<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0" xmlns:cc="http://cyber.law.harvard.edu/rss/creativeCommonsRssModule.html">
    <channel>
        <title><![CDATA[Stories by Muhammad Ramadhan on Medium]]></title>
        <description><![CDATA[Stories by Muhammad Ramadhan on Medium]]></description>
        <link>https://medium.com/@mmd.ramadhan01?source=rss-cbefc9da5b8a------2</link>
        <image>
            <url>https://cdn-images-1.medium.com/fit/c/150/150/1*ao2fmjKgxQLfcawA6PdwQw.jpeg</url>
            <title>Stories by Muhammad Ramadhan on Medium</title>
            <link>https://medium.com/@mmd.ramadhan01?source=rss-cbefc9da5b8a------2</link>
        </image>
        <generator>Medium</generator>
        <lastBuildDate>Sun, 22 Nov 2026 23:23:05 GMT</lastBuildDate>
        <atom:link href="https://medium.com/@mmd.ramadhan01/feed" rel="self" type="application/rss+xml"/>
        <webMaster><![CDATA[yourfriends@medium.com]]></webMaster>
        <atom:link href="http://medium.superfeedr.com/" rel="hub"/>
        <item>
            <title><![CDATA[Masa-Masa]]></title>
            <link>https://medium.com/@mmd.ramadhan01/masa-masa-e4bbb25c7957?source=rss-cbefc9da5b8a------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/e4bbb25c7957</guid>
            <dc:creator><![CDATA[Muhammad Ramadhan]]></dc:creator>
            <pubDate>Fri, 30 Oct 2026 12:44:42 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-10-30T17:08:25.256Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/232/1*F2nsFMYKh-FVooabjA-jng@2x.jpeg" /></figure><p>Saya butuh waktu hampir dua minggu untuk menulis dan merenungkan semua ini. Malam itu, Jakarta yang sudah beberapa bulan kering tiba-tiba diguyur gerimis yang bersahabat. Hujan seakan ikut merayakan penutupan set The Adams dengan intro “Masa-Masa” yang mirip “Jump”-nya Van Halen. Padahal, waktu sudah lewat dari pukul 12 malam, sungguh tidak “Konservatif”.</p><p>Dari rangkaian The Sounds Project, Pestapora, hingga Synchronize Fest, “Masa-Masa” seakan menandai akhir dari rangkaian perayaan tahunan skena ibu kota. Saat itu kami sedang merayakan dan hidup di dalam waktu, bukan di masa lalu maupun masa depan. Padahal mungkin keesokan paginya ada yang harus kembali ke kantor, kampus, atau bahkan pulang ke kota asalnya.</p><p>Setelah hidup lebih dari 25 tahun, saya belajar untuk tidak menaruh kebahagiaan hanya pada momen-momen spesial. Kita hidup setiap hari, di setiap momen yang dilalui. Justru karena itu, perayaan-perayaan seperti ini terasa istimewa, terlebih jika kita benar-benar hidup di dalam waktu dan mengikuti alurnya.</p><p>Saya pun bisa memaknai slogan “It’s Not Just a Festival, It’s a Movement”. Bagi saya, festival seperti Synchronize dan Pestapora adalah ruang kolektif. Dari pembicaraan sederhana dan tawaran berbagi makan-minum, Anda bisa mendapat teman baru. Festival juga menjadi tempat untuk kembali terhubung dengan teman-teman lama yang interaksinya kini semakin dibatasi ruang, waktu, dan kapitalisme.</p><p>Yang terpenting, festival menjadi tempat saya untuk kembali merasakan kemanusiaan. Kita sejatinya adalah manusia dan senantiasa berusaha “menjadi manusia”. Namun, struktur sosial yang ada seringkali membatasi kita untuk benar-benar menjadi manusia.</p><p>Sudah berbagai tulisan dan refleksi saya tulis dalam beberapa tahun terakhir di Medium, Detik, maupun kajian-kajian kampus. Entah berapa banyak sumpah-serapah yang keluar dalam proses dialektika pendewasaan saya dalam kehidupan dan berpolitik. Kesimpulan saya: manusia memang memiliki sifat kontradiktif.</p><p>Hidup dalam industri kekuasaan membuat saya lebih sering terpapar pada kontradiksi manusia. Manusia pada dasarnya memang tidak sempurna dan penuh dosa. Kekuasaan dapat melembagakan ketidaksempurnaan dan dosa yang melekat pada manusia.</p><p>Sebagai contoh, saya pernah meminta jatah makanan yang menjadi hak saya. Saya ditolak mentah-mentah karena kesalahan administrasi. Lima menit kemudian, ketika kami meminta jatah yang sama bersama seorang anak raja, sikap orang itu berubah 180 derajat. Tiba-tiba ia menjadi sangat ramah demi kredit sosial di mata anak raja itu, bahkan menawarkan jatah lebih kepada kami. Daripada mengemis, saya lebih memilih membeli makanan sendiri.</p><p>Jangan pula Anda mengira bahwa orang yang tampak kompeten, profesional, dan membangun branding integritas tinggi adalah orang yang tidak mengancam. Ternyata sifat natural manusia dalam berpolitik tidak memandang apakah Anda seseorang preman, “korea”, tukang olah, atau anak raja. Sesuci apa pun branding Anda, begitu Anda sudah berintensi dan berupaya menjatuhkan orang lain, Anda sudah menjadi bajingan yang sama dengan orang yang Anda anggap kotor seperti tukang olah atau preman kotor.</p><p>Saya juga anak dan cucu seseorang. Saya pernah merasakan diperlakukan spesial karena orang melihat ayah dan kakek saya. Namun karena saya berada di institusi yang berbeda dari privilese yang tersedia, saya juga pernah merasakan dianggap orang bawah yang pantas diremehkan, bahkan oleh sesama orang bawah yang sedang mencari perhatian dari tuannya. Dialektika inilah yang membuat saya jengah dengan ketuanan, terutama terhadap bajingan-bajingan yang mencari perhatian tuannya dengan menginjak orang lain, atau manusia sok suci yang tanpa rasa bersalah menyikat orang lain demi posisinya sendiri.</p><p>Masa-Masa membuat saya menyadari bahwa kemewahan adalah memiliki pilihan dan independensi dalam hidup, tanpa leher Anda dicucuk oleh klientelisme. Kemanusiaan mengingatkan saya pada sifat-sifat dasar manusia beserta segala kontradiksinya. Kita hidup sendiri, susah sendiri, dan senang sendiri. Dengan “Pikiran yang Matang”, saya memang tak perlu kenal dirimu, atau membaca tulisanmu.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=e4bbb25c7957" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Mencari Skena Politik Pulang Kantor]]></title>
            <link>https://medium.com/@mmd.ramadhan01/mencari-skena-politik-pulang-kantor-9095a2866223?source=rss-cbefc9da5b8a------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/9095a2866223</guid>
            <category><![CDATA[politics]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Muhammad Ramadhan]]></dc:creator>
            <pubDate>Wed, 19 Aug 2026 05:24:40 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-08-19T05:24:40.475Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<blockquote>BPS pada 2024 mencatat kelas menengah dan menuju kelas menengah mencapai 66,35% penduduk dan menyumbang 81,49% konsumsi masyarakat. Besar sebagai pasar, tetapi belum tentu terorganisasi sebagai kekuatan politik yang besar.</blockquote><p>Politik sering dibayangkan sebagai salah satu jalan untuk mengabdi kepada negara. Namun, berbeda dengan jalur pengabdian yang lebih institusional seperti birokrasi, militer, atau profesi lainnya, politik memiliki aturan main yang jauh lebih cair. Dalam jalur yang institusional, setidaknya ada tugas, pangkat, gaji, jenjang karier, dan batas-batas yang relatif jelas. Politik tidak selalu bekerja seperti itu.</p><p>Institusi politik memang ada, tetapi partai dan lembaga yang berbeda bisa memiliki aturan main yang berbeda. Perbedaan zaman dan rezim juga bisa mengubah jalan seseorang untuk naik. Ada yang berproses dari PAC sampai menjadi petinggi partai. Ada juga yang hampir 20 tahun masih berada di posisi itu-itu saja. Sebaliknya, ada yang baru memulai tetapi langsung mendapat posisi tinggi, bahkan melangkahi senior-seniornya karena lahir sebagai anak seorang petinggi partai.</p><p>Oleh karena itu, identitas dan jalan politik juga tidak selalu diwariskan secara lurus. Seseorang yang lahir dari rahim “perjuangan” belum tentu sepanjang hidup berada pada kendaraan yang sama. Bisa saja ia menjadi ronin lalu berpindah ke kendaraan yang amat free-trade karena merasa ruang berkembangnya justru berada di sana. Sebaliknya, tradisi keluarga yang dahulu identik dengan suatu kendaraan belum tentu masih menemukan rumah pada kendaraan yang sama puluhan tahun kemudian. Kendaraan berubah, zaman berubah, orang-orang di dalamnya juga berubah. Pada akhirnya, ruang berkembang, akses, dan struktur kesempatan politik sering kali lebih menentukan daripada silsilah ideologis semata.</p><p>Persoalannya menjadi menarik bagi mereka yang berada di tengah-tengah. Mereka bukan “korea” dalam terminologi Bambang Pacul yang benar-benar harus melenting dari bawah, tetapi juga bukan kelas atas atau anak keluarga politik yang sejak lahir memiliki massa loyalis, jaringan elite, ataupun bahan bakar yang cukup untuk bertarung sendiri. Mereka mungkin punya pendidikan, pekerjaan, dan political awareness, tetapi belum tentu punya galah.</p><p>Posisi kelas menengah dalam politik akhirnya menjadi serba tanggung. Cukup mandiri untuk tidak mudah menyerahkan diri sepenuhnya kepada seorang patron, tetapi tidak cukup kuat untuk bertarung sendirian. Punya keresahan dan merasa memahami isu, tetapi belum tentu memahami gaya, pergaulan, dan aturan informal elite. Punya penghasilan, tetapi bukan kekayaan yang bisa dibakar untuk membangun mesin politik. Ceruk inilah yang menurut saya menarik: kelas menengah yang melek politik, tetapi tidak memiliki infrastruktur sosial dan ekonomi yang membuat mereka mudah masuk dan bertahan di dalam politik.</p><p>Sebagai orang Jakarta, dengan jenjang legislatif daerah yang tidak berlapis kabupaten/kota seperti di banyak daerah lain, dan berstatus kelas menengah, saya merasakan persoalan tersebut sebagai pengalaman nyata. Namun, posisi serba tanggung ini tentu bukan hanya milik saya. <strong>BPS pada 2024 mencatat kelas menengah dan menuju kelas menengah mencapai 66,35% penduduk dan menyumbang 81,49% konsumsi masyarakat.</strong> Besar sebagai pasar, tetapi belum tentu terorganisasi sebagai kekuatan politik yang besar. Bagi orang-orang yang hidup dari gaji dan masih mencari kepastian karier, masuk politik juga membawa pertanyaan yang sangat banal: <strong>penghidupannya bagaimana dan dari mana?</strong></p><p>Dalam kasus saya, pertanyaan itu yang masih menahan saya untuk menjadi anggota partai politik dan sahih menjadi politisi. Hal seperti ini yang membuat saya berpikir, <strong>sebenarnya berpolitik itu bertujuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan, atau justru menjadi ladang mencari pekerjaan?</strong> Entah stafsus, TA, komisaris, dan jabatan-jabatan appointed lainnya.</p><p>Kegamangan semacam ini ternyata bukan persoalan baru. Dalam Politics as a Vocation, Max Weber membedakan <strong>mereka yang hidup “for politics” dengan mereka yang hidup “off politics”.</strong> Weber bahkan mengingatkan bahwa kalau politik hanya bisa dijalankan oleh orang-orang yang sudah independen secara ekonomi, rekrutmen elite politik akan cenderung plutokratis.</p><p>Lebih dari satu abad kemudian, pertanyaan itu rasanya tetap relevan bagi sebagian kelas menengah profesional: bagaimana seseorang bisa punya panggilan dan keresahan politik ketika pada saat yang sama masih membutuhkan gaji bulanan untuk menghidupi keluarga, membangun karier, dan mencari kepastian hidup? Masalah saya mungkin hanya satu contoh dari kegamangan tersebut. Saya sendiri masih belum tahu hidup dari apa kalau politik menjadi kerja utama.</p><p>Saya membayangkan ada ceruk kelas menengah melek politik yang mengalami kegamangan serupa. Mereka memahami politik karena berangkat dari awareness, entah dari berita, buku, kampus, atau media sosial, lalu dari sana tercipta sebuah keresahan. Mereka mungkin bisa dipersonifikasi sebagai mas atau mba Sudirman yang sehari-hari lebih sibuk memikirkan hidup dan karier sendiri, walaupun kerap tergugah ketika mahasiswa turun aksi menuju Bundaran HI. Lalu ketika pulang naik KRL, kita kembali mempertanyakan hidup, karier, dan negara sambil mendengar Hindia atau Perunggu.</p><p>Orang-orang seperti kami biasa hidup dari gaji karena bekerja. Belum terbayangkan bagi kami untuk hidup dari proposal ke proposal, begitu juga hidup dari jatah rente, entah berbentuk SPPG atau jatah tambang. Sedangkan, dalam politik, terutama politik Indonesia, yang mahal adalah biaya sosialnya. Mulai dari biaya ngopi untuk entertain yang bisa keluar hampir tiap hari, sampai proposal yang masuk tiada henti. Masalahnya mungkin bukan kelas menengah tidak punya keresahan politik; cara hidup pekerja bergaji memang belum tentu kompatibel dengan political lifestyle yang menuntut kita selalu hadir, punya social cost, dan kadang tidak punya sumber pendapatan yang jelas.