hanyalah sebuah panitia yang mengelola kepentigan kaum borjuis secara menyeluruh”<a href="#_ftn2">[2]</a>. Kecuali perspektif Martin sudah bergeser dari perspektif marxis dengan mengadopsi konsep negara netral.</p><p>Agar lebih kontekstual mari kita uji faktanya di Indonesia. Di tengah eskalasi korban COVID-19, masih sangat banyak pabrik dan tempat kerja yang tak meliburkan pekerjanya. Kawasan industri di lingkup Jabodetabek bisa jadi contoh gamblang di mana tiap hari buruh masih berjibaku untuk bekerja akibat korporasi yang tak mau berkompromi dengan korona. Siti contohnya, yang bernasib sama dengan ribuan buruh lainya di perusahaan garmen PT Kahatex atau Tri Wiguna besera ribuan buruh lainya yang berkerja di PT Unitama Sari Mas Jakarta Utara<a href="#_ftn3">[3]</a>. Ada juga puluhan ribu <em>driver online</em> yang wilayah kerjanya memang mencari nafkah di jalan. Belum lagi pekerja informal yang mau tidak mau harus bekerja untuk mencukupi kehidupan esok hari, yang tentu saja tidak kompatibel dengan konsep <em>work from home</em> (WFH).</p><p>Singkatnya, korona tak bisa menahan laju ekonomi kapitalistik yang saat ini ditopang oleh negara. Perusahaan-perusahan besar dan pabrik masih merespon biasa saja, mengurangi aktivitas produksi sewajarnya, bahkan menjadikannya sebagai kesempatan busuk untuk memulangkan para buruh tanpa pesangon yang layak. Terlebih jika perusahaan dalam keadaan bahaya dan rawan bangkrut, masih ada yang dengan senang hati membantunya. Siapa lagi jika bukan negara.</p><p>Dari sini dapat dilihat bahwa roda kapitalisme tak benar-benar terhenti. Bagi kapitalisme, kesehatan bahkan nyawa buruh tak lebih penting dibanding terus berputarnya roda ekonomi demi akumulasi kapital. Jadi, asumni Martin bahwa pabrik akan meliburkan buruh secara sukarela kontradiktif dengan logika inheren di dalamnya yang selalau mengejar akumulasi. Kapitalisme tak mengenal logika dan moral “kebaikan”. Ibarat manusia, akumulasi adalah amigdala otak kapitalisme yang egois, penuh saraf kebencian bagi yang mengusiknya. Eksistensinya melekat dan tak bisa dipisahkan kecuali dicabut secara paksa dar akarnya lebih dulu.</p><p>Ketimbang mengamini logika “kebaikan” korporasi tersebut, saya lebih besepakat menganggap ini sebagai hambatan sekaligus peluang. Korona bisa saja dijadikan dalih korporasi untuk melakukan PHK dan tidak membayarkan upah sebagaimana mestinya. Namun di sisi lain, pemogokan dan upah yang tetap diberikan adalah jalan yang harus diperjuangkan. Hal itu karena pemogokan hari ini bukan hanya tentang urusan hak-hak dasar normatif, tetapi ujung tanduk hidup dan mati karena pandemi korona. Kita perlu menghantam roda kapitalisme tepat dalam jantungnya karena jelas-jelas eksploitatif dan tidak berperikemanusiaan. Tentu saja untuk mewujudkannya perlu tekanan massa, bukan sebatas membayangkan dalam lamunan indah menuju tidur yang nyenyak.</p><p><strong>Kapitalisme yang Disokong oleh Negara</strong></p><p>Tak sebatas keengganan kapitalisme untuk berlaku menuturkan derajat akumulasinya — sehingga lebih manusiawi pada buruh yang kesehatanya terancam — kapitalisme juga disokong oleh negara sebagaai representasi dari kelas dominan yang sedang menguasainya. Hal ini secara gamblang dapat dilihat pada respons dan kebijakan-kebijakan yang dilahirkan pemerintah, terutama dalam menangani persoalan ekonomi.</p><p>Pemerintah menerbitkan Permenkes №9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar<a href="#_ftn4">[4]</a> (PSBB) dalam Penanganan COVID-19. Memang ada tempat kerja yang diwajibkan untuk WFH, namun ada pengecualian pada sektor perekonomian, keuangan, komunikasi, industri, ekspor dan impor, distribusi, logistik, dll. Lebih rinci pada perusahaan industri dan kegiatan produksi meliputi; unit produk komoditas esensial, unit produksi, produksi minyak dan gas, serta unit manufaktur.</p><p>Artinya, keengganan sektor swasta dan korporasi untuk menghentikan roda ekonomi kapitalistik juga disokong oleh pemerintah dengan segala piranti kekuasaanya. Roda-roda itu dibiarkan terus menggelinding. Pemerintah menjadi tukang sapu yang membersihkan jalan sembari menjadi satpam untuk mengamankan siapa saja yang berani menganggu putaran roda tersebut. Namun tak cukup di situ, pemerintah juga melalukan stimulus-stimulus serta asuransi ketika roda kapital tersebut goyah oleh korona.</p><p>Sokongan negara di bidang ekonomi terepresentasikan jelas dengan diterbitkanya Perppu №1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan<a href="#_ftn5">[5]</a>. Alih-alih menyokong kebutuhan rakyat kecil, kebijakan ekonomi ini lebih banyak menguntungkan pelaku swasta dan korporasi besar. Dalam Pasal 16 misalnya, Bank Indonesia diberikan kewenangan untuk memberikan bantuan dana pada korporasi melalui Surat Utang Negara. Artinya, dengan dalih penyelamatan perusahaan karena krisis, Bank Idonesia bisa memberikan likuiditas besar-besaran.</p><p>Atau juga di Pasal 5 di mana negara memberikan penurunan tarif pajak PPh badan menjadi 22% tahun 2020, 20% di 2022, dan 17% untuk wajib pajak dalam negeri. Ini berarti korporasi dibebani pajak lebih sedikit. Padahal kita tahu bersama betapa masifnya korporasi kakap melakukan eksploitasi besar-besaran sumber daya alam di Indonesia tanpa memperhatikan dampak ekologis. Belum lagi jamak dijumpainya buruh yang gajinya masih jauh dari kata layak. Hal tersebut berbanding terbalik dengan berbagai subsidi rakyat kecil yang perlahan dikebiri.</p><p>Satu lagi dalam RUU Cipta Kerja Omnibus Law. Dapat dilihat dalam draf naskah akademiknya yang berprinsip investasi harga mati. Secara gamblang pemerintah memperuntukannya untuk kemudahan berinvestasi, namun mengesampingkan aspek yang lain, seperti ketenagakerjaan dan SDA.</p><p>RUU Cipta Kerja justru mengokohkan posisi korporasi kakap dan swasta. Sebut saja soal klaster ketenagakerjaan yang mulai dari mekanisme penghitungan upah, pemutusan hubungan kerja, pesangon, sampai dengan advokasi hubungan industrial yang jelas-jelas menguntungkan pengusaha. Hak-hak buruh semakin dipersempit, korporasi swasta yang justru mendapat banyak limpahan kemudahan. Atau juga di klaster yang berkait dengan lingkungan, di mana atas nama investasi, persoalan lingkungan tidak dijadikan prioritas.</p><p>Menanggapi Omnibus Law ini, konfederasi-konfederasi buruh jelas menunjukkan penolakannya terhadap RUU ini dan telah melakukan aksi-aksi di berbagai kota. Mahasiwa dan rakyat luas juga banyak melakukan protes atas RUU ini. Misalnya saja aksi #GejayanMemanggil di Yogyakarta serta aksi-aksi lainnya yang dilakukan di berbagai daerah. Di saat pandemi COVID-19 melanda Indonesia, bukannya berfokus pada penanganan kesehatan, pemerintah masih saja ngotot melanjutkan agenda pembahasanya<a href="#_ftn6">[6]</a>. Menjadi wajar jika konfederasi dan serikat buruh yang tergabung dalam MPBI (Majelis Pekerja Buruh Indonesia) yang beranggotakan jutaan buruh geram akan hal tersebut. Rasional ketika MPBI berencana melakukan aksi massa untuk menolak Omnubus Law<a href="#_ftn7">[7]</a>.</p><p>Dari sini terlihat kesalahan logika Martin. Argumentasinya yang menyatakan dimungkinkannya tata ekonomi dunia baru, di mana sektor swasta akan remuk dan satu-satunya kekuatan ekonomi yang signifikan adalah negara, dengan sendirinya terbantahkan. Alih-alih perusahaan swasta akan hancur dan hanya negara yang akan menjadi pemain tunggal ekonomi, justru negara berani pasang badan untuk merugi. Bahkan negara berhutang demi hidupnya sektor swasta dan kelangsungan roda ekonomi kapitalisme. Singkatnya, kapitalisme mengharuskan roda perekonomian terus berputar dan sialnya negara hari ini menjadi alat yang apik untuk memenuhi keinginan tersebut.</p><p>Pandemi COVID-19 memang akan mengeser peta ekonomi politik tiap-tiap negara dalam skala global. Namun, mengambil simplifikasi bahwa dengan sendirinya negara akan mengarah ke sosialisme adalah kesimpulan yang cacat. Letupan hubungan produksi selain dipengaruhi oleh kondisi dan alat produksi, juga dipengaruhi oleh tenaga produktif yang menyokongnya. Tanpa satu pengorganisiran tenaga produktif tersebut dalam satu platform bersama, yang terjadi hanyalah kaos alias kekacauan. Titik-titik gerakan massa wajib untuk mengkonsolidasikan diri dalam menyokong perbahan besar jika tak ingin tergelincir kesekian kalinya.</p><p><strong>Solidaritas dan Perjuangan Kolektif</strong></p><p>Beberapa negara memang melakukan inisiatif untuk menasionalisasi aset terutama aspek urgen dalam penaganan pandemi korona. Problemnya, selama masih dalam kerangka nasionalisme dangkal belaka, politik luar negerinya sama saja akan ekspolitatif di negara lain. Apalagi jika penanganan korona dipasrahkan di hadapan utang pada kreditur asing seperti IMF, ADB, AIIB, dan World Bank. Bukan menyelesaikan masalah, malah justru menambah masalah baru untuk anak cucu bangsa seperti di Indonesia. Sebut saja penerbitan <em>Global Bond </em>oleh pemerintah beberapa waktu lalu senilai US$4,3 M dengan tenor 50 tahun<a href="#_ftn8">[8]</a>, yang artinya sampai 50 tahun kita memiliki kewajiban bayar utang pokok plus bunganya yang besar. Akankah sosialisme secara ikhlas hadir di negara yang dalam penyelesaian pandemi masih mengunakan cara-cara seperti ini?</p><p>Kata Harari, masalah global membutuhkan jawaban global<a href="#_ftn9">[9]</a>. Pandemi COVID-19 adalah masalah global yang mesti ditangani juga dengan solidaritas global. Nasionalisasi aset strategis tiap negara, pajak progresif, serta dibarengi dengan distribusi yang mencukupi memanglah penting. Namun, itu pun tidak akan cukup tanpa ada topangan solidaritas global. Kita juga perlu negara lain yang datang tidak atas dasar ekspansi dan akumulasi untuk mengatakan “America first”, “PRC first”, “Rusia first”, “India first”, dll, namun secara beriringan bersolidaritas dengan seluruh sapiens yang ada di bumi. Kuba menjadi negara yang perlu dicontoh dengan mengirimkan dokter-dokternya ke berbagai penjuru dunia dalam menghadapi pandemi korona. Dorongan ini juga tak bisa sebatas dibayangkan, tetapi perlu perjuangan keras dari tiap kelompok progresif pada tiap negara untuk mewujudkannya.</p><p>Lebih-lebih lagi, berbicara kiamat kapitalisme hari ini tak sesederhana persoalan relasi produksi sebab akar-akarnya telah merasuk ke relung kehidupan yang dalam<em>. </em>Laclau dan Mouffe membahasakannya bahwa “saat ini bukan hanya sebagai seseorang penjual kekuatan kerjanya saja individu ini tersubordinasi pada kapital, namun juga lewat inkorporasinya ke dalam begitu banyak relasi sosial yang lain seperti kultur, waktu senggang, jenis penyakit, pendididkan, seks, dan bahkan kematian. Pada praktiknya, tak ada domain dari kehidupan individu atau kolektif yang lolos dari relasi-relasi kapitalis”<a href="#_ftn10">[10]</a></p><p>Untuk itu, perlu konsolidasi yang kuat melibatkaan keluatan rakyat lintas sektor yang terorganisir dalam satu kekuatan yang solid dengan tahapan-tahapan yang terencana. Perlu sesuatu yang disebut dengan solidaritas jaringan kelompok progresif tanpa mengenal batas kelompok, sektor, negara, dan teritori untuk menciptakan momentum yang menghantam sistem ekonomi bobrok ini secara telak. Sekali lagi bukan menunggu sosialisme yang turun dari langit seusai pandemi korona.</p><p>Krisis ekonomi selalu melahirkan peluang. Ketimbang sebatas membayangkan apa yang terjadi hingga lagi-lagi tersalip di tikungan terakhir, lebih bijak jika secara aktif mengkonsolidasikan kekuatan kolektif dan menggalang solidaritas untuk mengubah haluan ekonomi yang masih terjerembap dari konsep kuno kapitalisme menjadi dunia baru yang cerah bernama sosialisme. Sedari yang terdekat, kemudian terus menigkat.</p><p><em>Tanggapan atas tulisan “Menbayangkan Ekonomi Dunia Setelah Korona” dari Martin Surajaya di martinsurajaya.com</em></p><p><a href="#_ftnref1">[1]</a> Istilah ini antitesis dari “intelektual organik” yang dipopulerkan oleh Antonio Gramsci sebagai sematan pada kaum intelektual yang juga aktif dalam gerakan massa</p><p><a href="#_ftnref2">[2]</a> Gold et al, 1975:31</p><p><a href="#_ftnref3">[3]</a> Tirto.id, “<em>Buruh Bertaruh Nyawa Demi Pabrik : Berharap Negara Jamin Kebutuhan</em>”, 30 Maret 2020</p><p><a href="#_ftnref4">[4]</a> Draf Permenkes No 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar</p><p><a href="#_ftnref5">[5]</a> Draf Perpu №1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan</p><p><a href="#_ftnref6">[6]</a> Kompas, <em>”Di Tengah Penolakan, DPR Siapkan Tahapan Pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja”</em>, 8/4/2020</p><p><a href="#_ftnref7">[7]</a> Perjoeangan.com, 6 April 2020</p><p><a href="#_ftnref8">[8]</a> CNNIndonesia, <em>“Pemerinth Terbitkan Global Bond US$ 4,3 M di Tengah Corona”, </em>7/4/2020</p><p><a href="#_ftnref9">[9]</a> Yuval Noah Harari, <em>21 Lessons for the 21st Century</em></p><p><a href="#_ftnref10">[10]</a> Ernesto Laclau &amp; Chantal Mouffe, <em>Hegemoni dan Strategi Sosialis</em>, Yogyakarta 2008, Hal. 23</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=73b652387c67" width="1" height="1" alt=""><hr><p><a href="https://medium.com/suara-rakyat-bergerak/mengubah-haluan-ekonomi-dunia-kala-korona-73b652387c67">Mengubah Haluan Ekonomi Dunia Kala Korona</a> was originally published in <a href="https://medium.com/suara-rakyat-bergerak">Suara Rakyat Bergerak</a> on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.</p>]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Belajar Mederka dari Papua]]></title>
            <link>https://medium.com/suara-rakyat-bergerak/belajar-mederka-dari-papua-5601443a8c60?source=rss-4b749d7743cd------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/5601443a8c60</guid>
            <category><![CDATA[west-papua]]></category>
            <category><![CDATA[decolonization]]></category>
            <category><![CDATA[papua]]></category>
            <category><![CDATA[srb-opini]]></category>
            <category><![CDATA[politik]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Suara Rakyat Bergerak]]></dc:creator>
