<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0" xmlns:cc="http://cyber.law.harvard.edu/rss/creativeCommonsRssModule.html">
    <channel>
        <title><![CDATA[Stories by M.F. Lazuardi on Medium]]></title>
        <description><![CDATA[Stories by M.F. Lazuardi on Medium]]></description>
        <link>https://medium.com/@mfijarlazuardi?source=rss-41eb191fab0f------2</link>
        <image>
            <url>https://cdn-images-1.medium.com/fit/c/150/150/1*Pi6otfgyTjBpryQBIoO0Ww.jpeg</url>
            <title>Stories by M.F. Lazuardi on Medium</title>
            <link>https://medium.com/@mfijarlazuardi?source=rss-41eb191fab0f------2</link>
        </image>
        <generator>Medium</generator>
        <lastBuildDate>Thu, 19 Nov 2026 21:37:28 GMT</lastBuildDate>
        <atom:link href="https://medium.com/@mfijarlazuardi/feed" rel="self" type="application/rss+xml"/>
        <webMaster><![CDATA[yourfriends@medium.com]]></webMaster>
        <atom:link href="http://medium.superfeedr.com/" rel="hub"/>
        <item>
            <title><![CDATA[Dari Benteng-stelsel ke Koperasi-stelsel(?)]]></title>
            <link>https://medium.com/@mfijarlazuardi/dari-benteng-stelsel-ke-koperasi-stelsel-bb8d83aae462?source=rss-41eb191fab0f------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/bb8d83aae462</guid>
            <category><![CDATA[java-war]]></category>
            <category><![CDATA[military-intervention]]></category>
            <category><![CDATA[benteng]]></category>
            <category><![CDATA[rural]]></category>
            <category><![CDATA[koperasi-merah-putih]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[M.F. Lazuardi]]></dc:creator>
            <pubDate>Sat, 27 Jun 2026 04:59:07 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-06-27T04:59:07.051Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<h4>Program Koperasi Merah Putih adalah bentuk (ter)baru dari intervensi militer di pedesaan. Kebijakan ini memiliki pola yang sama dengan benteng-stelsel dan ABRI Masuk Desa.</h4><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/500/1*wy6ETv9bVUso4f_MLJeiWg.jpeg" /><figcaption>Lukisan Jenderal Hendrik de Kock, Panglima Militer dan Letnan-Gubernur-Jenderal Hindia Belanda, karya Cornelis Kruseman. (Sumber: wikimedia commons).</figcaption></figure><p>Dua ratus tahun yang lalu, diperkenalkan sebuah strategi anti-insurgensi yang kelak dikenal dengan nama <em>Benteng-stelsel</em> atau Sistem Perbentengan. Strategi benteng-stelsel lahir dari rasa frustrasi jenderal-jenderal Belanda untuk meredam pergerakan pasukan Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa yang berlangsung sejak 1825 sampai dengan 1830 (<a href="https://lib.ui.ac.id/detail?id=27061&amp;lokasi=lokal">Djamhari, 2004</a>; <a href="https://www.jstor.org/content/oa_book_monograph/10.1163/j.ctvbqs55t">Carey, 2007</a>). Jenderal Hendrik Merkus de Kock yang menjadi Gubernur Jenderal ketika itu membangun benteng di setiap daerah yang telah diduduki oleh militer Belanda. Ini merupakan strategi untuk mengimbangi perlawanan pasukan Diponegoro yang mengombinasikan taktik gerilya dengan serangan kilat dan kemampuan mengumpulkan logistik dari masyarakat melalui jaringan jalan desa yang ada.</p><p><strong>Intervensi Militer di Ruang Pedesaan</strong></p><p>Salah satu aspek yang baru disadari Batavia ketika perang pecah adalah bahwa mereka tidak mengontrol penuh pedesaan di Jawa. Sejak pemerintahan Daendels, Raffles, dan para penerus setelahnya, kebijakan-kebijakan politik dan ekonomi bersifat sangat sentralistik dan berfokus pada kota-kota besar sebagai metropolis (<a href="https://www.jstor.org/stable/27867990">Nas &amp; Pratiwo, 2003</a>; <a href="https://lib.ui.ac.id/detail?id=83522&amp;lokasi=lokal">Marihandono, 2005</a>). Memang, kota-kota baru tumbuh dan bermunculan, tetapi desa-desa masih bersifat otonom dan terus hidup dalam gelembung politik dan ekonomi masing-masing. “Pemerintah Pusat” hadir dalam kondisi-kondisi pengaturan umum seperti penarikan pajak, sirkulasi pasar, jaringan pos penarikan pajak, dan kebijakan fiskal, tetapi semua dijalankan oleh penguasa-penguasa lokal.</p><p>Desa-desa dan sebagian besar simpul kota di Jawa bagian tengah hidup dengan roda pemerintah lokal, seperti demang, kepala desa, bahkan tuan tanah Eropa, untuk menjaga kebutuhan sosial dan ekonomi warga masing-masing (<a href="https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1158958&amp;pType=Title&amp;pLembarkerja=-1&amp;pLokasi=-1&amp;pPilihan=default&amp;pDataItem=nusa%20jawa%20silang%20budaya">Lombard, 2018</a>; <a href="https://catalogue.uiii.ac.id/?p=show_detail&amp;id=10860">Djoko Suryo, 1989</a>). Maka ketika terjadi krisis eksternal yang bersifat luas, pemerintah sipil dan birokrasi lokal inilah yang mengkritik keras kebijakan-kebijakan “Pemerintah Pusat” karena dinilai gagal dalam mengatasi perang dan memulihkan kondisi ekonomi (Djamhari, 2004).</p><p>Dalam situasi dan kondisi yang serba kegencet inilah, De Kock memutuskan untuk mengatasinya dengan <em>benteng-stelsel</em> di wilayah jelajah pasukan dan simpatisan Diponegoro. De Kock mempelajari dengan saksama mengenai cara mengontrol masyarakat pedesaan Jawa. Dari aspek politik, hal yang pertama kali harus dilakukan adalah menggalang kekuatan dari elite birokrasi lokal dan meminta loyalitas mereka kepada administrasi kolonial Belanda. Langkah ini menjadi penting untuk memastikan siapa kawan dan lawan serta dengan siapa dia bisa percaya (Djamhari, 2004; Carey, 2007). Langkah besar selanjutnya adalah membangun benteng-benteng yang terhubung dengan jaringan jalan dan akses desa. Kebijakan ini terinspirasi dari pembangunan benteng oleh Kolonel Frans Cochius di Kalijengking, Kedu, yang menjaga alur lalu lintas Magelang-Yogyakarta (Carey, 2007). Langkah kedua De Kock ini bisa disebut sebagai intervensi militer di ruang pedesaan. Pembangunan benteng-benteng pertahanan ini bertujuan untuk mengawasi setiap mobilitas warga desa.</p><p>Pemerintah kolonial membangun sebanyak 258 benteng di Jawa Tengah dan Timur yang terdiri dari benteng berukuran besar, sedang, dan kecil (Djamhari, 2004). Tidak semua benteng dibangun dari nol. Benteng-benteng yang sudah terbangun sebelum perang diperkuat dan terhubung dengan jaringan jalan dengan benteng-benteng lain di sekitarnya. Pembangunan dengan jumlah besar itu dilakukan dalam waktu singkat. Bentuk dan bahan benteng dibuat sederhana dengan menggunakan ukuran yang cukup untuk 30–40 personel. Dinding benteng terbuat dari kayu pohon kelapa dan dapat dirubuhkan lalu dibangun lagi di tempat baru yang lebih strategis.</p><p>Pasukan tentara, baik dari Eropa maupun Nusantara, juga dilibatkan dalam sistem pertahanan ini. De Kock mengoptimalkan pasukan gerak cepat untuk menyudutkan ruang gerak Diponegoro dan pasukannya (Djamhari, 2004; Carey, 2007; <a href="https://doi.org/10.21985/n2-d8wm-zn18">Joshua, 2023</a>). Setidaknya, besaran pasukan yang terlibat mencapai ribuan. Kebutuhan akan jalur logistik, transportasi artileri, upah serdadu, dan lainnya membuat benteng-stelsel menjadi salah satu strategi yang memakan biaya besar.