<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0" xmlns:cc="http://cyber.law.harvard.edu/rss/creativeCommonsRssModule.html">
    <channel>
        <title><![CDATA[Stories by Leadership And Management on Medium]]></title>
        <description><![CDATA[Stories by Leadership And Management on Medium]]></description>
        <link>https://medium.com/@lampinstitute?source=rss-52c0231735ba------2</link>
        <image>
            <url>https://cdn-images-1.medium.com/fit/c/150/150/1*IPJQbbYJxKg59dVq6_bnZA.jpeg</url>
            <title>Stories by Leadership And Management on Medium</title>
            <link>https://medium.com/@lampinstitute?source=rss-52c0231735ba------2</link>
        </image>
        <generator>Medium</generator>
        <lastBuildDate>Thu, 19 Nov 2026 20:21:26 GMT</lastBuildDate>
        <atom:link href="https://medium.com/@lampinstitute/feed" rel="self" type="application/rss+xml"/>
        <webMaster><![CDATA[yourfriends@medium.com]]></webMaster>
        <atom:link href="http://medium.superfeedr.com/" rel="hub"/>
        <item>
            <title><![CDATA[Sebuah Pembacaan atas Tulisan Sam Hickey dan Andries du Toit: Adverse Incorporation, Social…]]></title>
            <link>https://medium.com/@lampinstitute/sebuah-pembacaan-atas-tulisan-sam-hickey-dan-andries-du-toit-adverse-incorporation-social-2b8b2f204955?source=rss-52c0231735ba------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/2b8b2f204955</guid>
            <category><![CDATA[adverseincorporate]]></category>
            <category><![CDATA[review]]></category>
            <category><![CDATA[poverty]]></category>
            <category><![CDATA[social-exclusion]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Leadership And Management]]></dc:creator>
            <pubDate>Wed, 18 Jul 2018 16:19:04 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2018-07-18T16:19:04.991Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<h3>Sebuah Pembacaan atas Tulisan <strong>Sam Hickey dan Andries du Toit: Adverse Incorporation, Social Exclusion, and Chronic Poverty</strong></h3><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*KNtPVLWp7e8w5rekpihDnA.jpeg" /></figure><p>Tulisan ini lahir dari sebuah fenomena yang dilihat oleh kedua penulis, terkait studi tentang kemiskinan. Bagi mereka, studi tentang kemiskinan hari ini, telah gagal menggarisbawahi proses penyebab produksi dan reproduksi kemiskinan dari waktu ke waktu, dan justru lebih mengarah pada hubungan dan karakteristik (tipe-tipe) dari kemiskinan itu sendiri. Maka dari itu, tulisan dari Hickey dan Toit, secara umum akan membahas tentang sebuah alat (<em>tools</em>) analisis tentang kemiskinan yang lebih komprehensif dan multidimensional, yang mereka sebut sebagai <em>Adverse Incorporation and Social Exclusion</em> (AISE).</p><p>Negara-negara industri, khususnya Perancis di tahun 1970, telah mengembangkan konsep <em>social exclusion, </em>dimana konsep ini bertujuan untuk menjelaskan proses marginalisasi dan perampasan yang timbul, dari proses ekonomi dan perubahan sosial di suatu masyarakat. Konsep ini memiliki peluang untuk dikembangkan dalam studi tentang pembangunan dan kemiskinan, dengan lima pertimbangan yang penting, menurut kedua penulis, yakni:</p><blockquote>“Pertama, konsep ini dapat membantu untuk mengkontekstualisasikan persoalan kemiskianan, dalam sebuah sistem dan struktur sosial (fenomena sosial). Kedua, dapat menjelaskan hubungan sebab akibat dari munculnya masalah kemiskinan. Ketiga, pendekatan ini bersifat multidimensi. Keempat, unsur yang saling bersinergis antara pendekatan social exclusion dan penyelidikan kemiskinan yang mengakar, ialah fokus pada persoalan politik. Terakhir, selain fokus pada persoalan politik, pendekatan ini juga fokus pada pendekatan historis.”</blockquote><p>Namun dalam perkembangannya, pendekatan <em>social exclusion</em>, juga mengandung banyak persoalan, dalam melihat masalah kemiskinan yang terjadi di masyarakat. Beberapa diantaranya ialah menimbulkan cara pandang yang terlalu normatif tentang bagaimana kehidupan sosial itu diorganisir, kurang melihat kehadiran agengsi, dan terakhir, kegagalan mengidentifikasi masalah dengan konteks dan budaya yang berbeda.</p><p>Beberapa kritik terhadap pendekatan <em>social exclusion </em>pada pembahasan sebelumnya, bagi kedua penulis, selanjutnya ditutupi oleh konsep <em>differential (adverse) incorporation</em>. Konsep ini menawarkan sebuah perhatian khusus untuk melihat beberapa hal yang penting yakni:</p><blockquote>“<strong>Pertama</strong>, melihat bagaimana strategi dan proses kehidupan diperbolehkan atau dilarang oleh relasi ekonomi, sosial, dan politik, yang melingkupi konteks ruang dan waktu. <strong>Kedua</strong>, relasi-relasi tadi digerakkan oleh sebuah ketidaksetaraan kekuasaan dalam suatu masyarakat. <strong>Ketiga</strong>, pendekatan ini memberikan penekanan pada struktur dan agengsi, serta hubungan yang terjalin diantaranya.”</blockquote><p>Secara umum, pendekatan dan analisis <em>adverse incorporation</em> berusaha untuk menggambarkan sebuah tradisi yang kuat dalam keilmuwan agraria, tanpa tergelincir pada analisa yang terlalu dan cenderung ekonomistik. Selain itu, analisa ini juga fokus pada relasi struktur dan kuasa dalam suatu kondisi ekonomi, kelas sosial, dan jaringan aktor. Menurut kedua penulis, analisis ini sama dengan menganalisis hubungan eksploitatif antara <em>patron-client</em> dan dihubungkan dengan susunan institusi dan kerangka budaya, yang membuat para klien sulit terlepas dari jaringan hubungan eksploitasi.</p><p>Dari dua pendekatan yang telah disebutkan di atas, kedua penulis menyederhanakannya sebagai sebuah pendekatan <em>residual</em> dan <em>relational</em>, yang dapat menganalisis persoalan kemiskinan. Pendekatan <em>residual</em>, merupakan sebuah pendekatan yang melihat kemiskinan, sebagai sebuah konsekuensi dari proses pembangunan dan mewajibkan masyarakat, terintegrasi dalam pasar. Sedangkan pendekatan <em>relational</em>, menekankan pada identifikasi struktur, relasi sosial produksi dan reproduksi, dalam sebuah hubungan yang dialektis antara kemiskinan dan kekuasaan. Bagi kedua penulis, kedua alat analisis ini, tidak dapat dilihat secara fungsional dan memisahkan antara satu dengan yang lainnya, tetapi meletakkan kedua alat analisis ini sebagai hubungan yang saling mengisi dan kompleks antar satu dengan yang lainnya.</p><p>Gabungan antara analisa <em>relational</em> dan <em>residual</em>, atau pendekatan AISE, lebih jauh melihat persoalan kemiskinan ke dalam tiga hal pokok, yakni pewarisan kemiskinan, bencana, dan aset antargenerasi dalam suatu masyarakat. Tiga hal pokok di atas, berkonotasi lansung pada persoalan ketimpangan, kelas, eksploitasi, konsentrasi kekuasaan, dan penyingkiran sosial. Namun, semua yang dibicarakan kedua penulis dari awal, berujung pada sebuah penawaran kritis terhadap relasi sosial, ketimbang persoalan sumber daya, yang menjadi penyebab utama lahirnya kemiskinan yang mengakar.</p><p>Pada bagian selanjutnya, kedua penulis, akan mencoba melihat pendekatan AISE dalam berbagai dimensi (politik, ekonomi, sosial-budaya, dan geografi) yang memiliki hubungan terhadap persoalan kemiskinan (pendekatan yang multidimensi). Beberapa dimensi yang berhubungan dengan analisa AISE, dijelaskan lebih lanjut oleh kedua penulis sebagai berikut:</p><blockquote><em>“</em><strong><em>Pertama</em></strong><em>, </em><strong><em>dimensi politik</em></strong><em>, analisa terfokus pada karakter khusus dan perbedaan bentuk dari politik patronase, serta perbedaan strategi dan proses (kebijakan) dari Negara dalam menyelesaikan kasus kemiskinan. </em><strong><em>Kedua</em></strong><em>, </em><strong><em>dimensi ekonomi,</em></strong><em> secara umum meliputi dampak dari penetrasi kapital, pengadaan program-program keamanan finansial dan kesehatan, kondisi (ekonomi) kerja dari para tenaga kerja, hubungan antara proses, ketimpangan, dan kepemilikan aset, serta hubungan yang kompleks antara pertumbuhan, distribusi, dan kemiskinan yang mengakar. </em><strong><em>Ketiga,</em></strong><em> </em><strong><em>dimensi sosial-budaya,</em></strong><em> meliputi pembahasan pokok yang terfokus pada norma-norma sosial yang diskriminatif dan menjadi struktur yang legal serta mapan. </em><strong><em>Terakhir</em></strong><em>, </em><strong><em>dimensi geografis,</em></strong><em> berkaitan dengan kebijakan politik dan ekonomi-politik dalam membangun persepsi tentang ruang, restrukturisasi ruang dan pasar tenaga kerja, pola migrasi yang disebabkan oleh kemiskinan, dan dampak dari globalisasi terhadap persepsi ruang serta pembangunan.”</em></blockquote><p>Setelah memaparkan beberapa dimensi yang memiliki hubungan dengan pendekatan AISE, kedua penulis kemudian melanjutkan analisnya terkait dua hal, yakni proses investigasi dan penyusunan kebijakan. Dalam proses investigasi yang menggunakan AISE untuk melihat persoalan kemiskinan di masyarakat, kedua penulis menyarankan menggunakan dua analisa yang mesti saling mengisi, yakni analisa kualitatif dan kuantitatif, namun, kedua penulis lebih menyarankan untuk lebih fokus pada analisa kualitatif. Sedangkan dalam proses penyusunan kebijakan, kedua penulis, menyarankan dua model kebijakan yang bersifat pembaharuan secara institusional dan sosial.</p><p>Sumber artikel: Adverse Incorporation, Social Exclusion, and Chronic Poverty by Sam Hickey and Andries du Toit (2007)</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=2b8b2f204955" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Kepemimpinan Literasi: Menjawab tantangan, Memutar balik Arus]]></title>