            <pubDate>Fri, 08 Nov 2019 05:58:32 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2019-11-08T05:58:32.390Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>Oleh Syahdan Husein</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*XGq71f5Rmz5RrIFvqXQIjg.jpeg" /><figcaption>Ilustrasi oleh Laeticia Viorentine</figcaption></figure><p>Kata “monyet” adalah kata yang sering digunakan untuk mendiskriminasi suatu bangsa terhadap bangsa lain. Orang pribumi di zaman kolonial sering disebut monyet, seperti prasangka ‘Minke’ (dibaca: Mingke) tentang namanya yang hampir dekat dengan kata “<em>monkey</em>” di mata gurunya dalam novel “Bumi Manusia” karya Pramoedya A.T. Prasangka yang sama dialami orang kulit hitam atas kulit putih di Amerika Serikat zaman perbudakan.</p><p>Penyamaan seseorang dengan binatang adalah suatu adat buruk, tetapi biasa terjadi di lingkungan kita. Akan tetapi pada konteks Papua, hal ini menjadi isu penting; bahwa kata-kata tadi benar-benar harus dihindari. Lalu apa yang menjadi sebab terjadinya perilaku yang tidak pantas yang dialami oleh orang Papua?</p><p>Pendidikan multikuluralisme menjadi pembahasan penting dari kasus ini. Representasi orang Papua begitu minim di sekitar kita. Sewaktu kecil, saya tidak melihat adanya identitas di buku-buku SD. Bahkan representasi pahlawan nasional dari Papua saja saya baru ketahui dari mata uang yang baru keluar belum lama ini.</p><p>Representasi orang Papua itu sangat penting. Representasi tersebut bukan hanya dari keindahan alam untuk pariwisata semata atau iklan-iklan televisi yang berkaitan tentang keberagaman saja. Coba kita tengok panduan atau ilustrasi pemberitahuan di Puskesmas atau Rumah Sakit, representasi Papua jarang ditemui.</p><p>Buku-buku gambar anak kecil, sangat jarang diperkenalkan tokoh-tokoh dengan warna kulit hitam. Ketika ditanya warna kulit orang Indonesia itu apa, sawo matang-lah jawaban yang sering kita dapat. Padahal ada banyak warna kulit selain sawo matang di Indonesia, khususnya orang Papua. Jujur saja, saya baru mendapatkan kelas multikulturalisme di bangku kuliah.</p><p>Selain representasi, <em>body shaming</em> adalah hal paling dekat untuk menganalisa hinaan ‘monyet’ tersebut, entah kesamaan warna kulit atau perilaku. <em>Body shaming</em> menjadi senjata yang paling sering digunakan dalam perundungan (<em>bullying</em>). Kata-kata seperti “<em>boncel, </em>kuntet<em>, </em>jangkung<em>, </em>gendut<em>, krempeng, </em>hitam<em>, </em>tonggos<em>, </em>ompong<em>, </em>pesek<em>, pedok, budeg, </em>peang<em>, </em>cacat” paling sering digunakan untuk <em>body shaming.</em></p><p>Standar kecantikan atau ketampanan begitu bringas dalam menilai buruk seseorang. Tidak sedikit perkelahian diawali karena ejekan dan hinaan. Salah satunya terjadi di kejadian pembakaran kantor DPRD Manokwari yang terjadi pada 19 Agustus 2019 oleh masyarakat yang tersulut hinaan “monyet”.</p><p>Melalui Siaran Pers №154 pada hari tanggal yang sama, Kominfo sempat melakukan perlambatan akses internet di dua Provinsi Papua Barat dan Papua untuk meredam tersebarnya hoaks dan disinformasi perihal kasus rasialisme yang menimpa mahasiswa Papua setelah hari kemerdekaan Indonesia di Malang dan Surabaya.</p><p>Melihat respons masyarakat Papua yang bersikap demikian, tidak bisa dibilang sebagai hal yang reaksioner. Puncak kekecewaan orang Papua kepada pemerintah tidak terjadi sehari, dua hari saja, atau baru-baru ini. Semenjak Orde Baru dibangun dengan tumpahan darah “orang-orang kiri”, korban kekerasan, dan pelanggaran HAM di Papua sering terjadi di zaman serba “siap komandan!” itu.</p><p>Pengerukan SDA, “nasi-isasi” kepada orang Papua, penanaman sawit massal (<em>penyawitan</em>), penangkapan dan pemukulan terhadap mahasiswa Papua oleh aparat dan ormas ketika melakukan aksi demonstrasi, seperti yang dialami Filep Karma. Puncak kemarahan yang terpendam turun-temurun tersebut tentu tidak bisa dipadamkan dengan mudah.</p><p><em>Streotyping </em>adalah sisi terkejam dari kebodohan. Oleh karena itu, stereotip buruk harus dihindari untuk menilai seseorang dari ras, warna kulit, agama dan golongan. Pemanggilan “si Pace”, “si Batak”, “si Ambon”, “si Jawa”, “si Cina” merupakan bibit-bibit disintegrasi dari sebuah panggilan kepada seseorang. “Mereka adalah kita“ merupakan slogan yang cocok untuk melawan stereotipe tersebut. Jika seseorang dari suatu ras, suku, bangsa atau agama tertentu berbuat salah seolah-olah kesalahan tersebut dipikul oleh seluruhnya. Hal demikian sungguh tidak adil untuk diterima seseorang atas sesuatu yang bukan kesalahannya.</p><p>Nenek saya bercerita mengenai penamaan paman saya yang paling bontot. Suatu hal yang aneh sebagai orang Batak menamai anaknya dengan nama Jawa atas dasar rasa aman dan demi masa depannya yang cerah. Nenek saya memberi nama anaknya dengan nama Jawa, karena pada peristiwa Malari orang Batak di Jakarta dimusuhi atau dibenci dengan alasan orang Batak sebagai salah satu aktor kerusuhan yang melawan Soeharto tersebut.</p><p>Tindakan stereotip seperti ini sudah menjamur di sekitar kita. Bentuk penolakan berupa tulisan yang terpajang di depan kos “tidak menerima kos mahasiswa Papua” di daerah Jogjakarta adalah contoh kejam dari stereotip yang pernah dialami oleh orang Papua.</p><p>Dengan demikian, sebelum menyoroti persoalan Papua, sebaikanya kita menyoroti lingkungan sekitar kita. Apakah kita sudah terbebas dari watak kolonial dengan menyebut suatu bangsa dengan kata “monyet”?</p><p>Menjadi seseorang yang memiliki watak merdeka adalah dengan memerdekakan orang lain. Memerdekakan Papua dari diskriminasi, intimidasi dan sikap rasis dari orang lain adalah tugas sebagai bangsa yang merdeka.</p><p>Tulisan pertama kali terbit di <a href="http://teruraitanah.blogspot.com/2019/08/belajar-merdeka-dari-papua.html"><em>teruraitanah.blogspot.com</em></a>.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=5601443a8c60" width="1" height="1" alt=""><hr><p><a href="https://medium.com/suara-rakyat-bergerak/belajar-mederka-dari-papua-5601443a8c60">Belajar Mederka dari Papua</a> was originally published in <a href="https://medium.com/suara-rakyat-bergerak">Suara Rakyat Bergerak</a> on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.</p>]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Cara-cara Mengatasi Ancaman terhadap Gerakan Mahasiswa]]></title>
            <link>https://medium.com/suara-rakyat-bergerak/cara-cara-mengatasi-ancaman-terhadap-gerakan-mahasiswa-203d6edb3ce2?source=rss-4b749d7743cd------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/203d6edb3ce2</guid>
            <category><![CDATA[mahasiswa]]></category>
            <category><![CDATA[demokrasi]]></category>
            <category><![CDATA[srb-opini]]></category>
            <category><![CDATA[gerakan-sosial]]></category>
            <category><![CDATA[politik]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Suara Rakyat Bergerak]]></dc:creator>
            <pubDate>Fri, 08 Nov 2019 05:24:52 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2019-11-08T11:49:28.197Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>Oleh Muhammad Fajar</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*gJFZA39-G7WhXn3dYFocgQ.jpeg" /><figcaption>“<em>Oh It Creeps Me Again</em>” oleh Ruthy Lilipaly</figcaption></figure><p>Status sebagai mahasiswa memang sementara, namun dalam momen penting dalam sejarah dunia dan Indonesia, mahasiswa mampu menjadi pemicu gerakan yang masif.</p><p>Gerakan mahasiswa tahun <a href="https://tirto.id/malari-1974-protes-mahasiswa-yang-ditunggangi-para-jenderal-cDe9">1974</a>, <a href="https://tirto.id/sejarah-demo-mahasiswa-turunkan-presiden-tahun-1998-di-yogyakarta-eiDX">1998</a>, dan 2019 merupakan beberapa momen dimana gerakan mahasiswa memicu gerakan yang lebih besar.</p><p>Kesamaan gerakan-gerakan mahasiswa adalah sikap mereka melawan elite politik dilakukan secara maraton.</p><p>Tantangan terbesar adalah mempertahankan stamina gerakan dalam jangka panjang karena elite politik hanya akan bereaksi saat <a href="https://press.princeton.edu/titles/945.html">massa hadir dalam jumlah besar</a>.</p><p>Ada gerakan yang berhasil, ada yang gagal.</p><p>Sebagai peneliti ilmu politik yang mengamati gerakan mahasiswa Indonesia tahun 1998 dan membandingkannya dengan gerakan lain di Asia dan Amerika Latin, saya mengidentifikasi tantangan yang sama juga dihadapi Generasi Z saat ini ketika mereka melakukan <a href="https://nasional.kompas.com/read/2019/09/24/15440851/ramai-ramai-turun-ke-jalan-apa-yang-dituntut-mahasiswa?page=all">aksi unjuk rasa</a> memprotes sikap elite politik Indonesia yang kejar tayang meloloskan beberapa rancangan undang-undang (RUU) bermasalah.</p><p>Tantangan ini terbagi menjadi ancaman dari dalam dan luar gerakan.</p><p>Dengan mengamati sejarah gerakan mahasiswa di dalam dan luar negara, beberapa pembelajaran yang bisa diadopsi untuk menghadapi ancaman-ancaman tersebut.</p><p><strong>Ancaman dari dalam</strong></p><p>Terputusnya sumber daya tentu akan membuat napas gerakan tersengal. Rasa lapar, haus, kekurangan perlengkapan aksi, atau berkurangnya jumlah peserta dapat melemahkan gerakan.</p><p>Untuk mengantisipasinya, tidak jarang sebuah gerakan memperluas jangkauannya ke kelompok-kelompok lain.</p><p>Kolaborasi antara gerakan mahasiswa 1998 dengan <a href="https://www.jurnalperempuan.org/wacana-feminis/politik-representasi-suara-ibu-peduli">Suara Ibu Peduli</a> dan kelompok lain berhasil mengalirkan sumber daya untuk mahasiswa menduduki dan bertahan di gedung Dewan Perwakilan Rakyat pada Mei 1998.</p><p>Masuknya bermacam kelompok tersebut justru memperkuat basis sosial gerakan.</p><p>Kini, media sosial mempermudah gerakan untuk <a href="https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191002030332-20-435898/ananda-badudu-jelaskan-alasan-galang-dana-demo-mahasiswa">menyuarakan</a> kebutuhan dan juga publik untuk membantu gerakan dengan risiko minim.</p><p>Tantangannya adalah menyesuaikan antara persediaan sumber daya dengan perkiraan jangka waktu yang dibutuhkan untuk mewujudkan tuntutan gerakan.</p><p>Motivasi yang menurun karena ketidakpastian berhasil-tidaknya gerakan akan menggerogoti gerakan dalam jangka panjang.</p><p>Pada 1998, mahasiswa di beberapa kampus menjalankan berbagai aktivitas untuk menjaga mesin gerakan tetap panas melalui diskusi dan mimbar bebas.</p><p>Dalam gerakan anti-perang Vietnam di Amerika pada dekade 1960-an, para dosen pun turut <a href="https://www.thenation.com/article/teach-ins-helped-galvanize-student-activism-in-the-1960s-they-can-do-so-again-today/">berpartisipasi</a> menjaga semangat dengan memindahkan kelas ke luar dan mengggunakan kegiatan pendidikan sebagai bagian dari pengorganisasian.</p><p>Perpecahan akibat pembentukan faksi adalah ancaman lain yang mematikan.</p><p>Faksi-faksi gerakan yang berbeda dapat berjalan seiring. Namun demikian, setelah tujuan utama tercapai, biasanya, efek perpecahan akan membesar.</p><p><a href="https://books.google.com/books/about/Penakluk_Rezim_Orde_Baru.html?id=IOtwAAAAMAAJ">Perpecahan</a> antara kelompok mahasiswa pro-Habibie dan anti-Habibie (dan Orde Baru) pasca jatuhnya Suharto merupakan contoh nyata bahaya faksionalisme.</p><p>Tidak ada resep mujarab untuk mengatasi perpecahan dalam gerakan karena terpecahnya gerakan biasanya <a href="https://www.cornellpress.cornell.edu/book-listing/?q=meredith+weiss">cerminan</a> keberagaman sosial di masyarakat.</p><p>Langkah yang bisa dicoba adalah berdialog dengan faksi berbeda untuk menyepakati apa yang harus dilakukan jika terdapat perbedaan — paling tidak, tentang agenda utama bersama.</p><p><strong>Ancaman dari luar</strong></p><p>Dari luar gerakan, ancaman yang mengintai adalah represi rezim.</p><p>Represi kerap digunakan untuk menuai rasa takut, cemas, dan putus asa yang pada gilirannya mengurangi tingkat partisipasi.</p><p>Dari kajian akademik, belum ada hasil studi yang konklusif terhadap efek dari represi rezim.</p><p>Pada satu sisi, represi memang berhasil <a href="https://www.cambridge.org/core/books/silence-and-voice-in-the-study-of-contentious-politics/threat-and-opportunity-popular-action-and-state-response-in-the-dynamics-of-contentious-action/5B606FAF92BCA3C7B80AE60CAD304659">mematikan</a> gerakan. Represi junta militer Burma pada 1988 <a href="https://www.sciencespo.fr/mass-violence-war-massacre-resistance/en/document/repression-august-8-12-1988-8-8-88-uprising-burmamyanmar">membunuh</a> ribuan orang dan berhasil mematikan gerakan.</p><p>Di sisi lain, represi ternyata justru membesarkan gerakan. Gerakan mahasiswa justru <a href="https://books.google.com/books/about/Democratization_From_Below.html?id=-O1rDQAAQBAJ">semakin masif</a> setelah penembakan mahasiswa Trisakti pada 12 Mei 1998.</p><p>Rezim bisa juga melakukan represi sambil memenuhi sebagian tuntutan gerakan dengan harapan bisa menurunkan semangat peserta, namun <a href="https://www.jstor.org/stable/2096410?seq=1#metadata_info_tab_contents">inkonsistensi</a> ini justru akan memperkuat gerakan.</p><p>Revolusi Iran 1979 contohnya. Gerakan mahasiswa bersama buruh, kelompok Islam dan pedagang kecil justru membesar setelah pada Agustus 1978 rezim Mohammad Reza Pahlevi mengangkat tokoh reformis Sharif-Emami sebagi perdana menteri sambil terus merepresi protes massa pada September 1978.</p><p>Penunggangan kepentingan oleh aktor politik lain, sayangnya, kerap terjadi dalam sejarah gerakan sosial.</p><p>Gerakan mahasiswa selalu menjadi komoditas menarik bagi aktor-aktor lain. Dengan menyuarakan agenda di luar kepentingan mahasiswa, sebenarnya mahasiswa sudah menyediakan diri menjadi corong bagi kepentingan banyak kelompok lain.</p><p>Tetapi, bergandeng tangan dengan buruh yang dieksploitasi, petani yang dirampas tanahnya, atau perempuan dan kelompok minoritas lain (misalnya LGBTQ, keturunan Cina, dan Papua), jelas tidak ada salahnya</p><p>Sejarah membuktikan bahwa gerakan mahasiswa kerap bersekutu dengan kelompok sosial lainnya, seperti <a href="https://www.jstor.org/stable/24356712?seq=1#metadata_info_tab_contents">aliansi</a> gerakan mahasiswa di Korea Selatan dengan buruh pada dekade 1980-an.</p><p>Mencegah penunggangan bisa dilakukan juga dengan memaksa pemimpin gerakan bertanggung jawab pada peserta gerakan.</p><p>Gerakan perlu membangun mekanisme pertanggungjawaban pemimpin gerakan terhadap aspirasi peserta dan agenda utama gerakan.</p><p><a href="https://www.press.uchicago.edu/ucp/books/book/chicago/P/bo3641295.html">Hilangnya</a> kepercayaan massa mahasiswa terhadap delegasi mereka yang berdialog dengan pemerintah saat protes Tiananmen 1989 adalah contoh kegagalan.</p><p>Kesuksesan dapat pula menjadi ancaman. Tercapainya agenda tidak menjamin rezim berhenti mencari jalan lain.</p><p>Ini terjadi pada gerakan mahasiswa di Thailand pada 1973.</p><p>Pasca keberhasilan gerakan mahasiswa Thailand menurunkan Thanom Kittikachorn, junta militer hanya butuh tiga tahun untuk <a href="https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/14672715.1977.10406422">kembali berkuasa</a> lewat kudeta pada 1976.</p><p>Kegagalan dalam memaksa elit politik merealisasikan agenda gerakan dapat pula menurunkan semangat gerakan.</p><p>Taktik yang biasa digunakan adalah mengubah energi gerakan ke dalam bentuk komunitas dan jaringan yang memelihara sumber daya, nilai, dan tujuan gerakan.</p><p>Gerakan feminis Amerika pada 1960- dan 1970-an, misalnya, terpaksa <a href="http://oak.library.temple.edu/tempress/titles/1043_reg_print.html">tiarap</a> pada 1980-an karena gelombang anti-feminisme.</p><p>Namun, mereka berhasil memelihara jaringan dan sumber daya melalui kelompok diskusi, dan menyebarkan nilai dan sumber daya mereka ke dalam sektor-sektor lain seperti sektor pekerjaan.</p><p>Hasilnya, pada awal 1990-an, jaringan tersebut berhasil melahirkan gerakan lingkungan, dan anti-apartheid.</p><p>Selama energi gerakan dapat ditabung dan kesempatan terbuka, selalu ada hari esok untuk menyulut pergerakan.</p><p>Membaca situasi dan mengantisipasi berbagai ancaman-ancaman <a href="https://www.cambridge.org/core/books/how-social-movements-die/EAA7CE7513F17C7C832D34CD21C85173">dapat</a> mencegah matinya gerakan. Seperti salah satu judul lagu Rage Against the Machine, “Know Your Enemy!”</p><p>Tulisan ini pertama kali terbit di <a href="https://theconversation.com/cara-cara-mengatasi-ancaman-terhadap-gerakan-mahasiswa-124582"><em>The Conversation</em></a>.</p><p><a href="https://counter.theconversation.com/content/124582/count.gif?distributor=republish-lightbox-advanced">https://counter.theconversation.com/content/124582/count.gif?distributor=republish-lightbox-advanced</a></p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=203d6edb3ce2" width="1" height="1" alt=""><hr><p><a href="https://medium.com/suara-rakyat-bergerak/cara-cara-mengatasi-ancaman-terhadap-gerakan-mahasiswa-203d6edb3ce2">Cara-cara Mengatasi Ancaman terhadap Gerakan Mahasiswa</a> was originally published in <a href="https://medium.com/suara-rakyat-bergerak">Suara Rakyat Bergerak</a> on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.</p>]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Demonstrasi Pro-Demokrasi Melampaui Pembelahan Politik]]></title>
