<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0" xmlns:cc="http://cyber.law.harvard.edu/rss/creativeCommonsRssModule.html">
    <channel>
        <title><![CDATA[Stories by Caecilia Mediana on Medium]]></title>
        <description><![CDATA[Stories by Caecilia Mediana on Medium]]></description>
        <link>https://medium.com/@medcecil?source=rss-a8db594bc5e5------2</link>
        <image>
            <url>https://cdn-images-1.medium.com/fit/c/150/150/1*H7NeO9zRv4DByL_Q_XqnGQ.jpeg</url>
            <title>Stories by Caecilia Mediana on Medium</title>
            <link>https://medium.com/@medcecil?source=rss-a8db594bc5e5------2</link>
        </image>
        <generator>Medium</generator>
        <lastBuildDate>Sat, 21 Nov 2026 21:53:27 GMT</lastBuildDate>
        <atom:link href="https://medium.com/@medcecil/feed" rel="self" type="application/rss+xml"/>
        <webMaster><![CDATA[yourfriends@medium.com]]></webMaster>
        <atom:link href="http://medium.superfeedr.com/" rel="hub"/>
        <item>
            <title><![CDATA[Mungkinkah Pengguna Medsos Lepas dari Algoritma Platform?]]></title>
            <link>https://medcecil.medium.com/mungkinkah-pengguna-medsos-lepas-dari-algoritma-platform-d5898ea92587?source=rss-a8db594bc5e5------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/d5898ea92587</guid>
            <dc:creator><![CDATA[Caecilia Mediana]]></dc:creator>
            <pubDate>Mon, 27 Jul 2026 06:31:58 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-07-27T06:31:58.423Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>Pada pertengahan Juni 2026, <em>Techcrunch</em>, media massa internasional yang fokus ke industri teknologi digital, menurunkan artikel mengenai platform media sosial yang mulai mengizinkan pengguna untuk mempersonalisasi algoritma akun mereka dengan bantuan akal imitasi (AI). Kebijakan platform ini melampaui tombol “tidak tertarik (<em>not interested</em>)” yang biasa dipasang platform supaya pengguna bisa <em>skip</em> konten yang relatif kurang relevan dengan preferensi mereka.</p><p>Dalam artikel yang sama, <em>Techcrunch</em> menyebut Threads, Instagram, dan Tiktok telah melakukan hal itu.</p><p>Pada 16 Juni 2026, Threads meluncurkan fitur baru bernama <em>Your Algo </em>yang dibangun di atas fitur <em>Dear Algo</em>. Threads merilis <em>Dear Algo </em>empat bulan sebelumnya. Fitur AI ini memungkinkan pengguna untuk memengaruhi tampilan beranda mereka.</p><p>Pengguna cukup memerintahkan <em>Dear Algo</em> mengenai apa saja jenis konten yang ingin mereka lihat lebih banyak atau sedikit di tampilan beranda mereka, serta berapa lama jenis konten bersangkutan bertahan. Tambahan fitur <em>Your Algo</em> semakin memungkinkan pengguna membuat preferensi itu secara pribadi, tanpa harus mengunggah secara publik.</p><p>Sementara Instagram, yang juga di bawah Meta seperti Threads, meluncurkan alat <em>Your Algorithm</em> pada awal Juni 2026. Alat ini memungkinkan pengguna melihat dan mengontrol algoritma di seluruh tampilan beranda, <em>explore</em>, dan <em>reels</em> pengguna. Semula, alat itu berlaku untuk <em>reels</em>.</p><p>Setelah mengakses <em>Your Algorithm</em> di bagian pengaturan Instagram, pengguna akan melihat topik yang menurut Instagram paling pengguna minati. Kemudian, pengguna bisa memberi tahu Instagram apa yang diminati, serta apa yang ingin dilihat lebih banyak atau sedikit di tampilan beranda, <em>explore</em>, dan <em>reels</em>.</p><p>Kepala Instagram Adam Mosseri mengatakan bahwa model peringkat media sosial secara historis dibangun dengan teknologi yang tidak transparan bagi pengguna. Namun, sekarang, kehadiran model bahasa besar (LLM) dapat membuat sistem rekomendasi media sosial lebih mudah dipahami dengan menunjukkan mengapa konten ditampilkan. Ini juga memungkinkan pengguna untuk secara eksplisit mengkomunikasikan preferensi mereka.</p><p>Adapun Tiktok lebih dulu melakukannya. Pada 2024, Tiktok meluncurkan fitur <em>Manage Topics</em> yang memberikan kesempatan kepada pengguna untuk mengendalikan lebih banyak konten yang ingin dilihat di beranda <em>For You. </em>Pengguna cukup mengakses fitur itu di bagian pengaturan, lalu mengatur preferensi topik hingga mengatur seberapa banyak pengguna ingin atau tidak ingin melihat topik bersangkutan di beranda <em>For You</em>.</p><p>Pada 2025, Tiktok memperluas fitur <em>Manage Topics</em> dengan memperkenalkan filter Kata Kunci Cerdas bertenaga AI, yang secara otomatis membatasi konten yang berisi kata kunci terkait, seperti sinonim. Misalnya, jika pengguna menggunakan fitur <em>Manage Topics</em> untuk menyaring kata ‘remodeling’, Tiktok juga akan menyaring kata yang dianggap Tiktok sinonimnya seperti kata ‘renovasi’ dan ‘renovations’.</p><p><em>Techcrunch</em> menilai, pergeseran tersebut mencerminkan evolusi cara kerja sistem rekomendasi platform media sosial. Media sosial semakin beralih ke sesuatu yang mirip layanan <em>streaming</em> di mana pengguna dapat menyesuaikan rekomendasi jenis konten dengan minat mereka dan memiliki lebih banyak kendali atas apa yang mereka lihat. Dengan kata lain, mereka akan diuntungkan dengan kehadiran skema algoritma yang dapat disesuaikan dengan bantuan AI.</p><p>Namun, benarkah demikian?</p><p>Associate Professor di Monash University dan Direktur Action Lab Indonesia, Arif Perdana, berpendapat, apa tengah dilakukan raksasa platform media sosial itu hanya berubah di permukaan. Detailnya tidak ada yang berubah mengenai kendali algoritma media sosial.</p><p>“Yang berubah adalah mekanisme input. Pengguna bisa memberikan ‘sinyal’ yang lebih jelas mengenai preferensi jenis konten, tetapi keputusan akhir (jenis konten yang ditampilkan) tetap berada di kendali platform media sosial,” ujar dia saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (25/7/2026).</p><p>Artinya, algoritma tetap masih bisa dioptimalkan untuk kepentingan perusahaan platform media sosial sendiri, terutama mempertahankan atensi pengguna dan memaksimalkan pendapatan iklan.</p><p>Seperti diketahui, dalam beberapa tahun terakhir, raksasa platform media sosial melakukan bentuk periklanan bertarget yang canggih dan melampaui kategorisasi demografi. Bentuk ini disebut <em>micro targeting</em>. Alih-alih menampilkan iklan yang sama kepada pengguna yang besar, platform media sosial membagi pengguna ke dalam kelompok yang semakin spesifik. Misalnya, perilaku daring, minat, pembelian, lokasi, tekanan finansial, dan preferensi politik. Pengelompokkan seperti itu sebenarnya lebih banyak bersifat prediksi, sebab dihasilkan oleh algoritma platform daripada fakta yang terverifikasi.</p><p>Proses dimulai dengan pengumpulan data pengguna yang sangat ekstensif. Platform media sosial mengumpulkan data pihak pertama dari aktivitas pengguna di platform mereka sendiri, seperti riwayat pencarian, penayangan video, pembelian, dan interaksi. Sembari itu, platform juga mengumpulkan data pihak ketiga dari laman dan aplikasi lain melalui <em>cookie</em>, piksel pelacakan, ID iklan, dan kit pengembangan perangkat lunak (SDK).</p><p>Ekosistem iklan <em>mikro targeting, </em>oleh berbagai peneliti dan masyarakat dianggap buram. Transparansi mengenai bagaimana data dikumpulkan, cara kerja algoritma, bagaimana pengguna dikelompokkan, serta siapa yang akhirnya memperoleh manfaat relatif terbatas.</p><p>“Kini, setelah berkembang <em>user algorithmic control</em>, saya melihat alat itu malah menguntungkan platform media sosial. Jika sebelumnya platform harus memprediksi/menginferensi preferensi pengguna, sekarang pengguna diminta secara sukarela memberi tahu apa konten yang ingin dan tidak ingin mereka lihat,” kata Arif.</p><p>Dari perspektif mesin pembelajaran, berkembangnya <em>user algorithmic control</em> malah menjadi input dan sinyal yang jauh lebih presisi dibanding sekadar observasi perilaku pengguna. Dari segi tata kelola AI, hal ini bagus dan meningkatkan transparansi tetapi sebenarnya logika optimasi, tujuan bisnis, dan pemanfaatan data tetap ditentukan oleh perusahaan.</p><p>Fokus regulasi sekarang ini, lanjut Arif, perlu bergeser dari sekadar perlindungan data pribadi menuju tata kelola inferensi perilaku. Pemerintah bisa belajar dari pengalaman di sektor kesehatan. Perusahaan farmasi tidak diwajibkan membuka seluruh rahasia dagangnya kepada publik, tetapi sebelum obat dipasarkan mereka harus menyerahkan bukti keamanan, efektivitas, dokumentasi proses, serta menjalani evaluasi regulator. Pendekatan serupa dapat diterapkan pada sistem algoritma berisiko tinggi.</p><p>“Yang dinilai bukan <em>source code</em>-nya, melainkan apakah sistem tersebut telah memenuhi standar transparansi, akuntabilitas, keselamatan, dan mitigasi risiko sebelum digunakan secara luas,” ucap Arif.</p><p>Direktur Eksekutif Catalyst Policy Works Wahyudi Djafar, saat dihubungi terpisah, mengatakan, teknologi AI saat ini terus berkembang dari LLM menuju <em>small language model</em> (SLM) dan AI <em>agentic</em>. Jika teknologi — teknologi ini diterapkan di platform media sosial, maka mereka ingin mengejar tawaran konten yang semakin personal.</p><p>Konsekuensinya, platform media sosial akan membutuhkan lebih banyak data pribadi pengguna. Semakin tingginya kebutuhan data pribadi tersebut membuat penerapan prinsip <em>privacy by design</em> dan <em>privacy by default</em> menjadi semakin mendesak.</p><p>Untuk mencegah eksploitasi data pribadi, seluruh prinsip pemrosesan data harus diterapkan secara konsisten oleh platform. Prinsip-prinsip tersebut meliputi persetujuan pengguna (<em>consent</em>), pembatasan tujuan pemrosesan (<em>purpose limitation</em>), minimisasi data (<em>data minimisation</em>), serta prinsip-prinsip lain dalam pelindungan data pribadi.</p><p>Namun, efektivitas penerapan prinsip tersebut tidak bisa sepenuhnya diserahkan kepada platform. Otoritas pelindungan data memainkan peran penting, seperti menerjemahkan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi ke dalam panduan implementasi yang sesuai dengan perkembangan teknologi AI dan pemrosesan data yang terus berubah.</p><p>Pengawasan terhadap platform juga perlu melibatkan otoritas lain, seperti Komisi Pengawas Persaingan Usaha apabila penggunaan algoritma berdampak pada persaingan usaha atau perlindungan konsumen. Di sisi lain, pengguna juga harus memiliki literasi yang memadai agar dapat memberikan persetujuan secara sadar dan memahami konsekuensi ketika membagikan data pribadi untuk berbagai layanan yang bertenaga AI.</p><p>Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) telah menyatakan, pemerintah tengah memfinalisasi pembentukan Otoritas Pelindungan Data Pribadi yang akan bekerja secara independen. Wakil Menkomdigi Nezar Patria, Selasa (21/7/2026) di Jakarta, menyebut lembaga itu diproyeksikan tidak berada di bawah Kemkomdigi, namun tetap menjalankan mekanisme pelaporan kepada Presiden melalui Kemkomdigi.</p><p>Pemerintah juga tengah memfinalisasi Peraturan Presiden tentang Peta Jalan AI Nasional. Keduanya akan berjalan pararel sebagai pondasi di tengah pesatnya industri digital.</p><p>Tulisan ini telah tayang di Kompas.id Sabtu (25/7/2026).</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=d5898ea92587" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Jatuh Bangun Ibu Membangun Karier]]></title>
            <link>https://medcecil.medium.com/jatuh-bangun-ibu-membangun-karier-c9d8f193c7cc?source=rss-a8db594bc5e5------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/c9d8f193c7cc</guid>
            <category><![CDATA[selamat-hari-ibu]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Caecilia Mediana]]></dc:creator>
            <pubDate>Fri, 12 Dec 2025 02:41:37 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2025-12-12T02:41:37.164Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*PZBAYgJ4Zc62uBRvt46D-A.jpeg" /><figcaption>Dokumentasi Komunitas Ibu Punya Mimpi</figcaption></figure><p>Martyas Listyaningrum (36) adalah seorang perempuan muda yang ambisius dengan awal karier yang cemerlang. Lulus sebagai sarjana teknik kimia dari salah satu universitas negeri di Yogyakarta pada 2012, ia langsung diterima di perusahaan minyak dan gas multinasional di Kalimantan. Di sana, ia bertanggung jawab mengoordinasi tim — yang seluruh anggotanya laki-laki — untuk mengevaluasi sumur anjungan pengeboran.</p><p>Kariernya nyaris tanpa hambatan hingga ia menikah dan memiliki anak pada 2016. Kepercayaannya mulai goyah ketika harus melepas posisinya di Kalimantan dan pindah ke Jakarta mengikuti suami. Mencari pekerjaan baru ternyata jauh lebih sulit dari yang ia bayangkan.</p><p>Di sejumlah wawancara kerja, ia kerap menerima pertanyaan yang tidak ditujukan kepada kandidat laki-laki, mulai dari rencana memiliki anak, kesanggupan bekerja hingga malam, kemampuan menghadapi pekerjaan yang menuntut, hingga kesiapan keluarga bila ia harus kembali ditempatkan di anjungan. Deretan pertanyaan tersebut tak sanggup ia jawab dengan ’sempurna’ karena Tyas langsung merasa sedih teringat anaknya yang masih bayi. Hingga tak ada satupun wawancara kerja yang membuatnya lolos.</p><p>“Saya sampai meragukan diri saya: apakah masih ada pintu pekerjaan yang terbuka untuk saya?” ujar Tyas mengenang masa lalu, saat dihubungi, Selasa (9/12/2025), di Jakarta.</p><p>Setelah hampir tiga tahun <em>career break</em> — mengasuh anak sambil terus melamar pekerjaan — kesempatan datang pada 2018. Seorang kakak kelas menawarinya posisi kerja karena mengetahui rekam jejak Tyas semasa kuliah dan awal karier.</p><p>Pekerjaan yang ditawarkan berlokasi di Jalan Raya Bogor. Saat itu Tyas tinggal di Bekasi, namun jarak jauh tidak ia persoalkan pada awalnya. Masalah muncul ketika ia kembali hamil dan perusahaan mewajibkannya bekerja penuh dari kantor setelah cuti melahirkan habis, sementara fasilitas ruang laktasi belum tersedia.</p><p>“Pergi-pulang kantor itu naik kendaraan umum, bukan taksi. Naik-turun tangga halte. Kalau dihitung, total capek di jalan hampir lima jam,” tuturnya.</p><p>Menjelang keputusan mengundurkan diri pada 2022, Tyas kembali dilanda keraguan dan sempat merasa kalah. Ia menyadari betapa sulitnya transisi dari perempuan lajang menjadi ibu sekaligus pekerja. Namun ia memilih tidak larut dalam kesedihan.</p><p>Ia harus bangkit mencari pekerjaan yang dapat membantu pendapatan keluarga, apalagi salah satu anaknya didiagnosis autisme dan membutuhkan biaya terapi serta obat yang tidak sedikit. Suami Tyas selalu mendukung apapun keputusannya tetap berkarier. Dia sekarang berhasil menemukan kantor yang dirasa lebih cocok.</p><p>Pengalaman susahnya kembali keterima bekerja setelah <em>career break</em> usai melahirkan juga dialami oleh Nadian Nurul. Dia kini berusia 34 tahun dan memiliki dua orang anak. Statusnya baru dua bulan adalah karyawan sumber daya manusia di sebuah perusahaan swasta di Jakarta.</p><p>Nadian pernah lima tahun <em>career break</em> karena melahirkan dan merawat anak. Keputusan itu ia ambil karena ia melihat tidak ada fasilitas <em>day care</em> yang memadai dan ramah kantong.</p><p>Tentunya, keputusan <em>career break</em> sudah dia diskusikan dengan pasangan. Namun, seiring maraknya pemberitaan risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) dan digitalisasi industri pada 2023, dia merasa was-was. Jika pendapatan rumah tangga hanya ditanggung satu orang, itu tidak akan kuat.</p><p>Meski sebelum <em>career break</em> Nadian pernah menjadi karyawan kantoran, dia mengakui betapa susahnya memulai perjalanan kembali ke dunia kerja. Dia mengibaratkan seperti mulai lagi dari angka nol. Dalam sehari, ia pernah kirim surat lamaran 10 kali ke perusahaan berbeda. Ia juga harus kembali menjadi intern/ anak magang lagi.</p><p>”Termasuk harus menerima kenyataan bahwa gaji turun,” kata dia.</p><p><strong>Punya mimpi</strong></p><p>Pengalaman Tyas maupun Nadian mencerminkan kondisi yang masih banyak ditemui di masyarakat hingga kini. Salah satu pendiri komunitas Ibu Punya Mimpi (IPM), Marisa Paramita, mengungkapkan bahwa saat komunitas itu dirintis lima tahun lalu, muncul pertanyaan serupa dari banyak ibu: apakah perempuan yang sudah menikah dan menjadi ibu masih memiliki ruang untuk bermimpi dan mewujudkannya?</p><p>”Banyak ibu bertanya pada saya dan rekan pendiri IPM begini: ’mbak aku sudah menjadi ibu, apakah boleh aku punya mimpi dan tujuan hidup’. Beberapa curhat ketakutan duluan sebelum kembali bekerja dan cemas mana ada tempat kerja yang ramah bagi ibu,” ujar dia.