</p><p>Kalau analogi ini ditarik ke politik, kondisi sebagian aspiring politician kelas menengah mungkin mirip dengan musisi skena indie Jakarta yang muncul kuat pada akhir 2010-an yang kini menguasai banyak festival serta playlist musik tanah air. Dulu, citra populer rockstar lekat dengan image putus sekolah, hidup berantakan, sampai berbagai penyimpangan sebagai kesahihan menjadi musisi. Namun, musisi skena indie sekarang justru bisa memiliki LinkedIn yang mentereng.</p><p>Saya meyakini salah satu embrionya dapat dilihat dari Efek Rumah Kaca yang “tidak membawa lagu cinta melulu”, lalu milieu yang serupa terasa berlanjut ke Barasuara dan generasi setelahnya. Warna itu kemudian terasa nyambung dengan entitas yang sekarang menjadi raja festival seperti Perunggu, .Feast, Hindia, sampai Reality Club. .Feast berangkat dari lingkungan FISIP UI, sementara Perunggu lama dikenal sebagai band pekerja kantoran. Intinya, banyak musisi skena ini tidak perlu cosplay menjadi rockstar generasi lama untuk sah menjadi musisi.</p><p>Lihat saja musisi-musisi di dalamnya. Puti Chitara dari Barasuara pernah berkuliah di Jepang, sementara Marco Steffiano menempuh pendidikan musik di Los Angeles. Di Perunggu, personifikasinya bahkan lebih literal. Maul Ibrahim sebelum menjadi musisi penuh waktu pernah bekerja sebagai product manager, termasuk di GoPay, lalu menjadi Head of Product. Adam Adenan punya latar profesional di finance, serta pernah mendapat beasiswa Chevening untuk melanjutkan studi di Inggris. Mereka bukan figur yang harus meninggalkan dunia pendidikan dan profesional untuk membuktikan kesahihan sebagai anak band. Justru pengalaman pendidikan dan pekerjaan itu ikut menjadi bagian dari milieu mereka sebagai musisi.</p><p>Apa poinnya? Ada perubahan milieu dalam skena musik Jakarta. Musisi tidak lagi harus tampil dengan arketipe rockstar generasi lama. Ada generasi yang membawa pendidikan tinggi, pengalaman korporat, kehidupan pekerja kantoran, dan political awareness mereka sendiri ke atas panggung. Mereka lebih socially dan politically aware. Dari band dan musisi yang saya sebutkan, amat jarang terdengar gosip-gosip seperti stereotip rockstar dulu. Justru kontroversi lebih sering muncul dari opini isu sosial-politik yang keluar dari mulut mereka, yang seharusnya tidak mengagetkan kalau Anda mencermati lirik-lirik dan visual-visual kritis ketika mereka manggung, terutama .Feast.</p><p>Namun, kondisi ekonomi tetap memaksa mereka untuk terus ngamen dari festival ke festival demi mencukupi hidup. Sistem royalti kita belum sepenuhnya menjadi sumber penghidupan yang reliable bagi banyak musisi. Iklan dan panggung masih menjadi moda utama untuk mencari penghidupan. Ini juga yang dulu membuat Perunggu lama mempertimbangkan untuk menjadi musisi tulen dan resign dari pekerjaan masing-masing. Musisi profesional setidaknya pernah punya model “shift malam”: bekerja pada siang hari, nge-band setelah pulang kantor. Calon politisi kelas menengah belum tentu punya mekanisme serupa.</p><p>Begitu juga dengan politisi di tanah air. Ongkos politik dan biaya sosial tinggi, sementara pendanaan partai politik terbatas dan pastinya akan menjadi kontroversi kalau dinaikkan. KPK sendiri sudah lama mengingatkan bahwa biaya politik yang bisa mencapai miliaran dan ketergantungan pada donatur dapat menciptakan benturan kepentingan. Di titik ini, rente dan olah-olah program atau proyek bukan hanya soal moral individu; ada insentif struktural yang membuat godaannya besar.</p><p>Makanya, kadang terasa seperti semua pemain menyimpan file yang suatu hari bisa dibuka lewat audit atau penegakan hukum. Di satu sisi, proposal selalu berdatangan, dan konstituen sering menganggap politisi pasti kaya, yang akhirnya menambah tekanan agar politisi terus punya uang untuk dibagikan.</p><p>Pada akhirnya, dalam sistem seperti ini, kasus korupsi mudah dibaca sebagai senjata politik karena hampir setiap pemain seakan punya dosa yang suatu hari bisa dibuka. Terlebih lagi jika Anda menjadi seorang politisi di dalam kekuasaan yang perang antar-faksinya amat runcing. Dalam versi paling sinisnya, kemarin Anda foya-foya karena bangun SPPG dan merasa aman pasca setoran ke orang yang namanya tidak bisa disebutkan, besoknya Anda kena tangkap aparat karena ternyata menyetor ke orang yang salah.</p><p>Kemudian, kelas menengah Jakarta yang woke seperti saya ini hanya menjadi riak-riak saja. Mewarnai media sosial karena pasang foto ijo-pink pada Agustus lalu, lalu ujungnya menjadi satu statistik kecil di dashboard media monitoring penguasa; kalau apes, menjadi bahan profiling lalu di-doxxing. Di jalan ketika aksi pun, kami hanya riak-riak tidak terorganisir yang mudah dicegah untuk sampai ke Bundaran HI. Pencapaian kami mungkin hanya berhasil membuat kesal Kepala Bakom dan Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi.</p><p>Di satu sisi, para korea-korea mulai mendapat galah dan arena pertarungan menjelang Pemilu 2029. Anak-anak elite generasi ketiga yang berumur 20 – 30-an sudah mulai masuk ke struktur partai pasca dikuliahkan di luar negeri. Kelas menengah yang sok pintar, sok ngerti, dan sok idealis ini kemudian meratapi nasibnya yang gajinya stagnan dan ditolak LPDP sambil pulang kantor mendengar lagu “Ini Abadi”, berharap hari esok akan lebih baik, tapi justru seperti kata Biru Baru, “hari ini aku kalah lagi”. Kalau kelas menengah hanya ramai di timeline tanpa punya struktur, keresahan kami akan terus berakhir sebagai sentimen tanpa representasi.</p><p>Pertanyaannya kemudian adalah soal siapa yang akan merepresentasikan ceruk kelas menengah kalau mereka sendiri tidak pernah benar-benar masuk ke dalam politik. Politik tidak seharusnya hanya melihat kelas bawah sebagai konstituen terbesar yang perlu dipedulikan secara elektoral, tetapi juga perlu menciptakan mobilitas sosial yang nyata seperti menguatkan dan memfasilitasi kelas menengah, sembari mendorong sebanyak mungkin kelas bawah untuk naik menjadi kelas menengah. Ukuran keberhasilannya adalah memperbesar kesempatan untuk naik kelas dan mencegah kelas menengah terus turun kelas.</p><p>Kita sudah terbiasa mendengar cerita politisi yang merupakan anak petani, nelayan, asisten rumah tangga, buruh, atau bahkan pernah menjalani pekerjaan-pekerjaan tersebut. Tapi kita juga perlu mendengar cerita politisi dari kalangan orang biasa kota. Mereka yang harus tinggal di Cisauk ketika berkantor di Sudirman, dulu bersekolah di sebuah SMA negeri karena berharap mendapat kuliah jalur undangan, lalu pada akhir pekan menikmati hidup dengan main futsal atau nonton konser Hindia setelah menabung tiga bulan.</p><p>Seperti halnya musisi-musisi skena indie, meminjam kata Efek Rumah Kaca bahwa “Pasar Bisa Diciptakan”, saya berharap bisa tercipta <strong>kumpulan politisi dan pemilih kelas menengah yang saling beresonansi.</strong> Mereka memilih dan tergerak karena keresahan, dengan minim mobilisasi berbasis materi dan patronase. Seperti musisi indie yang tidak perlu cosplay menjadi rockstar generasi lama, kelas menengah juga tidak harus pura-pura menjadi orang lain untuk dianggap sah berpolitik.</p><p>Mungkin, hal tersebut bisa tercapai ketika politik kita sudah bersahabat dengan kalangan profesional dan pekerja kantoran untuk memiliki “shift malam” dalam wujud partai politik. Seperti halnya Perunggu dulu merupakan “band pulang kantor” dan pada weekend, politik seharusnya juga bisa menjadi “kegiatan setelah pulang kantor”.</p><p>Patut diingat bahwa politik bukan cuma soal merebut dan mempertahankan kekuasaan, tetapi juga soal menjalankan kekuasaan. Mas-mbak kantoran di Sudirman dan Kuningan bukan otomatis lebih pantas berkuasa, tetapi mereka sudah punya modal kerja yang bisa dibawa ke politik, seperti terbiasa dengan target, deadline, anggaran, stakeholder, menulis, dan mengeksekusi sesuatu. Menurut saya, modal seperti itu lebih sehat untuk dikembangkan daripada hidup dari proposal ke proposal, atau belum matang tetapi tiba-tiba dicalonkan untuk melanjutkan kekuasaan orang tuanya.</p><p>Namun, begitulah hidup. Pada tingkat personal, saya memang penakut dan cemen, belum berani menjadi anggota partai politik. Sedikit di lubuk hati saya masih membuka peluang untuk ikut CPNS lalu menjadi orang berseragam yang pada jam pulang kantor meresapi lagu “33x” setelah diomelin Pak Kabag, yang setidaknya dalam bayangan saya terasa lebih jauh dari arena kriminalisasi politik walau hidup penuh repetisi.</p><p>Saya rasa kegamangan seperti ini juga tidak sepenuhnya unik. Bagi orang-orang yang masih harus membangun karier dan mencari kepastian penghidupan, pilihan antara jalur profesional, birokrasi, atau politik bukan hanya perkara idealisme, tetapi juga soal seberapa besar ketidakpastian hidup yang sanggup ditanggung. Apalagi in this economy, ketika hidup makin mahal, masa depan makin tidak pasti, dan ada yang tampaknya lebih doyan pidato daripada memberi kepastian.</p><p>Tapi, mungkin jika memang hidup membawa saya untuk terus konsisten di jalur pendekar ini, saya tengah menjalani jalan sunyi. Ketika kawan-kawan korea saya sudah bergalah, ketika kawan-kawan anak ketum, bendum, sekjen sudah menyusupi struktur partai, saya memilih untuk fokus bekerja dulu, mencari S2, dan mengembangkan diri pada hal-hal yang relevan.</p><p>Mungkin ini bukan jalan tercepat untuk naik dalam politik. Bagi orang yang tidak lahir dengan galah, massa, ataupun kekayaan sendiri, membangun kompetensi dan kemandirian ekonomi terlebih dahulu mungkin justru menjadi salah satu cara agar suatu hari bisa masuk politik tanpa sepenuhnya menggantungkan hidup kepada politik. Mungkin saya bodoh. Tapi saya rasa lebih penting untuk belajar bekerja dulu. Sebab buat saya, sebelum belajar merebut dan mempertahankan kekuasaan, saya harus belajar bagaimana menjalankannya.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=9095a2866223" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Tom, Ibam, dan Nadiem: Matinya Indonesian Dream]]></title>
            <link>https://medium.com/@mmd.ramadhan01/tom-ibam-dan-nadiem-matinya-indonesian-dream-00217b146b5a?source=rss-cbefc9da5b8a------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/00217b146b5a</guid>
            <dc:creator><![CDATA[Muhammad Ramadhan]]></dc:creator>
            <pubDate>Sat, 16 May 2026 06:33:19 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-05-16T06:33:19.476Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>Kasus korupsi yang menerpa Nadiem Makarim mengundang perdebatan. Ada yang menganggapnya sebagai kriminalisasi. Ada juga yang menganggap kasus tersebut sepadan dengan kebijakan Nadiem yang tidak populer selama menjabat sebagai Menteri Pendidikan. Saya tidak sepenuhnya mendukung kebijakan Nadiem selama menjadi menteri, terutama soal <em>shadow government</em>. Saya melihat kasus ini lebih dalam, bukan semata soal Nadiem, melainkan soal batas antara kesalahan kebijakan, kerugian negara, dan kriminalitas. Kasus ini menambah preseden pesimisme yang dirasakan kelas menengah terdidik selama beberapa tahun terakhir.</p><p>Kasus Nadiem bukan yang pertama. Sebelumnya, sudah ada beberapa tokoh yang diterpa kasus korupsi secara kontroversial, seperti Tom Lembong, Ira Puspadewi, Amsal Sitepu, dan Ibam, yang terjerat dalam kasus yang sama dengan Nadiem. Berbagai kasus tersebut menimbulkan rasa pesimisme terhadap pemerintah, terutama di kalangan kelas menengah terdidik. Dalam konteks ini, Chatib Basri melalui Instagram Story-nya mempertanyakan apakah negara masih memberi ruang bagi <em>good faith policy judgment</em>. Pemerintahan tidak pernah bekerja dengan <em>perfect information</em> dan <em>perfect institution</em>. Dalam situasi yang tidak pasti, sebuah keputusan bisa saja tidak sempurna. Akan tetapi, kebijakan yang tidak sempurna tidak otomatis identik dengan kriminalitas. Di titik ini, persoalannya menjadi lebih mendasar. Dunia akan bingung melihat Indonesia apabila negara seakan-akan mengkriminalisasi kebijakan dengan dalih “kerugian negara”, tanpa pembuktian yang kuat mengenai mens rea atau tindakan memperkaya diri sendiri.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/892/1*cLnH0g02RrKVVm0szFSEYw.jpeg" /><figcaption>Sumber: Instagram.