            <link>https://medium.com/suara-rakyat-bergerak/demonstrasi-pro-demokrasi-melampaui-pembelahan-politik-a038d497c77b?source=rss-4b749d7743cd------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/a038d497c77b</guid>
            <category><![CDATA[demokrasi]]></category>
            <category><![CDATA[srb-analisis]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Suara Rakyat Bergerak]]></dc:creator>
            <pubDate>Wed, 30 Oct 2019 10:58:01 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2019-11-01T08:47:30.025Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>Oleh Eve Warburton; Penerjemah oleh Devananta Rafiq</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*9NBJ0ck8RrnSXyp-hoklFw.png" /><figcaption>Ilustrasi oleh Nafiza Rosa</figcaption></figure><p>Dalam beberapa minggu terakhir, belasan ribu mahasiswa, dan akitivis <a href="https://majalah.tempo.co/read/158486/mahasiswa-bergerak">turun ke jalan</a> kota-kota besar di Indonesia. Pemrotes menuntut anggota DPR, dan pemerintah menghentikan pembahasan RUU kontroversial yang membatasi kebebasan individu, dan upaya kriminalisasi terhadap tindakan yang dianggap melecehkan institusi negara, termasuk parlemen, dan presiden.</p><p>Namun, apa yang meluapkan massa aksi ke jalanan adalah keputusan tergesa-gesa dalam revisi RUU-KPK. UU yang baru akan melemahkan lembaga pengawas ini dengan merongrong independensinya, dan membatasi kewenangan investigasinya.</p><p>Ada beberapa hal luar biasa yang dapat dipelajari dari protes-protes ini.</p><p>Pertama, para aktivis telah menghidupkan kembali ‘bahasa dari reformasi’, dan hak-hak demokrasi liberal dengan cara yang tidak terprediksi. Kualitas demokrasi Indonesia dalam beberapa tahun teakhir mengalami kemunduran. Di bawah pemerintahan Presiden Yudhoyono (2004–2014), dan Jokowi (2014–…), institusi dan norma yang melindungi kebebasan sipil, seperti hak minoritas dan perempuan maupun hak kebebasan berekspresi serta beropini, telah terkikis oleh mereka yang berkuasa, dan juga oleh kelompok-kelompok konservatif.</p><p>Para analis telah lama mencatat (dan menyayangkan) <a href="https://muse.jhu.edu/article/732138/summary">ketiadaan oposisi publik</a> terhadap fenomena tadi. Indonesia malah beralih ke tatanan yang semakin tidak liberal tanpa adanya perlawanan luas seperti yang baru-baru ini muncul.</p><p>Kedua, protes-protes ini tampil secara bipartisan. Dalam beberapa tahun terakhir, <a href="https://www.newmandala.org/indonesias-election-and-the-return-of-ideological-competition/">masyarakat Indonesia berubah menjadi semakin terpolarisasi</a>. Wacana publik dalam berbagai topik <a href="https://www.newmandala.org/follow-the-leader-personalities-policy-and-partisanship-in-indonesia/">terbelah dalam narasi dukungan politis</a> antara pendukung Jokowi versus Prabowo, dan antara kelompok pluralis versus Islamis. Namun, tidak seperti <a href="https://theconversation.com/why-hundreds-of-thousands-of-muslims-rallied-against-the-jakarta-governor-68351">aksi protes anti-Ahok</a> di 2016/17, atau <a href="https://www.wsj.com/articles/protests-of-indonesian-election-results-turn-deadly-11558527691">aksi menolak hasil Pemilu</a> di bulan Mei lalu, kali ini mobilisasi jalanan telah mempersatukan masyarakat dari beragam spektrum ideologis, dan politik.</p><p>Kecintaan terhadap KPK, dan krisis kepercayaan terhadap DPR melampaui pembelahan sosial-politik. Entah kamu seorang pluralis, atau Islamis, seorang progresif atau konservatif, pemilih Jokowi atau Prabowo, kamu lebih mungkin berposisi sebagai pendukung KPK, dan membenci parlemen beserta partai politik.</p><p>Amatan terhadap data terbaru memperlihatkan tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap KPK melampaui pembagian partisan. Grafik di bawah menunjukkan hasil survei pasca-Pemilu yang dilakukan oleh Indikator Politik pada Mei 2019. Para responden ditanyai tentang tingkat kepercayaan mereka terhadap berbagai institusi. Grafik ini membandingkan respons terhadap KPK, dan presiden, terbagi menurut kategori pemilih Jokowi versus Prabowo.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/602/1*P3ccBKlexOTxLNm5wH0q1A.png" /></figure><p>Data tersebut menunjukkan bahwa para pemilih masih terpolarisasi. Pemilih Jokowi masih sangat mempercayai presiden, sementara pemilih Prabowo lebih terbagi. Namun, mereka <em>tidak </em>terpolarisasi dalam kepercayaan mereka terhadap KPK.</p><p>Data di atas juga memperlihatkan dukungan yang besar terhadap KPK dari basis pemilih Jokowi. Hal ini dapat menjelaskan perasaan dikhianati, dan kemarahan dari para pendukung presiden yang diekspresikan melalui media sosial, dan aksi jalanan. Kiranya, presiden, dan parlemen bersepakat untuk mempercepat pengesahan RUU-KPK, karena mereka paham tentang dalamnya dukungan publik kepada KPK, dan ingin membatasi kesempatan datangnya kritik, dan oposan terhadapnya. Bagaimanapun juga, hampir tiap survei publik dalam sepuluh tahun terakhir telah menunjukkan bahwa KPK adalah salah satu <a href="https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/08/30/survei-lsi-kpk-dan-presiden-jadi-lembaga-yang-paling-dipercaya-publik">institusi yang paling dipercaya</a> di antara para pemilih. Sementara itu, parlemen, dan parpol mendapatkan kepercayaan yang paling sedikit.</p><p>Walaupun begitu, tetap ada hal yang tidak disepakati secara bulat di antara para demonstran. Contohnya, ada pihak yang meminta pemerintah untuk mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU-PKS). Kendati tuntutan mengenai RUU-PKS ini sering dijadikan sebagai penggambaran demonstrasi secara keseluruhan oleh <a href="https://www.bbc.com/news/world-asia-49810741">pers luar</a>, terdapat demonstran yang menganggap pemerintah tidak perlu menghapus larangan berhubungan seks di luar nikah dari KUHP. Faktanya, mahasiswa-mahasiswa yang lebih Islamis mendukung upaya kriminalisasi terhadap apa yang secara moral mereka lihat sebagai dosa.</p><p>Terlebih lagi, corak bipartisan dari pemrotes ini nampak signifikan jika diletakkan pada latar mendalamnya polarisasi politik akibat Pemilu 2019.</p><p>Catatan ketiga dari demonstrasi-demonstrasi ini adalah tersibaknya masalah representasi di Indonesia. Pemilu yang telah terinstitusionalisasi selama dua puluh tahun terakhir telah menunjukkan dari survei ke survei bahwa masyarakat luas mendukung secara penuh Pemilu di tiap level pemerintahan. Pada saat yang sama, banyak masyarakat yang tidak percaya atau merasa tidak direpresentasikan oleh entah itu partai politik atau politisi yang mereka coblos.</p><p>Sebuah riset baru-baru ini bisa digunakan untuk menggambarkan terputusnya relasi antara politisi, dan pemilih pada isu korupsi. Pada akhir 2018, sebagai bagian dari proyek survei kolaboratif dengan Edward Aspinall, Burhanuddin Muhtadi dan Diego Fossati, kami menyurvei politisi Indonesia dari berbagai daerah. Mereka adalah politisi di tingkat provinsi. Walaupun bukan politisi tingkat nasional, mereka adalah bagian dari kelompok elite pemerintah, dan anggota parpol yang sama menjalankan representasi di tingkat parlemen nasional.</p><p>Kami bertanya kepada mereka, apa tiga kebijakan prioritas dari pemerintah yang mereka percayai harus berlaku saat ini? Kemudian kami membandingkannya dengan respons dari populasi yang lebih luas.</p><p>Kedua kelompok responden menempatkan kebijakan ekonomi sebagai prioritas pertama. Prioritas kedua bagi responden warga negara adalah korupsi; bagi politisi prioritasnya adalah kriminalitas, dan penegakan hukum. Pada sisi yang lain, isu kriminalitas, dan penegakan hukum berada jauh di bawah prioritas masyarakat, sama seperti fakta bahwa isu korupsi bukanlah prioritas utama bagi para politisi.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/602/1*Fh5Nc08Qd33Hcxb-Yw1r0w.png" /></figure><p>Data ini dapat membantu kita memahami kemarahan publik. Para politisi yang egois bergegas demi dirinya sendiri mengesahkan RUU yang melemahkan KPK, dan dalam prosesnya secara sengaja tidak mengacuhkan aspirasi warga negara. Pada saat yang sama, mereka memprioritaskan revisi terhadap KUHP yang mana hanya sedikit pihak yang menguatirkan isu kriminalitas, dan keamanan. Revisi terhadap KUHP yang menguntungkan bagi mereka, meliputi ‘pasal penghinaan’ terhadap presiden, dan parlemen yang tidak jelas dalam mendefinisikan apa itu ‘penghinaan’. Kedua revisi UU tersebut melindungi para politisi dari pengawasan, dan kritik publik, serta memperburuk <a href="https://foreignpolicy.com/2019/09/30/protests-against-joko-widodo-rock-indonesia/">“defisit akuntabilitas dari pejabat terpilih”</a> di Indonesia.</p><p>Respons para politisi terhadap reaksi ini memberi kesan terhadap ketidakmampuan mereka dalam memahami, atau berempati dengan keluhan dari pemrotes. Saat tulisan ini dibuat, parlemen telah setuju untuk menunda — bukan membatalkan — revisi terhadap KUHP. Jokowi juga masih belum membatalkan UU-KPK yang baru. Anggota partai Jokowi juga secara terbuka mengkritik ide pembatalan UU-KPK ini, karena dianggap tidak menghormati otoritas dari parlemen.</p><p>Presiden secara umum menolak tuntutan dari aksi mahasiswa, dan meminta para mahasiswa untuk menyuarakan aspirasinya melalui jalur hukum serta menggugat UU yang dipermasalahkan di Mahkamah Konstitusi. Pemerintah terus berupaya untuk mendelegitimasi para pemrotes dengan menyalahkan mereka sebagai “aktor anarkis” yang bertujuan bukan untuk melindungi demokrasi Indonesia, tetapi menurunkan Jokowi. Padahal di lapangan lebih banyak bukti mengenai <a href="https://tirto.id/parade-kekerasan-polisi-saat-menghadapi-demonstrasi-mahasiswa-eiPE">kekerasan, dan represi yang dilakukan oleh aparat kepolisian</a>.</p><p>Sekarang sudah lebih dari seminggu sejak demonstrasi dimulai, dan para mahasiswa serta aktivis lainnya tidak lagi sekadar memprotes konten dari UU yang tidak demokratis. Mereka juga memprotes cara pemerintah merespons aksi tersebut. Lebih penting lagi, warga Indonesia dari kedua spektrum politik yang terbelah dapat bersatu untuk melawan apa yang mereka lihat sebagai ‘kelas politisi’, dan ‘sistem politik’ yang telah gagal merepresentasikan kepentingan orang banyak mengenai transparansi, dan akuntabilitas.</p><p>Sekarang, tergantung Jokowi untuk memilih apakah ia akan berpihak kepada sistem tersebut, atau dengan para warga negara yang berusaha mengubahnya.</p><p>Tulisan ini pertama kali terbit dengan judul “<em>Indonesia’s pro-democracy protests cut across deep political cleavages</em>” di <a href="https://www.newmandala.org/indonesias-pro-democracy-protests/">New Mandala</a>.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=a038d497c77b" width="1" height="1" alt=""><hr><p><a href="https://medium.com/suara-rakyat-bergerak/demonstrasi-pro-demokrasi-melampaui-pembelahan-politik-a038d497c77b">Demonstrasi Pro-Demokrasi Melampaui Pembelahan Politik</a> was originally published in <a href="https://medium.com/suara-rakyat-bergerak">Suara Rakyat Bergerak</a> on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.</p>]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[#GejayanMemanggil : Gerakan Sosial dalam Pandangan Sites of Memory]]></title>
            <link>https://medium.com/suara-rakyat-bergerak/gejayanmemanggil-gerakan-sosial-dalam-pandangan-sites-of-memory-17cf7e2feea9?source=rss-4b749d7743cd------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/17cf7e2feea9</guid>
            <category><![CDATA[demokrasi]]></category>
            <category><![CDATA[gejayan-memanggil]]></category>
            <category><![CDATA[politik]]></category>
            <category><![CDATA[srb-opini]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Suara Rakyat Bergerak]]></dc:creator>
            <pubDate>Wed, 30 Oct 2019 10:54:28 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2019-11-01T08:48:15.470Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<h3><strong>#GejayanMemanggil : Gerakan Sosial dalam Pandangan <em>Sites of Memory</em></strong></h3><p>Oleh Achmad Sofyan</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/864/1*58VD7g7HeKCGJ9sSvN8b3g.jpeg" /><figcaption>Ilustrasi oleh Laeticia Viorentine</figcaption></figure><p>“Gerakan sosial adalah tantangan kolektif yang dilakukan sekelompok orang yang mempunyai tujuan, dan solidaritas yang serupa, dalam konteks interaksi konfrontatif melawan kelompok elite, lawan, dan penguasa.”</p><p>Kalimat Tarrow dalam buku <em>Social Movements and Contentious Politics </em>di atas menjadi landasan awal opini dalam tulisan ini. Teori Tarrow yang merupakan bagian dari ‘teori gerakan sosial baru’ meninggalkan bentuk gerakan sosial lama yang berkarakteristik sebagai gejala penyimpangan (<em>deviant</em>), irasional, dan dianggap sebagai penyakit sosial.</p><p>Gerakan sosial baru yang berkembang sejak 1960 sampai 1980-an lebih dipandang sebagai hal positif yang kelahirannya didasari oleh alasan rasional yang mendorong proses demokratisasi dalam hal memperjuangkan hak-hak sipil, gerakan anti kolonial, dan rasial. Hal inilah yang menjadikan gerakan sosial baru meninggalkan pertanyaan ‘mengapa’, dan menggantinya dengan pertanyaan ‘bagaimana’: organisasi sosial tidak saja berjuang demi kepentingan dan tujuan-tujuannya, tetapi pembahasannya juga termasuk strategi dan taktik yang akan dijalankan.</p><p>Selanjutnya mari kita masuk ke dalam aksi #GejayanMemanggil yang sudah berlangsung dua jilid. Kalimat Tarrow di atas tentang gerakan sosial model baru mencerminkan aksi #GejayanMemanggil. Gerakan yang menuntut tujuh tuntutan dalam jilid pertama, kemudian berkembang menjadi sembilan tuntutan pada jilid kedua hadir akibat kesamaan sikap dalam memperjuangkan hak-hak sipil yang didasari oleh alasan-alasan yang rasional.</p><p>Perubahan pertanyaan dari ‘mengapa’ menjadi ‘bagaimana’ kemudian menjadi memfokuskan gerakan kepada strategi yang digunakan oleh aksi #GejayanMemanggil. Aliansi Rakyat Bergerak menyusun ‘bagaimana’ aksi ini agar dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran.</p><p>Beragam pilihan tersedia, mulai dari bakar ban, atau pos polisi, melumpuhkan kegiatan ekonomi, melumpuhkan objek vital pemerintah,<strong><em> </em></strong>dan beragam aksi lain. Aksi ini mengambil posisi nirkekerasan<strong><em> </em></strong>dan mengedepankan sisi humanis dalam menyuarakan pendapatnya. Parade mahasiswa membawa poster, orasi perwakilan dari tiap titik kumpul kampus, kesigapan tenaga medis di lapangan, serta keikhlasan relawan kebersihan yang menyisir satu demi satu sampah nyatanya menjadi strategi yang baik dan efektif untuk mengemukakan aspirasi, dan yang jauh lebih penting memberikan pendidikan politik kepada masyarakat sekitar.</p><p>Pilihan bentuk aksi nirkekerasan<strong><em> </em></strong>semacam ini mengingatkan kita ke masa demonstrasi Orde Lama. Contohnya, aksi Tritura<strong> </strong>yang berisi tiga tuntutan (pembubaran PKI dan ormasnya, perombakan Kabinet Dwikora, dan turunkan harga kebutuhan pokok) oleh ribuan demonstran angkatan 1966. Soe Hok Gie, selaku tokoh demonstran saat itu memberikan contoh bagaimana demonstrasi nirkekerasan<strong><em> </em></strong>dapat menjadi saluran alternatif lain.