</p><p>Mimpi yang ditekankan oleh IPM ini adalah berdaya, baik kembali bekerja di dunia kerja maupun berwirausaha. IPM menganggap apabila seorang ibu berdaya maka akan bisa membantu keluarga dan komunitas di sekitarnya untuk berdaya juga.</p><p>Survei dari Melbourne Institute — Universitas Melbourne pada 2023 menyebutkan, sejumlah besar perempuan Indonesia keluar dari pasar kerja akibat pernikahan dan melahirkan. Kesulitan mempertahankan pekerjaan di sektor formal muncul sebagai masalah utama. Bekerja di sektor formal sebelum kelahiran anak pertama mengurangi kemungkinan bekerja pada tahun setelah kelahiran sebesar 20 poin persentase.</p><p>IPM memiliki program belajar keterampilan. Basisnya ialah platform daring yang ditujukan bagi ibu agar tetap percaya diri, belajar keterampilan baru, dan mendapat penghasilan. Semua program IPM didesain ramah bagi ibu, seperti waktu belajar yang fleksibel.</p><p>Awalnya, fokus program belajar terkait dengan akselerasi bisnis. Seiring waktu, IPM meluncurkan <em>Comeback Journey</em>, program bagi ibu yang ingin kembali berdaya melalui berbagai pelatihan seperti virtual assistant, content creator, hingga penulis. Dalam waktu dekat, akan hadir pula program pelatihan kepemimpinan.</p><p>Program <em>Comeback Journey</em> juga menyediakan <em>on the job training</em> dengan bekerja sama bersama perusahaan besar dan UMKM. Melalui <em>internship</em> itu para ibu dapat mengeksplorasi kembali dunia kerja dan membangun portofolio meski memiliki <em>career break</em>.</p><p>Kemudian, IPM juga menyediakan program sukarelawanan<em> </em>di IPM setiap enam bulan, menjadikan IPM sebagai ruang latihan bagi para ibu untuk bekerja sesuai minat dan keterampilan mereka. Pengalaman relawan tersebut dapat dicantumkan dalam daftar riwayat hidup dan membantu memperkuat kesiapan mereka memasuki kembali dunia kerja. Total anggota IPM telah mencapai 70.000 orang ibu. Kebanyakan berusia 30–35 tahun.</p><p>Pada 4 Desember, IPM menggelar survei tantangan ibu kembali bekerja kepada para anggotanya. Jawaban yang muncul mencakup antara lain waktu dan fokus; keterampilan dan usia; kesiapan ibu dan anak; fasilitas pengasuhan anak; serta mengikuti dan beradaptasi dengan generasi Z.</p><p>Lewat akun Instagramnya, IPM juga mengajak perempuan-perempuan lain yang memiliki keterampilan dan pengalaman untuk membantu ibu yang ingin balik bekerja. Bentuk bantuan misalnya latihan wawancara kerja, evaluasi daftar riwayat hidup, konsultasi karier, dan mentoring.</p><p><strong>Bagian dari diskriminasi ekonomi</strong></p><p>Langkah tersebut kebetulan bertepatan dengan kampanye 16 Hari Antikekerasan terhadap Perempuan atau 16 HAKTP pada 2025, yang berlangsung mulai 25 November hingga 10 Desember 2025.</p><p>Salah satu bentuk kekerasan yang kerap dialami oleh angkatan kerja perempuan ialah kekerasan ekonomi. Catatan Akhir Tahun Komnas Perempuan yang dipublikasikan pada awal 2025 menyebutkan, setidaknya ada 4.565 kasus kekerasan ekonomi terhadap perempuan.</p><p>Hasil olah data Survei Angkatan Kerja Nasional BPS yang dilakukan oleh Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) menunjukkan, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan secara nasional hanya meningkat sekitar 2–3 poin persentase dalam 10 tahun terakhir, dari kisaran 50–51 persen pada 2013 menjadi 53 persen pada 2023. Capaian ini mengindikasikan bahwa secara struktural, tantangan yang dihadapi perempuan dalam mengakses pasar kerja belum sepenuhnya berubah.</p><p>Data BPS (2025) menyebutkan, rerata pendapatan perempuan menikah sebesar Rp 1.136.700. Jumlah tersebut hanya 66 persen jika dibandingkan dengan rerata pendapatan perempuan lajang yang mencapai Rp 1.719.000.</p><p>Sementara rerata pendapatan laki-laki berstatus menikah tercatat Rp 2.078.600. Angka tersebut 17 persen lebih tinggi dari rerata pendapatan laki-laki lajang yang tercatat Rp 1.774.100.</p><p>Komisioner Komnas Perempuan Yuni asriyanti, Rabu (10/12/2025), di Jakarta, mengatakan, perempuan tidak boleh dihukum karena fungsi reproduksi dan kehamilan yang dia pilih dengan mengambil <em>career break</em>. Komnas Perempuan menilai hambatan unt melanjutkan jenjang karir setelah <em>career break</em> itu dipengaruhi dari kombinasi dua isu pokok, yaitu persoalan struktural dan kultural dari normal sosial yang berlaku di masyarakat yang masih membebankan perempuan dengan perawatan anak. Ditambah lagi, minimnya investasi negara dan perusahaan untuk dukungan fasilitas pengasuhan anak yang memadai cuti ayah, dan fleksibilitas kerja yang adil.</p><p>”Akar masalah yang dialami perempuan yang susah masuk kembali ke pasar kerja karena <em>career break</em> usai melahirkan adalah diskriminasi. Situasi itu merugikan ekonomi sehingga masuk kategori kekerasan berbasis gender,” ujar Yuni.</p><p>Social Protection Programme Manager ILO Indonesia Ippei Tsuruga, secara terpisah, berpendapat, salah satu solusi ialah menetapkan skema tunjangan persalinan yang baru. Indonesia dan Malaysia adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak memiliki tunjangan persalinan dalam sistem jaminan sosial. Konvensi ILO tentang Jaminan Sosial Nomor 102 Tahun 1952 mensyaratkan tunjangan tersebut dibayarkan melalui sistem jaminan sosial.</p><p>Survei ILO dan UI menanyakan kepada 479 orang yang pernah melahirkan di Jakarta, Semarang, dan Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya 63 persen responden yang menikmati cuti melahirkan berbayar penuh selama 3 bulan.</p><p>”Reformasi sistem jaminan sosial saja tidak dapat menyelesaikan semua masalah yang dihadapi oleh perempuan yang memutuskan kembali bekerja usai <em>career break</em> melahirkan. Peraturan ketenagakerjaan lain perlu ada yang menjamin tidak ada diskriminasi rekrutmen dan upah,” kata Ippei.</p><p>Tulisan ini tayang di Harian Kompas 12 Desember 2025</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=c9d8f193c7cc" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[What I care about is the growth of young entrepreneurs — something I wish more people would pay…]]></title>
            <link>https://medcecil.medium.com/what-i-care-about-is-the-growth-of-young-entrepreneurs-something-i-wish-more-people-would-pay-7c17ba14295a?source=rss-a8db594bc5e5------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/7c17ba14295a</guid>
            <dc:creator><![CDATA[Caecilia Mediana]]></dc:creator>
            <pubDate>Thu, 04 Dec 2025 03:20:06 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2025-12-04T03:20:06.493Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<h3>What I care about is the growth of young entrepreneurs — something I wish more people would pay attention to</h3><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*7J-dQxCl9WCtIvgJHrfmqA.jpeg" /><figcaption>Doc : Universitas Katolik Parahyangan</figcaption></figure><p>Last November 2025, I invited Parahyangan University to discuss how media — particularly Kompas Daily and <a href="http://kompas.id/">Kompas.id</a> — have framed issues around entrepreneurship, digital startups, and the job market. I based the presentation on coverage trends from 2015 to 2025.</p><p>I began in 2015, a pivotal year when Indonesia’s digital startup scene accelerated, driven by Web 2.0 adoption, the rise of cloud computing, expanding 4G networks, rapid internet penetration, and the continuing surge of the Nasdaq index. At the same time, Indonesia’s startup ecosystem saw the emergence of influential founders such as Nadiem Makarim, Achmad Zaky, and William Tanuwijaya.</p><p>Their visibility fueled a wave of young entrepreneurs and even shaped government policy, including initiatives like the “1000 Startup Movement.” During this period, media narratives focused heavily on funding rounds, financial optimism, and the impact of startup-style work culture on traditional companies.</p><p>The tone shifted after the Covid-19 pandemic. Media coverage began highlighting mass layoffs, weak financial governance within startups, and, more recently, legal troubles faced by several startup leaders.</p><p>These developments intersected with government messaging that often romanticized startups and MSMEs as the backbone of the economy — an idea that many netizens have criticized as an “economic bumper.” At the same time, public narratives continue to claim that Indonesia’s entrepreneurship level is low, even though entrepreneurship programs have proliferated across institutions, including universities.</p><p>What’s actually going on?</p><p>Are businesses merely glorifying “passion” without solid fundamentals?</p><p>Is Indonesia truly lacking an entrepreneurial spirit?</p><p>And how many people believe that a proper ecosystem for entrepreneurship and innovation can genuinely create sustainable jobs?</p><p>To provoke reflection, I began my presentation with two simple questions: have we ever paid attention to the businesses around our homes or campuses — who the tenants are, how often they change, and why? Have we followed the news about falsified financial reports in several digital startups?</p><p>Unfortunately, only a few hands went up in the room. I estimated there were about 100 participants at the event, most of them students from Unpar and other universities in Bandung. The only person who consistently raised his hand was the rector.</p><p>I continued with my presentation until the end, explaining how <em>Kompas Daily</em> and <em>Kompas.id</em> use agenda-setting to address issues surrounding MSMEs, entrepreneurship, and digital startups. We prioritize covering all sides, maintaining balanced reporting, and offering readers both education and perspective.</p><p>What I regretted, however, was how the discussion forum — initially planned by the committee as a pentahelix forum — ended up feeling overly formal. Each speaker was asked to present for 10 minutes, followed by 10 minutes of Q&amp;A. To me, it missed the mark for what Gen Z students actually want. Or, my expectation was too high?</p><p>They can already learn about the Bandung startup community, venture capital, or Unpar’s incubation program simply by asking Google’s Gemini or ChatGPT. After all, I’m fairly certain most students today don’t get their information from traditional media; they get it from social media and chatbot queries.</p><p>Because I genuinely care about young people and their entrepreneurial growth, I hope one day there will be a forum will more like a two-way talk show — one where speakers can be challenged with questions that ChatGPT and its counterparts <em>can’t</em> answer.</p><p>Anyway, I kept thank you for inviting me and giving me a space to tell what I wrote about entrepreneurships, labour market, and digital startups.</p><p>#journalistlife</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=7c17ba14295a" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Profesi “Live Streaming Host” Sedang “Hit” di Portal Lowongan Pekerjaan]]></title>
            <link>https://medcecil.medium.com/profesi-live-streaming-host-sedang-hit-di-portal-lowongan-pekerjaan-ab95278fd57f?source=rss-a8db594bc5e5------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/ab95278fd57f</guid>
            <dc:creator><![CDATA[Caecilia Mediana]]></dc:creator>
            <pubDate>Mon, 13 Oct 2025 05:44:29 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2025-10-13T05:44:29.525Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>Kalau membuka fitur <em>live </em>di platform lokapasar ataupun <em>social commerce</em>, segera muncul di balik layar, sosok dengan senyum yang lebar, suaranya riang, dan tangannya cekatan memamerkan produk satu per satu. Jika produknya pakaian, tidak jarang, sosok tersebut ikut mengenakan pakaian yang dijual sambil terus nyerocos menerangkan spesifikasi produk.</p><p>Ruang virtual di dalam fitur <em>live</em> menjadi etalase interaktif. Sosok di balik layar lancar menjawab berbagai pertanyaan penonton seputar produk sampai karakter bahan dan ukuran. Tentunya, hal itu tetap disisipi kata-kata persuasif tanpa henti agar mereka memutuskan membeli, seperti “<em>check out-</em>nya sekarang ya kak supaya dapat harga promo” atau “ayo bunda segera di-<em>check out</em> dan dibayar”.</p><p>Sosok tersebut disebut <em>live streaming host </em>atau <em>live commerce host</em>. Kini, profesi ini muncul di berbagai laman formal lowongan pekerjaaan. Dari Jobstreet by Seek hingga KarirHub yang dikelola oleh Pusat Pasar Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).</p><p>Di laman Jobstreet by Seek Indonesia, saat ini terdapat 600–700-an penawaran posisi <em>live streaming host</em>. Penawaran lowongan pekerjaan ini disertai juga info gaji, benefit, bentuk hubungan kerja, dan jenjang karier.</p><p>“Profesi <em>live streaming host </em>sangat populer dan menjadi salah satu profesi yang paling dibutuhkan di Indonesia pada 2025. Lonjakan permintaan profesi ini dipengaruhi oleh semakin agresifnya merek-merek mengadopsi strategi pemasaran melalui siaran langsung (<em>live streaming</em>) di platform lokapasar dan media sosial,” ujar Head of Public Relations and Social Jobstreet Indonesia Adham Somantrie, Jumat (10/10/2025), di Jakarta.</p><p>Tanggung jawab utama seorang <em>live streaming host </em>di Indonesia, sebagian besar berpusat pada penjualan dan interaksi dengan audiens, terutama di platform e-commerce dan media sosial. Adham mengungkapkan, perusahaan yang aktif merekrut biasanya berasal dari sektor perdagangan secara elektronik atau e-dagang, ritel, mode, kecantikan, dan agensi pemasaran.</p><p>“Profesi <em>live streaming/live commerce host </em>dan afiliator marketing merupakan dua profesi berbeda tetapi bersinggungan. Ada afiliator marketing yang menggunakan <em>live streaming</em> untuk berjualan,” tutur dia.</p><p>Kepala Pusat Pasar Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Surya Lukita Warman, saat <em>media briefing</em> akhir September 2025, di Jakarta, mengatakan, posisi <em>live streaming host </em>termasuk dalam 10 besar lowongan pekerjaan yang paling banyak diiklankan di sistem Pusat Pasar Kerja Kemenaker. Setidaknya, hal itu terlihat dari Januari — Agustus 2025.</p><p>“Ada sepuluh posisi populer yang sedang banyak diiklankan. Posisi <em>live streaming host </em>berada di urutan ketujuh dari sepuluh yang terpopuler. Posisi lainnya, yang masih masuk sepuluh terpopuler, antara lain sales dan marketing; operator produksi, dan staf keuangan,” ujar dia.</p><p>Saking populernya lowongan pekerjaan itu, Pusat Pasar Kerja Kemenaker sempat memfasilitasi sesi wawancara kerja posisi itu. Artinya, penyedia pekerjaan boleh menggunakan salah satu ruangan di gedung Pusat Pasar Kerja yang terletak di Jalan Gatot Subroto, Jakarta, untuk memudahkan wawancara.</p><p>Jika mengacu data di sistem Pusat Pasar Kerja pada Januari — Agustus 2025, posisi <em>live streaming host </em>memerlukan beberapa persyaratan. Misalnya, kemampuan komunikasi, keahlian memasarkan produk, dan paham seluk-beluk media sosial.</p><p>Pada periode penarikan data itu, jumlah kebutuhan posisi <em>live streaming host </em>mencapai 10.000 orang. Rentang gaji yang ditawarkan Rp 3 — Rp 5 juta per bulan.</p><p>“Lowongan pekerjaan <em>live streaming host </em>banyak tersedia di provinsi Jakarta dan Banten,” kata dia.</p><p>Berdasarkan pengamatan <em>Kompas</em>, ekosistem profesi <em>live streaming host </em>terutama untuk e-dagang meliputi pemilik merek, agensi dan manajemen talenta, platform <em>ecommerce enablers</em>, hingga rumah produksi digital.</p><p>Lisa Septiani, salah satu profesional sumber daya manusia di sebuah perusahaan produk kecantikan di Jakarta, mengatakan, perusahaan tempatnya bekerja memilih merekrut sendiri karyawan untuk mengisi posisi <em>host </em>dibanding harus alih daya. Kantor dia memiliki standar tersendiri dalam merekrut. Latar belakang pendidikan minimal SMA atau SMK sudah cukup, tetapi pengalaman menjadi <em>live commerce host </em>menjadi faktor penentu.</p><p>Mahasiswa ataupun anak SMA/SMK yang baru lulus jarang diterima. Kantor Lisa menuntut keahlian yang terbentuk lewat jam terbang. Saat seleksi wawancara, kandidat diminta mempraktikkan jualan di depan kamera untuk menilai kemampuan berbicara, ekspresi, serta kepercayaan diri di depan kamera. Penampilan fisik kandidat bukan prioritas sepanjang kandidat bisa merepresentasikan karakter barang yang akan dijual. Gaji yang ditawarkan berada di atas upah minimum, dengan tambahan insentif bagi <em>host</em> yang mampu meningkatkan transaksi.