<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0" xmlns:cc="http://cyber.law.harvard.edu/rss/creativeCommonsRssModule.html">
    <channel>
        <title><![CDATA[Stories by Meita Ayu Trisnasari on Medium]]></title>
        <description><![CDATA[Stories by Meita Ayu Trisnasari on Medium]]></description>
        <link>https://medium.com/@meitaayutr?source=rss-7fb12c8ac1c6------2</link>
        <image>
            <url>https://cdn-images-1.medium.com/fit/c/150/150/1*EN4gHdUji4qD27lc10cPNg.jpeg</url>
            <title>Stories by Meita Ayu Trisnasari on Medium</title>
            <link>https://medium.com/@meitaayutr?source=rss-7fb12c8ac1c6------2</link>
        </image>
        <generator>Medium</generator>
        <lastBuildDate>Fri, 20 Nov 2026 22:50:54 GMT</lastBuildDate>
        <atom:link href="https://medium.com/@meitaayutr/feed" rel="self" type="application/rss+xml"/>
        <webMaster><![CDATA[yourfriends@medium.com]]></webMaster>
        <atom:link href="http://medium.superfeedr.com/" rel="hub"/>
        <item>
            <title><![CDATA[On My Way to Create History]]></title>
            <link>https://medium.com/@meitaayutr/on-my-way-to-create-history-946f892aa5a6?source=rss-7fb12c8ac1c6------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/946f892aa5a6</guid>
            <dc:creator><![CDATA[Meita Ayu Trisnasari]]></dc:creator>
            <pubDate>Mon, 09 Jun 2025 14:31:28 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2025-06-09T14:31:28.960Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<h2>On My Way to Create A History</h2><p>Sedari kecil, saya paling bosan kalau disuruh mengenal silsilah keluarga. Bukan karena apa, tetapi silsilah keluarga saya terlalu panjang untuk dihafal, apalagi kalau disuruh menghafal keluarga yang cuma setahun sekali ketemu bahkan yang belum pernah ketemu sekalipun saya disuruh hafal.</p><p>Tempo lalu saya menonton rangkaian series vlog Leonardo Edwin (channel YouTube kesukaan saya) yang isinya mencari silsilah leluhurnya sampai ke Tiongkok.</p><p>“Niat juga ya cuma demi penasaran siapa dan bagaimana leluhurnya menjalani kehidupan sampai akhirnya muncul si doi sekarang”, pikirku.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/585/1*f9ZEGaiF_AZ21Dr2tN6Dgg@2x.jpeg" /></figure><p>Yang ada dibenakku saat itu adalah rasa penasaran demi kepuasan dan keingintahuan semata. Sampai akhirnya aku menemukan alasan cantik mengapa sejarah leluhur kita begitu penting untuk ditelusuri.</p><p>Inspirasiku kali ini muncul dari interview dari Brandon Salim dan Dhika Himawan, sepasang lovebird yang saya suka ikuti di social media. Brandon, aktor yang punya hobi unik mengoleksi foto keluarga leluhur ini sama halnya dengan Leonardo Edwin. “Ada rasa puas tersendiri”, tuturnya. Sampai akhirnya host yaitu Kak Dave mengelaborasi apa yang disampaikan Brandon di menit 22.34 berikut.</p><iframe src="https://cdn.embedly.com/widgets/media.html?src=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fembed%2FX9BbCKo4slc%3Ffeature%3Doembed&amp;display_name=YouTube&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DX9BbCKo4slc&amp;image=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FX9BbCKo4slc%2Fhqdefault.jpg&amp;type=text%2Fhtml&amp;schema=youtube" width="854" height="480" frameborder="0" scrolling="no"><a href="https://medium.com/media/3abb4217b3eecc55de2eaaad323ab770/href">https://medium.com/media/3abb4217b3eecc55de2eaaad323ab770/href</a></iframe><blockquote>Dengan menelusuri sejarah keluarga, usaha tersebut bentuk dari menghargai bahwa kita dibentuk dari masa lalu, serta keputusan yang kita ambil sekarang akan menentukan bagaimana anak cucu kita dibentuk”.</blockquote><p><em>What a beautiful words. ✨</em></p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=946f892aa5a6" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Kebijakan yang Menarik]]></title>
            <link>https://medium.com/@meitaayutr/kebijakan-yang-menarik-55b2c81f03ac?source=rss-7fb12c8ac1c6------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/55b2c81f03ac</guid>
            <dc:creator><![CDATA[Meita Ayu Trisnasari]]></dc:creator>
            <pubDate>Sat, 15 Feb 2025 08:26:25 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2025-02-15T08:26:25.536Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>Mendengar istilah pengadaan barang dan jasa untuk pertama kalinya saya dengar dari pidato dari tokoh yang menjadi panutan dan kiblat saya dalam belajar. Kemudian istilah ini berubah menjadi ilmu yang sangat menarik perhatian saya karena implementasi dari ilmu ini yang terbilang sangat jarang dipraktikkan terutama oleh pemangku kebijakan di Indonesia, padahal jika diimplementasikan bisa saja mengubah tradisi publik ke arah yang lebih baik namun efisien. Mengapa efisien? Okay, mari saya ceritakan.</p><p>Kalian pastinya sudah tidak asing dengan program Makan Bergizi Gratis, dimana itu adalah program pemerintah yang bertujuan memberi asupan sarapan gratis untuk memenuhi kebutuhan gizi dengan target sasaran siswa-siswi tertentu. Banyak <em>pro and cons </em>dari program tersebut, tapi menurut saya lebih tepat dikatakan <em>plus and minus</em> daripada <em>pro and cons, </em>karena bagi saya istilah <em>pro and cons</em> bisa memicu terpecah belahnya publik ( note: saya lebih suka hidup dengan namastee daripada ribut, <em>hehe </em>). Okay, fokus lagi ya. <em>Plus-</em>nya karena program ini tujuannya baik dan sasaran yang dituju jelas sesuai dengan prinsip keadilan. <em>Minus-</em>nya adalah bagaimana distribusi penyaluran program dengan anggaran skala makro ini bisa tepat sasaran ke skala mikro. Mendengar ini, solusi kalian bijaknya bagaimana?