<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0" xmlns:cc="http://cyber.law.harvard.edu/rss/creativeCommonsRssModule.html">
    <channel>
        <title><![CDATA[Stories by Lintang M. Savana on Medium]]></title>
        <description><![CDATA[Stories by Lintang M. Savana on Medium]]></description>
        <link>https://medium.com/@lintangsvn?source=rss-212eafb4946c------2</link>
        <image>
            <url>https://cdn-images-1.medium.com/fit/c/150/150/1*UgKHg3Wbgumgq8TPckk1Ng.jpeg</url>
            <title>Stories by Lintang M. Savana on Medium</title>
            <link>https://medium.com/@lintangsvn?source=rss-212eafb4946c------2</link>
        </image>
        <generator>Medium</generator>
        <lastBuildDate>Sun, 22 Nov 2026 23:24:12 GMT</lastBuildDate>
        <atom:link href="https://medium.com/@lintangsvn/feed" rel="self" type="application/rss+xml"/>
        <webMaster><![CDATA[yourfriends@medium.com]]></webMaster>
        <atom:link href="http://medium.superfeedr.com/" rel="hub"/>
        <item>
            <title><![CDATA[Nasib Korban Kekerasan Seksual di Indonesia]]></title>
            <link>https://medium.com/@lintangsvn/nasib-korban-kekerasan-seksual-di-indonesia-7f7cb238d47a?source=rss-212eafb4946c------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/7f7cb238d47a</guid>
            <category><![CDATA[sexual-assault]]></category>
            <category><![CDATA[sexual-harassment]]></category>
            <category><![CDATA[ruu-pks]]></category>
            <category><![CDATA[indonesia]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Lintang M. Savana]]></dc:creator>
            <pubDate>Thu, 10 Dec 2020 10:02:31 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2021-08-18T16:46:28.756Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Sudah Menjadi Korban, Tidak Mendapat Keadilan</strong></p><p>Di sekitar kita, terkadang masih ditanyakan pertanyaan-pertanyaan seperti, “Apa sih kekerasan seksual itu? Seberapa besar dampaknya terhadap korban?” berkeliaran di sosial media maupun di lingkungan sekitar kita. Barangkali pernah juga kita sendiri mempertanyakan bagaimana realita dari korban kekerasan seksual.</p><p>Secara singkat, pertanyaan pertama tersebut dapat dijawab demikian: kekerasan seksual itu adalah perbuatan yang menyerang integritas tubuh dan seksualitas seseorang. Ketika seseorang mengalami kekerasan seksual, ia tidak hanya menderita akibat dampak fisik, melainkan juga timbul kerugian secara psikis dan sosial ekonomis korban. Secara psikis, korban dapat mengalami trauma dan gangguan psikologis yang menghambatnya menjalani keseharian. Hal ini bisa berdampak kepada status ekonomi korban, sebab kinerjanya dapat menurun akibat masalah tersebut. Korban kekerasan terkadang mengisolasi diri karena trauma, atau bahkan bunuh diri. Dampak dari kekerasan seksual dapat diperburuk dengan adanya stigma dari masyarakat.</p><p>Menurut Komnas Perempuan, kekerasan seksual merupakan bentuk kekerasan yang lebih sulit ditangani daripada bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan lainnya. Mengapa begitu? Ternyata, penindaklanjutan kasus kekerasan seksual seringkali tersandung oleh budaya patriarki dan konsep moralitas yang hidup dalam masyarakat. Budaya patriarki yang mengaitkan femininitas dengan kelemahan, menjadi alasan untuk menempatkan perempuan di posisi yang lebih rendah daripada laki-laki. Sehingga, budaya <em>victim blaming</em> pun masih lekat dengan respon masyarakat terhadap kasus kekerasan seksual. Miskonsepsi ini dapat membuat korban enggan untuk angkat bicara dan melaporkan kejadian yang menimpanya. Terutama mengingat belum adanya perangkat hukum yang dapat melindungi dan menjamin keadilan bagi korban kekerasan seksual.