</p><p>“Kalau di kantor saya, para <em>host</em> umumnya bekerja dengan status kontrak tiga bulan dan sistem kerja <em>shift </em>sebab siaran berlangsung nyaris 24 jam secara bergantian. Evaluasi dilakukan berdasarkan performa — terutama komunikasi, kedisiplinan, dan capaian penjualan,” ujar Lisa, yang ditemui di Gedung Pusat Pasar Kerja, Jakarta, akhir September 2025.</p><p>Meski demikian, peluang karier <em>host live streaming</em> cukup terbuka. Di kantor dia, dari level <em>host</em>, seseorang bisa naik menjadi <em>leader</em> <em>host</em> dan operator <em>live streaming</em>.</p><p>Saat dihubungi Sabtu (11/10/2025) dari Jakarta, pendiri dan CEO Potensi Creative Amelia Nucifera mengatakan, beda merek beda cara mempekerjakan posisi <em>live streaming host</em>. Ada merek yang memilih merekrut sendiri atau <em>in-house</em> seperti kantor Lisa dan ada pula yang memutuskan memakai jasa agensi <em>live streaming host </em>seperti yang dikelola oleh Amelia.</p><p>Kalau sebuah merek produk memakai jasa agensi <em>host live streaming</em>, maka posisi agensi disebut vendor<em>. </em>Sebagai vendor, agensi harus mengikuti kampanye pemasaran yang dijalankan oleh pemilik merek, mulai dari promo tanggal kembar hingga diskon tanggal gajian.</p><p>“Agensi <em>live streaming host </em>sebagai vendor harus mendukung keberhasilan kampanye pemasaran pemilik merek. Nah, teknis mencapai target itu tergantung seberapa paham agensi dan kreativitas kepala pemasaran dari <em>brand</em>,” ujar dia.</p><p>Potensi Creative merupakan agensi <em>live streaming host </em>yang didirikan oleh Amelia sejak akhir 2022. Kantor pusatnya terletak di Yogyakarta. Saat ini, 40-an orang <em>host </em>berada dalam naungan Potensi Creative. Latar belakang mereka beragam, mulai dari mahasiswa masih kuliah hingga ibu-ibu rumah tangga usia muda. Hanya saja, untuk rekrutmen terbaru, Amelia mensyaratkan <em>host </em>yang akan bergabung di agensinya harus lulusan minimal sarjana.</p><p>Kecuali, Amelia akan bisa menoleransi sekali. Misalnya, calon <em>host</em> memiliki kemauan belajar atau tidak. Dari awal dia mendidik orang yang tidak bisa jadi <em>live streaming host </em>menjadi bisa melalui proses pelatihan yang dia keluarkan sertifikat.</p><p>Barang-barang contoh biasanya dikirim oleh pemilik merek ke studio Potensi Creative yang ada di Yogyakarta. Setelah itu, <em>host </em>akan membantu pemasaran <em>live</em>. Apabila barang belum sampai, agensi akan memakai <em>footer</em> di bagian depan tampilan <em>live</em> dan tetap harus menunjukkan produk sesuai ketentuan platform lokapasar ataupun media sosial.</p><p>“Yogyakarta bisa dibilang menjadi alternatif tim Jakarta, semacam <em>backup</em> jadwal <em>live shopping</em> jika tim Jakarta kekurangan pasokan <em>host</em>,” ucap Amelia.</p><p>Untuk sampai tahap itu, Potensi Creative biasanya akan terlebih dulu melakukan tandatangan kontrak kerja sama enam bulan dengan pemilik merek. Di dalam kontrak sudah termasuk tarif <em>host </em>per jam ditambah pajak. Amelia membedakan tarif per jam antara sesi 06.00–18.00 dan sesi 18.00–06.00. Untuk sesi pukul 06.00 hingga 18.00, tarif per jam plus pajak berkisar Rp 88.800, sedangkan sesi 18.00–06.00 berkisar Rp 99.900.</p><p>Rata-rata <em>host</em> bekerja selama enam jam per hari. Menurut dia, kadang ada <em>host</em> yang sengaja tidak ambil libur karena ingin memperoleh lebih banyak penghasilan.</p><p>Apabila sedang musim orang jarang belanja daring, rata-rata <em>host</em> yang bekerja di agensi dia memperoleh penghasilan per bulan Rp 5,5 juta ke atas. Sementara saat musim orang aktif belanja daring dan ramadan, rata-rata penghasilan seorang <em>host</em> bisa mencapai Rp 8 — Rp 10 juta per bulan.</p><p>“Tidak bagi hasil juga karena penggajian kami sudah ada sistem tarif mereka dibayar per jam,” tutur dia.</p><p>Di beberapa kota kecil juga bermunculan kelas-kelas pelatihan menjadi afiliator marketing dan <em>live streaming host.</em></p><p>Pendiri Sanggabiz (konsultan bisnis) Dwi Andi Rohmatika mengatakan, pihaknya bekerja sama dengan Rumah BUMN Purbalingga (Jawa Tengah) untuk menyelenggarakan kelas pelatihan afiliator marketing sekaligus <em>live streaming host </em>dari akhir 2024. Total sudah ada 10 angkatan yang masing — masing diisi 10–20 orang.</p><p>Perusahaan platform e-dagang juga tidak mau ketinggalan menggelar pelatihan <em>live streaming host</em>. Sebagai contoh, pada awal Juli 2025, Tiktok Shop by Tokopedia (dulu bernama Tiktok Shop) bekerja sama dengan Gelanggang Inovasi dan Kreativitas Universitas Gadjah Mada (UGM) mengumumkan peluncuran<em> Certified Live Host Program</em>.</p><p>Melalui program ini, peserta, yang di antaranya mahasiswa, dapat mengakses pelatihan dan mempelajari dasar-dasar industri <em>live streaming</em> serta membangun pola pikir yang dibutuhkan untuk sukses sebagai <em>host</em> digital. Mereka akan mendapatkan pelatihan langsung mengenai pengaturan teknis dan pelaksanaan<em> livestream</em>, pembuatan konten dan gaya bercerita dalam format <em>live</em>, strategi interaksi dengan audiens, serta teknik untuk meningkatkan trafik.</p><p>Materi lainnya ialah penggunaan data <em>livestream</em> untuk optimalisasi performa, panduan mematuhi aturan platform dan regulasi industri, keterampilan komunikasi dan pencitraan personal. Program tersebut berlangsung Agustus — September 2025.</p><p>“Program itu merupakan bentuk nyata dari komitmen kami dalam mendukung talenta lokal agar bisa berkembang dan siap bersaing di dunia <em>live commerce</em> yang semakin berkembang. Lewat program ini, kami ingin membuka jalan menuju karier yang menjanjikan sekaligus ikut memperkuat ekosistem ekonomi digital Indonesia,” ujar Senior Director Tokopedia and TikTok E-commerce Indonesia, Stephanie Susilo, dalam siaran pers.</p><p>Menanggapi fenomena itu, Wakil Direktur Pendidikan dan Kualitas Pembelajaran Universitas Prasetiya Mulya M Setiawan Kusmulyono berpendapat, bisnis e-dagang masih menjanjikan dalam satu-dua tahun mendatang. Platform lokapasar juga masih menggenjot mutu fitur <em>live streaming</em> beserta guyuran promo.</p><p>“Metode penjualan daring <em>live</em> menawarkan sesuatu yang lebih nyata daripada sekadar foto produk yang ada di lapak lokapasar. Apalagi, foto bisa diambil dari sumber yang tidak jelas,” ujar dia, saat dihubungi Minggu (12/10/2025), di Jakarta.</p><p>Saat sesi penjualan <em>live</em>, calon konsumen biasanya dapat bertanya langsung dan direspon cepat. Sejumlah <em>host</em> bahkan bersedia mencoba produknya langsung. Situasi itu membuat calon konsumen semakin yakin dengan produk yang akan dibeli.</p><p>Sesi penjualan <em>live</em> dapat menawarkan manfaat resiprokal baik bagi pemilik merek maupun <em>host</em>. Bagi pemilik merek, apabila <em>host</em> <em>live streaming</em> termasuk populer, maka kemungkinan para pengikutnya di media sosial ikut dalam sesi penjualan <em>live</em>.</p><p>Sementara bagi <em>host</em>, dia menjelaskan kalau ada kemungkinan konsumen lama suatu merek tertarik dengan gaya membawakan sesi penjualan <em>live</em>, lalu memutuskan membeli lagi. Adanya manfaat resiprokal seperti ini diluar urusan kontrak kerja kedua belah pihak.</p><p>“Adanya manfaat resiprokal itulah yang memicu maraknya profesi sebagai <em>live streaming host</em>,” kata Kusmulyono.</p><p>Bagi <em>live streaming host</em>, mereka bisa memperoleh pekerjaan dan pendapatan dari aktivitas yang sebenarnya tidak terlalu mementingkan ijazah pendidikan. Mereka dapat meningkatkan kedekatan dengan pengikut mereka di akun personal media sosial.</p><p>Para <em>host </em>menerima manfaat finansial yang menggiurkan baik dari menjual jasa sebagai <em>host</em> maupun afiliator jika ikut bergabung. Mereka pun bisa memperoleh hadiah virtual dari penonton. Hadiah virtual biasanya bisa ditukar dengan uang.</p><p>Pemilik merek semakin menyadari bahwa selera konsumen semakin beragam sehingga sesi penjualan <em>live </em>semakin menyebar dan tidak terkonsentrasi di jam premium tertentu. Apabila pemilik mereka memiliki banyak stok <em>host</em> yang bersifat pekerja lepas, mereka akan mudah menjangkau semua tipe konsumen dan jam berbelanja yang variatif.</p><p>Anggaran untuk merekrut <em>live streaming host </em>lebih masuk akal dibanding harus memasang iklan di platform lokapasar ataupun <em>social commerce</em>. Apalagi, biaya pemasangan iklan yang semakin diatur akan semakin mahal.</p><p>Kusmulyono menambahkan, di tengah perkembangan teknologi kecerdasan buatan, profesi <em>host live streaming</em> masih akan tetap bertahan dengan berbagai penyesuaian. Misalnya, jika ekosistem e-dagang tidak lagi dibangun mendukung penjualan <em>live</em>, mereka akan tergantikan.</p><p>“Saat ini, beberapa merek melarang pemakaian <em>prompt</em> kecerdasan buatan untuk memproduksi video pemasaran. Jadi, profesi <em>live streaming host </em>semestinya masih ‘aman’,” imbuh dia.</p><p>versi edit tayang di sini &gt;&gt; <a href="https://www.kompas.id/artikel/live-streaming-host-lowongan-pekerjaan-yang-lagi-tenar-di-dunia-e-dagang">https://www.kompas.id/artikel/live-streaming-host-lowongan-pekerjaan-yang-lagi-tenar-di-dunia-e-dagang</a></p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=ab95278fd57f" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[72 Jam di Belitung]]></title>
            <link>https://medcecil.medium.com/72-jam-di-belitung-5dd91bfd6752?source=rss-a8db594bc5e5------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/5dd91bfd6752</guid>
            <category><![CDATA[wonderful-indonesia]]></category>
            <category><![CDATA[paket-tour-belitung]]></category>
            <category><![CDATA[tour-belitung]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Caecilia Mediana]]></dc:creator>
            <pubDate>Mon, 06 Oct 2025 01:54:03 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2025-10-07T05:08:21.129Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*CXN2w49EQAXC2VrD8iuviA.jpeg" /><figcaption>Pulau Lengkuas, Dokumentasi Dispar Kabupaten Belitung</figcaption></figure><p>Selama dua setengah tahun, kontrol perbatasan akibat pandemi Covid-19 membuat wisatawan domestik nasional dan mancanegara susah memasuki Belitung. Akibatnya, gugusan pulau kecil di sekitarnya yang khas dengan batu granit berukuran besar dan jejak peradaban kota timah, mayoritas hanya dapat dikunjungi penduduk lokal.</p><p>Kini, dengan kembalinya wisatawan mancanegara dan nasional secara penuh sejak Desember 2022, mereka yang ingin menjelajahi Belitung akan dimanjakan dengan alam dan tradisi yang memukau. Supaya puas, wisatawan dapat mengambil opsi 4 hari 3 malam, atau 72 jam.</p><p><strong>Hari pertama</strong></p><p>Menuju Belitung dan menjelajahinya bisa dimulai dengan melakukan perjalanan pagi hari. Pada hari pertama, wisatawan dari Jakarta, misalnya, dapat mengambil jadwal penerbangan pukul 06.00 WIB pada Selasa (30/9/2025). Durasi tempuh hanya berkisar 50 menit. Setelah tiba di Bandara Internasional HAS Hanandjoeddin sekitar pukul 07.00 WIB dan beres mengurus bagasi, wisatawan bisa mengurus sewa mobil untuk berkeliling Belitung. Setelah itu mencoba sarapan pagi khas warga lokal, yaitu dengan menyantap Mie Belitung di kedai “Mak Jannah”.</p><p>Kedai “Mak Jannah” telah berusia lebih dari 50 tahun sehingga terkenal legendaris di kalangan warga lokal ataupun wisatawan yang pernah ke Belitung. Lokasi kedai terletak di seputaran Tugu Batu Satam, Tanjung Pandan. Dari Bandara Internasional HAS Hanandjoeddin ke lokasi hanya butuh waktu kurang lebih 10–15 menit.</p><p>Mie Belitung sebenarnya adalah mie rebus. Uniknya, makanan ini terdiri dari mie kuning basah yang dituang kuah kaldu udang, lalu terdapat potongan timun, kentang, kecambah, tahu, telur rebus, dan kerupuk.</p><p>Setelah kenyang menyantap sarapan pagi, rombongan wisatawan bisa mencoba membuat perkakas keramik di tempat komunitas Belitong Island Ceramic Art (BICA) yang terletak Desa Batu Itam, Kecamatan Sijuk, Belitung. Selain membuat perkakas dari nol, wisatawan bisa mengambil opsi melukis di badan perkakas keramik. Harga paket kegiatan ini tidak sampai Rp 100.000 per orang.</p><p>Ketua Komunitas BICA, Darlan, mengatakan, semua bahan keramik tersedia di Belitung tanpa perlu didatangkan dari luar kota. Misalnya, kaolin, pasir kuarsa, dan tanah liat. Proses produksi terdiri dari cetak (menggunakan tanah cair), gulung (untuk membentuk pola), dan putar.</p><p>Darlan, yang sebelumnya pernah bekerja di PT Keramika Indonesia Asosiasi, mengatakan, jumlah anggota komunitas BICA saat ini hanya tersisa tujuh pengrajin dari mulanya 20 orang pada awal didirikan tahun 2010. Namun, mereka semua tetap semangat produksi hingga mengajarkan wisatawan membuat perkakas keramik khas Belitung.</p><p>“Biasanya, ketika baru tiba di tempat kami, wisatawan dibekali edukasi sejarah dan material keramik khas Belitung. Setelah itu, wisatawan boleh langsung praktik. Hasilnya boleh dibawa pulang langsung sebagai souvenir,” kata Darlan yang ditemui <em>Kompas</em>, Selasa (30/9/2025) di sela-sela kegiatan Famtrip Belitung 2025 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung. Dalam kegiatan ini, <em>Kompas </em>menjadi peserta bersama rombongan agen tur anggota anggota Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA).</p><p>Sebelum jam makan siang, destinasi berikutnya yang dapat dikunjungi adalah Sepiak Belitong Store. Di tempat ini, rombongan wisatawan bisa belajar membuat batik ataupun kain bermotif daun — daunan, seperti daun simpor (<em>Dillenia suffruticosa</em>) yang banyak tumbuh di Belitung. Selain itu, wisatawan bisa berbelanja aneka kain dan pakaian batik/kain bermotif dedaunan di sana.</p><p>Sore hari, apabila ingin menikmati matahari terbenam, wisatawan bisa mengunjungi Bukit Peramun. Kegiatannya dimulai dari <em>treckking</em> sambil belajar aneka jenis tanaman ramuan hingga minum teh di puncak bukit. Jalanan <em>treckking</em> termasuk aman dan nyaman karena pengelola membuat anak tangga sampai ke puncak.</p><p>Untuk makan malam, wisatawan tidak boleh lupa menyantap aneka hidangan tradisional khas beserta menikmati pengalaman tradisi <em>bedulang</em>. Destinasi yang menyediakan ada di Rumah Adat, persis di samping rumah dinas bupati yang terletak di Jalan Gajah Mada, Belitung.</p><p>Bedulang berasal dari kata dulang, yaitu nampan besar tempat menyajikan makanan. Tradisi ini dilakukan dengan cara makan bersama di atas satu dulang, yang biasanya terdiri dari empat orang yang duduk bersila mengelilinginya. Lalu, orang yang usia paling muda mengambil nasi hingga lauk untuk orang yang lebih tua.</p><p>Menu makan dalam tradisi <em>bedulang</em> yang bisa dicoba yaitu ayam ketumbar, sate otak, ikan pari masak kucai, sambal serai, lalapan, gangan ikan atau daging, dan kue bingke. Minumannya adalah segelas teh hangat.</p><p><strong>Hari kedua</strong></p><p>Untuk hari kedua, wisatawan bisa mencoba mengisi hari dengan menjelajah gugusan pulau-pulau kecil di Belitung bagian utara dengan menggunakan kapal sewaan. Kapal milik nelayan lokal itu biasanya dapat diakses di Pantai Tanjung Kelayang.</p><p>Tarifnya beragam, mulai dari sekitar Rp 500.000 hingga Rp 800.000. Kapasitasnya juga bervariasi dari 10 hingga 20 orang.</p><p>Biasanya, wisatawan berkunjung ke pulau-pulau kecil yang sudah populer dimulai dari Pulau Batu Garuda. Ini adalah pulau yang menjadi ikon wisata Belitung. Di tengah pulau tampak batu granit besar yang bentuknya mirip burung garuda. Wisatawan hanya boleh diperbolehkan berfoto dari kapal.</p><p>Setelah dari Pulau Batu Garuda, perjalanan berikutnya ke Pulau Batu Berlayar. Dinamakan Batu Berlayar karena batu granit di pulau ini mirip dengan layar sebuah kapal. Di sini, wisatawan boleh turun dari kapal dan menikmati jernihnya air laut sambil berfoto.</p><p>Selanjutnya adalah Pulau Pasir. Berkunjung ke sini tergantung air laut surut atau tidak. Jika air laut surut, Pulau Pasir akan muncul di atas permukaan dan bisa didatangi sambil melihat beragam bintang laut.</p><p>Jika air laut tidak surut, maka wisatawan bisa langsung menuju ke Pulau Lengkuas yang terkenal dengan mercusuar yang ikonik sejak tahun 1882. Setiba di sana, wisatawan bisa kembali bermain air di pantai, berenang, atau bersantai di pulau sambil minum air kelapa pandan wangi. Beberapa penjual di pulau menawarkan minuman ini dengan harga berkisar Rp 30.000 per kelapa.