</p><p>A. distribusi penyaluran program melalui dinas-dinas di bawah pemerintah pusat (note: risiko tinggi penyelewengan dana)</p><p>B. distribusi penyaluran program melalui jasa vendor swasta (note: risiko tinggi penyelewengan dana)</p><p>C. distribusi penyaluran diserahkan kepada swadaya masyarakat melalui komite sekolah (persatuan orangtua murid), diawasi dinas-dinas di bawah pemerintah pusat. Note: para orangtua sendiri yang menyiapkan makanan gratisnya untuk anak-anak mereka sendiri, sehingga minim penyelewengan dana karena demi kebutuhan gizi anak-anaknya sendiri)</p><p>Untuk membantu kalian memilih salah satu dari ketiga opsi di atas, saya akan menceritakan pengalaman menarik.</p><p>Pernah suatu ketika, instansi saya mendapat amanat untuk menyalurkan dana dari Kementerian Pusat kepada para Kelompok Masyarakat Desa dimana dananya akan digunakan untuk membangun fasilitas filter pompa air agar desa-desa yang terdampak limbah pabrik bisa mendapatkan air bersih. Ketika saya terlibat untuk membantu penyaluran dana, saya berpikir sejenak.</p><p>“<em>Mengapa pemerintah pusat tidak menggerakkan dinas-dinas di bawahnya untuk membangun fasilitas ke desa-desa terdampak, ataupun bisa saja bayar vendor untuk membangun fasilitasnya, alih-alih dananya malah disalurkan ke swadaya masyarakat yaitu kelompok masyarakat desa itu sendiri….”</em></p><p>Sampai pada akhirnya saya mendengarkan cerita dari para kelompok masyarakat desa ini, mulai dari penyaluran dana sampai akhirnya fasilitasnya sudah bisa dinikmati masyarakat desa. Para koordinator kelompok masyarakat desa ini menceritakan bahwa ketika dana sudah di tangan mereka, pertama-tama mereka pasti akan memikirkan material apa yang paling bagus sesuai dengan budget. Mengapa mereka memilih yang paling bagus? <em>Yup, </em>karena material tersebut tentunya akan digunakan untuk membangun fasilitas pompa filter yang jelas-jelas akan dinikmati oleh mereka sendiri. Dengan kebijakan ini, pada akhirnya mereka merasa turut terlibat dan menumbuhkan rasa “kepemilikan” terhadap program pemerintah ini juga. Dengan kebijakan ini pula, penilaian publik bahwa “program pemerintah” ini yang semula dianggap hanya program milik pemerintah pun bergeser nilainya menjadi “program milik publik”.</p><p>“<em>Lalu bagaimana dengan pengawasannya?” — </em>tentunya dana yang disalurkan oleh Bank BUMN itu bertahap dan sudah ada rencana anggaran yang di audit oleh sistem kami dan direport ke Kementerian terkait. Okay, saya akhirnya merasakan sendiri peran BUMN sesuai yang pernah saya cerita sebelumnya disini <a href="https://medium.com/@meitaayutr/bumn-vs-swasta-4a93d082a24f">https://medium.com/@meitaayutr/bumn-vs-swasta-4a93d082a24f</a></p><p>Sekian cerita saya kali ini, semoga kita semua bisa memetik satu pelajaran penting dari cerita saya di atas. Oh ya, ketiga opsi yang saya tulis di atas kalau istilahnya dalam ilmu ialah:</p><p>Opsi A (Pengadaan Barang dan Jasa Tipe 1)</p><p>Opsi B (Pengadaan Barang dan Jasa Tipe 2)</p><p>Opsi C (Pengadaan Barang dan Jasa Tipe 3)</p><p>Sebagai pemanis dan rasa senang saya karena bisa merasakan kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Tipe 3, saya sempilkan dokumentasi saya bersama rekan-rekan kelompok masyarakat desa setelah penyaluran dana telah selesai dan fasilitas sudah siap pakai.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*225WdltTwhqVJ1iBQuLeXQ.jpeg" /><figcaption>2 Januari 2025</figcaption></figure><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=55b2c81f03ac" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Monoton]]></title>
            <link>https://medium.com/@meitaayutr/monoton-7dd241987f2b?source=rss-7fb12c8ac1c6------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/7dd241987f2b</guid>
            <dc:creator><![CDATA[Meita Ayu Trisnasari]]></dc:creator>
            <pubDate>Sun, 02 Jun 2024 05:13:02 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2024-06-02T05:13:02.849Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>Tulisan kali ini terinspirasi dari postingan salah satu teman semasa kuliah saya. Penyampaiannya tidak gamblang, tersirat namun mudah dipahami bagi yang merasa di situasi tersebut.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*lhXIP7bIxcW41jV8Ueg2rQ.jpeg" /></figure><p>Mungkin tidak hanya teman saya, bisa saja saya bahkan kamu si pembaca, merasa peka terhadap kehidupan diri sendiri yang bisa dikatakan monoton tak berujung, kemudian merasa jenuh dan muak dengan keseharian yang dirasa tidak terlalu menyenangkan, hingga menjelang tidur terlintas dipikiran, “<em>Kapan siklus ini akan berakhir?”.</em></p><p>Hingga pada akhirnya saya menemukan cuitan yang bahkan tidak pernah saya pikirkan sebelumnya. Berikut cuitan <em>slice of life </em>yang saya maksud.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/899/1*iIyU0wgScoTw4UAX4ilEBQ.jpeg" /></figure><p>Jika kalian adalah manusia dengan karakter yang suka merenung dan tidak bisa hidup dengan siklus yang monoton (seperti saya yang aneh ini, <em>hehe</em>) terkadang penting untuk mencoba berpikir dari berbagai <em>point of view, </em>sehingga kita yang rumit ini bisa punya referensi dalam merumuskan bagaimana menjalani hidup yang sesuai dengan kepribadian kita, namun dengan tidak melupakan rasa syukur di setiap situasi yang bahkan tidak kita inginkan (re: monoton).</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=7dd241987f2b" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Bedah Skripsiku: Pemerintah daerah tingkat Provinsi dihapus saja, Yay or Nay?]]></title>