</figcaption></figure><p>Saya pernah <a href="https://medium.com/@mmd.ramadhan01/demonstrasi-karna-dibayar-menjawab-akar-ketidakpuasan-6-tahun-terakhir-8d878fff4d1a">menulis tentang rasa frustrasi kelas menengah terdidik</a> belakangan ini. Kelompok masyarakat ini banyak bersuara mengenai Indonesia Gelap, Kabur Aja Dulu, serta mengamplifikasi berbagai pesan kritik dalam gelombang demonstrasi beberapa tahun terakhir. Kondisi ekonomi-politik memengaruhi sentimen kelas menengah terhadap pemerintah. Banyak orang dalam ceruk ini tidak memilih Prabowo-Gibran pada Pemilu 2024, sementara kondisi ekonomi mereka menurun sejak 2019. Rasa frustasi kelas menengah juga pernah disuarakan langsung oleh Chatib Basri kepada Presiden Prabowo.</p><p>Nadiem memang bukan kelas menengah. Akan tetapi, Nadiem merepresentasikan <em>Indonesian Dream</em> kelas menengah terdidik. Begitu juga dengan Tom Lembong, Ira Puspadewi, dan Ibam. Mereka mewakili mimpi bahwa seseorang bisa menempuh pendidikan tinggi di luar negeri, kembali ke Indonesia, menjadi profesional dengan keahlian, lalu masuk ke dalam sistem untuk melakukan perubahan. Sebagai mantan pejabat publik dan teknokrat, Nadiem, Tom Lembong, dan Ibam pernah menjadi persona yang menjadi contoh bagi ceruk ini bahwa kontribusi untuk negara melalui jalur profesionalitas, inovasi, dan meritokrasi masih mungkin dilakukan.</p><p>Namun, harus dipahami bahwa Nadiem, Ibam, dan Tom Lembong bukan elite politik yang dikaderisasi keluarga, atau “korea-korea” yang dirawat oleh kanda-yunda. Terlepas dari genealogi keluarganya, Nadiem bukan anak ketua partai yang sejak awal dikader untuk maju di daerah pemilihan orang tuanya. Nadiem juga bukan produk kaderisasi HIPMI, HMI, atau ormas lainnya. Di republik ini, pendidikan politik bermula dari keluarga bagi elite politik, serta ormas atau ormek bagi para “korea”. Di ruang-ruang itulah politisi dan pejabat belajar “cara main” di negara ini.</p><p>Saya pernah menyebutkan hal ini dalam <a href="https://news.detik.com/kolom/d-7834733/merefleksikan-kembali-supremasi-sipil">tulisan saya mengenai supremasi sipil</a> setelah pengesahan RUU TNI. Jangan mengira kata “sipil” dalam “supremasi sipil” selalu merujuk pada kelas menengah terdidik yang berupaya menjadi teknokrat. Sipil yang dimaksud lebih sering merujuk pada politisi dari keluarga elite yang sudah tiga generasi berkuasa, atau politisi dari kalangan “korea-korea” yang bertahan hidup dari rente dan bisnis massa. Nadiem, Tom Lembong, dan Ibam bukan sipil yang memiliki kekuatan politik semacam itu.</p><p>Artinya, Nadiem, Tom Lembong, dan Ibam merepresentasikan kelas menengah terdidik yang punya mimpi untuk berkontribusi kepada negara melalui profesionalitas, inovasi, dan meritokrasi. Namun, kelas menengah terdidik bukan ceruk masyarakat yang familiar dengan pola rente, olah-olah, dan unggah-ungguh sosial-politik yang berlaku di Republik Indonesia. Entah Nadiem tahu atau tidak peduli, dia memilih menggunakan pola “techbro” dan tidak mengindahkan unggah-ungguh politik tersebut.</p><p>Di sini letak ironinya. Beberapa anak politisi dari ceruk Gen Z dan Milenial akhir mulai banyak dikuliahkan di luar negeri, seperti Sekar Tandjung (anak Akbar Tandjung) dan Pinka Haprani (cucu Megawati sekaligus anak Puan Maharani). Sekar yang kuliah di Boston tentu tidak memiliki pengalaman ditempa dalam organisasi seperti ayahnya, yang tergolong “super kanda” sebagai mantan Ketua HMI. Artinya, anak-cucu elite politik Indonesia juga mulai menempuh jalur pendidikan yang sebelumnya saya sebut sebagai <em>Indonesian Dream</em>.</p><p>Di X, saya pernah menemukan sebuah tesis bahwa anak-cucu jenderal era Orde Baru yang kini menjadi bagian dari Gen Z, tetapi tidak masuk TNI-Polri, justru menjadi aktivis atau bersikap kritis di media sosial. Hal itu menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi keluarga, terutama yang tinggal di kota, membuat mereka lebih terpapar pada informasi politik di media sosial, tetapi juga menjadi orang yang “mandiri”. Seperti kelas menengah lainnya, mereka tidak bergantung pada program seperti Makan Bergizi Gratis atau bansos, sehingga mereka bisa hidup “mandiri” tanpa harus bergantung pada jejaring negara atau jejaring kekuatan politik.</p><p>Dalam berpolitik memang diperlukan modal sosial, baik melalui ormas maupun partai politik. Organisasi tersebut menjadi tempat tempaan untuk dikaderisasi dan belajar budaya politik Indonesia, termasuk budaya <em>ndolop</em> senior untuk bisa naik jenjang karir. Namun, seiring berkembangnya ekonomi, ceruk masyarakat yang kritis, terutama dari kelas menengah terdidik, akan terus bertambah. Orang-orang “mandiri” ini memilih fokus pada pendidikan dan profesinya, sehingga kurang terpapar pada jaringan sosial-politik yang saya sebutkan. Mereka juga tidak mudah dipengaruhi pola-pola <em>pork barrel</em> seperti bansos atau serangan fajar dalam pemilu.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*1oMjc4F4_btNLogXozSHxA.jpeg" /><figcaption>Sumber: Instagram Afutami.</figcaption></figure><p>Kasus Nadiem, dalam imajinasi publik kelas menengah, berpotensi membunuh <em>Indonesian Dream</em> orang-orang kelas menengah, dan juga kelas bawah yang ingin menjadi kelas menengah. Afutami dalam unggahannya di Instagram menyebutkan dampak sistemik dari kasus Nadiem dan kasus serupa: kita menjadi bangsa yang takut inovasi, sementara institusi dipenuhi oleh “orang-orang yang loyal tanpa kepakaran” (dari dulu begitu, dan mungkin akan selalu begitu). Mungkin memang Nadiem dan Ibam memberikan contoh yang salah. Seharusnya mereka tidak perlu memberi inovasi dan sekolah jauh-jauh ke luar negeri. Kalau mau berkontribusi untuk republik, cukup belajar mengatakan “siap, Kanda”, “siap, Bangda”, dan rajin-rajin <em>ndolop</em> ke atasan. Jangan pintar-pintar amat agar tidak dianggap sombong karena tidak menjalankan apa yang Nadiem sebut sebagai <em>political rituals (Tech in Asia, 2026)</em>.</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*5ETrdX3NjqmLG7VU8-og-g.jpeg" /></figure><p>Saya teringat tulisan saya tentang keharusan memperbaiki <a href="https://medium.com/@mmd.ramadhan01/keharusan-memperbaiki-milieu-elite-politik-indonesia-39e826e3e9ab">milieu elite politik Indonesia</a>. Saya merasa iri dengan pendidikan elite politik Malaysia. Ketika generasi Mahathir Mohamad, Anwar Ibrahim, dan Muhyiddin Yassin masih lulusan kampus negeri, generasi Khairy Jamaluddin dan Rafizi Ramli sudah lebih banyak berasal dari <em>Oxbridge</em>. Politik Malaysia memang tidak jauh lebih baik dari Indonesia. Namun, setidaknya negeri jiran masih memberikan ruang bagi pendidikan sebagai sebuah atribusi.</p><p>Ada satu hal yang menyedihkan soal ini. Kelas menengah terdidik dari kalangan teknokrat dan intelektual seolah tidak memiliki rumah politik yang jelas. Secara genealogi politik, mereka bisa dibaca sebagai cicit politik dari Pak Cum, Soemitro Djojohadikoesoemo: ceruk yang dekat dengan habitus Partai Sosialis Indonesia dan, jika hidup pada 1955, kemungkinan akan memilih partainya Pak Cum. Namun, dalam lanskap politik hari ini, cicit-cicit itu tampaknya tidak lagi disayang oleh sang kakek, terutama ketika ada <a href="https://www.tempo.co/politik/prabowo-orang-pintar-di-jakarta-tak-peduli-nasib-nelayan-2134949#google_vignette">sentimen terhadap “orang pintar Jakarta”</a>.</p><p>Pada akhirnya, persoalan ini bukan hanya soal Nadiem, Tom Lembong, Ira Puspadewi, Amsal Sitepu, atau Ibam. Persoalannya adalah sinyal yang ditangkap oleh generasi kelas menengah terdidik: <strong>apakah negara masih membutuhkan orang yang kompeten, mandiri, dan punya keberanian mengambil risiko kebijakan?</strong> Jika jawabannya tidak jelas, jangan heran apabila talenta terbaik menjauh dari sektor publik. Mereka tidak selalu takut bekerja keras. Yang mereka takutkan adalah masuk ke dalam sistem yang tidak memberi ruang bagi itikad baik, tetapi siap menghukum setiap hasil yang tidak sempurna.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=00217b146b5a" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Saya Pernah Mau Jadi Politisi]]></title>
            <link>https://medium.com/@mmd.ramadhan01/saya-pernah-mau-jadi-politisi-70480d70df74?source=rss-cbefc9da5b8a------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/70480d70df74</guid>
            <category><![CDATA[ilmu-politik]]></category>
            <category><![CDATA[mahasiswa]]></category>
            <category><![CDATA[politik]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Muhammad Ramadhan]]></dc:creator>
            <pubDate>Sun, 15 Mar 2026 08:36:38 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-03-15T12:47:52.074Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/960/1*WDHydlknUuEpwOEuYexsLA.jpeg" /><figcaption>Foto di “Kandang Korea”, Senayan.</figcaption></figure><p><strong>Politik, Mimpi, dan Penghidupan<br></strong>Saya pernah mau jadi politisi. Mungkin sekarang masih mau, mungkin juga akan jadi politisi. Tapi <em>nggak</em> ada yang benar-benar tahu apa yang akan terjadi. Manusia maha mudah terbolak-balik hatinya. Tulisan ini bukan tentang memilih siapa yang paling benar antara aktivis, SJW, pengolah, atau politisi. Ini tentang bagaimana lulusan Ilmu Politik dan aktivis muda dipaksa berhadapan dengan kenyataan bahwa politik di Indonesia bukan hanya arena ide, tetapi juga arena survival ekonomi.</p><p><em>For the better or worse</em>, saya kuliah di FISIP UI, jurusan Ilmu Politik. Mungkin untuk orang yang tidak tahu kenyataannya, profil saya terdengar mentereng dan cocok untuk jadi politisi. Tetapi dua tahun setelah saya lulus, terdapat pertanyaan-pertanyaan yang sampai sekarang belum benar-benar terjawab: <strong>Kalau tidak jadi politisi, apa <em>practical</em> <em>skill </em>lulusan Ilmu Politik? Memangnya program studi yang sifatnya teoritis mengajarkan kita berpolitik praktis? Kalau tidak masuk politik, kerjanya jadi apa? Memangnya berpolitik adalah pekerjaan, penghidupan, atau pengabdian? Kalau saya masuk politik, cari duitnya dari mana? Memangnya boleh cari penghidupan dari politik?</strong></p><p>Seperti anak muda pada umumnya, saya pernah (mungkin masih) punya hati nurani untuk mengubah Indonesia menjadi lebih baik. Dulu katanya, Indonesia bermasalah karena banyak korupsi, pejabatnya tidak kompeten, dan pemikirannya kolot. Hal itu yang mendorong saya memilih kuliah jurusan Ilmu Politik agar bisa mengubah keadaan.</p><p><strong>Di Antara Dua Tradisi Politik<br></strong>Masuk FISIP UI memberikan saya dunia sendiri berupa energi (kalau itu bukan imajinasi). Di FISIP UI saya diajarkan hal-hal yang indah seperti progresivisme dan menjadi <em>social justice warrior </em>(SJW). Untuk mempermudah asumsi, masyarakat FISIP UI agak sedikit cerminan dari netizen di X/Twitter. Masyarakat FISIP UI mengajarkan bahwa struktur sosial kita bermasalah. Mungkin karena masyarakat FISIP UI amat dipengaruhi perspektif strukturalisme, sehingga terbiasa menyalahkan struktur. Kadang mereka menyalahkan struktur sosial seperti keluarga sampai politik.</p><p>Bosan dengan dunia ‘imajinasi’, di pertengahan paruh saya berkuliah, saya memutuskan masuk HMI. Saya tidak berpikir secara tradisi HMI itu cocok dengan saya. Tapi, ada semangat zaman ideologis pada kurun 2020–2022 itu di UI. Perpolitikan UI saat itu amat dipengaruhi polarisasi politik nasional ‘cebong-kampret’. Puncaknya adalah pada Pemira UI 2020 ketika Cipayung Plus yang narasinya sejalan dengan ‘cebong’, melawan kelompok tarbiyah yang merupakan representasi ‘kampret’. Untuk adik-adik yang baru melek politik nasional 02 voters versus ganjil (01 &amp; 03) voters, pasti tidak terbayangkan kelompok aktivis SJW senada dengan kepentingan pemerintah untuk kontra Islam konservatif.</p><p>Saya memilih bergabung dengan HMI karena secara politik HMI saat itu <em>less ‘</em>cebong’ dari GMNI. Bahkan saat itu, ketika saya sempat dikader oleh senior-senior GMNI, narasi yang dibawa adalah perlawanan melawan Islam radikal. Saya sebagai <em>first-time voter </em>yang tidak memilih Jokowi-Ma’ruf pada Pemilu 2019 cukup geli dengan narasi tersebut. <em>Little did I know, </em>ternyata transformasi pengalaman saya dari internal FISIP UI ke HMI bukan hanya perpindahan organisasi, melainkan perpindahan cara melihat politik: dari bahasa moral dan struktur, ke bahasa daya juang, akses, dan permainan kuasa.