</p><p>Diskusi dan kajian masif dilakukan bersama Herman Lantang, Aristides, Jopie Lasut, dan beberapa kawan lain dari Fakultas Sastra Universitas Indonesia (FSUI) saat itu melakukan diskusi mengenai perkembangan politik di Indonesia. Mereka membuat selebaran dan menempelnya di gerbong kereta Stasiun Gambir yang bergerak menuju Jawa Tengah, dan Jawa Timur dengan tujuan menyebarkan gagasan mereka ke daerah.</p><p>Pertanyaan kemudian, kenapa gerakan #GejayanMemanggil memilih demonstrasi nirkekerasan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita masuk ke dalam pemahaman ‘<em>sites of memory</em>’<strong><em>. </em></strong>Pierre Nora, sejarawan asal Prancis, mengemukakan ‘<em>sites of memory</em>’<strong><em> </em></strong>sebagai pertemuan antara sejarah dan memori. Nora mengembangkan gagasan Maurice Halbswach, sosiolog Prancis, yang mengenalkan konsep memori kolektif. Halbswach mengatakan bahwa setiap orang memiliki ingatan individu, dan kelompok, sehingga interaksi sosial baik pribadi maupun kelompok menentukan bagaimana seorang mengingat pengalaman dari masa lalu dan apa yang diingatnya.</p><p>Hal inilah yang kemudian menjadi dasar Nora dalam mengemukakan teori ‘<em>sites of memory</em>’. Teori ini menyubordinasikan antara yang-<em>embodied </em>(memori yang bersifat <em>menubuh</em> pada individu, atau sekelompok orang), dan yang-<em>embedded</em> (sejarah yang <em>menempel</em> pada seseorang, atau sekelompok orang). Hasil subordinasi dari keduanya menghasilkan penanda ingatan masa lalu sebagai sebuah memori, tetapi tetap dalam kuasa sejarah. Hal ini membuat memori tidak lagi bersifat spontan, tetapi menjadi bagian dari ‘<em>duty of remember</em>’.</p><p>Artinya, secara tidak langsung aksi #GejayanMemanggil telah membuat suatu peristiwa (momen) menjadi sebuah ‘monumen’ yang akan diingat oleh individu, dan kelompok sebagai sebuah memori. Hal ini memungkinkan aksi #GejayanMemanggil juga sangat bisa ditulis sebagai salah satu sejarah alternatif gerakan sosial demonstrasi di masa mendatang, yaitu sebuah gerakan nirkekerasan yang menyajikan sisi humanis dalam pelaksanaannya.</p><p>Tidak ada yang salah dengan demonstrasi. Tidak ada yang salah dengan mengemukakan pendapat. Tidak ada yang salah dengan gerakan turun ke jalan. Yang salah adalah tindakan represif aparat keamanan serta provokasi negatif terhadap pergerakan.</p><p>Terakhir, saya mengutip lirik Morgue Vanguard dalam lagu “Kontra Meurta”:</p><p>“Akan datang hari di mana melawan penindasan adalah kesia-siaan</p><p>Akan datang zaman yang akan memberi karpet merah bagi despot, rezim, tiran, fir’aun dan segala kata macam gantinya</p><p>Akan tiba waktu di mana setiap orang menjilat pantat kekuasaan dan berpura-pura menjadi pahlawan</p><p>Akan selalu ada mendung bergelayut, kala dibantai tanpa ujung, kala mengalah, kala hidup tak berarti apapun, dan kala kematian datang.</p><p>Kita bisa percaya bahwa kanker kekalahan menempel pada paru-paru takdir, serupa nikotin</p><p>Dan pada akhirnya akan ada waktu berpetualang berakhir</p><p>TAPI TIDAK HARI INI</p><p>Niscaya terbungkam, tidak hari ini</p><p>Langit pasti menutup, tapi tidak hari ini</p><p>Detaknya akan berdiri, rangkul kawan kalian kanan kiri</p><p>Gelap pasti kan datang, TAPI TIDAK HARI INI.”</p><p><strong>Referensi</strong></p><p>Budiawan, ed (2015). Sejarah dan Memori : Titik Simpang dan Titik Temu. Yogyakarta : Ombak.</p><p>Matulessy, Andik. (2013). <em>Political Efficacy, Political Trust </em>dan<em> Collective Self Esteem </em>dengan Partisipasi dalam Gerakan Mahasiswa. <em>Jurnal Penelitian Psikologi </em>Vol. 04, №01. Hal. 89. <a href="http://jurnalpsikologi.uinsby.ac.id/index.php/jurnalpsikologi/article/view/16/9">http://jurnalpsikologi.uinsby.ac.id/index.php/jurnalpsikologi/article/view/16/9</a></p><p>Listiyawan, I. (2019). <em>Soe Hok Gie, dan Strategi Kritik Mahasiswa pada Pemerintah</em>. Diambil dari <a href="https://www.indonesiana.id/read/122532/soe-hok-gie-dan-strategi-kritik-mahasiswa-pada-pemerintah">https://www.indonesiana.id/read/122532/soe-hok-gie-dan-strategi-kritik-mahasiswa-pada-pemerintah</a>.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=17cf7e2feea9" width="1" height="1" alt=""><hr><p><a href="https://medium.com/suara-rakyat-bergerak/gejayanmemanggil-gerakan-sosial-dalam-pandangan-sites-of-memory-17cf7e2feea9">#GejayanMemanggil : Gerakan Sosial dalam Pandangan Sites of Memory</a> was originally published in <a href="https://medium.com/suara-rakyat-bergerak">Suara Rakyat Bergerak</a> on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.</p>]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Bukan Dewan Perwakilan Rakyat, Tapi Dewan Rakyat]]></title>
            <link>https://medium.com/suara-rakyat-bergerak/bukan-dewan-perwakilan-rakyat-tapi-dewan-rakyat-ea4c7742e243?source=rss-4b749d7743cd------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/ea4c7742e243</guid>
            <category><![CDATA[politik]]></category>
            <category><![CDATA[demokrasi]]></category>
            <category><![CDATA[srb-analisis]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Suara Rakyat Bergerak]]></dc:creator>
            <pubDate>Fri, 18 Oct 2019 09:08:57 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2019-10-19T06:52:26.699Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>Oleh Panji Mulkillah Ahmad</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/595/1*bDgK1cgkT91mSjUnzSCwSQ.jpeg" /><figcaption>Ilustrasi oleh Nalta</figcaption></figure><p>Gus Dur pernah berkata bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah taman kanak-kanak. Pernyataan beliau masih cocok untuk dihubungkan dengan keadaan DPR saat ini. Berbagai rancangan undang-undang (RUU) yang bermasalah muncul, kemudian memicu reaksi penolakan dari rakyat. Tak heran jika gelombang aksi massa mahasiswa dan berbagai elemen rakyat lainnya pada waktu belakangan ini, di berbagai tempat, menunjukkan secara terang-terangan ketidakpercayaan pada DPR.</p><p>Selain terhadap DPR, rakyat juga menunjukkan rasa kekecewaan pada Presiden. Hal ini tentu wajar adanya karena suatu RUU dapat disahkan menjadi Undang-Undang setelah terlebih dahulu disetujui oleh Presiden. Kekecewaan ini terutama timbul karena janji Jokowi untuk memperkuat KPK begitu cepatnya diingkari, dengan menyetujui Revisi UU KPK yang substansinya malah mengurangi independensi KPK.</p><p>Ketidakpercayaan, kekecewaan, dan penolakan, adalah perasaan yang sudah terbiasa dialami oleh rakyat Indonesia pada setiap momen pasca pemilu. Setiap calon presiden atau pun calon wakil rakyat selalu menawarkan janji yang indah kepada calon pemilihnya, dan mengingkari janji itu sesudahnya. Memang, tidak semua janji diingkari. Akan tetapi melihat politik belakangan ini terlalu cepat dan terlalu banyak janji-janji yang diingkari, sehingga yang mana janji yang dipenuhi pun sudah tidak lagi terlihat.</p><p>Melihat masalah ini, reaksi rakyat yang muncul adalah melakukan gerakan penolakan atas RUU maupun UU yang telah diketuk. Terkecuali untuk RUU PKS, hampir semua gerakan mengusung penolakan atas RUU dan UU yang sama, seperti RKUHP, Revisi UU KPK, RUU Pertanahan, RUU Ketenagakerjaan, dsb. Sekalipun mengusung penolakan yang sama, namun terdapat perbedaan mendasar di antara para kelompok yang sedang aktif turun ke jalan ini. Perbedaan di antara para gerakan penolakan yang ada, terletak pada sasaran serang dan landasannya. Ada yang menyalahkan orangnya, sehingga tuntutannya adalah mendesak agar orang yang menjabat segera mundur. Hal ini tercermin dalam tagar #TurunkanJokowi, misalnya. Ada pula yang melihat sebab persoalan ini karena sistem demokrasi di Indonesia telah dibajak oleh kaum oligarki. Gerakan reformasi 1998 yang telah membuka ruang partisipasi politik rakyat, ternyata diinterupsi oleh elit-elit politik yang berhubungan dengan korporasi. Hal ini tercermin dalam tagar #ReformasiDikorupsi, misalnya.</p><p>Tulisan ini bermaksud untuk mengomentari arus kedua gerakan di atas, lalu kemudian menawarkan konsep baru untuk dipertimbangkan menjadi arus alternatif. Saya menyadari bahwa mungkin apa yang ditulis belum tentu merupakan konsep yang benar-benar baru, bahwa mungkin saja di luar sana sudah ada yang memikirkan hal ini.</p><p>Saya berpendapat bahwa kedua arus gerakan ini sama-sama mengandung kelemahan. Pada gerakan dengan tagar #TurunkanJokowi, terlepas dari sentimen politik yang ada, gerakan ini melihat bahwa sumber masalah terletak pada orang yang menjabat di pemerintahan. Sehingga untuk dapat memperbaiki situasi, orang yang menjabat harus diganti dengan orang yang baru. Masalah siapa yang akan menggantikan orang itu tidak perlu dibahas kali ini. Mari kita perjelas bahwa jabatan yang dimaksud adalah presiden.</p><p>Pemerintahan di Indonesia telah mengalami beberapa kali pergantian presiden. Adapun dalam hal pergantian presiden melalui “penurunan”, kita dapat mengambil contoh ada peristiwa 1998. Presidennya berganti dari Soeharto, ke Habibie. Presiden Habibie menerbitkan berbagai produk hukum dan merombak banyak sekali peraturan yang selama ini mengekang kebebasan sipil dan politik rakyat. Namun makin ke sini, kebebasan itu makin dibatasi. Dalam hal kemerdekaan berpendapat di muka umum (contoh aksi massa) misalnya, hal itu dijamin oleh UU №9 Tahun 1998. Namun dalam implementasinya, pemerintah menerbikan aturan-aturan pelaksana yang membatasi beberapa hal. Semisal waktu pelaksanaan aksi massa tidak boleh lewat dari pukul 18.00. Kemudian dalam hal memberikan surat pemberitahuan ke kepolisian, dalam prakteknya surat pemberitahuan dapat dinyatakan tidak diterima jika kepolisian tidak memberikan surat tanda terima pemberitahuan. Berbagai contoh lain tentu dapat diajukan seperti jerat UU ITE, penutupan website, pemblokiran akses internet, pembubaran diskusi ilmiah, pembubaran kegiatan peribadatan, <em>unlawful killings</em>, dsb. Hal ini dapat menjadi cerminan bahwa ganti presiden bukanlah solusi, sebab persoalannya terletak pada sistemnya, dalam artian seluruh perangkat birokrasi, nilai-nilai yang diyakini, dan peraturannya.</p><p>Arus kedua, yakni #ReformasiDikorupsi. Dalam pengamatan singkat saya, arus ini mengakui capaian gerakan reformasi 1998 yang telah membuka ruang partisipasi politik rakyat. Hanya saja dalam perjalannya, reformasi ternyata diinterupsi oleh elit-elit politik yang berhubungan dengan korporasi atau yang biasa disebut kaum oligarki. Sikap dari arus ini tidaklah untuk menurunkan rezim yang sedang berkuasa. Hal ini tercermin misalnya dalam aksi Gejayan Memanggil di Yogyakarta. Dalam rilis resminya di Instagram tertanggal 23 September 2019 tertulis, “Aksi #GejayanMemanggil bergerak untuk mengevaluasi pemerintah, bukan untuk menjatuhkannya.”</p><p>Saya pun mengakui bahwa reformasi menghasilkan capaian-capaian yang menghasilkan kemajuan bagi demokratisasi di Indonesia. Namun persoalannya, kemajuan itu kian ke sini kian dipukul mundur. Hal ini dikarenakan reformasi itu sendiri lebih menyasar pada reformasi insititusi politik dan tata kelola negara saja, tanpa secara mendasar merombak penguasaan atas sumber daya ekonomi yang selama ini dimonopoli kaum oligarki. Singkat kata, ada dorongan demokratisasi di lapangan politik, namun secara ekonomi masih kapitalistik.</p><p>Hadiz dan Robinson (2004) menjelaskan bahwa ketika masa Orde Baru, para oligark berpatron secara terpusat pada Suharto. Pasca Suharto jatuh, para oligarki dan kroni Suharto ini menggunakan instrumen hasil reformasi, seperti demokratisasi, desentralisasi, dan deregulasi, untuk menata kembali hidup mereka. Wood (1995) menilai bahwa dalam hubungan antara demokrasi dalam kapitalisme, maka kedaulatan rakyat tereduksi menjadi kedaulatan parlemen (wakil-wakil rakyat). Parlemen bisa saja akuntabel terhadap para pemilihnya, tapi rakyat (bukan semata pemilih partai tertentu) tidak berdaulat.</p><p>Imbasnya, terjadi apa yang disebut Yuki Fukuoka (2013) sebagai demokrasi oligarki, yaitu tatanan demokrasi di mana pertarungan politik didominasi oleh koalisi kepentingan yang predatoris serta mendorong peminggiran kekuatan masyarakat sipil. Hal ini dapat kita lihat bagaimana masyarakat sipil atau gerakan rakyat yang ada saat ini terfragmentasi, tidak terkonsolidasi, sehingga dengan mudah dikooptasi dan dipatahkan oleh kelas yang berkuasa. Pada proses pemilu 2019 lalu misalnya, masyarakat terbelah antara cebong, kampret, dan golput. Pada gerakan buruh, kaum buruh terbelah antara serikat kuning, serikat plat merah, serikat yang independen, dsb. Begitu pun pada gerakan mahasiswa, perempuan, tani, intelektual, seniman, dsb.</p><p>Dari paparan di atas, reformasi adalah seperti yang dikatakan The Panas Dalam dalam lagunya <em>Segelas Kopi :</em></p><p><em>Teman-teman sedang aksi turun ke jalan</em></p><p><em>Tuan-tuan sedang asik mencuci tangan</em></p><p><em>Reformasi gerakan layu sebelum berkembang</em></p><p><strong>Kontradiksi Presentasi dan Representasi</strong></p><p>Kekecewaan rakyat hari ini pada orang-orang yang dipilih melalui pemilu, baik itu Presiden maupun DPR, muncul karena inkonsistensi antara janji yang dikampanyekan dengan realisasi kebijakan. Rakyat memiliki kepentingan yang tidak sanggup dihadirkan oleh pemerintahan yang dipilihnya. Dengan meminjam istilah Badiou, saya berpendapat bahwa kekecewaan di atas adalah problem kontradiksi antara presentasi dengan representasi. Dalam konteks ini, rakyat Indonesia berperan sebagai presentasi sedangkan DPR dan Pemerintah adalah representasi.</p><p>Presentasi adalah kehadiran langsung dalam sebuah situasi. Terpresentasikan sama artinya dengan menjadi anggota atau elemen dari sesuatu. Sedangkan representasi adalah modus kehadiran yang tak langsung dalam sebuah situasi. Dalam konteks politik, maka representasi berfungsi menjamin tersalurnya seluruh aspirasi rakyat, atau dengan kata lain menjamin agar seluruh anggota (presentasi) adalah juga bagian dari (representasi) dari suatu himpunan (Suryajaya, 2011).</p><p>Kontradiksi antara presentasi dengan representasi dalam konteks Indonesia hari ini muncul karena adanya pertentangan antara kehendak rakyat dengan kehendak pemerintahannya. Melalui pemilu, rakyat memberikan legitimasi untuk berkuasa pada orang-orang yang duduk di pemerintahan. Artinya ada transfer kekuasaan yang bersumber dari kedaulatan rakyat kepada wakil-wakil rakyat dan pemerintah. Namun sayangnya, kekuasaan itu justru digunakan untuk mengkebiri hak-hak rakyat yang dengan kata lain menggerogoti kedaulatan rakyat itu sendiri. Hal ini terjadi bukan semata-mata karena si pejabat itu sendiri yang wataknya tidak amanah, melainkan karena logika representasi itu sendiri yang memungkinkan adanya ketidakamanahan itu.</p><p>Badiou mengambil posisi menolak politik representasi. Dalam <em>Being and Event </em>(2005), Badiou menjelaskan bahwa “kuasa” dapat ditransfer, tapi tidak dengan “kehendak”. Ada distingsi yang dalam antara kuasa (dapat ditransmisikan) dan kehendak (tak dapat direpresentasikan). Menurut hemat saya, karena kehendak (<em>will</em>) yang tidak dapat ditranfer dari rakyat ke wakilnya inilah yang membuat para wakilnya dapat bertindak mengatasnamakan rakyat, namun sejatinya memiliki kehendak sendiri untuk kepentingan dirinya sendiri.