</p><p>Setelah dari Pulau Lengkuas, wisatawan tidak boleh melewatkan kunjungan ke pantai Tanjung Tinggi yang pernah menjadi lokasi syuting film Laskar Pelangi pada 2008. Lokasinya berada tak jauh dari Pantai Tanjung Kelayang, sekitar 31 kilometer dari Kota Tanjung Pandan. Pantai ini membentang seluas kurang lebih 80 hektar dengan hamparan pasir putih dan ratusan batu granit berukuran besar. Wisatawan bisa berenang ataupun sekadar bersantai pinggir pantai sampai matahari terbenam.</p><p>Kalau tidak ingin menghabiskan waktu sore di pantai Tanjung Tinggi, wisatawan dapat memilih opsi berkunjung ke Desa Wisata Kreatif Terong di Desa Terong, Kecamatan Sijuk, Belitung. Di sana, wisatawan akan disuguhkan beragam aktivitas, seperti memancing ikan beluko, membuat empek-empek, dan menganyam.</p><p>Ivan Wijaya, pemandu wisata Desa Wisata Kreatif Terong, menjelaskan, langkah awal pengembangan desa wisata dilakukan melalui perubahan pola pikir masyarakat dari ketergantungan pada tambang timah menuju pariwisata berkelanjutan. Jika di pertambangan hasil bisa diperoleh segera, di sektor pariwisata masyarakat desa diajak memahami bahwa manfaat baru terasa dalam jangka panjang.</p><p>“Sebelum pandemi Covid-19, kami menerima banyak kedatangan wisatawan asal China yang tertarik dengan paket mancing ikan beluko lalu memasaknya,” ujar Ivan, yang ditemui Rabu (1/10/2025).</p><p>Menutup hari kedua, tidak afdol rasanya jika wisatawan tidak mencoba makan malam dengan sajian gangan ikan. Gangan ikan mirip dengan sup berwarna kuning, terbuat dari aneka rempah, bercita rasa asam, gurih, pedas, dan segar. Kuliner ini mudah ditemukan di sejumlah restoran di Tanjung Pandan, Belitung. Di restoran Gangan Sari, misalnya, harga seporsi dengan nasi putih berkisar Rp 35.000.</p><p><strong>Hari ketiga</strong></p><p>Mengawali hari ketiga di Belitung bisa dilakukan dengan ikut “Tanjung Pandan <em>walking tour</em>”<em> </em>untuk menikmati jejak peradaban kota timah Belitung yang masih tersisa. Rute perjalanan biasanya melewati Jam Gede (yang terpasang di atas bangunan eks kantor pusat Billiton Maatschappij, perusahaan tambang timah milik Hindia Belanda) serta pasar tradisional Siburik Belitung.</p><p>Di pasar tradisional Siburik, wisatawan dapat menemukan sejumlah ibu-ibu pedagang yang menjual daun Simpor. Daun Simpor ini digunakan oleh masyarakat Belitung untuk berbagai keperluan, seperti bungkus tempe dan alas makanan. Harga satu ikat yaitu Rp 5.000.</p><p>Lelah mengikuti <em>walking tour</em> akan hilang jika mampir dulu di Kong Djie Coffee yang lokasinya tidak jauh dari pasar tradisional Siburik, lalu minum kopi atau es coklat yang dipadukan dengan susu kental manis. Kong Djie Coffee Siburik termasuk kedai kopi tertua di Belitung karena berdiri sejak 1930-an.</p><p>Setelah itu, wisatawan bisa melanjutkan perjalanan menuju ke Wisata Alam Batu Mentas yang terletak di Kecamatan Badau, Belitung. Dari kota Tanjung Pandan, perjalanan ditempuh selama kurang lebih 30 menit menggunakan mobil.</p><p>Penawaran utama Wisata Alam Batu Mentas adalah edukasi hewan tarsius Belitung (<em>Pelilean — chepalophacus bancanius saltator</em>). Pendiri Wisata Alam Batu Mentas, Budi Setiawan, menjelaskan, kawasan wisata ini bersifat edukasi upaya penyelamatan hutan lindung Gunung Tajam yang menjadi sumber mata air utama dan habitat Tarsius di Belitung. Setiap tahun, dia menargetkan 1.000 orang yang berkunjung teredukasi. Tiket masuk terbilang terjangkau, yaitu hanya Rp 10.000 per orang.</p><p>“Wisatawan dapat belajar langsung tentang Tarsius Belitung, ekosistem, serta pentingnya pelestarian hutan. Di kawasan ini terdapat aviary untuk Tarsius Belitung juga yang memang dapat dikunjungi secara terbatas,” kata Budi, saat ditemui Kamis (2/10/2025).</p><p>Destinasi selanjutnya yang bisa diambil yaitu berkunjung ke Museum Badau, yang hanya 10–15 menit dari Wisata Alam Batu Mentas. Di museum ini tersimpan aneka peralatan perang Kerajaan Badau melawan Belanda. Sayangnya, museum itu terletak di antara pemukiman penduduk desa yang terlihat kurang dikembangkan.</p><p>Mengakhiri hari ketiga, wisatawan bisa mencoba berkunjung sekaligus bermalam ke Leebong Island Resort, sebelum keesokan hari kembali ke Jakarta. Leebong Island Resort terletak di bagian selatan Belitung.</p><p>Leebong Island Resort adalah resor privat yang dikembangkan oleh swasta. Di sana, wisatawan dapat menikmati keindahan alam yang memukau, seperti pantai pasir putih, air laut jernih, dan pesona hutan mangrove yang alami. Yudy Gozalie, selaku pemilik, mengatakan, wisatawan harus melakukan reservasi terlebih dulu sebelum berkunjung. Pihak resor bekerja sama dengan nelayan sekitar untuk menyediakan fasilitas kapal angkut menuju dan pulang.</p><p>“Total area Leebong mencapai 38 hektar dan tidak sampai 20 persen dipakai untuk resor. Sisanya merupakan lahan konservasi. Wisatawan yang membawa anak ke sini juga disediakan pemandu khusus,” ujar dia, saat ditemui Kamis (3/10/2025).</p><p>Tulisan ini tayang di Kompas.id, 4 Oktober 2025. <a href="https://www.kompas.id/artikel/36-jam-di-belitung">https://www.kompas.id/artikel/36-jam-di-belitung</a></p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=5dd91bfd6752" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[When Climate Crisis Hits the Shore: The Fight of Coastal Women]]></title>
            <link>https://medcecil.medium.com/when-climate-crisis-hits-the-shore-the-fight-of-coastal-women-a1dcd8d0b19f?source=rss-a8db594bc5e5------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/a1dcd8d0b19f</guid>
            <category><![CDATA[fisherman]]></category>
            <category><![CDATA[tidal-flooding]]></category>
            <category><![CDATA[climate-crisis]]></category>
            <category><![CDATA[gender-equality]]></category>
            <category><![CDATA[coastal-resilience]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Caecilia Mediana]]></dc:creator>
            <pubDate>Mon, 25 Aug 2025 02:01:15 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2025-08-25T02:01:15.797Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*Gqqoi37uKNLpynNki5b8JQ.jpeg" /></figure><p>Red-and-white flags, along with a variety of decorations in the same colors, adorned New Dadap Village (Kampung Baru Dadap), Kosambi District, Tangerang, on Sunday, August 17, 2025. Pennants lined every alley, while in several open spaces, residents held various competitions to celebrate the 80th anniversary of Indonesia’s independence.</p><p>The situation was lively. Villagers, young and old, gathered to participate in various Agustusan competitions (the popular name of Indonesia’s Independence Day). Immersed in the celebrations, they seemed to overlook that the tidal floods had begun to flow into the residential area.</p><p>But, Ella (48), one of the villagers who worked as an unloading ship laborer and green mussel peeler, seemed to be worried. She used to be busy when tidal floods came.</p><p>Her house was very simple and consisted of only two rooms. One bedroom is connected to the kitchen. The bedroom that connected to the kitchen was filled with tools, buckets, piles of clothes, and a water pump, while the other room contained a bed, chairs, and assorted items. The brick walls are so dirty. The paint in the walls is peeling.</p><p>Since November 2023, Ella said the tidal floods come every day. So, her simple house which she shared with his two children has been inundated daily by the tidal floods. Every time a tidal flood occurs, all the belongings and tools are covered in mud and waste.</p><p>That Sunday, the tidal floods rose swiftly, urging Ella to dash home from her clam shelling work to activate the pump and drain the rising water. She often had to remain alert at night when the floods would unexpectedly come into Kampung Baru Dadap from evening to midnight. She tried to keep her children safe.</p><p>From her work, Ella only earns between Rp 15,000 and Rp 50,000 per day. It is barely enough to meet her basic needs. Clean water costs around Rp 10,000, rice around Rp 12,500 per liter. The rest is used to buy some food or save pocket money for her children.</p><p>Her husband’s situation added to her struggle. He now works as a laborer on a fishing boat in Merauke, Papua Province. In the past, his husband was a fisherman in coastal Kampung Baru Dadap. Because the income from fishing on the Dadap coast was getting smaller and uncertain, Ella’s husband decided to become a fishing boat labor 2 years ago.</p><p>His income as fishing boat labor was uncertain too, and he occasionally asked to help Ella to send him money. To make ends meet, she often borrows from traditional money lenders with high interest rates.</p><p>Another villager, Halimah (47), is facing a similar situation. She works as a green mussel peeler, earning between Rp 30,000 and Rp 50,000 daily. Approximately eight years ago, her husband’s green mussels were displaced by the national strategic project PIK 2. Today, he works as a fisherman.</p><p>However, bad weather frequently hampers his fishing activities. To support the family income, Halimah often takes on various odd jobs, ranging from massage therapy, and her husband tries to collect marine debris. Despite her efforts, her income remains insufficient to meet their needs.</p><p>Halimah said that today’s tidal floods are hard to predict. If the tidal floods come in the afternoon, she will not go to work. She also can not take a job as a masseuse. Staying in the home means no income. So, borrowing money from Bank Emok (a traditional money lender) is her solution.</p><p>Ana (36), a housewife from the younger generation in Kampung Baru Dadap, finds herself in a complicated situation too. Twenty years ago, after completing junior high school, she married a local fisherman. Since then, she has been working almost non-stop, constantly moving from one job to another.</p><p>Ana cleans and sells fish, becomes an ojek (a motorcycle driver), prepares his husband’s work, and even makes nets until midnight. When the high tide floods come in the morning, she has to carry her youngest to school through the floodwaters.</p><p>“To prevent the tidal flood to enter our house, we can only raise the lower part of the house. Elevating the upper part of the house is expensive. The front of my house is already built with sacks filled of green mussel shells in order to keep the flood out,” Ana said.</p><p>Chairman of Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Tangerang, Suja’i, said, for Kampung Baru Dadap coastal women like Ella, Halimah, and Ana, life is about survival. They are not only against tidal floods every day, but also facing the unfinished structural problems like the legal status of land and poverty.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*9RBOl4Y2v--1h1R5ff6xww.jpeg" /><figcaption>Kampung Baru Dadap, Sunday, August 17, 2025</figcaption></figure><p>According to Mongabay and Project Multatuli reports, Kampung Baru Dadap began to be inhabited by fishermen from Muara Angke, Muara Karang, Cilincing, and Muara Baru around the 1970s. They were victims of evictions due to urban projects and the Muara Karang coal-fired power plant (PLTU).</p><p>They started to live harmoniously with the local villagers. They also built houses, green mussel farms, roads, and mosques. By the end of 1970, some fisherman families began applying for land rights recognition.</p><p>However, since the 1980s to the present, they have been repeatedly threatened with eviction, including due to the Soekarno-Hatta Airport project, regional development plan, and Jakarta Bay reclamation project. To respond to those issues, in 2016, some villagers established the Kampung Baru Dadap Fishermen’s Community Forum (FMNKBD) in collaboration with the Jakarta Legal Aid Institute (LBH). They tried to fight for their rights to land. They also reported maladministration by the Tangerang Regency Government to the National Commission on Human Rights and the Ombudsman.</p><p>In 1999, only a few villagers were able to obtain land certificates. Until now, hundreds of others continue to live without legal land certification.</p><p>Suja’i noted that during the regional head elections, candidates often campaigned about improving conditions in Kampung Baru Dadap. Issues like bad sanitation, poor waste management, and the recurring problem of tidal floods were frequently highlighted by these candidates. The community has yet to see meaningful changes in their living conditions. Residents continue to grapple with the challenges posed by the floods and the lack of support for essential infrastructure improvements.</p><p>“There is support from the national government, like the construction of sea walls, but tidal floods still infiltrate several areas in the village,” he added.</p><p>Susan Herawati Romica from People’s Coalition for Fishery Justice (KIARA) stated that coastal women in Kampung Baru Dadap and other coastal areas in Indonesia are facing the climate crisis. Urban development projects are increasingly exploitative and shift toward the sea through large-scale programs, such as ports, coastal tourism, and special economic zones. Those developments change spatial functions in coastal areas, exacerbate the impact of climate change and make women more vulnerable.</p><p>Fishermen have to fish further, from the usual 2 miles to 4 miles. They get greater costs and risks. Women also end up being the fisherwomen (went to fish in the sea). In Tambak Polo, Demak, for instance. Around 31 women went to sea with their husbands.</p><p>“When the climate crisis occurs, the ecosystem and livelihoods of coastal residents are damaged. This situation increases the women’s burdens multiple times. These issues don’t even include the threat of migration and relocation,” Susan said.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*6O1u42jolk393HZ1erKx0Q.jpeg" /><figcaption>Women in Kampung Baru Dadap, Sunday, August 17, 2025</figcaption></figure><p>Based on research by the Indonesian Coastal Women’s Union (KPPI) and the Sajogyo Institute, coastal women can work 14–20 hours per day.</p><p>The research, titled “Seeing from the Coast, Hearing from Women, Fighting for Fisheries Justice,” found that women must engage in domestic and social activities. During the declining incomes due to the climate crisis, coastal women must ensure their families’ economic needs. They often resort to borrowing money to serve families’ basic daily needs, such as buying clean water.</p><p>That KPPI and Sajogyo research was conducted from August 2024 to February 2025 and targeting coastal women/fisherwomen in 17 regencies/cities. The research identified three symptoms of the climate crisis that have increased intensively over the past 10–15 years. These symptoms include the period of tidal flooding, rising air temperatures, and abrasion.</p><p>“For poor coastal fisherwomen, reducing their children’s education costs is common because they prioritize raising their homes to protect them from tidal flooding. Tidal floods also increase women’s work hours by 2–3 hours for housecleaning,” said Wida Dhelweis, a researcher at the Sajogyo Institute, on Tuesday, August 12, 2025.</p><p>Wida said the climate crisis sharpens horizontal conflict among the fishermen. The income of family fishermen has dropped. Many husbands went home without fishes. Some of them let out their emotions through violence against their wives and children.</p><p>The Chairperson of the Indonesian Fisheries Association (KPPI), Rasinah, believes that the right to manage natural resources becomes a particular challenge for coastal women. The state tends not to recognize their identity as “fisherwoman”. Law Number 7 of 2016 tends to be gender-neutral, not explicitly acknowledging the role and contribution of fisherwomen in the fisheries sector.</p><p>As a result, fisherwomen have difficulty accessing social health protection programs and the Marine and Fisheries Business Actor Card (Kusuka).</p><p>Furthermore, Susan argued that some government institutions often romanticize the climate crisis as a global phenomenon. They forget to see that several local factors influence. Seriously, the solutions offered by the government tend to be project-based, like planting mangroves, constructing a levee, and relocating.</p><p>Consequently, coastal fisherwomen seek their own ways to stay alive despite the differentiation of adaptation between urban, island, and rural coastal communities.