</p><p>Dari HMI saya mengenal istilah ‘olah-olah’ dan petarung-petarung politik yang merupakan ‘korea’. Istilah ‘olah-olah’ dan ‘korea’ menjadi sebuah semangat zaman yang dimulai pada 2022–2023. ‘Olah-olah’ adalah ungkapan slang politik untuk menyebut praktik mengatur, memutar, meramu, atau memainkan situasi politik agar hasilnya menguntungkan aktor tertentu. Istilah ‘olah-olah’ makin populer karena sering digunakan oleh Bahlil Lahadalia. Istilah ‘olah-olah’ digunakan hampir seiring dengan kemunculan istilah ‘korea’ yang dipopulerkan oleh Bambang Pacul. Menurut Bambang Pacul, ‘korea’ dipakai untuk menggambarkan orang-orang dari lapisan menengah ke bawah yang punya daya juang tinggi, militan, dan dorongan kuat untuk ‘melenting’ naik keluar dari kemiskinan dan naik kelas.</p><p><strong>Ketika Idealisme Bertemu Realitas Hidup</strong><br>Realitas ‘olah-olah’ dan ‘korea’, yang saya temukan di HMI dan organisasi eksternal, menjadi sebuah antitesis dari apa yang ditemukan di FISIP UI. Terlebih lagi, konteks waktu setelah itu adalah Pemilu 2024. Pemilu berhasil membuat demam politik sampai mempengaruhi generasi muda dan aktivis sampai membuat corak baru, setidaknya itu yang saya temukan di UI. Ketika senior-senior di UI yang lebih tua 5–7 tahun dari saya cenderung lebih ‘SJW’, generasi saya adalah peralihan dan permulaan yang mewarnai dengan ‘semangat korea’. Hal itu terlihat dari makin bertambahnya kader organisasi eksternal di UI.</p><p>Ada juga sebuah faktor yang mendorong generasi saya lebih aktif dan pragmatis berpolitik. Perubahan corak generasi ini tidak muncul dari ruang hampa. Ia bukan semata soal siapa yang lebih idealis atau lebih pragmatis, melainkan juga soal tekanan material yang makin nyata. Ketika biaya pendidikan naik, masa transisi ke dunia kerja makin keras, dan masa muda dipaksa produktif sedini mungkin. Idealisme tidak lagi hidup dalam ruang hampa, ia selalu bernegosiasi dengan kebutuhan untuk bertahan.</p><p>Hal ini pun ada kaitannya dengan aturan PTN-BH yang membuat meroketnya biaya pendidikan tinggi. Kondisi ekonomi tersebut membuat mahasiswa sekarang lulus lebih cepat. Tidak hanya itu, mahasiswa juga sudah terdorong mencari insentif material berupa magang dan pengalaman kerja, bahkan di semester awal kuliah. Hal itu dilakukan oleh mahasiswa yang berintensi masuk <em>big four</em> dan perusahaan multinasional lainnya. Secara simbolis, mahasiswa yang aktif membangun karir sejak dini direpresentasikan dalam media sosial dengan pose berpakaian profesional dengan <em>lanyard</em>, naik MRT lalu turun di SCBD.</p><p>Hal tersebut juga dirasakan oleh rekan-rekan saya yang kaffah ingin menjadi politisi setelah sebelumnya menjadi aktivis. Sadar dengan dunia politik yang amat patron-klien, aktivis sudah mulai mencari insentif material berupa ‘galah’ politik sejak dini. Hal tersebut dilakukan dengan membangun persona yang menjual, untuk kemudian mencari pembeli berupa politisi senior yang ingin merawat dan merekrut calon-calon politisi muda. Oleh karena itu, simbolisasinya direpresentasikan dalam sosial media dengan berpakaian safari (atau batik pengolah), lalu berpose dengan politisi, ditambah <em>caption</em> ‘sedang/telah bertemu kakanda/abangda menteri/dewan/komisaris xxx’. Bentuknya berbeda, tetapi para aktivis dan politisi muda juga terdorong oleh kondisi ekonomi dan struktur aturan perguruan tinggi yang sama dengan budak korporat muda.</p><p>Kembali pada pengalaman saya di FISIP UI dan HMI. Saya makin melihat ada jurang yang lebar antara semangat ‘SJW’ dengan semangat ‘korea’ dan ‘olah-olah’. Hal itu makin terlihat ketika saya dan rekan-rekan sudah lulus kuliah, lalu memasuki dunia profesional atau politik. Setelah lulus, saya melihat bahwa jurang itu tidak berhenti di ruang kampus. Jurang itu terbawa ke dunia profesional, media sosial, dan cara Gen Z membaca kekuasaan pasca-Pemilu 2024. Bahasa politik yang dulu diproduksi di kampus berubah menjadi sikap politik yang lebih keras di luar kampus.</p><p>Pasca Pemilu 2024 ada beberapa fenomena <em>cancel culture</em> terhadap pemilih Prabowo-Gibran. Tidak sedikit dari rekan-rekan saya yang mendukung Prabowo-Gibran juga terkena <em>cancel</em>. Bahkan hal ini masih terus bergulir sejak disahkannya RUU TNI (Maret 2025) dan pasca pembunuhan Affan Kurniawan (Agustus-September 2025). Sekarang, seakan-akan semua yang lekat dengan kekuasaan dianggap berdosa. Bahkan seorang musisi yang terkenal kritis, karena ayahnya adalah seorang TNI yang terafiliasi dengan Prabowo, juga terkena <em>cancel</em>. Tanpa disadari, saling <em>cancel</em> tidak lagi antara ‘cebong’ yang dulu ceruk ideologisnya direpresentasikan oleh pemilih PDIP (atau di kampus GMNI) dan ‘kampret’ yang dulu ceruk ideologisnya direpresentasikan oleh pemilih PKS (atau di kampus Tarbiyah/Aktivis Dakwah Kampus).</p><p><strong>Dari Kampus ke Perang Moral di Ruang Publik<br></strong>Saya pernah beberapa kali menulis soal gejala ketidakpuasan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran dari ceruk kelas menengah, urban, dan kelompok terdidik. Ketidakpuasan ini kemudian beresonansi dan menyuarakan garuda biru, #IndonesiaGelap, #KaburAjaDulu, sampai 17+8. Seperti halnya jurang antara ‘SJW’ dan ‘korea’ di kalangan kampus, ada juga jurang antara pihak yang tidak puas dan pihak yang puas dengan pemerintah. Jika ditelusuri pada survei Indikator pada Februari 2026, masyarakat kebanyakan puas dengan pemerintah Prabowo, juga terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).</p><p>Entah ironi atau bukan, tren ketidakpuasan terhadap kondisi politik dan ekonomi pernah mencapai titik yang rendah pada Agustus-September 2025, tetapi justru <em>rebound</em>, padahal tidak ada perubahan struktural apa-apa. Rakyat seakan-akan amnesia dengan kondisi Agustus 2025. Sedangkan, program MBG terus berlanjut. Polri yang didorong untuk direformasi, bahkan tidak ada penggantian Kapolri. Politisi yang diserukan untuk dijarah dan dicopot seperti Ahmad Sahroni, Adies Kadir, Uya Kuya, setelah non-aktif sebentar kemudian diaktivasi, bahkan ada yang mendapat jabatan baru.</p><p>Namun, para aktivis, netizen X, dan masyarakat sipil malah asyik saling bunuh dan kelahi horizontal. Afutami dan rekan-rekannya penggagas 17+8 di-<em>cancel</em> hanya karena foto dengan pemerintah (padahal memang itu pekerjaan <em>think-tank</em>). Dwi Sasetyaningtyas di-<em>cancel </em>karena ungkapan ‘cukup aku saja yang WNI, anakku jangan’, terlepas dari suaminya yang tidak menyelesaikan kontrak 2n+1 LPDP. <em>Hei</em>, <em>ngomong-ngomong</em>, bukannya Maret 2025 lalu <em>pengen</em> #KaburAjaDulu. Kalau ada yang berhasil kabur kenapa mentalitas <em>crab mentality</em>-nya keluar?</p><p><strong>Bermain dalam Aturan Main Buatan Naga-Naga<br></strong>Di titik ini, perdebatan itu tidak lagi berhenti sebagai perang opini di media sosial. Perdebatan dan fenomena <em>cancel culture </em>itu juga terjadi di lingkup terdekat saya, di mana ada pihak yang merepresentasikan semangat ‘SJW’ yang kontra pemerintah, dan merepresentasikan semangat ‘pengolah’, yang dengan, sadar atau terpaksa, untuk masuk ke orbit program-program pemerintah sebagai cara bertahan, mencari akses, atau membangun pijakan ekonomi-politik. Ada yang mencoba membangun SPPG (dapur MBG), ada juga yang mendapat akses terhadap program Prabowo lainnya seperti Koperasi Desa dan Sekolah Rakyat.</p><p>Di sinilah saya merasa banyak kritik moral kehilangan presisi. Tidak semua orang yang masuk ke lingkaran program negara adalah perancang sistem. Sebagian hanya pemain kecil atau menengah yang berusaha hidup di dalam aturan main yang sudah lebih dulu dibuat ‘naga-naga’ (elite politik). Ini tidak otomatis membuat mereka suci, tetapi juga tidak tepat jika mereka diperlakukan seolah-olah merekalah arsitek utama sistem dan pola rente itu sendiri.</p><p>Rekan-rekan saya yang ‘pengolah’ terkena <em>cancel</em> karena menurut kalangan anti-pemerintah, membuat SPPG itu ‘haram’. Logika ini mirip dengan ‘haram-isasi’ energi seperti batubara atau minyak yang dilakukan oleh aktivis lingkungan di negara-negara barat. Mungkin ini alasan Ulil Abshar menyebut mereka sebagai ‘wahabi lingkungan’ karena kelompok SJW lingkungan justru membawa semangat puritanisme yang sama dengan kelompok ekstrem kanan religius. Terminologi Ulil tidak sensitif dan tidak tepat digunakan dalam konteks Indonesia, tetapi makna ‘puritanisme’-nya bisa dipahami.</p><p>Masalahnya, kita kerap lupa kalau para pengolah dari aktivis muda ini bukan Prabowo, kabinetnya, atau anggota DPR. Bukan mereka juga yang membuat anggaran raksasa untuk MBG sampai dituding menyalahi konstitusi karena mengambil anggaran pendidikan. Jika Anda adalah pengolah atau pencari rente, baik yang bermodalkan organisasi atau yang necis dari konsultan <em>government relations </em>terbaik, ada 13,1% kemungkinan Anda berhubungan dengan MBG karena sebesar itulah porsi MBG dari APBN.</p><p>Terkadang kita lupa melihat perspektif dari kacamata ekonomi-politik sehingga terkukung dalam kacamata moralistik. Kebanyakan rekan-rekan saya yang sekarang berbisnis (rente) dengan pemerintah adalah perintis. Mereka bukan anaknya Megawati, Prabowo, atau Bahlil. Pilihan mereka sekarang adalah <em>the best option that they got</em> untuk bisa ‘melenting’ dalam istilah Bambang Pacul. Mereka bermain dalam <em>game </em>rente seperti itu akibat pemerintahan Prabowo-Gibran yang menciptakan aturan main dari <em>game </em>tersebut.</p><p>Jika <em>game-</em>nya dahulu pada pemerintahan Jokowi adalah mencari rente dari Dinas atau Kementerian PU untuk membuat infrastruktur, sekarang <em>game</em>-nya adalah membuat SPPG. Di atas kertas MBG seharusnya ‘dimainkan’ oleh pemain-pemain baru dan kecil yang punya akses kepada petani atau orang yang menjadi tokoh masyarakat sekitar. Kenyataannya, MBG lebih banyak dimainkan oleh ‘pemain gede’ yang punya puluhan dapur. Akhirnya, pemain-pemain kelas teri seperti Pak RW, abang-abang ormas setempat, hanya kebagian lewat <em>malak </em>uang keamanan lagi.</p><p><strong>Kalau Tidak Jadi Politisi, Jadi Apa?</strong><br>Kembali pada pertanyaan dasar di awal untuk menjawab pertanyaan di atas. Saya tidak besar dalam tradisi ‘SJW’ dan juga bukan ‘pengolah’, walaupun kedua tradisi itu mewarnai kehidupan kuliah dan pasca-kampus saya. Ayah saya birokrat, kakek saya tentara dan polisi, dan kakek buyut saya juga tentara dan polisi. Tidak ada keluarga saya yang pernah tergabung dalam ormas atau bahkan organisasi eksternal. Buat orang dengan latar belakang seperti saya, kritik ‘SJW’ kadang berbunyi kekacauan, dan sikap ‘korea-pengolah’ lebih terasa sebagai ketidaksopanan.</p><p>Kedua kakek saya pernah berpolitik dengan posisi <em>appointed </em>dan <em>elected</em>. Namun, jika kita lihat dalam perspektif ekonomi-politik, posisi beliau sudah lebih sejahtera ketimbang politisi yang baru merintis. Ironisnya, struktur politik Orde Baru, dengan ada fraksi ABRI dan sistem pemilu proporsional tertutup juga membuat kakek saya tidak harus menempuh jalur ‘pengolah’ seperti hampir semua politisi di era reformasi. Mengutip Romahurmuziy, “99% <em>elected officials </em>di Indonesia pasti <em>corrupt</em>”. Dan makna <em>corrupt</em> di sini bisa bermacam-macam.</p><p>Latar belakang keluarga saya, diri saya sendiri sebagai masyarakat sipil, dan pendidikan kuliah &amp; politik saya membentuk jati diri saya. Kombinasi antara latar keluarga dan pengalaman saya di dunia kampus membuat saya tidak pernah bisa memandang politik secara naif. Justru dari sana muncul pertanyaan yang lebih konkret: kalau saya tidak merasa cukup suci untuk menjadi aktivis yang moralistik, tetapi juga tidak sepenuhnya nyaman menjadi pengolah, maka jalan profesional apa yang sebenarnya tersedia bagi lulusan Ilmu Politik seperti saya?</p><p>Pada tahun 2024 setelah lulus kuliah, saya ingin menempuh karir sebagai profesional politik. Profesional politik adalah profesi profesional dalam dunia politik seperti konsultan politik. Masalahnya, profesi ini di ambang kematian akibat Pilkada serentak tiap lima tahun. Sebelumnya, tiap tahun selalu ada pemilu atau pilkada. Hal ini yang membuat pemain gede dalam industri ini seperti Qodari dan Hasan Nasbi masuk ke dalam sistem politik. Ketika saya bertanya soal keresahan karir saya kepada Hasan Nasbi (senior saya di Ilmu Politik UI), jawaban beliau adalah: “Jangan putus asa. Bisa belajar <em>Open Mic</em>”. Jika senior saya yang sudah berpengalaman di bidangnya saja menyarankan <em>open mic</em>, saya yang masih kroco harus bagaimana?