<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0" xmlns:cc="http://cyber.law.harvard.edu/rss/creativeCommonsRssModule.html">
    <channel>
        <title><![CDATA[Stories by Mohamadeus Mikail on Medium]]></title>
        <description><![CDATA[Stories by Mohamadeus Mikail on Medium]]></description>
        <link>https://medium.com/@mikail.singgih?source=rss-bf5dc3906359------2</link>
        <image>
            <url>https://cdn-images-1.medium.com/fit/c/150/150/1*L1zvE2KXxsypoCE4-HBdIQ@2x.jpeg</url>
            <title>Stories by Mohamadeus Mikail on Medium</title>
            <link>https://medium.com/@mikail.singgih?source=rss-bf5dc3906359------2</link>
        </image>
        <generator>Medium</generator>
        <lastBuildDate>Sun, 22 Nov 2026 21:42:26 GMT</lastBuildDate>
        <atom:link href="https://medium.com/@mikail.singgih/feed" rel="self" type="application/rss+xml"/>
        <webMaster><![CDATA[yourfriends@medium.com]]></webMaster>
        <atom:link href="http://medium.superfeedr.com/" rel="hub"/>
        <item>
            <title><![CDATA[Penyandang Disabilitas Itu Tidak Ada, Hanyalah Konstruksi Sosial]]></title>
            <link>https://medium.com/@mikail.singgih/penyandang-disabilitas-itu-tidak-ada-hanyalah-konstruksi-sosial-867c8b291425?source=rss-bf5dc3906359------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/867c8b291425</guid>
            <category><![CDATA[difabel]]></category>
            <category><![CDATA[difable]]></category>
            <category><![CDATA[disability-rights]]></category>
            <category><![CDATA[disability]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Mohamadeus Mikail]]></dc:creator>
            <pubDate>Mon, 23 Jun 2025 03:56:38 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2025-07-05T12:54:25.922Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>Penyandang disabilitas akan selalu menjadi bagian dari masyarakat Indonesia. Jumlah total penduduk penyandang disabilitas mencapai 22,97 juta jiwa, atau kisaran 8,5% dari total kelesuruhan masyarakat Indonesia (Pusat Kajian Anggaran, 2022). Melihat angka tersebut, dapat dikatakan jumlah penduduk penyandang disabilitas di Indonesia tidak sedikit. Namun, penyandang disabilitas masih termarginalkan dalam pemenuhan hak-haknya di Indonesia.</p><p>Sebelum memasuki permasalahan yang dialami penyandang disabilitas di Indonesia, pertama kita harus paham terlebih dahulu siapa yang dimaksud dengan penyandang disabilitas. Bedasarkan UU no. 8 tahun 2016, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Merujuk terhadap definisi tersebut, perlu ditekankan bahwa penyandang disabilitas memiliki spektrum yang beragam. Masing-masing penyandang disabilitas memiliki kebutuhan yang berbeda, tergantung dengan jenis disabilitas yang dimilikinya. Oleh karena itu, penyandang disabilitas tidak dapat seakan-akan disama-ratakan semua.</p><p>Walaupun sudah terdapat undang-undang yang memayungi pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, dalam kenyataannya pemenuhan hak-hak mereka belum terlaksana dengan ideal. Masalah yang dihadapi oleh penyandang disabilitas dalam rangkaian pemenuhan hak-haknya di Indonesia beragam, mulai dari minimnya program dan kegiatan, pendataan yang kurang memadai sehingga pemetaan pekerjaan sulit, dan stigma sosial yang muncul dari masyarakat itu sendiri (Ndaumanu, 2020). Hal tersebut mengimplikasikan bahwa implementasi dari UU no. 8 tahun 2016 dalam rangkaian pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas belum berjalan secara optimal.