            <link>https://medium.com/@lampinstitute/kepemimpinan-literasi-menjawab-tantangan-memutar-balik-arus-b779700048a1?source=rss-52c0231735ba------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/b779700048a1</guid>
            <dc:creator><![CDATA[Leadership And Management]]></dc:creator>
            <pubDate>Mon, 31 Jul 2017 10:12:49 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2017-07-31T10:12:49.346Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/630/1*VXkjwgDkLxFpIr88VsGhBg.jpeg" /></figure><p>*Tulisan ini juga di muat di RUBRIK Budaya Harian FAJAR Makassar edisi Minggu 30/07/2017</p><p><em>Dunia literasi adalah dunia peradaban</em></p><p><em>Mencintai Literasi, berarti memuja kebudayaan</em></p><p><em>Literasi, mesti hidup dalam agenda-agenda kemanusiaan</em></p><p><em>Sebab tanpa Literasi, orang-orang akan melupa dan saling membinasakan</em></p><p>Tiga tahun terakhir ini, Indonesia mesti berbangga dengan kebangkitan para penggiat literasinya. Kebanggaan ini, tentu menjadi titik balik kebudayaan dalam arena bernegara dan berbangsa. Munculnya kantong-kantong literasi di berbagai daerah di Indonesia, patut dicermati sebagai sebuah gerakan kebudayaan di tengah arus globalisasi budaya yang begitu cepat, tanpa mengenal titik-koma. Bersamaan dengan itu, di tengah kemunculan gerakan kebudayaan, lahir juga sebuah gerakan politik yang berbasis “Identitas” atau “Keagamaan” yang tentunya mengundang segala gejolak sosial politik di Indonesia akhir-akhir ini.</p><p>Kemunculan dua gerakan ini, secara bersamaan menunjukkan pertarungan antar <em>“gerakan cinta keberagaman”</em> dimotori oleh para penggiat literasi dan <em>“gerakan anti keberagaman”</em> dimotori oleh para aktor gerakan politik berbasis identitas keagaamaan. Padahal sesungguhnya, Literasi dan Keagamaan sama-sama mendamaikan dirinya pada tingkatan spiritual memanusiakan manusia, namun yang terjadi justru di luar dari kedamaian itu. Yah, Literasi diperhadapkan dan dipertentangkan dengan Keagamaan. Tentu kita masih mengingat dengan jelas, bagaimana sebuah gerakan literasi dalam bentuk Diskusi Buku beberapa bulan yang lalu, telah diintervensi oleh pihak yang mengatas namakan dirinya pembela suatu agama, yang menandakan bahwa aktivitas literasi adalah bukan dan mengancam keagamaan menurut para aktor pembela agama ini.</p><p>Mempertentangkan Literasi dan Agama adalah kecelakaan kebudayaan, sebab Literasi dan Agama sama-sama mengajarkan kita hidup bernalar, berpikir, dan tentunya menyerahkan diri pada kuasa pemilik ilmu pengetahuan. Bahkan, tidak lah berlebihan, jika penulis menyandingkan antar literasi dan agama yang bertumpu pada kata “Bacalah”. Semua agama menuntut ummatnya untuk “Membaca”, membaca realitas hidup, membaca fenomena kehidupan, membaca sesama manusia, membaca sesama alam serta ciptaaNya, dan membaca antar manusia dan PenciptaNya.</p><p><strong>Babak Baru Dunia Literasi di Indonesia</strong></p><p>Sejenak mari kita keluar dari pertentangan antar Literasi dan Agama, kemudian melihat lebih jauh dan mendalam akan babak baru dunia literasi di Indonesia. Pertumbuhan gerakan literasi di berbagai daerah di Indonesia, menunjukkan peningkatan dari beberapa tahun belakangan ini. Beberapa penilaiannya antara lain banyaknya ditemui para penggiat literasi dengan berbagai macam media kampanyenya, meningkatnya aktivitas anak muda yang bersentuhan lansung dengan dunia literasi (baik sebagai penikmat maupun pelaku), adanya kebijakan dari pemerintah yang menitik beratkan pada pembangunan kebudayaan, forum-forum dan kegiatan literasi semakin meningkat, konten pelajaran sastra dipertambah isi dan muatannya dalam pelajaran bahasa Indonesia, dan yang terakhir kebijakan pemerinntah baru-baru ini mendukung penyebaran atau pengiriman buku secara gratis di tiap bulannya.</p><p>Perkembangan dunia literasi ini tentu bisa menjadi jawaban atas apa yang disampaikan Karlina Supelli dalam pidatonya yang berjudul <em>“Kebudayaan antara strategi dan siasat”</em> yang mengatakan bahwa: <em>“dari hasil penelitian Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) Di tahun 2012 mengungkapkan, kefasihan Membaca anak yang berumur 15 tahun di Indonesia menempati urutan yang ke 57 dari 65 Negara, dan daya tangkap Matematika serta sains berada pada urutan ke 64 dari 65 Negara”</em>. Hasil penelitian OECD di tahun 2012 ini, seakan menyampaikan bahwa Indonesia belum mencintai Literasi, yang berarti belum mencitai bangsanya sendiri.</p><p>Kurang mencintai Literasi, bukan karena dunia literasi tidak menyenangkan atau membanggakan, melainkan karena kita belum mengenalnya, kita belum merasakan, dan memaknai literasi itu sendiri. Praktek kurang mencintai literasi ini dapat kita temukan dalam kebiasaan masyarakat Indonesia yang mana terkadang melanturkan pertanyaan atau pernyataan yang kadang menganggap dunia literasi adalah dunia yang remeh temeh semisal, <em>“Untuk apa membaca terus, mending lansung kerja dan praktek”, “kamu kerjanya membaca terus, dasar kutu buku”, “apa sih itu jurusan sastra? Membaca puisi dan novel saja?”.</em> Munculnya ekspresi masyarakat terhadap dunia literasi ini, setidaknya menggambarkan bahwa nalar berkebudayaan kita masih pada ranah ekspresif kebudayaan (Bukan pada ranah progresif kebudayaan), dimana melihat persoalan hanya pada kulitnya saja. Hal ini lah dimainkan oleh orde baru ketika berkuasa, dengan mematikan nalar progresif kebudayaan masyarakat Indonesia melalui “Politik Kebudayaan”.</p><p><strong>Kantong-Kantong Literasi dalam Upaya Membaca Kebangsaan</strong></p><p>Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarah, leluhur, dan kebudayaannya. Kalimat ini berulang kali diucapkan oleh beberapa Bapak Bangsa kita, dalam upaya untuk keluar dari belenggu penjajahan. Tentunya, salah satu usaha untuk tidak melupakan sejarah, leluhur, dan kebudayaan bangsa ini adalah dengan menceburkan diri dalam dunia literasi. Tercebur dalam dunia literasi, berarti siap memaknai dan membaca segala fenomena kebangsaan dan keberagaman sumber daya manusia dan sumber daya kultural yang ada di Indonesia.</p><p>Maka dari itu, kita tidak boleh lagi gagal dalam membaca gerak kebudayaan bangsa hari ini, literasi menjadi momentum membalikkan arus begitu keras yang telah menghantam pendirian kita sebagai bangsa yang besar. Kita juga tentu tak ingin lagi mempertentangkan antar Literasi dan Agama, sebab energi kultural kita telah banyak terkuras melalui berbagai fenomena yang terjadi akhir-akhir ini. Kekejaman, kekacauan, dan sikap anti keberagaman telah meniggalkan noda hitam bagi situasi kebangsaan Negara ini. Lantas, apakah kita masih mempertanyakan bangsa yang besar ini, bangsa yang dibangun dengan kecintaan literasi oleh para Bapak Bangsanya. Jika pertanyaan itu telah sampai pada titik puncaknya, maka tak ada alasan lain untuk tidak mencintai literasi, sebab seperti di awal yang telah penulis sampaikan bahwa <em>Mencintai Literasi, berarti memuja kebudayaan</em>.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=b779700048a1" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Diskusi Internal Menyoal “Polemik Hak Angket KPK Oleh DPR”]]></title>
            <link>https://medium.com/@lampinstitute/diskusi-internal-menyoal-polemik-hak-angket-kpk-oleh-dpr-4c2fe27484ce?source=rss-52c0231735ba------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/4c2fe27484ce</guid>
            <dc:creator><![CDATA[Leadership And Management]]></dc:creator>
            <pubDate>Mon, 12 Jun 2017 15:39:56 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2017-06-12T15:39:56.672Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/540/1*rTVA-rtq2-4VgoeEyrrkGA.jpeg" /></figure><p><strong>Catatan Awal</strong></p><p>Diskusi ini berawal dari kekacauan politik dan hukum yang terjadi di Indonesia, yang menyeret dua institusi besar yang ada di Indonesia yakni KPK dan DPR. Polemik ini mengemuka dan menjadi suatu kebingungan publik akan kinerja lembaga negara di Indonesia.</p><p>LAMP Institute, pada hari minggu kemarin berkesempatan untuk mendiskusikan persoalan ini secara internal ke-anggota-an, dimana harapan kami diskusi ini akan melahirkan beragam perfpektif dan diskursus menyangkut polemik hak angket KPK oleh DPR ini.</p><p><strong>Alur Pendiskusian</strong></p><p>Diskusi dimulai dengan masing-masing anggota memaparkan pandangan umumnya terkait masalah ini, dimana di awal ada yang mengemukakan bahwa hak angket KPK oleh DPR ini tidak sah dan cacat hukum. Alasannya, pertama sebab menurut aturan, hak angket dapat diambil atau diputuskan untuk dilakukan ketika minimal di atas 50% dari keseluruhan anggota yang ada di DPR, Kedua adalah Hak angket ditujukan pada sebuah intitusi pemerintah, sedangkan KPK sendiri bukan sebuah Institusi Pemerintah melainkan Institusi Negara.</p><p>Selain itu, peserta yang lainnya juga mengemukakan bahwa panggung kekuasaan sudah pasti ada di dalam arena bernegara. kasus ini hampir mirip pola dan modelnya ketika kaum elit Romawi di senator (Patricians/Kelas Atas di Romawi) melemahkan fungsi politik dari kaum tribunus (Plebians/Kelas Menegaah dan Bawah di Romawi). Pelemahan fungsi politik dari kaum tribunus oleh senator di Romawi pada waktu itu memiliki alasan politik sebab kaum Patricians tidak ingin kekuasaannya diganggu oleh pihak plebians, dimana kaum tribunus yang merupakan representasi dari kelas plebians disini memiliki fungsi politik untuk mengeluarkan Hak Veto terhadap segala keputusan dari senator di Romawi pada saat itu.