</p><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/533/1*oW8n-WYcP5PImTeIu2l9tQ.png" /></figure><p>Jika saya masuk ke politik praktis, bisa jadi saya dan rekan-rekan akan dipandang sebagai Faldo Maldini baru. Kami mungkin dianggap telah mencemari idealisme yang dulu kami pegang saat menjadi mahasiswa. Di satu sisi, saya hanya sedang berusaha mengejar mimpi sambil tetap menjaga kewarasan sebagai manusia. Masalahnya, jalur yang tersedia untuk mencapai mimpi itu menuntut kita bermain sesuai aturan yang sejak lama telah disusun oleh elite-elite politik sebelumnya.</p><p>Kalau masih ditanya, apakah saya masih ingin jadi politisi, saya tidak tahu. Saya ingin berlaku sesuai dengan dorongan moralitas. Di satu sisi, saya ingin hidup sejahtera (agar bisa menyejahterakan orang lain). Dan saya juga tidak ingin menjadi pengemis, baik mengemis dengan proposal kepada kanda-kanda seperti yang dilakukan oleh rekan-rekan aktivis pengolah, dan saya juga enggan mengemis kepada donor asing seperti yang dilakukan oleh rekan-rekan aktivis SJW. Lalu muncul lagi ucapan <em>nyelekit </em>Bambang Pacul: “Kalau masih ‘korea’ jangan marah. Ini penyakitnya anak muda yang suka bilang ‘ini harga diri ini’, sekarang siapa yang mau jual harga diri mu? Yang mau hargai kamu siapa? Belum ada”.</p><p><a href="https://www.youtube.com/shorts/-PTv0uTkdSA">https://www.youtube.com/shorts/-PTv0uTkdSA</a></p><p>Saya jadi teringat sebuah diskusi dengan seorang rekan. Dia pintar, pernah sekolah dan kuliah di luar negeri. Kapabilitasnya diakui organisasi-organisasi internasional. Sekarang, dia bekerja sebagai NGO asing. Dia mengakui bahwa dirinya adalah ‘antek asing’. Dia memilih jalan itu karena bekerja dengan asing adalah hal yang sesuai dengan <em>value </em>dirinya. Sebagai perempuan, dia merasa tidak bisa hidup dan bekerja sesuai <em>game </em>yang ada di Indonesia akibat <em>value </em>yang patriarki dan tidak mendukung perempuan. Pada akhirnya, selalu ada pilihan untuk mengambil jalan menjadi antek asing, bergaji dollar (atau mata uang apapun yang lebih kuat dari rupiah), dan #KaburAjaDulu.</p><p>Dengan begitu, saya mendapat realita pendewasaan saya setelah lulus dari Ilmu Politik dan FISIP UI. Dari titik itulah saya sampai pada kesimpulan yang pahit dan sulit saya hindari setelah melihat kampus, organisasi, industri politik, dan realitas ekonomi berjalan beriringan. Kelebihan dasar lulusan ilmu politik, selain berpolitik, adalah ilmu <em>omon-omon</em>. Kita pun juga tidak diajarkan berpolitik praktis di kampus karena belajarnya di organisasi Cipayung Plus seperti HMI. Kalau tidak masuk politik, silakan <em>switch career</em> segera seperti beberapa rekan-rekan saya, karena irisan profesional dalam politik sebagai konsultan atau antek asing lowongannya sedikit. Indonesia bukan Amerika yang punya banyak lowongan atau industri formal <em>lobbyist </em>atau lainnya yang <em>related </em>ke politik. Kalau Anda mau masuk ke dalam bidang <em>government relations </em>juga berkompetisi dengan lulusan jurusan lain. Masuk politik itu adalah pengabdian kalau Anda sudah kaya. Kalau belum kaya, Anda masuk politik untuk mencari rente agar bisa bertahan hidup. Cari duitnya bisa dari menyebar proposal kegiatan organisasi, jadi broker (usaha makelar ketemu makelar), sampai main proyek seperti bangun SPPG. Memangnya boleh cari penghidupan dari politik? Kalau kamu masih miskin dan masih merintis, cari saja penghidupan di politik daripada kamu dan keluarga kamu <em>nggak </em>makan.</p><p>Wah, kok ceritanya berat sekali, ya? Ya berat, salah sendiri idealis (naif), masuk FISIP UI, dan kuliah Ilmu Politik!</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=70480d70df74" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Bisnis Paguyuban: Usaha Makelar Ketemu Makelar dan Siklus Rente]]></title>
            <link>https://medium.com/@mmd.ramadhan01/bisnis-paguyuban-usaha-makelar-ketemu-makelar-dan-siklus-rente-a3a9203477cd?source=rss-cbefc9da5b8a------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/a3a9203477cd</guid>
            <dc:creator><![CDATA[Muhammad Ramadhan]]></dc:creator>
            <pubDate>Sun, 04 Jan 2026 08:02:11 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2026-01-04T08:02:11.079Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>Orang Indonesia dikenal guyub dan suka bermasyarakat. Keguyuban ini terlembaga atau terformalkan dalam bentuk organisasi. Pada tingkat akar rumput, Anda dapat tergabung pada organisasi berbasis kesukuan dan kepemudaan setempat. Dalam tingkat yang lebih besar, Anda juga dapat tergabung dalam organisasi keagamaan yang memiliki cakupan dari tingkat ranting sampai tingkat nasional. Jika Anda berkuliah, Anda bisa masuk ke dalam organisasi ekstra kampus. Ketika sudah lulus kuliah, Anda bisa tergabung pada ikatan alumni pada tingkat fakultas atau universitas. Anda pun dapat tergabung dalam organisasi ikatan profesi sampai organisasi yang mewadahi berusaha dan berdagang.</p><p>Organisasi-organisasi ini memang memberikan kebermanfaatan dan nilai-nilai yang sesuai dengan visi-misi masing-masing organisasi. Anda juga dapat berlatih kepemimpinan melalui organisasi. Di luar semua itu, kelebihan utama dari berorganisasi adalah Anda dapat lebih dikenal dan mendapat kepercayaan (<em>trust</em>). Namun sebaliknya, “Tak kenal maka tak sayang (percaya)”.</p><p>Akan tetapi, tidak banyak yang menyadari kalau posisi seseorang dalam sebuah organisasi dapat menjadi alat rente untuk meraih jabatan dan wadah cari makan. Di tingkat paling bawah, organisasi masyarakat (ormas) kelas teri dapat cari makan dari menguasai jatah lapak parkir dan keamanan. Pada kalangan yang lebih terdidik, pengurus organisasi kemahasiswaan dapat cari makan dari bisnis massa dan menyebar proposal fiktif. Di tingkat daerah, Anda bisa cari makan dengan minta proyek dari pemerintah daerah bermodalkan posisi pada organisasi pengusaha atau organisasi dagang. Jika Anda meniti karier di organisasi keagamaan, Anda dapat diberi jatah mengurus tambang. Bahkan, pada lingkup institusi negara, ikatan alumni yang pengurusnya sudah menahun dominasinya pada sektor tertentu dapat berpengaruh secara informal.</p><p>Jika Anda telusuri, pemimpin-pemimpin politik dan pejabat di negara ini adalah mereka yang berorganisasi dan merawat organisasi masing-masing. Masalahnya, merawat organisasi perlu uang. Pemilihan ketua organisasi yang dipilih oleh seluruh cabang/pengurus daerah terus terinflasi biayanya tiap berganti periode. Akhirnya, yang menang adalah dia yang cukup uang. Uang tersebut bisa didapat dari kantong sendiri, hasil rente proyek pemerintah, atau mencari bohir yang lebih kaya. Begitu juga dengan “adinda” yang meraih posisi dari hasil menjilat “kakanda”. Jika adinda mendapat jatah preman hasil izin kakanda, adinda harus memberi setoran tanda terima kasih kepada kakanda. Begitulah siklus jatah preman di Republik Indonesia, baik preman kelas teri di parkiran minimarket sampai preman yang minta jatah tambang.</p><p><strong>Rente dengan Mimpi Pertumbuhan 8 Persen</strong></p><p>Kita semua ingin Indonesia menjadi negara maju. Untuk menjadi negara maju, ekonomi harus tumbuh dengan pesat dan konstan. Oleh karena itu, Presiden Prabowo menargetkan pertumbuhan ekonomi 8 persen. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari pertumbuhan pendapatan nasional. Rumus pendapatan nasional adalah gabungan antara konsumsi rumah tangga, investasi, pengeluaran pemerintah, dan selisih ekspor-impor.</p><p>Namun, bayangkan pendapatan nasional dengan adanya variabel sistem rente dan jatah preman. Konsumsi rumah tangga harus dikurangi bayar parkir, keamanan, dan amplop menjelang hari raya dan 17 Agustus yang mengalir kepada ormas kelas teri (yang biasanya dibina oleh politisi atau pejabat negara). Pengeluaran rumah tangga juga harus dikurangi pajak yang masuk ke kas negara, untuk kemudian dikeluarkan kembali menjadi pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah kebanyakan mengalir kepada pemburu rente dan pemain proyek lama yang tinggal berganti PT.</p><p>Bayangkan kalau Anda menjadi investor asing atau pembawa investor yang ingin membuka pabrik manufaktur, yang hasil produksinya akan diekspor keluar negeri. Setelah pabrik Anda beroperasi, ormas setempat akan demo dan meminta Anda memberi kuota lowongan pada warga setempat. Pengurus ranting memanfaatkan kuota tersebut dengan menawarkan jatah lowongan tersebut kepada warga setempat, dengan syarat setoran sekian persen gaji kepada pengurus ormas. Akhirnya, pabrik Anda mempekerjakan warga setempat yang pendidikannya kurang dan gajinya dipotong palak, alih-alih mempekerjakan lulusan SMK atau program vokasi terbaik. Daripada repot-repot dengan <em>fixed cost </em>yang tidak <em>fixed</em>, Anda lebih memilih membangun pabrik di Vietnam.</p><p>Selanjutnya, uang hasil palak masyarakat, pabrik, dan pengusaha akan disetor kepada politisi atau pejabat negara yang menjadi pembina dan pelindung ormas tersebut. Uang tersebut kemudian dipergunakan untuk memperkaya diri mereka dan ani-ani kesayangan mereka. Setidaknya, uang tersebut juga kembali ke masyarakat tiap lima tahun sekali ketika pemilu. Pertanyaannya, dengan siklus dan sistem rente di republik ini, apakah kita bisa mencapai pertumbuhan 8 persen?</p><p>Untuk mencapai target pertumbuhan 8 persen, Presiden Prabowo perlu mengevaluasi perjalanan pemerintahannya selama setahun ini. Dalam podcast <em>Total Politik</em>, Arie Putra menjelaskan bahwa kebijakan negara yang besar seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) menyebabkan lebih banyak keterlibatan elite politik. Fenomena seorang politisi yang memiliki lebih dari 20 dapur MBG menjadi contoh nyata. Program ini seharusnya dapat menciptakan pemerataan dengan memberikan kesempatan kepada pemain baru, tetapi terhalang oleh keterbatasan akses serta sumber daya modal yang timpang.</p><p><strong>Kaderisasi Penjaga Siklus Rente</strong></p><p>Seperti yang saya sebutkan, tak kenal maka tak sayang (percaya). Mungkin yang dimaksud dari “tak kenal maka tak sayang” adalah “tidak kenal maka tidak bisa dipercaya untuk menjaga siklus rente”. Model bisnis dari bisnis paguyuban adalah koneksi manusia, alias UMKM (usaha makelar ketemu makelar). Fenomena UMKM ini belakangan populer dengan istilah “olah-mengolah”. Struktur institusi negara, sistem politik, serta kebiasaan menjadikan ormas sebagai alat cari makan terus menghasilkan kader-kader pemain rente (bisnis) dan penguasa (politik) yang sudah terbiasa dengan budaya yang ada, sehingga mereka yang menapaki karier jalur bisnis paguyuban adalah yang “tau cara main”.</p><p>Politisi-politisi di republik ini kebanyakan adalah senior atau pembina dari paguyuban-paguyuban besar. Mereka mendapat panggilan sayang seperti kakanda, abangda, tum, sampai don dari junior-juniornya yang mengantre demi keberlangsungan karier. Karena kebanyakan politisi tersebut juga mengawali dan meniti karier dari membina ormas, paguyuban-paguyuban ini adalah <em>talent pool </em>bagi para politisi. Sayangnya, <em>talent pool </em>tersebut sulit menjamah berlian-berlian bangsa yang sekarang mengambil PhD di Tsinghua, menjadi <em>software engineer</em> di Silicon Valley, atau menjadi <em>lobbyist</em> di Washington atau Singapura.</p><p>Saya yakin anak bangsa ini banyak yang hebat-hebat, dan pastinya lebih bisa memberi nilai tambah kepada pendapatan nasional karena tidak biasa dengan variabel rente seperti “pengurang” dan “pembagi”. Tidak sedikit pula yang pastinya ingin mengabdi kepada republik. Namun, fenomena-fenomena nasional belakangan ini terus memberikan pesimisme. Belum lagi ketakutan-ketakutan akan di-Ira Puspadewi-kan karena mereka tidak tau cara main rente di republik ini.</p><p><strong>Ketika Keguyuban Berubah Jadi Infrastruktur Rente</strong></p><p>Penjabaran saya menunjukkan paradoks organisasi di Indonesia: keguyuban yang seharusnya menjadi modal sosial dengan membangun <em>trust</em>, memperluas jejaring, dan melatih kepemimpinan, justru bergeser menjadi <strong>alat rente</strong> ketika organisasi digunakan sebagai akses proyek, kuota, lapak, keamanan, hingga jatah tambang. “Tak kenal maka tak sayang” bukan lagi sekadar pepatah sosial, melainkan mekanisme seleksi informal: yang dipercaya adalah yang dianggap mampu dan mau “menjaga cara main”.</p><p>Dampaknya tidak berhenti pada moral atau etika, tetapi masuk ke inti permasalahan ekonomi: biaya tidak resmi memotong konsumsi rumah tangga, mengganggu efisiensi belanja pemerintah, dan menciptakan ketidakpastian investasi. Investor yang seharusnya fokus pada produktivitas dan kualitas SDM malah berhadapan dengan biaya variabel yang tidak terukur seperti tuntutan perekrutan, setoran, sampai palak-memalak. Kondisi tersebut merintangi upaya mendorong pertumbuhan 8 persen.</p><p>Pada akhirnya, “bisnis paguyuban” digambarkan sebagai ekosistem kaderisasi, yakni <em>talent pool</em> bisnis-politik yang terlatih dalam jaringan, loyalitas, dan setoran. Namun, bisnis paguyuban sering gagal menjangkau sumber daya manusia terbaik yang bisa memberi nilai tambah nyata. Organisasi-organisasi kemasyarakatan harus kembali menjadi ruang merit, kontribusi, dan produktivitas, alih-alih terus berfungsi sebagai mesin reproduksi rente.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=a3a9203477cd" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Demonstrasi Karena Dibayar? Menjawab Akar Ketidakpuasan 6 Tahun Terakhir]]></title>
