Survei Popularitas dan Elektabilitas Bakal Calon Presiden BEM ITS 2020

Oleh: Lingkar Survei Lembaga Pers Mahasiswa 1.0 ITS

Tonggak kepengurusan BEM ITS periode tahun 2019 bakal menemui ujung, yang berarti bakal ada proses pergantian kepengurusan menuju periode yang baru. Dengan berjalannya bentuk demokratisasi dalam menjalankan roda keorganisasian mahasiswa, BEM ITS selaku Organ Eksekutif yang memiliki jangkauan luas dengan ormawa lain harus selalu siap saat terjadi pergantian kepengurusan.

Dari mobilitas dan kuasa serta tanggung jawabnya itulah, kami merasa perlu mengawal jalannya organ ini sampai nanti terpilih atau bahkan menjadi pengawal kebijakannya kelak. Dalam rangka menyambut dan menyemarakkan pesta demokrasi KM ITS, kami telah mengadakan rangkaian Survei Popularitas dan Elektabilitas. Tujuan dari diadakannya survei ini adalah sebagai gambaran umum dalam Pemira ITS mendatang.

Survei ini dilaksanakan dalam rentan waktu dari tanggal 5 November 2019 sampai dengan 16 November 2019. Terhitung total mencapai 459 responen tersebar dari 10 fakultas yang ada di ITS dengan sasaran responden angkatan 2014-2019, dan menggunakan metode survey simple random sampling untuk mendapatkan beberapa kesimpulan.

Pada survey pendahuluan untuk mendapati seberapa pengetahuan mahasiswa ITS mengenai pemilihan suara KM ITS, kami mendapati 73.6% jumlah responden yang mengetahui mengenai hal tersebut. Artinya hampir semua responden kami mengikuti isu demokrasi organ eksekutif KM ITS ini. Namun, mengenai apakah pemira mendatang akan dilaksanakan, kami mendapati sejumlah 41.2% tidak mengetahui akan hal tersebut. Artinya hanya 58.8% yang mengetahui. Tentunya ini menjadi PR bagi elemen penyelenggara pemilu agar pemberitahuian dan penginfoan mengenai pemilu semakin digencarkan, termasuk bagi bakal calon Presiden BEM ITS kelak.

Untuk survei selanjutnya mengenai kriteria bakal calon Presiden BEM ITS mendatang, kami mengumpulkan beberapa kriteria yang menjadi sorotan bagi calon mendatang. Responden di sini memilih masing-masing 5 kriteria yang menurut mereka perlu dimiliki oleh seorang Presiden BEM ITS. Berikut merupakan 5 kriteria teratas yang kami dapatkan:

Kepemimpinan (60.6%)
Berpikiran Terbuka (48.4%)
Integritas (43.8%)
Visioner (40.1%)
Berani Ambil Keputusan (39.7%)

Dari beberapa kriteria di atas, jika diartikan secara bahasa, kriteria yang dipilih merupakan suatu sifat/karakter yang dibentuk seseorang sejak masa kecil atau bahkan sudah dimiliki sejak lahir. Mungkin dari proses berkembangnya seseorang hingga saat ini. Berkaitan dengan kriteria yang dipilih, kelima kriteria teratas yang dipilih merupakan suatu kriteria yang dapat dilatih sejak kecil melalui beberapa pengalaman yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Kecenderungan pemilih untuk menentukan kriteria yang dinginkan bisa juga atas dasar kondisi KM ITS yang sekarang, sehingga membutuhkan sosok seorang pemimpin yang sesuai untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

Untuk pertanyaan isu yang diharapkan dibawa oleh Presiden BEM mendatang, kami mengumpulkan beberapa isu yang menjadi sorotan bagi calon mendatang. Berikut merupakan 5 isu teratas yang kami dapatkan:

Mediasi Kebijakan Rektorat (34.6%)
Koordinasi Ormawa ITS (34.6%)
Optimalisasi MUBES V (26.1%)
Aksi dan Kajian Strategis (26.1%)
Kaderisasi Sepuluh Nopember (24.6%)

Tentunya pada topik isu-isu yang ada sekarang bergantung pada keadaan KM ITS masa sekarang. Tidak semua isu yang ada selalu sama setiap tahun, namun isu yang ada berjalan secara dinamis. Oleh karenanya diperlukan sosok pemimpin yang mampu mengawal, menjalankan, dan menghadapi isu yang ada di KM ITS.

Pada Survei Popularitas dan Elektabilitas ini, kami tim survei LPM Satu Kosong menyeleksi dan mengajukan beberapa nama yang diusulkan dengan berbagai pertimbangan meliputi presidium ketua himpunan, presidium ketua BEM Fakultas, dan berbagai tokoh lainnya. Tetapi usulan nama tersebut tidak sebatas hanya dari usulan kami saja. Kami juga menjaring nama-nama yang diusulkan responden, sejumlah 52.3% mengajukan nama yang dipilih sebagai sosok sesuai dengan kriteria yang dipilih.

Pada Survei Popularitas, yang bertujuan untuk mengetahui kandidat bakal calon Presiden BEM ITS yang paling popular/terkenal. Dari nama-nama yang kami ajukan sebagai kandidat yang dapat menjadi Presiden BEM ITS selanjutnya, kami mendapati beberapa nama yang paling banyak dipilih oleh responden. Berikut merupakan nama-nama teratas hasil Survei Popularitas:

Daud Wahyu Imani (HIMAGE-ITS) (52.7%)
Muhammad Najib H.P. (HMMT) (31.8%)
Baihaqi Muhammad (BEM Fsains) (30.7%)
Galih Bariklana (BEM FV) (29.2%)
Shabrian W. Pratama/Yayan (BEM FTK) (29%)
Berryl Visa Ariza (HMS) (29%)

Dari hasil teratas nama-nama yang paling popupar, 3 kandidat diisi oleh Ketua/Wakil Ketua Himpunan, 3 kandidat diisi oleh Ketua/Wakil Ketua BEM Fakultas. Ada hal yang menarik dari hasil survey popularitas kali ini, persepsi posisi Presiden BEM ITS yang biasanya diisi oleh Ketua Himpunan, mulai bergeser setelah pada Pemilu tahun lalu dimenangkan oleh Ketua BEM Fakultas. Hal ini yang dapat menyebabkan perubahan pada cara pandang KM ITS dalam memilih Presiden BEM. Tidak hanya Ketua, Wakil Ketua Himpunan dan Wakil Ketua BEM Fakultas juga masuk dalam jajaran nama popularitas tertinggi.

Sementara itu pada Survei Elektabilitas, yang bertujuan untuk mengetahui kandidat bakal calon Presiden BEM ITS sesuai dengan kriteria yang dipilih. Dari nama-nama yang kami ajukan sebagai kandidat yang dapat menjadi Presiden BEM ITS selanjutnya, kami mendapati beberapa nama yang paling banyak dipilih oleh responden. Berikut merupakan nama-nama teratas hasil Survei Elektabilitas:

Daud Wahyu Imani (HIMAGE-ITS) (33.6%)
Muhammad Najib H.P (HMMT) (21.8%)
Shabrian W. Pratama/Yayan (BEM FTK) (18.3%)
Baihaqi Muhammad (BEM Fsains) (17.6%)
Aldo Pradipta (BEM FTE) (11.8%)
Fathi Haqqani (HIMATEKK) (11.5%)

Dari hasil teratas nama-nama yang dipilih sesuai kriteria, 3 kandidat diisi oleh Ketua Himpunan, 3 kandidat diisi oleh Ketua BEM Fakultas. Pada hasil Survei Elektabilitas ini, yang menarik adalah ketika hasil popularitas berbeda dari hasil elektabilitas. Pada survei ini, terdapat 2 nama yang tidak masuk dalam kandidat popularitas tetapi masuk dalam survei elektabilitas.

Lantas, bagaimanakan pandangan KM ITS dalam memilih kriteria Calon Presiden BEM ITS?

Pada akhirnya, kami tim Survei Popularitas dan Elektabilitas menyadari hasil survei ini berdampak kecil atau besar pada proses pemilu nanti. Lalu bagaimana efek survey ini terhadap pemilih nanti? Berdasarkan dalam teori pemilu, kami menganalisa terdapat beberapa efek dari survey elektabilitas terhadap pemilu nanti:

Bandwagon, adalah efek ikut-ikutan yang muncul dari sebuah fenomena popular. Fenomena ini ditandai dengan adanya kecenderungan seseorang misalnya untuk mengikuti apa yang orang lain pakai karena jumlah orang yang menggunakan hal tersebut semakin banyak. Artinya kecenderungan memilih berdasarkan hasil survey tertinggi.

Underdog, kecenderungan memilih tokoh dengan hasil survey terendah

Defeatist, pendukung tokoh dengan hasil survey rendah tidak memilih dalam pemilu.

Guillotine, pendukung tokoh dengan hasil survey rendah memilih tokoh pilihan lain.

Preventive, pendukung dari tokoh yang memiliki hasil tinggi akan memilih pilihan kedua untuk mencegah suara mayoritas.

Lethargy, pendukung tokoh dengan hasil tinggi tidak memilih karena merasa percaya akan menang.

Mobilization, pendukung satu atau lebih tokoh menjadi lebih aktif.

Facilitating tactics, pendukung tokoh dengan hasil tinggi akan memilih tokoh pilhan keduanya untuk menfasilitasi koalisi.