</p><p>Setelah Perang Jawa usai, pembangunan benteng dengan tembok fisik yang lebih permanen juga kembali digalakkan. Di Pulau Jawa, sampai dengan tahun 1863, terdapat 58 benteng permanen yang dibangun di Gombong, Ngawi, Ambarawa, Nusakambangan, Cilacap, dan daerah lainnya (<a href="https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB07:001257001:00197"><em>Staatsblad 1863</em> no. 31</a>).</p><p><strong>Pengawas Aktivitas Ekonomi dan Aspirasi Politik</strong></p><p>Bersama dengan teror pencanangan potongan kepala “pemberontak” di ruang-ruang publik, keberadaan benteng berfungsi sebagai manifestasi dan alat legitimasi kekerasan dari militer kolonial dalam situasi perang. Benteng menjadi bangunan pemantau berisi tentara-tentara siap tempur yang mengawasi setiap kegiatan ekonomi dan aspirasi politik keberpihakan warga desa dalam situasi perang.</p><p>Kebijakan intervensi merupakan salah satu contoh respons dari negara yang bersifat sentralistik untuk menyelesaikan permasalahan struktural (<a href="https://doi.org/10.2307/j.ctvxkn7ds">Scott, 1998</a>; Joshua, 2023). Itu yang terlihat salah satunya dari benteng-stelsel. Walaupun konsepnya terkesan desentralistis dengan membangun infrastruktur di tingkat lokal, secara ontologis hal ini jelas sentralistis. Sebab pada ujungnya kehadiran pemerintah pusat di tingkat lokal mereduksi kemandirian dan ketahanan organik yang dimiliki oleh pemerintahan lokal dan warga setempat. Hal ini berbeda dengan, misalnya, kehadiran pemerintah di tingkat lokal tempat terjadi bencana alam atau krisis pangan. Kehadiran negara pada dua kasus di atas merupakan keharusan dan menjadi penting untuk memutus rantai birokrasi politik dan keuangan yang kerap menghalangi dukungan terhadap kebutuhan warga terdampak bencana.</p><p><strong>Koperasi-stelsel</strong></p><p>Tahun 2026 ini, pemerintahan Prabowo Subianto mengeluarkan kebijakan untuk membangun Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Kebijakan ini disusul oleh pembangunan fisik koperasi secara serentak di berbagai daerah di Indonesia. Di atas kertas, tujuan dari pembangunan ribuan koperasi se-Indonesia ini antara lain adalah stabilisasi harga dan distribusi barang kebutuhan pokok di pedesaan.</p><p>Jika kita perhatikan, kerangka kerja Prabowo-Gibran secara terang menggunakan militer sebagai tulang punggung pemerintahan. Sejak awal, beberapa aturan <a href="https://www.tempo.co/politik/kontroversi-jabatan-sekretaris-kabinet-teddy-indra-wijaya-1219388">diubah</a> dan disesuaikan dengan kebutuhan militer. Tidak heran jika pada eksekusi kebijakan yang paling ranting sekalipun akan kita dapati keberadaan militer, baik secara fisik, personel tentara, maupun konsep militerisasi sipil lewat retret. Kebijakan Makan Bergizi Gratis (<a href="https://tni.mil.id/view-259561-panglima-tni-resmikan-sppg-tni-perkuat-program-makan-bergizi-gratis-bagi-anak-bangsa.html">MBG</a>) dan <a href="https://www.tempo.co/politik/tni-kelola-2-5-juta-hektare-lahan-program-ketahanan-pangan-2253867"><em>food estate</em></a> yang menjadi contoh dari program unggulan pemerintahan Prabowo menggunakan tenaga militer dan institusi kepolisian dalam eksekusinya.</p><p>Dalam sejarah Indonesia merdeka, intervensi model ini melanjutkan konsep dan program kebijakan terdahulu seperti Dwi-fungsi ABRI dalam ABRI Masuk Desa (AMD). Pada tataran praktik, AMD juga melibatkan tentara dalam pembangunan sarana dan prasarana penunjang desa yang ada seperti balai desa, masjid, dan kantor kelurahan. Dengan jargon tentara manunggal dengan rakyat, praktik-praktik seperti AMD kerap dipromosikan sebagai bukti kedekatan antara rakyat dan militer guna membentuk pertahanan rakyat semesta (<a href="https://perpustakaan.kemlu.go.id/index.php?p=show_detail&amp;id=6464&amp;keywords=">Sumarkidjo, 2006</a>; Joshua, 2023).</p><p>Kerangka kerja AMD sejalan dengan kepentingan narasi politik pembangunan pemerintah Soeharto dan Orde Baru yang menerapkan intervensi militer pada tingkat administratif terkecil (Joshua, 2023). Beberapa hal penting untuk diingat dalam periode ini adalah kebijakan-kebijakan Orde Baru yang dinilai “sukses”, seperti program Keluarga Berencana (1970–1990-an), swasembada beras (1985), hingga pembangunan Waduk Kedung Ombo (1989), yang berjalan beriringan dengan kerangka kerja ini. Perlu ada riset dan analisis lebih lanjut terkait dengan pengerahan militer pada program-program jagoan Orde Baru ini.</p><p>Pola ini juga ditemukan dalam keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) secara aktif untuk melancarkan program KDMP. Dalam beberapa cuplikan yang beredar luas di media sosial, terlihat seorang Bintara Pembina Desa atau <a href="https://www.instagram.com/reels/DYwAXg3JCJY/">Babinsa </a>dengan seragam lengkap merapikan rak yang berisi mi instan dan air mineral kemasan. Lebih jauh lagi, peran TNI juga ikut “melatih” para calon manager dan pegawai koperasi secara <a href="https://www.tempo.co/politik/tiga-calon-manajer-koperasi-wafat-saat-pelatihan-militer-2271384">militeristik </a>guna memiliki kesamaan visi dan diklaim dapat meningkatkan rasa cinta tanah air.</p><p>Keresahan masyarakat sipil kemudian muncul dari penerapan kebijakan yang tidak mengakar dan aspiratif terhadap kebutuhan masyarakat, terutama masyarakat pedesaan. Keterlibatan militer terlihat juga dalam perkara teknis seperti pengaturan rantai <a href="https://www.tempo.co/politik/bagaimana-tentara-terlibat-pembangunan-koperasi-merah-putih--2116136">distribusi</a>, pengambilalihan lahan secara <a href="https://lbhmakassar.org/press-release/koperasi-merah-putih-ala-prabowo-mencoba-merampas-tanah-milik-petani-polongbangkeng-takalar/">sepihak</a>, dan kebutuhan harian koperasi.</p><p>Dari sini, terlihat pola-pola yang sama antara Koperasi Merah Putih, Benteng-Stelsel, dan AMD. Tentu kita tidak dapat mengabaikan unsur kolonialisme dan situasi perang dalam gagasan Benteng-Stelsel, namun intervensi militer di pedesaan tetap menjadi garis besar dalam pelaksanaan koperasi-stelsel (<em>stelsel </em>berarti sistem dan kata ini umum disandingkan dalam kebijakan-kebijakan pemerintah) ini dengan adanya keterlibatan tentara dalam praktik ekonomi, sosial, dan politik pedesaan.</p><p>Kerangka kerja intervensi militer ke pedesaan memiliki dampak buruk yang berkelanjutan. Dari sudut pandang keuangan, model kebijakan intervensi militer juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Pembangunan benteng-stelsel memakan biaya besar dalam eksekusinya dan itu dibarengi dengan krisis pemasukan dan pendapatan negara akibat menurunnya geliat ekonomi masyarakat (Djamhari, 2004; Carey, 2007). Selain itu, juga berakibat pada ruang gerak demokrasi yang semakin terjepit dan kemandirian masyarakat dalam praktik ekonomi dan politik keseharian juga terancam.</p><p>Kebijakan-kebijakan intervensi militer di ruang sipil harus mulai ditinggalkan karena tidak lagi relevan dalam situasi politik demokrasi dewasa ini yang seharusnya menjunjung tinggi kemandirian dan keswadayaan kolektif masyarakat sipil. Selain itu, biaya dan alokasi dana fantastis yang digunakan untuk intervensi ini seharusnya masuk ke arah pembangunan jangka panjang yang lebih bermanfaat, seperti perbaikan bangunan sekolah dan peningkatan kesejahteraan untuk tenaga pendidikan di tingkat lokal.</p><p>Satu hal yang perlu diingat: kebijakan intervensi militer dalam benteng-stelsel membuat kas negara kolonial Belanda nyaris bangkrut dan menjadi alasan untuk kebijakan ekstraktif dan eksploitatif, yaitu Kultuurstelsel atau Tanam Paksa. Hal ini juga menunjukkan bahwa konsep “mahal” ini adalah premis dari krisis-krisis yang mengikuti setelahnya.</p><blockquote>Terima kasih kepada Ridlo Ilwafa dan Ausaf Ali yang telah memberi masukan pada tulisan ini.</blockquote><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=bb8d83aae462" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Colonialism and the Exploitation of Mindsets]]></title>