</p><p>Selanjutnya, kasus ini juga dilihat dari pendekatan ekonomi dengan bertitik fokus pada asal muasal lahirnya “Neolib”. Pada dasarnya neolib lahir karena adanya kecurigaan yang muncul dari kaum elit yang jika tidak megambil tindakan sesegera mungkin, maka kekukasaan kelas elit akan terancam. Hal ini disebabkan, sebab model ekonomi keynesian pra neolib semakin memperkuat power negara yang dihuni oleh kaum kiri di pemerintahan dan parlemen. Maka dari itu dengan dalih untuk menyelamatkan hak kebebesan individu dan intervensi negara, propaganda pun disebar untuk melemahkan negara. Pada akhirnya lambat laun mulai menerima dan memperjuangkan neolib, padahal dibalik itu semua motif ini sengaja dibuat oleh para kaum elit untuk mengamankan kekuasaannya.</p><p>Hal di atas, persis dengan persoalan hak angket ini, Dimana kaum elit di DPR pada dasarnya hendak mengamankan kekuasaannya, jadi dipakailah motif mendesak KPK agar transparan melalui hak angket ini. selain untuk mengamankan kekuasaan dalam kacamata neolib, hak angket ini juga sebagai bentuk pelemahan KPK oleh DPR.</p><p>Peserta yang lainnya juga menyepakati bentuk dari pola neolib ini, dengan memberikan argumen dari salah satu pakar politik, Samuel Huttington (1965) dalam artikelnya “Political Development and Political Decay” yang kurang lebih intinya adalah; di Negara-negara berkembang, masyarakat Non Elit telah banyak kehilangan kekuatannya. baik itu kekuatan dari segi berpikir, bertindak, maupun bertutur.</p><p>Masih soal Neolib, selain misi perubahan struktural ekonomi yang sesuai dengan konsensus washington, neolib juga punya misi utama yakni memecah belah solidaritas masyarakat, menjadi masyarakat yang individual dan egois. Misi ini juga didukung dengan kurangnya model kepemimpinan yang bersikap negarawan di negara kita, yang banyak ialah kepemimpinan yang bermental politis dan demagog.</p><p>Dari perspektif ilmu pemerintahan, secara teoritis dalam konsep check and balance, lembaga-lembaga yang memiliki hubungan kerja semisal komisi III dan KPK sepatutnya melakukan prosedur tersebut sebagai bentuk pengawasan dan keseimbangan dalam manajemen pemeritahan. Namun secara prosedur, kasus hak angket ini tidak memenuhi secara konstitusional seperti yang telah disampaikan di atas. Belum lagi jika kita melihat realitas yang ada, bahwa lembaga DPR merupakan lembaga yang paling sering terkena kasus korupsi dan yang terakhir adalah kasus korupsi E-KTP ini yang menjadi titik awal munculnya polemik hak angket KPK oleh DPR. Lanjutnya, justru hal ini bukan merupakan konsep dari proses check and balance, melainkan proses penguatan elit dan pelemahan lembaga KPK yang dilakukan secara terstruktur, massif, dan solid.</p><p>Lanjut, Lembaga DPR telah menjadi simbol kuasa dan gagal memenuhi fungsinya sebagai “Representasi Politik” dari masyarakat, yang ada ialah justru “Politik Representasi” masyarakat di tubuh DPR ini.</p><p>Selain melihat persoalan ini, dari perspektif ekonomi neolib dan pemerintahan. masalah ini juga kami lihat dari perspektif kebudayaan, dimana masalah ini telah menimbulkan “Budaya Kekacauan” di tubuh pemerintah (yang seharusnya menjadi institusi kepercayaan dari masyarakat). dampak dari budaya kekacauan ini ada dua yakni, pertama, menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap segala urusan politik yang ada di Negara ini dan yang kedua ialah, menimbulkan gerakan massif civil society (gerakan di luar panggung kekuasaan).</p><p>Untuk Konteks yang pertama, jelas merugikan Indonesia, sebab elit akan semakin berkuasa dengan sikap atau budaya politik masyarakat terhadap dunia politik dan Negara bisa collapse. Sedangkan untuk konteks yang kedua, gerakan civil society massif dan tinggal menunggu pemimpin yang memiliki jiwa kepemimpinan yang baik (Civil Society Kuat dan Pemimpin yang kuat), sebab tanpa didukung oleh aktor di dalam panggung kekuasaan, gerakan di luar panggung ini belum bisa menembus arena kekuasaan yang begitu kuat.</p><p>Terakhir, dari sudut pandang ekopol, langkah yang di ambil oleh DPR adalah upaya untuk mengamankan posisinya dalam pusaran kapital yang ada di Indonesia. pergeseran tampuk kekuasaan kapital dari pemegang sektor produksi ke pemegang saham terbanyak, mengharuskan kepercayaan menjadi syarat utama dalam menjaga posisi di struktur kekuasaan atas kapital. jadi, agar supaya krisis kepercayaan yang terancam dialami oleh DPR dalam pusaran kapital tidak terjadi, maka DPR harus mencari cara untuk memutarbalikkan fakta agar yang salah sebenarnya ialah KPK. krisis kepercayaan anggota DPR dipertaruhkan dalam kasus E-KTP ini dan jika dunia bisnis telah kehilangan kepercayaan, maka nilai saham yang di pegang akan turun dan terancam keluar dari pusaran kapital yang ada di Indonesia.</p><p>Pada intinya, saat ini DPR melakukan restorasi kelas kapitalis dan terkhusus dirinya sendiri dalam pusaran sistem ekonomi indonesia, agar kekuasaan dan kekayaannya tetap terjaga dan tidak terancam.</p><p><strong>Sebuah Simpulan</strong></p><p>Dari hasil diskusi ini, kami menyimpulkan bahwa dari berbagai pandangan, kasus Hak angket KPK oleh DPR ini ialah sebuah pertarungan kekuasaan, dimana yang menjadi panglimanya adalah Politik untuk Kekuasaan.</p><p>Selain itu, dari masalah ini, kami juga menyadari bahwa salah satu akar dari permasalahan sistem berdemokrasi di Indonesia ini, terletak pada Kaki Demokrasi (Baca: Partai Politik) yang masih belum bisa menjadi penyangga yang kuat bagi sistem berdemokrasi di Indonesia.</p><p>Fenomena ini, juga mesti menjadi pendidikan politik bagi masyarakat secara umum, guna untuk meningkatkan kesadaran berpolitik dan tidak menjadi apatis dalam melihat persoalan politik hari ini.</p><p>Sampai dituliskannya tulisan ini, kami masih menunggu bagaimana sikap Negara dalam hal ini Presiden Jokowi melihat permasalahan Polemik Hak Angket KPK oleh DPR ini.</p><p>Sekian dan Terimakasih…</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=4c2fe27484ce" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Bagian IV: Siasat dan Stragegi Kebudayaan]]></title>
            <link>https://medium.com/@lampinstitute/bagian-iv-siasat-dan-stragegi-kebudayaan-f718ef7a1205?source=rss-52c0231735ba------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/f718ef7a1205</guid>
            <category><![CDATA[kepemimpinan]]></category>
            <category><![CDATA[kekuasaan]]></category>
            <category><![CDATA[kebudayaan]]></category>
            <category><![CDATA[organisasi]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Leadership And Management]]></dc:creator>
            <pubDate>Tue, 16 May 2017 08:23:37 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2017-05-16T08:23:37.185Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p><strong>(Pembacaan Atas Problematika Antara “Kepemimpinan” dan “Kekuasaan” di Tubuh Organisasi Kemahasiswaan)</strong></p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*JPPd0DQM5VxwnIsglj09EQ.jpeg" /></figure><p><strong>Kebudayaan Sebagai Siasat dan Strategi dalam Proses Kepemimpinan dan Kekuasaan</strong></p><p>Berbagai permasalahan di atas, merupakan hasil pengamatan dan pendiskusian saya akan kondisi organisasi kemahasiswaan yang erat kaitannya dengan wacana “Kepemimpinan” dan “Kekuasaan”. Maka dari itu, tawaran saya ialah perlu untuk lebih mengenali dan menggali siasat serta strategi kebudayaan yang bisa diterapkan dalam memperbaiki keadaan yang begitu menyeramkan ini. Menurut hemat saya, wacana kekuasaan dan juga kepemimpinan mesti kembali disandarkan pada perkembangan filsafat politik dari zaman ke zaman<a href="#_ftn1">[1]</a>, selain itu kata kepemimpinan dan kekuasaan juga mesti disandarkan pada roh kebudayaan yang suci, agar para pelaku kepemimpinan dan kekuasaan dapat dengan bijak melihat dua persoalan ini untuk kepentingan organisasi kemahasiswaan kedepannya.</p><p><strong>a.</strong> <strong>Kepemimpinan dan Kekuasaan pada Ranah Filsafat Politik</strong></p><p><strong>Plato dan Filsuf Raja</strong></p><p>Filsafat sebagai suatu proses memahami segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan juga memiliki pemikiran-pemikiran penting tentang kepemimpinan. Ide tentang kepemimpinan revolusioner juga tertanam di dalam bentangan sejarah pemikiran ini. Lebih dari 2000 tahun yang lalu, Plato, filsuf asal Yunani Kuno, merumuskan ide tentang filsuf raja. Ia adalah pemimpin politik suatu masyarakat yang memiliki pengetahuan filosofis yang mendalam, yakni pengetahuan tentang apa yang esensial dan tak berubah (<em>Ideen</em>), dan pengetahuan yang labil serta tak bisa dipercaya (<em>Meinungen/Doxa</em>). Pada intinya, Kepemimpinan menurut Plato ialah sikap kepribadian yang bisa membedakan mana yang penting dan mana yang tidak penting, atau mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu dan mana yang tidak.</p><p><strong>Aristoteles dan Aristokrasi</strong></p><p>Aristoteles menawarkan satu ide, yakni aristokrasi, kepemimpinan oleh beberapa orang tercerahkan, yang merupakan orang-orang terbaik di suatu masyarakat. Orang-orang ini memiliki keutamaan hidup, dan, sama seperti filsuf-raja, ia bisa membedakan antara <em>Ideen</em> dan <em>Meinungen</em>. Konsep penting di dalam aristokrasi adalah keutamaan (<em>Tugend/Arete</em>), yang berarti sikap-sikap baik yang tampak nyata dalam hidup sehari-hari, dan muncul dari kebiasaan hidup (<em>Gewohnheit/Habitus</em>). Kepemimpinan menurut Aristoteles lebih kepada pengendalian diri, sikap, dan pikir yang biasanya ditemukan pada orang-orang yang tercerahkan.