Hasil survei ini merupakan prediksi dukungan kelak, sehingga dapat dipergunakan sebagai acuan kandidat dalam mencalonkan diri sebagai calon presiden BEM ITS mendatang. Serta hasil ini bisa digunakan untuk KM ITS memprediksi bagaimana dinamisasi keberjalanan PEMIRA KM ITS tahun ini.

[SEKALI LAGI KAMI DIBUNGKAM]

Salam PERSMA
RAHAYU!

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E ayat (3) "setiap orang berhak atas kebebasan berserikat berkumpul dan mengeluarkan pendapat"

Sangat jelas bahwa sesuai pasal diatas kemerdekaan kita dalam berserikat, berkumpul dan berpendapat 'seharusnya' dijamin dan dihargai oleh semua pihak. Tetapi ketika kita melihat apa yang terjadi akhir-akhir ini yang ditunjukkan dalam berbagai media, banyak terjadi pelanggaran pada pasal tersebut. Mulai dari penyerangan terhadap wartawan salah satu media pemberitaan alternatif, wafatnya teman-teman yang berjuang di Jakarta dan Kendari, penangkapan Dandhy Laksono karena pasal karet UU ITE, penangkapan Ananda Badudu akibat membantu usaha teman-teman mahasiswa dalam memperjuangkan rakyat. Bahkan adanya pernyataan dari menristek yang akan memberi sanksi kepada rektor kampus yang masih membiarkan mahasiswanya turun ke jalan. Terlihat jelas bahwa terjadi banyak sekali pelanggaran terhadap pasal tersebut, dan di sini pelanggar terbesarnya tidak lain adalah pemerintah itu sendiri.

Usaha pembungkaman ini tidak berhenti di Jakarta ataupun Kendari saja, di Surabaya, seperti yang pembaca tau bahwa akun Catatan Satu Kosong ini pun juga pernah mengalami takedown tulisan-tulisan terkait beberapa peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini.

Tidak hanya LPM Satu Kosong, saudara kita LPM Teropong PENS juga baru saja mengalami pembredelan. Hal ini bermula dari diskusi yang diadakan oleh LPM Teropong PENS rabu (9/10) lalu, diskusi dengan tema Framing Media dan Hoaks berjudul "Papua dalam Perspektif Media Arus Utama" dibubarkan oleh pihak kampus akibat adanya tekanan dari pihak Kepolisian Sektor Sukolilo. Kemudian kamis (10/10) pihak dari LPM Teropong PENS dipanggil oleh kemahasiswaan PENS untuk mediasi terkait masalah rabu kemarin. Hasil dari mediasi tersebut berupa sanksi terhadap LPM Teropong PENS agar tidak boleh menggunakan nama PENS dan tidak diizinkan untuk berkegiatan di lingkungan PENS.

Apa yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Sektor Sukolilo terhadap LPM Teropong PENS ini melanggar kebebasan berkumpul dan berdiskusi yang sudah diatur undang-undang, terlebih lagi diskusi tersebut terjadi di lingkungan kampus yang merupakan lingkungan akademik yang seharusnya segala buah pikiran dapat bertukar bebas tanpa ada hambatan apapun dan seharusnya tidak perlu ada izin ke kepolisian sesuai pasal 10 ayat 4 Undang-Undang No 9 Tahun 1998 tentang Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, pemberitahuan secara tertulis kepada kepolisian tidak berlaku untuk kegiatan ilmiah di dalam kampus dan kegiatan keagamaan.

Kemudian, sikap dari kemahasiswaan PENS juga sangat tidak mendukung semangat literasi dari mahasiswanya. Bukannya mengayomi dan melindungi, apa yang dilakukan kemahasiswaan PENS dengan pencabutan nama PENS dan tidak adanya izin kegiatan kepada LPM Teropong PENS di lingkungan PENS ini malah menghambat proses pengembangan pikiran dan menyalahi alinea 4 Pembukaan UUD 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena kami percaya bahwa proses pengembangan pikiran tidak hanya berjalan di dalam kelas saja, tetapi juga melalui diskusi-diskusi akademik yang dilakukan oleh mahasiswa di kampus mereka berada.

Melihat ini semua, kami LPM Satu Kosong mendukung apa yang dilakukan oleh LPM Teropong PENS karena ini sejalan dengan tujuan kami dalam mengembangkan literasi dari mahasiswa kampus kami. Kemudian kami mendesak kepada Kemahasiswaan PENS untuk mencabut sanksi terhadap LPM Teropong PENS karena apa yang dilakukan oleh pihak LPM Teropong PENS bukanlah sesuatu yang salah dan seharusnya malah di dukung bukan dibungkam seperti ini. Kemudian kami mendesak kepada Kepolisian Sektor Sukolilo untuk memohon maaf kepada LPM Teropong PENS karena intervensinya terhadap diskusi akademik yang dilakukan oleh LPM Teropong PENS.

Pemerintah sudah cukup fasis karena tidak mau mendengarkan permintaan rakyat melalui aksi massanya. Sekarang ditambah lagi adanya pembredelan-pembredelan mimbar-mimbar diskusi di dalam kampus. Lalu apa lagi yang kau inginkan wahai tuanku yang terhormat? Apakah selanjutnya kau akan menutup kampus-kampus juga agar semua orang menjadi bodoh dan tidak bisa melawan?

Informasi lebih lanjut dapat dilihat di
linkt.ree/teropongpens

RUU PERTANAHAN : MEMBUNUH RAKYAT DI TANAHNYA SENDIRI

Oleh : Wildan Alfa Rahman

Tanah merupakan tempat kita berpijak, tanah merupakan sumber kehidupan dan tempat kegiatan masyarakat luas. Keadaan Indonesia sekarang kepemilikan tanah sangatlah timpang, di mana tanah kebanyakan dimiliki oleh korporasi dengan modal usaha besar. Oleh karena itu, untuk membalikkan ketimpangan ini diperlukan suatu aturan yang mengatur tentang pertanahan yang jelas dan detail.

RUU Pertanahan merupakan salah satu RUU yang masuk dalam Prolegnas 2015-2019 yang akan disahkan pada rapat Paripurna DPR 24 September. Secara sederhana RUU pertanahan ini mengatur akan pemanfaatan tanah yang ada di Indonesia, milik siapa dan untuk apa tanah ini. RUU Pertanahan ini merupakan bentuk penerjemanan UU Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Harapannya adanya RUU Pertanahan ini dapat memperjelas status, proses peralihan, dan perlindungan atas kepemilikan terhadap tanah.

Tetapi, kenyataannya RUU Pertanahan ini pasal-pasalnya banyak yang bermasalah. Banyak pasal yang mencederai UUPA. Berikut adalah beberapa poin yang bermasalah dalam RUU Pertanahan ini :

Mencederai Reforma Agraria

Reforma Agraria adalah suatu penataan kembali (penataan ulang) susunan pemilikan, penguasaan, dan penggunaan sumber-sumber agraria (terutama tanah), untuk kepentingan rakyat kecil (petani, buruh tani, tunakisma, dan lain-lainnya), secara menyeluruh dan komperhensif (lengkap). Tetapi dalam RUU Pertanahan penataan kembali yang dimaksud ini bukanlah penataan yang ditujukan kepada rakyat kecil, tetapi kebanyakan ditujukan kepada korporasi dengan modal besar untuk mengelola tanah. Hal ini terlihat dari muculnya penjabaran Hak Guna Usaha (HGU) yang merupakan hak yang diberikan kepada pihak tertentu oleh negara untuk diusahakan dalam jangka waktu tertentu. HGU ini akan mempertimbangkan strategi pemanfaatan tanah yang diajukan oleh pihak korporasi, hal ini berarti pihak yang lebih siap –korporasi besar- yang akan dengan mudah mendapatkan HGU ini. Seperti misal yang terjadi di Kalimantan baru-baru ini, hutan yang dibakar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab ini akan menjadi sebuah tanah luas terlantar, ketika RUU ini sah maka tanah bekas kebakaran hutan ini dapat di’minta’ Hak Guna Usaha agar menjadi lahan yang lebih berguna misal menjadi perkebunan sawit. Dari sini terlihat sekali bahwa adanya HGU yang dijelaskan RUU ini masih sangat mencederai semangat Reforma Agraria karena tidak mendukung pengembangan ekonomi rakyat kecil.

Belum Menyelesaikan Masalah Konflik Agraria

Konflik agraria merupakan konflik perebutan lahan berkepanjangan antara rakyat kecil dengan korporasi bermodal besar. Beberapa contoh konflik agraria ini seperti konflik perebutan lahan di NYIA, konflik waduk sepat di Surabaya Barat. Dalam RUU Pertanahan belum terdefinisikan secara jelas tentang penyelesaian konflik agraria. Konflik agraria ini hanya dipandang sebagai sengketa tanah biasa antar pihak berkepentingan. Padahal konflik agraria ini merupakan konflik yang butuh penyelesaian yang mendetail dari inventarisasi penguasaan tanah yang sesungguhnya.

Berpotensi Kriminalisasi Pejuang Lingkungan Hidup dan Mendukung Penggusuran Sepihak

Dalam RUU Pertanahan pasal 41 ayat (1) pencabutan Hak atas Tanah dapat mempertimbangkan penggunaan untuk kepentingan umum. Dalam prakteknya, tujuan kepentingan umum ini sering dipakai oleh pemerintah untuk melakukan penggusuran paksa kepada masyarakat yang menempati tanah tersebut. Selain itu pencabutan ini juga bisa terjadi ketika ada alih fungsi tanah akibat perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Hal ini menunjukkan betapa bebasnya penguasa untuk mengambil dan merubah status tanah sesuka hati mereka dengan dalih 'kepentingan umum'.