            <link>https://medium.com/@meitaayutr/bedah-skripsiku-pemerintah-daerah-tingkat-provinsi-dihapus-saja-yay-or-nay-1cb280ecd526?source=rss-7fb12c8ac1c6------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/1cb280ecd526</guid>
            <category><![CDATA[economics]]></category>
            <category><![CDATA[thesis]]></category>
            <category><![CDATA[economic-development]]></category>
            <category><![CDATA[decentralization]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Meita Ayu Trisnasari]]></dc:creator>
            <pubDate>Fri, 29 Mar 2024 08:19:28 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2024-03-29T08:19:28.635Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>Penulisan kali ini terinspirasi dari sebuah notifikasi masuk beberapa minggu lalu oleh dosen pembimbing sekaligus selaku Ketua Program Studi S1 saya.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/928/1*PBIzDx3g6w2jcRlWPrNNbg.png" /></figure><p>Sebagai lulusan 2022, notifikasi tersebut membuat saya sedikit <em>nyengir </em>terharu. Bagaimana tidak, nyaris dua tahun tidak <em>catch-up </em>kembali, ternyata topik skripsiku masih berguna, <em>xixixi. </em>Otak saya kembali mencoba mengkilas balik segala hal selama pengerjaan skripsi saya pada kala itu. Hingga pada akhirnya saya menemukan sebuah cuitan twitter dari salah satu figur yang tidak saya kenal namun saya arsipkan pada kala itu. Menurut saya, pernyataan itu cukup menarik untuk dibedah lebih lanjut karena cukup <em>relate </em>dengan ide penulisan skripsi saya.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*FcgC6ovkoxnGfm6YsC_OUg.jpeg" /></figure><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/524/1*QGZ3muUMkHCOtjbcvpIjew.png" /></figure><p>Mari membedah korelasi antara cuitan twitter dan topik skripsi saya dengan konsep QnA di bawah ini :</p><p><em>“Mengapa bisa dikatakan relate?”</em></p><p>Karena sama-sama membahas mengenai desentralisasi ft. pemerintah daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota.</p><p><em>“Kenapa harus bahas desentralisasi sih? Bukankah ini topik lama semenjak tahun 1999.”</em></p><p>Betul, sebelum itu mari kita lihat perbedaan antara konsep sentralisasi vs desentralisasi melalui gambar di bawah ini.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/303/0*Zv7fxWC-mK2fdIa2.jpg" /><figcaption>A — Sentralisasi dan B — Desentralisasi</figcaption></figure><p>Desentralisasi lebih efektif, <em>bukan</em>?</p><p>Namun belakangan ini terdapat penemuan empiris bahwa desentralisasi memiliki pengaruh yang berbeda di setiap kelompok yang berbeda. Pengaruh desentralisasi pada kelompok daerah kaya akan berdampak baik, namun berkebalikan dengan kelompok daerah miskin. Lalu bagaimana dengan Indonesia kita? Oleh karena itu, saya mencoba melakukan penelitian apakah berlaku juga di Indonesia — dimana terdapat daerah kawasan yang berpendapatan tinggi dan rendah.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/800/0*GCefvbwoQxecw2i2" /></figure><p><em>“Sekarang, kenapa pake bahas provinsi dan kabupaten/kota?”</em></p><p>Yup, seluruh penelitian hanya menganalisis baik di tingkat provinsi ataupun tingkat kabupaten/kota secara terpisah. Belum ada penelitian secara spesifik yang membandingkan pengaruh mana yang lebih efektif. Mari coba saja ketik <em>keyword</em> penelitian di Indonesia yang membahas mengenai isu ini via <em>google scholar.</em></p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/882/1*YULsc_yN3CeXLiyijmEm7w.png" /></figure><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/709/1*5s9RSg9CsF1G1IeK339NCQ.png" /></figure><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/618/1*L6QcPWg5omdZ0OXZRlGOBw.png" /></figure><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/700/0*w0JplJAiFf83vQFS.jpg" /></figure><p><em>“Lalu mana yang lebih efektif antara pemerintah daerah provinsi vs kabupaten/kota?”</em></p><p>Untuk pertanyaan ini secara general, saya tidak memiliki kapasitas lebih untuk menjawabnya. Namun jika dikaitkan dengan topik skripsi saya bertema kesehatan penduduk (melalui belanja fungsi kesehatan tingkat provinsi dan kabupaten/kota) hasilnya menunjukkan bahwa — belanja fungsi kesehatan tingkat kabupaten/kota lebih efektif dalam meningkatkan kesehatan penduduk.</p><p>Sekian bedah skripsi saya pada kali ini. Saya menyadari bahwa pembahasan skripsi saya masihlah sebutir debu. Namun sebagai <em>si paling warga negara yang baik, </em>saya berharap akan ada yang berencana melanjutkan konsep perbandingan keefektifan ini di kemudian hari. Sebagai pemanis, <em>here i am proudly present my un — official graduation era^^</em></p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/381/1*JlseAdAwrEMTfPoSuuN0EA.png" /></figure><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/313/1*bui3dV_VigEF6dfnDTo12g.png" /></figure><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/858/1*bEGH_i78X2HabsZ3vZf1gg.png" /></figure><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/377/1*shOMxrQLyfZSazpNMAUf7w.png" /></figure><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=1cb280ecd526" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[BUMN vs Swasta]]></title>
