<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0" xmlns:cc="http://cyber.law.harvard.edu/rss/creativeCommonsRssModule.html">
    <channel>
        <title><![CDATA[Stories by Mufid Daffa on Medium]]></title>
        <description><![CDATA[Stories by Mufid Daffa on Medium]]></description>
        <link>https://medium.com/@mufiddaffa17?source=rss-55df66bb4fd3------2</link>
        <image>
            <url>https://cdn-images-1.medium.com/fit/c/150/150/1*iqKibZiW4lSlz1ihTKro4A.jpeg</url>
            <title>Stories by Mufid Daffa on Medium</title>
            <link>https://medium.com/@mufiddaffa17?source=rss-55df66bb4fd3------2</link>
        </image>
        <generator>Medium</generator>
        <lastBuildDate>Wed, 18 Nov 2026 02:20:29 GMT</lastBuildDate>
        <atom:link href="https://medium.com/@mufiddaffa17/feed" rel="self" type="application/rss+xml"/>
        <webMaster><![CDATA[yourfriends@medium.com]]></webMaster>
        <atom:link href="http://medium.superfeedr.com/" rel="hub"/>
        <item>
            <title><![CDATA[Taat terhadap Pemimpin!?]]></title>
            <link>https://medium.com/@mufiddaffa17/taat-terhadap-pemimpin-db84896fee9b?source=rss-55df66bb4fd3------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/db84896fee9b</guid>
            <category><![CDATA[education]]></category>
            <category><![CDATA[religion]]></category>
            <category><![CDATA[politics]]></category>
            <category><![CDATA[leadership]]></category>
            <category><![CDATA[opinion]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Mufid Daffa]]></dc:creator>
            <pubDate>Tue, 23 Sep 2025 02:42:53 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2025-09-23T02:42:53.012Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*uANAOCV4ybqNXRWlwC3dkw.png" /></figure><p>Saat ini kita sedang disuguhkan banyak insiden yang terjadi di tanah air kita, dimulai dari kebijakan-kebijakan DPR, lalu turunnya para rakyat ke jalan untuk menyuarakan suaranya, hingga merenggut 9 nyawa, dan bahkan sampai saat ini masih ada 2 orang yang dihilangkan dan belum ditemukan</p><p>Pagi ini (29/08) saya lumayan banyak berdiskusi dengan beberapa temen saya terkait kejadian ini, dan beberapa juga termasuk dari pendukung rezim saat ini, ada satu bahasan yang lumayan membuat saya geram, karena ternyata ada sebuah narasi yang saya kira itu udah selesai, tapi ternyata masih terus dibawa sebagai dalil penguat mereka “Para Pendukung Rezim” ini. Dan menghasilkan sebuah tulisan ini.</p><p>Kurang lebih narasinya berbunyi “Kita sebagai muslim yang taat, bukannya harus taat terhadap pemimpin ya, di syariat kita diajarkan begitu loh”. Syariat islam memang memerintahkan kita untuk taat kepada ulil amri, Allah Subhanahu Wa Ta’ala juga berfirman dalam surat An-Nisa:59 “Wahai orang-orang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad SAW) dan Ulil Amri”, dan Rasul pun pernah berkata “Patuh dan taat itu (pada pemimpin) Adalah wajib bagi seseorang dalam hal apa yang ia suka dan benci” (HR Bukhari).</p><p>Kita dalam memahami syariat, tidak boleh dipahami secara gamblang ataupun tekstual, memerlukan ilmu dan dikaji terlebih dahulu, dan itu berlaku untuk semua syariat. Ulama-ulama kita terdahulu telah menjelaskan dan mendefinisikan hal ini. Apa makna pemimpin di dalam syariat? Pemimpin seperti apa yang wajib kita taati? Apa kriteria pemimpin yang dimaksud?. Itu adalah semua pertanyaan yang mesti kita jawab untuk setidaknya mengamalkan syariat ini.</p><p>&quot;الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين و سياسة الدنيا وعقدها لمن يقوم بها في الأمة واجب بالإجماع.