</p><h4><strong>Permasalahan yang Dihadapi Penyandang Disabilitas di Indonesia</strong></h4><p>Seperti yang telah disinggung, penyandang disabilitas di Indonesia menghadapi beragam tantangan di Indonesia dalam rangkaian pemenuhan hak-haknya. Salah satu tantangan terbesarnya adalah dalam lanskap ketenagakerjaan. Penyandang disabilitas sulit untuk dapat bekerja dengan sejahtera karena terbatasnya aksesbilitas, baik penyandang disabilitas fisik, intelektual, mental, maupun sensorik (Rizkiah, Sari, Daffa, &amp; Jumhana, 2025). Hal tersebut pun semakin sulit dengan adanya <em>Omnibus Law</em> yang mengderegulasikan hak-hak pekerja secara menyeluruh. Lagi-lagi butuh diingat bahwa penyandang disabilitas sama layaknya masyarakat non-disabilitas, mereka pun butuh mencari nafkah agar dapat menghidupi diri mereka dan keluarganya. Maka, kesejahteraan mereka dalam lapangan pekerjaaan menjadi hal yang penting.</p><p>Pemetaan menjadi hal yang penting ketika kita membicarakan tentang aksesilitas penyandang disabilitas dalam lapangan kerja. Dengan keberagaman disabilitas yang dimiliki oleh masyarakat, kebutuhan masing-masing penyandang disabilitas beragam tidak hanya dari jenis disabilitasnya, tetapi juga dari jenis pekerjaan yang diambil. Oleh karena itu, pemahaman tentang ragam disabilitas di kalangan masyarakat menjadi hal yang penting.</p><p>Permasalahan lain yang sering dihadapi oleh penyandang disabilitas di Indonesia adalah stigma negatif yang muncul dari masyarakat. Banyak asumsi yang datang dari masyarakat tentang ketidakberdayaannya penyandang disabilitas sehingga mereka terdiskriminasi. Padahal, penyandang disabilitas berdaya selayaknya masyarakat non-disabilitas dengan caranya mereka sendiri. Di sini lah terdapat sebuah kontruksi sosial terhadap masyarakat disabilitas yang sebenarnya keliru.</p><h4><strong>Masyarakat Disabilitas sebagai Konstruksi Sosial</strong></h4><p>Antonio Gramsci dalam bukunya menulis sebuah teori tentang hegemoni. Teori hegemoni itu sendiri merupakan bentuk kekuasaan yang diterima oleh masyarakat secara tidak sadar baik melalui budaya, pendidikan, agama, maupun media (Gramsci, 1971). Bentuk kekuasaan ini juga dapat berbentuk narasi-narasi tertentu yang dilegitimasi oleh kebudayaan yang ada. Dalam konteks penyandang disabilitas di Indonesia, narasi tersebut adalah ketidakberdayaannya kelompok penyandang disabilitas.</p><p>Pembentukan narasi dalam sebuah budaya dapat terbentuk dari diksi-diksi yang digunakan untuk memaknai sesuatu. Narasi itu akan semakin diperkuat ketika terdapat dalam hukum tertulis. Narasi ketidakberdayaan kelompok penyandang disabilitas datang dari kata ‘disabilitas’ itu sendiri. Kata disabilitas berangkat dari kata <em>disabled</em>, yang mengartikan seseorang tidak dapat melakukan sesuatu atau tidak berdaya (Maftuhin, 2016). Padahal, penyandang disabilitas pada kenyataanya seperti yang sempat dibahas berdaya dengan caranya mereka sendiri yang berbeda dari masyarakat non-disabilitas. Narasi inilah yang menciptakan budaya yang memandang penyandang disabilitas sebagai kelompok yang tidak berdaya atau manusia <em>lesser</em> dan sebagai hasil mermarginalkan mereka.