</p><p><strong>Kepemimpinan Cerdik ala Machiavelli</strong></p><p>Di akhir abad pertengahan Eropa, hiduplah seorang filsuf yang juga aktif ambil bagian dalam politik. Namanya adalah Nicolo Machiavelli. Ada dua argumennya yang penting untuk teori tentang kepemimpinan. Yang pertama adalah politik tanpa moralitas, yakni berusaha mewujudkan tujuan-tujuan baik dari politik, walaupun dengan cara-cara yang “kurang bermoral”. Yang kedua adalah pentingnya pencitraan di dalam politik (lebih baik ditakuti daripada dicintai oleh rakyat). Hal penting yang diajarkan oleh Machiavelli dalam konteks kepemimpinan politik adalah kecerdikan. Cerdik berarti orang tahu, kapan harus menggunakan kelembutan ataupun kekerasan di dalam politik</p><p><strong>Kant dan Kepemimpinan Rasional</strong></p><p>Di akhir abad 18, Immanuel Kant, filsuf asal Jerman, menulis buku dengan judul <em>zum ewigen Frieden</em>, yang berarti menuju perdamaian abadi. Ide yang cukup penting dalam buku ini adalah tentang kepemimpinan dunia yang di bangun atas dasar prinsip-prinsip rasional yang digunakan secara publik (<em>der öffentliche Gebrauch der Vernunft</em>). Dengan kata lain, kepemimpinan harus menggunakan pemikiran rasional di dalam setiap pembuatan keputusan. Rasionalitas, atau akal budi, digunakan tidak hanya untuk kepentingan pribadi semata, melainkan juga untuk menata masyarakat.</p><p><strong>Hegel dan Pencarian Sintesis</strong></p><p>Pemikiran Kant dipertajam dan diperluas oleh Hegel. Dengan filsafatnya, Hegel mencoba menyatukan unsur-unsur yang berbeda dalam realitas. Dengan kata lain, ia mencoba merumuskan suatu sintesis atas berbagai hal yang berbeda-beda. Pola ini, pada hemat saya, juga bisa diterapkan di dalam bidang kepemimpinan, yakni sebagai kepemimpinan yang mencari sintesis.</p><p><strong>Marx dan Kepemimpinan <em>Praxis</em></strong></p><p>Hegel mempunyai seorang murid yang amat brilian. Namanya adalah Karl Marx, yang juga banyak dikenal sebagai bapak Marxisme dunia. Unsur penting dalam teori Marx adalah kaitan yang amat mendalam antara teori sebagai pemikiran kritis dan <em>praxis </em>sebagai tindakan perubahan. Menurut Marx, kelas pekerja hanya bisa menjadi pendorong perubahan masyarakat, jika mereka memiliki teori kritis.</p><p><strong>Kierkegaad dan Kepemimpinan Autentik</strong></p><p>Filsafat Hegel memiliki pengaruh besar, tidak hanya untuk Marx, tetapi juga untuk Kiekergaard, filsuf asal Denmark. Baginya, tugas utama filsafat adalah membuat manusia menjadi otentik. Otentik berarti orang mampu secara bebas memutuskan, apa yang terbaik bagi dirinya. Dengan kebebasan ini, ia lalu menjalin hubungan dengan orang lain, juga termasuk dalam politik.</p><p><strong>Habermas dan Kepemimpinan Komunikatif</strong></p><p>Manusia, pada dasarnya, adalah jaringan dari berbagai aspek, mulai dari aspek biologis, sosial, sampai dengan spiritual. Ketiga aspek ini saling berhubungan, lalu membentuk satu kesatuan ontologis yang bernama: manusia. Komunikasi untuk membentuk jaringan ini juga, pada hemat saya, adalah bagian yang amat penting dari kepemimpinan. Filsuf yang mencoba merumuskan teori tentang komunikasi dari kaca mata filsafat adalah Jürgen Habermas.</p><p><strong>Derrida dan Kepemimpinan Dekonstruktif</strong></p><p>Dekonstruksi, menurut Jacques Derrida, filsuf Prancis abad 20, adalah gerakan akal budi manusia untuk mempertanyakan hal-hal yang sudah ada dengan menunda kepastian maknanya. Gerakan ini mempertanyakan hal-hal lama yang sudah dianggap pasti. Dengan dekonstruksi, manusia mempertanyakan tradisi. Dengan dekonstruksi juga, manusia bergerak melampaui pandangan-pandangan yang salah.</p><p><strong>Anthony Giddens dan Kepemimpinan Diskursif</strong></p><p>Giddens berusaha menjelaskan, apa yang membuat orang hidup bersama-sama dalam suatu kelompok, dan apa yang membuat kelompok ini tetap ada. Ia berpendapat, bahwa masyarakat bisa ada dan diikat oleh apa yang disebutnya sebagai kesadaran praktis (<em>practical consciousness</em>). Kesadaran praktis ini adalah kebiasaan yang sudah dilakukan lama oleh sekelompok orang, sehingga menjadi budaya. Akhirnya, ia dilakukan, tanpa disadari lagi, karena sudah menjadi begitu otomatis.</p><p>Dari berbagai perkembangan wacana Kepemimpinan dalam berbagai filsuf di atas, kita bisa mempelajari dan menanamkan dalam diri “sebagai bentuk kepribadian” dan “refleksi” diri untuk memilih dan memilah pemikiran yang mana paling sesuai dengan kondisi yang kita hadapi. Tentu beberapa pemikiran di atas, tidak menjadi bijak jika kita menjadikannya sebagai suatu “paham” dan bukan menjadi suatu “metode” dalam menjalankan keorganisasian mahasiswa.</p><p><strong>b.</strong> <strong>Kepemimpinan, Kekuasaan, dan Kebudayaan</strong></p><p>Menyelesaikan permasalahan keorganisasian mahasiswa pada era sekarang, tidak cukup dengan mempelajari wacana kepemimpinan dan kekuasaan yang dikisahkan oleh para beberapa filsuf seperti di atas, namun lebih kepada meletakkan dengan bijak pemaknaan atas kepemimpinan dan kekuasaan dalam kecamata kebudayaan. Mengapa hal ini menjadi penting dan mendesak, sebab para pemimpin dan pengikut suatu organisasi hari ini telah kehilangan nilai-nilai kebudayaannya dan cenderung melihat kekuasaan sebagai sesuatu yang berbahaya untuk dipejari apalagi dimaknai.</p><p>Berbagai literatur telah menjelaskan bahwa kebudayaan ialah sekumpulan nilai yang mengedepankan “kritisisme-reflektif” dalam memandang persoalan kehidupan dan kemanusiaan, dimana titik paling vitalnya ialah pada arah pertanggungjawaban, moral, dan etika. Menghilangkan nilai-nilai kebudayaan dalam wacana kepemimpinan dan kekuasaan maka akan melahirkan sikap yang tidak bertanggungjawab dan kekurangan daya serta nalar kritisisme reflektif dalam melihat permasalahan yang dihadapi.</p><p>Perumusan awal siasat dan strategi kebudayaan dalam menjalankan wacana kepemimpinan dan kekuasaan mesti dilakukan secepatnya, sebab bagaimana mau bertindak jauh sedangkan permasalahan awal saja kita sudah kewalahan. Pemaknaan atas kepemimpinan dan kekuasaan dalam ranah kebudayaan memiliki beberapa langkah, siasat, maupun strategi sebagai berikut, yakni: Menjadikan jabatan publik (Ketua, Anggota, Warga) dalam ranah kelembagaan sebagai pertanggungjawaban yang tinggi terhadap kelembagaan itu sendiri, Bertindak atas dasar Kepentingan lembaga bukan pribadi, Berani mengakui kesalahan dan mempertanggungjawabkannya, Merumuskan suatu program kerja bukan karena mau terlihat hebat atau keren tapi lebih kepada kebutuhan lembaga, Menjaga dan memproduksi pusat-pusat kebudayaan dalam lingkup lembaga kemahasiswaan, Melakukan pemaknaan dan perlawanan terhadap penguasa yang semena-mena, dan yang paling penting adalah melihat dan menyelesaikan suatu permasalahan bukan hanya pada ranah kulitnya saja tapi menyentuh pada isi suatu masalah tersebut.</p><p>Dari tulisan yang panjang lebar ini, akan menjadi sia-sia jika kita hanya berpikir sulit dilakukan, tulisan ini hanya berteori saja tidak ada prakteknya, mengalah pada realitas, merasa pusing dan tidak ingin berbuat apa-apa, maka dibutuhkan usaha dan konsistensi di awal perjuangan ini. Sebab saya sangat mengingat apa yang dipesankan oleh Marcus Tullius Cicero dalam Novel IMPERIUM<a href="#_ftn2">[2]</a> yang kurang lebih mengatakan seperti ini <em>“Ketika dalam kondisi tertentu dalam berpolitik, kau merasakan dan menemui jalan buntu, maka tak ada hal lain yang harus kau lakukan selain melangkah kedepan, sebab dengan melangkah kedepan dan tidak berdiam diri lah kau akan menemukan jalan baru dan begitupun sebaliknya”.</em></p><p><em>Slamet Riadi, Dibawakan dalam Kegiatan LK II BEM KMFIB-UH Periode 2016–2017, Materi Kepemimpinan dan Kekuasaan</em></p><p><a href="#_ftnref1">[1]</a> Dikutip dari tulisan Reza A.A Wattimena berjudul Kepemimpinan dan Sejarah Filsafat <a href="https://rumahfilsafat.com/2013/10/25/kepemimpinan-revolusioner/">https://rumahfilsafat.com/2013/10/25/kepemimpinan-revolusioner/</a></p><p><a href="#_ftnref2">[2]</a> IMPERIUM (Sebuah Novel Karya Robert Harris</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=f718ef7a1205" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Bagian III: Siasat dan Stragegi Kebudayaan]]></title>
            <link>https://medium.com/@lampinstitute/bagian-iii-siasat-dan-stragegi-kebudayaan-d67663cb630b?source=rss-52c0231735ba------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/d67663cb630b</guid>
            <category><![CDATA[kekuasaan]]></category>
            <category><![CDATA[kebudayaan]]></category>
            <category><![CDATA[keorganisasian]]></category>
            <category><![CDATA[kepemimpinan]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Leadership And Management]]></dc:creator>