&quot;<br>(الأحكام السلطانية الماوردي)<br>“Imamah adalah penyebutan untuk pengganti tugas kenabian dalam hal menjaga agama dan mengurusi urusan dunia, akad (baiat terhadapnya) adalah hal yang wajib secara ijma’ atas seluruh umat”<br>(Al Mawardi, Ahkam Sulthaniyah)</p><p>قال ابن حرم : أتفق جميع أهل السنة، و جميع المرجعة، و جميع الشيعة، و جميع الخوارج على وجوب الإمامة، و أن الأمة واجب عليها الانقياد لإمام عادل، يقيم فيهم أحكام الله، ويسوسهم بأحكام الشريعة التي أتى بها رسول الله صلى الله عليه و سلم<br>(الفصل في الملل و الأهواء والنحل)<br>“Telah sepakat seluruh ahlussunnah, seluruh syiah, seluruh murjiah, seluruh khawarij, atas wajibnya imamah (kepemimpinan islam), dan bahwasanya umat islam wajib untuk tunduk kepada imam yang adil, yang menegakkan atas mereka seluruh hukum Allah, dan mengurusi politik mereka dengan hukum-hukum syariat yang dibawa oleh Rasulullah Saw”.<br>(Ibn hazm dalam kitab al fashlu fil milal wa ahwa wan nihal)</p><p>الإمامة رياسة تامة و زعامة عامة تتعلق بالخاصة والعامة في مهمات الدين و الدنيا. مهمتها حفظ الحوزة ورعاية الرعية و إقامة الدعوة بالحجة والسيف و كف الخيف و الحيف والانتصاف للمظلومين من الظالمين و استيفاء الحقوق من الممتنعين و إيفاءها على المستحقين<br>(غياث الأمم، الجويني)<br>“Imamah (Kepemimpinan Islam) adalah kepemimpinan umum dan menyeluruh bagi seluruh umat islam, dan perlindungan yang umum, yang berkaitan dengan urusan-urusan khusus maupun urusan umum dalam kebutuhan-kebutuhan agama dan dunia, yang tujuannya adalah menjaga wilayah, melayani rakyat, menyebarkan dakwah islam dengan hujjah dan dengan jihad, melindungi orang-orang yang ketakutan dan terpinggirkan, memenangkan orang terdzhakimi dari para pelaku kedzhaliman, dan mengembalikan hak dari orang yang merampas, kepada para pemilik hak tersebut”<br>(Al juwayni dalam kitab Ghiyatsul Umam)</p><p>Dan masih banyak lagi definisi pemimpin yang didefinisikan oleh ulama ulama kita terdahulu, dan para ulama sepakat dalam hal ini. Coba kita klasifikasikan lalu kita bandingkan dengan para pemimpin sekarang, apakah memenuhi? Atau bahkan mendekati? Kalian semua sudah pasti tau jawaban dari pertanyaan pertanyaan tersebut apa.</p><p>Para demonstran dan para aktivis yang keluar menyuarakan suaranya, tidak terima dengan kebijakan-kebijakan yang ada itu bermaksiat? Keluar dari ketaatan terhadap pemimpin? Gimana mau taat, pemimpin yang patut kita taati saja tidak ada. Penggunaan dalil-dalil syariat dengan tidak benar lalu membenarkan perbuatan mereka adalah Tindakan Zhalim.</p><p>Allahu a’lam bisshawab.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=db84896fee9b" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Lagi, Lagi, dan Lagi Anggota TNI Aktif Menduduki Jabatan Sipil]]></title>
            <link>https://medium.com/@mufiddaffa17/lagi-lagi-dan-lagi-anggota-tni-aktif-menduduki-jabatan-sipil-388dc8a385c8?source=rss-55df66bb4fd3------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/388dc8a385c8</guid>
            <category><![CDATA[politics]]></category>
            <category><![CDATA[indonesia]]></category>
            <category><![CDATA[opinion]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Mufid Daffa]]></dc:creator>