</p><p>Urban coastal communities, such as in Kampung Baru Dadap, Muara Angke, and Kalibaru, face high vulnerability due to their location near Jakarta, the metropolitan city that once served as the nation’s capital. They are easy to relocate. In one generation, Susan believed that they could migrate two or three times.</p><p>“So, the women in the urban coastal areas are just in survival mode,” she said.</p><p>Susan tried to compare by citing the adaptation methods of the women of Timbulsloko Village, Semarang. Timbulsloko sank due to changes in ocean currents and subsidence following the construction of the Tanjung Mas Marina and industrial areas in Demak.</p><p>In the past, most Timbulsloko residents were farmers.They were affected by tidal floods in 2010, until by 2020 the village was submerged entirely, leaving them living on the water. The women of Timbulsloko were forced to change professions repeatedly, from fish and shrimp farmers to factory labor, and finally, they are learning to catch fish to survive.</p><p>“There are women who go to sea using blue drums that are split in half,” Susan said.</p><p>Another example story is the coastal women on Pari Island, Kepulauan Seribu. They collectively plant mangroves, cassava, and various vegetable and fruit seedlings to anticipate food shortages due to the climate crisis.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*Tp7bCMyiZY6kpyMwVNFKoA.jpeg" /><figcaption>Kid of Kampung Baru Dadap, Sunday, August 17th, 2025</figcaption></figure><p>The Deputy Assistant of Gender Focus in the Economy, The Ministry of Women’s Empowerment and Child Protection (Kementerian PPPA), Dewa Ayu Laksmi said, in line with Paris Agreement, her ministry collaborated with others ministries/institution, trying to map gender issues and climate change, and then launched the roadmap of gender and climate change in 2024.</p><p>Kementerian PPPA also held a national consolidation forum, which included other ministries/institutions, like the Ministry of Maritime and Fishery (Kementerian Kelautan dan Perikanan) and the Ministry of Environment.</p><p>“Going forward, we propose the working group or a national secretariat for the Gender and Climate Change Roadmap as a coordination center. We hope the actions of ministries/agencies are more closely monitored and can be voiced in international forums, such as the United Nations Framework Convention on Climate Change,” she said on Monday, August 18, 2025.</p><p>Meanwhile, the Director of Fisherman’s Protection and Empowerment, the Ministry of Maritime and Fishery, Mahrus, stated that climate change is a challenging issue. This situation forces fishermen to sail further.</p><p>Therefore, he continues to promote the business diversification program to them. For example, giving a training in textile printing by using natural ingredients, making handicrafts from coastal waste, and utilizing untapped local resources. During the 2019–2024 period, the ministry has trained more than 11.500 fisherman families.</p><p>In addition, Mahrus mentioned that the Ministry of Maritime and Fishery also introduced coastal aquaculture as an alternative livelihood. However, the implementation of those programs faces coverage challenges.</p><p>Data from the Ministry of Maritime and Fishery shows that more than 20.000 women are registered as active fisherwomen (going to sea and catching fish).</p><p>More than natural disasters! The climate crisis has worsened the structural issues that coastal women face. The stories of Ella, Halimah, and Ana from Kampung Baru Dadap are heartfelt examples of the struggles of coastal women who must be “on the front lines” to protect their households and nature.</p><ul><li>This article supports my fellowship in ASEAN Women, Peace, and Security. The Indonesian version was published in Harian Kompas, Monday, August 25th, 2025</li></ul><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=a1dcd8d0b19f" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Enam Dekade Membangun Koneksi Telekomunikasi di Tan]]></title>
            <link>https://medcecil.medium.com/enam-dekade-membangun-koneksi-telekomunikasi-di-tan-3a9657a24d07?source=rss-a8db594bc5e5------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/3a9657a24d07</guid>
            <category><![CDATA[telekomunikasi]]></category>
            <category><![CDATA[telkom]]></category>
            <category><![CDATA[telkom-indonesia]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Caecilia Mediana]]></dc:creator>
            <pubDate>Tue, 19 Aug 2025 12:32:27 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2025-08-19T12:32:27.572Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<h3>Enam Dekade Membangun Koneksi Telekomunikasi di Tanah Air</h3><p>PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) mengawali perjalanannya pada tanggal 6 Juli 1965 saat Pemerintah Indonesia membagi Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi (PN Postel) menjadi dua perusahaan negara yang terpisah, yakni Perusahaan Negara pos dan giro serta Perusahaan Negara telekomunikasi. Pada 1974, sebagian aset perusahaan ini dijadikan modal oleh pemerintah untuk mendirikan PT Industri Telekomunikasi Indonesia yang bergerak di bidang produksi peralatan telekomunikasi.</p><p>Status Perusahaan Negara Telekomunikasi kemudian diubah menjadi Perusahaan Umum (Perum) Telekomunikasi. Pada 1991, status perusahaan kembali diubah menjadi persero dan mulai berbisnis dengan merek “Telkom”.</p><p>Selanjutnya, pada 1995, Telkom mendirikan Telkomsel untuk berbisnis di bidang telekomunikasi seluler. Pada tahun yang sama juga, Telkom resmi melantai di Bursa Efek Indonesia, New York Stock Exchange, dan London Stock Exchange. Saham Telkom juga diperdagangkan tanpa pencatatan di Tokyo Stock Exchange. Sembilan tahun kemudian, yakni 2014, Telkom membatalkan pencatatan saham American Depositary Receipt perseroan di London Stock Exchange.</p><p>Mengutip Laporan Tahunan Telkom Indonesia pada 2024, perusahaan ini memiliki 13 entitas anak dengan kepemilikan langsung dan aktif beroperasi, 31 entitas anak dengan kepemilikan tidak langsung, serta 8 entitas afiliasi.</p><p>Pada Maret 2025, pemerintah menyerahkan saham seri B Telkom Indonesia ke Biro Klasifikasi Indonesia, sebagai bagian dari upaya untuk membentuk holding operasional di internal Danantara. Dua bulan kemudian, tepatnya Selasa (27/5/2025), Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Telkom resmi menunjuk Dian Siswarini, eks Presiden Direktur sekaligus CEO PT XL Axiata Tbk (kini XLSmart), sebagai direktur utama. Dian menggantikan Ririek Adriansyah yang telah menjabat sejak RUPST 24 Mei 2019.</p><p>Pada 6 Juli 2025, Telkom tepat merayakan ulang tahun ke-60. Saat diwawancara oleh <em>Kompas</em>, Senin (4/8/2025), di Jakarta, Dian Siswarini mengungkapkan, sepanjang perjalanan enam dekade itu, Telkom menghadirkan berbagai solusi konektivitas masyarakat Indonesia. Ini dimulai dari <em>public switch telephone network</em> atau jaringan telepon <em>fixed line</em>. Sewaktu masih bernama Perum Telekomunikasi melancarkan program cukup ambisius seperti perluasan satuan sambungan telepon (SST) di Tanah Air, pembebasan telepon engkol menjadi sistem otomat di ibukota kabupaten dan kotamadya, serta sambungan langsung internasional di seluruh provinsi dan kabupaten.</p><p>Salah satu cerita menarik terjadi pada Desember 1991, ada daerah bernama Unaaha di Sulawesi Tenggara yang bersama tiga ibukota kabupaten lain — Kolaka (400 SST), Raha (500 SST), dan Baubau (1.500 SST) — beralih ke telepon digital otomatis. Keempatnya berada di wilayah koordinasi Datel Kendari dan tergolong terpencil. Akses menuju ke sana sebagian besar ditempuh lewat jalur laut atau darat dalam waktu 7–11 jam karena kondisi infrastruktur terbatas (<em>Kompas</em>, 22/12/1991).</p><p>Telkom di belakang pertumbuhan warung telekomunikasi (wartel) di seluruh Indonesia yang diawali dari Jakarta tahun 1989. Sampai akhir 1991 tercatat sekitar 722 buah wartel di 12 kantor Witel di 27 provinsi (<em>Kompas</em>, 13/1/1992).</p><p>Dari sisi satelit telekomunikasi untuk Indonesia, Telkom juga banyak berkontribusi sejak masih bernama Perum Telekomunikasi. Pada awal April 1974, pemerintah mengumumkan rencana pembangunan SKSD di media massa. Rencana itu berujung pada keputusan untuk memiliki dan meluncurkan satelit pertama Indonesia, Palapa A1. Satelit Palapa A1 di bawah pengawasan Telkom yang kala itu masih bernama Perum Telekomunikasi.</p><p>Generasi satelit berikutnya yang diluncurkan Telkom yaitu Palapa A2, Palapa B1, Palapa B2, Palapa B2P, Palapa B2R, dan Palapa B4. Kemudian, pada tahun 1999, perusahaan ini meluncurkan satelit Telkom-1. Pada 2005, Telkom meluncurkan satelit Telkom-2. Lalu, Telkom berencana meluncurkan satelit Telkom-3 tetapi gagal mencapai orbit pada tanggal 6 Agustus 2012. Pada Februari 2017, satelit Telkom-3S diluncurkan dari Kourou, Guyana Prancis, untuk menggantikan Satelit Telkom-3 yang hilang dan gagal mencapai orbit pada Agustus 2012 karena kesalahan roket Proton Rusia.</p><p>Selanjutnya, 7 Agustus 2018, satelit Telkom-4 (Merah Putih) diluncurkan dari Amerika Serikat untuk menggantikan satelit Telkom-1. Satelit Telkom-4 mempunyai 60 transponder, jauh lebih banyak daripada satelit sebelumnya. Terbaru, pada Februari 2024, Telkom kembali meluncurkan satelit Merah Putih-2 sebagai satelit High Throughput Satellite (HTS) pertama milik Telkom Indonesia yang dirancang untuk mempercepat pemerataan digital di Indonesia.</p><p><em>Selama 60 tahun berkarya, sebenarnya bagaimana posisi Telkom untuk Indonesia?</em></p><p>Selama 60 tahun Telkom berkarya boleh dibilang, kami ikut membangun infrastrukture telekomunikasi untuk Indonesia. Bisa disebut juga kalau Telkom itu sebagai <em>prime mover</em> atau penggerak utama pembangunan telekomunikasi di Indonesia. Dari jaringan telepon <em>fixed line</em>, jaringan <em>microwave</em> untuk sambungan langsung domestik atau sambungan langsung jarak jauh, kemudian masuk ke jaringan telekomunikasi seluler, telekomunikasi satelit, hingga jaringan internasional.</p><p>Untuk jaringan internasional, Telkom terlibat dalam sejumlah konsorsium proyek sistem komunikasi kabel laut (SKKL). Sebagai contoh, ada 2016, Telkom berhasil menyelesaikan pembangunan SKKL <em>Southeast Asia-Middle East-Western Europe</em> 5 (SEA-ME-WE 5). Setahun kemudian, Telkom menyelesaikan pembangunan SKKL <em>Southeast Asia-United States</em> (SEA-US). Di dalam negeri, SKKL Telkom sudah menjangkau pulau-pulau besar Indonesia. Sekarang, SKKL ataupun infrastruktur telekomunikasi milik Telkom Grup telah menjangkau pulau terluar.</p><p>Dari sisi layanan telekomunikasi seluler, Telkomsel sebagai anak usaha menjadi perusahaan telekomunikasi yang pertama di Indonesia menyediakan layanan 4G LTE dan 5G.</p><p>Tentunya, Telkom grup bukan hanya terlibat dalam urusan infrastruktur telekomunikasi. Telkom juga berupaya menjadi penggerak transformasi digital di Indonesia. Setelah masyarakat Indonesia terhubung dengan telekomunikasi, mereka bisa mendapatkan informasi dan berkomunikasi sehingga harapannya mendorong kemakmuran mereka. Produk konektivitas dan solusi yang Telkom sediakan juga digunakan sejumlah instansi pemerintah untuk memberikan layanan publik ke masyarakat.</p><p><em>Apakah bisa diceritakan seberapa besar jangkauan layanan Telkom ?</em></p><p>Kalau <em>population coverage </em>Telkomsel sekarang mungkin sudah mencapai sekitar 98 persen. Telkom grup juga terlibat dalam program pembangunan infrastruktur telekomunikasi untuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) melalui dana kewajiban pelayanan universal (<em>universal service obligation</em>/USO).</p><p>Dana USO diberikan dalam bentuk uang tunai dari Telkom. Besaran dana USO yaitu 1,25 persen dari pendapatan kotor setiap tahun, lalu diberikan kepada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Jumlah dana iuran USO Telkom Grup bisa dikatakan paling besar di antara operator telekomunikasi lainnya.</p><p>Telkom menjalankan dua tujuan utama. Pertama, Telkom berperan sebagai agen pembangunan pemerintah dengan membantu menciptakan kemakmuran melalui pemerataan akses telekomunikasi. Kedua, sebagai perusahaan terbuka yang harus menghasilkan laba dan membagikan dividen kepada pemerintah selaku pemegang saham.</p><p>Kedua tujuan ini terkadang selaras, misalnya ketika perluasan layanan menghasilkan keuntungan sekaligus mendukung pembangunan. Namun, pada proyek di wilayah 3T, tujuan pembangunan lebih diutamakan meski tidak memberikan profitabilitas. Hal ini menunjukkan komitmen Telkom pada misi pembangunan nasional.</p><p>Mengutip Laporan Tahunan Telkom pada 2024, terdapat 10,8 juta pelanggan jaringan tetap telekomunikasi IndiHome. Di segmen <em>mobile</em> terdapat 159,4 juta pelanggan seluler yang terbagi 8 juta pelanggan pascabayar dan 151,4 juta pelanggan prabayar.</p><p>Di segmen <em>enterprise</em>, dalam laporan yang sama disebutkan Telkom Grup mempunyai sekitar 591.618 pelanggan UMKM, 1.790 pelanggan swasta, 513 pelanggan grup BUMN/BUMD, dan 717 pelanggan institusi pemerintah.</p><p>Selanjutnya, di segmen <em>wholesale </em>dan <em>international business, </em>Telkom antara lain memiliki 256 pelanggan perusahaan jasa internet, 420 pelanggan layanan satelit, dan 513 pelanggan mitra global. Adapun di bisnis lain-lain, seperti konten digital, Telkom mempunyai 22,7 juta pengguna berbayar gim digital dan 9,9 juta pengguna berbayar aplikasi video.</p><p>Mantan Direktur Utama Telkom Cacuk Sudarijanto dalam artikel opini di <em>Kompas</em>, 2 April 1992, menyebut hakikat telekomunikasi dalam pembangunan nasional, sebagai jembatan kesenjangan, pendorong kegiatan pembangunan, dan penentu daya saing di era globalisasi. Perkembangan jasa telekomunikasi membuka peluang besar bagi efisiensi administrasi negara serta penciptaan lapangan kerja baru.</p><p>Maka, dalam konteks Telkom, perusahaan bukan hanya membangun infrastruktur telekomunikasi saja supaya orang bisa berkomunikasi, tetapi ada multi efek dari pembangunan infrastruktur itu. <em>Apakah bisa dijelaskan hubungan antara telekomunikasi yang membawa kemakmuran dan pembangunan nasional</em>?</p><p>Bagi masyarakat, terutama ibu rumah tangga, internet membuka peluang usaha UMKM dari rumah untuk menambah penghasilan keluarga. Bagi pemerintah desa, konektivitas memungkinkan layanan publik dan komunikasi dengan pusat menjadi lebih cepat dan efektif. Di sektor swasta, adanya infrastruktur telekomunikasi meningkatkan efisiensi bisnis, termasuk e-dagang, perkebunan, dan pertambangan, sekaligus memperbaiki pengalaman layanan pelanggan. Riset Ericsson menunjukkan, setiap kenaikan 10 persen penetrasi internet dapat meningkatkan produk domestik bruto hingga 1,3 persen.</p><p><strong>Pendatang baru</strong></p><p>Saat ini, pendatang baru di industri telekomunikasi nasional bermunculan. Perusahaan raksasa teknologi dari luar negeri juga masuk. pada April 2021, Meta dan Google, yang dulunya lebih dikenal oleh masyarakat Indonesia sebagai perusahaan <em>over-the-top</em> (OTT) mengumumkan tengah mempersiapkan dua jaringan SKKL langsung antara AS dan Indonesia demi mengurangi ketergantungan akses internet melalui jaringan Singapura dan Hong Kong. Dua jaringan sistem komunikasi kabel laut (SKKL) yang diberi nama Echo dan Bifrost ini adalah hasil inisiatif Meta.</p><p>Selanjutnya, Singapore Telecommunications dan NEC Jepang memimpin konsorsium proyek sistem komunikasi kabel laut berkapasitas tinggi Asia United Gateway East sepanjang 8.900 kilometer. Konsorsium ini juga beranggotakan Amazon Web Services (AWS) dan Microsoft, keduanya sedang menggenjot pembangunan pusat data dan kabel bawah laut di seluruh Asia, termasuk Indonesia.</p><p>Satelit orbit rendah milik miliarder Elon Musk, Starlink, juga sudah beroperasi di Indonesia. Kementerian Komdigi mengkaji kemungkinan penambahan satelit baru selain Satelit Republik Indonesia (Satria) I. Penambahan bisa dilakukan lewat satelit geostasioner lagi, atau satelit orbit rendah, seperti Starlink Elon Musk yang sudah beroperasi dan Kuiper (satelit orbit rendah milik Amazon) yang akan segera masuk Indonesia.</p><p><em>Lantas</em>, <em>bagaimana posisi Telkom menyikapi situasi itu? Bagaimana sikap Telkom menghadapi perubahan teknologi telekomunikasi dan digital yang semakin cepat ?