            <link>https://medium.com/@meitaayutr/bumn-vs-swasta-4a93d082a24f?source=rss-7fb12c8ac1c6------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/4a93d082a24f</guid>
            <category><![CDATA[bumn]]></category>
            <category><![CDATA[economics]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Meita Ayu Trisnasari]]></dc:creator>
            <pubDate>Sun, 24 Mar 2024 04:21:09 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2024-03-24T04:27:38.216Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>Ide menulis kali ini bermula dari YouTube yang pernah saya tonton mengenai debat calon presiden yang diselenggarakan oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN). Salah satu pertanyaan dari panelis KADIN adalah mengenai <strong>ekosistem persaingan usaha yang semakin tidak sehat antara BUMN vs Swasta</strong>. Sebagai seorang <em>freshgraduate</em> dari jurusan Ekonomi Pembangunan yang baru saja terjun di salah satu perbankan BUMN, saya merasa topik ini cukup menarik untuk digali lebih dalam. Selama saya di BUMN, <em>value </em>yang diberikan kepada saya pada intinya adalah demi mengejar <em>contribution margin</em> atau istilah umumnya adalah mengejar profit, profit, dan profit. <em>Value </em>tersebut selalu tertanam di benak saya sampai pada akhirnya perspektif saya mengenai peran BUMN mulai berubah semenjak saya menyimak dan membandingkan jawaban dari masing-masing calon presiden berikut.</p><iframe src="https://cdn.embedly.com/widgets/media.html?src=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fembed%2Fhau_ZFH_Fw0%3Ffeature%3Doembed&amp;display_name=YouTube&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dhau_ZFH_Fw0&amp;image=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2Fhau_ZFH_Fw0%2Fhqdefault.jpg&amp;key=a19fcc184b9711e1b4764040d3dc5c07&amp;type=text%2Fhtml&amp;schema=youtube" width="854" height="480" frameborder="0" scrolling="no"><a href="https://medium.com/media/e1005371a9f76ef3644b9513e1bad720/href">https://medium.com/media/e1005371a9f76ef3644b9513e1bad720/href</a></iframe><iframe src="https://cdn.embedly.com/widgets/media.html?src=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fembed%2FNRQx2fWWF1M%3Ffeature%3Doembed&amp;display_name=YouTube&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DNRQx2fWWF1M&amp;image=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FNRQx2fWWF1M%2Fhqdefault.jpg&amp;key=a19fcc184b9711e1b4764040d3dc5c07&amp;type=text%2Fhtml&amp;schema=youtube" width="854" height="480" frameborder="0" scrolling="no"><a href="https://medium.com/media/71f7b7d3413a4e0400a45864fc848743/href">https://medium.com/media/71f7b7d3413a4e0400a45864fc848743/href</a></iframe><iframe src="https://cdn.embedly.com/widgets/media.html?src=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fembed%2FZexYZToErlo%3Ffeature%3Doembed&amp;display_name=YouTube&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DZexYZToErlo&amp;image=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FZexYZToErlo%2Fhqdefault.jpg&amp;key=a19fcc184b9711e1b4764040d3dc5c07&amp;type=text%2Fhtml&amp;schema=youtube" width="854" height="480" frameborder="0" scrolling="no"><a href="https://medium.com/media/45e653c4cf10edeaa8c1f74bcbd4dc1c/href">https://medium.com/media/45e653c4cf10edeaa8c1f74bcbd4dc1c/href</a></iframe><p>Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagai pengagum dari studi Ekonomi Pembangunan, dimana selama saya menjadi mahasiswa, <em>value </em>yang tumbuh dan saya pelihara adalah mengkaji bagaimana strategi agar kesejahteraan masyarakat terpenuhi dengan sumber daya yang ada. <em>Value </em>tersebut terus tertanam di benak saya sampai pada akhirnya layu semenjak saya berkecimpung di sektor BUMN. Hal ini tidak lain karena <em>value</em> yang ditanamkan sudah berbeda. Satunya orientasi mengenai kesejahteraan, satunya lagi orientasinya mengenai profitabilitas. Sebenarnya tidak ada yang salah mengenai hal ini. Namun setelah mendengar jawaban dari salah satu calon presiden mengenai peran BUMN berdasarkan <em>founding father </em>kita pasca reformasi — UU No 5 Tahun 1999, perlahan perspektif saya mengenai BUMN mulai berubah.</p><blockquote>“ <em>Negara memiliki dua tangan yaitu Birokrasi dan Korporasi. Keduanya memiliki satu peran yang sama yaitu untuk delivery pembangunan. Korporasi milik negara jangan dipandang sebagai instrumen untuk meningkatkan pendapatan negara karena ini akan menimbulkan conflict of interest — di satu sisi menjadi regulator, satu sisi lagi market player (ibarat dalam pertandingan sepak bola antara klub A dan B, korporasi bertindak sebagai klub B sekaligus wasit dalam pertandingan). Korporasi milik negara diperlukan sebagai fleksibilitas pemerintah dalam mendeliver pembangunan negara ketika dalam kondisi financially dan economically invisible. Ketika sebuah project dipandang financially visible — just let the market operate, dude.”</em></blockquote><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=4a93d082a24f" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Privilege]]></title>
            <link>https://medium.com/@meitaayutr/privilege-93306ea822e3?source=rss-7fb12c8ac1c6------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/93306ea822e3</guid>