            <pubDate>Thu, 12 Jun 2025 16:48:28 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2025-06-12T16:48:28.537Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*QYPRNTH-0hm-0XMbxr5cyA.png" /></figure><p>Seakan tak cukup kencang angin panas yang berhembus di tengah pemerintahan Indonesia dalam beberapa waktu terakhir, disebabkan oleh kebijakan-kebijakan pemerintah yang menuai pro-kontra dari berbagai lini masyarakat. Dan beberapa waktu lalu, tepatnya pada Jum’at, 25 Mei 2025, Menteri Keuangan Sri Mulyani resmi melantik Letjen TNI Djaka Budhi Utama sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai.</p><p>Pelantikan seorang anggota TNI aktif ini terkesan acuh tak acuh terhadap polemik Revisi UU TNI yang hangat dibicarakan kemarin. Dimana kita semua pun tau bahwa terdapat beberapa kejanggalan dan penyimpangan yang terjadi dalam pengesahan Revisi UU TNI tersebut. Termasuk Masyarakat Sipil yang bahkan sampai saat ini masih berusaha untuk menolak Revisi UU TNI, terlebih dengan draf nya yang belum menemukan titik kejelasan dan transparansinya kepada masyarakat seperti apa.</p><p>Pembahasan terkait posisi jabatan sipil mana saja yang boleh diduduki oleh anggota TNI aktif ini tak habis-habis. Sedangkan seperti yang kita ketahui bersama, Dirjen Bea Cukai merupakan salah satu unit eselon 1 di bawah Kementrian Keuangan, yang seharusnya termasuk dalam kementerian yang tidak boleh diduduki oleh anggota TNI aktif. Ironisnya kejadian seperti ini bukanlah hal yang mengherankan sama sekali, melihat fakta di pemerintahan yang bahkan sampai saat ini pun ada dan MASIH ADA, beberapa anggota TNI aktif yang menduduki jabatan sipil di luar dari daftar kementerian atau lembaga yang diperbolehkan penempatannya untuk anggota TNI aktif.</p><p>Pada studi kasus yang kita bahas saat ini tersebar beberapa informasi terkait status keaktifan Letjen Djaka Budhi Utama sebagai TNI. Salah satunya adalah informasi yang mengatakan bahwa Letjen Djaka Budhi Utama telah mengundurkan diri dari TNI. Hal ini dikuatkan dengan tersematnya gelar “Purn” setelah pangkatnya pada saat pelantikan kemarin. Sebuah gelar untuk menghormati mereka sebagai mantan prajurit yang telah menyelesaikan masa tugasnya secara resmi. Namun terdapat pula informasi lain yang beredar dan mencatat bahwa saat ini Letjen Djaka Budhi Utama belum sepenuhnya menjadi purnawirawan dan masih dalam proses pengunduran diri.</p><p>Mari kita anggap gelar “Purn” telah disematkan secara resmi di depan namanya, maka keresahan berikutnya adalah dilantiknya beliau menjadi Dirjen Bea Cukai yang ditunjuk langsung oleh presiden kita yaitu, Prabowo Subianto. Proses ini menimbulkan banyak pertanyaan besar dan mendalam bagi para pengamat politik Indonesia. Bukan tentang siapa yang menunjuknya, akan tapi kenapa harus beliau yang ditunjuk dan alasan apa kiranya yang ada di balik penunjukkan oleh Presiden Prabowo. Mari kita analisis satu-satu.</p><p>Pertama, alasan Letjen TNI (Purn.) Djaka Budhi Utama sebagai Dirjen Bea Cukai. Sebelum itu, kita perlu mengetahui terlebih dahulu salah satu permasalahan yang banyak terjadi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), yaitu penyelundupan barang-barang ilegal. Menyikapi hal ini, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Dirjen Bea Cukai membutuhkan sosok yang tegas dan berani, serta memiliki kemampuan koordinasi lintas wilayah, instansi, dan kementerian. Sehingga cukup jelas bahwa Letjen Djaka adalah sosok yang tepat untuk mengisi posisi tersebut.</p><p>Akan tetapi menurut saya, penunjukkan Letjen Djaka sebagai Dirjen Bea Cukai ibarat kita menunjuk binaragawan menjadi pelatih tim sepak bola. Mungkin akan menyelesaikan permasalahan kebugaran pemain-pemain dalam tim tersebut, tapi apakah dia bisa mengatur dan merancang strategi atau taktik timnya dengan baik? Saya sih, tidak yakin. Seharusnya salah satu cara penyelesaiannya adalah dengan mengembangkan fasilitas kebugaran, atau pun mendatangkan spesialis kebugaran. Bukan malah menunjuk binaragawan menjadi pelatihnya.