</em></p><p>Meski Telkom telah membangun jaringan telekomunikasi selama 60 tahun dan ada sejumlah operator telekomunikasi nasional ikut membangun, mungkin masih ada 2–3 persen populasi Indonesia yang belum memperoleh akses. Untuk daerah terpencil dan sektor tertentu seperti kapal di laut, dibutuhkan teknologi telekomunikasi pelengkap yang salah satunya layanan Starlink.</p><p>Saat ini Starlink bersifat komplementer terhadap layanan operator telekomunikasi nasional, seperti Telkom. Sementara terkait kapasitas jaringan tulang punggung telekomunikasi internasional, Telkom membentuk konsorsium dengan perusahaan besar ,seperti Meta dan Google melalui proyek SKKL. Sebab, operator asing wajib bekerja sama dengan operator lokal saat masuk ke perairan Indonesia.</p><p>Ke depan, jika teknologi Starlink berkembang pesat hingga mampu menawarkan layanan setara jaringan terestrial, potensi menjadi pesaing nyata Telkom bisa muncul meskipun kemungkinan ini masih di luar jangka waktu 5–10 tahun. Perkembangan teknologi lain berbasis perangkat di darat juga berpeluang, namun tetap memerlukan izin wilayah dan infrastruktur lokal.</p><p>Telkom menilai pemerintah perlu menjaga kedaulatan digital Indonesia dengan menetapkan aturan main yang jelas untuk pemain asing, meliputi aspek keamanan, kesetaraan persaingan, kewajiban lisensi, penggunaan spektrum, serta pajak. Kebijakan yang adil akan memastikan keamanan nasional, <em>level playing field</em> bagi operator lokal, dan peningkatan pendapatan negara melalui penerimaan negara bukan pajak (PNBP) ataupun pajak penghasilan.</p><p><em>Apa pelajaran yang bisa dipetik Telkom selama 60 tahun berkarya yang diwarnai dengan perubahan teknologi telekomunikasi dan digital?</em></p><p>Industri telekomunikasi mengalami perubahan teknologi yang sangat cepat, dari <em>advance mobile phone system</em> hingga sekarang 5G. Bagi Telkom, pelajaran pentingnya adalah setiap penerapan teknologi harus berorientasi pada kebutuhan pelanggan. Adopsi teknologi baru memerlukan investasi besar, sehingga jika dilakukan sebelum pasar siap, investasinya bisa sia-sia. Sebaliknya, jika inovasi terlambat saat permintaan sudah muncul, pelanggan bisa beralih ke opsi lain. Karena itu, inovasi harus tepat waktu dan <em>customer-centric </em>agar efektif dan relevan.</p><p><strong>Disrupsi digital dan kecerdasan buatan</strong></p><p>Di tengah disrupsi digital dan kecerdasan buatan (<em>artificial intelligence</em>/AI), kinerja keuangan Telkom malah disorot. Telkom telah mengalihkan penjualan layanan jaringan tetap telekomunikasi IndiHome ke anak usahanya yaitu Telkomsel. Telkom juga pernah menyebut akan fokus ke segmen bisnis ke bisnis (B2B).</p><p>Harga saham merosot. Pada semester I- 2025, khususnya, laba periode berjalan yang dapat diatribusikan ke entitas induk mencapai Rp 10,97 triliun atau turun 6,68 persen. Penyebabnya, pendapatan yang dibukukan hanya Rp 73 triliun. Padahal semester I-2024, Telkom mampu mengantongi Rp 75,29 triliun.</p><p><em>Lantas, bagaimana strategi Telkom untuk menghadapi situasi itu supaya bisa terus berkarya pada dekade-dekade berikutnya</em>?</p><p>Telkom Group memiliki berbagai lini bisnis, mulai dari bisnis ke konsumen yaitu Telkomsel hingga B2B di bidang konektivitas, teknologi informasi komunikasi, pusat data, menara telekomunikasi, dan kabel fiber.</p><p>Saat ini valuasi pasar Telkom masih sangat bergantung pada bisnis B2C, padahal ada banyak aset dan bisnis bernilai besar yang belum terekspos. Strategi ke depan adalah mengungkap dan memaksimalkan nilai dari bisnis-bisnis lain melalui pembentukan entitas terpisah yang fokus pada infrastruktur, seperti bisnis menara telekomunikasi dan kabel fiber. Untuk bisnis menara telekomunikasi, Telkom sudah memfokuskannya ke Mitratel dan Mitratel telah melantai di Bursa Efek Indonesia.</p><p>Untuk kabel telekomunikasi, nanti semua bisnis infrastruktur ini akan dikelola oleh entitas baru bernama Infranexia mulai awal tahun depan. Kami memperkirakan potensi bisnis ini sekitar Rp100–150 triliun. Kemungkinan, Infranexia bakal menjadi perusahaan aset infrastruktur kabel fiber optik telekomunikasi terbesar di Indonesia.</p><p>Telkom menargetkan terciptanya “Telkomsel kedua” di luar sektor B2C Telkomsel, yaitu pada bisnis infrastruktur yang mencakup akses jaringan tulang punggung telekomunikasi, SKKL, serta pusat data. Untuk itu, portofolio perusahaan sedang dirapikan dengan menggabungkan bisnis yang sebelumnya terfragmentasi, menghilangkan tumpang tindih antar anak usaha, dan memindahkan aset maupun tim ke entitas khusus.</p><p>Ke depan, Telkom secara induk akan bertransformasi menjadi perusahaan <em>strategic holding</em> dengan pilar-pilar bisnis utama: B2C, B2B, B2G, pusat data, menara telekomunikasi, dan bisnis internasional. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan valuasi Telkom Group secara signifikan.</p><p><em>Bagaimana pandangan Telkom terhadap kedaulatan digital?</em></p><p>Perlindungan data pribadi harus menjadi prioritas, terutama mengingat rendahnya kesadaran masyarakat dan potensi kebocoran data melalui layanan OTT. Telkom aktif mengedukasi publik, memastikan setiap interaksi dengan pelanggan disertai persetujuan (<em>consent</em>), serta menjaga data agar tidak dibagikan tanpa izin. Telkom juga sudah memiliki <em>data protection officer</em>.</p><p>Pemerintah berperan penting sebagai <em>gatekeeper</em> untuk memastikan data tetap berada di dalam negeri. Isi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi sudah baik karena memberi sanksi tegas, namun penerapannya harus konsisten. Inkonsistensi atau pelonggaran aturan dapat melemahkan kedaulatan digital dan menghambat kepatuhan institusi.</p><p><em>Tahun 2025, selain bertepatan dengan 60 tahun Telkom juga peringatan ulang tahun kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia. Bagaimana Telkom memaknai situasi ini?</em></p><p>Memasuki 80 tahun kemerdekaan, Indonesia telah mencatat banyak kemajuan dan menargetkan visi besar melalui <em>Asta Cita</em>, termasuk keluar dari jebakan kelas menengah dan mencapai pertumbuhan 8 persen. Pilar digital menjadi salah satu kunci pencapaiannya, dan Telkom berkomitmen berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mengorkestrasi transformasi digital nasional. Langkah ini dipandang penting demi mewujudkan kedaulatan digital sebagai fondasi Indonesia maju.</p><p>Penekanannya, Telkom harus lebih menjadi orkestrator transformasi digital. Telkom harus lebih terbuka memberikan servis ke semua pemangku kepentingan di industri telekomunikasi. Apabila sebelumnya, Telkom mungkin lebih banyak berjualan di dalam grup, kini harus terbuka keluar.</p><p>Supaya bisa menjalankan peran sebagai orkestrator transformasi digital untuk Indonesia, Telkom perlu membuat transformasi portofolio alias merapikan portofolio bisnis. Selanjutnya, Telkom harus membangun kredibilitas dan kepercayaan yang lebih tinggi ke semua pemangku kepentingan. Telkom juga akan melakukan transformasi budaya dan tata kelola supaya seluruh grup mempunyai budaya yang lebih mumpuni.</p><ul><li>Tulisan ini tayang di Harian Kompas edisi 17 Agustus 2025</li></ul><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=3a9657a24d07" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Masih Produktif, Tapi Kerap Tersingkir: Nasib Pekerja 40 Plus di Pasar Kerja]]></title>
            <link>https://medcecil.medium.com/masih-produktif-tapi-kerap-tersingkir-nasib-pekerja-40-plus-di-pasar-kerja-740764f54050?source=rss-a8db594bc5e5------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/740764f54050</guid>
            <dc:creator><![CDATA[Caecilia Mediana]]></dc:creator>
            <pubDate>Tue, 15 Jul 2025 05:19:54 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2025-07-15T05:19:54.478Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>Sejak 2024 hingga sekarang, Kartika (48), warga Tangerang Selatan, mengaku dirinya sebagai penyelenggara acara (<em>event organizer</em>) lepas harian dengan penghasilan tidak menentu. Dia sudah mengirim surat lamaran kerja ke berbagai kantor dengan harapan dirinya bisa kembali bekerja sebagai pekerja ‘formal’.</p><p>“Sudah tidak terhitung berapa surat lamaran yang aku kirim. Dari 2020 — 2025, paling 5–6 saja yang prosesnya berlanjut sampai wawancara dengan <em>user</em> (pemberi kerja), tetapi aku malah ditawar dengan upah minimum kabupaten/kota,” ujar dia.</p><p>Kartika sempat melakukan negosiasi balik agar tawaran gaji dinaikkan supaya dia tetap bisa menyisihkan untuk tabungan. Namun, pemberi kerja keberatan.</p><p>Dalam kurun waktu 2020–2024, Dia pernah akhirnya mengiyakan salah satu tawaran pekerjaan dengan gaji setara upah minimum kabupaten, tetapi malah dia yang harus merogoh tabungan untuk menutup ongkos transportasi ke lokasi kerja setiap hari. Kartika memilih mengundurkan diri setelah enam bulan bekerja.</p><p>Setelah itu, dia pernah melamar sebagai resepsionis di salah satu perusahaan di Jakarta. Akan tetapi, perusahaan tersebut tidak menerima yang sudah berusia di atas 40 tahun. Sampai-sampai, Kartika menawarkan diri siap menggantikan pekerjaan kantoran bagi yang cuti melahirkan agar bisa punya kerjaan lagi. Perusahaan tetap menolak.</p><p>Sebelum akhirnya mengalami pengalaman seperti itu, profesi terakhir Kartika adalah sekretaris salah satu direktur di perusahaan jasa penyedia peralatan pengeboran minyak dan gas bumi. Di perusahaan ini, dia bekerja dari 2010–2020.</p><p>Perusahaan tempatnya bekerja itu sebenarnya mulai menunjukkan tanda-tanda akan oleng pada 2016. Tahun itu harga minyak dunia turun, banyak negara Uni Eropa menaikkan bea cukai untuk bensin dan solar, dan transisi energi hijau mulai ramai dibahas.</p><p>“Pada 2016, aku yang saat itu baru akan memasuki usia 40 tahun sebenarnya sudah mencoba lamar ke sana-ke mari. Sudah mulai tuh, saat wawancara kerja dengan <em>user</em>, aku mengalami diskriminasi usia. Ada yang mengatakan ‘oh sudah mulai bekerja sejak 1996&#39; atau ‘oh pengalamannya sudah banyak’, kemudian diakhiri tidak ada kabar,” ujar dia.</p><p>Tahun 2020, perusahaan tersebut akhirnya tutup. Kartika terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) tanpa pesangon.</p><p>“Aku termasuk orang yang mau belajar hal baru, cuma di usiaku sekarang memang perlu waktu. Tak masalah kalau dicibir ‘ah kamu kan senior masa begitu saja tidak bisa’,” ucap dia pasrah.</p><p>Amalia (42), warga Jakarta, memiliki cerita yang berbeda. Saat ini, dia bekerja di salah satu organisasi non-pemerintah internasional sebagai tenaga yang mengurusi kebutuhan komunikasi. Akan tetapi status dia sebenarnya pekerja kontrak yang per tiga bulan diperbaharui.</p><p>Gaji yang diterima per bulan, dia klaim hanya mampu menutup pengeluaran hidup setiap bulannya sebagai lajang di kota metropolitan Jakarta. Kondisi seperti itu membuat Amalia selalu was-was. Tidak ada rasa aman dalam bekerja.</p><p>Meski lulusan magister dari luar negeri, Amalia mengaku kesulitan menemukan organisasi non-pemerintah ataupun badan usaha milik swasta di Indonesia yang menerima dia sebagai karyawan tetap. Setidaknya, hal itu dia rasakan saat dan usai pandemi Covid-19. Padahal, setiap minggu, dia mengirim lima surat lamaran kerja tetapi jarang yang lanjut sampai tahap serius. Mengandalkan koneksi juga susah. Salah satu alasan yang kerap ia terima adalah usia.</p><p>“Saat aku masuk usia 40 tahun, diskriminasi usia itu mulai sangat terasa. Bidang yang aku kuasai sebenarnya sudah sampai level strategi, tetapi malah diminta mengerjakan pekerjaan yang menurutku cocok untuk anak baru lulus. Aku seolah-olah diharuskan bisa bersaing dengan lebih muda,” kata dia.</p><p>Iriel (41), warga Jakarta lainnya, mengaku pernah hampir depresi karena susah mencari lowongan pekerjaan kantoran pada Juli 2024 — Juni 2025. Sebelumnya, dia bekerja di bidang pemasaran di salah satu perusahaan manufaktur rokok di Bali dari Februari 2023 hingga Juli 2024. Jabatan terakhir sebelum terkena PHK ialah kepala pemasaran.</p><p>“Setelah PHK, aku mulanya berpikir kalau akan segera dapat bekerja kantoran lagi sebulan kemudian. Ternyata, ekspektasiku meleset. Aku kirim lamaran ratusan kali untuk posisi apapun, tetapi mungkin hanya 1 persen yang sampai tahap wawancara dengan <em>user</em>,” ujar dia.</p><p>Iriel pernah melamar di bidang komunikasi dan pemasaran untuk posisi atas. Dia merasa posisi itu pas dengan usianya ataupun pengalaman sebelumnya. Akan tetapi, pemberi kerja menolak dengan dalih usia Iriel sudah 40 tahun.</p><p>“Aku ‘kalah’ dengan kandidat lain yang usianya masih 30 tahun. Saat itu, aku berpikir apa iya posisi direktur komunikasi diisi oleh kandidat usia 30 tahun. Cuma, aku kembali refleksi lagi kemampuan aku,” kata dia.</p><p>Selama setahun menganggur, Iriel mengandalkan uang tabungan dan pekerjaan lepasan sebagai penyiar radio untuk hidup di Bali. Dia mengklaim, dia dibayar per jam Rp 14.000 sebagai penyiar radio untuk 3 jam siaran setiap akhir pekan.</p><p>Dia sempat merasa depresi dengan situasi itu hingga memilih pasrah dan mencoba pelan-pelan meningkatkan keterampilan. Hingga akhirnya per 1 Juli 2025, ada salah satu perusahaan teknologi dari India dan memiliki kantor di Jakarta merekrut Iriel sebagai karyawan.</p><p>Cerita dialami Kartika, Amalia, dan Iriel adalah segelintir cerita angkatan kerja usia 40 tahun dan ke atas yang kesulitan mencari lapangan kerja formal. Di media sosial, seperti LinkedIn, kisah seperti mereka merebak, bahkan membentuk komunitas <em>Old Jobseeker</em> untuk saling menguatkan dan berbagi informasi lowongan.</p><p><strong>Belum membaik</strong></p><p>Founder dan Managing Director Headhunter Indonesia Haryo Suryosumarto, Senin (14/7/2025), di Jakarta, mengatakan, dari sisi <em>headhunter</em>, dia mengakui kondisi pasar kerja saat ini belum membaik. Banyak perusahaan mengeluhkan ketidakpastian ekonomi. Sebagai konsekuensinya, sejumlah perusahaan terus melakukan PHK.</p><p>“Perusahaan-perusahaan yang saat ini sedang tahap berkembang pun juga lebih selektif melakukan perekrutan karyawan baru. Situasi ini turut memengaruhi angka pengangguran nasional,” ujar dia.</p><p><em>Headhunter </em>adalah perusahaan atau individu yang menyediakan layanan perekrutan tenaga kerja atas nama pemberi kerja.</p><p>Beberapa sektor industri, menurut Haryo, sekarang sedang mengalami pertumbuhan yang stagnan. Misalnya, minyak dan gas bumi, serta organisasi non — pemerintah.</p><p>Sementara sektor — sektor yang sekarang relatif masih mengalami kenaikan pertumbuhan yaitu perdagangan domestik, jasa digital, dan energi hijau. Mereka membuka lowongan pekerjaan bagi karyawan baru, tetapi permintaannya tidak tinggi. Selain kebutuhan keterampilan yang spesifik, sektor seperti itu juga kadang-kadang memerlukan karyawan dengan keterampilan yang tidak banyak tersedia di pasar kerja.</p><p>Sebagai <em>headhunter</em>, Haryo pribadi mengklaim dirinya tidak keberatan dengan kandidat karyawan yang berusia 40 tahun ke atas, lalu merekomendasikan ke klien pemberi kerja. Dia menilai, kandidat usia 40 tahun ke atas memiliki beberapa sisi positif, seperti pengalaman, jaringan, mampu memecahkan masalah, dan kualitas kepemimpinan yang lebih matang. Aspek positif tersebut, harapan dia bisa menjadi penyeimbang di perusahaan dan melakukan mentoring ke karyawan yang lebih muda.</p><p>Hanya saja, dari sisi klien pemberi kerja, dia mengatakan akan bersikap sebaliknya. Masih banyak pemberi kerja merasa khawatir kandidat karyawan yang berusia 40 tahun ke atas itu cenderung lambat beradaptasi dalam teknologi, tidak lincah, dan berpola pikir susah berubah (<em>fixed mindset</em>).</p><p>Sebagian besar pemberi kerja juga cemas harus membayar gaji mahal. Ada pula yang mengkhawatirkan kandidat usia 40 tahun ke atas tidak akan cocok bekerja dengan atasan yang berusia lebih muda.</p><p>“Kekhawatiran seperti itu sebenarnya keliru dan belum terbukti. Kalau mau berbicara jujur, diskriminasi usia kerja itu masih ada. Sebagian besar perusahaan memang (sekarang) menjadikan usia 40 tahun itu sebagai batas umur perekrutan kandidat baru,” ucap dia.</p><p>Dia meyakini, jumlah pencari kerja usia di atas 40 tahun terus bertambah. Akan tetapi, sejumlah perusahaan pada umumnya membuat batasan seperti ini dengan segala asumsi yang dibangun sendiri. Lowongan pekerjaan mungkin masih tersedia, tetapi ketika penyaringan pertama yang dilakukan langsung usia. Hal ini ibaratnya, para kandidat usia 40 tahun ke atas sudah gugur bahkan sebelum mendapat kesempatan wawancara.</p><p>“Kalaupun, ada perusahaan tidak diskriminasi usia, mereka menolak angkatan kerja usia 40 dan ke atas karena alasan kesenjangan keterampilan,” tambah Haryo.