            <link>https://medium.com/@mfijarlazuardi/colonialism-and-the-exploitation-of-mindsets-269e3a7a0d2f?source=rss-41eb191fab0f------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/269e3a7a0d2f</guid>
            <category><![CDATA[exploitation]]></category>
            <category><![CDATA[decolonization]]></category>
            <category><![CDATA[history]]></category>
            <category><![CDATA[colonialism]]></category>
            <category><![CDATA[racism]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[M.F. Lazuardi]]></dc:creator>
            <pubDate>Thu, 06 Nov 2025 11:44:50 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2025-11-06T11:44:50.549Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>While looking through the archives of the Semarang Residency’s annual reports from around the 1840s, I found the section on <em>bevolkingstaat </em>or population statistics.</p><p>In this section, the population was grouped into three racial categories in a table: European, <em>vreemde oosterlingen </em>(foreign easterners), and <em>inlander </em>(native). There is a conventional idea about racism and colonialism in Java that often occurs in historiography. It says that social classes were based on racial groups. This was because of the social and economic separation policies of the time. General narratives said, which were not always true, that Europeans were the rulers and masters, and the native population were lowly labourers; meanwhile, the foreign Easterners were traders or intermediaries between the two groups.</p><p>Back to the archives. From each of these groups, the foreign easterner and native categories were split into smaller groups based on ethnicity. In the Native category, the sub-columns consisted of Javanese, Madurese and Bugis. Each one also had the number of population in the sub-column.</p><p>What I found most interesting was the Foreign Easterner category. There are sub-columns for <em>Moor</em>, Arab, Bengal, Chinese, and Malay. It was interesting for me because, as a person of Malay descent, I felt something strange within myself. In a fraction of a second, I felt “happy” and “superior”, but also perplexed at the same time.</p><p>I only looked at the archive for about two minutes because it wasn’t the subject of my research. Then I read the next year’s archive, which followed the same pattern.</p><p><strong>Roots of Superiority</strong></p><p>I took the Transjakarta bus and KRL train home. But during the trip, I had lots of thoughts and questions. I found out about a strange feeling when I saw the sub-column labelled ‘Malay’ in the population statistics. This is how I thought about it.</p><p>The history of racism during the colonial period will always be a part of historiography. We could propose questions whose answers will be found through historical investigation, sooner or later. We can study the Malay’s position by looking at history and analysing it with the historical framework. It is possible that, at that time, the Malay states and kingdoms on the east coast of Sumatra and the surrounding islands were not yet under Dutch rule. It would also be reasonable to assume that the Malays were classified as foreigners because they belonged to a foreign ethnic group that had lived in the Straits Settlement of the British colony since Malacca was ceded in 1825. Whatever the answer may be, it can be explained by doing historical research and investigation.</p><p>The important question is not about hundreds of years of colonial racism, but about a very short moment that might have lasted only happen in a few seconds of my time. For me personally, this strange feeling of ‘happiness’ and ‘superiority’ mixed with confusion can explain the whole aftereffects of the way colonial racism worked. How do we explain where these feelings of superiority come from, why they happen, and what they have been explained in history?</p><p>The inquiry to answer this question made me think about how far our views on decolonisation and the study of history have changed since then. Many studies have looked at different parts of colonial governments and economies, but only a few discussions how decolonisation affected people’s personal practice and mindset. Maybe the hundreds of history graduates from universities could start entering the world of neuroscience with brain-scanning helmets to find the answer.</p><p><strong>Inevitable Mindset</strong></p><p>Colonialism may have ended, but its presence remains. I even started thinking about just accepting the hidden effects of colonialism as the only logical response to the inevitable. But I then realised that this feeling came from the idea that some human beings were better than other person or people, which is the problem. Colonialism then made the idea of superiority stronger in the government and exploited this idea among the people.</p><p>This mindset was not always obvious, but it was reflected in their behaviours and social structure. For example, in bureaucratic practices, this sense of superiority is evident in social segregation, political access, and a positivist approach to law-making. The Nazi and Hitler governments served as extreme examples of this kind of psychological utilisation and exploitation.</p><p>This superiority did not necessarily come from people from European countries who were colonists in the past. Local landlords, feudal bureaucrats, and military soldiers from the native population were also contaminated by it. In fact, this mindset was instilled in <em>mandor kuli </em>or labour watchmen who felt superior to the workers they supervised. As I said before, colonialism exploited and took advantage of this way of thinking to make the system work in its favour. It happened not because it was natural, yet the superior mindset aligned with the colonial framework and practice.</p><p>Today, we are faced with a clear rise in ethnocentrism. People are using slogans like ‘the main race’, ‘promised land’ and ‘we are the oldest civilisation where humanity began’ to talk about how their country or nation is better than others. We must not let this way of thinking, which makes us feel superior, be exploited by narrow and shallow nationalism that is dressed up as capitalism or <em>vice versa</em>, just as colonialism used it as a powerful way to oppress the colony.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=269e3a7a0d2f" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Historiografi di Gunung Tidar: Karesidenan Kedu dan Pemikiran Djuliati Suroyo]]></title>
            <link>https://medium.com/@mfijarlazuardi/historiografi-di-bukit-menoreh-karesidenan-kedu-dan-pemikiran-djuliati-suroyo-378eee5cd22c?source=rss-41eb191fab0f------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/378eee5cd22c</guid>