            <category><![CDATA[kebijakan-publik]]></category>
            <category><![CDATA[privilege]]></category>
            <category><![CDATA[bahasa-indonesia]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Meita Ayu Trisnasari]]></dc:creator>
            <pubDate>Sun, 28 Jun 2020 18:28:33 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2020-06-29T10:11:13.141Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>Saya menyadari bahwa topik penulisan kali ini cukup sensitif karena menyangkut dua kalangan yang berlawanan, antara yang memiliki <em>privilege</em> dan yang tidak. Untuk itu, sebelum membaca tulisan ini, saya ingin menekankan untuk <strong>“don’t take it personally”</strong> baik untuk sisi kanan maupun kiri. Tentu saja tujuan penulisan ini bukan untuk memihak salah satu sisi, namun untuk memetik satu pelajaran penting dalam menyikapi persoalan yang terjadi di dalam <em>society </em>kita.</p><p>Tepatnya hari ini, saya (secara tidak sengaja) beberapa kali membaca cuitan tentang topik <em>privilege</em> soal sosial-ekonomi yang muncul di laman twitter. Salah seorang publik figur mengungkapkan bahwa semua orang pasti memiliki <em>privilege</em>, namun bisa saja dengan <em>timing</em> yang berbeda, tergantung dari seberapa keras orang itu berusaha. Pernyataan tersebut ditanggapi oleh teman-teman twitter yang mayoritas kontra. Bagi yang kontra, mereka beranggapan bahwa publik figur tersebut belum memahami sepenuhnya bagaimana berada di posisi orang yang serba kekurangan. Pihak kontra mengungkapkan bahwa publik figur tersebut kurang memahami perbedaan antara <em>privilege</em> dan <em>achievement</em>. Apabila <em>achievement</em> sendiri diartikan sebagai hasil dari berusaha, maka lain halnya dengan <em>privilege</em> yang diartikan sebagai hak istimewa yang dimiliki tanpa perlu berusaha (<em>head start)</em>.</p><p>Yang saya tangkap dari pernyataan publik figur tersebut adalah tidak ada pengakuan darinya yang membenarkan bahwa <em>gap privilege</em> itu nyata adanya. Justru ia menganggap pernyataan yang bersebrangan dengannya adalah lumrah karena tiap orang mungkin memiliki opini dan sudut pandang yang berbeda. Inilah yang saya takutkan. <em>I told ya, it’s not an opinion</em>. Kita harus pintar-pintar membedakan mana yang opini dan mana yang fakta. <em>But, it’s okay</em>. <strong>Kesalahan tidaklah bersifat permanen</strong>, selalu ada pembelajaran di baliknya.</p><p>Berdasarkan pengalaman pribadi, saya mengenal istilah <em>privilege</em> sejak duduk di bangku menengah pertama. Saya bertukar pikiran dengan salah seorang teman yang sama-sama hidup di kalangan <em>lower-income</em>. Namun, pembahasan kami tidak terlalu dalam, mungkin karena pengetahuan kami yang terbatas kala itu. Kemudian, istilah ini muncul kembali saat saya ingin meneruskan pendidikan ke jenjang perkuliahan. Ketika ingin menempuh pendidikan di tempat yang saya inginkan, saya mengeluarkan <em>effort</em> ekstra namun terbentur latar sosial-ekonomi, bahkan membutuhkan jeda waktu satu tahun untuk mendapatkannya. Sedangkan bagi yang hidup di kalangan <em>upper-income</em>, mereka pun mengeluarkan <em>effort </em>ekstra<em>, </em>dengan memanfaatkan <em>resource</em> yang mereka miliki seperti latar sosial-ekonomi yang mumpuni, bahkan tidak membutuhkan jeda waktu satu tahun seperti yang saya lakukan. Semenjak itu, saya sangat menyadari bahwa <em>privilege</em> memang ada di dalam <em>society</em> kita. Dari pengalaman yang pernah saya rasakan, saya menyadari bahwa <em>gap privilese</em> itu nyata. Bahkan untuk upaya yang sama, outcome bisa berbeda. Untuk lebih jelasnya melihat <em>gap privilese</em>, dapat dilihat komik milik Toby Morris yang diterjemahkan oleh @yatapikan di bawah ini.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/702/1*171WAtMiJuwFtWU7ZdTHAA.jpeg" /></figure><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/702/1*g2j2xKT98dppB9JStG3T9A.jpeg" /></figure><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/702/1*mWGtAbbv7nkU39eWlRm9YA.jpeg" /></figure><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/702/1*UA9-nti9wlLV72SNOODa6g.jpeg" /></figure><p>Komik di atas adalah sedikit gambaran dari <em>gap privilege</em> yang nyata adanya di <em>society </em>kita. <strong>Terlihat bahwa Tuti dan Cahya sama-sama mengeluarkan effort yang sama, namun outcome yang didapatkan jauh berbeda</strong>. Secara tidak sadar, <em>privilege</em> sangat berperan dalam kehidupan Cahya. Sementara Tuti akan selalu terbentur dengan latar sosial-ekonomi yang dimilikinya. Atau dalam ilmu ekonomi, Tuti terjebak dalam kemiskinan struktural. Untuk memahami ini, kita bisa membaca teori ini pada buku bacaan dan paparan data dari The SMERU Research Institute yang berjudul “Effect of Growing Up Poor on Labor Market Outcomes: Evidence from Indonesia”.</p><p>Untuk memahami kondisi yang saling berlawanan bukanlah hal yang mudah. Komik di atas memperlihatkan Cahya yang tidak menyadari bahwa <em>privilege </em>adalah salah satu yang berperan penting dalam kehidupannya. Diperlihatkan bahwa ketika Cahya tidak mengakui bahwa <em>gap privilege </em>itu memang ada, ia cenderung menganggap orang yang less sukses sebagai akibat dari rasa malas dan ‘kerja keras’ yang tidak maksimal. Namun di sisi lain, bukan berarti Tuti boleh menganggap bahwa Cahya mendapatkan kesuksesan semata-mata karena <em>privilege</em>. Karena jika <em>privilege</em> tidak didorong dengan usaha untuk maju, maka probabilitas kesuksesannya kecil.