</p><p>Kerangka hukum yang berlaku bagi kasus kekerasan seksual di Indonesia masih berdasarkan pada peraturan perundang-undangan kolonial yang memiliki definisi usang akan kekerasan seksual. Dalam hukum pidana positif di Indonesia, pengertian dari perkosaan terbatas pada persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan istrinya, dengan ancaman kekerasan atau dilakukan ketika perempuan tidak berdaya atau pingsan. Bentuk kekerasan seksual lain hanyalah eksploitasi seksual, perdagangan orang, dan pencabulan. Padahal, menurut Komnasper, terdapat 15 jenis kekerasan seksual, yang meliputi perkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, dan sebagainya.<a href="#_ftn6">[6]</a> Selain itu, masih banyak keterbatasan yang dimiliki oleh perangkat hukum di Indonesia mengenai kekerasan seksual.</p><p>Namun kemudian, dibentuklah suatu solusi bagi korban kekerasan seksual. Pada tahun 2014, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual mulai dirumuskan sebagai bentuk pengejawantahan hak-hak asasi manusia korban kekerasan seksual. RUU PKS pun menjadi harapan bagi korban kekerasan seksual akan penegakan hukum dan pemenuhan hak-hak yang lebih komprehensif.</p><p>Berdasarkan RUU ini, hak-hak yang harus didapatkan oleh korban meliputi hak atas penanganan, hak atas perlindungan, dan hak atas pemulihan. Nah, RUU PKS pun mengatur agar hak-hak korban tersebut dipenuhi dalam proses hukumnya. Pertama, hak atas penanganan dalam proses peradilan yang ditempuh korban. Pemenuhan hak ini dapat diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan <em>visum et repertum</em>, surat keterangan psikolog dan/atau psikiater secara gratis. Selain itu, RUU PKS juga mengatur tentang kewajiban disediakannya pendamping bagi korban di setiap tingkat acara peradilan. Pendampingan ini diperlukan karena korban seringkali memerlukan bantuan dalam menyampaikan keterangan, terutama mengingat dampak trauma bagi korban akibat kejadian yang menimpanya.</p><p>Kemudian, hak atas perlindungan. Menurut RUU PKS, hak ini meliputi perlindungan dari ancaman atau kekerasan, kerahasiaan identitas, perlindungan dari sikap dan pelaku aparatur penegak hukum (APH) yang merendahkan, dan perlindungan dari gugatan perdata atas peristiwa kekerasan seksual yang ia laporkan. Dalam hal ini, RUU PKS memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan perlindungan bagi korban. Pernah terjadi masalah ketika salah satu unit P2TP2A di Lampung Timur, yang merupakan unit rehabilitasi dari pemerintah, justru melakukan perkosaan dan perdagangan orang terhadap korban kekerasan seksual yang sedang tinggal di rumah aman. Setelah kejadian itu, barulah diketahui bahwa fungsi pengawasan dan evaluasi Kementrian PPPA terhadap unit P2TP2A secara keseluruhan tidak dilaksanakan. Tidak adanya standar baku dalam P2TP2A itu merupakan masalah yang sangat fatal bagi korban kekerasan seksual yang sedang mencari perlindungan dari pemerintah.</p><p>Selain itu, APH juga seringkali tidak bersikap tidak empatik terhadap korban kekerasan seksual. Tidak adanya perspektif korban dalam penanganan kasus biasanya berpengaruh pada cara mereka menyikapi korban kekerasan seksual, misalnya dengan meminta korban menceritakan tentang traumanya berkali-kali, mengabaikan kerahasiaan indentitas, atau bahkan menyalahkan korban. Korban kerap ditempatkan di posisi yang bersalah dan stigma ini bahkan masih hidup dalam budaya hukum. Oleh karena itu, ketentuan mengenai hak atas perlindungan ini sangat diperlukan, agar pemenuhan hak korban dapat dipastikan secara hukum.</p><p>Terakhir, hak atas pemulihan bagi korban, yang meliputi pemulihan fisik, psikologis, ekonomis, sosial, budaya, dan restitusi. Pemulihan terhadap korban ini hendaknya dilakukan sebelum, selama, dan sesudah proses peradilan. Dalam RUU ini juga diperjelas mengenai siapa yang dimaksudkan dengan pendamping dan pihak yang melakukan pemulihan, sehingga terdapat prasyarat berupa keharusan memiliki kapasitas dan keahlian tertentu dalam penanganan korban kekerasan seksual. Hak atas pemulihan merupakan bagian penting dalam pemenuhan keadilan bagi korban, bahkan dapat dikatakan sebagai salah satu prioritas yang perlu diperhatikan. Dengan adanya aturan tentang pemulihan korban ini, korban kekerasan seksual bisa memiliki akses atas bantuan dan pelayanan rehabilitatif yang ia butuhkan.