            <link>https://medium.com/@mmd.ramadhan01/demonstrasi-karna-dibayar-menjawab-akar-ketidakpuasan-6-tahun-terakhir-8d878fff4d1a?source=rss-cbefc9da5b8a------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/8d878fff4d1a</guid>
            <dc:creator><![CDATA[Muhammad Ramadhan]]></dc:creator>
            <pubDate>Tue, 09 Sep 2025 03:22:51 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2025-09-09T10:07:48.512Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*_Wdyg9ZgqaefO_WFwx-8Lw.jpeg" /><figcaption>Sumber: Dokumentasi Pribadi.</figcaption></figure><p>Belakangan ini, terdapat beberapa gerakan yang menyuarakan ketidakpuasan masyarakat. Gerakan yang pertama diawali dengan aksi di Pati yang menuntut Bupati Pati Sudewo diturunkan akibat kebijakan kenaikan PBB. Kemudian gelombang ketidakpuasan berlanjut kepada aksi yang menuntut untuk pembubaran DPR pada tanggal 25 Agustus. Aksi tersebut berkepanjangan sampai akhir bulan lalu. Gelombang aksi tersebut kemudian menghasilkan korban dengan pembunuhan Affan Kurniawan serta tewasnya sembilan korban lainnya.</p><p>Dalam Kongres Partai Solidaritas Indonesia pada 20 Juli lalu, Presiden Prabowo menyinggung soal beberapa demonstrasi seperti Indonesia Gelap dan #KaburAjaDulu. Menurutnya, demonstrasi-demonstrasi tersebut menyebarkan pesimisme dan membuat Indonesia gaduh. Lebih lanjut, Presiden Prabowo menyatakan bahwa demonstrasi tersebut dibiayai oleh para koruptor. Pernyataan Presiden Prabowo sejatinya menjadi kesempatan untuk memahami kembali akar dari demonstrasi atau gerakan-gerakan sebelumnya.</p><p>Dalam setahun terakhir, terdapat beberapa gerakan demonstrasi oleh mahasiswa serta elemen masyarakat sipil, baik <em>online</em> maupun <em>offline</em>. Di antaranya adalah Penolakan PPN 12% (Desember 2024-Januari 2025), “Indonesia Gelap” (Februari 2025), dan Penolakan RUU TNI (Maret 2025). Sebelumnya, terdapat juga gerakan “Peringatan Darurat” pada Agustus 2024 terkait dengan penolakan terhadap rencana RUU Pilkada pasca Putusan MK №60.</p><p>Gerakan-gerakan ini tidak hadir di ruang hampa. Terdapat konteks historis dan dinamika politik nasional yang mempengaruhi kelahiran gerakan-gerakan sosial. Pada tahun 2019, terdapat Gerakan “Reformasi Dikorupsi” yang menjadi respons terhadap minimnya suara oposisi pada UU KPK, UU Minerba, dan RKUHP. Minimnya suara oposisi di DPR terjadi pasca bersatunya Jokowi-Prabowo pasca Pilpres 2019. Gerakan tersebut kemudian berlanjut pada penolakan terhadap UU Ciptakerja (2020) dan UU IKN (2022).</p><p>Gerakan-gerakan tersebut memiliki kesamaan yakni terbentuk oleh ketidakpuasan terhadap kondisi demokrasi yang menurun sejak tahun 2019, terlebih setelah Jokowi dan Prabowo bersatu. Gerakan ini juga tidak memiliki landasan atas politik aliran seperti halnya Gerakan 212. Oleh karena itu, penting untuk melihat bagaimana minimnya suara oposisi dapat berdampak terhadap kemunculan gerakan sosial serta segmentasi masyarakat yang yang tidak puas. Lebih lanjut, ketidakpuasan ini juga punya dampak elektoral yang perlu diperhatikan.</p><p><strong>Konteks Historis dan Segmentasi Politik<br></strong>Sejak tahun 1950-an, spektrum ideologis dan aliran di politik nasional hampir selalu terbagi atas bagaimana melihat Islam dalam politik (Aspinall <em>et al</em>, 2018). Kelompok Islam politik seperti Masyumi dan NU tidak bisa sepaham soal dasar negara dengan representasi abangan/sekuler seperti PNI, PSI, dan PKI. Rezim Orde Baru kemudian melakukan de-aliranisasi dengan keberadaan Golkar yang didukung ABRI-Birokrat, hanya menyisakan PDI selaku representasi kelompok nasionalis-abangan dan PPP selaku representasi kelompok Islam politik. Golkar berhasil menyatukan dan mengendapkan kedua aliran yang sebelumnya bertentangan atas nama pembangunan dan kekaryaan.</p><p>Akan tetapi, politik aliran kembali hidup akibat penggunaan narasi agama dan identitas. Pada kurun 2014–2019, pembelahan antara abangan-sekularisme dan Islam politik kembali dalam stempel “cebong” dan “kampret”. Menurut Fossati <em>et al</em> (2019), ada kecenderungan masyarakat Indonesia mengikuti pandangan pemimpin politik sebagai simbol isu dan preferensi ideologis. Pada kurun tersebut, Jokowi dan Prabowo menjadi kedua representasi simbolik cebong dan kampret.</p><p>Persatuan Jokowi-Prabowo pada tahun 2019 mengubah spektrum politik nasional. Kombinasi Jokowi dan Prabowo menciptakan “developmentalisme baru”, yakni persatuan atas dasar keberlanjutan pembangunan, seperti halnya keberadaan Golkar pada awal Orde Baru. Pada Pemilu 2024, Prabowo dan Jokowi berhasil menyatukan pendukungnya pada Pemilu 2014 dan 2019 yang cukup sentris sebagai pendukung Prabowo-Gibran. Sedangkan, eks pemilih Prabowo yang tidak puas dengan bersatunya Prabowo-Jokowi kebanyakan memilih Anies-Muhaimin. Sebaliknya, eks pemilih Jokowi yang tidak puas kebanyakan memilih Ganjar-Mahfud.</p><p><strong>Alarm Ketidakpuasan Ceruk Urban, Berpendidikan, dan Kelas Menengah<br></strong>Pemilih Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud memang terbentuk oleh faktor politik aliran dan ideologis. Secara ideologis. dua ceruk ini sulit bersatu. Akan tetapi, terdapat kekuatan masyarakat sipil yang mengadvokasi persatuan kedua ceruk tersebut seperti “Gerakan Salam 4 Jari” dengan melihat Prabowo-Gibran sebagai musuh bersama. Kalangan ini kebanyakan berasal dari ceruk urban, berpendidikan, dan sebagian kelas menengah. Ceruk pemilih Anies-Muhaimin serta Ganjar-Mahfud dari demografi urban dan berpendidikan berbeda dengan ceruk yang berbasis ideologis dan politik aliran. Mereka melihat demokrasi dan aspirasi kelas menengah sebagai payung persatuan dan perlawanan terhadap Prabowo-Gibran.</p><p>Sebagai contoh, pendukung Anies-Muhaimin yang tergabung dalam relawan Ubah Bareng dan Humanies berbeda dengan segmentasi kekuatan Islam politik seperti simpatisan PKS. Partisipan acara “Desak Anies” inisiasi Ubah Bareng kebanyakan berasal dari anak muda, atau bahkan <em>first time voters</em> pada Pemilu 2024. Ceruk tersebut tidak terdampak pada pembelahan politik aliran cebong-kampret pada 5–10 tahun sebelumnya. Prabowo-Gibran pun memiliki dukungan yang rendah di ceruk ini. Contohnya, dalam hasil survei pers kampus Suara Mahasiswa (2024), ditemukan 66,91% mahasiswa Universitas Indonesia memilih Anies-Muhaimin, 19,48% memilih Ganjar-Mahfud, dan hanya 9,94% yang memilih Prabowo-Gibran.</p><p>Prabowo-Gibran memang menang hampir di semua provinsi. Akan tetapi, jika di-<em>zoom in </em>pada tingkat kota, Prabowo-Gibran tidak mendapat suara mayoritas di beberapa kota besar, yakni Kota Tangerang (50,05%), Medan (51,92%), Kota Semarang (51,99%), Makassar (52,92%), Jakarta Utara (52,99%), Magelang (53,24%), Tangerang Selatan (53,35%), Depok (53,83%), Kota Bekasi (54,89%), Pontianak (55,25%), Jakarta Barat (56,42%), Pekanbaru (58,33%), Yogyakarta (58,95%), Jakarta Timur (59,34%), Jakarta Pusat (59,95%), Jakarta Selatan (61,98%), Padang (65,27%), dan Banda Aceh (82,7%).</p><p>Tren oposisi terhadap Prabowo-Gibran berlanjut kepada penolakan terhadap representasi KIM Plus dalam Pilkada 2024, terutama di pulau Jawa. Selain kekalahan Ridwan-Suswono atas Pramono-Rano di Jakarta, calon gubernur representasi KIM Plus di pulau Jawa tidak mendapat suara mayoritas di beberapa kota-kota besar. Andra-Dimyati kalah di Cilegon (46,67%) dan Tangerang Selatan (33,07%). Luthfi-Yasin kalah di Kota Semarang (34,01%), Magelang (45,52%), dan Surakarta (47,17%). Khofifah-Emil tidak mendapat suara mayoritas di Kota Malang (49,87%) dan Sidoarjo (46,31%), serta kalah di Mojokerto (46,72%) dan Surabaya (25,17%). Dedi-Erwan di Jawa Barat menjadi anomali dengan hanya Bekasi (49,18%) yang tidak mendapat mayoritas. Pilkada memang memiliki variabel yang berbeda dengan pemilu, tetapi alarm ketidakpopuleran Prabowo-Gibran dan KIM Plus di kalangan urban, berpendidikan, dan kelas menengah dapat berlanjut dengan ketidakpuasan terhadap pemerintah.</p><p><strong>Atensi Untuk Pemerintah<br></strong>Gerakan oleh segmentasi urban, berpendidikan, dan kelas menengah mungkin belum memiliki modalitas elektoral yang besar, tetapi dapat mempengaruhi dan beresonansi pada sentimen masyarakat sekitar. Narasi #KaburAjaDulu dalam aksi #IndonesiaGelap merupakan bentuk kefrustasian kelas menengah yang ingin mendapatkan kesempatan karir dan kondisi ekonomi yang lebih baik. Chatib Basri (2024) pernah menjelaskan mengenai kemerosotan ekonomi kelas menengah sejak 2019, hal ini perlu diperhatikan oleh pemerintah.</p><p>Dalam setiap sentimen dan ketidakpuasan, selalu ada pihak-pihak yang berkepentingan menunggangi seperti yang disebutkan Presiden Prabowo. Akan tetapi, fokus pada penunggang saja berarti menihilkan ketidakpuasan sebuah ceruk masyarakat dan luput melihat menjadi akar dari gerakan-gerakan tersebut. Jika pun ada, sebanyak apapun, jika tidak ada sentimen organik, maka tidak akan berpengaruh dan beresonansi. Patut diingat bahwa di era sekarang massa tidak lagi mengambang dan tidak terkorporasi seperti era Orde Baru. Sentimen ketidakpuasan dapat dipantik menjadi mobilisasi secara organik dan sukarela. Contohnya adalah pekerja kelas menengah Jakarta yang sukarela ikut aksi tanpa ada mobilisasi melalui organisasi seperti halnya mahasiswa yang biasanya dimobilisasi oleh BEM.</p><p>Spektrum politik bertransformasi dari pembelahan atas ideologi dan politik aliran menjadi pembelahan atas pro dan kontra terhadap keberlanjutan rezim developmentalisme baru. Jangan sampai pemerintah terlalu fokus pada aktor-aktor politik penunggang gerakan. Justru pemerintah perlu menenangkan dan memberi perhatian lebih terhadap ceruk urban, berpendidikan, dan kelas menengah dengan pendekatan yang lebih tepat. Ceruk ini bukan tidak suka melihat perdamaian elite, melainkan tidak puas karena perdamaian tersebut dianggap menghasilkan kemunduran demokrasi.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=8d878fff4d1a" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Terimakasih, Sore.]]></title>
            <link>https://medium.com/@mmd.ramadhan01/terimakasih-sore-417b06ec29c6?source=rss-cbefc9da5b8a------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/417b06ec29c6</guid>
            <dc:creator><![CDATA[Muhammad Ramadhan]]></dc:creator>