</p><p>Terlebih lagi, Kemenkeu ini adalah salah satu Kementerian “Jabatan Karir”. Yakni ketika jabatan tinggi hanya bisa didapatkan lewat bukti kinerja selama berkarir, atau melalui meritokrasi. Biasanya pada saat pemilihan pejabat eselon 1, akan dilakukan seleksi terbuka dalam beberapa tahapan, seperti seleksi administrasi, penulisan makalah, asesmen kompetensi, dan wawancara. Adapun proses pemilihan ini dimulai dengan Menteri terkait yang mengajukan rekomendasi nama untuk kemudian dinilai oleh TPA (Tim Penilaian Akhir) pada seleksi tersebut.</p><p>DJBC merupakan salah satu posisi penting dan strategis yang sangat membutuhkan sosok berkompeten dalam hal ini. Dan jikalau kita melihat profil Letjen Djaka, beliau tidak pernah sama sekali menempuh suatu jenjang pendidikan atau pengalaman tertentu yang se-linear dengan bea dan cukai. Justru beliau memiliki latar belakang militernya yang cukup tinggi, beliau yang merupakan Lulusan Akmil tahun 1990 dari satuan elite Kopassus ini ternyata pernah menjabat sebagai Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara (BIN), serta Inspektur Jenderal di Kementerian Pertahanan. Dan menariknya adalah Letjen Djaka termasuk mantan anggota dari tim mawar, sebuah unit kecil di dalam Grup IV Kopassus yang dicatat oleh sejarah, terlibat dalam penculikan aktivis pro-demokrasi pada tahun 1998, yang dimana pada saat itu juga Prabowo menjabat sebagai Komandan Jenderal Kopassus. Bagaimana menurut kalian?.</p><p>Kedua, alasan Prabowo menunjuk Letjen Djaka menjadi Dirjen Bea Cukai. Di sini saya ingin menarik jauh ke belakang untuk menganilisis hal ini, dimulai dari adanya revisi UU TNI. Revisi UU TNI yang berimbas pada perluasan jabatan sipil yang bisa diduduki oleh anggota TNI aktif dan kini terdapat beberapa anggota TNI aktif yang telah menduduki beberapa jabatan sipil di pemerintahan.</p><p>Melihat Presiden Prabowo yang berasal dari latar belakang militer. Hal ini merupakan rahasia umum yang telah diprediksi oleh banyak ahli, bahwa akan ada banyak anggota TNI yang menjabat di pemerintahan. Diindikasikan dari Presiden Prabowo yang terlihat ingin mempercepat segala proses, mengingat di militer yang terbiasa memakai sistem komando Top Down, dimana bawahan akan segera melaksanakan perintah atau arahan dari atasan tanpa bertanya atau berbicara. Dari sini tampak jelas bahwa Presiden Prabowo ingin memiliki orang-orang di pemerintahan yang terbiasa dengan hal itu. Memberikan kesan bahwa Presiden Prabowo tidak membutuhkan ruang untuk kebebasan berpendapat, tapi membutuhkan ruang untuk bergerak cepat. Tidak akan ada lagi ruang untuk diskusi, berdebat, atau pun demokrasi.</p><p>Betapa ngerinya jika pemerintahan diisi tanpa figur yang tepat. Betapa ngerinya membuat kebijakan tanpa ada ruang diskusi. Betapa ngerinya jabatan diisi tanpa adanya meritokrasi. Betapa ngerinya hidup di negara demokrasi tanpa ada demokrasi.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=388dc8a385c8" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[Kejanggalan Sidang Pleno 92 juta]]></title>
            <link>https://medium.com/@mufiddaffa17/kejanggalan-sidang-pleno-92-juta-92d5f412ac84?source=rss-55df66bb4fd3------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/92d5f412ac84</guid>
            <category><![CDATA[courts]]></category>
            <category><![CDATA[organization]]></category>
            <category><![CDATA[politics]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Mufid Daffa]]></dc:creator>