</p><p>Founder StratEx Leigh McKiernon menambahkan, ada kebohongan yang suka diulang-ulang oleh perusahaan, seperti kantor inklusif, hanya merekrut orang-orang yang berpotensi, serta mengakui pengalaman dan kebijaksanaan tetap penting.</p><p><em>Ageism</em> bukanlah titik buta, melainkan bias yang diterima, disadari, dan dilembagakan. Di sejumlah perusahaan di luar negeri masih ada yang melakukannya.</p><p>Padahal, tenaga kerja yang multi-generasi adalah aset strategis. Tim dengan campuran usia yang sehat secara konsisten lebih baik dalam memecahkan masalah, menghindari kesalahan yang merugikan, dan beradaptasi dengan perubahan tanpa gagal. Mereka menghadirkan cakrawala waktu yang beragam. Pemberi kerja akan mendapatkan kegembiraan atas ide-ide segar, dipadukan dengan penilaian untuk mengetahui kapan tidak boleh mengejar setiap objek yang cemerlang.</p><p><strong>Ketinggalan zaman</strong></p><p>Kepala Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia I Dewa Gede Karma Wisana, secara terpisah, menjelaskan, secara akademik, realita yang tengah dialami sejumlah angkatan kerja usia 40 tahun dan ke atas disebut fenomena <em>job mismatch</em>. Kelompok pekerja yang sudah masuk ke kelompok pra-lansia (45–59 tahun) akan mengalami <em>skills obsolescence</em> atau keterampilan yang ketinggalan zaman. Bagi yang berlatar belakang lulusan luar negeri kerap mengalami <em>overqualified</em> (melebihi persyaratan).</p><p>“Dari sisi umur secara umum, tantangan angkatan kerja yang menjelang tua biasa disebut <em>mature worker marginalisation</em> sebagai hasil dari pola <em>ageism</em> di pasar tenaga kerja. Maka, angkatan kerja mulai usia 40 dan ke atas dicap kurang adaptif dengan teknologi, terlalu mahal, dan ketinggalan zaman. Alhasil, karyawan yang bertahan di dalam perusahaan pun rentan mengalami PHK,” ujar dia.</p><p>Sementara saat bersamaan, Dewa menyampaikan, Indonesia sudah memasuki penduduk usia tua. Sejak awal 2021, struktur penduduk Indonesia sudah memasuki penduduk tua dengan 1 dari 10 penduduk adalah warga senior. Pada akhir 2024, jumlah warga lansia naik menjadi 12 persen hingga 1 dari 8 penduduk adalah penduduk lanjut usia. Saat ini, 21 dari 38 provinsi berada dalam struktur penduduk tua (<em>Kompas</em>, 29/5/2025).</p><p>Situasi penduduk usia tua diperburuk dengan masih adanya dampak pandemi Covid-19 ke pasar kerja, pesatnya transformasi digital, inovasi akal imitasi, dan lapangan kerja formal yang terbatas.</p><p>Dia berpendapat, lapangan kerja baik di Indonesia semestinya ramah terhadap angkatan kerja usia mulai 40 tahun ke atas atau kelompok pra lansia. Akan tetapi, hal itu hanya bisa dilakukan dengan asumsi lapangan kerja formal cukup menampung semua pekerja dari berbagai kelompok umur.</p><p>Solusi yang paling permanen, namun sepertinya paling sulit dilakukan saat ini adalah penciptaan lapangan kerja formal. Di sisi lain, beberapa kebijakan sebenarnya sudah dilakukan namun dampaknya baru akan terasa dalam jangka panjang, seperti usia pensiun yang diperpanjang.</p><p>Hal seperti itu membuka ruang bahwa para pekerja senior ini masih bisa berkompetisi di pasar kerja. Mereka juga perlu terus didorong dan membuka ruang untuk <em>upskilling </em>dan <em>reskilling</em> melalui berbagai bentuk pelatihan agar sesuai dengan kebutuhan industri.</p><p>Di negara-negara maju, program seperti itu dinamakan <em>Active Labour Market Policies</em> (ALMP). ALMP berisi pelatihan dan penempatan kerja, secara terintegrasi. Untuk menjalankan ALMP, pemerintah memerlukan data tentang kondisi ketenagakerjaan yang baik dan selalu diperbarui.</p><p>Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menerbitkan Surat Edaran (SE) Menaker 6 Tahun 2025 tentang Larangan Diskriminasi dalam Proses Rekrutmen Tenaga Kerja, Rabu, (28/5/2025). Melalui SE ini, pemerintah menegaskan larangan praktik diskriminatif dalam lowongan kerja, termasuk syarat usia dan penampilan fisik yang selama ini menjadi sorotan publik.</p><p>“SE Menaker tentang Larangan Diskriminasi dalam Proses Rekrutmen Tenaga Kerja relevan. Akan tetapi, ketentuan itu tidak cukup kuat untuk mengurangi fakta bahwa industri dihadapkan pada kendala mencari pekerja ‘paling sesuai’ dengan kebutuhan mereka,” ucap Dewa.</p><p>Tulisan ini tayang di Koran Kompas, Selasa (15/7/2025).</p><p>dan Kompas.id <a href="https://www.kompas.id/artikel/masih-produktif-tapi-kerap-tersingkir-nasib-pekerja-40-tahun-ke-atas-di-pasar-kerja">https://www.kompas.id/artikel/masih-produktif-tapi-kerap-tersingkir-nasib-pekerja-40-tahun-ke-atas-di-pasar-kerja</a></p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=740764f54050" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Di Balik Kilau Ekspor, Nestapa Buruh Pengolahan Pangan Laut]]></title>
            <link>https://medcecil.medium.com/di-balik-kilau-ekspor-nestapa-buruh-pengolahan-pangan-laut-f5096fd1e265?source=rss-a8db594bc5e5------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/f5096fd1e265</guid>
            <dc:creator><![CDATA[Caecilia Mediana]]></dc:creator>
            <pubDate>Fri, 30 May 2025 09:44:43 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2025-05-30T09:44:43.786Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>Agung Windu (31), warga Muncar, Banyuwangi, mengaku sudah tiga bulan menganggur. Dia diberhentikan secara sepihak oleh pabrik pengolahan ikan berorientasi ekspor, tempatnya bekerja di Muncar. Perlakuan ini dia terima usai dirinya dan 24 orang buruh lainnya mencoba membentuk serikat pekerja untuk memperjuangkan perubahan status hubungan kerja dan upah layak.</p><p>“Saya mulai bekerja di pabrik ini dari Oktober 2021 sebagai operator pengulitan ikan tuna. Bekerja dari pukul 06.30 hingga 18.30 WIB dan enam hari kerja. Saat ini saya memperjuangkan nasib saya supaya bisa bekerja kembali,” ujar Agung, yang ditemui usai audiensi dengan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer, Kamis (22/5/2025) sore, di Jakarta.</p><p>Menurut dia, mantan pabrik tempatnya bekerja menerapkan sistem kerja <em>shif </em>tetapi perbedaan jam masuk hanya setengah jam. Durasi jam kerjanya pun sama-sama panjang. Di bagian pengulitan, Agung mengaku semua buruh pernah ditarget bisa menyelesaikan lebih dari 1,5 ton tuna per hari. Bahkan, dulu dia pernah mendapat target 120 kilogram per jam.</p><p>Tuna yang dia kerjakan pun adalah tuna sirip kuning dan tuna <em>albacore</em>. Pada 2025, kisaran harga grosir perkiraan untuk tuna Indonesia adalah antara 1,85 dan 5,71 per kilogram dollar AS atau antara 0,84 dan 2,59 dollar AS per pon. Namun, upah yang dia terima per bulan di bawah upah minimum kabupaten (UMK) Banyuwangi yaitu Rp 2,8 juta dan dia berstatus pekerja kontrak.</p><p>“Keluarga saya berlatar belakang petani. Saya pernah merantau ke Jakarta sebagai buruh servis mesin, lalu kena dampak pandemi dan pulang kampung. Berharap bisa dapat kerja layak di Banyuwangi, tetapi malah berakhir seperti ini,” tambah Agung.</p><p>Dayat (33), rekan kerja satu pabrik Agung, juga ikut dalam audiensi yang sama. Nasibnya sama seperti Agung, yakni dipecat karena ketahuan ikut membangun serikat pekerja.</p><p>Dia pun status hubungan kerjanya sama dengan Agung, yakni pekerja kontrak atau perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Namun, Dayat hanya mendapatkan salinan PKWT pada awal bekerja. Sisanya, dia tidak pernah memperoleh legalitas status. Pihak manajemen hanya mengatakan dia tetap bisa bekerja.</p><p>“Hanya di tiga bulan awal ada legalitas kontrak. Katanya kalau kerja di pengolahan ikan itu tergantung musim ikan, tetapi saya kerja terus. Makanya, manajemen minta saya masuk kerja terus,” tuturnya.</p><p>Soal durasi bekerja hingga upah per bulan pun sama dengan Agung. Bedanya, dia bekerja di bagian pendinginan.</p><p>“Jam kerja memang panjang. Pokoknya sampai ikan habis (ikan untuk diolah pada hari yang sama habis). Sebelum di pabrik ini, saya pernah beberapa kali pindah pabrik pengolahan ikan di Muncar dan kondisinya sama,” kata Dayat.</p><p>Dalam kesempatan audiensi dengan Wamenaker, bersama Agung dan Dayat terdapat pula perwakilan Federasi Serikat Buruh Makanan dan Minuman, Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia, Inti Solidaritas Buruh (ISB), Gabungan Serikat Buruh Indonesia, dan akademisi.</p><p>Pengalaman Agung dan Dayat sejalan dengan temuan riset yang dilakukan oleh ISB (dulu bernama Institut Solidaritas Buruh Surabaya) pada Agustus 2022 — Maret 2023 dan riset lanjutan pada 7 Juni — 30 September 2024. Kedua penelitian ini mengambil lokasi di Kecamatan Muncar, Banyuwangi, yang dikenal sebagai salah satu sentra pengolahan ikan terbesar dan salah satu pelabuhan ikan tertua di Indonesia.</p><p>Pada periode riset Agustus 2022 — Maret 2023, ISB menemukan lebih kurang 2.443 buruh yang bekerja di bagian produksi dan gudang di 7 perusahaan pengolahan ikan di Muncar berada dalam kondisi kerja tidak layak. Hak-hak dasar tidak dipenuhi perusahaan, seperti upah di bawah upah minimum, upah lembur tidak sesuai aturan, jam kerja panjang, dan tidak diikutsertakan dalam program jaminan sosial.</p><p>Dari beberapa pelanggaran itu, ISB menyatakan ada dua pelanggaran yang sangat penting memberikan pengaruh pada kepastian kerja dan pemenuhan hak dasar. Pertama, seluruh buruh tersebut bekerja dalam hubungan kerja waktu tertentu (PKWT) bahkan harian. Sementara jenis pekerjaan yang mereka lakukan adalah inti produksi, seperti memotong kepala ikan, memisahkan kulit tuna, memasukkan ikan dalam kaleng, pengemasan, dan memasak.</p><p>Kedua, lebih dari 75 persen dari 2.443 orang buruh memperoleh upah di bawah UMK Banyuwangi, yaitu rata-rata Rp 50.000 — Rp 90.000 per hari. Sementara UMK Banyuwangi per hari adalah Rp 105.000 per hari.</p><p>Selanjutnya, dalam riset periode 7 Juni — 30 September 2024 yang menyasar 70 orang buruh pengolahan ikan dan keluarganya di 7 perusahaan pangan laut yang juga masih di Muncar, temuan ISB relatif sama. Sebanyak 91,4 persen responden menerima upah per hari Rp 40.000 — Rp 87.000 dengan lama kerja 7 jam kerja untuk 6 hari bekerja. Jika ditotal sebulan, maka nominalnya di bawah UMK Banyuwangi Rp 2,6 juta.</p><p>“Lebih dari setengah responden mengaku bahwa mereka tidak mengetahui status hubungan kerjanya karena tidak pernah diangkat sebagai buruh tetap dan tidak pernah menandatangani surat perjanjian kontrak kerja,” ujar Pendiri ISB Domin Dhamayanti.</p><p>Di antara buruh juga bersedia lembur meskipun nilainya jauh dari aturan Rp 5.000 — Rp 8.000 per jam. Padahal, upah lembur seharusnya ialah Rp 22.500 untuk 1 jam dan berlaku penghitungan untuk jam berikutnya. Mereka terpaksa melakukannya karena butuh uang, terlebih bagi responden yang telah berkeluarga dan jadi tulang punggung keluarga.</p><p>Dalam riset yang sama, ISB menemukan, para buruh pengolahan ikan dan keluarganya menghemat konsumsi. Misalnya, frekuensi makan hanya 2 kali sehari, konsumsi lebih banyak karbohidrat, serta makan lauk pauk protein dan serat dikonsumsi seadanya.</p><p>“Konsekuensi lanjutannya, lebih dari setengah responden mengaku kadang-kadang merasa pusing dan lelah. Mereka berminat belajar memperjuangkan perubahan kondisi, tetapi diajak diskusi merasa berat,” ucap Domin.</p><p>Di industri pengolahan perikanan lainnya, yakni udang, kondisi buruhnya juga tidak berbeda. Laporan penelitian “Net Profits, Human Costs”, yang dilakukan Elsam, Akatiga, dan Migunani Research Institute pada Juli 2023 — Mei 2024 mengungkapkan, setidaknya setengah dari udang yang diekspor dari Indonesia bersumber dari tambak dan usaha pengolahan yang mempekerjakan pekerja informal, tidak adanya kontrak, pemotongan bonus/tunjangan, dan lembur yang berlebihan.</p><p>Kondisi ini diduga didorong oleh supermarket di AS, Inggris, dan Eropa, yang membayar udang lebih murah daripada biaya untuk membudidayakannya. Sementara kepada konsumen, supermarket — supermarket itu kerap mengklaim proses produk mereka telah menghormati hak asasi manusia.</p><p>Penelitian itu menggunakan data primer dari hasil wawancara kepada 221 individu di 9 provinsi yang mewakili setidaknya dua pertiga dari rantai pasokan udang berorientasi ekspor. Provinsi-provinsi tersebut meliputi Lampung, Bali, Nusa Tenggara Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Banten, dan Jakarta.</p><p>Jauh sebelum dua riset ISB dan penelitian gabungan Elsam, Akatiga, dan Migunani Research Institute terungkap ke publik, praktik kerja tidak layak atau tidak sesuai aturan di industri perikanan/pengolahan ikan sudah terjadi. Polanya pun persis.</p><p>Sekitar 15 tahun lalu, ada 58 dari sekitar 700 buruh PT Maya Muncar yang menuntut hak agar diangkat menjadi karyawan tetap. Sesuai aturan UU Ketenagakerjaan, pekerja harian lepas tidak boleh lebih dari tiga bulan berturut-turut. Di antara mereka, ada yang sudah bekerja lebih dari lima tahun.</p><p>Mereka juga menuntut agar perusahaan membayar upah buruh sesuai UMK Banyuwangi dan hak normatif lainnya. Namun, mereka malah diliburkan oleh perusahan. Berbagai upaya hukum telah ditempuh mulai dari ke Dinas Ketenagakerjaan setempat hingga ke Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) di era Hanif Dhakiri.</p><p>Akan tetapi, sekitar 2022-2023, alih-alih mendapatkan keadilan, sebanyak 58 orang pekerja itu malah mendapatkan kabar buruk. Penyidik pegawai negeri sipil Kemenaker justru menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). SP3 yang diterbitkan itu tidak disertai bukti-bukti hukum.</p><p><strong>Kerja paksa</strong></p><p>Menurut Domin, kondisi kerja tidak layak ataupun tidak sesuai aturan ketenagakerjaan di sektor industri perikanan, terutama pengolahan ikan, bisa terjadi karena beberapa faktor. Misalnya, faktor ketidaktahuan, kemiskinan, dan ancaman bisa diberhentikan sewaktu-waktu yang diterima oleh buruh. Kondisi tersebut sudah bisa dikategorikan kerja paksa sesuai indikator Organisasi Perburuhan Internasional (ILO).</p><p>Pengawasan dan penegakan hukum menjadi langkah awal yang penting untuk memastikan kepatuhan perusahaan. Hubungan kerja di industri perikanan dan pengolahan ikan perlu direformasi agar lebih adil dan berkelanjutan.</p><p>“Perlu juga indikator evaluasi kinerja perusahaan yang berorientasi pada kesejahteraan buruh,” kata dia.</p><p>Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan Indrasari Tjandraningsih, yang hadir mewakili akademisi dalam audiensi, Kamis (22/5/2025), berpendapat, buruh industri perikanan di Indonesia mencapai sekitar 2,3 juta orang. Selama ini mereka tergolong pekerja marginal. Status hubungan kerja mereka adalah informal, sementara sektor mereka bekerja di sektor formal.</p><p>Keberadaan serikat pekerja di sektor itu juga minim dengan berbagai faktor penyebab. Pemberangusan kebebasan berserikat dan bias pekerja di darat, misalnya.</p><p>Padahal, khusus untuk tuna dan udang, Indonesia merupakan salah satu produsen terbesar di dunia. Sepanjang 2023, ekspor tuna Indonesia khususnya, mencapai 927,13 juta dollar AS atau menyumbang hampir 18 persen dari kebutuhan tuna dunia. Selain tuna, Indonesia juga memiliki produk unggulan pengalengan ikan sardin yang memasok ke seluruh dunia.</p><p>“Ekspor perikanan dan hasil kelautan sama pentingnya dengan garmen dan sepatu. Kemenaker perlu mengupayakan perlindungan bersama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan,” ucap Indrasari.</p><p>Sementara itu, Wamenaker Immanuel Ebenezer menegaskan, negara harus hadir ke semua permasalahan hak-hak dasar buruh. Mengenai permasalahan kerja tidak layak yang dialami oleh sejumlah buruh pengolahan ikan di Muncar, dia telah memerintahkan Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja untuk membuat forum dan menyusun fakta-fakta realita hubungan kerja di daerah itu. Hasilnya akan dipakai untuk merumuskan kebijakan.</p><p>Dia juga sempat melakukan panggilan langsung dengan salah satu perwakilan manajemen di salah satu perusahaan pengolahan ikan di Muncar untuk memverifikasi laporan pengaduan kerja tak layak. Dalam panggilan itu, Immanuel secara tegas meminta manajemen untuk menerapkan kerja layak sesuai UU Ketenagakerjaan atau dia sendiri akan datang melakukan sidak jika tidak ada perubahan.</p><p>Tulisan ini tayang di Kompas.id, Senin 26 Mei 2025</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=f5096fd1e265" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Buruh Pabrik dan Keterbatasan “Daycare” Layak]]></title>
            <link>https://medcecil.medium.com/buruh-pabrik-dan-keterbatasan-daycare-layak-3ef7c5ef35b4?source=rss-a8db594bc5e5------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/3ef7c5ef35b4</guid>