Kemudian pada pasal 91 "Setiap orang yang menghalangi petugas dan/atau aparatur penegak hukum yang melaksanakan tugas pada bidang Tanah miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf c atau orang suruhannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)." Hal ini jelas sekali berpotensi mengkriminalisasi mereka-mereka yang berjuang untuk melindungi lingkungan hidup dan hak-nya atas tanah yang digarapnya. Akan banyak pembungkaman sepihak oleh penguasa ketika RUU ini disahkan untuk melanggengkan agenda pembangunan mereka.

Tanah merupakan aset berharga bagi masyarakat terutama para petani. Seharusnya pengelolaan tanah lebih mengacu pada cita-cita luhur reforma agraria, tanah didayagunakan untuk kepentingan rakyat kecil agar dapat hidup sejahtera.

Setiap butir nasi yang kita makan adalah hasil pertanian. Jangan salahkan petani ketika kita harus impor beras. Karena tanah mereka untuk menggarap padi telah diganti dengan gedung-gedung produk investasi.

Sumber :

http://www.aman.or.id/wp-content/uploads/2019/07/Press-Rilis_Tolak-RUU-Pertanahan.pdf

http://kpa.or.id/publikasi/download/094f0-pokok-pokok-pikiran-masalah-dan-masukan-terhadap-ruu-pertanahan.pdf

http://kpa.or.id/publikasi/download/45463-pandangan-kpa-terhadap-ruu-pertanahan.pdf

http://kpa.or.id/publikasi/download/74032-reforma-agraria-untuk-pemula.pdf

https://walhi.or.id/wp-content/uploads/2019/07/Pers-Release-RUU-Pertanahan.pdf

https://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2019/09/Draf-RUU-Pertanahan-per-9-September-2019.doc

#SurabayaMenggugat
#ReformasiDiKorupsi
#MosiTidakPercaya

Moral Subjektif Dan Alotnya Pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Oleh : Diah Avita

Banyak kasus kekerasan seksual yang mencuat di media massa akhir-akhir ini, dari mulai Yuyun, Agni, sampai Baiq Nuril. Komnas Perempuan sendiri telah mencatat pada Maret 2018, sepanjang tahun 2017 telah terjadi laporan kekerasan seksual di ranah publik sejumlah 3.528 kasus sedangkan di ranah privat sejumlah 9.609 kasus. Meskipun jumlah kasus kekerasan seksual sangat memprihatinkan, pembahasan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual yang kendati telah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2018 ini masih alot saja. Padahal pembahasan RUU ini telah dimulai sejak tahun 2016 dan sekarang telah di penghujung 2018.

Selama ini Indonesia memang telah memiliki pasal-pasal di Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur mengenai kekerasan seksual, memang tidak eksplisit menyebutkan kekerasan seksual, tetapi telah dibahas beberapa bentukannya—perkosaan, perbuatan cabul, dan prostitusi—di bawah Bab Kejahatan Terhadap Kesusilaan. Namun KUHP pun tidak memuat apa itu definisi kesusilaan. Hal itu membuat masyarakat maupun aparat hukum melakukan bias-bias dalam menafsirkan kesusilaan berdasarkan latar belakang budaya, agama, ataupun etika dan moral yang mereka imani, yang kemudian menjadikan tujuan dari penyelenggaraan hukum perlindungan terhadap kekerasan seksual yaitu penghormatan otonomi dan integritas property right (hak milik) baik itu tubuh maupun keputusan konsenitas tidak terpenuhi.

Bias-bias yang dapat timbul dari penafsiran subjektif ditemui di pelbagai kasus, diantaranya adalah marital rape atau kekerasan seksual dalam perkawinan. Banyak pandangan dalam sudut agama konservatif yang mengatakan bahwa tugas istri adalah untuk melayani suami, sehingga ia eksis untuk memenuhi nafsu birahi suami tanpa mempedulikan ia sedang ingin ataupun tidak ingin berhubungan seksual, sehingga kemudian perempuan dianggap sebagai objek kepemilikan suami. Berdasarkan premis ini, perempuan yang hanya properti suami akan sah-sah saja dipaksa apapun karena ia memang bukan pemilik atas otoritas tubuh dan konsenitasnya sendiri. Padahal marital rape merupakan salah satu bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia sebagaimana dideklarasikan oleh United Nations High Commissioner for Human Rights.

Meskipun suami-istri memang pernah melakukan hubungan seksual sebelumnya, bukan berarti mereduksi dampak fisik maupun psikologis dari marital rape. Dari mulai kehamilan yang tidak diinginkan, penularan penyakit, luka-luka fisik, hingga gangguan-gangguan psikis yang dialami. Apalagi korban dari marital rape cenderung memilih menerima dan tetap tinggal karena bagaimanapun pelaku adalah partnernya. Belum lagi persepsi yang berkembang di masyarakat bahwa pemaksaan melakukan hubungan seksual yang dilakukan oleh pasangan yang sah secara hukum bukanlah pemerkosaan sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai kekerasan seksual, maka tidak seharusnya dipidanakan.

Ketika seseorang diperkosa oleh orang asing maka ia akan hidup dengan bayangan memori yang mengerikan, tapi ketika ia diperkosa oleh pasangannya maka ia akan hidup bersama pemerkosa itu.

Bias yang kedua adalah tafsir dari pemerkosaan itu sendiri. Hukum secara tertulis menuntut untuk mengajukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dari lima alat bukti (Pasal 183 dan 184 KUHAP). Seringnya dalam praktik yang terjadi, bukti-bukti yang dituntut adalah ada atau tidaknya sperma pelaku di pakaian atau bagian tubuh korban, itu akan menyulitkan korban pemerkosaan penetrasi oleh benda lain selain penis. Ada pula tuntutan pembuktian robeknya himen, itu akan menyulitkan korban pemerkosaan yang himennya tidak sampai robek atau korban pemerkosaan dengan penetrasi anal, oral, atau hanya menggesek-gesekkan alat kelamin. Tuntutan pembuktian selama ini dapat sangat mereduksi definisi dari pemerkosaan.

Kondisi psikologis korban pasca mengalami pemerkosaan tentu tidak dalam keadaan stabil. Korban bisa mengalami depresi karena merasa bukan lagi pribadi yang utuh dan terhormat sehingga memiliki kecenderungan menyalahkan diri sendiri, belum lagi ditambah stigma yang datang bertubi-tubi. Korban dapat pula mengalami Rape Trauma Syndrom (RTS), yaitu bentuk turunan dari Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) karena pemerkosaan memang merupakan situasi yang dapat mengancam nyawa, didera kemungkinan-kemungkinan yang terjadi berupa pembunuhan hingga mutilasi. Selain itu korban juga bisa mengalami disosiasi, yaitu kehilangan orientasi akan realitas yang ada. Dengan begitu banyak potensi gangguan psikologis pasca mengalami kekerasan seksual, korban lebih mungkin ingin menghilangkan noda-noda yang mengingatkan pada hal yang menjijikkan bagi mereka ketimbang berpikir panjang dan berjalan ke kantor polisi untuk menunjukkan bukti-bukti bahwa ia baru saja diperkosa.

Begitu pula bias dikotomi masyarakat antara perempuan baik-baik dan perempuan nakal. Masyarakat cenderung menganggap bahwa perempuan baik-baik adalah yang berhijab, berbaju panjang, tidak keluar malam hari kecuali didampingi mahram, sedangkan perempuan yang nakal adalah yang berpakaian minim, bekerja malam hari, dan sering keluar dengan laki-laki. Ketika kekerasan seksual terjadi kepada perempuan yang dianggap nakal maka masyarakat cenderung menganggap bahwa itu adalah hal yang layak mereka dapatkan.

Masih banyak lagi bias-bias lain yang menjelaskan betapa multitafsirnya definisi kesusilaan yang ada di KUHP, sehingga diperlukan rekonstruksi definisi yang rigid serta objektif, mengakomodasi kemerdekaan akan otoritas tubuh, berorientasi pada bukti tetapi tidak menyulitkan penyintas untuk mencari keadilan. Dalam RUU PKS sendiri diajukan kategori kekerasan seksual ada sembilan yang harus diregulasi, yaitu; pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemerkosaan, pemaksaan aborsi, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan pelacuran, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, dan perbudakan seksual.

Pada berita yang rilis tanggal 26 Desember di tempo.co, Wakil Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat, Marwan Dasopang mengakui bahwa Komisi VIII memang belum sepakat mengenai definisi kekerasan seksual yang diusung oleh RUU PKS ini. Menurut Komisi VIII, RUU PKS dianggap mengadopsi nilai-nilai barat yang cenderung bebas dan harus diramu agar memasukkan nilai agama, adat, budaya, dan sosial kemasyarakatan Indonesia.

Ketimbang menguji apakah definisinya sesuai akan penghargaan otonomi tubuh setiap insan manusia, anggota dewan justru mempermasalahkan moral barat atau timur yang dipakai dan mencoba memasukkan nilai-nilai yang sangat mungkin sarat akan budaya patriarkis sehingga berpotensi merugikan korban yang seringnya adalah perempuan. Apa guna dari harapan terbentuknya RUU yang mampu mengakomodasi perlindungan property right ini apabila sekali lagi diberi muatan-muatan yang cenderung mengobjektifikasi perempuan sehingga lagi-lagi perempuan tidak punya otoritas akan tubuhnya? Bagaimana caranya hukum positif di Indonesia lebih progresif apabila sekali lagi dikembalikan pada kultural yang patriarkis?