            <pubDate>Tue, 16 May 2017 08:21:06 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2017-05-16T08:21:06.401Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p><strong>(Pembacaan Atas Problematika Antara “Kepemimpinan” dan “Kekuasaan” di Tubuh Organisasi Kemahasiswaan)</strong></p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*JPPd0DQM5VxwnIsglj09EQ.jpeg" /></figure><p><strong>Wacana Kepemimpinan dan Kekuasaan dalam Tubuh Organisasi Kemahasiswaan</strong></p><p>Secara harfiah, organisasi kemahasiswaan merupakan <em>centrum </em>kebudayaan dalam lembaga kampus, sebab bangunan pondasi awalnya ialah sebagai tempat proses belajar, pengenalan, penghayatan nilai-nilai kemanusiaan, dan juga sebagai ruang atau wadah untuk membangkitkan nilai-nilai reflektivisme kritis dalam melihat persoalan kehidupan di kampus. Jadi jika ada organisasi kemahasiswaan yang tidak lagi menjadi titik <em>centrum </em>kebudayaan di kampus yang tentunya dengan nafas dan tujuan seperti di atas, maka itu adalah penanda krisis jiwa-jiwa kepemimpinan dalam tubuh organisasi kemahasiswaan tersebut.</p><p>Beda hal dengan wacana kekuasaan di tubuh organisasi kemahasiswaan, kekuasaan pada intinya ibarat seni yang merangkai dua sifat yang berbeda antara kemampuan intelektual dan kemampuan moral seperti yang dipopulerkan oleh Gramsci. Pendapat Gramsci ini menemui titik yang sama dengan pendapat negarawan Machiavelli yang menyeimbangkan antara Kecerdikan dan Kejahatan dalam berpolitik. Ide akan kekuasaan oleh Gramsci dan Machiavelli ini merupakan proses yang menjadi panutan seorang pemimpin dalam menjaga stabilitas politiknya dalam kerja-kerja keorganisasian. Sebab menurut saya, menjalankan suatu organisasi tanpa pemahaman akan kerja-kerja politik dan kekuasaan akan membuat organisasi itu akan lemah, baik di mata para penggiatnya sendiri maupun orang luar dalam organisasi itu.</p><p>Namun nasib berkata lain dari apa yang saya lukiskan di atas, kini organisasi kemahasiswaan terlihat rapuh, kurang tajam, dan tidak bermakna lagi. Penyebab dari kondisi ini menurut saya ialah ketidak mengertian (baca: cenderung melupakan dan menyepelekan) hal-hal dasar dalam kerja-kerja keorganisasian yakni “Kepemimpinan”. Selain itu para penggiat organisasi hari ini tidak lagi belajar akan seni kekuasaan yang kemudian berdampak pada dikuasainya para penggiat organisasi kemahasiswaan oleh kekuatan yang jauh lebih terstruktur, massif, dan solid.</p><p>Permasalahan ini bukan untuk direnungkan, disalahkan, atau didiamkan, akan tetapi mesti ada gerakan-gerakan kecil untuk memperbaiki krisis kepemimpinan dan kekuasaan ini dalam tubuh organisasi kemahasiswaan saat ini. Jika tidak, maka kawan-kawan sekalian mengamini perkataan saya di awal tulisan ini, bahwa kita memang hanya membutuhkan para motivator untuk memperbaiki kondisi yang tidak lagi solid ini.</p><p>(Berlanjut ke Bagian IV “Akhir”)…..</p><p><em>Slamet Riadi, Dibawakan dalam Kegiatan LK II BEM KMFIB-UH Periode 2016–2017, Materi Kepemimpinan dan Kekuasaan</em></p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=d67663cb630b" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Bagian II: Siasat dan Stragegi Kebudayaan]]></title>
            <link>https://medium.com/@lampinstitute/bagian-ii-siasat-dan-stragegi-kebudayaan-2883287f5c14?source=rss-52c0231735ba------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/2883287f5c14</guid>
            <category><![CDATA[kebudayaan]]></category>
            <category><![CDATA[kepemimpinan]]></category>
            <category><![CDATA[keorganisasian]]></category>
            <category><![CDATA[kekuasaan]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Leadership And Management]]></dc:creator>
            <pubDate>Tue, 16 May 2017 08:17:56 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2017-05-16T09:42:12.340Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p><strong>(Pembacaan Atas Problematika Antara “Kepemimpinan” dan “Kekuasaan” di Tubuh Organisasi Kemahasiswaan)</strong></p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*JPPd0DQM5VxwnIsglj09EQ.jpeg" /></figure><p><strong>Hakikat Kepemimpinan dan Kekuasaan dari Berbagai Peradaban Dunia</strong></p><p>Di era sekarang yang lebih terbuka dan dinamis, kita tidak kehilangan sebuah kesempatan untuk belajar, justru kesempatan itu terbuka lebar di depan kita. Persoalannya adalah apakah kita Mengiyakannya atau tidak dan cenderung putus asa menerima segala keburukan atau kebaikan yang telah diwarisi oleh para pendahulu-pendahulu yang terekam dalam ingatan. Kita juga bukan generasi yang tinggal menopang dagu dan berharap akan ada perubahan besar nantinya, tanpa berbuat dan cenderung mendengarkan motivasi-motivasi oleh para motivator. Jika ini benar (bahwa kita hanya butuh seorang motivator), maka tidak usah kita mengadakan “Latihan Kepemimpinan tingkat II” ini atau “Pemilihan Ketua BEM di tiap periodenya”, cukup kita mengangkat seseorang yang pandai sebagai motivator untuk menyelesaikan semuanya<a href="#_ftn1">[1]</a>.</p><p>Peradaban dunia di bangun dan hancur bukan karena sering diberikan motivasi oleh para motivator-motivatornya, melainkan karena persoalan dua hal yakni persoalan “Kepemimpinan” dan “Kekuasaan”. Dua terma di atas dalam perjalanan sejarah penjang dunia ini pastinya dibentuk dan juga dimulai dari reproduksi sekaligus konstruksi kebudayaan yang telah ada. Dalam tulisan ini telalu panjang jadinya, ketika saya harus melukiskan gambaran dari seluruh peradaban dunia yang ada, namun disini saya akan memulainya dengan gambaran kondisi Kepemimpinan dan Kekuasaan di Era Peradaban Romawi muncul dan takluk oleh Peradaban Islam, serta kondisi Indonesia sewaktu dipimpin oleh Soekarno dan Soeharto.</p><p><strong>***</strong></p><p>Romawi muncul sebagai peradaban besar dan berjaya, setelah runtuhnya peradaban Yunani<a href="#_ftn2">[2]</a>. Kejayaan Romawi bermula ketika saudara kembar Romus dan Romulus masing memegang Kekuasaan di wilayah yang berbeda. Persoalan niat untuk menguasai semuanya, menjadikan Romulus memiliki niat untuk membunuh saudara kandungnya sendiri yakni Romus dan merebut tahta penguasa tunggal di Kerajaan Romawi (Bentuk awal dari sistem pemerintahan Romawi yakni monarki). Memasuki kejayaan kerajaan Romawi, muncullah ketidakberterimaan oleh para penasehat Raja (kaum Patrcians) pada waktu itu, yang mengutarakan niatnya untuk menggulingkan Kekuasaan dari Raja. Niat para penasehat ini akhirnya terkabul dan mereka pun menyepakati bentuk pemerintahan Romawi yang lebih demokratis yakni pemerintahan Republik (dengan para senator yang menjadi Kuasa). Pemerintahan ini pun hancur disebabkan oleh perang saudara yang melibatkan aparutus militer dengan para senator yang menyebabkan kekacauan yang luar biasa pada waktu itu. Setelah perang tidak bisa lagi dikendalikan, pada akhirnya para senator memutuskan untuk kembali menggunakan sistem monarki dengan model Kekaisaran. Lagi-lagi hal yang sama kembali terulang, ketidakpuasan akan “Kekuasaan” kini mengantarkan Kekaisaran Romawi kembali terbagi menjadi dua yakni Romawi Barat dan Romawi Timur, yang mana Romawi Barat ditaklukkan kemudian oleh bangsa barbar dan Romawi Timur ditaklukkan oleh Peradaban Islam dan dengan ini menandakan kejayaan Bangsa Romawi hancur dan menjadi catatan peristiwa akan kekejaman kekuasaan itu sendiri.</p><p>Di kondisi yang berbeda, Indonesia melahirkan seorang pemimpin bangsa yang sangat kharismatik, yakni Soekarno. Siapa yang tidak kenal sosok kepemimpinan beliau, bahkan suaranya menggetarkan para Negara tetangga. Dalam merumuskan Kemerdekaan Indonesia, Soekarno dan Hatta berbeda paham, perbedaan mereka terletak pada antara memilih memproklamirkan kemerdekaan terlebih dahulu, kemudian merumuskan nilai kebangsaan atau kah merumuskan nilai kebangsaan terlebih dulu lalu memerdekakan diri. Polemik ini dimenangkan oleh Soekarno, Hatta pun mengikuti apa yang diinginkan oleh Soekarno yakni merdeka terlebih dahulu, lalu merajut dan merumuskan nilai-nilai kebangsaan. Dalam kepemimpinan Soekarno, ada hal yang tidak diperhatikan olehnya yakni persoalan “Kontradiksi Pokok” bangsanya sendiri yakni persoalan perut. Memasuki kepemimpinan Soeharto, presiden kedua Indonesia ini dijuluki sebagai Bapak Pembangunan, sebab Soeharto sangat menjunjung tinggi budaya jawa yang sangat patriarki dalam urusan kepemimpinan. Dalam proses kepemimpinannya, segala kuasa ada pada dirinya dan sikap ini kemudian cenderung bahkan mutlak membawa Soeharto pada kehancuran dan berujung pada pengunduran dirinya sebagai Presiden pada tahun 1998.</p><p><strong>***</strong></p><p>Apa yang bisa dipetik dalam perjalanan panjang wacana Kepemimpinan dan Kekuasaan di atas adalah ketidakberdayaan seseorang akan kuasa itu sendiri. Tidak bijak dalam memahami kekuasaan adalah suatu masalah tersendiri dalam suatu bangsa, Negara, maupun organisasi. Wacana Kepemimpinan dan Kekuasaan yang tidak di motori oleh nilai Kebudayaan yang Suci (Etika, Moral, Estetika, Nilai, dan Kritik-Reflektik) untuk Kemanusian dan Proses pemanusian antar Manusia, Alam, dan Tuhan akan berujung pada permasalahan kemanusian dan kebangsaan. Ini lah yang menjadi persoalan bangsa dan organisasi kita hari ini, yang krisisis akan persoalan kemanusiaan dan kebudayaan.</p><p>(Berlanjut ke Bagian III)….</p><p><em>Slamet Riadi, Dibawakan dalam Kegiatan LK II BEM KMFIB-UH Periode 2016–2017, Materi Kepemimpinan dan Kekuasaan</em></p><p><a href="#_ftnref1">[1]</a> Disadur dari konsepsi Pidato Kebudayaan Hilmar Farid di Dewan Kesenian Jakarta</p><p><a href="#_ftnref2">[2]</a> Tulisan ilmiah (Skripsi, Slamet Riadi berjudul <em>A Political Movement of Cicero in Harris’ Imperium</em> 2016)</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=2883287f5c14" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Bagian I: Siasat dan Stragegi Kebudayaan]]></title>
            <link>https://medium.com/@lampinstitute/bagian-i-siasat-dan-stragegi-kebudayaan-2e73989bb712?source=rss-52c0231735ba------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/2e73989bb712</guid>
            <category><![CDATA[organisasi]]></category>
            <category><![CDATA[kepemimpinan]]></category>
            <category><![CDATA[leadership]]></category>
            <category><![CDATA[kebudayaan]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Leadership And Management]]></dc:creator>