</p><p>Latar belakang terbentuknya budaya yang memarginalkan kelompok penyandang disabilitas sebenarnya bukan warisan budaya Indonesia atau Nusantara. Budaya tersebut dibawa oleh para penjajah dari barat seperti Belanda yang membedakan kelompok produktif dan non-produktif bedasarkan pengertian normatif. Sebelum budaya tersebut dikenalkan dalam era kolonialisme di Indonesia, sudah terdapat budaya inklusif dalam kerajaan-kerajaan Nusantara. Penyandang disabilitas dianggap berdaya dengan berbagai cara seperti dijadikan abdi dalem sekaligus pengawal dan penasihat raja (Pradana, 2022).</p><p>Setelah zaman kolonial, sisa-sisa budaya yang memandang penyandang disabilitas masih ada di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari UU no. 4 tahun 1997 tentang penyandang cacat. Penggunaan penyandang cacat ini medorong narasi yang memandang ketidakberdayaan penyandang disabilitas sehingga budaya memarginalkan dan menstigmatisasi mereka. Walaupun sudah ada upaya pembentukan narasi yang lebih baik melalui UU no. 8 tahun 2016 dengan pendefinisan yang lebih halus, kini hadir pemaknaan yang lebih progresif mengenai penyandang disabilitas.</p><h4><strong>Merubah Paradigma Penyandang Disabilitas</strong></h4><p>Penggunaan kata penyandang disabilitas pada akhirnya kurang tepat untuk memaknai kelompok terkait. Berangkat dari pemahaman tersebut, muncul lah kata ‘difabel’. Istilah penggunaan kata ‘difabel’ di Indonesia diciptakan oleh Mansour Faqih dalam kurun waktu tahun 1990-an (Maftuhin, 2016). Difabel itu sendiri berasal dari kata <em>differently-abled</em>, yang berartikan individu dengan keberdayaan yang berbeda. Istilah difabel ini menjadi salah satu upaya untuk merubah paradigma ‘penyandang disabilitas’, yang cenderung memandang terhadap ketidakberdayaan kelompok difabel.</p><p>Seringkali masyarakat memandang difabel sebagai kelompok yang tidak berdaya karena mereka memiliki kemampuan yang berbeda. Misal, seseorang yang menggunakan kursi roda tidak dapat berjalan dengan kaki seperti masyarakat non-difabel. Orang tersebut akhirnya dianggap cacat karena kondisinya. Padahal, orang yang menggunakan kursi roda dapat bermobilitas seperti orang non-difabel. Hanyalah caranya yang berbeda dengan menggunakan kursi roda (Maftuhin, 2016). Hal serupa juga sama dengan kelompok difabel lainnya yang mungkin memiliki kelainan yang beda, seperti kelompok neurodivergen dengan pola berkpikir dan cara kerja otak yang berbeda.</p><p>Pada akhirnya, disabilitas merupakan sebuah konstruksi sosial. Kelompok difabel termarginalkan karena pendefinisian orang berdaya mengikuti pemaknaan keberdayaan mayoritas masyarakat. Kelompok minoritas yang memiliki keberdayaan yang berbeda akhirnya dilabel sebagai ‘tidak berdaya’ atau ‘cacat’ dengan penggunaan kata seperti disabilitas. Ketika kita memahami bahwa dunia ini diisi dengan orang-orang yang sangat beragam, serta dalam kemampuannya juga, semurninya tidak ada yang namanya disabilitas. Hal tersebut dikarenakan setiap orang memiliki <em>ability</em> masing-masing.</p><p>Kita sebagai masyarakat dapat mulai menggunakan kata ‘difabel’ ketimbang ‘disabilitas’ sebagai upaya merubah budaya yang memarginalkan kelompok difabel. Budaya inklusif butuh dimulai dari akar, yaitu persepsi dari masyarakat. Hal tersebut dikarenakan kelompok difabel adalah layaknya masyarakat non-difabel. Mereka memiliki hak yang setara maka layak hidup dengan sejahtera di Indonesia.