</p><p>Hak-hak korban yang diatur dalam RUU PKS tersebut merupakan perkembangan yang sangat signifikan bagi penghapusan kekerasan seksual secara sistemik di Indonesia. Selama ini, “komitmen” negara untuk memenuhi hak asasi manusia warga negaranya tidak pernah mengikutsertakan hak-hak korban kekerasan seksual. Apabila RUU PKS ini disahkan, akan lahir jaminan baru atas kepastian hukum yang sebelumnya hanya berupa cita-cita bagi para korban. Dengan demikian, saya, bersama para korban dan penyintas kekerasan seksual di Indonesia, berharap agar para wakil rakyat mau mendengar suara kami dan segera mengesahkan RUU PKS.</p><p>Semoga suatu saat nanti, keberpihakan negara terhadap korban kekerasan seksual tidak hanya berupa angan-angan, melainkan sebagai suatu kenyataan di mana keadilan benar-benar diartikan sebagai hak dan bukan bualan semata. Dan hingga saat itu, suara kami tidak akan pernah mati.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=7f7cb238d47a" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Jawaban dari Reformasi: Demokrasi atau Represi?]]></title>
            <link>https://medium.com/@lintangsvn/jawaban-dari-reformasi-demokrasi-atau-represi-21083ae7037a?source=rss-212eafb4946c------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/21083ae7037a</guid>
            <category><![CDATA[tinta-barikara]]></category>
            <category><![CDATA[indonesia]]></category>
            <category><![CDATA[reformasi-dikorupsi]]></category>
            <category><![CDATA[demonstrasi-mahasiswa]]></category>
            <category><![CDATA[sosial-politik]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Lintang M. Savana]]></dc:creator>
            <pubDate>Wed, 01 Jan 2020 08:16:53 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2020-01-01T08:34:04.854Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*mYHEKT_RMR5IPmjwlL5slQ.jpeg" /></figure><p><strong>Bagian Awal: Tuntutan Reformasi</strong><em>, apakah sudah terpenuhi atau justru mengulang histori?</em></p><p>Reformasi telah menjadi cita-cita dari sejarah pergerakan masyarakat Indonesia selama beberapa dekade. Pasca masa Orde Baru, reformasi menjadi tajuk akan awal dari era demokrasi dengan perpolitikan yang terbuka. Tuntutan reformasi sejak zaman Orde Baru meliputi adanya penegakan supremasi hukum dan diciptakannya pemerintahan yang bersih dari KKN, hingga sekarang tentu masih sesuai dijadikan pedoman tujuan bangsa.</p><p>Ketika Jokowi-JK terpilih sebagai presiden dan wakil presiden periode 2014–2019, tumbuh harapan akan dicapainya agenda reformasi tersebut dengan adanya Janji Nawacita sebagai visi.</p><blockquote>“Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.”</blockquote><p>Poin pertama dari Janji Nawacita tersebut telah melahirkan harapan akan penuntasan agenda reformasi secara ideal. Namun sayangnya, periode jabatan Jokowi-JK justru diakhiri dengan represi terhadap demokrasi dan brutalitas aparat.</p><p>Beberapa waktu yang lalu, sebagaimana yang kita ketahui, telah terjadi gejolak besar dalam iklim politik negeri. Munculnya Mosi Tidak Percaya terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menimbulkan pergerakan massa yang cukup besar. Timbul kemarahan publik akibat beberapa langkah pemerintah yang dianggap telah mencederai agenda reformasi itu sendiri.</p><p>Pergerakan massa ini menggunakan tagar #ReformasiDikorupsi dengan berbagai propaganda yang memikat; penjabaran dari masalah-masalah yang dibawakan dengan jelas dan membangkitkan kepedulian masyarakat. Mahasiswa, aliansi-aliansi masyarakat sipil, hingga pelajar turun ke jalan dengan membawa beberapa tuntutan, antara lain:</p><p>1. Cabut dan kaji ulang RKUHP, RUU Pertambangan Minerba, RUU Pertanahan, RUU Permasyarakatan, RUU Ketenagakerjaan, RUU SDA; terbitkan Perppu KPK; serta sahkan RUU PKS dan PRT.