            <pubDate>Tue, 16 May 2017 08:14:12 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2017-05-16T08:14:12.994Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p><strong>(Pembacaan Atas Problematika Antara “Kepemimpinan” dan “Kekuasaan” di Tubuh Organisasi Kemahasiswaan)</strong></p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*JPPd0DQM5VxwnIsglj09EQ.jpeg" /></figure><p><em>“Sekarang martabat Negara, tampak telah sunyi sepi, sebab rusak pelaksanaan peraturan, karena tanpa keteladanan, orang-orang akan meninggalkan kesopanan, para cendekiawan dan para ahli terbawa, hanyut ikut arus dalam zaman bimbang, bagaikan kehilangan tanda-tanda kehidupannya, kesengsaraan dunia karena tergenang berbagai halangan”</em><a href="#_ftn1"><strong><em>[1]</em></strong></a><em>.</em></p><p><em>Serat Kalatidha 1802–1874</em></p><p><strong>Realitas Masa Kini: Kesimpangsiuran Sejarah dan Krisis Kebudayaan</strong></p><p>Beberapa deretan kalimat di atas, merupakan refleksi sekaligus menjadi bentuk kritik kebudayaan yang dilukiskan oleh Pujangga besar Kraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, yakni Raden Ngabehi Ranggawarsita, atas kondisi negerinya yang mengalami krisis kemanusiaan dan lebih jauh lagi krisis kebudayaan. Produk Budaya seperti di atas, bukan lah satu-satunya (<em>the only one) </em>produk yang menentang sekaligus mengkritisi kondisi zaman yang begitu edan. Di negeri kita sendiri, kita mengenal beberapa deret karya sastra yang menggambarkan kritik atas kekejaman dan kekuasaan orde baru di masa itu, sebut saja karya-karya Pramoedya Ananta Toer, Widji Tukul, Ws Rendra dan masih banyak lagi para sastrawan kita yang melukiskan karyanya pada realitas politik di masa itu.</p><p>Munculnya “resistensi” dalam bentuk produk budaya (Sastra, Tradisi Lisan, Tari-Tarian, dan Lukisan) menjadi penanda akan “Dominasi” yang bgitu akut dan tidak manusiawi. Maka wajar saja, jika hari ini Kebudayaan akan diartikan sebagai Kebudayaan, jika Kebudayaan itu telah mengkritisi Kebudayaan itu sendiri (baca: Sebab Kebudayaan telah “Kehilangan” unsur Kemanusiaannya dan juga nilai Kritisisme Reflektifnya).</p><p>Di masa sekarang, Karlina Supelli dalam Pidatonya yang berjudul “Kebudayaan antara strategi dan siasat”<a href="#_ftn2">[2]</a> memaparkan kondisi bangsa yang jauh dari mental bertarungnya, mudah patah semangat, belum berjuang namun kalah duluan, dan lebih parahnya lagi senang bersuara namun tidak bertanggungjawab. Kondisi ini, menurut Karlina merupakan suatu konstruksi kebudayaan di masa “Orde Baru” yang lebih mengedepankan aspek Matra Ekspresif Kebudayaan (berputar dipersoalan kulitnya saja), ketimbang aspek Matra Progresif Kebudayaan (Menyentuh ranah dalam dan mental seseorang). Alasannya jelas, Kuasa tidak membutuhkan pemikirian yang kritis dan tajam. Makanya alih-alih menumbuh kembangkan sikap mental kritis tadi, lebih baik menumbuhkan dan sekaligus melanggengkan persoalan di permukaannya saja.</p><p>(Berlanjut ke Bagian II)….</p><p>oleh <em>Slamet Riadi, Dibawakan dalam Kegiatan LK II BEM KMFIB-UH Periode 2016–2017, Materi Kepemimpinan dan Kekuasaan</em></p><p><a href="#_ftnref1">[1]</a> Diakses di <a href="http://indonesiancultureac.blogspot.co.id/2013/12/kepemimpinan-dan-kebudayaan.html">http://indonesiancultureac.blogspot.co.id/2013/12/kepemimpinan-dan-kebudayaan.html</a></p><p><a href="#_ftnref2">[2]</a> Diakses di Youtube “Diskusi IA-ITB Tema Kebudayaan antara Strategi dan Siasat oleh Karlina Supelli”</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=2e73989bb712" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[PENDIDIKAN DAN UTANG LUAR NEGERI]]></title>
            <link>https://medium.com/@lampinstitute/pendidikan-dan-utang-luar-negeri-a574a837120b?source=rss-52c0231735ba------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/a574a837120b</guid>
            <category><![CDATA[pendidikan]]></category>
            <category><![CDATA[education]]></category>
            <category><![CDATA[hardiknas]]></category>
            <category><![CDATA[ekonomi]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Leadership And Management]]></dc:creator>
            <pubDate>Fri, 12 May 2017 04:08:57 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2017-05-12T04:08:57.669Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/608/1*sRpFilaAVXVSO8Zcfn1wOw.jpeg" /></figure><p>Baru-baru ini, pada tanggal 2 Mei 2017, kita memperingati hari pendidikan nasional atau biasa disingkat HARDIKNAS. Sebagai hari yang ditetapkan pemerintah Indonesia untuk memperingati kelahiran Ki Hadjar Dewantara, tokoh pelopor pendidikan di Indonesia dan pendiri Taman Siswa, HARDIKNAS juga menjadi ajang dalam merefleksikan kondisi pendidikan di Indonesia.Refleksi kondisi pendidikan menjadi penting dilakukan (bukan hanya pada tanggal 2 Mei saja) untuk mendorong seluruh masyarakat dan stakeholder dunia pendidikan (khususnya pemerintah) agar dapat mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan bisa diakses oleh seluruh rakyat Indonesia sesuai amanat UUD 1945: mencerdaskan kehidupan bangsa yang berdasarkan kemerdekaan dan keadilan sosial.</p><p><strong>Realitas Pendidikan di Indonesia</strong></p><p>Pasca 71 tahun kemerdekaan, dunia pendidikan Indonesia bisa dibilang masih berada pada kondisi yang memprihatinkan. Masalah kurangnya sarana prasarana pendidikan, masih banyaknya rakyat yang tidak mampu mengakses pendidikan, pendidikan di wilayah Barat Indonesia lebih baik dibanding wilayah Timur Indonesia, terbatasnya sarana dan prasana yang membantu siswa ke sekolah, biaya pendidikan yang mahal,sampai kualitas pendidikan yang rendah masih banyak ditemui.</p><p>Di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, ada satu sekolah dasar yang karena letaknya terpencil, setiap hari para siswa harus menempuh jalan setapak, melewati tebing curam, dan menyeberangi sungai arus deras.<a href="#_ftn1">[1]</a> Ada juga puluhan siswa Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, terpaksa menggelantung di atas jembatan rusak akibat banjir pada tahun 2013 untuk mencapai sekolah tepat waktu.<a href="#_ftn2">[2]</a>Sekitar 80 siswa di Desa Rebuk, Kecamatan Kemiri, Purworejo, Jawa Tengah, terpaksa menggunakan rakit untuk menyeberangi sungai Pedono saat berangkat ke sekolah.Mereka setiap hari bertaruh nyawa menyeberangi sungai yang menghubungkan Desa Rebuk-Kedunglo itu dengan rakit karena jembatan penghubung hancur dan belum diperbaiki.<a href="#_ftn3">[3]</a>Selain itu, berdasarkan penelitian Article 33 Indonesia, pendidikan berkualitas tak bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat tidak mampu. Hal tersebut berdasarkan kajian mereka terhadap sekolah-sekolah di Kota Bogor, Makassar dan Malang. Dalam kajiannya, lembaga riset itu menemukan masih sedikit jumlah pelajar dari keluarga kurang mampu di sekolah-sekolah unggulan di tiap kota.<a href="#_ftn4">[4]</a>Biaya pendidikan tinggi juga dalam beberapa tahun terakhir mengalami kenaikan, baik di perguruan tinggi negeri apalagi di perguruan tinggi swasta. Tak jarang banyak tamatan SMA memilih untuk tidak melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi. Seperti dialami oleh salah satu siswi lulusan SMA swasta di Jakarta Timur, Yuliana Carolina (18), yang memilih bekerja setelah lulus SMA karena pendapatan orang tuanya tidak bisa membiayai biaya pendidikan di perguruan tinggi.<a href="#_ftn5">[5]</a> Ada juga Suharsi Valentine, siswi alumni SMA Negeri 1 Biromaru, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Lulus Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) ternyata tak menjamin dia mengenyam pendidikan di Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Tadulako (Untad) Palu. Suharsi tak mampu membayar biaya masuk di FK Untad. Maklum saja, agar resmi berstatus sebagai mahasiswi FK Untad, Suharsi harus membayar biaya program studi pendidikan kedokteran sebesar Rp275 juta. Rinciannya, Uang Kuliah Tunggal (UKT) sebesar Rp8,5 juta, Sumbangan Pendidikan Mutu Akademik (SPMA) jalur SNMPTN sebesar Rp40 juta dan biaya jalur SNMPTN sebesar Rp226,5 juta.<a href="#_ftn6">[6]</a></p><p><strong>Alokasi Anggaran Pendidikan dalam APBN 2017</strong></p><p>Anggaran Pendidikan dalam APBN 2017 tetap dijaga 20% dari belanja negara, dengan fokus meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan. Dari belanja negara sebesar Rp2.080,5 triliun pada APBN 2017, anggaran pendidikan dialokasikan sebesar Rp 400 triliun-an.<a href="#_ftn7">[7]</a> Dalam rentang tahun 2012 hingga 2017, nominal anggaran pendidikan dalam APBN cenderung naik dan dipertahankan di angka 20% dari APBN (berdasarkan nominal belanja negara di masing-masing tahun), dari Rp 300 triliun-an pada tahun 2012 naik menjadi Rp 400 triliun-an pada tahun 2017. Akan tetapi, jika diurut dalam 10 Kementerian Negara/Lembaga dengan anggaran terbesar tahun 2017, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berada pada urutan ke-8 dengan nominal anggaran Rp 39,8 triliun, lebih rendah dibanding nominal anggaran tahun 2016 sebesar Rp 43,6 triliun. Kementerian Ristek dan Dikti berada pada urutan ke-9 dengan nominal anggaranRp 39,7 triliun, juga lebih rendah dibanding nominal anggaran tahun sebelumnya sebesar Rp 40,6 triliun. Urutan pertama dengan porsi anggaran terbesar dipegang oleh Kementerian Pertahanan dengan porsi Rp 108 triliun, urutan kedua adalah Kementerian PU dengan porsi Rp 101,5 triliun, dan urutan ketiga adalah POLRI dengan porsi Rp 84 triliun.Total belanja Kementerian/Lembaga pada APBN 2017 sebesar Rp 763,6 triliun.</p><p>Dalam pasal 31 Ayat 4 UUD 1945 amandemen keempat mengamanatkan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Hal ini dikuatkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 013/PUU-VI/2008 bahwa pemerintah harus menyediakan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Alokasi anggaran yang lebih spesifik diatur dalam pasal 49 UU Nomor 20 Tahun 2003 pasal 1, yaitu dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari APBD.