</p><p>Sama halnya dengan gambar di bawah ini. Bagi orang yang berada di sebelah kanan, ia melihat angka 9. Ini berbeda dengan orang yang berada di sebelah kiri dan melihat angka yang muncul adalah angka 6. Tidak ada yang salah dari perbedaan pendapat kedua sisi tersebut. Mungkin dengan membayangkan berada di posisi lawan, orang kiri dapat memahami mengapa orang kanan menganggap angka tersebut bernilai 9. Begitupun sebaliknya, dengan membayangkan berada di posisi lawan, orang kanan dapat memahami mengapa orang kiri menganggap angka tersebut bernilai 6.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/550/1*aVQwKkM60FvkKznO2QaWHA.png" /></figure><p>Keyword yang perlu di garisbawahi oleh kedua sisi adalah pentingnya <strong><em>empathy and humility</em></strong>. Dengan memahami kalangan yang <em>less privilege</em>, orang yang ber-<em>privilege</em> akan <strong>terhindar</strong> dari rasa arogan dan merendahkan orang yang less sukses, atau secara politik menganggap program sosial yang mendukung kelompok marginal tidak perlu diprioritaskan karena menganggap bahwa harusnya semua orang yang ‘bekerja keras’ pasti berhasil tanpa perlu dibantu pemerintah. Pula, perlu memahami kalangan <em>privilege </em>yang mungkin memiliki<em> their own battle and struggles. </em>Berkaitan dengan <strong><em>empathy and humility</em></strong>, kebijakan publik berperan penting untuk mengatasi kemiskinan struktural di dalam <em>society</em>. Untuk itu diperlukan kajian lebih lanjut untuk membuat kebijakan publik yang didasarkan pada data dan empati.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=93306ea822e3" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Fenomena Dwifungsi Penguasa-Pengusaha: Baik atau Buruk?]]></title>
            <link>https://medium.com/@meitaayutr/fenomena-dwifungsi-penguasa-pengusaha-baik-atau-buruk-8eb3db55b9f9?source=rss-7fb12c8ac1c6------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/8eb3db55b9f9</guid>
            <category><![CDATA[politik]]></category>
            <category><![CDATA[ekonomi]]></category>
            <category><![CDATA[bahasa-indonesia]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Meita Ayu Trisnasari]]></dc:creator>
            <pubDate>Wed, 24 Jun 2020 16:52:23 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2020-06-24T16:52:23.238Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>Pertama kali saya mendengar fenomena ini ketika saya menonton film perjalanan kekhalifahan <strong>Umar Bin Khattab</strong>. Di suatu episode, terlihat Khalifah Umar dengan beberapa penduduk berbincang tentang kondisi rakyat kala itu. Pada perbincangan tersebut, diceritakanlah oleh salah satu penduduk bahwa ada salah satu pejabat publik yang memiliki kekayaan cukup tinggi dan di luar batas kekayaan pejabat lainnya. Kekayaan tersebut tidak lain karena pejabat tersebut selain mengemban amanah sebagai pejabat publik, juga melakukan dagang/bisnis. Lalu Khalifah Umar mengatakan bahwa beliau sebagai khalifah akan mengeluarkan aturan agar pejabat dilarang merangkap sebagai pedagang. Beberapa penduduk bertanya-tanya, “Mengapa hal tersebut dilarang? Padahal berdagang termasuk kegiatan yang baik”. Khalifah Umar pun menjawab dengan bijak bahwa dengan adanya larangan pejabat merangkap sebagai pedagang, ini akan mencegah rakyat membeli dagangan seorang pejabat semata-mata untuk kepentingan tertentu (dalam bahasa saat ini disebut fenomena suap). Aturan ini mencegah rusaknya mental pejabat dan pudarnya obyektivitas dalam melakukan atau menangani suatu perkara.</p><blockquote>Jika fenomena ini sudah terjadi saat zaman kekhalifahan Umar, bagaimana dengan zaman sekarang?</blockquote><p>Saya kembali menjumpai fenomena ini saat mengikuti rekam jejak <strong>Hoegeng Iman Santoso</strong>, salah satu tokoh kepolisian Indonesia yang pernah menjabat sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) ke-5 yang bertugas dari tahun 1968–1971. Hoegeng dikenal sebagai sosok polisi yang disegani berkat kejujurannya. Fenomena ini bermula saat Hoegeng pernah menjabat sebagai Kepala Jawatan Imigrasi. Sehari sebelum pengangkatan Hoegeng sebagai Kepala Jawatan Imigrasi, beliau menutup usaha toko bunga milik keluarganya karena khawatir sejumlah koleganya di imigrasi akan memborong bunga semata-mata untuk mendapat fasilitas tertentu.</p><blockquote>Lantas, apakah dapat disimpulkan bahwa fenomena dwifungsi penguasa-pengusaha ini buruk?</blockquote><p>Berkaca dari fenomena yang terjadi di atas, saya mulai membaca kutipan dari salah satu buku terbitan tahun 2007 yang berjudul “Marketing Politik: Antara Pemahaman dan Realitas”. Dalam buku tersebut, salah satu tokoh politik menyebutkan bahwa pengusaha memang dibutuhkan dalam jabatan kepemimpinan negara karena pemerintah membutuhkan intelektual dan biaya. Ini menunjukkan keterkaitan yang erat antara nilai kapitalis dengan politik. Selain di Indonesia, fenomena ini kerap terjadi di mancanegara seperti halnya Amerika Serikat, banyak pengusaha yang sukses memimpin partai atau mencalonkan diri menjadi senator bahkan menjadi pemimpin negara.</p><blockquote>Kemudian, bagaimana kita harus menyikapi fenomena ini?