</p><p>2. Batalkan Pimpinan KPK bermasalah pilihan DPR</p><p>3. Tolak TNI-Polri menempati jabatan sipil</p><p>4. Hentikan militerisme di Papua dan daerah lain, bebaskan tahanan politik Papua segera, serta membuka akses jurnalis di tanah Papua</p><p>5. Hentikan kriminalisasi aktivis dan jurnalis</p><p>6. Hentikan pembakaran hutan di Indonesia yang dilakukan oleh korporasi dan pidanakan korporasi pembakaran hutan serta cabut izinnya</p><p>7. Tuntaskan pelanggaran HAM dan adili penjahat HAM termasuk yang duduk di lingkaran kekuasaan, pulihkan hak-hak korban segera.</p><p>Tujuh tuntutan ini memang dianggap urgen untuk dilaksanakan melihat situasi politik yang genting pada saat itu, seperti dibentuknya beberapa Rancangan Undang-Undang yang problematik, opresi militer di Papua yang telah menjatuhkan puluhan korban jiwa, dipilihnya calon pimpinan KPK dengan <em>track record</em> bermasalah, hingga kasus-kasus pelanggaran HAM yang tak kunjung diselesaikan. Namun pertanyaan yang kemudian muncul, apakah perlu turun ke jalan untuk menyuarakan tuntutan ini?</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*cehnVIjZOtOO94nhlzTKgQ.jpeg" /></figure><p><strong>Bagian Tengah: Aksi sebagai Bagian dari Demokrasi</strong></p><p>Beragam warna almamater menjadi representasi dari mahasiswa-mahasiswa yang turun ke jalan pada 23–24 September 2019 kemarin. Bukan hanya mahasiswa dan bukan hanya di Jakarta, aksi Reformasi Dikorupsi ini pun diikuti oleh berbagai kalangan masyarakat dan diselenggarakan di kota-kota besar seperti Yogyakarta, Bandung, Malang, dan lain-lain. Aliansi-aliansi masyarakat sipil hingga pelajar STM turun ke jalan untuk menyuarakan ketujuh tuntutan dari Reformasi Dikorupsi.</p><p>Kembali ke pertanyaan terkait perlu tidaknya massa untuk turun ke jalan dalam menyuarakan tuntutan. Menurut saya jawabannya satu: tentu. Dewasa ini, terutama dengan konteks masa transisi antara periode pertama dan kedua Presiden Jokowi, sangat mungkin bagi pemerintah untuk mengejar kebut segala usaha pengesahan RUU yang dinilai problematik sekalipun. Ironisnya, RUU PKS dan RUU PRT yang dinilai perlu segera disahkan justru ditunda akibat berbagai miskonsepsi. Tindakan-tindakan seperti opresi militer di Papua dan pemilihan capim bermasalah juga memerlukan kritik terus menerus. Jika aspirasi rakyat yang menolak tidak didengarkan, maka jalan lain harus ditempuh.</p><p>Tak bisa dipungkiri, aksi memang memiliki kekuatan politik tersendiri. Aksi menjadi cara yang efektif untuk menyampaikan suara publik, dengan menekan pemerintah untuk melakukan ataupun tidak melakukan suatu hal. Menurut saya wajar, apabila masyarakat turun ke jalan sebagai caranya dalam menuntut sesuatu, sebagaimana aksi sendiri adalah bagian dari demokrasi.</p><p>Perlu diingatkan bahwa DPR adalah wakil rakyat, perpanjangan tangan dari rakyat, maka seyogyanya keputusan mereka dilandasi oleh kepentingan rakyat. Apabila aspirasi dari rakyat tidak didengar, maka rakyat mana yang mereka wakili?</p><p>Dengan konteks demikian, tidaklah salah apabila dikatakan bahwa DPR telah mengkhianati kepercayaan rakyat, dan rakyat dapat menekan DPR untuk <em>mendengarkan</em>. Dengan kesadaran penuh, persoalan ini telah menjadi konflik terbuka antara elite-elite negeri dengan rakyat.</p><figure><img alt="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcRCc2K6-PFTsneSHld3zO9C_CsjH2Rjy-GMb4U9rBNXVi7EBlym" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/739/0*mwuDEFxdBvDQlUKE" /></figure><p><strong>Bagian Akhir: Demokrasi Direpresi</strong></p><p>Tajuk ‘Reformasi Dikorupsi’ acapkali ditanggapi dengan kernyitan di dahi oleh orang-orang yang skeptis akan pergerakan. Anggapan bahwa pernyataan ‘Reformasi Dikorupsi’ itu terlalu hiperbolis menurut saya bisa jadi menyesatkan, sebab apabila gejolak politik sebesar itu saja dianggap membesar-besarkan, maka apa yang dapat dianggap sebagai masalah serius?