Marwan juga mengatakan bahwa perdebatan yang lain adalah mengenai anggapan bahwa RUU PKS akan mengganggu tatanan dan relasi perkawinan, karena seorang istri bisa menolak berhubungan seksual dengan suami dan berlindung di bawah RUU PKS ini. Saat RDP dengan Komnas Perempuan dan Forum Pengadaan Layanan pada 23 Januari lalu salah satu anggota Komisi VIII dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, M. Iqbal Romzi mempertanyakan apakah suami bisa dihukum lantaran ‘memaksa’ istrinya yang sedang tidak mau atau tidak bisa berhubungan seksual, padahal menurut agama kewajiban seorang istri adalah ‘melayani’ suami. Hal ini sungguh menyedihkan karena sudah jelas bahwa marital rape adalah pelanggaran HAM. Pernikahan adalah akomodasi negara untuk mencatat komitmen dua insan manusia menjadi sebuah urusan yang legal secara administratif. Penikahan membuat hubungan seksual menjadi legal tapi bukan berarti meligitamasi perbudakan atau penguasaaan kepemilikan atas tubuh manusia lain, sehingga konsenitas antara dua individu tetap menjadi hal yang krusial.

Tubuh dan keputusan itu termasuk properti yang dimiliki oleh subjeknya. Otoritas tubuh menuntut pembebasan atas apapun yang dikehendaki subjek akan tubuhnya selama tidak menciderai hak subjek lain. Keputusan ingin berhubungan seksual dengan siapa, kapan, atau di mana adalah hak subjek untuk menentukan. Bukannya sekonyong-konyong setelah dinikahi tubuh perempuan jadi milik suaminya kemudian apapun yang diinginkan suami wajib dipenuhi. Seolah-olah istri adalah properti suami untuk menyalurkan birahi. Seolah-olah pernikahan adalah sistem jual-beli perempuan sebagai properti orang tua menjadi properti suami.

Selain itu Komisi VIII juga mengkhawatirkan bahwa RUU PKS berpotensi dimanfaatkan kelompok Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) untuk mencari perlindungan. Kekhawatiran ini jelas berlaku diskriminatif. Apakah itu berarti heteroseksual saja yang dilindungi dari kekerasan seksual? Padahal potensi menjadi korban kekerasan seksual tidak mengenal orientasi seksual.

Semoga saja RUU PKS ini segera disahkan tanpa mereduksi tujuannya, yaitu penghapusan kekerasan seksual itu sendiri.

Sumber :
https://geotimes.co.id/opini/moral-subjektif-dan-alotnya-pembahasan-ruu-penghapusan-kekerasan-seksual/

Oleh : Ahmad Taufiq

Gelombang penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) seperti tiada surutnya. Berbagai kalangan baik dari unsur masyarakat maupun bberapa fraksi legislatif menolak rancangan undang-undang ini sehingga membuat pembahasannya di Komisi VIII DPR RI masih saja alot dan terkesan menemui deadlock. Beberapa alasan yang melatarbelakangi penolakan RUU P-KS diantaranya mulai dari perubahan substansi hingga redaksional.

Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia menyatakan salah satu fraksi di DPR RI menolak RUU P-KS dengan alasan perlu adanya penggantian nomenklatur “kekerasan seksual” menjadi “kejahatan seksual”, mereka beralasan istilah kejahatan seksual menggambarkan usulan kesalahan dan derajat tindak pidana yang lebih tegas sehingga mempermudah dalam perumusan delik dan pemenuhan unsur-unsur pidana dalam pembuktian. Hal ini ditanggapi oleh kemenppa yang beranggapan di dalam naskah akademik RUU P-KS sudah menjelaskan bahwa semua jenis kekerasan seksual yang diatur dalamnya merupakan kejahatan sehingga tidak perlu lagi ditegaskan dengan kata “kejahatan” pada judul.

Definisi kekerasan seksual di RUU P-KS juga dianggap masih ambigu yakni tidak memperhitungkan risiko korban dapat kehilangan nyawa dari kekerasan seksual. Pemerintah sendiri telah memberikan masukan untuk definisi kekerasan seksual yakni setiap perbuatan yang bersifat fisik dan/atau non fisik, mengarah kepada fungsi dan/atau alat reproduksi atau anggota tubuh lainnya yang disukai atau tidak disukai secara paksa dengan ancaman, tipu muslihat, atau bujuk rayu yang mempunyai atau tidak mempunyai tujuan tertentu untuk mendapat keuntungan, yang berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, dan kerugian secara ekonomis. Nah, dari definisi yang telah dijabarkan dianggap sudah memperhitungkan risiko korban dapat kehilangan nyawa dari kekerasan seksual sebab memasukkan “Penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis serta seksual” yang dapat dimaknai berakibat kematian.

Hal ketiga yang melatarbelakangi penolakan RUU P-KS adalah adanya anggapan bahwa RUU ini harus mengakomodasi langkah-langkah preventif pemerintah terhadap kejahatan seksual, seperti mewajibkan kepada pemerintah untuk memerangi pronografi, NAPZA, dan minuman keras. Padahal jika ditelaah lebih lanjut Indonesia telah memiliki Undang-Undang yang mengatur tentang pornografi yakni, UU nomor 44 tahun 2008 serta UU nomor 35 tahun 2009 yang mengatur tentang narkotika (NAPZA) sehingga tidak perlu lagi mencantumkan pasal-pasal yang mengatur mengenai pornografi, NAPZA, dan minuman keras.
Dirasa perlunya menambahkan nilai “Ketuhanan yang maha esa” sebab dikhawatirkan RUU ini tidak memiliki saringan agama. Diketahui bahwa setiap pembukaan suatu peraturan perundang-undangan termasuk RUU P-KS ini terdapat frasa “Dengan rahmat tuhan yang maha esa” yang memiliki makna bahwa proses pembentukan dan materi Rancangan Undang-Undang P-KS dijiwai nilai-nilai ketuhanan. RUU ini memiliki visi untuk menjadikan manusia sebagai makhluk tuhan yang memanusiakan manusia lainnya termasuk korban kekerasan seksual tanpa adanya perbedaan kedudukan dalam hukum.

Adapun pasal yang gencar diserang dalam RUU P-KS adalah pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), seperti yang dilakukan oleh salah satu walikota yang menyoroti pasal tersebut. Misalnya pasal 7 ayat (1), yaitu adanya hak mengambil keputusan yang terbaik atas diri, tubuh dan seksualitas seseorang agar melakuakan atau berbuat atau tidak berbuat. Isi dalam ayat ini dianggap melindungi kebebasan seksual termasuk di dalamnya seks bebas, kumpul kebo, zina dan seks menyimpang seperti LGBT sehingga dianggap memberikan lampu hijau kepada kelompok LGBT, dan merusak tatanan keluarga dan hidup berumah tangga. Padahal jika dicermati lagi pasal 7 ayat (1) tidak berbunyi demikian, itu artinya masih perlunya membaca secara seksama dokumen resmi RUU P-KS termasuk kalangan kepala daerah sekalipun agar melek terhadap isinya dan tidak salah dalam menafsirkan.

Mengenai anggapan bahwa RUU P-KS melindungi kebebasan seksual termasuk seks bebas, kumpul kebo, zina dan seks menyimpang seperti LGBT tidak dapat dibenarkan karena tidak ada pernyataan yang berbunyi demikian baik secara eksplisit maupun implisit dalam draf maupun naskah akademik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Hal ini juga menjelaskan bahwa di RUU ini tidak pernah memberikan lampu hijau kepada kelompok LGBT, tidak merusak tatanan keluarga dan kehidupan berumah tangga.

Pasal 7 ayat (2) juga disoroti dalam materi isi RUU P-KS lantaran orang tua yang menyuruh anaknya menutup aurat dengan menggunakan hijab dianggap melakukan pemaksaan menggunakan atau tidak menggunakan busana tertentu. Hal ini berkaitan dengan kontrol seksual yang dikhawatirkan menghilangkan fungsi agama, adat dan sosial budaya serta peran orang tua dalam mendidik anaknya. Sedangkan dalam draf maupun naskah akademik RUU P-KS tidak ditemukan satupun materi ataupun pernyataan yang bisa ditafsirkan seperti itu.
Selain dari beberapa fraksi yang ada di DPR, dan beberapa pejabat dalam hal ini salah satunya adalah kepala daerah, penolakan terhadap RUU P-KS juga berasal dari unsur masyarakat yang dilatarbelakangi oleh alasan-alasan antara lain anggapan bahwa RUU ini adalah produk barat dan diciptakan oleh feminis untuk meliberarisasi dan melegalisasi hubungan seks bebas, dan perilaku menyimpang lainnya yang tidak sesuai dengan norma agama dan budaya masyarakat Indonesia dalam hal ini adalah budaya “ketimuran”. Anggapan ini ternyata tidak berdasar karena penyusunan draf ini melibatkan akademisi, lembaga kemanusiaan, para advokat, tokoh-tokoh pemuka agama, serta elemen masyarakat dan pemerintah. Pengertian sederhana feminisme adalah pemikiran/gagasan untuk melawan ketidakadilan yang menimpa perempuan, jika diartikan lebih mendalam lagi feminisme adalah ide/pemikiran untuk melawan ketidakadilan terhadap kelompok tertindas. Orang yang memperjuangkannya disebut feminis.