</p><p>Dengan menanam bibit-bibit budaya inklsusif seperti penggunaan kata ‘difabel’, pemahaman yang memadai terhadap kelompok difabel dapat terciptakan di masyarakat. Ketika hal tersebut sudah menjadi bagian dari budaya, pemetaan kebutuhan kelompok difabel pun dapat disesuaikan, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam dunia kerja. Ini menjadi tugas kita bersama sebagai masyarakat yang mengedepankan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.</p><h3>Daftar Pustaka</h3><p>Maftuhin, A. (2016, July-December). MENGIKAT MAKNA DISKRIMINASI: Penyandang Cacat, Difabel, dan Penyandang Disabilitas. <em>INKLUSI: Journal of Disability Studies, 3</em>(2), 139–162.</p><p>Pusat Kajian Anggaran. (2022, Juni 10). Kesejahteraan Rakyat. <em>BUDGET ISSUE BRIEF, 2</em>(10), 1–6.</p><p>Ndaumanu, F. (2020, April 22). HAK PENYANDANG DISABILITAS: ANTARA TANGGUNG JAWAB DAN PELAKSANAAN OLEH PEMERINTAH DAERAH. <em>Jurnal HAM, 11</em>(1), 131–150.</p><p>Rizkiah, M., Sari, S. P., Daffa, K., &amp; Jumhana, E. (2025, Januari). Tantangan Dalam Implementasi Kebijakan Tenaga Kerja Disabilitas Menurut Hukum Ketenagakerjaan. <em>Jurnal Ilmu Hukum, 2</em>(2), 281–287.</p><p>Gramsci, A. (1971). <em>SELECTIONS FROM THE PRISON NOTEBOOKS OF ANTONIO GRAMSCI.</em> London: ElecBook.</p><p>Pradana, W. R. (2022, Juli 11). <em>Tanam Paksa Kolonial Rusak Tatanan Orang Jawa yang Sangat Memanusiakan Difabel</em>. Retrieved from Pandangan Jogja: <a href="https://kumparan.com/pandangan-jogja/tanam-paksa-kolonial-rusak-tatanan-orang-jawa-yang-sangat-memanusiakan-difabel-1yRY9IoktHa">https://kumparan.com/pandangan-jogja/tanam-paksa-kolonial-rusak-tatanan-orang-jawa-yang-sangat-memanusiakan-difabel-1yRY9IoktHa</a></p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=867c8b291425" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Medium sebagai Medium]]></title>
            <link>https://medium.com/@mikail.singgih/medium-sebagai-medium-c4bc8adaeb62?source=rss-bf5dc3906359------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/c4bc8adaeb62</guid>
            <dc:creator><![CDATA[Mohamadeus Mikail]]></dc:creator>
            <pubDate>Mon, 23 Jun 2025 03:52:08 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2025-06-23T03:52:08.566Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<h3>Medium sebagai Medium, Tentang Diriku</h3><p>Aku sesekali suka menulis, entah itu di jurnal harianku, riset untuk tugas kuliah, ataupun pesan pribadi tertulis untuk teman. Aku memandang tulisan sebagai medium untuk mengartikulasikan apa yang ada di dalam alam pikiranku ini. Lalu, ketika aku menulis ada sebuah keinginan untuk membagi dan berdiskusi tentang apa yang ada di dalam benak pikiranku tersebut. Oleh karena itu, kuputuskan untuk menggunakan Medium sebagai medium untuk pengeluaran pikiran-pikiranku ke dunia luar.</p><p>Tulisan-tulisan yang akan dipublikasi dalam akun ini mungkin saja dapat beragam. Bisa jadi hasil tugas kuliah yang ingin kubagikan, pikiran yang memantik, ataupun arsip dari jurnal harianku. Tentunya publikasi akan menjadi hasil dari kurasi diriku sendiri, melainkan penuangan segala gagasan yang kumiliki. Entah siapapun yang akan membaca, setidaknya ada rekam jejak dari hasil-hasil tulisanku.</p><p>Semoga bisa bermanfaat, ataupun ada yang ingin mengenaliku lebih lanjut bisa dibaca tulisan-tulisanku :)</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=c4bc8adaeb62" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
    </channel>
</rss>