</p><p>Jika merujuk pada konstitusi, alokasi anggaran untuk sektor pendidikan pada APBN tahun 2017 dan lima tahun terakhir sudah memenuhi amanat konstitusi. Akan tetapi, kenapa pengalokasian anggaran pendidikan selalu dianggarkan pada titik minimum? Kenapa alokasinya selalu dijaga pada titik minimum? Kenapa tidak dialokasikan di atas titik minimum? Kenapa dalam rentang tahun 2012 hingga 2017 alokasi anggaran pendidikan berkisar di 20% saja?</p><p><strong>Utang Luar Negeri Indonesia</strong></p><p>Utang luar negeri Indonesia per Februari 2017 sebesar 321.704 juta USD<a href="#_ftn8">[8]</a> atau setara dengan Rp 4.317 triliun (asumsi kurs Rp 13.422 per USD). Angka ini 2,4 kali lipatnya pendapatan negara pada APBN 2017 (Rp 1.750 triliun) dan dua per limanya PDB Indonesia (menurut harga berlaku) tahun 2015 (Rp 11.540,8 triliun)<a href="#_ftn9">[9]</a>. Dalam kurun tujuh tahun terakhir, utang luar negeri Indonesia cenderung meningkat. Pada tahun 2010 total utang luar negeri Indonesia sebesar 202.413 juta USD dan terus meningkat hingga Desember 2016 sebesar 316.788 juta USD. Dari total 321.704juta USD per Februari 2017, utang pemerintah dan bank sentral sebesar 161.970 juta USD, sedangkan utang swasta 159.733 juta USD.</p><p>Lima besar negara pemberi pinjaman ke Indonesia terdiri atas Singapura (50.726 juta USD), Jepang (30.623 juta USD), Tiongkok (14.790 juta USD), Hongkong (11.772 juta USD), dan Amerika (11.044 juta USD). Sedangkan lima besar organisasi internasional pemberi pinjaman terdiri atas I.B.R.D. (16.209 juta USD), A.D.B. (9.281 juta USD), I.M.F. (2.679 juta USD), I.D.A. (1.421 juta USD), I.D.B. (732 juta USD).<a href="#_ftn10">[10]</a></p><p><strong>Pendidikan dan Utang Luar Negeri</strong></p><p>Secara substansial, hubungan antara utang luar negeri dan pendidikan dapat diibaratkan seperti hubungan antara kolonialisme dan perjuangan kemerdekaan. Utang luar negeri merupakan alat penjajahan baru bagi negara-negara maju atau organisasi kreditur internasional kepada negara-negara berkembang, sedangkan pendidikan merupakan proses sistematis yang dilakukan oleh sebuah bangsa untuk “mencerdaskan kehidupan bangsa-nya” demi membebaskan diri dari penindasan atau penjajahan. Berbeda dari penjelasan yang biasa kita dengar bahwa utang luar negeri merupakan bantuan dunia internasional kepada negara-negara berkembang untuk membangun negaranya, utang luar negeri sejatinya merupakan proses sistematis yang dilakukan oleh negara-negara maju untuk menjerumuskan negara-negara berkembang dalam perangkap neokolonialisme/neoliberalisme. Ketika negara berkembang telah masuk dalam perangkap itu, kebijakan-kebijakan yang lahir di negara yang bersangkutan pun dikontrol oleh negara kreditur atau organisasi kreditur internasional tempat ia berutang. Dengan besarnya jumlah utang luar negeri Indonesia,proses pendidikan di Indonesia menjadi patut diwaspadai telah berubah fungsi dari “pencerdasan kehidupan bangsa” menjadi penghasil agen-agen neokolonialisme/neoliberalisme.</p><p>Secara finansial, kewajiban membayar utang luar negeri yang jumlahnya sangat besar menjadi hambatan bagi pemerintah untuk menyediakan anggaran yang lebih besar pada sektor pendidikan. Besarnya pembayaran angsuran pokok dan bunga utang yang berkali-kali lipat lebih besar dari anggaran pendidikan menjadi penyebab utama lemahnya komitmen pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan.</p><p><a href="#_ftnref1">[1]</a>Novi Husdinariyanto/Zumrotun Solichah, “Perjuangan Siswa SD ke Sekolah Menyeberangi Sungai”, <em>Antara News, </em>5 Februari 2017, diakses 11 Mei 2017, <a href="http://www.antaranews.com/berita/610742/perjuangan-siswa-sd-ke-sekolah-menyeberangi-sungai">http://www.antaranews.com/berita/610742/perjuangan-siswa-sd-ke-sekolah-menyeberangi-sungai</a></p><p><a href="#_ftnref2">[2]</a>Bulan Sri Indra Maya, “Perjuangan Siswa SD ke Sekolah Harus Bergelantungan di Jembatan Maut”, <em>Okezone News, </em>10 Maret 2015, diakses 11 Mei 2017, <a href="http://news.okezone.com/read/2015/03/10/340/1116170/perjuangan-siswa-sd-ke-sekolah-harus-bergelantungan-di-jembatan-maut">http://news.okezone.com/read/2015/03/10/340/1116170/perjuangan-siswa-sd-ke-sekolah-harus-bergelantungan-di-jembatan-maut</a></p><p><a href="#_ftnref3">[3]</a>Farid Assifa, “Jembatan Rusak, Siswa Pakai Rakit Seberangi Sungai demi Sekolah”, <em>Kompas.com, </em>25 Februari 2016, diakses 11 Mei 2017, <a href="http://regional.kompas.com/read/2016/02/25/07335591/Jembatan.Rusak.Siswa.Pakai.Rakit.Seberangi.Sungai.demi.Sekolah">http://regional.kompas.com/read/2016/02/25/07335591/Jembatan.Rusak.Siswa.Pakai.Rakit.Seberangi.Sungai.demi.Sekolah</a></p><p><a href="#_ftnref4">[4]</a>Richaldo Y Hariandja, “Masyarakat Miskin Sulit Akses Pendidikan Berkualitas”, <em>Media Indonesia, </em>9 Mei 2017, diakses 11 Mei 2017,<a href="http://mediaindonesia.com/news/read/104083/masyarakat-miskin-sulit-akses-pendidikan-berkualitas/2017-05-09">http://mediaindonesia.com/news/read/104083/masyarakat-miskin-sulit-akses-pendidikan-berkualitas/2017-05-09</a></p><p><a href="#_ftnref5">[5]</a>Farida Denura, “Duh, Mahalnya Biaya Pendidikan”, <em>Scholae, </em>21 Maret 2012, diakses 11 Mei 2017, <a href="http://www.scholae.co/web/read/378/duh.mahalnya.biaya.pendidikan">http://www.scholae.co/web/read/378/duh.mahalnya.biaya.pendidikan</a></p><p><a href="#_ftnref6">[6]</a>Arbi Sumandoyo, “Biaya Kuliah Kedokteran yang Makin Tak Terjangkau”, <em>Tirto id</em>, 12 Oktober 2016, diakses 11 Mei 2017, <a href="https://tirto.id/biaya-kuliah-kedokteran-yang-makin-tak-terjangkau-bTkC">https://tirto.id/biaya-kuliah-kedokteran-yang-makin-tak-terjangkau-bTkC</a></p><p><a href="#_ftnref7">[7]</a>Direktorat Penyusunan APBN, “Informasi APBN 2017”, <em>Direktorat Jendral Anggaran, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, </em>6 Desember 2016, diakses 3 Mei 2017, <a href="https://www.anggaran.depkeu.go.id/publikasi">https://www.anggaran.depkeu.go.id/publikasi</a></p><p><a href="#_ftnref8">[8]</a>Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Bank Indonesia, “Statistik Utang Luar Negeri Indonesia Vol. VIII April 2017”, <em>Bank Indonesia, </em>17 April 2017, diakses 12 Mei 2017, <a href="http://www.bi.go.id/en/iru/economic-data/external-debt/Pages/SULNI-April-2017.aspx">www.bi.go.id/en/iru/economic-data/external-debt/Pages/SULNI-April-2017.aspx</a></p><p><a href="#_ftnref9">[9]</a>Subdirektorat Publikasi dan Kompilasi Statistik, “Statistik Indonesia 2016”, <em>Badan Pusat Statistik Indonesia, </em>29 Juni 2016, diakses 11 Mei 2017, <a href="https://perpustakaan.setneg.go.id/repository/Stat-Ind-2016.pdf">https://perpustakaan.setneg.go.id/repository/Stat-Ind-2016.pdf</a></p><p><a href="#_ftnref10">[10]</a>Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Bank Indonesia, “Statistik Utang Luar Negeri Indonesia Vol. VIII April 2017”, <em>Bank Indonesia, </em>17 April 2017, diakses 12 Mei 2017, <a href="http://www.bi.go.id/en/iru/economic-data/external-debt/Pages/SULNI-April-2017.aspx">www.bi.go.id/en/iru/economic-data/external-debt/Pages/SULNI-April-2017.aspx</a></p><p>Muhammad Hosni Isnaeni Alna, LAMP Institute</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=a574a837120b" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Gerakan Hari Pendidikan Nasional “HARDIKNAS” dan Tubuh Ilmu Pengetahuan]]></title>
            <link>https://medium.com/@lampinstitute/gerakan-hari-pendidikan-nasional-hardiknas-dan-tubuh-ilmu-pengetahuan-d4e22a3accf9?source=rss-52c0231735ba------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/d4e22a3accf9</guid>
            <category><![CDATA[education]]></category>
            <category><![CDATA[pendidikan]]></category>
            <category><![CDATA[hardiknas]]></category>
            <category><![CDATA[kebudayaan]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Leadership And Management]]></dc:creator>
            <pubDate>Tue, 02 May 2017 15:28:56 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2017-05-02T15:28:56.602Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/550/1*tk74AH4KS781S9P9zjN8yQ.jpeg" /></figure><p><em>“Jika kodrat manusia di Bumi ini adalah mencari ilmu pengetahuan, maka sistem pendidikan adalah proses kebudayaan, dan jika sistem pendidikan sudah tidak lagi bertugas sebagai sarana pengembang ilmu pengetahuan bagi masyarakat dan moral, maka itu tandanya krisis terhadap sistem pendidikan dan lebih jauh lagi krisis kebudayaan” –Abdurrahman Wahid</em></p><p><strong>Ilmu (Pendidikan) sebagai Penjaga Peradaban</strong></p><p>Dalam sejarah peradaban dunia, tiap zaman masing-masing memiliki konsepsi pendidikan dan lebih jauh lagi konsepsi kebudayaannya. Berbagai bangsa-bangsa dunia, menyadari dengan betul bahwa sistem pendidikan ialah bentuk strategi kebudayaan dalam merawat ingatan dan nilai-nilai universal dalam suatu peradaban.</p><p>Jauh sebelum kita mengenal sistem pendidikan seperti sekarang, di Yunani, kebudayaan terungkap melalui kata <em>Paideia </em>yang berart Pendidikan. Kata ini awalnya dipakai untuk usaha mendidik pemuda, dan digunakan sebagai medium penyampaian nilai-nilai universal yang diwariskan antar generasi. Dari sini, lah muncul kata <em>Politeuma (Politik) </em>yang berasal dari kata <em>paideia (Pendidikan) </em>tadi yang menunjukkan konsepsi pendidikan di Yunani demi Kenegaraan.</p><p>Dari sinilah, kita bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa “Kebudayaan” ialah Tubuh dari Ilmu Pengetahuan itu dan “Ilmu Pengetahuan” ialah usaha demi menjaga nilai-nilai kebangsaan/kenegaraan.