</p><p>Nyatanya, cita-cita reformasi tidak hanya telah dikorupsi oleh kebijakan-kebijakan oligarki, namun juga oleh tindakan-tindakan dari kaki tangan pemerintah sendiri. Tindak represif berupa penggunaan kekerasan dan intimidasi yang berlebihan oleh pihak kepolisian terhadap para peserta aksi (<em>excessive use of power</em>), adalah bentuk konkrit dari dikorupsinya reformasi.</p><p>Betapa ironis melihat kenyataan bahwa tindakan-tindakan tersebut mungkin diambil untuk meyakinkan publik bahwa negara ini sedang baik-baik saja, namun yang terbukti justru sebaliknya.</p><p>Dari serangkaian aksi pada tanggal 24 sampai 30 September 2019 tersebut, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) merilis data pengaduan sejumlah 390 laporan terkait kekerasan dan penangkapan sewenang-wenang. Belum ditambah dengan korban dari penangkapan peserta aksi mencapai jumlah 1489 orang. Bahkan telah jatuh dua orang korban jiwa dari massa aksi di Kendari, Sulawesi Tenggara, bernama Randi dan Yusuf, yang kemudian kabarnya telah dijadikan nama ruangan di Gedung Pusat Antikorupsi oleh KPK. Selain itu, banyak juga korban luka-luka akibat kekerasan aparat dan belasan mahasiswa yang hilang pasca rangkaian aksi Reformasi Dikorupsi.</p><p>Segala tindakan aparat yang bersarat kekerasan akhirnya membuat massa menambahkan satu tuntutan lagi dalam aksinya. 7+1 Tuntutan Reformasi Dikorupsi kini dilengkapi dengan tuntutan terkait, yang berbunyi:</p><blockquote>Pemerintah harus bertanggungjawab atas korban luka dan meninggal terhadap massa aksi pada tanggal 23–30 September 2019 dan aktivis pro demokrasi yang dikriminalisasi dengan membentuk tim penyelidikan independen di bawah naungan Komnas HAM.</blockquote><p>Saya memandang ini sebagai bentuk kecacatan dalam praktik demokrasi kita. Ketika terjadi konflik terbuka akibat suatu isu yang merugikan publik, maka partisipasi politik masyarakat dalam bentuk aksi sekalipun tidak seharusnya dibungkam dengan represi Kepolisian yang sifatnya militeristik. Sayangnya, pemerintah justru selalu terkesan anti dengan aksi-aksi seperti ini.</p><p>Maka perlu dipertanyakan kembali hal-hal terkait pelaksanaan demokrasi: Cita-cita atas terwujudnya demokrasi yang ideal di Indonesia, apakah benar-benar diupayakan atau sekadar harapan hampa berupa formalitas? Sebab dilihat dari kebijakan dan tindakan yang diambil oleh aparat pemerintahan, demokrasi seolah selalu direpresi atas nama stabilitas, keamanan, dan investasi.</p><p>Akan tetapi, apakah pantas jika stabilitas dan keamanan nasional menjadi prioritas di atas hukum dan hak asasi manusia warga negaranya?</p><p>Referensi:</p><p><a href="https://www.bantuanhukum.or.id/web/wp-content/uploads/2019/12/Catahu-2019-reformasi-dikorupsi.pdf">https://www.bantuanhukum.or.id/web/wp-content/uploads/2019/12/Catahu-2019-reformasi-dikorupsi.pdf</a></p><ul><li><a href="https://indoprogress.com/2019/10/reformasi-dikorupsi-pemerintah-dan-dpr-gagal-mengawal-mandat-reformasi/">Reformasi Dikorupsi: Pemerintah dan DPR Gagal Mengawal Mandat Reformasi</a></li><li><a href="https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191004201441-12-436880/tim-advokasi-polisi-memburu-peserta-aksi-reformasidikorupsi">Tim Advokasi: Polisi Memburu Peserta Aksi #ReformasiDikorupsi</a></li><li><a href="https://nasional.tempo.co/read/1242031/13-poin-yang-bermasalah-dalam-rkuhp-versi-icjr/full&amp;view=ok">13 Poin yang Bermasalah dalam RKUHP Versi ICJR</a></li><li><a href="https://megapolitan.kompas.com/read/2019/10/28/18433071/tak-hanya-7-tuntutan-kini-demo-mahasiswa-dan-buruh-ajukan-71-tuntutan?page=all">Tak Hanya 7 Tuntutan, Kini Demo Mahasiswa dan Buruh Ajukan &quot;7+1 Tuntutan Reformasi Dikorupsi&quot; Halaman all - Kompas.com</a></li></ul><p><a href="https://www.jumpaonline.com/berita/tindak-represif-warnai-aksi-reformasi-dikorupsi-lbh-jakarta-angkat-suara">https://www.jumpaonline.com/berita/tindak-represif-warnai-aksi-reformasi-dikorupsi-lbh-jakarta-angkat-suara</a></p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=21083ae7037a" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
    </channel>
</rss>