RUU P-KS dianggap terkesan diskriminatif karena lebih melindungi perempuan dari kekerasan seksual, padahal menurut “mereka” yang menolak RUU ini laki-laki juga mungkin menjadi korban. Adapun lebih lanjut latar belakang dari penyusunan RUU P-KS karena data yang menunjukkan angka kekerasan terhadap perempuan jauh lebih tinggi dibanding laki-laki, yang 1 dari 3 (33,3%) perempuan usia 15-64 tahun pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual selama hidupnya berdasarkan Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN). Ini bukan seksisme, melainkan berdasar pada kenyataan yang ada, yaitu berdasar data yang telah dihimpun dari berbagai pihak, salah satunya Komnas Perempuan. Yang lebih mengejutkan sekf
aligus mengkhawatirkan kebanyakan dari korban tidak berani mengadu, melaporkan, atau membela diri karena takut mendapat stigma sehingga tidak menutup kemungkinan kekerasan itu berlangsung berulang kali. Dapat disimpulkan, bahwa RUU P-KS bukan hanya melindungi perempuan tanpa memperhatikan kemungkinan korban laki-laki. Sebab definisi korban dalam RUU ini adalah “setiap orang yang mengalami peristiwa kekerasan seksual”, definisi tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa korbannya adalah laki-laki.

Berdasarkan urgensinya dan penjelasan yang sudah dipaparkan sebelumnya, sudah sepatutnya semua pihak terkait, baik itu aparatur pemerintah maupun masyarakat perlu membaca dokumen resmi RUU P-KS ini dengan seksama sehingga pemahaman mengenai materi RUU P-KS ini dapat tersampaikan sebagaimana mestinya dan tidak ada kesalahan dalam penafsiran setiap pasal ataupun ayat di dalamnya. Jikapun ada materi yang dirasa tidak sesuai atau belum diatur di dalam RUU P-KS, maka seyogianya memberikan sumbangsih pemikiran untuk mencegah peristiwa kekerasan seksual, tidak lantas menolak begitu saja dengan alasan yang tidak berdasar.

Foto : Luna Atmowijoyo

Dengarlah Suara KAMI!!!

OLEH
Agung Nugroho
Wildan Alfa Rahman

MAYDAY, pada hari ini buruh merayakan hari ini layaknya hari raya lainnya. Buruh-buruh bertumpah ruah ke jalanan seperti semut untuk menyuarakan tuntutan mereka. Hanya saja apakah yang membuat MAYDAY ini begitu spesial di mata buruh ?

MAYDAY berawal dari gerakan kelas buruh di Amerika Serikat pada tahun 1886. Saat itu jam kerja masih berkisar di angka 15-20 jam per hari di tanah paman sam tersebut. Hal ini dirasa sangat berat oleh para buruh sehingga mereka menghimpunkan diri untuk menuntut. Pada masa itu gerakan buruh berhasil menghimpun hingga 350 ribu massa aksi di kota-kota besar di Amerika Serikat. Demonstrasi demi demonstrasi dilakukan untuk menuntu pengurangan jam. Hasil dari rangkaian demonstrasi tersebut adalah dikuranginya jam kerja menjadi 8 jam per hari.

Hanya saja masalah yang timbul di kalangan kelas buruh tidak hanya sebatas itu saja. Dari tahun ke tahun masih ada saja polemik-polemik yang muncul di berbagai negara masalah buruh. Mulai dari kesejahteraan hingga keamanan. Masih banyak konflik kepentingan antar buruh dengan atasannya.

Keresahan inilah yang menjadikan MAYDAY masih menjadi tradisi bagi buruh setiap tahunnya pada tanggal 1 mei. MAYDAY sebagai momentum kelas buruh digunakan untuk menyuarakan tuntutannya kepada pihak pemerintah dan pihak perusahaan. Pada hari ini dapat ditemukan di kota-kota besar di seluruh dunia papan-papan tuntutan dan suara-suara lantang yang meminta haknya. Salah satunya berada di kota Surabaya.

Di Surabaya sendiri cukup banyak serikat buruh bahkan mahasiswa yang turun ke jalan untuk menyuarakan tuntutannya. Di depan Grahadi, Tugu Pahlawan, dan beberapa tempat lainnya terdapat KASBI, GMNI, SARBUMUSI, KSPI, PMII, FMN, dan aliansi lainnya yang melakukan aksi demonstrasi. Buruh di Surabaya dan di sekitar Surabaya seperti Gresik, Sidoarjo, dan lain-lain berhasil dihimpun oleh serikat-serikat buruh dan organisasi mahasiswa. Masing-masing dari aliansi ini memiliki tuntutan sendiri kepada pihak pemerintah dan perusahaan. Tetapi terdapat beberapa tuntutan umum yang disuarakan oleh hampir semua aliansi.

Salah satu yang menjadi tuntutan adalah revisi PP 78/2015. PP 78/2015 ini adalah peraturan yang mengatur masalah pengupahan. Yang menjadi permasalahan di dalam peraturan ini adalah dengan pemberlakuan peraturan ini maka persentase kenaikan upah menjadi turun. Sebelum diberlakukan PP 78/2015, upah buruh setiap tahun bisa naik hingga 18%. Setelah diberlakukan PP 78/2015, upah buruh selama tiga tahun terakhir hanya naik di kisaran 8-9 %. Hal ini tentunya membuat buruh kesulitan memenuhi kebutuhan hidup yang setiap tahun semakin meningkat.

Menurut Pak Rahmat koordinator demonstrasi KASBI pada 1 mei 2019 kemarin, "jika sistem pengupahan buruh masih tetap seperti ini maka setiap bertambahnya tahun buruh akan semakin menderita karena bertambah berdasarkan prosentase dari inflasi saja, hal ini berarti nantinya para buruh hanya akan bisa memenuhi kebutuhan sandang dan pangan saja setiap tahunnya." Sesuai dengan PP 78/2015 sistem penentuan upah minimum memang bergantung pada inflasi dan PDB. Hal ini mengakibatkan buruh dalam memenuhi salah satu kebutuhan primer-nya yang berupa papan tempat tinggal akan sangat kesusahan, apalagi usaha untuk menyekolahkan anaknya mungkin juga harus berfikir 2 kali juga.

Selain itu para buruh menuntut penghapusan outsourcing. Outsourcing adalah pemasokan tenaga kerja ke perusahaan lain dari suatu perusahaan. Dalam hal ini buruh tidak memiliki kepastian kerja karena sewaktu-waktu dapat dipecat dengan alasan yang kurang jelas. Lalu upah yang diperoleh buruh juga relatif lebih rendah dibandingkan buruh pada umumnya. Padahal dalam UU no 23/2003 tentang Ketenagakerjaan telah dijelaskan juga terkait outsourcing atau alih daya tenaga kerja ini kalau dalam pelaksanaan outsourcing ini hanya untuk pekerjaan yang bersifat penunjang yang mendukung proses produksi saja bukan pekerjaan utama. Tetapi dalam pelaksanaannya pegawai outsourcing ini tetap saja melaksanakan pekerjaan utama di perusahaan dia bekerja. Hal ini mengakibatkan buruh merasa beban kerja dan apa yang didapatkannya tidak sepadan.

Lalu ada tuntutan soal perbaikan sistem magang. Pemagangan selama ini memiliki sistem yang lebih menguntungkan perusahaan. Di mana sistem magang ini sesuai UU 13/2003 memiliki masa paling lama 3 bulan. Seseorang yang magang perlu mengerjakan beban kerja sebanyak buruh yang tidak magang dan dibayar dengan upah yang jauh lebih murah. Lama masa magangnya terkadang tidak ada kejelasan dari pihak perusahaan sehingga buruh yang magang tidak yakin kapan masa magang ini selesai. Permasalahannya adalah dalam hal penentuan setelah masa magang selesai, karena belum ada aturan penjelasan lagi terkait magang ini sehingga perusahaan punya hak penuh dalam hal penentuan apakah tenaga kerja ini diterima atau tidak. Dari sini berarti ketika perusahaan merasa peran magang sudah tidak dibutuhkan, dan perusahaan sebenarnya tidak mau menerima pekerja lagi maka keputusannya bisa sepihak di perusahaan saja.

Kemudian ada lagi tuntutan para buruh ini terkait Union Busting. Union Busting ini adalah tindakan opresi dari pihak perusahaan terhadap serikat buruh/pekerja. Bentuk opresi ini bisa seperti PHK massal pada suatu perusahaan yang serikat buruhnya aktif ataupun dengan penangkapan-penangkapan aktivis serikat buruh. Hal ini jelas berlawanan dengan asas kebebasan berserikat dan berkumpul dalam UUD 1945 ataupun pasal UU 13/2003. Hal ini berarti masih ada usaha untuk membodohi bangsa kita sendiri. Padahal jelas sekali tujuan dari Bangsa Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi hak untuk berserikat dan berkumpul saja dihalangi, mau sampai kapan kita membiarkan pembodohan ini berjalan????

Masih cukup banyak lagi masalah-masalah di dalam dunia buruh yang menjadi tuntutan di MAYDAY kali ini. Hal ini menunjukkan bahwa masih cukup banyak permasalahan yang dihadapi oleh kelas buruh di Indonesia. MAYDAY masih dijadikan oleh buruh sebagai sebuah momentum untuk menyuarakan tuntutannya mereka karena hingga saat ini permasalahan dan pertentangan kepentingan diantara buruh masih terjadi.

Papua dan Isu Rasial yang tak Pernah Terkendali

Oleh: Brian P.