</p><p>Suryajaya (2011) kemudian memaknai bahwa apa yang diinginkan Badiou adalah presentasi murni. Dalam pembahasan di tulisan ini, presentasi murni dapat diartikan sebagai kehadiran rakyat itu sendiri yang tidak membutuhkan wakil-wakil rakyat alias tidak butuh representasi. Jika politik representasi hari ini terlembagakan dalam pemilihan eksekutif dan legislatif dalam kerangka demokrasi perwakilan, maka politik presentasi murni saya memaknainya sebagai demokrasi langsung (<em>direct democracy</em>).</p><p><strong>Dewan Rakyat dan Urgensi Reformasi Jilid Dua</strong></p><p>Sampai hari ini rakyat Indonesia telah terbiasa menitipkan nasib hidupnya kepada segelintir wakil rakyat. Kita menggaji para perampok dan pemabuk untuk membuat undang-undang yang mengatur hidup kita. Setiap pemilu, entah itu 2019 atau sebelumnya, saya sudah muak dengan argumen, “kalau ingin mengubah keadaan, masuklah ke parlemen” atau “tidak memilih berarti membiarkan yang buruk berkuasa.”</p><p>Oligarki bisa berkuasa puluhan tahun lamanya karena kesuksesannya menjauhkan rakyat dari politik. Politik alhasil hanya dimaknai pemilihan umum. Robert Michels dalam bukunya <em>Political Parties </em>(1911) mengatakan bahwa sistem perwakilan kerap mengarah ke oligarki. Teorinya disebut juga sebagai hukum besi oligarki. Alasan kenapa oligarki ini terus berkuasa bukan semata-mata karena demokrasi itu “dibajak” atau “dikorupsi”, melainkan karena proses demokrasi perwakilan itu sendiri yang melahirkan oligarki.</p><p>Darcy K. Leach (2005) dalam tafsirnya atas hukum besi oligarki mengungkapkan alasan kenapa oligarki dilahirkan. Dalam sebuah organisasi raksasa (katakanlah negara), banyak kebijakan yang harus dibuat secara harian yang tidak dapat diputuskan oleh banyak orang yang tidak terorganisir. Agar dapat efektif, diadakanlah sentralisasi ke tangan segelintir orang. Segelintir orang ini pada gilirannya malah menumpuk kekuasaan bagi dirinya sendiri. Persoalan kenapa orang-orang mempercayakan kuasa pada segelintir orang itu, Michels berpendapat karena kurangnya sarana teknologi untuk memungkinkan rakyat dalam jumlah yang besar dapat bertemu dan berdebat.</p><p>Michels hidup di awal abad 20, di saat sarana komunikasi termaju saat itu adalah telepon kabel. Kita saat ini hidup di abad 21, dalam perkembangan sarana komunikasi yang lebih maju. Melalui internet, kecerdasan buatan, <em>big data</em>, saat ini umat manusia sudah memungkinkan untuk mendiskusikan dan berdebat tentang politik tanpa harus bertatap muka langsung. Berkat kompetisi antar kapitalis, harga ponsel pintar pun semakin murah sehingga dapat diakses oleh kalangan massa rakyat pada umumnya. Kondisi masyarakat saat ini sudah berubah drastis sehingga hukum besi oligarki sudah dapat dipatahkan, dan warisan lama sistem demokrasi perwakilan sudah tidak sanggup membendung kehendak rakyat. Ketika kondisi material masyarakat telah berubah, maka bangunan politiknya juga harus dapat merespon perubahan itu.</p><p>Dalam konteks ini, saya bermaksud membangkitkan wacana berdirinya Dewan Rakyat sebagai manifestasi sistem demokrasi langsung, atau “presentasi murni” dalam istilah Badiou. Dewan Rakyat tidaklah seperti Dewan Perwakilan Rakyat yang berisi para wakil-wakil rakyat. Dewan Rakyat berisi utusan atau delegasi yang tidak berperan untuk mewakili, melainkan petugas, fasilitator, atau dengan kata lain bekerja untuk melayani berjalannya demokrasi langsung. Jika selama ini undang-undang yang lahir hanya berdasarkan persetujuan bersama antara DPR dan Presiden, maka di zaman Dewan Rakyat, undang-undang hanya dapat lahir berdasarkan persetujuan rakyat secara langsung. Adapun para utusan di dalam Dewan Rakyat hanya bertugas untuk menerjemahkan kehendak konstituennya dalam bentuk draf undang-undang. Para utusan ini bukanlah wakil, melainkan pekerja. Pengambilan keputusan dilakukan melalui referendum atau plebisit.</p><p>Melalui kemajuan teknologi, proses transfer informasi, jajak pendapat, konsutasi publik, dan pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan mudah. Rakyat dapat secara langsung menyatakan setuju, tidak setuju, atau revisi atas suatu rancangan undang-undang secara <em>online</em>. Hal ini bisa menggunakan perangkat ponsel pintar yang dimiliki, ataupun lewat fasilitas dari desa/kelurahan terdekat yang telah terhubung internet.</p><p>Pada zaman Dewan Rakyat ini, rakyat dapat mengkonsolidasikan dan merawat kedaulatannya sehingga terbebas dari oligarki. Rakyat bisa menciptakan hukum untuk mengakomodir hak-hak yang selama ini belum dapat terwujud dalam sistem demokrasi perwakilan, semisal RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Juga bisa menetapkan kebijakan berdasarkan apa yang paling mendesak bagi rakyat, semisal redistribusi tanah bagi buruh tani dan tani miskin tak bertanah, pendidikan gratis bagi seluruh rakyat, dsb.</p><p>Untuk dapat merealisasikan ide ini maka dibutuhkan reformasi sekali lagi. Jika reformasi 1998 telah berhasil membuka saluran demokratisasi sekalipun tidak pada akhirnya disumbat oleh oligarki, maka kita perlu reformasi jilid dua untuk mengakhiri oligarki selamanya. Kita akan membuat kehidupan politik di mana keberadaan oligarki tidak lagi diperlukan.</p><p>Eskalasi gerakan massa yang makin membesar kali ini membawa energi yang begitu besar. Energi ini jika tidak digunakan untuk mendorong perubahan yang lebih maju, maka hanya akan menguap sia-sia. Mau tidak mau, gerakan massa hari ini perlu untuk memajukan tuntutan politiknya. Dari yang awalnya berfokus pada merespon beberapa RUU dan masalah aktual yang ada, menjadi menuntut adanya perombakan sistem sosial-politik yang menjamin terwujudnya demokrasi sejati.</p><p><strong>Daftar Pustaka</strong></p><p>Fukuoka, Yuki, “Oligarchy and Democracy in Post-Soeharto”, <em>Political Studies Review II,</em> no. I, 2013.</p><p>Michels, Robert, 1915, diterjemahkan oleh Eden and Cedar Paul, <em>Political Parties: A Sociological Study of the Oligarchical Tendencies of Modern Democracy</em>, Hearst’s International Library Co</p><p>Leach, Darcy K., “The Iron Law of What Again? Conceptualizing Oligarchy Across Organizational Forms”, <em>Sociological Theory</em>, Volume 23, Number 3, September 2005</p><p>Robison, Richard and Vedi R Hadiz, 2004, <em>Reorganizing Power in Indonesia: The Politic of Oligarchy in an Age of Market. </em>London and New York: Routledge.</p><p>Suryajaya, Martin, 2011, <em>Alain Badiou dan Masa Depan Marxisme</em>, Yogyakarta: Resist Book.</p><p>Wood, Ellen Meiskins, 1995, <em>Capitalism Against Democracy: Renewing Historical Materialism,</em> Cambridge: Cambridge University Press</p><p>Tulisan ini pernah dimuat di <a href="https://suluhpergerakan.org/bukan-dewan-perwakilan-rakyat-tapi-dewan-rakyat/">Suluh Pergerakan</a>.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=ea4c7742e243" width="1" height="1" alt=""><hr><p><a href="https://medium.com/suara-rakyat-bergerak/bukan-dewan-perwakilan-rakyat-tapi-dewan-rakyat-ea4c7742e243">Bukan Dewan Perwakilan Rakyat, Tapi Dewan Rakyat</a> was originally published in <a href="https://medium.com/suara-rakyat-bergerak">Suara Rakyat Bergerak</a> on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.</p>]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[1998 Belum Selesai: Ketimpangan Hukum, Kerusuhan Papua, dan Kemarahan di Jalanan]]></title>
            <link>https://medium.com/suara-rakyat-bergerak/1998-belum-selesai-ketimpangan-hukum-kerusuhan-papua-dan-kemarahan-di-jalanan-50d755db3270?source=rss-4b749d7743cd------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/50d755db3270</guid>
            <category><![CDATA[politik]]></category>
            <category><![CDATA[orde-baru]]></category>
            <category><![CDATA[srb-analisis]]></category>
            <category><![CDATA[demonstrasi]]></category>
            <category><![CDATA[papua]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Suara Rakyat Bergerak]]></dc:creator>
            <pubDate>Fri, 18 Oct 2019 09:02:25 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2019-11-01T08:49:03.796Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>Oleh Jiahui Zeng; Diterjemahkan oleh Dinda Farkhannisa dan Fitrya Ramadhani</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/667/1*asds46OX8uhw4Wxi9DH0HA@2x.jpeg" /><figcaption>Ilustrasi oleh Nafiza Rosa</figcaption></figure><p>ekniM</p><p>Baru-baru ini, tepatnya pada tanggal 23 dan 24 September, demonstrasi terbesar setelah yang terjadi di 1998 kembali dilakukan di penjuru Indonesia. Demonstrasi ini diprakarsai oleh mahasiswa. Di kota-kota besar seperti Jakarta, Yogyakarta, Bandung, Surabaya dan Banda Aceh, setidaknya ada puluhan ribu orang melakukan aksi turun ke jalan, hingga menyebabkan konflik dengan aparat kepolisian. Polisi menggunakan meriam air dan gas air mata untuk mencoba membubarkan massa aksi. Bahkan di Sulawesi Selatan, dua siswa tewas akibat konflik tersebut.</p><p>Dalam demonstrasi ini, para mahasiswa mengajukan 7 tuntutan. Menurut yang dituliskan <em>Jakarta Post</em> ada tujuh tuntutan dalam aksi mahasiswa ini. Tuntutan <em>pertama</em> adalah penolakan terhadap revisi UU KUHP, UU Minerba, UU Pertanahan, UU Permasyarakatan, UU Ketenagakerjaan, UU KPK, UU Sumber Daya Alam, juga menuntut pengesahan terhadap UU Penghapusan Kekerasan Seksual dan UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga;</p><p><em>Kedua</em> adalah menghentikan para petinggi KPK yang bermasalah pilihan DPR. <em>Ketiga</em> adalah larangan bagi TNI dan Polri untuk mengisi jabatan sipil. <em>Keempat</em> adalah mengakhiri operasi militer di Papua juga daerah lain dan segera membebaskan semua tahanan politik. <em>Kelima</em> adalah mengakhiri kriminalisasi terhadap para aktivis.</p><p><em>Keenam</em> adalah segera memadamkan kebakaran hutan di Kalimantan dan Sumatra, juga mengambil tindakan untuk mencabut izin dan menghukum perusahaan yang bertanggung jawab. Tuntutan yang <em>terakhir</em> adalah menangani kasus dan mengadili pelanggar HAM dengan efektif, termasuk jika pelakunya adalah pejabat tinggi pemerintah, begitu pula segera memulihkan hak-hak korban.</p><p>Para mahasiswa meneriakkan jargon-jargon, meminta agar Presiden Joko Widodo bertemu dengan publik dan menanggapi tuntutan secara langsung. Namun, mahasiswa menolak undangan Presiden Jokowi untuk berdialog jika dilakukan secara tertutup.</p><p>Ketujuh tuntutan yang diajukan mencerminkan beragam situasi politik di Indonesia saat ini. Undang-Undang tentang tindakan seks di luar nikah memang telah menarik banyak perhatian, tetapi tuntutan yang diajukan mahasiswa lebih dari sekadar itu. Jargon “kami muak” adalah ungkapan mahasiswa pada sekelompok elite politik yang kabur dari esensi peranannya. Menurut pandangan Andreas Harsono dari Human Rights Watch, demonstrasi ini datang dari masalah yang terus-menerus terjadi sehingga serikat petani dan organisasi masyarakat adat juga memegang peranan yang penting di dalamnya.</p><p><strong>Warisan 1998: Generasi Kuat dan Canggung</strong></p><p>Sebelum 1998, semua masalah sosial politik di Indonesia merujuk pada satu musuh. Semua orang yang maju di depan Soeharto akan berhasil, pemerintah totaliter yang terus berusaha menyatukan oposisi yang terpecah. Selama 32 tahun (1966–1998) dalam pemerintahannya yang disebut dengan Orde Baru, Soeharto telah mengikis negara ini dari tulangnya.</p><p>Seorang wartawan Indonesia-Australia David Jenkins setelah mengamati dalam waktu yang panjang menyebutkan dalam sebuah buku yang berjudul <em>Suharto and His Generals: Indonesian Military Politics</em> bahwa “era Soeharto menggunakan teror dan ekspansi untuk memastikan bahwa negara berada di tangan pihak yang berwenang.” Pemerintah menggunakan komunisme sebagai target untuk mengonsolidasi dua pilar rezim: teror dan pembangunan.</p><p>Dalam prosesnya, Indonesia membentuk struktur politik yang melibatkan militer dalam aturannya. Tentara terus mengklaim sebagai bagian dari pemerintah, karena telah memberikan kontribusi besar dalam mempertahankan integritas nasional dan memerangi separatisme. Polisi bukan lembaga sipil yang independen, tetapi merupakan cabang dari militer yang bertugas menjaga ketertiban — mungkin terutama menjaga ‘tatanan’ dari ‘tatanan baru’ Soeharto. Hubungan kekerabatan yang rumit dibangun oleh militer, polisi, pemerintah, dan komunitas pebisnis. Korupsi yang mengakar, dan birokrasi tiran memberikan kesengsaraan pada rakyat.</p><p>Pada saat yang sama di tahun 1990-an, para pemuda kelas menengah yang terpengaruh oleh paham Barat mulai berpartisipasi dalam politik melalui organisasi nonpemerintah. Soeharto tergesa-gesa mundur dari jabatannya pada Mei 1998 saat terjadi kelindan antara krisis ekonomi, protes mahasiswa, dan krisis politik. Jadi gerakan mahasiswa bukanlah penyebab langsung runtuhnya rezim Orde Baru, tetapi semangat demokratis, dan partisipasi aktif dalam politik akan terus menginspirasi generasi mendatang.</p><p>Selama demonstrasi baru-baru ini di Jakarta dan Yogyakarta, semua mengenang gerakan mahasiswa di 1998. Pada tanggal 22 September, ketika saya membuka Instagram, saya menemukan hampir semua teman-teman Yogyakarta mengunggah postingan dari sebuah akun anonim yang sama #gejayanmemanggil, dan menuliskan waktu, dan tempat berkumpul untuk demonstrasi. Mobilisasi ini sangat disiplin, spontan, dan sulit dilacak. Gejayan adalah sebuah persimpangan tiga arah di Yogyakarta yang menjadi saksi bentrok antara tentara dan mahasiswa pada Mei 1998 yang menewaskan seorang siswa.</p><p>Di sisi lain, tanggal 23 dan 24 September juga bertepatan dengan Tragedi Semanggi II yang terjadi di pusat Kota Jakarta pada 24 September 1999. Saat itu pemerintahan transisi memberikan militer kebebasan untuk menjalankan keadaan darurat nasional sesuai dengan kepentingannya. Dalam peristiwa ini seorang mahasiswa bernama Yun Hap tertembak. Tragedi ini belum diperingati secara luas jika dibandingkan dengan peristiwa penembakan Trisakti yang menjadi ikon gerakan mahasiswa 1998 (saat itu empat mahasiswa menjadi korban tewas tertembak). Peringatan tragedi ini semakin menambah semangat ’98 di hati masyarakat. Di sisi lain, kekecewaan dan kesakitan yang dirasakan oleh generasi aktivis ’98 juga meresapi demonstrasi yang terjadi akhir-akhir ini</p><p>Dalam 20 tahun terakhir, tampaknya demokratisasi di Indonesia telah membuat kemajuan besar. Para aktivis di ’98 kini sudah berusia hampir 50 tahun, dan telah menjadi garda depan politik dengan beberapa orang yang telah terpilih sebagai anggota parlemen maupun kepala daerah. Namun, masalah yang ditinggalkan oleh Orde Baru tidak pernah secara sistematis dibersihkan. Selain masalah militer, korupsi, dan struktur oligarki yang ditinggalkan oleh Orde Baru, rezim saat ini juga memiliki lebih banyak masalah antar etnis yang sulit untuk diselesaikan, termasuk yang terjadi di Papua.</p><p>Demi mencapai ambisi politik, pemuda generasi ’98 yang dulunya mengangkat poster menentang Orde Baru, kini menggabungkan diri dengan rezim yang tidak dapat melikuidasi dirinya sendiri dari warisan buruk masa lalu. Ketika tentara memasuki Papua dan menembaki rakyat di sana, mereka semua tetap diam, dan keheningan mereka lah yang kini menghancurkan hati para pemuda yang melakukan aksi.