            <pubDate>Wed, 04 Jun 2025 15:50:18 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2025-06-04T16:21:22.059Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<h3>Kejanggalan Sidang Pleno 92 Juta</h3><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*6oMZkLlJAIiLQjrVijPdSA.jpeg" /><figcaption>Anggota PPMI Mesir dan MPA-BPA PPMI Mesir 2024/2025</figcaption></figure><h4>Raibnya duit PPMI Mesir sebesar 92 Juta Rupiah</h4><p>Beberapa waktu lalu telah ditetapkan sanksi terhadap kasus penyimpangan keuangan yang mengakibatkan raibnya dana PPMI Mesir sebesar 92 juta. Sanksi yang diberikan melalui rentetan sidang yang panjang, diskusi yang sangat alot, lalu akhirnya menghasilkan kata “sepakat”.</p><p>Namun, saya mendapati beberapa kejanggalan yang sangat disayangkan ini terjadi di organisasi induk sebesar PPMI Mesir bahkan beberapa hal rasanya terlalu gegabah dalam keputusan yang diambil, termasuk pengadaan sidang itu sendiri. Ada beberapa poin yang bisa saya kritisi terkait hal ini;</p><p>Yang pertama, Open Case;</p><p>Kasus raibnya uang PPMI Mesir 92 juta itu masih dalam open case, yang artinya masih dalam tahap penyelidikan dan penyidikan, tahap ini dilakukan guna mengumpulkan bukti dan menetapkan tersangka.</p><p>Jikalau kita melihat alur pengadilan di Indonesia, sekurang-kurangnya itu terdapat 5 tahapan; yaitu Pelaporan dan Penyidikan-Penuntutan-Persidangan-Upaya Hukum-Eksekusi Putusan.</p><p>Sedangkan fakta yang terjadi saat ini adalah sanksi hukum telah diketok palu, padahal tahap penyelidikan pun belum selesai, bukti yang adapun tidak transparan dan belum cukup untuk menetapkan tersangka.</p><p>Bagaimana bisa kita menghukumi suatu kasus yang belum jelas permasalahanjya itu seperti apa!?</p><p>Yang kedua, Dwifungsi MPA-BPA PPMI Mesir;</p><p>Seperti yang teman-teman ketahui, MPA-BPA memiliki dwifungsi, memiliki dua peran sekaligus, yaitu fungsi legislatif dan fungsi yudikatif. MPA-BPA dapat membuat undang- undang, sekaligus juga menegakkan hukum dan keadilan.</p><p>Dan PPMI Mesir menganut sistem trias politica<br>Dalam sistem trias politica, eksekutif menjalakan pemerintahan, legislatif membuat undang-undang, dan yudikatif sebagai kekuasaan yang mengadili.</p><p>Yang perlu diketahui juga, yudikatif itu berperan sebagai kekuasaan kehakiman yang berisfat “Independen”, yang artinya tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan lain seperti eksekutif dan legislatif.</p><p>Lalu bagaimana fungsi yudikatif yang bersifat independen ini bisa berjalan dengan baik, sedangkan MPA-BPA memiliki dwifungsi?!</p><p>Yang ketiga, Kecacatan Sistem PPMI Mesir;</p><p>Buntut dari dwifungsi-nya MPA-BPA, sehingga fungsi legislatif dan fungsi yudikatif tidak terlaksana dengan baik.</p><p>PPMI mesir tidak memiliki lembaga tinggi khusus yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan, dan juga tidak memiliki UU Keuangan, yang berakibat berulangnya penyimpangan keuangan yang terjadi di PPMI.</p><p>Karena tidak adanya hal tersebut, kita tidak memiliki instrumen yang disepakati bersama, yang akhirnya sulit untuk menentukan sanksi yang tepat untuk kasus ini, karena tidak memilikin acuan atau sandaran yang menjadi standar yang kita semua beracu kepadanya. Ditambah belum selesai nya masa penyelidikan dan penyidikan dalam kasus ini.</p><p>Jadi bagaimana kita dalam merespon kasus seperti ini dengan baik dan benar?! sedangkan masih banyak kecacatan dalam sistem di dalamnya.</p><p>Ala kuli hal, jika berkacamata dari sisi positifnya, dengan adanya kasus ini, kita menjadi sadar akan semua hal ini dan semoga menjadi pemicu atau pemantik kita dalam membenahi segala kekurangan yang ada, karena PPMI Mesir milik kita bersama, soalnya duit kita disana kan wkwk</p><p>Sekian dan terima kasih.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=92d5f412ac84" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
    </channel>
</rss>