Menjelang hari kemerdekaannya, Negara ini kembali diwarnai dengan isu lama yang kerap kali mengusik persatuan. Permasalahan rasisme lagi-lagi menjadi dalang kerusuhan yang ada di Surabaya dan berbagai wilayah di Indonesia pada 15 Agustus 2019 (sampai sekarang).

Pada 15 Agustus 2019, Di Malang, terjadi bentrok antara mahasiswa Papua dan ormas. Atas insiden tersebut, 23 mahasiswa Papua terluka. Diketahui bentrok tersebut diakibatkan dari adanya aksi damai yang dilakukan mahasiswa Papua di Malang dalam rangka memperingati Perjanjian New York pada 15 Agustus 1962 antara pemerintah Indonesia dan Belanda.

Sehari menjelang hari kemerdekaan, pada 16 Agustus 2019, bermula saat beredar kabar ada bendera merah putih milik pemerintah kota Surabaya yang terpasang di depan asrama mahasiswa papua berada di saluran air. Mengetahui kabar tersebut, banyak ormas langsung mendatangi lokasi asrama mereka di Kalasan, Surabaya. Dengan tuduhan pengerusakan simbol negara, ormas-ormas menggedor gerbang asrama yang mengagetkan 15 penghuni asrama. Suasana bertambah mencekam setelahnya secara bertahap aparat negara berdatangan mengepung lokasi asrama selama 24 jam.

Berbagai macam umpatan rasisme bermuatan nama binatang dan teriakan provokatif beserta lemparan batu diarahkan ke teman-teman penguni asrama. Kemudian datang 27 mahasiswa Papua ke asrama untuk membawakan makanan kepada kawan mereka yang kelaparan. Sialnya, mereka malah terkepung di dalam asrama. Merasa tidak melakukan kesalahan, mereka tetap bertahan di loaksi. Kemudian aparat secara paksa masuk ke lokasi dengan mendobrak pintu dan menembakkan beberapa gas air mata yang setelahnya sejumlah 43 mahasiswa Papua digelandang ke Mapolres Surabaya untuk diperiksa terkait dugaan pengerusakan bendera. Hasil pemeriksaan tersebut tidak membuktikan bahwa mahasiswa papua terlibat dalam pengerusakan bendera yang pada akhirnya mereka dilepaskan pada 17 Agustus 2019.

Perlakuan rasisme terhadap mahasiswa asal Papua tersebut ternyata berbuntut panjang. Pada 18 Agustus 2019, massa-rakyat Papua tidak terima dengan perlakuan rasisme dan persekusi terhadap mahasiswa Papua di Surabaya menumpahkan kekecewaan mereka dengan melakukan aksi di beberapa tempat di Jayapura, Manokwari, dan Sorong untuk menuntut perlakuan rasialisme terhadap orang Papua dihentikan.

Adanya peristiwa ini yang menyebabkan perlakuan rasisme sangat mencerminkan kondisi negara ini, makian dengan muatan nama binatang dan perlakuan represif terhadap orang papua menandakan masih adanya kebencian berdasarkan ras kepada orang Papua. Pelabelan dan stigtimasi yang tertanam terhadap orang Papua sangat buruk, mulai dari stigma bahwa orang papua berlaku rusuh, pemabuk, dan dianggap setengah binatang. Hal tersebut memunculkan anggapan bahwa derajat orang Papua berada di bawah orang Jawa ataupun orang Indonesia lainnya.

Perlu tindakan yang cukup masif untuk menghilangkan stigma masyarakat terkait SARA, yang sampai saat ini tidak bisa dihilangkan. Penegakan hukum terhadap pelaku rasisme harus ditindak dengan tegas berdasar hukum untuk menghentikan setiap gerakan, sikap, perkataan, dan stigma yang mengarah ke hal rasisme di Indonesia. Tindakan rasisme harus dihentikan dan diproses secara hukum untuk memastikan tidak lagi adanya hal yang sama di kemudian hari. Harus ada jaminan perlindungan hak asasi manusia, persamaan di depan hukum, kesetaraan dan keadilan bagi rakyat Papua. Perlakuan diskriminatif, rasis, pendekatan kekerasan dan represif terhadap aspirasi masyarakat dan mahasiswa Papua, termasuk pendekatan keamanan yang tertutup hanya akan membuat penyelesaian permasalahan Papua akan semakin buruk dan memicu eskalasi kekerasan dan pelanggaran HAM.

“Pelabelan berdasarkan rasialisme adalah stigtimasi paling kejam”

Tindakan rasisme terhadap orang Papua tidak hanya melukai rakyat Papua saja, tetap juga menghancurkan semangat persatuan Indonesia. Ditambah tindakan aparat kepolisian di atas tidak saja gagal dalam memberikan jaminan perlindungan, namun sebaliknya membenarkan tindakan diskriminasi, intimidatif dan rasisme terhadap mahasiswa Papua. Hal ini juga mencerminkan pendekatan negara yang selama ini represif dan militeristik dalam menyikapi berbagai kasus.

Sejalan dengan beberapa elemen yang ada, harus ada beberapa tindakan yang nyata dari berbagai pihak:

Pertama, Presiden RI bersama dengan Kepolisian RI untuk memastikan jaminan perlindungan bagi mahasiswa Papua dan masyarakat Papua dari segala bentuk tindakan diskriminatif, rasial, kekerasan, persekusi, intimidatif dan represif. Termasuk memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan atas hak-hak masyarakat Papua dalam berkumpul, berekspresi dan berpendapat.

Kedua, Kepolisian RI untuk melakukan proses hukum secara transparan, akuntabel, dan berimbang terhadap siapapun yang melakukan tindakan diskriminatif, rasial, kekerasan, persekusi, intimidatif dan represif terhadap mahasiswa dan masyarakat Papua yang menyampaikan aspirasi dan ekspresi politiknya secara damai. Termasuk proses pemeriksaan etik dan pidana bagi aparat kepolisian di lapangan yang terbukti menyalahi aturan. Kepolisian sebagai institusi penegak hukum memastikan tidak menggunakan kekuatan berlebihan dalam menangani situasi yang berkembang akibat peristiwa ini.

Ketiga, Komnas HAM untuk proaktif mengambil peran, tanggung jawab dan tindakan atas peristiwa yang terjadi di Surabaya, Malang dan Semarang, diantaranya dengan segera melakukan pemantauan dan penyelidikan atas dugaan tindakan diskriminatif, rasial, kekerasan, persekusi, intimidatif dan represif serta pelanggaran HAM lainnya.

Permasalahan rasisme tidak hanya terjadi pada orang Papua saja, tetapi kepada semua hal. Ada banyak hal masalah rasisme yang ada di Indonesia, misalnya Agama (muslim-nonmuslim), Etnis (Cina-Pribumi), dan lain-lain. Hal tersebut yang harus segera dihentikan agar tidak lagi terjadi permasalahan yang disebabkan karena rasisme. Perlu perubahan cara pikir negara dalam memperlakukan manusianya dengan tidak membedakan berdasarkan rasial.

Sumber foto :
Google.com
Tempo.co

AKSI TOLAK REVISI UU KPK

Oleh :
Wildan Alfa Rahman
Agung Nugraha

kamis (19/9) dilaksanakan aksi tolak revisi UU KPK oleh mahasiswa ITS. Revisi UU KPK ini sudah disahkan oleh DPR RI pada selasa (17/9) kemarin.

Aksi diawali dengan pengumpulan massa sejak pukul 14.00 di SCC ITS. Kemudian pada 15.00 massa aksi melakukan long march dari SCC ITS menuju ke depan bundaran ITS.

Di bundaran ITS aksi dimulai dengan sambutan dari Presiden BEM ITS Muhammad Luthfi Hardiawan dan dilanjutkan dengan orasi dari beberapa massa aksi yang hadir. Aksi juga disemarakkan oleh penampilan Teater Tiyang Alit dengan menyanyikan beberapa lagu bersama massa aksi yang lain.

Kemudian aksi dilanjutkan dengan doa bersama atas 'meninggal'nya KPK. Setelah itu pada pukul 16.00 dilakukan pembacaan pernyataan sikap KM ITS berupa :

1. Menolak UU KPK yang disahkan dan berpotensi melemahkan KPK
2. Mengecam Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat yang mengesahkan UU KPK yang dilaksanakan secara tergesa-gesa.
3. Mendukung KPK untuk mengajukan judicial review terhadap UU KPK yang merugikan pemberantasan korupsi
4. Mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menolak UU KPK ini dan mendesak Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Perppu KPK.

Setelah pernyataan sikap dibacakan oleh Presiden BEM ITS aksi selesai dan massa aksi kembali long march menuju ke SCC ITS untuk pembubaran.

Apa yang sebenarnya terjadi pada UU KPK??

Rencana revisi UU KPK ini sebenarnya sudah dicanangkan sejak 2010 lalu, tetapi pada masa itu usaha ini masih belum berhasil dilaksanakan. Kemudian pada 2012 telah disepakati bahwa pembahasan revisi UU KPK ini dihentikan oleh Badan Legislatif.

Tetapi kemudian 2015 terjadi lagi usulan untuk pembahasan revisi UU KPK di DPR dan mengalami penolakan sekali lagi dari berbagai fraksi DPR. Usaha pemunculan revisi UU KPK ini terus naik turun dari 2010 sampai dengan 2016 lalu. Tetapi kemudian pada 2017 secara diam-diam oleh Badan Keahlian DPR revisi UU ini disosialisasikan ke beberapa kampus di Indonesia, serta juga menjadi agenda pembahasan di DPR sendiri.