            <category><![CDATA[care-economy]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Caecilia Mediana]]></dc:creator>
            <pubDate>Mon, 24 Feb 2025 15:45:00 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2025-02-28T08:02:30.836Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>Sudah dua bulan terakhir, Enny, salah satu buruh perempuan di sebuah pabrik garmen di Cimahi, Jawa Barat, harus bolak-balik ke Rumah Sakit dr Hasan Sadikin mengantar anak keduanya yang berusia 6 tahun untuk pemeriksaan neurologi. Tak terhitung sudah berapa ongkos yang dia keluarkan. Hasil cek terakhir menunjukkan ada bagian dalam kepala anaknya yang dinyatakan tidak normal.</p><p>Dokter Rumah Sakit dr Hasan Sadikin, kata Enny, menyebut sel kanker di bagian kepala aktif. Bagian leher anaknya juga ada benjolan.</p><p>Selain ke rumah sakit, dia juga berulang kali mendatangi akupunktur untuk mendapatkan pengobatan alternatif bagi anak keduanya.</p><p>Kisah Enny itu bermula ketika dia mendapati anak keduanya mengalami demam disertai kejang. Di bagian leher ada benjolan, yang kata anaknya, suka perih. Tak perlu berpikir lama, dia dan suami segera membawa anaknya periksa ke dokter dan akupuntur.</p><p>Dari hasil pemeriksaan dokter dan konsultasi dengan akupunktur, Enny disarankan mencoba mengubah pola makan dan asuh anak. Misalnya, tidak boleh diberikan makanan instan, olahan, gorengan cepat saji, dan mengurangi terpapar radiasi.</p><p>“Saya menduga-duga penyebabnya apakah karena sejak bayi, saya titipkan dia ke tetangga (yang masih saudara) lalu, mulai usia 1 tahun, dia sudah makan makanan instan dan olahan supaya tidak merepotkan saat dititipkan?” ujar Enny saat dihubungi, Minggu (23/2/2025), dari Jakarta.</p><p>Kepada <em>Kompas</em>, dia tidak mengungkap detail jenis penyakit yang anak keduanya derita apakah benar tumor atau sudah menjurus jadi kanker, walaupun Enny mengaku telah mengantongi hasil cek neurologi.</p><p>”Yang bisa saya lakukan adalah mengurangi kebiasaan makan makanan instan, olahan, dan cepat saji. Saya juga tidak mau berikan ponsel lagi untuk mengurangi (dampak) radiasi. Kendati ini juga bakal susah karena sejak kecil kerap diberikan ponsel supaya tenang saat dititipkan,” kata dia.</p><p>Sebagai buruh pabrik garmen, kondisi buruh perempuan terbilang sulit. Meskipun telah bekerja belasan atau bahkan puluhan tahun, upah yang diterima seringkali masih setara dengan upah minimum.</p><p>Akibatnya, banyak buruh perempuan tinggal di rumah petak dekat pabrik. Umumnya berlokasi di daerah padat penduduk sehingga yang disebut “rumah petak” ini seringkali hanya berukuran 3 x 3 meter atau 4 x 4 meter, menyerupai kamar kos dengan ventilasi minim.</p><p>Keluar dari pabrik dan mencari pekerjaan lain pun tidak mudah. Pasalnya, kebanyakan buruh perempuan hanya mengenyam pendidikan menengah atas ke bawah. Apabila buruh berasal dari desa, pulang kampung juga bukan keputusan terbaik karena lapangan kerja di desa relatif lebih sempit.</p><p>Enny mengalami itu semua. Sejak pertama kali merantau dari Lampung ke Cimahi tahun 1997 dan bekerja sebagai buruh pabrik padat karya, dia sudah menyaksikan tempat tinggal buruh yang berupa rumah petak berjejeran, berada di gang-gang, dan kerap kali hanya bisa dilalui dengan jalan kaki.</p><p>Dia juga melihat bagaimana saat itu pun buruh perempuan yang telah berkeluarga dan memiliki anak kecil sudah dititipkan ke tetangga yang biasanya orang dipercaya, tetangga yang masih kerabat, atau keluarga di desa asal. Tetangga yang dimaksud juga tinggal di rumah petak. Tidak ada fasilitas penitipan anak yang layak, profesional, dan biayanya terjangkau dekat pabrik.</p><p>Enny pun akhirnya mengalami situasi tersebut ketika dia memutuskan menikah tahun 2000 dan mempunyai anak setahun berikutnya. Kala itu, dia mengambil keputusan, anak pertama yang baru berusia 40 hari dititipkan ke rumah mertua di desa asalnya di Lampung. Lalu, dia kembali ke Cimahi untuk bekerja di pabrik garmen.</p><p>“Saat itu saya menangis harus meninggalkan anak yang benar-benar masih bayi merah. Cuma tekad saya bulat yaitu harus kembali bekerja ke Cimahi supaya bisa tetap hidup. Kalau saya dan suami bertahan di desa asal (Lampung), tidak banyak lapangan kerja,” tutur dia. Enny hanya menjenguk empat bulan sekali.</p><p>Jangan membayangkan pengasuhan anak oleh mertua di kampung itu modern, Enny melanjutkan. Mengasah motorik anak atau pemberian gizi lengkap seperti yang muncul di berita atau internet tidak ada. Hal yang diutamakan adalah anak tidak rewel dulu. Pemberian air susu ibu pun tidak kontinyu.</p><p>Enny tidak menyangka pengalaman tersebut harus dia alami kembali ketika dia dinyatakan hamil anak kedua pada 2017. Ketika anak keduanya lahir dan cuti melahirkan habis, dia kembali menerapkan praktik anak dititipkan ketika dia dan suami bekerja. Bedanya, kali ini, Enny menitipkan ke tetangga samping rumah yang ternyata masih kerabat dekat.</p><p>“Kerabat itu buka warung dan memiliki anak kecil juga. Karena tak ingin merepotkan dia, saya memang secara sadar kerap membawakan anak kedua makanan yang gampang diberikan, seperti <em>nugget</em>. Anak kedua biasa membeli sosis instan yang biasa dijual gerobak keliling ketika dititipkan,” ujar dia.</p><p>Engkon, buruh pabrik garmen perempuan lain di Cimahi, juga sedang menghadapi kondisi serupa dengan Enny. Anak semata wayangnya yang berusia 8 tahun baru ketahuan menderita kanker.</p><p>Sama seperti Enny, Engkon juga menitipkan anaknya sejak usia bayi kepada keluarganya yang tinggal di Ciparay, sekitar 33 kilometer dari Cimahi. Dia hanya bisa mengunjungi anaknya setiap akhir pekan.</p><p>”Sejak usia 6 bulan, paru-paru anak sudah pernah dicek dokter dan hasilnya menunjukkan ada plek. Tidak jelas apakah sering terpapar asap rokok atau yang lain,” ucap Engkon.</p><p>Kepada <em>Kompas</em>, ia menahan tangis saat menceritakan situasi yang tengah dihadapi. Engkon mengaku sekarang hanya dirinya yang bekerja, sedangkan suaminya sudah tidak lagi bekerja sebagai penjual gorengan. Suami tinggal di Ciparay dan fokus mengasuh anak.</p><p>Engkon yang mengaku hanya lulusan sekolah dasar merasa tidak berdaya dengan kondisi saat ini. Keluar dari pabrik garmen lalu mencari pekerjaan lain dengan upah di atas upah minimum kabupaten bukan pilihan yang terbaik bagi dirinya.</p><p>Maka dia memilih bertahan. Dia menyadari semua risiko, termasuk risiko pabrik-pabrik padat karya di bidang garmen dan tekstil sekarang mengalami penurunan permintaan sehingga manajemen pabrik kerap meliburkan buruh.</p><p>Cerita senada disampaikan Nita, buruh perempuan di salah satu pabrik tekstil di Bandung. Nita adalah orangtua tunggal bagi satu anak yang sekarang berusia 6 tahun.</p><p>Sama seperti cerita Enny dan Engkon, Nita juga menitipkan anaknya sejak bayi ke tetangga yang paling dia percaya karena ketiadaan fasilitas penitipan anak yang layak dan terjangkau. Sebulan, dia membayar tetangganya yang mau mengasuh itu lebih kurang Rp 800.000.</p><p>”Situasi paling susah adalah badan anak saya ringkih sehingga sering sakit. Saya mau tidak mau harus urus anak berobat sendiri, sering izin ke mandor, tetapi malah potong gaji dan tidak boleh ikut lembur,” ucap Nita.</p><p>Nita mengatakan, dokter hanya menyarankan agar Nita rajin menjaga pola makan dan kebersihan si anak agar tidak mudah sakit.</p><p>”Saya tidak bisa menuduh tetangga. Di sekolah PAUD juga tidak menyediakan fasilitas penitipan anak. Sementara sebagai orangtua tunggal, saya harus bekerja sendiri dan baru bisa mengasuh sore hari sepulang bekerja,” kata Nita.</p><p>Tanpa menyalahkan realitas kondisi mereka, Ketua Institut Solidaritas Buruh Surabaya Domin Dhamayanti berpendapat, praktik menitipkan anak kepada tetangga yang dipercaya atau keluarga di kampung telah menjadi fenomena sejak puluhan tahun lalu. Di kawasan industri yang lebih maju, seperti di Jakarta, buruh padat karya perempuan sampai sekarang menitipkan anak ke tetangga yang masih kerabat dekat.</p><p>“Selain keterbatasan akses fasilitas penitipan, secara khusus masih berkembang stigma menitipkan anak ke orang lain yang bukan kerabat dekat itu tabu karena menggantikan peran keluarga. Ditambah lagi, masih banyak pemberitaan mengenai tempat penitipan anak (TPA) abal-abal yang mengakibatkan hak anak tidak terpenuhi,” ujar dia.</p><p><em>Kompas </em>sebenarnya berkesempatan bertemu dan berbincang dengan Lasmi, salah satu buruh pabrik tekstil di Jakarta Utara. Serupa dengan kondisi Enny, Engkon, dan Nita, Lasmi pun tinggal rumah petak yang lebih pas disebut kos (karena hanya berukuran 3 x 3) di kawasan padat penduduk, tak jauh dari lokasi pabrik.</p><p>Lasmi juga menitipkan anaknya ke kerabat yang tinggal di kawasan sama, tetapi hanya beda gang. Ini dilakukan setiap hari pada anak pertama dan kedua. Setiap pagi dan sore, Lasmi bergiliran dengan suaminya yang bekerja di kafe untuk antar-jemput anak di rumah kerabat.</p><p>Tidak ada tempat bermain yang luas dan layak. Hanya gang — gang yang hanya bisa dilalui satu motor dan pejalan kaki. Kalau petang ke malam, anak-anak buruh pabrik, seperti Lasmi, bermain di sebuah kasur dalam rumah petak. Kasur yang sama untuk tidur bersama dengan orangtua.</p><p>Pabrik tempat Lasmi bekerja tidak menyediakan fasilitas penitipan anak. Pengelola kawasan tempat pabrik berdiri juga enggan menyiapkan. Kalaupun ada fasilitas penitipan yang layak dan dikelola profesional itu lokasinya jauh dari pemukiman Lasmi dan buruh perempuan lain tinggal.</p><p>Lasmi lebih beruntung dibanding Enny, Engkon, dan Nita karena kedua anaknya tidak terserang penyakit apapun.</p><p><strong>Pemahaman negara</strong></p><p>”Pengetahuan pengasuhan berbasis hak anak belum 100 persen dipahami oleh warga Indonesia, termasuk pejabat-pejabat pemerintah walaupun sudah ada Peta Jalan Ekonomi Perawatan. Pengetahuan seperti itu penting supaya memastikan tumbuh kembang anak optimal, seiring dengan penyediaan TPA berkualitas dan terjangkau,” tegas Domin.</p><p>Pada 2024, Pemerintah Indonesia merilis Peta Jalan Ekonomi Perawatan dan menetapkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak dalam 1000 Hari Pertama Kehidupan (UU KIA).</p><p>Pada Pasal 18 Ayat (2) huruf (f) UU KIA, pelaksanaan kesejahteraan ibu dan anak dilakukan melalui pemberian kemudahan berbagai akomodasi yang layak di tempat kerja. Kemudian, Pasal 30 Ayat (3) disebutkan bahwa dukungan fasilitas, akomodasi yang layak, sarana, dan prasarana di tempat kerja berupa fasilitas layanan kesehatan, penyediaan ruang laktasi, dan tempat penitipan anak.</p><p>Pasal 30 Ayat (4) UU KIA mengamanatkan, pengusaha wajib menyediakan <em>daycare</em> di tempat kerja. Ketentuan ini berlaku untuk perusahaan swasta ataupun milik negara.</p><p>Hal itu juga diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyediaan Sarana Kerja yang Responsif Gender dan Peduli Anak di Tempat Kerja. Sarana kerja yang dimaksud adalah ruang air susu ibu, ruang penitipan anak, dan fasilitas layanan kesehatan.</p><p>Selanjutnya, ada Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 61 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Taman Pengasuhan Anak Berbasis Hak Anak/<em>Daycare</em> Ramah Anak bagi Pekerja di Daerah. Ini merupakan imbauan kepada seluruh kepala daerah melalui dinas yang mengampu urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk melaksanakan penyelenggaraan, koordinasi pemantauan, dan pengawasan terhadap layanan taman pengasuhan anak.</p><p>Apa yang dialami Enny, Engkon, dan Nita, menurut National Project Officer of HIV/AIDS and Care Economy International Labour Organization (ILO) untuk kantor Indonesia dan Timor Leste, Early Dewi Nuriana, adalah contoh nyata betapa negara abai mengawasi pentingnya pengasuhan berbasis hak anak dengan tanggung jawab dan produktivitas pekerja perempuan.</p><p>Padahal, industri tekstil merupakan salah satu industri utama manufaktur nasional. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, produk domestik bruto (PDB) atas dasar harga konstan (ADHK) industri tekstil dan pakaian jadi sebesar Rp127,43 triliun pada 2021.</p><p>Industri ini masih diandalkan untuk menyerap tenaga kerja Indonesia yang mayoritas lulusan SMA ke bawah. Mayoritas pekerjanya adalah perempuan.</p><p>”Masih banyak pengusaha yang belum memahami keberadaan fasilitas <em>childcare</em> itu sangat berkontribusi tingkat partisipasi dan produktivitas kerja perempuan, walaupun mayoritas karyawan mereka perempuan. Hal ini bisa terjadi karena pengaruh di atasnya (sikap/ kebijakan pemerintah),” katanya.</p><p>Menurut Early, di Indonesia, beberapa perusahaan besar telah menyediakan fasilitas TPA. Hanya saja, realitanya, perusahaan yang melakukan itu biasanya berlatar belakang multinasional atau memiliki inti bisnis berupa produksi barang sehari-hari dan perawatan anak.</p><p>Pembangunan dan pengelolaan TPA, Early akui tidak murah. Akan tetapi, jika ada kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang mendukung pembangunan, pekerja tidak harus mengeluarkan biaya yang mahal. Pengusaha dapat memberikan dukungan supaya pengelolaan TPA tetap terkendali.</p><p><strong>Perjuangan bersama</strong></p><p>Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Serikat Pekerja Nasional (SPN) Iwan Kusmawan sependapat dengan gagasan tersebut. Amanat UU KIA Pasal 30 Ayat (4) harus dibahas bersama dengan komitmen yang sama, antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Dengan demikian, pekerja lebih tenang dalam melakukan aktivitas kerja, dan produktivitasnya naik.</p><p>”Sekitar 64 komponen kebutuhan hidup layak menghitung upah minimum itu belum mencakup aspek ekonomi perawatan, seperti akses TPA. Tidak heran jika muncul keluhan buruh-buruh perempuan terhadap mahalnya bayar gaji pengasuh. Karena ini (bayar akses pengasuh) mengurangi nilai upah mereka yang jauh memenuhi kebutuhan riil,” katanya.</p><p>Sementara itu, pengurus Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia — Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) Sri Rahmawati berharap, isu pengasuhan berbasis hak anak disadari semua serikat pekerja sebagai isu mendesak. Jangan sampai desakan agar ada fasilitas TPA berkualitas dan terjangkau bagi buruh perempuan itu tidak kompak digaungkan oleh seluruh serikat pekerja.</p><p>”Ini perjuangan bersama. Sama pentingnya ketika berjuang upah layak bagi buruh,” kata Sri.</p><p>Komite Regulasi Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Mira Sonia menyampaikan, Apindo telah menyosialisasikan mandat UU KIA kepada para pengusaha anggota. Sosialisasi ini diklaim berhasil menaikkan kesadaran pentingnya ekonomi perawatan.</p><p>Apindo juga telah menyusun petunjuk untuk menjalankan amanat UU KIA, termasuk model dan investasi yang harus digelontorkan untuk membangun serta mengelola TPA. Sejauh ini sudah ada satu perusahaan padat karya yang mengimplementasikan, yaitu pabrik Sampoerna di Probolinggo, Jawa Timur. Pembangunan dan pengelolaan TPA dilakukan Sampoerna melalui skema kerja sama perusahaan dengan koperasi karyawan. Sampoerna sendiri membuka ruang bagi perusahaan — perusahaan lain mendukung keberadaan TPA itu.</p><p>”Tujuan utamanya ada TPA yang dekat dengan lokasi kerja adalah meningkatkan partisipasi kerja perempuan. Dengan demikian, isu ini semestinya ditangani secara gotong royong. Pemerintah, termasuk kepala daerah, ambil peran yang signifikan,” ucap Mira.</p><p>Menanggapi dinamika itu, Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Sosial dan Budaya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Eko Novi Ariyanti Rahayu Damayanti, saat dikonfirmasi, hanya menjelaskan, keberadaan tempat penitipan anak (TPA) secara kuantitatif masih belum memadai dan cenderung terpusat di pulau Jawa. Tidak hanya belum memadai secara kuantitatif, TPA yang tersedia saat ini pun juga cenderung belum memiliki standar kualitas yang memadai.</p><p>Dia menyebut, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merekomendasikan penyediaan TPA atau <em>daycare </em>dibentuk berdasarkan basis industri, komunitas, dan <em>noninstitusional based</em>/ individu dan harus sesuai dengan standar Taman Asuh Ramah Anak.</p><p>*<strong>Tulisan ini bagian dari tugas liputan beasiswa ILO dan AJI Jakarta. Versi edit telah tayang di Kompas.id, Senin 24 Maret 2025.</strong></p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=3ef7c5ef35b4" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
    </channel>
</rss>