            <category><![CDATA[universitas-diponegoro]]></category>
            <category><![CDATA[djuliati-suroyo]]></category>
            <category><![CDATA[temanggung]]></category>
            <category><![CDATA[magelang]]></category>
            <category><![CDATA[tanampaksa]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[M.F. Lazuardi]]></dc:creator>
            <pubDate>Tue, 28 Jan 2025 05:10:44 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2025-01-28T05:40:43.039Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<h3><strong>Historiografi di Bukit Menoreh: Karesidenan Kedu dan Pemikiran Djuliati Suroyo</strong></h3><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/640/0*nbA5YGfXFDNHRABz.jpg" /><figcaption>Pemandangan sebuah pasar di Magelang awal abad ke-20. Sumber: H.V. Maresch <em>via </em><a href="http://hdl.handle.net/1887.1/item:851905">KITLV</a>.</figcaption></figure><p>Di departemen sejarah Universitas Diponegoro (Undip), A.M. Djuliati Suroyo mendapatkan sebutan <em>the founding mother</em> atas inisiasi kajian sejarah maritim yang menjadi jubah kebesaran dari departemen tersebut. Atas dorongan dan sumbangsihnya, sejarah Undip menelurkan ahli-ahli sejarah yang secara khusus membahas lingkup sejarah maritim, terutama sekali sejarah sosial masyarakat pesisir, petani garam, nelayan, buruh pelabuhan, dan lain sebagainya. Bersama dengan tim, Prof. Djul, sapaan khas untuk beliau, juga menerbitkan buku <em>Sejarah Maritim </em>jilid 1 yang menjadi pegangan dan buku wajib mahasiswa sejarah Undip di kelas (Suroyo, <em>et al</em>, 2007). Bahkan, sebagai persembahan purnatugas, departemen sejarah Undip mengumpulkan tulisan dengan garis besar sejarah maritim Indonesia (Puguh, <em>et al </em>(ed.), 2013).</p><p>Hal yang kemudian menjadi menarik adalah karya disertasi Prof. Djul mengkaji sejarah kerja paksa di Karesidenan Kedu abad ke-19 yang justru jauh dari sejarah maritim. Seolah-olah, Prof. Djul yang berada di atas Bukit Menoreh, turun gunung untuk mengarungi lautan dan meninggalkan <em>legacy</em> di sana. Tulisan ini menjadi semacam obituari untuk mengingat kembali sumbangsih Prof. Djul pada kajian sejarah Karesidenan Kedu abad ke-19.</p><p><strong>Kedu dalam Historiografi</strong></p><p>Ketika saya sedang meneliti sejarah pembangunan jalan yang menghubungkan Yogyakarta dengan Semarang <em>via </em>Magelang, saya agak kesulitan untuk mencari referensi yang secara spesifik membahas Karesidenan Kedu abad ke-19. Karya-karya sejarah kebanyakan hanya menyebutkan Kedu sebagai nama daerah yang jadi tempat diterapkannya kebijakan kolonial saja seperti sewa tanah di masa Inggris dan tanam paksa di masa Hindia Belanda (Bastin, 1954; Elson, 1996). Hingga kemudian, di katalog Perpustakaan Nasional, saya menemukan disertasi Prof. Djul yang telah dibukukan dengan judul, <em>Eksploitasi Kolonial Abad XIX: Kerja Paksa di Karesidenan Kedu 1800–1890</em> (2000). Saya tentu tidak asing dengan sosok penulis yang merupakan salah satu dosen senior ketika saya belajar di sejarah Undip. Namun saya baru sadar dan ingat bahwa beliau membahas Kedu abad ke-19 sebagai disertasi. Keesokan harinya, saya langsung menuju ke Perpusnas dan meminjam buku tersebut.</p><p>Dataran Kedu lebih dikenal umum dalam khazanah arkeologi dan epigrafi periode klasik atau masa Hindu dan Buddha, dibandingkan periode sejarah ‘kontemporer’. Peninggalan-peninggalan arkeologi berupa arca, prasasti, hingga candi-candi monumental seperti Borobudur dan Mendut begitu banyak ditemukan di dataran Kedu. Prasasti dengan angka tahun tertua yaitu prasasti Canggal ditemukan di Muntilan, Kedu. Dengan melimpahnya sumber arkeologis tersebut, sebagian ahli berpendapat bahwa Kedu merupakan pusat pemerintahan dari Kerajaan Mataram Hindu atau Medang di abad ke-8 sampai 11, walau ada juga yang menyimpulkan bahwa Kedu lebih difungsikan sebagai tempat spiritual dan keagamaan (Boechari, 1976).</p><p>Kedu sendiri merupakan nama dari salah satu desa di era Mataram Kuno yang ditemukan dalam beberapa prasasti. Menurut prasasti Rukam dari masa Raja Dyah Balitung (898–910), terdapat rumah raja dengan penjaga di Kedu, <em>makmit pomahan haji i kdu</em> (Kartakusuma, 1981). Dapat dibayangkan rumah raja tersebut menjadi patokan atau tengara sebuah daerah di pedalaman Jawa. Selain itu, desa Kedu juga dilewati oleh jalan ‘utama’ dari arah barat dan terhubung langsung dengan dataran tinggi Dieng dan pelabuhan kuno di sekitar Pekalongan (Boechari, 1976; Wuryantoro, 1982). Boleh jadi, nama Kedu menjadi lebih dikenal secara umum dan menjadi toponimi untuk cakupan daerah yang lebih luas disebabkan oleh dua alasan tersebut. Pada masa-masa berikutnya, Kedu jarang muncul sebagai arena utama politik dan ekonomi di Jawa. Hal ini dapat disebabkan karena geliat politik dan ekonomi telah berpindah ke Jawa bagian timur pada akhir abad ke-10 dan pesisir utara di abad ke-15.</p><p>Pada periode pasca-Giyanti 1755, Kedu mulai sering muncul dalam pembahasan. Pada permulaan abad ke-19, menurut sensus tahun 1815, daerah Kedu menjadi daerah dengan pertumbuhan populasi terbesar kedua setelah Semarang (Raffles, 1830). John Crawfurd (1783–1868), seorang pejabat Inggris kemudian juga menulis laporan khusus mengenai dataran Kedu dalam <em>Rapport upon the District of Cadoe</em> yang menjelaskan potensi tanah subur vulkanis untuk pertanian dan perkebunan (Inventaris Kedu ANRI no. 24, 1812). Dua hal ini kemudian membuat Thomas Raffles (1781–1826) menjadikan Kedu sebagai salah satu daerah yang wajib dikuasai oleh Inggris dari tangan Yogyakarta dan Surakarta (Bastin, 1954).</p><p><strong>Djuliati Suroyo dalam Diskusi Sejarah Lokal</strong></p><p>Dalam historiografi sejarah lokal abad ke-19 di Indonesia, karya Prof. Djul berdiri sejajar dengan karya-karya lain seperti Ong Hok Ham dengan Madiun, Kuntowijoyo dengan Madura, dan Djoko Suryo dengan Semarang. Kerja paksa atau <em>heerendiensten </em>yang menjadi benang merah dalam kajian ini terlihat sebagai salah satu aspek sosial-ekonomi masyarakat Jawa bagian tengah pada abad ke-19. Meskipun tentu ada kritik untuk karya ini, seperti yang pernah disampaikan oleh Bambang Purwanto bahwa analisis ketimpangan gender pada karya ini masih kurang mendapat perhatian (Purwanto, 2006), studi ini berhasil menjelaskan perubahan kebijakan kerja paksa dari yang awalnya merupakan salah satu bentuk pajak (<em>krigaji</em>)<em> </em>pada masa Mataram menjadi satu kewajiban yang bersifat menekan kepada rakyat di masa kolonial. Hal ini kemudian berkelindan dengan pergantian kekuasaan politik dan berbagai kebijakan yang diterapkan dalam waktu yang begitu cepat.</p><p>Prof. Djul memosisikan Kedu sebagai sebuah <em>bufferzone</em> antara Semarang sebagai hegemoni ekonomi kolonial di utara dengan Yogyakarta yang menjadi poros kebudayaan negara Jawa di selatan. Perang Jawa menjadi contoh bagaimana daerah pegunungan ini menjadi medan pertempuran dan benturan kedua pengaruh tersebut pada 1825 sampai 1830. Bahkan peristiwa penangkapan Pangeran Diponegoro (1785–1855) yang terjadi di rumah residen Kedu di Magelang dapat dibilang menjadi titik balik dari kekuasaan kolonial Belanda di Jawa (Suroyo, 2000; Carey, 2008).