</p><p>Budiman Sudjatmiko adalah salah satu aktivis mahasiswa yang sangat aktif sebelum, dan sesudah 1998. Partai Rakyat Demokratik (PRD) yang ia dirikan telah memainkan peran penting dalam mobilisasi gerakan sosial, tetapi ia tidak berhasil dalam pemilihan legislatif pertama (1999) setelah gerakan Reformasi. Pada 2004, Budiman beralih ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP, sekarang partai koalisi rezim yang berkuasa) dengan lebih banyak sumber daya politik ditambah jabatan sebagai anggota parlemen selama 2 periode sejak 2009.</p><p>Mengenai isu separatisme Papua, ia mengambil sikap simpatik terhadap masyarakat Papua dengan mengakui adanya kekerasan yang dilakukan tentara di Papua. Ia juga menentang pemahaman kaku pejabat Indonesia dalam memaknai NKRI. Ia berharap akan ada ruang komunikasi, dan meredakan sentimen separatis. Namun, di saat yang sama ia menolak referendum kemerdekaan Papua, karena khawatir Indonesia akan menghadapi ‘balkanisasi’ perang saudara antar etnis. Seolah-olah konsep-konsep multikulturalisme, demokrasi sosial, simpati, semakin sulit untuk kompetibel dengan kondisi sulit untuk di terapkan di Papua masa kini.</p><p>Hari ini, meskipun foto Budiman dengan penulis kiri Indonesia Pramoedya Ananta Toer masih tersebar di internet, atau pemikirannya tentang revitalisasi perdesaan Indonesia dan narasi kontra neoliberalisme juga masih ada di situsnya, tetapi dia tidak dapat menyelamatkan citranya sebagai seseorang yang konservatif secara politik di mata publik. Di sisi lain, pandangan politik kirinya tidak bisa menjadi kehendak PDIP sebagai partai besar yang berkuasa. Dilemanya hampir tak terhindarkan.</p><p>Pada Juli tahun ini, Presiden Jokowi secara terbuka mengisyaratkan, “Inilah saatnya generasi aktivis ’98 menjabat sebagai menteri!” Penonton bersorak. Aktivis ’98 berbalik menjadi sebuah aset politik yang cemerlang, tetapi juga semakin jauh dari gambaran politik yang dinamis.</p><p><strong>Sisi Lain Warisan 1998: Demokrasi di Pusaran Oligarki</strong></p><p>Dalam Pemilu Mei tahun ini, untuk kedua kalinya Jokowi mengalahkan Prabowo, seorang mantan jenderal pada era Soeharto yang menggunakan kendaran politik gerakan Islamis. Indonesia kembali dianggap sebagai model untuk transformasi demokratis di negara otoriter Asia Tenggara. Namun, pelenyapan struktural rezim Orde Baru masih tidak berhasil, dan oligarki masih berakar kuat di Indonesia. Selain para pebisnis dari masa Orde Baru yang masih berkuasa, mantan perwira seperti Luhut Binsar Pandjaitan, dan Wiranto juga menjabat sebagai menteri yang posisinya sangat penting di sebelah presiden.</p><p>Setelah jatuhnya Soeharto, beberapa presiden setelahnya mencoba untuk menghapus sisa-sisa warisan Orde Baru. Soeharto berkuasa melalui kudeta milliter, dan selama Orde Baru yang ia dirikan, militer diberikan fungsi ganda sebagai pertahanan nasional, dan pemerintahan demi menjaga stabilitas politik sekaligus menerapkan kebijakan pemerintah.</p><p>Saat gerakan Reformasi 1998, Prabowo yang juga merupakan mantan menantu Soeharto dipecat dari jabatan militernya oleh presiden transisi saat itu Presiden Habibie, karena akan melakukan pemberontakan. Ketika Megawati Soekarnoputri menjabat sebagai presiden di 2002, parlemen memutuskan untuk tidak lagi memesan kursi untuk para militer dan polisi. Sejak 2004, militer dan polisi secara resmi dilarang berpartisipasi dalam politik; tidak memilih dan tidak dipilih dalam Pemilu, atau mengisi jabatan sipil.</p><p>Larangan tersebut tidak lantas mencegah pejabat militer yang telah menjadi ‘pensiunan tentara’ memasuki ranah politik, bahkan Presiden Jokowi pun terlihat tidak terlalu ingin menghentikan kondisi ini. Contohnya Wiranto sang jendral bintang empat yang pada 1998 membantu Presiden Habibie menangani kasus Prabowo dan berupaya mengurangi intervensi militer dalam politik Indonesia.</p><p>Namun, setelah ’98 dan memasuki era Reformasi, Wiranto juga ikut berinvestasi dalam politik. Setelah gagal dalam pencalonannya sebagai wakil presiden, Wiranto pindah ke kubu Jokowi dan saat ini menjabat sebagai Menkopolhukam. Kasus pelanggaran HAM di Timor Leste yang melibatkan dirinya masih belum tersorot dan diadili.</p><p>Setelah konferensi pers tanggal 24 September lalu, Wiranto tiba-tiba menjadi topik hangat dalam <em>postingan</em> Twitter netizen Indonesia. Dia mengkritik bahwa kegiatan demonstrasi yang dilakukan hanya menghabiskan energi, dan tidak relevan, karena RUU yang dipermasalahkan sudah ditunda pengesahannya. Selain itu, beredar ungkapan guyon yang beredar di Twitter, kalimatnya berisi: “Tidak ada yang abadi kecuali Wiranto 1998–2019”. Publik menyadari bahwa ketika Wiranto bicara di layar televisi, sikap kerasnya terhadap massa demonstrasi, bahkan gaya rambutnya persis sama dengan yang dilihat pada ‘98.</p><p>Netizen menilai bahwa mereka menghadapi veteran yang sama dengan yang dihadapi ayah mereka dulu saat berdemo. Dalam pernyataan terbarunya, Wiranto bahkan menuduh tujuan gerakan mahasiswa adalah untuk mencegah Jokowi menyelesaikan jabatan presiden yang kedua kalinya, seolah-olah ia adalah juru bicara Jokowi.</p><p>Jendral bintang empat lainnya adalah Luhut yang menjabat sebagai Menko Kemaritiman dalam pemerintahan Jokowi. Kementerian-kementerian yang dibawahinya seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Pariwisata adalah bidang-bidang sentral dalam agenda pembangunan ekonomi.</p><p>Luhut memiliki hubungan pribadi yang baik dengan Prabowo. Mereka bahkan pernah membentuk kerajaan bisnis setelah pensiun dari militer. Pada pemilihan presiden tahun 2014, Luhut menjadi pendukung Jokowi dan membuat hubungannya dengan Prabowo semakin jauh. Namun, Luhut masih dianggap sebagai penengah kedua kubu. Terlihat bahwa posisi para pejabat militer dalam pemerintahan Jokowi masih sangat penting.</p><p>Tanpa latar belakang politik, Jokowi mampu membentuk citra dirinya sebagai amatir politik yang bersih, dan ini menjadi keunggulan yang kompetitif. Namun, di sisi lain hal ini membatasi pemerintahannya, karena kurangnya dukungan partai yang kuat. Sejak menjabat di tahun 2014, Jokowi telah membentuk jaringan yang berisi mantan pejabat militer yang ia percayai. Luhut, Wiranto, dan pejabat militer lainnya bersedia bekerja sama sejak masa awal pemerintahannya. Wiranto, dan Luhut yang juga berasal dari rezim Orde Baru bersama dengan Prabowo kini menjadi tangan kanan Jokowi yang dianggap merupakan kebalikan dari Orde Baru.</p><p>Walaupun menurut hukum, tentara sudah tidak ambil bagian di politik, tetapi ia masih menjadi salah satu kekuatan terpenting dalam politik Indonesia. Sebuah <a href="https://nasional.tempo.co/read/1121454/survei-charta-politika-tni-lembaga-paling-dipercaya-publik/full&amp;view=ok">jejak pendapat</a> menunjukkan bahwa militer adalah lembaga resmi paling populer di Indonesia. Sama seperti pada era Soeharto, tentara Indonesia masih berpartisipasi dalam agenda politik,dan pembangunan nasional melalui proyek infrastruktur dan perdesaan.</p><p>Selain mengandalkan amnesti militer dan politik, Jokowi juga mengusulkan agar 60 perwira TNI diizinkan mengisi jabatan sipil tanpa masa pensiun. Veteran Indonesia yang merupakan warisan Orde Baru masih belum mengubah kebiasaan lamanya. Padahal para veteran lain juga menghadapi masalah dari pekerjaan usai pensiun. Para veteran mungkin saja beralih ke kubu ekstrimis agama, dan menyerang balik presiden. Mendukung gagasan militer kembali ke politik ini sekali lagi membuat para kritikus khawatir akan kebangkitan kembali para perwira militer.</p><p><strong>Papua yang Menggantung</strong></p><p>Masalah-masalah keterkaitan antara oligarki, dan militer ini turut serta menyandera proses penyelesaian masalah di Papua — bahkan turut serta memicu terjadinya kasus akhir-akhir ini. Pada perayaan hari kemerdekaan Indonesia 17 Agustus tahun ini, bendera merah putih berkibar di seluruh negeri untuk merayakan kemenangan perjuangan melawan penjajah yang ke-74 tahun. Di Surabaya selaku ibu kota Provinsi Jawa Timur, polisi membobol paksa asrama daerah dan menangkap 43 mahasiswa Papua yang dicurigai melemparkan bendera Indonesia ke dalam parit. Selain mendapat kekerasan fisik, mahasiswa yang ditangkap juga mendapat kekerasan verbal seperti panggilan monyet, anjing, dan babi.</p><p>Dua hari setelah penangkapan itu, warga kedua provinsi di Papua melakukan demonstrasi. Selama bertahun-tahun, inilah protes terbesar yang pernah terjadi di sana. Sejumlah besar gedung pemerintah dibakar. Mahasiswa Papua spontan juga melakukan aksi di jalan. “Jika kami adalah monyet, jangan paksa monyet menaikkan bendera merah putih.”</p><p>Pada saat yang sama, tayang film adaptasi dari novel <em>Bumi Manusia</em> karya penulis legendaris Indonesia Pramoedya. Tokoh utama pria dalam novel itu bernama Minke dengan karakter seorang pribumi anti kolonial yang oleh kaum putih dipanggil “<em>monkey</em>”.</p><p>Kisah ini membuktikan bahwa tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Seperti halnya kisah yang dialami Minke, orang Papua juga mengalami diskriminasi dari kelompok dominan, tetapi kali ini kelompok dominan itu adalah Suku Jawa. Aktivis kemerdekaan Papua, Filep Karma, pada 2014 dalam buku karyanya yang berjudul <em>Seakan Kitorang Setengah Binatang: Rasialisme Indonesia di Tanah Papua</em> menceritakan pengalamannya belajar di sebuah universitas Kota Solo. “Saya sering mendengar teman saya menyebut Papua sebagai ‘monyet’,” ungkapnya.</p><p>Papua terletak di bagian paling timur Indonesia, dulu disebut Nugini Belanda. Setelah 15 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, Belanda masih menyebarkan nasionalisme Papua dalam skala besar. Pada 1 Desember 1961 bahkan dicetuskan pendirian Republik Rakyat Papua Barat. Delapan hari setelah berdirinya Papua Barat, tentara Indonesia menyerbu tempat itu hingga akhirnya diambil alih oleh PBB. Hal ini dilakukan oleh Soekarno selaku Presiden pertama Indonesia yang percaya bahwa bangsa Indonesia berdiri atas paham anti imperialis, dan anti kolonialisme mengakui daerah kepulauan Belanda membentang dari Madagaskar hingga Nugini, dan memiliki kedaulatan di Papua Barat. Hingga akhir 1969, lewat sebuah referendum yang sangat dimanipulasi, Papua Barat (dulunya disebut Irian) bergabung dengan Republik Indonesia.</p><p>Saat ini, bahkan dengan sumber daya mineral yang kaya, termasuk dari Freeport sebagai tambang emas terbesar di dunia, Papua masih menjadi salah satu provinsi termiskin di Indonesia. Gerakan Papua Merdeka dan Gerakan Pembebasan Papua Barat merupakan upaya untuk mendapatkan hak menentukan nasib sendiri dan kemerdekaan bagi Papua bahkan setelah pada 2001 Provinsi Papua dijadikan daerah otonomi khusus yang mendapat hak yang lebih besar untuk mengatur pemerintahannya sendiri.</p><p>Pada Desember 2018, 24 orang pekerja proyek konstruksi diculik dan dieksekusi oleh tentara pembebasan Papua Barat. Hal ini mendesak pengerahan militer, dan puluhan ribu warga dipaksa meninggalkan tempat tinggal mereka. Mayoritas penduduk Indonesia tidak bisa memahami situasi ini. Entah orang Jawa, Sunda, Melayu atau bahkan Tionghoa tidak pernah pergi ke Papua selama masa hidupnya, karena biaya dari Jakarta ke Papua seringkali sebanding dengan biaya ke Eropa.</p><p>“Di Indonesia yang ideal, seorang laki-laki dari Papua tinggal di Jakarta dan bekerja untuk pemerintah. Ia menikahi seorang perempuan yang berasal dari Padang, Indonesia bagian barat. Mereka bersama membuka sebuah rumah makan dan memperkerjakan seorang wanita muda suku Sunda. Pelanggan mereka biasanya adalah orang Jawa, Betawi, dan kelompok suku lainnya.” Plot di atas adalah naskah kedua tulisan penulis populer Indonesia, Eka Kurniawan, untuk sitkom yang berjudul “Keluarga Minus” beberapa tahun yang lalu.</p><p>Di satu sisi, plot ini menunjukkan daya tarik Indonesia sebagai negara multi etnis. Di sisi lain, ini juga menyiratkan kontradiksi mendasar yang sulit dibenarkan. Kami adalah banyak, kami adalah satu, bagaimana “banyak” bisa menjadi “satu”? Saat proses “banyak” melebur jadi “satu”, “banyak” yang mana yang harus menjadi sedikit; “banyak” yang mana yang harus menjadi lebih banyak?.</p><p>Indonesia menghadapi demo besar-besaran selama beberapa hari terakhir, polisi menggunakan gas air mata untuk membubarkan demonstran. Untuk terus memimpin bangsa dengan latar belakang etnis, bahasa, dan budaya yang sangat kompleks, Presiden reformis Jokowi, mencoba untuk menyeimbangkan keadaan dengan paradigma pembangunan ekonomi. Namun, paradigma ini jika dihadapkan dengan permasalahan etnis umpama memadamkan api dengan teko. Ia dihadapkan oleh masalah politik dan sejarah yang lebih lama dan mendalam.</p><p>Mahasiswa yang bersekolah di Jawa bukan hanya semata mahasiswa dari Papua, atau Indonesia bagian Timur lainnya. Namun, karena perbedaan warna kulit, bahasa, dan kebiasaan lain, mereka semua pernah mendapat pengalaman sebagai ‘warga negara kelas dua’, atau bahkan pernah dipanggil dengan sebutan “monyet”.</p><p>Saya tidak tahu apakah Jokowi pernah memikirkan ini, bahwa penekanan terhadap kemakmuran dan kemajuan dapat menciptakan rasisme dengan menyematkan topi ‘terbelakang’ bagi mereka yang dianggap gagal dari daerah marjinal. Dalam pemilihan umum tahun ini, Jokowi memenangkan 78% suara di Papua. Ia juga nampaknya berupaya memastikan setidaknya mengunjungi Papua dua kali setahun. Menurut <em>Jakarta Globe</em>, Jokowi pergi ke Papua 12 kali sebelum pemilihan tahun ini. Namun, tetap hubungan antara orang Papua dan Jakarta masih sangat tegang.</p><p>Aktivis dan sutradara terkenal Dandhy Laksono ditangkap karena pernyataannya tentang Papua yang dianggap tidak pantas. Penangkapan ini tepat seperti tuntutan kelima dari 7 tuntutan demonstran, yaitu mengakhiri kriminalisasi terhadap para aktivis sosial. Namun, tampaknya militer dan polisi masih belum menyerah. Film dokumenter garapan Dandhy Laksono berjudul “<em>Sexy Killer</em>” yang beredar pada masa sebelum Pemilu tahun ini menggambarkan Indonesia, bagaimana sumber daya alam dan mineralnya yang kaya dituai oleh pejabat tinggi di Jakarta, dan bayaran mahal atas kerusakan lingkungan akibatnya dibayar oleh rakyat seperti masyarakat asli Papua sampai para nelayan di Laut Jawa Utara.</p><p>Secara kebetulan, beberapa hari sebelum penangkapan Dandhy, ia melakukan debat terbuka tentang masalah Papua dengan Budiman Sudjatmiko, seorang tokoh yang sudah dibahas di atas. Budiman bicara tentang bagaimana referendum kebebasan Papua dapat mencelakai diri mereka sendiri, dan Indonesia, sedangkan Dandhy berulang kali menekankan pada kerusakan yang diakibatkan oleh militer Indonesia pada rakyat Papua. Kolom komentar video ini di Youtube dibanjiri dengan pujian kepada argumen Dandhy yang dianggap beralasan dan berdasar. Tahun-tahun itu, Budiman yang dengan malu-malu di depan kamera meneriakkan jargon untuk mengakhiri rezim Soeharto, hari ini meskipun masih dihormati sebagai tokoh ’98, tampaknya sudah ketinggalan zaman.</p><p>Sampai saat ini, masalah Papua masih menggantung, mungkin masih akan berlanjut di masa yang akan datang dan sumber daya alamnya yang kaya akan terus membuat bangsa Amerika dan Eropa menatap iri. Di antara tujuh tuntutan utama, kaum progresif hanya membahas tentang pengakhiran kontrol militer, tetapi tidak ada yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi setelah kontrol militer itu berakhir.</p><p>Bahkan jika referendum terbuka dibuat, masalah akan semakin sulit karena struktur populasi kedua provinsi Papua saat ini. Masalah struktur populasi akibat program transmigrasi yang berisi pengiriman penduduk sejak zaman Belanda dengan memindahkan populasi dari pulau-pulau padat seperti Jawa, dan Bali ke pulau-pulau terbelakang untuk mengembangkan pertanian di masa Orde Baru yang diadakan tahun 1980-an. Sekarang jumlah orang Jawa sudah sebanding dengan jumlah orang asli Papua.</p><p>Pada akhirnya, masih ada banyak hal yang belum selesai dibahas oleh para aktivis di Indonesia. Generasi aktivis ’98 mewariskan tidak saja demokratisasi, tetapi juga menyisakan peninggalan Orde Baru berupa struktur oligarki politik, dan problem ketidaktegasan hukum terhadap dwifungsi militer. Kemandegan proses pencarian resolusi terhadap keduanya turut berdampak pada menggantungnya proses penyelesaian masalah Papua.</p><p>(Keming, Kelompok Menulis Peduli Indonesia)</p><p>Pertama kali terbit dengan judul “未完成的1998：惡法危機、巴布亞暴動，與印尼的街頭怒火” di <a href="https://theinitium.com/article/20190930-international-reformasi-indonesia/?utm_medium=copy"><em>The Initium Media</em></a>.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=50d755db3270" width="1" height="1" alt=""><hr><p><a href="https://medium.com/suara-rakyat-bergerak/1998-belum-selesai-ketimpangan-hukum-kerusuhan-papua-dan-kemarahan-di-jalanan-50d755db3270">1998 Belum Selesai: Ketimpangan Hukum, Kerusuhan Papua, dan Kemarahan di Jalanan</a> was originally published in <a href="https://medium.com/suara-rakyat-bergerak">Suara Rakyat Bergerak</a> on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.</p>]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Tuduhan Mahasiswa Ditunggangi adalah Kekalahan Moral Pemerintah]]></title>