Sampai akhirnya pada 2019 ini tepatnya kemarin selasa (17/9) revisi UU KPK ini disahkan oleh DPR dalam sidang paripurna DPR. Tanpa ada pemberitaan apa-apa bak operasi senyap pisau tajam pembunuh KPK berhasil dihunuskan. Padahal secara administrasi jalan yang diambil oleh DPR dalam pengesahan RUU KPK ini banyak memiliki kecacatan. Salah satunya adalah tidak masuknya RUU ini dalam Prolegnas yang berarti RUU ini seharusnya tidak disahkan begitu saja.

Pasal Pembunuh KPK

Dalam revisi UU KPK ini terdapat beberapa pasal yang sangat melemahkan dan mengurangi ruang gerak dari KPK itu sendiri :

Pertama, dibentuknya Dewan Pengawas KPK yang berperan sebagai penghambat penyelidikan dan penyidikan karena KPK hanya bisa melakukan penyelidikan dan penyidikan dengan persetujuan dari Dewan Pengawas. Anggota dari Dewan Pengawas sendiri ditetapkan oleh Presiden atas konsultasi dengan DPR. Hal ini berarti Dewan Pengawas bisa digunakan sebagai alat untuk melakukan intervensi terhadap proses pemberantasan korupsi oleh presiden dan DPR.

Kedua, anggota dari KPK hanya diperbolehkan dari personel Kepolisian, kejaksaan dan penyidik PNS. Hal ini berarti semua anggota KPK akan bergelar Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menandakan KPK berada dibawah Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara yang mengakibatkan independensi KPK hilang.

Ketiga, KPK hanya bisa menangani kasus korupsi yang nilainya diatas 1 miliar. Sedangkan untuk kasus korupsi dibawah 1 miliar akan ditangani oleh Kepolisian. Padahal berdasarkan survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Kepolisian merupakan salah satu lembaga terkorup yang ada di Indonesia. Data ini juga diperkuat oleh Transparency International Indonesia dalam survei Global Corruption Barometer bahwa Kepolisian menduduki peringkat 4 tertinggi dalam lembaga terkorup di Indonesia.

Terakhir...

KPK dikatakan sebagai salah satu produk reformasi, sebagai tanda bahwa terjadi perubahan yang lebih baik setelah adanya reformasi 1998. KPK sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi yang sudah mengakar kuat di negeri ini. Tapi kenyataannya pada masa sekarang, KPK berulang kali diserang dan terus dilemahkan, kakinya dipatahkan, tangannya dipotong, sampai akhirnya terhunuslah pedang tajam bernama revisi UU KPK yang sudah disahkan menusuk jantung KPK.

Innalilahi wa Inna ilaihi Raji'un
Telah berpulang ke pemberangusan
KPK binti Reformasi

17 September 2019

Saya bukannya mau menganjurkan, “ayo teman-teman, mari kita sexually active”, apalagi “ayo teman-teman, mari kita rekam aktivitas seksual kita.” Justru sebaliknya, saya menganjurkan untuk jangan pernah berhubungan seksual apabila belum mengerti apa itu dan bagaimana cara menerapkan seks yang aman. Juga merekam aktivitas seksual tentu akan sangat bisa disalahgunakan apabila jatuh ke tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Tapi premis pertama ketika kita berkomitmen tentang kebebasan adalah, “kamu bebas melakukan apapun selama tidak menciderai kebebasan milik orang lain”. Sederhana, basisnya adalah hak milik (property rights). Kamu bebas membakar mobilmu di dalam garasi milikmu, tapi kamu tidak bebas membakar mobilmu di jalanan umum karena dapat membakar orang lain dan fasilitas umum pula. Ada satu lagi yang perlu diingat, kamu bebas membakar mobilmu di garasi milik temanmu selama temanmu sudah memperbolehkan itu. Ada konsenitas yang kemudian mengikuti kebebasan dalam property rights itu sendiri.

Begitu pula dengan selangkangan. Kamu bebas menggunakan penismu atau vaginamu. Tapi kamu tidak bebas memasukkan penismu ke vagina, atau memaksa penis orang lain masuk ke vaginamu, atau penis dengan penis, atau vagina dengan vagina, atau menyentuh penis/vagina orang lain, KECUALI ada konsen dari kedua belah pihak. Begitu pula merekam aktivitas seksualmu (mungkin bersama pasanganmu) selama kedua belah pihak setuju dengan sadar dan tanpa tekanan untuk merekam. Sedangkan menuju tataran lebih tinggi lagi yaitu termasuk menyebarkan, menggandakan, mengkomersilkan, dll.

Sayangnya menurut pasal 413 yeng berbunyi, “Setiap Orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan Pornografi dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori VI.

Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipidana jika merupakan karya seni, budaya, olahraga, kesehatan, dan/atau ilmu pengetahuan.”

Selain pengaturan yang berlebih dari negara yang membatasi warganya merdeka menggunakan hak miliknya, ada tambahan yang ambigu mengenai yang tersebut, “Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipidana jika merupakan karya seni, budaya, olahraga, kesehatan, dan/atau ilmu pengetahuan”

Apa itu karya seni? Apakah film karya seni? Apakah film bergenre roman adalah karya seni? Apakah film bergenre horor adalah karya seni? Apakah film bergenre porno adalah karya seni?

Kemudian perluasan pasal zina, yaitu pasal 417 ayat (1) yang berbunyi, “Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinaan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda Kategori II.

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami, istri, Orang Tua, atau Anak.”

Ketika pernikahan dilakukan sah secara hukum, maka memang seharusnya hukum wajib melindungi pernikahan tersebut, jadi sah-sah saja seseorang meminta bantuan hukum ketika pasangan melanggar komitmen.

Tapi apa urusan dengan orang tua dan anak di sini?

Bukankah ini justru akan menjadi alat untuk mengkriminalisasi calon mertua yang tidak merestui hubungan anaknya atau anak yang tidak mau orang tuanya menjalin cinta dengan orang lain setelah janda/duda? Itu yang pertama.

Yang kedua, bagaimana cara membuktikan seseorang itu melakukan hubungan seksual? Kalau dengan merekam tentu akan tersandung UU Pornografi, kalau tidak direkam masa harus digerebek, kan itu juga menyalahi UU. Apakah cuma sebatas Si A main ke apartemen Si B buktinya sendalnya ada di sana? Kalau begitu sungguh berbahaya sekali pasal ini.

Mengenai alat konrasepsi juga begitu. Menurut Pasal 414, “Setiap Orang yang secara terang terangan mempertunjukkan, menawarkan, menyiarkan tulisan, atau menunjukkan untuk dapat memperoleh alat pencegah kehamilan kepada Anak dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I.”

Diterangkan dalan Pasal 416, “Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 tidak dipidana jika dilakukan oleh petugas yang berwenang dalam rangka pelaksanaan keluarga berenca¬na, pencegahan penyakit infeksi menular seksual, atau untuk kepentingan pendidikan dan penyuluhan kesehatan.”

Lalu bagaimana dengan orang tua yang ingin melakukan edukasi seksual pada anaknya, apakah akan dipidanakan juga?

Terakhir mengenai aborsi yang diatur pasal 470 ayat (1) yang berbunyi, “Setiap perempuan yang menggugurkan atau mematikan kandungannya atau meminta orang lain menggugurkan atau mematikan kandungan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.”

Dalam pasal tersebut dikatakan bahwa ‘setiap perempuan’ tanpa keterangan lebih lanjut. Kalau begitu berarti, apakah perempuan korban pemerkosaan juga akan dipidana ketika menggugurkan kandungannya?

Kondisi psikologis korban pasca mengalami pemerkosaan tentu tidak dalam keadaan stabil. Korban bisa mengalami depresi karena merasa bukan lagi pribadi yang utuh dan terhormat sehingga memiliki kecenderungan menyalahkan diri sendiri, belum lagi ditambah stigma yang datang bertubi-tubi. Korban dapat pula mengalami Rape Trauma Syndrom (RTS), yaitu bentuk turunan dari Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) karena pemerkosaan memang merupakan situasi yang dapat mengancam nyawa, didera kemungkinan-kemungkinan yang terjadi berupa pembunuhan hingga mutilasi. Selain itu korban juga bisa mengalami disosiasi, yaitu kehilangan orientasi akan realitas yang ada. Dengan begitu banyak potensi gangguan psikologis pasca mengalami kekerasan seksual, korban lebih mungkin ingin menghilangkan noda-noda yang mengingatkan pada hal yang menjijikkan bagi mereka.

Kenapa Bapak/Ibu wakil rakyat dan pemerintah yang terhormat, kalian memaksa orang tua yang sedang tidak kapabel untuk merawat anaknya tanpa memperhatikan kondisi psikologis orang tua dan anak? Apakah kalian akan bertanggung jawab jika korban perkosaan di bawah umur terpaksa melahirkan anaknya walau tidak siap? Apakah kalian bertanggung jawab pada pemeliharaan psikis dan fisik korban? Tidak akan gila tidak akan bunuh diri?
Apakah kalian bersedia menanggung biaya hidup dan limpahan kasih sayang serta kurikulum parenting yang baik?

Kalau tidak mau membuat hidup orang lain lebih mudah, nggak usah sok-sok mempersulit, deh.

Sumber foto : Google.com

Kenapa ilmu pengetahuan berkembang pesat pada hari ini, itu adalah karena adanya hipotesis yang baru lalu kemudian hipotesis tersebut difalsifikasi secara emperis.