</p><p>Berbeda dengan studi sejarah lokal lainnya yang menempatkan peristiwa-peristiwa lokal sebagai fakta yang analisis, karya Prof. Djul lebih menekankan pada aspek perubahan secara luas untuk dianalisis. Beliau membahas bagaimana masyarakat Kedu berhadapan dengan rentetan perubahan-perubahan besar, seperti transisi politik, krisis ekonomi, perubahan ekologi dan infrastruktur, hingga naik-turunnya demografi penduduk. “Perlawanan” atau respons umum yang dilakukan oleh petani dari kerja paksa di Kedu mungkin tidak berbentuk pemberontakan ratu adil atau konfrontasi langsung dengan pejabat lokal seperti di daerah lain. Bentuknya adalah perlawanan kecil sehari-hari, misalnya dengan menyetorkan hasil panen yang kurang dari permintaan atau bekerja tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan. Sama seperti ketika residen Kedu memerintahkan proyek pembangunan jalan baru di Menoreh yang membutuhkan ongkos lebih besar untuk melakukan <em>sedeka</em>, <em>kenduri</em>, atau penjamuan makan-makan bersama antara pejabat dan warga sekitar. Jika hal tersebut tidak dilakukan, warga bisa tidak mau bekerja atau yang lebih parah bekerja secara tidak maksimal. Prof. Djul melihat ini sebagai satu posisi tawar yang prinsipil dari para petani untuk merespons tuntutan kerja paksa dari pemerintah (Suroyo, 2000).</p><p><strong>Penutup</strong></p><p>Kajian mengenai sejarah masyarakat Kedu abad ke-19 mungkin dibayangi oleh kajian sejarah lokal dari daerah lain. Jika melihat dari aspek metodologi dan cara kerja, kajian ini menjadi penting untuk kembali ditinjau sebagai salah satu pendekatan yang menghadapkan masyarakat dengan arus perubahan besar yang terjadi. Paling tidak bagi departemen sejarah Undip, karya ini perlu lebih banyak dibicarakan kembali sebagai salah satu buku wajib di kelas untuk memahami sejarah lingkungan dan masyarakat Jawa bagian tengah pada abad ke-19 dan kemudian membandingkannya dengan karya-karya lain.</p><p>Selamat jalan, Prof. Djuliati Suroyo.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=378eee5cd22c" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Apa Itu Kauman?]]></title>
            <link>https://medium.com/@mfijarlazuardi/apa-itu-kauman-d0db7c814807?source=rss-41eb191fab0f------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/d0db7c814807</guid>
            <category><![CDATA[sejarah-kota]]></category>
            <category><![CDATA[masjid]]></category>
            <category><![CDATA[kauman]]></category>
            <category><![CDATA[agama-islam]]></category>
            <category><![CDATA[tata-kota]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[M.F. Lazuardi]]></dc:creator>
            <pubDate>Sun, 22 Sep 2024 05:43:39 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2024-09-22T05:43:39.481Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/916/1*J0pP0I6mMvyj8igY5PzXOA.png" /><figcaption>Kauman (<em>Kahoeman</em>), Masjid Ageng, dan Alun-Alun Utara Yogyakarta dari peta tahun 1833. Sumber: <a href="http://hdl.handle.net/1887.1/item:811826">Leiden University</a></figcaption></figure><p>Beberapa tahun lalu, seorang teman pernah mengajukan pertanyaan dalam satu kesempatan diskusi. Pertanyaannya kurang lebih berbunyi, “mengapa banyak ditemukan daerah bernama Kauman di kota-kota di Jawa?”</p><p>Waktu itu, satu jawaban yang terdengar “masuk akal” antara lain, kauman adalah kependekan dari kaum beriman. Simpulan ini didasari pada kenyataan bahwa daerah Kauman biasanya berada di sekitar masjid kota serta menjadi tempat tinggal bagi kalangan santri. Hal ini dapat diterima sebagai sebuah fakta sosial yang hidup dalam memori masyarakat di sekitar kota, khususnya masyarakat Kauman sendiri.</p><p>Tetapi kemudian, pertanyaannya adalah apa itu Kauman? Dan sejauh mana daerah kauman memiliki makna bagi kota-kota di Jawa?</p><p><strong>Toponimi Kauman</strong></p><p>Nama <em>kauman</em>, secara bahasa memiliki akar kata <em>kaum</em> yang berasal dari bahasa Arab <em>qoum</em> yang berarti masyarakat atau sekelompok orang. Kemudian akhiran <em>-an</em> mengandung arti tempat dari <em>kaum</em> tersebut. Di beberapa kota, juga ditemukan nama <em>pekauman</em> yang memiliki arti kurang lebih sama dengan <em>kauman</em>.</p><p>Daerah ini pada umumnya memang merupakan sebuah tempat bermukim masyarakat yang beragama islam dan berprofesi di lingkup keagamaan islam seperti imam, <em>muadzin</em> (petugas azan), dan lain sebagainya. Lingkungan masyarakat ini muncul karena adanya masjid utama kota di daerah tersebut, sehingga nama <em>kauman </em>lekat dengan suasana keislaman yang kental.</p><p>Di tengah pengertian arus utama mengenai <em>kauman</em>, menarik kiranya kita melihat satu tempat di Jakarta bernama Jatinegara Kaum. Seperti yang terlihat, tempat ini juga mengandung kata <em>kaum</em> dalam namanya. Jatinegara Kaum merupakan sebuah jalan yang secara administratif masuk ke daerah Pulogadung, Jakarta Timur.</p><p>Menurut jurnalis dan sejarawan Alwi Shahab, masyarakat Jatinegara Kaum merupakan masyarakat asli dari kota Jayakarta yang pada saat itu masih termasuk dalam daerah otonom Kesultanan Banten. Pada 1619, kongsi dagang Belanda atau VOC menyerang kota tersebut, membakar keraton Jayakarta, dan mulai membangun kota baru yang di kemudian hari dikenal sebagai Batavia.</p><p>Masyarakat kota Jayakarta kemudian bermigrasi ke daerah pedalaman di tenggara kota dan mendirikan pemukiman baru di sana bernama Jatinegara yang berarti <em>kota sejati</em>. Nama ini semacam penegasan bahwa warga dan pemerintahan kota yang “sah” adalah yang berada di <em>kota sejati</em> di pedalaman. Kata <em>kaum</em> yang kemudian menyertainya berarti masyarakat atau warga, sehingga secara lengkap Jatinegara Kaum memiliki arti <em>masyarakat kota sejati</em>.</p><p><strong>Warga Asli dan Pengembangan Kota</strong></p><p>Kata <em>kauman</em> di nama-nama tempat di Jawa, menurut hemat penulis, lebih merujuk pada pengertian pemukiman warga asli dari sebuah kota. Namun masih terdapat dua kemungkinan, Kauman adalah kawasan inti desa dan kampung lama dari kota yang dibangun atau Kauman merupakan tempat relokasi warga asli di sekitar kota yang hendak dibangun. Dua kemungkinan ini perlu didukung oleh data-data sejarah serta kajian lebih lanjut.</p><p>Dalam catatan sejarah, dua keraton Jawa, Surakarta dan Yogyakarta berdiri di atas pemukiman yang telah memiliki penduduk. Ketika Sunan Pakubuwono II mendirikan Keraton Surakarta di atas desa Sala pada tahun 1744, warga desa diminta membantu pembangunan keraton baru tersebut (Ricklefs, 1998). Pemilihan desa Sala merupakan hasil dari peninjauan yang sudah dilakukan oleh Sunan, Patih, dan VOC. Letaknya yang tidak jauh dari Sungai Sala (Bengawan Sala) dianggap cocok secara geografis.</p><p>Begitupun dengan Yogyakarta. Yogyakarta dibangun di atas sebuah daerah bernama Ayogya dan atau Garjitawati. Nama tempat ini sudah ditemukan dalam catatan harian ekspedisi VOC sebelum Perjanjian Giyanti pada 1755 (Noorduyn, 1986). Daerah Ayogya ini merupakan tempat yang strategis untuk menjadi tempat beristirahat karena dekat dengan sungai-sungai dan kotagede yang merupakan ibukota lama Mataram.