            <link>https://medium.com/suara-rakyat-bergerak/tuduhan-mahasiswa-ditunggangi-adalah-kekalahan-moral-pemerintah-cd4fbc0387c4?source=rss-4b749d7743cd------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/cd4fbc0387c4</guid>
            <category><![CDATA[srb-opini]]></category>
            <category><![CDATA[demokrasi]]></category>
            <category><![CDATA[politik]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Suara Rakyat Bergerak]]></dc:creator>
            <pubDate>Tue, 15 Oct 2019 19:32:03 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2019-10-17T05:54:30.023Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>Oleh Usman Hamid</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/640/1*-BA1jviuGJomyhKhlxQccQ.jpeg" /><figcaption>Ilustrasi oleh Hayyi Qoyyumi (Acong)</figcaption></figure><p>Pemerintah menuding mahasiswa ditunggangi kepentingan politik tertentu dalam aksi besar yang berlangsung 24 September lalu. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly menuduh aksi tersebut, yang menuntut pembatalan RKUHP, UU KPK, dan UU lainnya, ditunggangi pihak tertentu, “Saya berharap kepada para mahasiswa, kepada adik-adik, jangan terbawa oleh agenda-agenda politik yang enggak benar.” Menko Polhukam Wiranto bahkan menuduh lebih jauh, “Tujuan akhirnya adalah menggagalkan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih.”<br> <br>Benarkah tudingan tersebut? Kekuatan politik mana yang menungganginya dan bagaimana itu terjadi?</p><p>Saya berpendapat bahwa tudingan itu keliru. Besarnya protes mahasiswa nyaris tidak mempunyai relasi sebab-akibat, dan korelasi apapun, dengan penunggangan oleh kekuatan politik partisan. Mahasiswa turun ke jalan lebih disebabkan oleh cedera janji pemerintah dan DPR. Keadaan itu kemudian diperburuk dengan absennya kekuatan oposisi yang memuluskan serangan balik mematikan terhadap jalannya Reformasi.</p><p>Itulah mengapa — sejak gerakan mahasiswa 1998 — tiba-tiba mahasiswa sekarang mau dan mampu bergerak dalam jumlah besar menolak kebijakan-kebijakan pemerintahan Jokowi yang baru terpilih pada Pemilu lalu. Mereka menilai pemerintah tidak bisa dipercaya dalam menjalankan amanat Reformasi.</p><p>Terlepas tujuh desakan mahasiswa yang turun ke jalan atau 12 tuntutan yang disuarakan pelajar dan mahasiswa Indonesia di luar negeri, semua memperlihatkan bahwa mereka menolak pelemahan agenda pemberantasan korupsi melalui penunjukan pimpinan KPK bermasalah dan Revisi UU KPK. Mereka menggugat sikap negara atas pembakaran hutan oleh korporasi besar dan keberpihakan pada koruptor dengan memberi keringanan hukum melalui UU Pemasyarakatan.</p><p>Mereka bahkan menolak UU Sumber Daya Air, RUU Pertanahan, serta RUU Minerba yang keseluruhannya dinilai mengancam sumber daya alam. Para mahasiswa itu menyoroti pula menguatnya dwifungsi TNI dan Polri, mendesak pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, hingga menolak kriminalisasi aktivis dan serangan terhadap hak-hak asasi melalui pengesahan RKUHP.</p><p><strong>Lintasan Sejarah Oposisi Mahasiswa</strong></p><p>Sejarah oposisi mahasiswa memang kerap tampil dalam kompleksitas dinamika sosial-politik sehingga sulit dipisahkan dari upaya kekuatan politik partisan yang menunggangi atau menumpanginya.</p><p>Pada periode Demokrasi Terpimpin (1959–1966) gerakan mahasiswa diwarnai pertarungan politik aliran. Selain mempertajam perbedaan kaum mahasiswa saat menghadapi pemerintah yang dinilai berhaluan ‘kiri’, perpecahan faksi militer juga mendorong tentara untuk menumpangi gerakan mahasiswa hingga mengakhiri kekuasaan Sukarno. Berposko di markas Kostrad, banyak kelompok mahasiswa angkatan 1966 menuntut pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI).</p><p>Sementara di era Orde Baru, gerakan mahasiswa tampil dalam corak beragam. Pada 1970-an mahasiswa tampak dekat dengan kekuatan militer faksi Soemitro. Di akhir 1970-an gerakan mahasiswa Bandung pimpinan Heri Akhmadi berujung pemenjaraan para mahasiswa berbasis pasal-pasal penghinaan presiden. Pada periode berikutnya, era 1980-an, gerakan mahasiswa tak berumur panjang meski terus bermetamorfosis dalam beragam gerakan oposisi di awal 1990-an.</p><p>Gerakan mahasiswa yang fenomenal adalah eksponen 1998 karena memiliki <em>mobilizational force</em> yang efektif. Mereka didukung intelektual non-mahasiswa seperti Tjuk Sukiadi dkk di Surabaya, Ichlasul Amal dkk di Yogyakarta, Adi Andojo dkk di Universitas Trisakti, hingga Rektor ITB Lilik Hendrajaya yang rumahnya sempat ditembak lantaran ikut menyokong mahasiswa. Tentu saja juga sejumlah organisasi mahasiswa dan intelektual non-mahasiswa di Jakarta.</p><p>Puncaknya adalah mobilisasi ribuan mahasiswa yang menduduki Gedung DPR/MPR dengan tuntutan utama pemberantasan KKN oleh Soeharto dan kroni, penegakan supremasi hukum, penghapusan status Daerah Operasi Militer Aceh, Papua dan Timor Timur, dan penghapusan dwifungsi ABRI. Selain menuntut militer kembali ke barak, mereka juga mendesak pembubaran Golkar.</p><p>Efektivitas oposisi mahasiswa berjalan paralel dengan menguatnya kekuatan oposisi lain. Di organisasi-organisasi non-pemerintah muncul YLBHI dan Suara Ibu Peduli yang memprotes harga susu yang melangit serta memicu kesadaran politik warga yang meluas, serta tokoh-tokoh oposisi seperti Ali Sadikin lewat Petisi 50 dan Gus Dur lewat Forum Demokrasi. Yang menarik, kaum intelektual lembaga pemerintah bahkan meminta Soeharto mundur seperti dilakukan Petisi 19 LIPI yang diancam Menristek B.J. Habibie.</p><p>Sulit dipungkiri, terdapat elemen partai seperti Haryanto Taslam dan kawan-kawan (PDI) serta Dedy Hamdun (PPP) yang diculik karena berkampanye Mega-Bintang. Selain mereka yang tergabung di Solidaritas Amien Rais dan Mega (SIAGA), mahasiswa juga mengusung ketokohan alternatif melalui Deklarasi Ciganjur.</p><p>Karakter ‘oposisi kolektif’ lintas aktor itulah yang untuk pertama kalinya menumbangkan pemerintahan tanpa kolaborasi dengan tentara seperti 1966.<br> <br> Setelah 1998, kekuatan mahasiswa kerap beroposisi dengan pemerintahan sejak kepresidenan Habibie, Gus Dur, Megawati, hingga SBY. Tapi mereka nyaris selalu “bertemu” dengan kepentingan partisan akibat perbedaan-perbedaan posisi partai dan elite politik yang berseberangan dengan pemerintah.<br> <br> Gerakan mahasiswa era B.J. Habibie terbelah saat menanggapi Sidang Istimewa MPR/DPR. Di era berikut, timbul faksi-faksi mahasiswa yang berafiliasi pada partai yang memakzulkan Gus Dur dengan menuduh kiai nyentrik ini terkait “<em>Bruneigate</em>”.<br> <br> Gerakan mahasiswa era ini tanpa disadari menjadi pragmatis. Mereka berkolaborasi dengan kekuatan partai politik serta faksi militer yang beroposisi dengan pemerintah dan bersikap naif atas keberanian Gus Dur membongkar korupsi penguasa lama maupun mencopot pejabat yang terlibat kasus pelanggaran HAM.<br> <br> Dengan latar faksionalisasi era sebelumnya, gerakan mahasiswa era Megawati tak banyak berkembang. Begitu pula dengan gerakan mahasiswa era Yudhoyono yang stagnan. Mereka kerap dituduh telah ditunggangi elite politik dan partai yang terus berkonflik hingga akhir pemerintahan ini.</p><p>Seluruh corak pada masa lalu itu memperlihatkan bahwa gerakan mahasiswa kerap berkorelasi dengan oposisi non-mahasiswa. Sebabnya beragam, mulai dari polarisasi dan kebutuhan beraliansi, represi atas keseluruhan oposisi, hingga perpecahan militer dan elite sipil. Dalam konteks ini, tuduhan bahwa gerakan mahasiswa ditunggangi kepentingan politik tak mudah disangkal.</p><p><strong>Akibat Jokowi Cedera Janji</strong></p><p>Berbeda dengan keseluruhan episode sebelumnya, gerakan mahasiswa kali ini tampil ke depan dan nyaris tanpa sekutu berbasis partai politik, apalagi militer. Mengapa?</p><p>Pertama, cedera janji pemerintahan dalam menuntaskan Reformasi. Kepemimpinan Jokowi yang mengumbar banyak janji semula membawa harapan bagi mereka. Namun, belakangan mereka mulai tak sabar karena bukan hanya pemerintah gagal tetapi ikut aktif melakukan cedera janji. Alih-alih memperkuat KPK sepuluh kali lipat, Presiden bersama seluruh partai politik malah melemahkannya. Bukannya memperbaiki kondisi hak asasi manusia di Papua, kekerasan aparat justru kerap terjadi di sana tanpa satu pun pelakunya diadili.</p><p>Jokowi berjanji melindungi rakyat kecil, tapi sejumlah petani malah dikriminalisasi, dan tanah mereka digusur atas nama pertumbuhan ekonomi. Buruh-buruh di berbagai pabrik pun bersuara atas ancaman eksploitasi dan pembatasan hak serikat kerja.</p><p>Kedua, sebab lain yang meningkatkan kekecewaan mahasiswa adalah hilangnya kekuatan oposisi penyeimbang. Semua partai politik yang semula beroposisi seperti Gerindra, PKS, dan Demokrat kini telah bersatu dengan partai-partai pendukung Jokowi. Oposan vokal macam Fahri Hamzah dan Fadli Zon pun membeo kebijakan pemerintah.</p><p>Mulai dari mengesahkan Revisi UU KPK yang melemahkan agenda pemberantasan korupsi, UU Minerba dan Pertanahan yang pro-pebisnis besar, UU Ketenagakerjaan yang eksploitatif, UU KUHP yang berbau kriminalisasi, hingga UU Pemasyarakatan yang pro-koruptor. Tak satu pun partai menolak berbagai UU tersebut.</p><p>Lanskap demikian membuat tuduhan mahasiswa ditunggangi kepentingan elite atau partai politik tertentu menjadi lemah. Di masa lalu, tuduhan ini bisa efektif karena dapat diarahkan pada mereka yang mengambil jalan berbeda dengan penguasa.</p><p>Tapi di masa sekarang, itu tak lebih sebagai cara menjauhkan mahasiswa dari potensi meraih dukungan masyarakat luas, yang antara lain ditunjukkan “adik-adik” mereka dari berbagai STM yang memobilisasi solidaritas kepada “kakak-kakak” mahasiswa saat direpresi.</p><p>Terkait pelajar yang bergabung dalam aksi, saya kira ini merupakan hal baru. Sejarah memang menghadirkan peran pemuda berusia 16–19 tahun sebagai kekuatan utama melawan pendudukan Jepang sebagaimana dibahas Ben Anderson dalam <em>Revoloesi Pemoeda: Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa 1944–1946</em>.</p><p>Berbeda dari pemuda zaman Jepang yang melakukan revolusi dengan merebut upeti-upeti orang tua mereka dari tangan penjajah, pemuda zaman sekarang, dalam usia sekolah, banyak yang telah mengalami revolusi pemikiran tentang hal-hal yang semula tabu, termasuk seputar seksualitas, gender, dan identitas.</p><p>Ini seperti hasil dari kerja lama sekelompok generasi muda. Mereka adalah generasi pascamilenial yang sangat berani, kadang tak sabaran, ekspresif, dan menolak intrusi negara dalam ruang privasi mereka. Itulah mengapa mereka menolak RKUHP.</p><p>Dengan karakter pemikiran generasi muda macam itu, tentu saja tuduhan bahwa aksi mahasiswa didomplengi pengusung khilafah menjadi lebih mirip lelucon — tak ubahnya stigmatisasi yang menuduh KPK ditunggangi Taliban.</p><p>Seandainya aksi mahasiswa ini muncul saat Pemilu 2014 dan 2019, tuduhan ini efektif karena diarahkan pada partai oposisi yang sebagian pendukungnya kerap terlibat kekerasan atas nama agama dan membawa tuntutan Islamisme politik. Namun, gerakan mahasiswa ini muncul setelah Pemilu 2019, sehingga tudingan itu menjadi lemah, karena pembelahan sosial antara kubu Jokowi dan Prabowo berujung antiklimaks dengan rekonsiliasi dua bekas capres itu.</p><p>Pakar-pakar media sosial menjelaskan tuduhan ditunggangi khilafah atau turunkan Jokowi keliru karena yang bicara khilafah bukanlah mahasiswa. Para mahasiswa turun ke jalan dengan tuntutan yang berbeda: tuntaskan reformasi! Lebih penting lagi, aksi mahasiswa kali ini tidak membawa isu yang mengadu domba masyarakat berdasarkan identitas agama, suku, atau aliran politik, seperti ditunjukkan sejumlah elite yang bertarung saat pemilihan umum.</p><p>Gerakan mahasiswa kali ini jelas merupakan gerakan yang nonpartisan, bebas dari pengaruh kekuatan berbasis partai maupun elite politik, apalagi militer. Keliru besar jika pemerintah terus menuduh aksi mahasiswa ditunggangi kepentingan politik tertentu.</p><p>Tuduhan pemerintah bahwa para mahasiswa ditunggangi atau ditumpangi adalah reaksi dari mereka yang mengalami kekalahan moral. Mereka mencoba menyerang balik mahasiswa seakan-akan mereka lebih bermoral.</p><p>Tulisan ini pertama kali terbit di <a href="https://tirto.id/tuduhan-mahasiswa-ditunggangi-adalah-kekalahan-moral-pemerintah-eiYw"><em>Tirto.id</em></a>.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=cd4fbc0387c4" width="1" height="1" alt=""><hr><p><a href="https://medium.com/suara-rakyat-bergerak/tuduhan-mahasiswa-ditunggangi-adalah-kekalahan-moral-pemerintah-cd4fbc0387c4">Tuduhan Mahasiswa Ditunggangi adalah Kekalahan Moral Pemerintah</a> was originally published in <a href="https://medium.com/suara-rakyat-bergerak">Suara Rakyat Bergerak</a> on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.</p>]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Politik Jalanan Jacques Rancière]]></title>
            <link>https://medium.com/suara-rakyat-bergerak/politik-jalanan-jacques-ranci%C3%A8re-9bf38b3e889d?source=rss-4b749d7743cd------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/9bf38b3e889d</guid>
            <category><![CDATA[srb-analisis]]></category>
            <category><![CDATA[filsafat]]></category>
            <category><![CDATA[politik]]></category>
            <category><![CDATA[jacques-rancière]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Suara Rakyat Bergerak]]></dc:creator>