Dahulu kala, orang percaya bahwa bumi itu datar. Pada peradaban Mesir kuno misalnya, mereka percaya bahwa langit digambarkan sebagai wanita raksasa yang bernama Dewi Nut, Dewi Nut merentangkan kaki dan tangannya sehingga menutupi bumi yang datar, setiap hari Dewi Nut melahirkan matahari lalu memakan matahari sebagai penjelasan siklus siang dan malam.

Kemudian setelah melalui proses yang panjang, hal-hal mitologi seperti berubah menjadi rasionalitas dari mulai Thales, Anaximander, dan sampai akhirnya Aristoteles yang pertama menduga bahwa bumi itu bulat. Muncul lah nama-nama lain seperti Claudius Ptolemeus, hingga Copernicus, Galelio Galilei, dan Kepler yang dapat membuktikan bahwa bumi memang benar-benar bulat. Hari ini kita bahkan dapat membuktikan sendiri dengan mengambil paket perjalan ke luar angkasa melalui Space-X-nya, idola kita semua, Elon Musk.

Di sini saja bisa dilihat, betapa suatu fakta itu perlu difalsifikasi berkali-kali, dan begitulah sains berkembanng. Bukan ujug-ujug ilmuwan bilang, “Oke Gaes, mulai besok bumi bulat eaaa.”

RKUHP ANTI SAINS

Terdapat beberapa pasal yang bertentangan dengan sains dan akal sehat di RKUHP yang mohon dengan sangat, Bapak/Ibu wakil kami yang terhormat, untuk dikaji ulang.

Bab II bagian kedua mengenai ‘penyerangan kehormatan atau harkat martabat presiden dan wakil presiden’ Pasal 218 ayat (1) “Setiap Orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori IV.”

Ayat (2) “Tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri.”

Pasal 219, “Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap Presiden atau Wakil Presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori IV.”

Apa itu denda kategori IV, yaitu Rp. 2.000.000.000,- punya uang segitu? Enggak? Haha. Sama.

Disini coba dibedah dulu, apa itu menghina? Tidak ada batasan yang jelas.

“Ya menghina itu kan jelas, yang tidak sesuai dengan fakta,” kata seseorang dari kejauhan.

Ya kalau maunya fitnah tulis fitnah, kasih dong definisi fitnah yang jelas, tidak memenuhi beban pembuktian misalnya, dan apa saja beban pembuktiannya. Kalau tidak didefinisikan secara tertulis ya sama aja dengan pasal karet UU ITE dan Penodaan Agama-mu itu, Tol.

Pasal karet sudah mengkriminalisasi banyak orang. Ya Ahok, ya Ahmad Dhani, ya Rizieq, ya Meliana, ya Baiq Nuril, ya Veronica Koman, ya ini ya itu, ya mungkin besok saya atau kamu. Hehe.

Dengan hadirnya pasal yang mengatur ‘penyerangan kehormatan atau harkat martabat presiden dan wakil presiden’ ini bisa banget dipake pemerintah kalau lagi bete sama orang-orang yang mengkritiknya. Besok-besok jadi nggak ada seri Sexy Killer di Watchdoc Documentary emangnya enak? Kan kamu ga bisa kelihatan pinter di depan gebetanmu lagi.

Lagi pula, ayo semua amini, “offense is taken not given, Bitch!”

Masa kalau pemerintah bobrok ga boleh ngomong, mau makan apa besok penulis LPM Satu Kosong ini, Kawan-Kawan? Kita nggak punya uang dua milyar!

Kemudian ada pula yang mengatur mengenai ‘penyebaran ajaran komunisme/marxisme-leninisme.’ Pasal 188 ayat (1), “Setiap Orang yang menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme/marxisme-leninisme di muka umum dengan lisan atau tulisan termasuk menyebarkan atau mengembangkan melalui media apapun dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.”

Pada pasal serupa ayat (2), “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan maksud mengubah atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.”

Jadi kalau semisal ada adek kelasmu yang cakep nanyain, “Kak, apa, sih, komunis itu?”

Kamu sebagai kakak tingkat yang naksir dan pengen banget keliatan pinter buat caper bisa dipidana penjara paling lama empat tahun kalau nekat jawab. Iya, walaupun kamu iseng aja pengen caper bukan mau makar atau mengganti ideologi negara, karena tindakanmu ini bisa aja ditafsirkan ‘menyebarkan’ komunisme.

Lalu bagaimana, dong, dengan nasib pendidik yang ingin mengajarkan apa itu komunisme? Apakah ini disebut penyebaran atau pengembangan? Mau jadi apa pendidikan kita kalau definisi dari suatu frasa saja ditutupi?

Bagaimana dengan kritik terhadap komunisme? Misal, nih, saya kanan mentok, saya kritik kebijakan-kebijakan kiri, saya lempar argumen ke mereka kalau pasar bebas ini adalah jalan terbaik untuk kesejahteraan ekonomi bahkan untuk kelas pekerja. Apakah karena mau nggak mau saya menyebutkan jenis-jenis kebijakan kiri lalu saya dianggap menyebarkan komunisme juga walaupun substansi argumen saya adalah kritik terhadap komunisme?

Itu kalau iseng, kalau mau mengganti ideologi negara maka jatuhnya dipenjara tujuh tahun. Hahaha. Emang cuma anak-anak commie yang pengen Indonesia pake ideologi yang mereka amini? Emang dipikir yang prospek downline sampe SMA-SMA itu tujuannya apa? Ini, mah, pasal lanjutan orba aja, sudah reformasi kok ide dibatasi, padahal ide ini penting untuk keberlangsungan ilmu pengetahuan. Saya bilang begini ini bukan berarti saya setuju dengan komunisme, lho, jangan salah. Kalau kata S. G. Tallentyre sih, “I disapprove of what you say, but I will defend to the death your right to say it.”

Kemudian Pasal 306, “Setiap Orang yang di muka umum menghasut dalam bentuk apapun dengan maksud meniadakan keyakinan seseorang terhadap agama apapun yang dianut di Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.”

Di sini ditulis ‘maksud’, kita tidak bisa mengetahui motif seseorang hanya dengan cara melihat apa yang disampaikan. Misal, nih, Si Roni—saya bosan pakai contoh diri sendiri—tidak pernah ikut sembahyang agama apapun. Ditanyalah ia oleh Mirna, “Ron, kok elho ndak pernah sembahyang emangnya aghama elho apa, sih?” Iya, Mirna ini emang tipe mahasiswa jawa-timuran yang pake elho-ghue.

“Aku, agnostik, Mirna.”

“Apa itu agnostik? Kok elho bisa jadhi agnostik?”

“Agnostik itu adalah posisi ketidaktahuan seseorang atas eksistensi Tuhan, saya kan nggak tahu tuhan itu beneran ada atau enggak, tapi yang jelas saya nggak bisa buktiin.”

“Wah, bener jugha. Kayaknya kalau dipikir-pikir ghue agnostik jugha, Ron.”

Nah, apakah di sini kita tahu apa tujuan Roni? Apakah dia memberi tahu dengan maksud terselubung agar Mirna menjadi agnostik juga karena outputnya Mirna memang menjadi agnostik?

Ya mana Rio tahu kalau Mirna ini bakal jadi ikut-ikutan agnostik!

Pasal ini juga berpotensi mengkriminaslisasi agama-agama atau ajaran-ajaran minoritas, ya kan nggak adil kalau yang mayoritas bisa bebas khotbah tiap sore di stasiun televisi nasional sedangkan yang minoritas ngomong dikit dituduh meniadakan kepercayaan yang udah ada. Ya lomba jualan agamanya jangan ngecheat dong, Anjir. Dasar ga adil

Ada pula pasal yang mengatur mengenai santet. Iya, santet. Menurut pasal 252 disebutkan orang yang menyatakan dirinya punya kekuatan gaib, memberitahukan, memberi harapan, menawarkan, atau memberi bantuan jasa ke orang lain hingga menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik dapat dipidana tiga tahun penjara atau pidana denda paling banyak kategori IV. Jika orang itu melakukannya untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian, maka pidananya dapat ditambah dengan 1/3 masa hukuman.

Tolong dong, kasih tahu saya bagaimana bukti orang-orang menyantet. Mikirin ini nggak nemu soalnya. Kalau saya mengancam akan menyantet temen ngopi saya buat lucu-lucuan saja, lalu besok nggak tahunya dia kecelakaan atau kena serang jantung apakah saya dianggap menyantet? Apa buktinya dong?

Takutnya justru pasal ini mengingatkan kita pada kasus pembantaian dukun santet dua tahun lalu di banyu wangi, bedanya sekarang dipenjarain. Bagaimana kalau ada seseorang yang sakit lalu dia merasa disantet musuhnya? Bukankah ini akan jadi ajang kriminalisasi musuhmu sebelum kau yang dikriminalisasi? Atau versi lucunya, tuduh musuhmu dukun santet sebelum kamu dituduh dukun santet. Hahaha.

#TundaRKUHP
#RevisiRKUHP

REFERENSI
Penyusun RKUHP: http://www.dpr.go.id/uu/prolegnas?fbclid=IwAR1LF7sNw7oBYz9xBtWlOC7dk5Sowv079BOrhiccdR5YhkuXH0GzxUTojNQ
Draft RKUHP bag. 1: https://geolive.id/geolive-insights/draft-ruu-kuhp-buku-kesatu/
Draft RKUHP bag. 2: https://geolive.id/geolive-insights/draft-rkuhp-buku-kedua/

Sumber foto :
google.com