            <pubDate>Sat, 19 Jul 2025 05:42:38 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2025-07-20T01:15:57.948Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<h3>Terima Kasih, Sore</h3><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*kQrttQCLqes39KjgcQ81Cw.jpeg" /><figcaption>Foto dari @Posterfilm.id</figcaption></figure><blockquote>Da moram živjeti deset tisuća života, uvijek bih izabrala tebe. <em>Jika aku harus menjalani sepuluh ribu kehidupan, aku akan selalu memilihmu.</em></blockquote><p>Tidak ada kata-kata yang bisa menjelaskan betapa indahnya Film “Sore” bagiku. Rasa <em>speechless </em>dari <em>post “Sore” effect </em>terasa karena ada emosi yang terbendung oleh kejutan-kejutan di akhir dan upaya untuk memahami ceritanya dengan logika. Aku perlu tiga kali nonton “Sore” untuk mencerna seluruh emosi dan makna di dalamnya. Pada kesempatan kedua dan ketiga, aku mendapat makna dan perasaan yang lebih dalam.</p><p>Buatku, “Sore” bukan sekedar film. Sebagai manusia biasa yang bukan sinefil, “Sore” merupakan sebuah cerita yang memberikan makna dan sebuah pandangan terhadap realita kehidupan. Mungkin karena saat ini hidup sedang “begitu-gitu saja” membuatku memaknai “Sore. Padahal yang “begitu-gitu saja” justru harus diilhami dengan rasa syukur keberadaan.</p><p>Dewasa ini, artifisialisme menggerogoti kehidupan modern manusia demi nilai tambah materi dan selera pasar. Seakan-akan makna dan perasaan dapat diciptakan oleh uang dan angka. Kita kerap merasa bisa membeli cinta, rasa, dan makna dengan uang. Tapi lihatlah reaksi kolektif orang-orang setelah nonton “Sore”. Ada yang nangis, hampa, haru, dan tidak bisa berkata-kata.</p><p>Reaksi kolektif terhadap “Sore” menjelaskan seberapa <em>longing </em>kita terhadap ketulusan kasih sayang. Di tengah kehidupan yang penuh kepalsuan, kita tersentuh oleh pergumulan Sore dan Jo dengan waktu. Ketika keluarga-keluarga beracak-acakan oleh perceraian dan ketidakbahagiaan, kisah seorang istri yang ingin memperbaiki masa depan sang suami menghasilkan tangis haru.</p><p>Kita sebenarnya rindu mencintai dan dicintai. Lebih tempatnya, kita rindu terhadap keorganikan cinta. Sore selalu punya pilihan untuk menerima dan berhenti berjuang untuk memperbaiki Jo. Berbeda dengan keluarga, kehadiran kita adalah hal yang <em>gained</em>, bukan <em>given </em>bagi pasangan kita. Seperti Sore, pasangan kita selalu punya pilihan untuk pergi dan menyerah. Tetapi, penerimaan itu muncul ketika ada keikhlasan. Keikhlasan bisa tercapai setelah ditempa oleh putaran kehampaan.</p><p>“Namanya juga film” katanya. Namun, reaksi kolektif kita tidak bisa bohong: kita memang <em>longing </em>terhadap <em>purity </em>kasih sayang dan kebahagiaan yang natural. Kita memang rindu terhadap cinta yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kita kerap terburu-buru lari menuju masa depan sampai lupa hidup dalam waktu yang diberikan.</p><p>“Sore” mengingatkan kita untuk hidup di <em>present</em>. Sama dengan artifisialisme, kehidupan modern ini juga memaksa kita untuk hidup di masa depan. Masalahnya, kita kerap lupa untuk “hidup” di masa kini/<em>present</em>. Terlalu sering hidup di masa depan membuat kita lupa kalau masa depan sesungguhnya dibentuk oleh makna yang ada pada masa kini.</p><p>Kita kerap memupuk hidup dengan trauma terhadap diri dan orang lain tanpa berbekas. Trauma Jo di Kroasia merupakan bentuk manifestasi hati yang terperangkap di masa lalu. Sedangkan Sore adalah manifestasi dari Sisifus yang terperangkap melakukan sesuatu berulang-ulang. Sayangnya kita bukan Sore yang dapat mengubah waktu. Seperti kata Marko, “Di dunia ini, ada 3 hal yang tidak bisa diubah, yaitu masa lalu, rasa sakit dan kematian.” Kalau kita tau bagaimana akhir dari cerita hidup kita, apakah kita tetap hidup dengan cara yang sama?</p><p>Setelah nonton “Sore”, aku jadi <em>questioning</em>, masih ada nggak ya cinta kasih sayang yang penuh makna? Mungkin pesan-pesan dalam “Sore” menjadi pengingat untuk berubah sebelum terlambat. Untuk bisa berubah, kita perlu mewarnai kehidupan dengan cinta dan makna. Terimakasih, “Sore”, untuk segala makna dan ceritanya.</p><blockquote>“Kita kan tua dan kehilangan pegangan<br>Lihat senyummu memberikan kekuatan<br>Sisa nafasku cinta tak kenal waktu<br>Menjagamu” — Barasuara</blockquote><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=417b06ec29c6" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Politik Perkawanan dan Politik yang Memisahkan]]></title>
            <link>https://medium.com/@mmd.ramadhan01/politik-perkawanan-dan-politik-yang-memisahkan-4748d3750655?source=rss-cbefc9da5b8a------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/4748d3750655</guid>
            <dc:creator><![CDATA[Muhammad Ramadhan]]></dc:creator>
            <pubDate>Thu, 12 Jun 2025 07:23:32 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2025-06-12T07:23:32.675Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>Manusia memang terus berubah. Ada yang berubah karena menemukan value baru, ada yang berubah karena kembali pada value lama. Ada juga yang berubah karena dibenturkan oleh realitas baru, khususnya hal yang berkaitan dengan urusan materialistik seperti kebutuhan hidup sehari-hari. Kadang kita mempersepsikan value orang lain dengan kacamata value kita sendiri. Manusia memang secara alami merasa bahwa diri dan value mereka adalah yang paling benar.</p><p>Dewasa ini, ada faktor eksternal yang mempengaruhi rasa paling benar tersebut. Rasa “<em>holier than thou”</em> dan <em>political correctness</em> yang berdasarkan kebenaran dan kesucian pililihan politik seseorang. Contoh konkritnya adalah fenomena <em>rage bait </em>belakangan ini terhadap pemilih salah satu calon pada pemilu 2024. Dengan buruknya kondisi ekonomi dan kesulitan hidup, mungkin ada yang membutuhkan kemenangan-kemenangan kecil dengan menjadikan mereka yang posisi politiknya berbeda sebagai samsak karena dianggap sebagai biang penyebab kesulitan hidup.</p><p>Awalnya, aku mencoba untuk menjelaskan kondisi ini dengan perspektif keilmuan politik yang aku kuasai secara berimbang. Sampai aku menemukan satu fakta bahwa perbedaan pandangan dan posisi politik dapat mempengaruhi hubungan personal dengan orang-orang di sekitarku, dimana kawan-kawanku yang dekat dengan kekuasaan juga menjadi sasaran tembak. Aku paham bahwa mereka yang berada di jabatan publik, walaupun adalah kawan-kawan kita sendiri, harus di-<em>held accountable</em>. Masalahnya, kebanyakan dari mereka adalah “korea-korea” yang baru merintis dan menggunakan politik sebagai medium berkarir.</p><p>Buatku, apapun upaya dan hak demokratis seperti mempertanyakan penguasa (yang didukung atau menjadi “patron” kawan kita sendiri), tidak serta merta membatalkan hubungan perkawanan. Ternyata, politik dapat membakar sebuah jembatan perkawanan dan merintangi silaturahmi dengan cap-cap yang keluar seperti “penjahat, penjilat, antek rezim, misoginis”, serta semua cap kejahatan lainnya.</p><p>Dalam konteks elite politik, terdapat sebuah kepercayaan bahwa rezim sekarang adalah sebuah “Era of Good Feelings”. Merujuk pada konteks Era of Good Feelings di Amerika Serikat pada 1817–1825, terjadi sebuah era dimana terdapat kondisi stabilitas dan persatuan politik. Dalam konteks Indonesia, bersatunya hampir seluruh partai untuk mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran mengartikan bahwa tidak ada oposisi seperti dalam pengertian politik Amerika. Dengan begitu, apakah semua yang berkarir atau berhubungan dengan partai politik adalah antek rezim? Yang memiliki jabatan di DPP saja belum tentu bisa mempengaruhi arah dukungan suatu partai, apalagi mereka yang baru merintis di politik.</p><p>Aku berusaha untuk menjalin perkawanan dengan berbagai pihak. Belakangan ini, justru aku lebih banyak dibantu oleh mereka yang dicap antek rezim dan misoginis. Hal tersebut membuat aku berpikir, jangan-jangan orang-orang yang dicap antek rezim dan misoginis adalah orang yang bisa menjadi medium Tuhan dalam memberikan rezeki dan mengeluarkan mereka dari kesulitan.</p><p>Kadang kita kurang bijak dan terlalu menaruh harapan pada orang lain. Mungkin beberapa tahun yang lalu, kita masih berada dalam satu barisan yang sama. Saat ini, kita semua memiliki posisi masing-masing. Ada yang tetap menjadi kelompok penekan, ada juga yang menginfiltrasi kekuasaan. Sayangnya, kita terlalu egois dan berharap pada manusia sampai menganggap mereka yang berbeda value dan posisi politik sebagai binatang.</p><p>Jangan-jangan, kita belum begitu mengenal kawan kita yang mengubah posisi politik. Mungkin dia menemukan value baru, atau mungkin dia kembali kepada value yang lama dengan posisi politiknya sekarang. Mungkin juga, ada motivasi kenaikan karir dan urusan perut di balik posisi politiknya sekarang.</p><p>Teknologi memang mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Bermodalkan story Instagram/WhatsApp serta cerita “katanya” dan “katanya”, kita hanya melihat dari jauh dan menghakimi seseorang hanya karena dia sering bertemu dengan pejabat. Kita lupa untuk memahami proses dan rintangan hidup masing-masing, terlebih lagi dengan mereka yang sebenarnya hanya <em>one call away </em>untuk bertanya kabar. Kita lupa melihat orang lain yang berbeda posisi politik sebagai manusia, bahwa terlepas dari afiliasi dan posisi politiknya sekarang, mereka juga kawan yang bisa saling membantu.</p><p>Aku tidak suka membakar jembatan silaturahmi. Aku hanya akan berhenti menjalin hubungan ketika sudah kelewat menyakiti hati atau tidak menghargai orang lain. Tapi mungkin aku naif. Pernah ada satu ungkapan yang sampai hari ini aku pegang, bahwa “tidak ada kebijaksanaan kalau ada kepentingan”. Interpretasiku, kepentingan yang dimaksud adalah kepentingan ego personal (yang dimotivasi value diri) beserta kepentingan materialistik seperti harta dan tahta.</p><p>Sayangnya, manusia akan sampai pada fase kegamangan dan kesepian. Fase ini bisa sampai ketika hidup semakin monoton dengan rutinitas sehari-hari yang tidak memberikan rasa “<em>feel alive”</em>. Justru rasa <em>“feel alive” </em>muncul ketika kita terkoneksi dengan manusia lain, terutama dengan mereka yang sebelumnya pernah terkoneksi. Aku yakin suatu hari kegamangan dan kesepian akan menghinggapi kita. Dan ketika kegamangan dan kesepian tersebut muncul, mungkin ego personal dan kepentingan materialistik bisa ditanggalkan, karena kebutuhan untuk terkoneksi akan lebih diutamakan.</p><p>Politik memang bisa memisahkan hubungan perkawanan. Akan tetapi, politik juga bisa dibangun atas rasa perkawanan. Di atas semua pergulatan kekuasaan, kita tetap manusia yang butuh berkawan. Jangan sampai politik memisahkan kita yang sebenarnya hanya <em>“one call away”</em> untuk kemudian saling memahami sebuah posisi, keputusan, dan tindakan.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=4748d3750655" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Tentang #IndonesiaGelap dan #KaburAjaDulu, Bayangkan Jika Kita Tidak Menyerah!]]></title>
            <link>https://medium.com/@mmd.ramadhan01/tentang-indonesiagelap-dan-kaburajadulu-bayangkan-jika-kita-tidak-menyerah-ce118b056615?source=rss-cbefc9da5b8a------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/ce118b056615</guid>
            <dc:creator><![CDATA[Muhammad Ramadhan]]></dc:creator>
            <pubDate>Fri, 21 Feb 2025 17:40:31 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2025-02-22T03:28:39.836Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="Bayangkan Jika Kita Tidak Menyerah" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/0*yRrrFEyowtHvrF05" /><figcaption>Foto dari @thetinywisdom (instagram)</figcaption></figure><p>Malam 14 Februari 2024 lalu, ngeliat quick count hasil Pilpres menjadi pengalaman hidup gua yang berbekas. Sekarang, di bulan yang sama pada tahun setelahnya, <strong>#IndonesiaGelap</strong> dan <strong>#KaburAjaDulu</strong> mewarnai emosi masyarakat. Gua merasa perlu menanggapi sesuatu soal akumulasi perasaan masyarakat ini.</p><p>Sudah beberapa bulan sejak gua akhirnya meraih gelar Sarjana Ilmu Politik pada Juni 2024. Walaupun sekarang gua sudah bukan mahasiswa dan harus menanggung kewajiban baru untuk mencari nafkah, gerakan masyarakat di Agustus 2024 dan Februari 2025 ini masih menggetarkan hati gua.</p><p>Gua rasa, gua dan temen-temen mahasiswa Ilmu Politik, pernah (atau mungkin masih) punya kepedulian terhadap negara dan bangsa. Setidaknya, gua, atau mungkin temen-temen yang lain, pernah punya mimpi untuk melihat Indonesia yang lebih baik. Setidaknya, ada alasan ingin melakukan suatu kebaikan untuk belajar Ilmu Politik.</p><p>Tapi, perjalanan studi dan mengenal dunia politik selama 1–2 tahun terakhir membuat gua merasa pesimis terhadap keadaan Indonesia. <em>The more you know the worst.</em> Di FISIP UI dan Ilmu Politik UI, kadang kita suka berdebat, ini salah orang (aktor), atau lingkungannya (struktur)? Makin lu tau strukturnya bermasalah, makin hilang rasa optimisme.</p><p>Selama 1–2 tahun terakhir, gua belajar beberapa penyakit akut di politik kita. <strong>Rente, kartelisasi partai politik, “Asian Value”,</strong> dan semua penyakit akut lainnya yang terlalu panjang dijelaskan. Berbeda dengan pengalaman Agustus 2024 lalu, di fenomena gerakan Februari 2025 ini, gua udah nggak tau siapa lagi yang harus disalahkan.</p><p>Ini semua adalah akumulasi dari kekacauan kartelisasi dalam presidensialisme-multi partai yang harus berlawanan dengan “niat baik efisiensi”. Akhirnya, rakyat korbannya. Ah sudahlah, terlalu panjang menjelaskannya. Yang pasti, #IndonesiaGelap itu permasalahan struktural.