</blockquote><p>Dalam salah satu literatur yang saya baca, tidak perlu ada yang dikhawatirkan ketika dwifungsi tersebut berjalan secara transparan dan berimbang sehingga demokrasi tetap berjalan secara <em>fair</em> dan sehat. Namun, poin tersebut justru masih diperdebatkan. Apakah demokrasi bisa sehat jika politik uang menjadi alat paling efektif? Sebaliknya, apakah mungkin politik dan kekuasaan bisa dipisahkan dari uang?</p><p>Terlintas di pikiran saya bahwa justru peran sistem ekonomi menjadi perlu diperjelas pada saat ini. Di Asia Tenggara, campur tangan pemerintah terlalu berlebihan sehingga mengganggu prinsip persaingan bebas dan membuat sistem ekonomi kapitalis tidak dinamis. Sistem ekonomi suatu negara perlu dikaji lebih lanjut sebagai langkah untuk menyikapi fenomena ini.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=8eb3db55b9f9" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Belajar dari Jerman dan Holocaust Memorial]]></title>
            <link>https://medium.com/@meitaayutr/belajar-dari-jerman-dan-holocaust-memorial-4bcf88d72717?source=rss-7fb12c8ac1c6------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/4bcf88d72717</guid>
            <category><![CDATA[sejarah-indonesia]]></category>
            <category><![CDATA[the-holocaust-memorial]]></category>
            <category><![CDATA[history]]></category>
            <category><![CDATA[holocaust]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Meita Ayu Trisnasari]]></dc:creator>
            <pubDate>Mon, 22 Jun 2020 06:21:01 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2020-06-22T06:21:01.849Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<blockquote>Our survival as human beings relies on our ability to forget. We can get up tomorrow because we forget what hurt us yesterday…but, forgetting it’s not the same with miss remembering.</blockquote><p>Begitulah <em>opening</em> dari salah satu konten video di Youtube yang saya nonton beberapa minggu lalu. Video sederhana yang dibuat oleh <em>Frame and Sentences</em> tersebut mengubah perspektif saya tentang <em>how to dealing with the past.</em></p><p>Bermula dari owner <em>Frame and Sentences</em> yang menonton film Dunkirk di salah satu theatre Jerman. Seperti yang kita ketahui, Dunkirk bercerita tentang evakuasi tentara Inggris dan Perancis yang pada saat itu dikepung oleh musuh mereka, pasukan Jerman. Setelah menonton film tentang peristiwa Perang Dunia II tersebut, mereka menyadari sesuatu. Mereka bukan saja selesai menonton Dunkirk, melainkan menonton sebuah film di mana Jerman memainkan peran antagonis, di theater yang penuh dengan orang Jerman.</p><blockquote>Bagaimana rasanya menjadi orang Jerman? Bagaimana rasanya menjadi bagian dari bangsa yang melakukan Holocaust? Bagaimana rasanya menjadi bagian dari bangsa yang berperan antagonis di film tersebut?</blockquote><p>The Memorial to the Murdered Jews of Europe (<em>Denkmal für die ermordeten Juden Europas) </em>atau biasa disebut Holocaust Memorial (Monumen Holocaust) dibangun oleh bangsa Jerman, sebagai “peringatan hidup” untuk memperingati enam juta orang Yahudi dari seluruh Eropa yang dibunuh oleh Nazi. Bangsa Jerman membangun memorial cantik ini alih-alih untuk memastikan bahwa semua orang ingat. Bangsa Jerman memastikan blok-blok yang berada di monumen tersebut menjadi pengingat perih atas kejahatan yang dilakukan oleh Nazi. Bangsa Jerman mengakui bahwa <em>holocaust</em> bukan sebuah kecelakaan atau ketidaksengajaan, melainkan pembantaian yang sistematis. Kesalahan yang dilakukan oleh Nazi dan akhirnya melibatkan banyak warga Jerman, membuat pemerintah Jerman mengakui kesalahan dan meminta maaf atas tragedi kemanusiaan tersebut. Bangsa Jerman menolak untuk lupa. Bangsa Jerman membangun monumen untuk mengingatkan diri mereka sendiri, “Jangan terulang lagi”.</p><p>Dari bangsa Jerman, kita sebagai individu dapat belajar tentang bagaimana untuk bersikap terhadap kekelaman masa lalu. Kita tidak akan bisa <em>move on</em> dari kekelaman masa lalu jika kita masih menolak untuk mencari tahu kesalahan yang kita perbuat. Kita membohongi diri kita sendiri, untuk percaya bahwa kita sudah berdamai dengan masa lalu kita. Kita tidak akan bisa membangun monumen untuk diri sendiri jika kita masih tenggelam dalam rasa takut yang salah tempat.</p><p>Belajar dari bangsa Jerman ini juga berlaku untuk bangsa Indonesia. Apakah bangsa Indonesia benar-benar sudah <em>move on</em> dari sejarah kelamnya? Berkaca dari Tragedi 1965, bangsa Indonesia masih menolak mengakui bahwa mereka belum memiliki semua fakta-faktanya. Berbagai versi sejarah Tragedi 1965 yang berbeda-beda, pada kenyataannya, ketidaktahuan akan fakta mana yang sebenarnya terjadi ini masih membelenggu bangsa. Bangsa Indonesia tidak tahu harus membangun monumen apa, karena sejarah bangsa ini masih tenggelam dalam rasa takut yang salah tempat dan rasa penasaran yang dipendam.</p><p>Dari video yang saya tonton beberapa minggu lalu, menyadarkan saya bahwa sejarah tidak pernah hitam dan putih, tetapi mungkin abu-abu saja sudah cukup. Karena tujuan sejarah seharusnya bukan untuk memilih satu sisi, melainkan untuk memahami. Memahami di titik mana kesalahan terjadi, agar kita memastikan bahwa ia tak akan terulang kembali. Meskipun satu-satunya cara untuk maju adalah dengan melupakan masa lalu kita, kita baru bisa melakukan itu, setelah kita memahami masa lalu itu. Mungkin, satu-satunya cara untuk menjadi bangsa yang besar adalah dengan menyadari dan mengakui bahwa dulu kita melakukan kesalahan.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=4bcf88d72717" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Indonesia dan Kelimpahan Sumber Daya Alam. Curse or Blessing?]]></title>