</p><p><strong>Krisis Pendidikan Sebagai Krisis Kebudayaan</strong></p><p>Momentum hari pendidikan nasional, yang jatuh pada tanggal 2 mei di tiap tahunnya, menjadi wadah untuk merefleksikan bagaimana proses dan implementasi pendidikan di Indonesia pada umumnya. Melihat persoalan pendidikan hari ini, mesti mencermati bagaimana marwah dan tujuan pendidikan itu seharusnya. Dikisahkan dari berbagai peradaban, Pendidikan sebagai proses “Kebangsaan” yang tertuang dalam bentuk produksi ilmu pengetahuan bagi masyarakat, menjaga nilai-nilai kenegaraan, dan juga sebagai penjaga nilai-nilai moralitas. Melihat kondisi hari ini, pendidikan jauh dari proses untuk “Kenegaraan” yang dalam artian pendidikan untuk bernegara dan berbangsa.</p><p>Jauhnya arah pendidikan untuk mencerdaskan masyarakatnya, menjadi suatu krisis dalam sistem pendidikan di Indonesia dan lebih dalam lagi menjadi suatu krisis kebudayaan bagi bangsa ini. Krisis sistem pendidikan kita hari ini, dapat dilihat dari berbagai permasalahan dunia pendidikan yang terjadi hari ini, semisal pendidikan yang semakin mahal, pendidikan yang tidak menyentuh daerah pelosok (terpusat pada perkotaan), ruang pendidikan yang jauh dari persoalan “masyarakat” sebab yang menjadi subjek pendidikan hanya dilatih untuk menjauh dari persoalan masyarakat itu sendiri, dan yang paling mendasar lagi ialah ruang pendidikan tidak lagi memanusiakan manusianya (Seperti yang dikatakan Pramoedya Ananta Toer).</p><p><strong>Gerakan “Hardiknas” sebagai Gerakan Kebudayaan</strong></p><p>Hari pendidikan nasional semestinya menjadi momentum gerakan penyatuan antara masyarakat, Pendidik, dan yang terdidik (Siswa dan Mahasiswa), sebab mengkotak-kotak-kan persoalan gerakan akan mengkerdilkan sendiri esensi dari gerakan itu sendiri. Di lain sisi, persoalan gerakan yang muncul dalam hari pendidikan nasional ini ditanggapi secara tidak bertanggungjawab oleh pihak pengambil keputusan, sebab gerakan kini diartikan sebagai sesuatu yang “mengancam” dan mesti dimusnahkan atau segera dihilangkan.</p><p>Sejatinya, gerakan muncul akibat “tertutupnya” ruang bertarung wacana antara para pemangku kebijakan dengan para masyarakat yang terkena dampak dari kebijakan pendidikan ini, selain itu gerakan HARDIKNAS yang ramai diberitakan di media-media tadi siang, menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia secara umum “Merindukan” Pendidikan yang sesungguhnya dan menjadikan Gerakan HARDIKNAS ini sebagai gerakan “Kebudayaan”.</p><p>Permasalahan ini jauh lebih kompleks dari sekedar menyuarakan permasalahan pendidikan, tapi lebih kepada permasalahan kebudayaan kita yang semakin hari semakin menjauh dari esensi “Kemanusiaan”. Sedangkan para pemangku kebijakan kita hari ini masih bingung memaknai gerakan kebudayaan yang cocok bagi bangsa dan Negara Indonesia.</p><p>Selamat Hari Pendidikan Nasional,</p><p>Selamat Hari Mengeja Kebudayaan Bangsa,</p><p>2 Mei 2017</p><p>Slamet Riadi, LAMP Institute</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=d4e22a3accf9" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Catatan Focus Group Discussion (FGD) Terkait Sektor Publik Dunia Pendidikan]]></title>
            <link>https://medium.com/@lampinstitute/catatan-focus-group-discussion-fgd-terkait-sektor-publik-dunia-pendidikan-f07ba5325a5?source=rss-52c0231735ba------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/f07ba5325a5</guid>
            <category><![CDATA[fgd]]></category>
            <category><![CDATA[indonesia]]></category>
            <category><![CDATA[pendidikan]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Leadership And Management]]></dc:creator>
            <pubDate>Wed, 05 Apr 2017 16:26:26 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2017-04-05T16:26:26.981Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p><strong>“Diskusi Internal Anggota LAMP Institute”</strong></p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/960/1*cnZ6Bz54r4wtFv84TpMHeA.jpeg" /></figure><p><em>Melihat Dunia Pendidikan,</em></p><p><em>Menerawang Masa Depan,</em></p><p><em>dan Menerangi Generasi Mendatang</em></p><p>Kalimat di atas, merupakan visi LAMP Institute dalam melihat permasalahan-permasalahan “Kepemimpinan” dan “Manajemen Publik” dalam sektor publik, Dunia Pendidikan. Tertanggal 3 april 2017, bertempat di kampus Universitas Hasanuddin, para anggota LAMP memaparkan hasil pengematan, pengalaman, dan pandangan teoritis mereka terkait masalah pendidikan yang ada di Indonesia. Kurang lebih tiga jam lamanya, diskusi kami soal pendidikan hari ini terbagi atas tiga bagian yakni Pandangan Ekonomi Makro terkait kebijakan Pendidikan yang ada di Indonesia, Pandangan dari perspektif pemerintahan terkait kewenangan tiap Daerah dan Desa dalam mengelola kebijakan dalam sektor pendidikannya secara mandiri, dan terkahir pandangan akan perspektif sosial-budaya terhadap proses pendidikan di Indonesia, khususnya yang terjadi di Pedesaan.</p><p><strong>“Pendidikan di Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Makro”</strong></p><p>Di Indonesia, Pemerintah sering kali menyuarakan terkait wajib belajar Sembilan tahun, yakni cukup sampai dengan tingkat Sekolah Menengah Pemula (SMP), kebijakan ini bisa kita asumsikan bagaimana Negara cuman mewajibkan warganya untuk bisa minimal, bisa Menulis dan Juga Bisa Membaca. Kemampuan bisa menulis dan juga bisa membaca ini (Minimal), jika dipandang dalam pandangan ekonomi politik, setidaknya dapat menjadikan warganya sebagai tenaga kerja murah yang bisa dijual di pasaran. Sedangkan fenomena maraknya perguruan tinggi negeri yang kini berubah status menjadi PTNBH (Perguruan Tinggi Nasional Berbadan Hukum) menunjukkan arah pendidikan kita sedang mengikuti yang namanya Pasar (Baca: dimana praktek-praktek kapitalis, nyata adanya di dunia Pendidikan Tinggi Negeri).</p><p>Sulitnya menyusun kerangka kebijakan pendidikan pada tingkat nasional, yang disebabkan oleh masing-masing sektor publik saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Mengamati visi dari Presiden, Jokowi lebih memprioritaskan pembangunan pada sektor maritim dan tentunya ini sangat berpengaruh dalam manajemen politik anggaran dalam penentuan kebijakan di Indonesia. Sebenarnya ada ruang, sekaligus peluang yang mesti digunakan dengan sebaik-baiknya untuk mengelola Kebijakan dalam dunia Pendidikan, yakni sistem otonomi daerah/desa di Indonesia.</p><p><strong>“Pendidikan di Indonesia dalam Perspektif ilmu Pemerintahan (Otonomi Daerah/Desa)”</strong></p><p>Kebijakan otonomi Daerah atau otonomi Desa yang baru-baru diterapkan di Indonesia ini, membuka peluang untuk mengikis atau setidaknya memperbaiki gejolak kebijakan pendidikan ditingkatan nasional. Hal ini bisa saja terjadi, sebab dengan aturan atau regulasi otonomi daerah/desa, dapat menyusun, merencanakan, membuat, dan juga mengevaluasi secara lansung kebijakan dalam sektor pendidikan di tiap-tiap daerah, desa, atau wilayahnya. Namun, kondisi di lapangan, jelas berkata lain. Ketidakmampuan para kepala daerah atau desa untuk membaca dan memahami kondisi sumber daya manusia dan sumber daya alamnya, berujung pada ketidakteraturan dalam membuat suatu kebijakan, terkhusus dalam kebijakan sektor pendidikan. Selain permasalahan pada pucuk pimpinannya, permasalahan yang lain juga terjadi pada pendamping Desa yang seharusnya bertugas untuk memfasilitasi aparatur Desa, dalam membaca potensi, kekurangan, maupun keunggulan dari SDM dan SDA nya, justru abai pada tugasnya dan lagi-lagi berujung pada ketidakmaksimalan pejabat Desa dalam membuat kebijakan untuk warganya, termasuk kebijakan dalam sektor pendidikan.</p><p><strong>“Pendidikan di Indonesia dalam Perspektif Sosial-Budaya”</strong></p><p>Arus kebudayaan modern, telah memberi dampak yang besar pada masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat yang ada di Desa-Desa. Sebelum membahas lebih lanjut akan dampak modernisasi di pedesaan, mari lebih dulu mengenal dua model pendidikan yang ada di Indonesia. Pendidikan terbagi atas dua kategorial, formal dan non formal. Pendidikan formal ialah pendidikan yang di tempuh di sekolah-sekolah, sedangkan pendidikan non formal ialah proses pendidikan yang dibebankan pada lingkungan keluarga dan masyarakat. Di desa-desa, sebelum masuknya arus kebudayaan modern, proses pendidikan yang paling berperan adalah pendidikan non formal, yang artinya masyarakat dan keluarga sangat sadar akan proses pendidikan anak-anak pada lingkungannya.</p><p>Proses pendidikan non formal itu tertuang dalam bentuk nasehat-nasehat (Ujaran Lisan) disela-sela aktivitas mereka dengan keluarga atau masyarakat. Metode pendidikan non formal dalam bentuk ujaran lisan menjadi sangat efektif, bagi anak-anak di Desa pada umumnya. Namun, semenjak modernisasi masuk di lingkungan pedesaan dengan wujudnya yang nyata dalam bentuk Televisi (Yang juga menggunakan ujaran lisan), akhirnya kondisi sosial budaya di pedesaan berubah, keluarga dan masyarakat kini lebih memilih melempar tanggungjawab pendidikan pada institusi formal (sekolah-sekolah), ketimbang pendidikan pada ranah keluarga dan masyarakat. Alhasil, anak-anak merasa jauh dari lingkungan awalnya, dan lebih memilih untuk mengikuti dan mengenal lebih jauh apa yang dia lihat di televisi dan juga di hp layar sentuhnya.</p><p>Maraknya kasus perkelahian antar sesama siswa, pemerkosaan, pelacuran, pada tingkatan anak sekolah mungkin bisa saja disebabkan oleh pergantian arus kebudayaan yang begitu cepat ini dan kita tanpa sadar menuduh anak-anak ini sebagai yang utama dalam permasalahannya sendiri, tanpa mengintrospeksi diri, dengan sebuah pertanyaan, apakah kita sudah menjalankan pendidikan keluarga dan masyarakat pada anak-anak kita ?</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=f07ba5325a5" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
    </channel>
</rss>