            <pubDate>Thu, 10 Oct 2019 07:27:03 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2019-10-15T09:59:04.339Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>Oleh Taufiqurrahman</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*cQYq9XWj9ZcwnbBln-X0AA.png" /><figcaption>“Nugroho Toys &amp; Accecories” oleh Kanosena Hartadi</figcaption></figure><p>Aspirasi jalanan seringkali dipandang rendah dan murahan. Ia dianggap tak seilmiah aspirasi yang disampaikan di kampus-kampus, tak sejernih aspirasi yang muncul di media, dan tak seelegan aspirasi yang diungkapkan di ruang-ruang pertemuan dengan pejabat. Pandangan inilah yang mengisi kepala banyak orang, termasuk Menristekdikti Muhammad Nasir yang beberapa hari lalu mengimbau mahasiswa untuk tidak turun ke jalan.</p><p>Pandangan tersebut bisa dijustifikasi dengan beberapa alasan. Misalnya, bahwa aspirasi jalanan mengganggu ketertiban, seringkali membuat kerusakan, dan tak jarang juga berakhir dengan baku hantam yang memakan korban. Namun, apa pun alasannya, pandangan merendahkan terhadap aspirasi jalanan itu sejatinya menyembunyikan satu kecenderungan ideologis: menciptakan ketidaksetaraan!</p><p>Ketika kanal aspirasi hanya dibuka di kampus, di media, dan di pertemuan-pertemuan dengan para pejabat, misalnya, maka pada saat itulah terjadi proses penciptaan ketidaksetaraan secara struktural. Sebab tak semua orang punya kesempatan masuk kampus; tak semua orang bisa menulis atau tampil di media; juga tak semua orang bisa hadir di acara pertemuan dengan para pejabat. Satu-satunya ruang yang memungkinkan semua orang, secara sama dan setara, untuk menyampaikan aspirasinya adalah jalanan.</p><p>Tidak ada hierarki dan kepura-puraan di jalanan. Bahkan bocah SMA yang berusia belasan tahun punya posisi sama dengan para mahasiwa, juga dengan para aktivis yang sudah tua. Jika pun ada beberapa orang yang diberi panggung untuk memegang mikrofon dan berorasi, itu hanya soal pembagian peran, bukan penegasan sebuah hierarki. Di jalanan, aspirasi juga dapat disampaikan dengan beragam cara, tanpa harus terbebani oleh norma kelembagaan yang kadang memaksa kita untuk berpura-pura.</p><p>Bahkan Henri Lefebvre (2003: 19) menyatakan bahwa “peristiwa-peristiwa revolusioner biasanya terjadi di jalanan”. Oleh karena itulah, saya akan mengajukan satu tesis dan akan membuktikannya bahwa <em>jalanan adalah lokus dari politik dalam pengertian Jacques Rancière</em>. Namun, sebelum membuktikan tesis ini, saya perlu menjelaskan bagaimana Rancière memahami politik.</p><p><strong>Politik dan Penataan</strong></p><p>Jacques Rancière adalah filsuf Prancis yang mulai mendapat perhatian publik sejak 1990-an, terutama ketika ia menerbitkan <em>La mésentente: Politique et philosophie</em> pada 1995 yang kemudian diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris dengan judul <em>Disagreement: Politics and Philosophy</em> pada 1999. Dalam pengantar buku itu, Rancière (1999: xiii) mengajukan sebuah pertanyaan: “apa yang secara spesifik dapat dianggap sebagai politik?” Pertanyaan ini, lanjut Rancière, “akan memaksa kita untuk membedakan politik dari apa yang biasa kita sebut ‘politik’ yang akan saya beri nama dengan istilah ‘<em>penataan</em>’ (<em>policing</em>)”.</p><p>Itulah gambaran umum dari proyek filsafat Rancière. Artinya, trajektori utama filsafat Rancière bermula dari pembedaan antara politik dengan apa yang biasa kita sebut ‘politik’ yang secara peyoratif oleh Rancière disebut dengan istilah ‘tatanan’ (<em>police</em>) atau ‘penataan’ (<em>policing</em>). Jika yang pertama memungkinkan demokrasi yang sebenarnya — sehingga Todd May (2008: 41) menyebutnya sebagai ‘politik demokratik’ — maka yang kedua hanyalah prosedur untuk memperoleh persetujuan banyak orang, untuk mengatur kekuasaan, dan untuk membagi-bagikan jabatan serta peran (Rancière, 1999: 28). Dengan kata lain, ‘politik’ sebagai tatanan atau penataan tak lebih dari sekadar demokrasi prosedural.</p><p>Di dalam ‘politik’ sebagai tatanan, kita selalu menemukan sebuah hierarki. Politik dalam pengertian Rancière tidak ada di sana. Bahkan Rancière (1999: 17) sendiri menyatakan bahwa “politik tidak selalu terjadi — ia benar-benar sangat jarang terjadi”. Politik itu terjadi hanya ketika sebuah tatanan yang menciptakan hierarki diinterupsi oleh sebuah praandaian dasar: <em>kesetaraan</em>. Dengan kata lain, kehadiran politik yang menjadikan kesetaraan sebagai praandaian merupakan gangguan bagi tatanan, bagi mekanisme penataan yang membagi-bagi peran dan jabatan secara hierarkis. Di sinilah antagonisme dimulai — antara politik yang mengandaikan kesetaraan (<em>la politique</em>) dengan politik sebagai tatanan (<em>la police</em>).</p><p>Politik sebagai mekanisme penataan selalu menyisakan orang-orang yang tak dihitung, yang tak dianggap penting, di dalam tatanan. Rancière (1999: 9), mengikuti Aristoteles, menyebut mereka sebagai orang yang “tidak punya bagian di dalam apa pun”. Mereka inilah <em>demos</em>, rakyat kebanyakan, yang sebenarnya merupakan bagian dari tatanan sosial, tapi karena efek penataan, mereka kehilangan bagiannya di dalam tatanan dan perannya tak diperhitungkan. Karenanya, mereka juga disebut sebagai “bagian yang tidak punya bagian” (<em>le part sans-part</em>) atau “yang-keliru” (<em>le tort</em>) — dalam arti: yang-keliru-diperhitungkan.</p><p>Filsafat politik, alih-alih membuka jalan bagi hadirnya politik dengan praandaian kesetaraan, dalam pandangan Rancière malah melanggengkan ketidaksetaraan. Tendensi ini dapat kita lihat dalam tiga bentuk pemikiran filsafat politik yang masing-masing oleh Rancière dinamai <em>archipolitik, parapolitik,</em> dan <em>metapolitik</em> (Rancière, 1999: 65). Ketiga bentuk filsafat politik itu masing-masing hadir dalam pemikiran Platon, Aristoteles, dan Marx.</p><p>Filsafat politik Platon secara jelas menunjukkan adanya orkestrasi penataan di dalam kota ideal (<em>kallipolis</em>) sehingga menihilkan kesetaraan. Setiap orang memiliki tempat masing-masing sesuai dengan sifat kejiwaannya. Orang yang berjiwa emas, yakni para filsuf, intelektual, dan cerdik-cendekia, menempati posisi paling tinggi dalam <em>kallipolis</em>. Merekalah yang seharusnya menjadi pemimpin sebuah kota atau negara. Orang-orang dengan jiwa perak (seperti polisi dan tentara) berperan sebagai penjaga keamanan sebuah kota; sedangkan orang kebanyakan, yang berjiwa perunggu, cukup menjadi ‘pengrajin’ yang memproduksi kebutuhan sehari-hari. Mereka yang terakhir inilah kaum miskin kota, para petani di desa-desa, serta kaum buruh yang keringatnya dibayar tak seberapa.</p><p>Situasi ideal sebuah kota atau negara, yang tertib, aman, dan terjaga, bergantung pada kesesuaiannya dengan dasar (<em>arkhê</em>) penataan komunitas. Misalnya, orang yang seharusnya menjadi tukang kayu tapi menjadi raja itu diyakini dapat mengantarkan negara pada kehancurannya. Maka demi keamanan dan keutuhan sebuah negara, mekanisme penataan (<em>policing</em>) itu harus benar-benar dapat memastikan bahwa setiap orang menempati posisinya masing-masing sesuai dengan ketentuan <em>arkhê</em>. Inilah alasan mengapa Rancière menamai filsafat politik Platon dengan sebutan <em>archi-</em>politik dan ia mengidealkan satu bentuk politik yang tanpa <em>arkhê</em> (<em>an-arkhê</em>).</p><p>Parapolitik, yang asal-usulnya dapat ditemukan di dalam pemikiran Aristoteles, meskipun tampak lebih demokratis daripada archipolitik Platon, masih mempertahankan tatanan sosial yang tidak setara. Dalam bentuknya yang lebih mutakhir, parapolitik ini tampak dalam pemikiran filsuf yang berasal tradisi liberal atau kontrak sosial seperti Thomas Hobbes. Parapolitik Aristotelian pada dasarnya memberikan kesempatan yang sama dan setara bagi setiap orang untuk menjadi pemimpin sebuah negara. Namun, karena terlembagakan dalam bentuk negara atau segala bentuk institusi lainnya, kesetaraan itu pada akhirnya tetap tidak memungkinkan semua orang untuk menggunakan kesetaraannya.</p><p>Demikian juga parapolitik yang muncul dalam bentuk kontrak sosial Hobbesian. Dalam kondisi alamiahnya, individu sebenarnya sama dan setara. Namun, karena kekhawatiran akan adanya konflik tak berkesudahan di antara individu-individu yang setara dalam memperebutkan sumber daya alam, maka individu-individu itu membuat kontrak sosial atau kesepakatan untuk mendirikan sebuah negara yang dapat menjamin hak-hak mereka. Pada titik itulah, masing-masing individu menyerahkan kesetaraannya pada satu kekuasaan yang jauh lebih tinggi dari dirinya, yaitu pemerintah yang mengatur dan mengurus negara.</p><p>Dengan demikian, meskipun mengakui adanya keseteraan alamiah di antara individu, parapolitik Hobbesian justru bertujuan untuk menghilangkan kesetaraan itu. Jika pun ada kesetaraan di dalam parapolitik, maka itu adalah kesetaraan yang oleh May (2008: 44) disebut “kesetaraan pasif”, yaitu kesetaraan yang <em>dijamin</em> dan <em>dipelihara </em>oleh pemerintah.</p><p>Metapolitik, yang bentuk terbaiknya hadir di dalam Marxisme, adalah diskursus tentang kekeliruan politik yang membagi-bagi manifestasi politis dari setiap pertentangan (Rancière, 1999: 82). Bagi metapolitik, kebenaran politik itu tidak terletak di dalam politik itu sendiri, tetapi terletak di tempat lain, yang ada <em>di</em> <em>luar</em> atau <em>melampaui</em> politik. Marxisme sendiri menyebutnya ada di ekonomi. Relasi politik yang ada itu hanyalah penampakan dari relasi ekonomi. Bisa jadi secara politik seseorang tampak setara dengan orang lain, tetapi secara ekonomi ia sebenarnya sedang dieksploitasi. Karenanya, jika kita hendak membedah kekeliruan politik, kita mesti beranjak dari ranah politik dan menuju ke ranah ekonomi. Di sana kita akan menemukan pertentangan antara kelas yang <em>mengeksploitasi</em> dan yang <em>dieksploitasi</em>.</p><p>Setidaknya, ada dua alasan mengapa dalam pandangan Rancière metapolitik Marxisme ini tak termasuk politik demokratik. <em>Pertama</em>, karena ia tidak menjadikan kesetaraan sebagai praandaian awal — kesetaraan hanyalah kondisi yang dicita-citakan, yang kini masih belum ada, tetapi diyakini akan ada di masa depan. <em>Kedua</em>, dan ini yang diutarakan oleh Todd May (2008: 80), karena ia menganggap penindasan hanya terletak pada eksploitasi yang basisnya adalah ekonomi. Ini akan menciptakan satu bentuk hierarki yang lain bahwa orang yang paling cocok memimpin revolusi adalah orang yang memiliki keahlian dalam ekonomi.</p><p><strong>Melampaui Filsafat Politik</strong></p><p>Ketiga bentuk filsafat politik tersebut, meskipun memiliki posisi yang berbeda-beda terkait kesetaraan, nyatanya sama-sama tak mampu mewujudkan politik dalam pengertian Rancièreian: politik yang menjadikan keseteraan sebagai <em>praandaian</em> awal. Archipolitik malah hadir sebagai bentuk sempurna dari proyek penataan (<em>policing</em>) yang berimplikasi langsung pada munculnya ketidaksetaraan. Parapolitik, meskipun mengakui keseteraan alamiah, justru menumpulkan praandaian keseteraan itu sendiri dengan menciptakan tatanan institusional. Metapolitik, yang mengandaikan kebenaran politik ada <em>di luar</em> ranah politik, membuat hierarki soal siapa yang dapat menyingkapkan kepalsuan penampakan politik (ideologi).</p><p>Jika filsafat politik justru melahirkan politik sebagai penataan daripada politik sebagai aksioma kesetaraan, di manakah politik Rancièreian itu mungkin diwujudkan? Jelas bukan di istana negara yang kini sudah menjadi tempat berkumpulnya para purnawirawan militer dengan para mantan aktivis yang dulu kritis pada pemerintah. Istana negara adalah simbol Leviathan di mana kekuasaan negara mengatasi segala-galanya. Maka, adalah pilihan yang tepat ketika teman-teman mahasiswa menolak bertemu dengan pemerintah di istana. Sebab politik yang kini ada di negeri kita bukanlah politik Rancièreian, melainkan parapolitik Hobbesian.</p><p>Kita semua, sebagai warga negara, pada dasarnya memiliki hak yang sama dan setara untuk memilih ataupun dipilih menjadi pemerintah. Namun, karena kesetaraan itu dilembagakan, maka kita seringkali terbentur pada aturan-aturan kelembagaan untuk memanfaatkan hak-hak kita yang setara. Hanya orang-orang yang punya privilese tertentu yang dapat bertemu presiden menyampaikan langsung aspirasinya, yang dapat masuk kampus dan berdialog dengan pemerintah, atau yang dapat tampil di media dan memberikan kritik pada penguasa.</p><p>Rakyat kebanyakan, yaitu para petani, buruh, tukang becak, pedagang kaki lima, gelandangan, dan seluruh kelas bawah lainnya, tidak punya privilese itu. Meskipun secara tertulis mereka dianggap setara dengan warga negara lainnya, tapi secara politik mereka adalah bagian yang tidak punya bagian, pihak yang disalahperhitungkan, di dalam tatanan. Mereka tidak pernah dilibatkan secara langsung dalam proses pengambilan keputusan atau pembuatan undang-undang. Begitulah bentuk tatanan atau penataan yang lahir dari parapolitik Aristotelian-Hobbesian — yang biasanya beroperasi dalam bentuk pemerintahan demokrasi liberal.</p><p>Di dalam bentuk pemerintahan demokrasi liberal, jalanan adalah satu-satunya ruang yang dapat memungkinkan politik Rancièreian diwujudkan, politik yang dapat mengganggu dan menginterupsi tatanan yang melestarikan ketidaksetaraan. Di jalanan, kesetaraan hadir dalam bentuknya yang radikal: “kesetaraan setiap orang dengan semua orang”. Setiap orang dapat mengekspresikan kesetaraannya dengan orang lain melalui caranya masing-masing, melalui singularitasnya yang tidak dapat begitu saja diidentifikasi pada tatanan sosial yang dominan.</p><p>Bentuk singularitas individu dalam mengekspresikan kesetaraannya di jalanan itu dapat kita lihat, misalnya, pada poster-poster yang dibawa massa aksi demonstrasi di beberapa kota di Indonesia selama beberapa hari terakhir ini. Poster-poster itu, selain menunjukkan singularitas individu, juga menunjukkan adanya proses yang oleh Rancière (1999: 35) disebut ‘subjektifikasi’, yaitu proses subjek melalui tindakan dan ucapannnya yang <em>secara kolektif </em>menampakkan dirinya serta menolak identifikasi dan kategorisasi tatanan (<em>police</em>) terhadap dirinya. Dengan kata lain, subjektifikasi adalah cara kelompok yang tersisihkan, yang disalahperhitungkan oleh tatanan, menegaskan kesetaraannya secara politis.</p><p>Jadi, jika politik adalah praandaian kesetaraan dan filsafat politik selalu merupakan justifikasi terhadap penataan (<em>policing</em>) yang menghasilkan efek ketidaksetaraan, maka filsafat politik sejatinya adalah antipolitik. Kita mesti melampaui filsafat politik terlebih dahulu sebelum mewujudkan politik dalam pengertian Rancièreian. Melampaui filsafat politik berarti menolak ruang-ruang, juga pikiran-pikiran, yang masih tersandera efek penataan. Dan itu hanya mungkin berlangsung di jalanan!</p><p><strong>Daftar Pustaka</strong></p><p>Lefebvre, Henri, 2003¸ <em>The Urban Revolution</em>, terjemahan Robert Bononno, Minneapolis: University of Minnesota Press.</p><p>May, Todd, 2008, <em>The Political Thought of Jacques Rancière,</em> Edinburgh: Edinburgh University Press.</p><p>Rancière, Jacques, 1999, <em>Disagreement: Politics and Philosophy</em>, terjemahan Julie Rose, Minneapolis: University of Minnesota Press.</p><p>Tulisan ini pertama kali terbit di laman <a href="https://www.berdikaribook.red/politik-jalanan-jacques-ranciere">BerdikariBook</a>.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=9bf38b3e889d" width="1" height="1" alt=""><hr><p><a href="https://medium.com/suara-rakyat-bergerak/politik-jalanan-jacques-ranci%C3%A8re-9bf38b3e889d">Politik Jalanan Jacques Rancière</a> was originally published in <a href="https://medium.com/suara-rakyat-bergerak">Suara Rakyat Bergerak</a> on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.</p>]]></content:encoded>
        </item>
    </channel>
</rss>