</p><p>Pemilihan tempat oleh penguasa Jawa ini merupakan satu keputusan yang politis, dan juga ekonomis. Untuk membangun sebuah kota, diperlukan tenaga kerja dengan jumlah banyak. Maka dari itu, desa-desa atau kampung yang telah memiliki penduduk akan memudahkan urusan tenaga kerja. Pembangunan akan menjadi lebih sulit apabila dilakukan di tempat yang benar-benar baru seperti hutan yang berpenduduk jarang. Jika memang pembangunan satu pemukiman dilakukan di atas sebuah tanah baru yang awalnya berupa hutan, maka toponim yang umum digunakan adalah <em>babad</em> dan tempatnya disebut dengan <em>babadan</em>. Nama tersebut juga sering ditemukan di kota-kota Jawa.</p><p>Nama Kauman diberikan sebagai “titik nol” pemukiman sebuah kota. Ketika sebuah kota bertumbuh seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan bangunan, identitas desa Kauman dapat menjadi pengingat tempat awal kota tersebut. Bukan hanya soal tempat, namun juga warga yang tinggal di atasnya. Maka, jika disebutkan Kauman Semarang, Kauman Sedayu, dan lain-lain, dapat dimaknai sebagai tempat tinggal warga asli Semarang atau kampung masyarakat awal Sedayu, dan seterusnya.</p><p><strong>Kauman dan Keislaman</strong></p><p>Sejak abad ke-17, masjid merupakan salah satu unsur penting dalam lingkungan kota dan desa di Jawa. Bangunan masjid sepadan dan sama pentingnya dengan bangunan lain seperti keraton dan alun-alun (Kusumawijaya Jilid II, 2023). Bagi sebuah kota atau desa di Jawa, masjid juga menjadi semacam ruang publik yang khas dengan kegiatan pengajian, suara azan, bahkan tempat pendidikan. Tidak heran, pada awal abad ke-20, organisasi Islam modern Muhammadiyyah lahir di kampung Kauman Yogyakarta.</p><p>Masjid juga menjadi alasan mengapa kemudian kawasan Kauman berkembang sebagai daerah yang lekat dengan nuansa agama Islam. Dari segi arsitektural, bangunan masjid dapat menjadi tempat bernaung “sementara” saat keraton dibangun karena sifat bangunan yang mencolok di antara sawah dan rumah-rumah penduduk. Selain itu, bangunan ini juga umumnya terbuat dari material yang lebih permanen dibandingkan bangunan lain di sekitarnya, seperti kayu jati sebagai <em>soko</em> (tiang penyangga) dan batu andesit sebagai umpak. Dengan demikian, masyarakat sekitar atau para pekerja dapat menjadikan masjid sebagai tempat beristirahat dan membersihkan diri dengan air.</p><p>Seperti misalnya ketika Keraton Surakarta dibangun, warga desa Sala sudah memiliki masjid. Bangunan masjid ini kemudian dipertahankan dan hanya dirobohkan tembok pagarnya saja untuk menjadi bahan material bagi bangunan lain (Ricklefs, 1998). Penafsirannya boleh jadi karena unsur spiritual bahwa penghancuran bangunan suci akan membawa nasib buruk. Namun bisa juga, secara fungsional bangunan masjid dipertahankan guna menjadi tempat beristirahat.</p><p>Hubungan antara warga dan masjid ini yang kemudian menjadi satu aspek yang menarik dalam perkembangan kota. Secara simbolis, warga Kauman dan masjid menjadi pengingat tempat asal dan kembali bagi masyarakat kota sejauh apapun kota bertumbuh dan berkembang.</p><p>Seiring berjalannya waktu, masjid dan unsur-unsur di dalamnya turut menghidupi dinamika masyarakat. Kyai dan para santri mulai tinggal atau lahir di Kauman. Hal ini kemudian membentuk identitas baru atau pengertian baru bagi Kauman, dari kampung kaum asli menjadi kampung kaum beriman.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=d0db7c814807" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Koalisi Aneh Berumur Pendek]]></title>
            <link>https://medium.com/@mfijarlazuardi/koalisi-aneh-berumur-pendek-6b3e010b0906?source=rss-41eb191fab0f------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/6b3e010b0906</guid>
            <category><![CDATA[koalisi]]></category>
            <category><![CDATA[demokrasi]]></category>
            <category><![CDATA[sejarah-indonesia]]></category>
            <category><![CDATA[politik-indonesia]]></category>
            <category><![CDATA[pilkada]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[M.F. Lazuardi]]></dc:creator>
            <pubDate>Wed, 21 Aug 2024 01:35:22 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2024-08-21T01:35:22.757Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*6kAWjRCmhUPp5Or9EpMJ-A.png" /><figcaption>Koalisi yang dipaksakan. Gambar pribadi penulis.</figcaption></figure><p>Koalisi Indonesia Maju atau KIM mengajukan Ridwan Kamil dengan Suswono untuk kontestasi Pemilihan Kepala Daerah di Jakarta. Dalam pencalonan ini, KIM ketambahan partai-partai baru, yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Nasional Demokrat (Nasdem). Padahal, tiga partai tersebut tergabung dalam Koalisi Perubahan yang merupakan lawan KIM pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 yang lalu. Hal ini menurut sebagian masyarakat menjadi indikasi kuatnya transaksi politik antara elite dan oligarki kekuasaan di negara ini.</p><p>Koalisi secara istilah politik mengacu pada persatuan kelompok-kelompok politik. Koalisi ini terbentuk karena kesamaan pandangan atau tujuan politik tertentu. Pada praktik dewasa ini, koalisi merupakan satu sarana atau medium partai politik untuk menjalankan pemerintahan dan juga parlemen. Hal ini dapat tercermin pada arah kebijakan di dalam kabinet pemerintahan dan kehendak fraksi partai dalam penyusunan undang-undang di parlemen.</p><p>Pandangan dan tujuan politik yang membentuk koalisi tentu dinamis dan khas sepanjang sejarah. Akan tetapi, sepanjang sejarah itu juga dapat ditemukan koalisi-koalisi yang “aneh” yang terbentuk. Kata “aneh” dalam hal ini berarti sesuatu yang janggal dan tidak biasa dalam kerja sama politik. Terutama sekali jika kelompok-kelompok yang berkoalisi sangat berbeda atau bertolak belakang, baik dari segi nilai, praktik, maupun “identitas” politik.</p><p>Dalam sejarah Indonesia, pernah ada beberapa koalisi aneh yang bertentuk. Misalnya, koalisi Raden Wijaya pendiri Majapahit dengan tentara Kublai Khan dari Mongol untuk melawan Jayakatwang pada akhir abad ke-13. Atau koalisi Raden Mas Said (kelak menjadi Mangkunegara I) dengan Pangeran Mangkubumi (kelak Hamengkubuwana I) untuk melawan koalisi Pakubuwana II dengan Kongsi Dagang Belanda (VOC) pada pertengahan abad ke-18. Akan tetapi, koalisi-koalisi aneh seperti ini tidak bertahan lama, karena biasanya kerja sama tersebut hanya menguntungkan satu pihak saja yang dapat memanfaatkan momentum koalisi untuk memantapkan posisinya. Setelah posisi pihak tersebut mulai kuat, koalisi kemudian bubar, baik dengan cara sehat-sehat maupun sakit-sakit.</p><p><strong>Koalisi Aneh Pascapemilu ‘55</strong></p><p>Selain yang telah disebutkan di atas, salah satu contoh koalisi aneh setelah Indonesia merdeka adalah koalisi partai politik dalam Kabinet Ali Sastroamidjojo ke-2. Kabinet ini merupakan kabinet pertama yang dibentuk dari parlemen hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 1955. Partai-partai besar yang memimpin jalannya kabinet ini adalah Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Masyumi, dan Partai Nahdlatul Ulama (NU). Ketiga partai ini sebelumnya memiliki pengalaman koalisi dalam dua kabinet yaitu, Kabinet Sukiman dan Kabinet Wilopo. Namun pada saat itu, NU masih menjadi bagian dari Masyumi sebelum akhirnya membentuk partai baru pada 1952.