</p><p>Di tengah cuaca yang kelam dan terasa gelap, seperti halnya kawan-kawan yang lain, gua memutuskan untuk mencoba #KaburAjaDulu. Bulan Januari lalu, gua mendaftar beasiswa kuliah S2 di luar negeri. Awalnya, langkah ini dilakukan karena terdorong oleh perasaan alamiah ingin keluar dari cuaca kegelapan tersebut.</p><p>Tapi langkah yang gua sedang lakukan, atau mungkin temen-temen yang juga pengen #KaburAjaDulu, itu justru pergi untuk kembali. Gua merasa kalau gua hanya tinggal di Indonesia, terlebih di masa muda gua, gua tidak akan bisa memberikan <em>added value</em> sebagai sarjana ilmu politik, calon politisi, atau calon profesional politik.</p><p>Dalam hidup kita diajarkan untuk mencari <em>role model</em>. Namun, gua lebih sering belajar untuk <strong>tidak meniru orang lain yang gua anggap tidak sesuai dengan value diri gua</strong>. Gua tidak ingin menjadi negarawan, politisi, atau aktor politik konvensional lainnya, yang <strong>cara “melenting”-nya dengan melakukan rente sebagai sebuah tujuan (<em>ends</em>) akhir</strong>. Gua tidak mau berpolitik untuk kaya dan mencari bancakan seperti mereka.</p><p>Gua sering merasa frustrasi, karna gua merasa yakin kalau aktor-aktor politik yang ada sekarang pun akan digantikan oleh generasi gua. Generasi gua pun banyak yang sudah gelap mata memakan rente dan nikmatnya harta dan tahta melalui politik. Makanya, gua sering menulis soal <a href="https://medium.com/@mmd.ramadhan01/keharusan-memperbaiki-milieu-elite-politik-indonesia-39e826e3e9ab">kaderisasi politik dan OKP</a>. Dan <em>at the end, </em>gua sadar mereka juga <strong>produk dan didikan dari struktur yang alih-alih memberikan ruang intelektual independen untuk mengisi ruang politik</strong>, malah justru melahirkan sok <a href="https://medium.com/@mmd.ramadhan01/jangan-pura-pura-jadi-korea-e3c5876106e1">korea-korea melenting</a> yang tujuan utamanya untuk memburu rente anggaran, badan usaha plat merah, bisnis massa atau malak pengusaha.</p><p>Kadang, gua nge-<em>gashlight</em> diri gua sendiri yang buat gua ragu sama sikap gua sendiri. Mungkin gua naif, mungkin gua masih kekanak-kanakan, mungkin ada realita pahit lain yang belum gua alami. Mungkin gua memang belum aja kebagian enaknya rente, belum kebagian aja enaknya kekuasaan. Tapi yang pasti, gua masih berupaya menjadi diri gua yang menekankan kompetensi dan ilmu pengetahuan sebagai keutamaan.</p><p>Kembali lagi soal #KaburAjaDulu. Gua akhirnya menemukan <em>reasoning </em>yang tepat untuk #KaburAjaDulu setelah gua lihat podcastnya Bagus Muljadi. Intinya, Mas Bagus menyayangkan persyaratan mahasiswa penerima “sebuah program beasiswa pemerintah” yang harus segera pulang ke Indonesia dan mewajibkan mengabdi selama 2 kali lipat masa studi plus satu tahun (2n+1).</p><p>Untuk berkembang seorang peneliti harus merasakan <em>postdoc</em> dan penelitian lanjutan.<strong> </strong>Begitu juga dengan profesional lulusan S1 atau S2 di luar negeri. Setidaknya, berikan kesempatan berkarir 5–10 tahun di luar negeri yang sesuai dengan bidang studinya. Dengan begitu, mereka akan menjadi <em>return of investment </em>yang baik untuk Indonesia.</p><p>Gua bersyukur pernah #KaburAjaDulu ke India 7 tahun lalu. Siapa sangka sekarang banyak orang India yang menjadi berada di <em>top of corporate ladder</em>. Gua menyadari bahwa India tidak bisa menjadi tempat tujuan. Melainkan, India adalah “kawah candradimuka”, dimana untuk memaksimalkan potensinya, bibit-bibit unggulnya harus melanjutkan studi ke Inggris, Kanada, dan Amerika. Mereka udah banyak yang #KaburAjaDulu, dan ketika mereka pulang, mereka jauh lebih matang.</p><p>#KaburAjaDulu, gapapa. Mungkin, #KaburAjaDulu itu justru menjadi langkah awal untuk menerangi #IndonesiaGelap. Bayangkan jika kita tidak menyerah. Kita ngga ada yang tau, 5–10 tahun setelah #KaburAjaDulu, kita bisa memberikan <em>added value </em>buat Indonesia. Mungkin ada kenalan kita yang ingin investasi di Indonesia, atau memberikan added value lainnya untuk Indonesia.</p><blockquote>“Hanya ada satu negeri yang menjadi negeriku. Ia tumbuh dengan perbuatan, dan perbuatan itu adalah perbuatanku.” — Rene de Clercq, dikutip Bung Hatta di Den Haag tahun 1928.</blockquote><p>Buat sekarang, mungkin gua hanya <em>freshgraduate </em>Ilmu Politik yang belum ada harganya, gua belum memberikan apapun untuk Indonesia. Tapi yang pasti, gua nggak mau mengabdi ketika gua belum matang, gua gak mau “kecepetan rusak” seperti mereka yang sudah gelap harta dan tahta. Bayangkan jika kita tidak menyerah. Semoga kita bisa memberikan <em>added value </em>untuk Indonesia, menerangi #IndonesiaGelap dengan #KaburAjaDulu, atau apapun jalannya.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=ce118b056615" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Keharusan Memperbaiki Milieu Elite Politik Indonesia]]></title>
            <link>https://medium.com/@mmd.ramadhan01/keharusan-memperbaiki-milieu-elite-politik-indonesia-39e826e3e9ab?source=rss-cbefc9da5b8a------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/39e826e3e9ab</guid>
            <dc:creator><![CDATA[Muhammad Ramadhan]]></dc:creator>
            <pubDate>Tue, 24 Sep 2024 17:06:51 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2025-02-23T16:18:05.614Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<p>Saya baru saja melihat foto yang di-<em>upload</em> oleh Arsjad Rasjid ketika beliau menonton F1 di Singapura. Seketika fokus saya tertera pada <a href="https://www.instagram.com/p/DASXu33J23Y/?igsh=MXFqZmRhMHkzYmp4dg==">foto keempat</a>, dimana Arsjad berfoto dengan Pandu Sjahrir, Tan See Leng (Menaker Singapura), Tengku Zafrul (Menteri Investasi-Perindag Malaysia), dan Nazir Razak. Di luar Tan See Leng, seperti dalam istilah Bambang Pacul, mungkin Arsjad adalah yang paling “korea”.</p><p>Ketimbang Pandu Sjahrir dan dua kompatriot dari Malaysia, Arsjad adalah yang paling tidak berdarah elite. Tengku Zafrul adalah elite Partai UMNO yang juga berasal dari keluarga elite. Tengku Zafrul secara keturunan memiliki darah bangsawan Langkat. Ibunya merupakan pejabat eselon di Kemenseskab-nya Malaysia. Tengku Zafrul juga menikah dengan anggota keluarga Kerajaan Selangor. Sedangkan, Nazir Razak adalah adik dari Najib Razak (Perdana Menteri ke-6 Malaysia) dan Tun Abdul Razak (Perdana Menteri ke-2 Malaysia). Terakhir, Pandu Sjahrir adalah anak dari ekonom Dr. Sjahrir dan keponakan dari Luhut Panjaitan.</p><p>Salah satu hal yang menyamakan Arsjad dengan elite-elite di foto tersebut adalah latar belakang pendidikan. Arsjad sendiri berkuliah di Pepperdine University dan University of Southern California. Tengku Zafrul, Nazir Razak, dan Pandu Sjahrir, juga sama-sama kuliah di luar negeri. Tengku Zafrul sendiri berkuliah di University of Bristol, University of Exeter, dan Tsinghua University. Kemudian, Nazir Razak berkuliah di University of Bristol dan University of Cambridge.</p><p>Penulis menjadi teringat dengan milieu<em> </em>elite politik di Malaysia. Elite generasi tua di Malaysia memang kebanyakan berpendidikan di dalam negeri, seperti Anwar Ibrahim, Muhyiddin Yassin, dan Abdullah Badawi. Namun, anak atau menantunya kebanyakan berkuliah di luar negeri. Inggris menjadi tujuan utama dari elite Malaysia. Contohnya adalah Najib dan Nazir Razak. Hal tersebut juga dilanjutkan oleh generasi yang lebih muda seperti Nurul Izzah Anwar dan Khairy Jamaluddin. Bahkan, politisi yang tidak berasal dari keluarga elite seperti Rafizi Ramli (lulusan University of Leeds) juga berkuliah di luar negeri.</p><p>Hal yang perlu dilihat juga adalah bagaimana elite-elite politik Malaysia membangun karir sebelum masuk ke dalam dunia politik. Tengku Zafrul sebelum masuk politik adalah seorang bankir di CIMB. Kemudian, Khairy Jamaluddin merupakan mantan presenter, yang kemudian kebiasaan ini dilanjutkan sekarang dengan membuat podcast sesudah tidak lagi menjadi bagian dari Partai UMNO.</p><p>Lalu, bagaimana dengan milieu pendidikan dan karir elite politik Indonesia? Generasi tua elite politik Indonesia memang kebanyakan berpendidikan di dalam negeri. Kemudian, terdapat generasi elite yang lebih muda yang menempuh pendidikan di luar negeri. Generasi ini kemudian menempuh jalur profesional dan bisnis sebelum masuk ke politik, seperti Arsjad, Erick Thohir, Sandiaga Uno, Anies Baswedan, Thomas Lembong, dan Muhammad Lutfi. Kemudian, terdapat juga elite politik Indonesia yang tidak pernah menempuh pendidikan di luar negeri, tetapi lama dalam dunia profesional sebelum masuk politik, seperti Eddy Suparno. Dewasa ini, mulai banyak anak elite politik Indonesia yang berpendidikan luar negeri, seperti anak dari Puan Maharani dan Airlangga Hartarto. Di masa depan, hal ini akan dapat memberi warna baru bagi elite Indonesia.</p><p>Namun, saya khawatir dengan milieu calon-calon elite politik di Indonesia, terutama calon-calon elite politik di kalangan sipil. Nama-nama yang sebelumnya saya sebutkan adalah elite politik yang berasal dari keluarga atau juga anak elite. Bagaimana dengan orang biasa (korea-korea) yang ingin menjadi elite?</p><p>Sebelumnya, saya sudah pernah menulis bahwa salah satu wadah kaderisasi politik adalah <a href="https://medium.com/@mmd.ramadhan01/wadah-kaderisasi-politik-bem-dan-organisasi-mahasiswa-eksternal-1be81fd15b31">BEM dan organisasi ekstra kampus</a>. Belum lagi, belakangan ramai mantan pimpinan BEM masuk ke partai seperti <a href="https://news.detik.com/berita/d-7549928/gielbran-eks-ketua-bem-km-ugm-buka-bukaan-jadi-wakil-ketua-harian-pkb">PKB</a>, <a href="https://www.kalbarnews.co.id/2024/09/lanjutkan-perjuangan-melalui-jalur.html">PDIP</a>, dan <a href="https://pemudaperindo.com/dpp-pemuda-perindo/eks-ketua-bem-ui-manik-marganamahendra-deklarasi-pencalegan-di-acara-pemuda-perindo-manik-pemuda-perlu-masuk-parlemen/">Perindo</a>. Saya mendukung langkah yang dilakukan para <em>pres/ketua </em>tersebut. Langkah yang mereka lakukan, sesungguhnya meniru senior-senior organisatoris yang merupakan mantan fungsionaris organisasi seperti KNPI, HIPMI, HMI, GMNI, dan lainnya.</p><p>Organisasi-organisasi tersebut memang melahirkan seorang organisatoris dengan pengalaman memimpin. Memimpin organisasi tingkat cabang saja sulit, apalagi pada tingkat nasional untuk negara sebesar Indonesia. Secara fungsi, organisasi-organisasi tersebut melahirkan <em>political fixer, </em>yang biasanya menjadi “pegawai politik” sebuah partai. Ialah tokoh-tokoh yang memiliki keahlian me-<em>maintain </em>hubungan dan pengorganisiran, sehingga <em>skill </em>tersebut biasanya dibutuhkan oleh partai politik.</p><p>Saya khawatir jika generasi saya <strong>hanya </strong>menempuh jalur pintu politik sebagai organisatoris dan <em>political fixer</em> saja untuk melenting, tanpa mengembangkan keahlian profesional dan pendidikan yang mumpuni. Masih bagus jika orang tersebut dikader secara terstruktur oleh organisasi ekstra kampus, organisasi kemasyarakatan, atau partai politik, sehingga ada nilai-nilai dan pembiasaan yang terbentuk. Persoalannya, sistem politik kita juga memberikan ruang bagi oportunis-oportunis politik dengan media relawan-relawan asal jadi. Hasilnya adalah munculnya fenomena pemburu bancakan berkedok stafsus, bahkan ada juga jabatan asisten stafsus, tanpa memiliki keahlian yang jelas.</p><p>Saya rasa, elite-elite politik harus berefleksi pada hal ini. Jika politik kita kebanyakan diisi oleh <em>political fixer </em>atau oportunis setengah matang berkedok relawan, kita akan semakin tertinggal, terutama di masa depan. Perbaikan milieu elite politik Indonesia dapat dimulai dengan mengakomodir dan mengkader anak muda dengan latar belakang pendidikan yang baik serta berstatus sebagai ahli dalam bidangnya, mengingat jabatan publik harus dilalui melalui jalur politik. Elite-elite partai mungkin dapat mencoba memberikan beasiswa pendidikan dan ruang kepada profesional-profesional muda, untuk kemudian dikader sebagai anggota partai politik.</p><h4>Ditulis oleh Muhammad Ramadhan pada 24 September 2024.<br>Penulis merupakan Sarjana Ilmu Politik dari Universitas Indonesia dan saat ini bekerja sebagai Analis Politik.</h4><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=39e826e3e9ab" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
    </channel>
</rss>