            <link>https://medium.com/@meitaayutr/indonesia-dan-kelimpahan-sumber-daya-alam-curse-or-blessing-5d6d3ec11979?source=rss-7fb12c8ac1c6------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/5d6d3ec11979</guid>
            <category><![CDATA[resource-curse]]></category>
            <category><![CDATA[environment]]></category>
            <category><![CDATA[economics]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Meita Ayu Trisnasari]]></dc:creator>
            <pubDate>Sat, 20 Jun 2020 09:20:36 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2020-06-20T09:20:36.661Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>Ide menulis topik ini bermula pada tugas online di perkuliahan untuk menganalisis jurnal yang berkaitan dengan <em>environmental economics.</em> Kemudian saya membaca beberapa literatur yang menghantarkan saya kepada teori <em>resource curse</em> yang berarti kutukan sumber daya.</p><blockquote><strong>Bagaimana bisa kelimpahan sumber daya alam menjadi kutukan bagi suatu negara? Bukankah negara tersebut akan untung karena hasil dari sumber daya yang dimiliki?</strong></blockquote><p>Begitulah yang terlintas di pikiran saya. Namun, teori ini cukup <em>relate</em> dengan fakta yang terjadi di Indonesia yang kaya akan sumber daya alamnya. Mari kita menganalisis fakta yang terjadi saat ini.</p><p>Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), terlihat bahwa daerah di Indonesia yang kontribusi sumber daya alamnya tinggi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) ternyata memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi pula. Ini menunjukkan bahwa kontribusi kekayaan alam berkorelasi negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Jadi, dapatkah kita menyimpulkan bahwa keberadaan sumber daya alam selama ini bukanlah keuntungan, melainkan kutukan?</p><p>Mari kita bedah korelasi ini dengan mengikutsertakan tingkat ketimpangan pendapatan, khususnya daerah di Indonesia yang kontribusi sumber daya alamnya tinggi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tentang pengeluaran pemerintah daerah, dapat kita simpulkan bahwa pengeluaran pemerintah daerah berkorelasi positif terhadap ketimpangan pendapatan. Peningkatan pengeluaran pemerintah justru memperlebar kesenjangan antara penduduk yang berpendapatan rendah dengan yang tinggi. Penyerapan tenaga kerja yang relatif sedikit menjadi salah satu faktor ketimpangan pendapatan. Hal ini terkait dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang masih rendah.</p><p>Terkait dengan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan penduduk, praktek <em>Rent Seeking</em> (mencari rente) mungkin tidak asing dalam penguasaan komoditas untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan upaya sekecil-kecilnya, terutama komoditas sumber daya alam. Praktek ini memberikan dampak yang sangat besar terhadap pembangunan ekonomi di Indonesia, terutama di daerah penghasil sumber daya alam menjadi berbiaya tinggi. Tingginya biaya tersebut akibat disalokasi sumber daya oleh para pejabat publik.</p><blockquote><strong><em>Lalu, bagaimana mengatasi fenomena </em>resource curse<em> ini di Indonesia? Bila tetap diteruskan tanpa ada solusi, sampai kapan penduduk Indonesia dapat mulai menikmati hasil kekayaan alamnya?</em></strong></blockquote><p>Berdasarkan analisis di atas, dapat kita simpulkan bahwa kegagalan pemerintah dalam membuat kebijakan untuk mengelola kekayaan sumber daya alam memiliki hubungan positif terhadap fenomena <em>resource curse.</em> Untuk melepas kutukan ini, tentunya solusi yang digunakan bukan tentang bagaimana mengurangi postur pengeluaran pemerintah, namun dengan mengevaluasi alokasi belanja, apakah berdampak signifikan terhadap peningkatan pendapatan penduduk secara merata atau tidak.</p><p>Melalui peningkatan pendapatan penduduk, mendongkrak Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara cepat. Saya pernah mendengar bahwa meningkatkan Indeks Pembanguanan Manusia (IPM) lebih tinggi bukan untuk menjadikan sebuah bangsa menjadi super, tetapi membuat bangsa memiliki kemampuan untuk memilih. Keren pol. Penduduk yang sehat, terdidik, dan berpendapatan tinggi akan lebih berkesempatan untuk memilih pekerjaan. Untuk mengakselerasi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), <em>World Bank</em> merekomendasikan Indonesia membangun sistem jaminan perlindungan sosial yang inklusif dan efisien.</p><p>Terkait dengan praktek <em>rent seeking</em>, praktek ini tidak akan mudah untuk dihapus. Ini dikarenakan sudah terbentuk pola secara sinergis kerjasama elit birokrasi, politisi, dan pengusaha (sebagai sumber dana) untuk kepentingan pribadi di atas kepentingan publik. Dibutuhkan kekuatan pengawasan terhadap pemerintah serta kekuatan penegakan hukum yang tegas untuk memberantas praktek ini.</p><p>Mungkin penjelasan di atas cukup mewakili yang sedikit saya tangkap dari beberapa literatur yang saya baca untuk teori <em>resource curse. </em>Semoga ada pencerahan lebih lanjut terkait teori ini.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=5d6d3ec11979" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
    </channel>
</rss>