</p><p>Pembentukan kabinet berlangsung panas. Presiden Sukarno meminta penyusun kabinet untuk mempertimbangkan posisi Partai Komunis Indonesia atau PKI masuk dalam kabinet (Feith, 1962). Secara perolehan suara Pemilu, PKI menduduki peringkat ke-4 dengan enam juta lebih suara. Sukarno menilai pada saat itu, suara rakyat untuk PKI tetap perlu diperhitungkan untuk masuk dalam pemerintahan dan penentuan kebijakan. Reaksi paling kuat adalah dari pihak partai-partai Islam, Kristen, dan Katolik yang menolak usulan pertimbangan tersebut.</p><p>PNI sebagai juara Pemilu dengan delapan juta lebih suara punya posisi tawar yang lebih jelas. Ada atau tidaknya PKI tidak menjadi soal, yang penting kursi Perdana Menteri tidak diganggu gugat oleh partai lain. Namun, beberapa tokoh PNI, termasuk Ali Sastroamidjojo sendiri, enggan memasukkan PKI karena pengalaman benturan kepentingan di Jawa Tengah. Dengan faktor demikian, agaknya keputusan koalisi pemerintahan sudah mengerucut pada satu pilihan.</p><p>Setelah melewati kisruh, PKI diputuskan tidak masuk dalam kabinet. Beberapa posisi menteri diisi oleh partai-partai lain yang suaranya lebih sedikit seperti PSII, IPKI, dan Perti. Praktis, dengan komposisi ini, PNI menjadi partai berhaluan nasionalis sendirian di tengah partai-partai berhaluan agama dan hanya ditemani oleh IPKI dengan corak militernya.</p><p>Koalisi aneh ini berdampak pada usia pendek Kabinet Ali ke-2, yaitu tiga belas bulan. Koalisi ini berseteru di pemerintahan dan juga di parlemen. Di dalam pemerintahan, banyak kebijakan-kebijakan yang dikritik secara keras oleh sesama anggota partai koalisi, sedangkan di parlemen, terutama di lembaga Konstituante, partai-partai ini saling berhadapan ketika sedang menggodok Undang-Undang Dasar yang baru. Hal ini didasari oleh ketidakmampuan partai-partai politik untuk mensintesiskan kepentingan mereka dengan baik, sehingga tidak dapat mengendalikan aspek-aspek penting dalam berjalannya pemerintahan, seperti ekonomi dan hubungan dengan militer. Padahal, hal-hal tersebut sangat diharapkan dengan adanya parlemen dan kabinet pascapemilu.</p><p>PNI sebagai “ketua koalisi” juga lebih dekat dan sejalan dengan PKI dibandingkan dengan partai-partai koalisi. Terutama ketika terjadi pergolakan di daerah-daerah yang melibatkan sejumlah perwira militer dan diduga didukung oleh petinggi dan kader partai Masyumi. Dari ketidakcocokan ini, Masyumi menarik dukungannya dari kabinet pada Januari 1957.</p><p>Puncaknya, intervensi presiden Sukarno dalam urusan pemerintahan mulai meningkat ketika mengeluarkan Konsepsi Presiden pada Februari 1957. Isinya berkaitan dengan usulan-usulan pembentukan kabinet baru yang terdiri dari fraksi-fraksi yang ada dengan tujuan stabilitas politik di tengah pergolakan dari dalam dan ancaman imperialisme dari luar.</p><p>Akhirnya kabinet ini bubar pada April 1957. Segala kisruh yang terjadi hanya mempertontonkan perseteruan elite di depan rakyat, hingga kemudian menjadi “bensin” bagi Sukarno untuk menyalahkan demokrasi parlementer sebagai biang keladi dan penghambat revolusi Indonesia. Sejak saat itu, arah politik pemerintahan Indonesia perlahan berubah menuju demokrasi terpimpin.</p><p>Praktik dan pengalaman sejarah mengenai koalisi aneh seperti di atas sering muncul dalam politik Indonesia kontemporer. Maka tidak heran jika rakyat menilai bahwa dagelan ini hanya menegaskan adanya praktik jual-beli kekuasaan di antara elite partai. Koalisi aneh ini lebih merupakan solusi jangka pendek untuk keunggulan secara elektoral atau persyaratan kontestasi. Atau justru seperti semacam kemenangan kecil terhadap tantangan terdekat bagi partai-partai yang terlibat. Sayangnya, keuntungan tersebut ditukar dengan kepercayaan rakyat dan akal sehat demokrasi.</p><p>Ketika politisi-politisi tersebut ditanya soal alasan pembentukan koalisi aneh, jawaban normatif yang selalu diberikan adalah sebuah adagium politik lama, “Tidak ada musuh dan teman abadi dalam politik, yang ada hanya kepentingan abadi.” Jika memang benar demikian, pertanyaan yang kemudian muncul adalah, kepentingan tersebut adalah kepentingan rakyat dan negara atau kepentingan elite politik?</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=6b3e010b0906" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Bangunan Kolonial dan “Bau” dari masa lalu]]></title>
            <link>https://medium.com/@mfijarlazuardi/bangunan-kolonial-dan-bau-dari-masa-lalu-422e58d6b7ad?source=rss-41eb191fab0f------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/422e58d6b7ad</guid>
            <category><![CDATA[kebijakan-publik]]></category>
            <category><![CDATA[sejarah-kota]]></category>
            <category><![CDATA[kolonialisme]]></category>
            <category><![CDATA[bangunan-bersejarah]]></category>
            <category><![CDATA[cagar-budaya]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[M.F. Lazuardi]]></dc:creator>
            <pubDate>Thu, 15 Aug 2024 14:21:30 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2024-08-15T14:21:30.717Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*nXcpQtBs--TanhAmQd1ZMA.jpeg" /><figcaption>Kantor Residen Kedu di Magelang. Dokumentasi Pribadi.</figcaption></figure><p>Baru-baru ini, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa istana negara Jakarta dan Bogor, yang merupakan bangunan peninggalan pemerintah Hindia Belanda, memiliki “bau kolonial”. Hal ini dijelaskan untuk memberi penegasan pada rencana pemindahan ibukota ke Kalimantan tahun ini.</p><p>Sentimen negatif mengenai bangunan kolonial yang disampaikan oleh presiden bukanlah yang sebuah pandangan yang muncul begitu saja. Sebagian warisan masa lalu memang disikapi beragam atau berbeda-beda bagi setiap orang, ada yang mendukung penghilangan bekas-bekas kolonial, namun ada juga yang menyayangkan jika terjadi penghilangan tersebut.</p><p>Pandangan pemerintah atau penguasa mengenai sejarah atau masa lalu secara umum dapat dilihat dari sikap pemerintah tersebut terhadap peninggalan sejarah. Teringat beberapa tahun yang lalu, Negara Islam Irak dan Suriah atau ISIS menghancurkan beberapa situs penting dari sejarah di kawasan yang ditaklukkan oleh mereka. Hal ini didasari oleh wawasan sejarah yang sempit dalam memandang peninggalan masa lalu. Dalam sejarah Indonesia sendiri, pandangan mengenai bangunan lama peninggalan masa lalu juga berbeda-beda menyesuaikan dengan motif dari pemerintah atau penguasa itu sendiri. Tulisan ini menceritakan beberapa peristiwa soal bangunan lama untuk memahami perkembangan pandangan itu.</p><p><strong>Era Kerajaan Islam</strong></p><p>Setelah menaklukkan Kerajaan Sunda pada 1520-an, Sunan Gunung Jati memerintahkan putranya Maulana Hasanuddin untuk memindahkan pusat pemerintahan dari Banten Girang ke Teluk Banten (Djajadiningrat, 1813). Pemindahan ini dapat dilihat salah satunya dari motif ekonomi. Lokasi Banten Girang yang berada agak di pedalaman mungkin dinilai kurang menguntungkan di tengah hegemoni pesisir abad ke-16 yang sedang gandrung akan perdagangan rempah, terutama sejak masuknya pedagang-pedagang Portugis dan Spanyol ke pasar Asia dengan takluknya Malaka. Mujurnya, Banten berhasil menjadi salah satu kerajaan yang kuat secara ekonomi dan politik pada masanya. Banten Girang perlahan ditinggalkan. Baru kemudian pada awal abad ke-19, pembangunan pusat pemerintahan keresidenan Banten didirikan di Serang yang tidak jauh dari Banten Girang.</p><p>Berbeda dengan Banten, pemindahan dengan motif politik lebih utama di Mataram. Kerajaan Mataram Islam pernah mengalami dua serangan ke keraton, serangan Trunajaya dari Madura pada 1677 dan serangan koalisi Tionghoa-Jawa pesisir pada 1741. Serangan pertama oleh Trunajaya menyebabkan jatuhnya Keraton Plered. Amangkurat I menyelamatkan diri ke wilayah barat hingga kemudian wafat dan dimakamkan di Tegalwangi. Setelah perlawanan mulai mereda, Amangkurat II membangun keraton Kartasura, yang berada di timur laut Plered pada tahun 1680. Serangan kedua, pasukan koalisi Tionghoa-Jawa Pesisir merebut keraton Kartasura pada 1741. Raja Mataram ketika itu, Pakubuwana II, mengungsi ke Ponorogo bersama para pengikutnya. Hingga kemudian pada tahun 1742, Pakubuwana II memerintahkan pembangunan keraton baru dengan nama Surakarta di desa Sala.</p><p>Perpindahan ini memiliki arti politis. Ahli sejarah Jawa M.C. Ricklefs (1993 dan 1998) menjelaskan bahwa berdasarkan sumber lokal, pemindahan ini dilakukan atas dasar ramalan-ramalan dari orang-orang penting di sekitar raja. Ramalan tersebut berkata bahwa kemakmuran dan ketenteraman akan muncul setelah raja pindah ke tempat yang disebutkan dalam ramalan. Walaupun kenyataan sejarah berkata lain mengenai perpindahan tersebut. Setelah pemindahan, keraton beserta bangunannya secara perlahan ditinggalkan.</p><p>Pemindahan yang dilakukan oleh raja-raja Jawa berbeda dengan apa yang pernah dilakukan oleh Kongsi Dagang Belanda (VOC) yang pada saat itu dipimpin oleh Jan Pieterszoon Coen. Pada tahun 1619, setelah menaklukkan Jayakarta, VOC segera mendirikan Batavia di atas reruntuhan kota Jayakarta yang dihancurkan tanpa ada sisa. Penghancuran ini dilakukan sebagai usaha untuk membangun sebuah kota koloni yang bernuansa Eropa di Jawa.</p><p><strong>Daendels</strong></p><p>Pada 1808, Daendels menginjakkan kaki di Batavia. Namun, Batavia pada saat itu sudah bukan sebuah kota indah dan sehat seperti yang diceritakan oleh para pelaut pada abad ke-17. Kanal-kanal menjadi dangkal karena endapan lumpur, nyamuk-nyamuk berkembang biak dengan pesat, dan ledakan penduduk dalam benteng yang membuat sesak.</p><p>Melihat kondisi tersebut, Daendels kemudian memindahkan pusat pemerintahan ke kawasan yang disebut dengan Weltevreden. Beberapa bangunan dan tembok benteng dihancurkan dan sebagian besar puing-puingnya digunakan untuk pembangunan di Weltevreden. Kawasan Batavia tetap menjadi pusat ekonomi pemerintah kolonial paling tidak sampai dengan akhir abad ke-19. Beberapa perusahaan dagang, pelayaran, hingga bank, tetap memiliki kantor di daerah Batavia. Misalnya Nedelandsche Handel-Maatschappij dan De Javasche Bank.</p><p>Apa yang dilakukan Daendels pada 1808 dapat dipandang sebagai sebuah usaha untuk membangun sebuah “kota baru” yang tertib dan beradab. Daendels seolah ingin menahbiskan satu legasi berupa sebuah kota koloni “napoleonik” baru dengan semangat revolusi Prancis.</p><p><strong>Pemerintah Pendudukan Jepang</strong></p><p>Jepang agaknya lebih ekstrem dibandingkan pandangan pemerintahan terdahulu. Dari segi penghancuran fisik bangunan gedung, mungkin tidak begitu banyak yang dirobohkan. Hal ini disebabkan karena kondisi ekonomi Perang Dunia Ke-2 yang serba irit, sehingga bangunan yang ada, walaupun sangat erat dengan nuansa kolonial, tetap dipertahankan dan digunakan untuk kepentingan pendudukan Jepang. Karena perobohan bangunan dan membangun bangunan baru akan memakan biaya yang besar.</p><p>Hal yang paling terasa mungkin adalah digusurnya patung Jan Pieterszoon Coen, “pendiri” kota Batavia di awal tadi, yang berada di depan Gedung Putih, atau sekarang Gedung A.A. Maramis milik Kementerian Keuangan, di Weltevreden. Patung itu dianggap sebagai lambang imperialisme Belanda di Indonesia. Selain itu, Jepang menggalakkan gerakan penggantian nama jalan yang memiliki unsur Belanda di Jakarta.</p><p>Gerakan penghancuran hal-hal yang berbau kolonial ini merupakan kombinasi dari gerakan nasionalistik yang pada saat itu bercorak fasisme dengan narasi anti-Belanda dan anti-Sekutu yang kuat. Meskipun demikian, pandangan dari Jepang ini dapat dikatakan menjadi rujukan bagi orang-orang dalam menilai peninggalan kolonialisme ini, terutama sekali mengenai perang wacana ruang.</p><p><strong>Pascakemerdekaan</strong></p><p>Beberapa gedung peninggalan kolonial masih digunakan oleh pemerintah Indonesia terutama setelah pengakuan kedaulatan pada 1949. Penguasaan bangunan-bangunan pemerintahan dan ekonomi peninggalan Belanda di Indonesia ini merupakan sebuah “tanda kemenangan” dan trofi setelah kemerdekaan. Meja-meja yang awalnya diduduki oleh pemerintah kolonial sekarang diduduki oleh pemerintah Indonesia.</p><p>Akan tetapi, pemerintahan Indonesia merdeka kemudian terkesan ringan tangan dalam memutuskan untuk menggusur bangunan-bangunan peninggalan kolonial. Sepanjang tahun 1950 sampai dengan saat ini, ada banyak bangunan-bangunan dan monumen-monumen peninggalan kolonial yang dihancurkan.</p><p>Pada masa Presiden Sukarno terdapat beberapa bangunan yang dihancurkan. Sebut saja, Benteng Prins Frederik yang digusur dan digantikan oleh Masjid Istiqlal, Stadion Ikatan Atletik Djakarta (IKADA) dirobohkan untuk dibangun Lapangan Merdeka dan Monumen Nasional, hingga rumah dan tugu peringatan Proklamasi di Pegangsaan 56 dirobohkan untuk proyek Gedung Pola. Begitupun pada masa Presiden Suharto. Penggusuran Gedung Harmonie untuk proyek terusan Jalan Gajah Mada, Hotel Des Indes untuk dibangun perkantoran, dan bangunan utama Stasiun Gambir yang diganti dengan bangunan baru di jalur kereta layang Jakartakota-Manggarai.</p><p>Mungkin satu-satunya pejabat pemerintah yang sadar akan pentingnya satu nilai historis pada bangunan-bangunan kolonial adalah Gubernur Jakarta Ali Sadikin. Ia mengeluarkan kebijakan peraturan pada beberapa bangunan dengan menetapkannya sebagai cagar budaya yang dilindungi untuk menahan laju pertumbuhan dan pembangunan kota yang dikhawatirkan akan merusak aspek historis dari kota itu sendiri.</p><p>Penggusuran terhadap bangunan-bangunan kolonial berangkat dari pandangan permisif dan dikotomis mengenai sejarah periode kolonial yang hitam-putih seperti yang terjadi sejak masa Jepang dan berlanjut sampai dengan pascakemerdekaan. Terlebih lagi jika pandangan ini terwacanakan dalam frasa “bau kolonial” akan mengakibatkan pengabaian pada nilai-nilai historis dan akan permisif pada penggusuran-penggusuran berikutnya.</p><p>Jika kita melihat alasan-alasan pembangunan kota dan tempat baru oleh para penguasa terdahulu, alasan yang terlihat adalah pandangan mereka ke masa depan saja. Banten membangun kota baru dengan mimpi kemakmuran perdagangan maritimnya dan Mataram dengan bayangan ketenteraman dan keamanan di tanah Jawa. Mereka mungkin meninggalkan bangunan lama tersebut dan mengabaikannya karena mereka fokus untuk membangun apa yang menjadi tujuan mereka ke depan, bukan dengan menyalahkan sejarah dengan mengatakan bahwa bangunan tersebut memiliki bau anyir masa lalu.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=422e58d6b7ad" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
    </channel>
</rss>